JAKARTA, investor.id – Pemerintah pada tahun depan berencana menambah rute atau trayek tol laut dari jumlah saat ini sebanyak 39 rute. Penambahan rute tol laut tersebut diharapkan mampu menjangkau distribusi barang ke daerah-daerah terluar di Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Capt Antoni Arif Priadi mengatakan, efektivitas program tol laut yang berjalan selama 10 tahun memberikan efek besar bagi disparitas harga.

JAKARTA - Selama 10 tahun, tol laut hadir untuk memperkuat angkutan logistik ke wilayah timur yang belum maksimal, sehingga bisa menghapus disparitas harga . Manfaat keberadaan Tol Laut dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga dari kalangan dunia usaha.

Kehadiran tol laut membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi. Selain itu tol laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

Sebagai alat transportasi logistik , tol laut tidak hanya mengirim barang ke wilayah-wilayah ini, tetapi juga membawa kembali hasil produksi lokal, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya terpusat di Pulau Jawa mengakibatkan transportasi laut di Indonesia tidak efisien dan mahal karena tidak adanya muatan balik dari wilayah-wilayah yang pertumbuhan ekonominya rendah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pada prinsipnya tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan hub disertai feeder dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.



Tol laut yang digagas Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok Tanah Air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di Tanah Air.

"Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita, saya melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Maka itu kita menggagas tol laut, kata Presiden Jokowi dilansir laman setkab.

Menurut Presiden, tol laut adalah enam trayek jalur pelayaran yang bebas hambatan, yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia, yang menghubungkan antar pulau. Setelah terhubung dengan tol laut, Presiden Jokowi berharap tidak ada lagi kelangkaan barang, seperti kelangkaan sembako, kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak), dan kelangkaan semen.

"Kita juga berharap, dengan tol laut, harga barang menjadi lebih murah di seluruh Tanah Air," sambung Presiden.

Masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu.

Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti.

Tol Laut sejak 2015

Pada 2015, telah ditetapkan 6 trayek yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, program tol laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs).

Pada tahun 2023, jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal.

Sementara, pada Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai.

Hal ini seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan tol laut, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga.

Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Aulia Febrial Fatwa mengatakan, swasta mulai memainkan peran penting dalam bisnis pelabuhan sejak pemerintah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008.

Salah satu poin utama dalam beleid itu mengatur soal penghapusan monopoli penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator, serta memberikan peran bagi pemerintah daerah dan swasta untuk menyelenggarakan usaha kepelabuhanan.

Sekalipun sudah ada dasar hukumnya, industri ini kala itu belum optimal. Febri mengaku, bisnis di sektor tersebut kian masif justru selama 10 tahun belakangan, lantaran kesadaran bila pelabuhan merupakan sektor penting untuk membuat negara ini bergerak dan maju.

?Selama 10 tahun ini ya karena memang sudah mulai disadari bahwa sektor pelabuhan itu merupakan sektor yang penting untuk bisa membuat negara ini bergerak dan berkembang, karena kita negara kepulauan,? ujar Febri kepada MNC Portal.

?Dan kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan dalam membangun infrastruktur, khususnya infrastruktur pelabuhan, sehingga dibukalah buat swasta, semenjak ada UU 17 tahun 2009, itu swasta sudah bisa masuk ke dalam sektor infrastruktur kepelabuhan, jadi enggak bicara 10 tahun ini,? paparnya.

Berdasarkan catatan ABUPI, Presiden Jokowi berhasil membangun 124 pelabuhan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Angka ini cukup representatif karena Nusantara ini terdiri dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.

?Nah, kalau tidak salah selama 10 tahun ini menurut data yang ada kurang lebih itu sekitar 124 pelabuhan yang sudah dibangun, tetapi memang 124 pelabuhan itu pelabuhan yang dibangum oleh pemerintah, yaitu Kementerian Perhubungan menggunakan APBN,? ujarnya.

Selain negara, lanjut Febri, dalam kurun waktu 10 tahun pemerintah aktif melibatkan swasta untuk menggenjor ekosistem transportasi laut. Selama periode itu, banyak bermunculan terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan. Seperti terminal khusus (Tersus) dan terminal untuk kepentingan Sendiri (TUKS).

Selain itu, kontribusi yang ditempuh swasta melalui skema Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini tidak hanya menggaet pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

?Di luar pelabuhan-pelabuhan yang dibangun oleh pemerintah itu, dalam 10 tahun terakhir ini bermunculan yang namanya terminal umum yang dikelola oleh badan usaha pelabuhan ataupun terminal-terminal yang sifatnya untuk kepentingan sendiri (industri milik swasta),? ujarnya.

?Misalnya Tersus batu bara dipakai oleh pertambangan batu bara untuk melakukan pergerakkan baru baranya, kemudian ada TUKS untuk kelapa sawit, Tersus untuk nikel dan segala macamnya, itu semua adalah banyak bermain adalah sektor swasta kan begitu, mereka yang membangun, mereka yang mengoperasikan untuk melakukan kegiatan kepentingan mereka sendiri, tidak dikomersilkan,? jelasnya.

Senada dengan Program Tol Laut Jokowi, Febri menegaskan pelabuhan sebagai instrumen penting menghubungkan wilayah dari Sabang sampai Merauke.

Adapun, konsep dasar Tol Laut Jokowi merujuk pada pengangkutan logistik kelautan. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan besar di Nusantara. Dengan konektivitas laut ini, maka diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke pelosok negeri.

?Memang betul kita punya banyak moda transportasi, ada laut, darat, udara, kereta api, tapi yang namanya negara kepulauan, maka seharusnya transportasi laut itu menjadi backbone utama, karena kita tersebar di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke,? katanya.

?Nah, kalau kita bicara transportasi laut berarti kapal moda transportasinya, baik itu kapal penumpang, kapal kargo, maupun petikemas, ya mau gak mau bagaimana kapal itu bisa beroperasi, menghubungkan satu titik ke titik yang lain, ya konektivitasnya berarti harus ada pelabuhan,? lanjut dia.

Masyarakat Senang Ada Tol Laut

Tol laut sebagai penghubung transportasi dengan sarana penunjangnya sejak beberapa tahun lalu terus ditingkatkan, khususnya di kawasan Timur Indonesia. Pelabuhan Kokas, Fak-Fak, Papua Barat misalnya, punya peran besar karena menjadi hub atau pusat distribusi barang dari dan ke Fak-Fak. Fasilitas inipun diletakan sebagai pelabuhan sandar kapal tol laut.

Untuk menyamakan harga barang di pulau Jawa dan timur Indonesia, khususnya Papua, Presiden Jokowi juga menginstruksikan dibangunnya Pelabuhan Depapre, Jayapura. Sejak 2015 proyek tersebut mulai dikerjakan dan rampung pada 2020.

Di awal 2021, Pelabuhan Depapre resmi melayani rute baru tol laut yang menghubungkan Papua dan Papua Barat. Bahkan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2022 menyiapkan Depapre menjadi hub pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.

Kala itu, sejumlah persiapan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja pelabuhan yang melayani kegiatan peti kemas dan kapal penumpang perintis.

Memasuki satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, tol laut sudah menjangkau masyarakat di pinggiran negeri. Berbagai jenis barang diangkut dari Pulau Jawa ke sejumlah daerah terpencil dan terluar demi menekan disparitas harga yang membebani masyarakat.

Kemudahan pun diakui dan diapresiasi Hariyanto Samiun (32 tahun) warga asal Ternate, Maluku Utara (Malut), sekaligus pengguna transportasi laut, kapal milik PT Pelni (Persero) dan angkutan feeder. Menurut dia, konektivitas transportasi di beberapa titik sentral di Timur Indonesia sudah mumpuni.

?Kalau menurut saya sudah sangat bagus, dalam arti konektivitas itu sudah terjadi ya di sejumlah titik, bahkan bisa dibilang sudah dominan di wilayah timur ya,? ujar Hariyanto saat dihubungi MNC Portal.

Sebagai kawasan dengan banyak pulau, pria yang akrab disapa Anto ini memandang bahwa tol laut menjadi akses penting bagi masyarakat. ?Di bagian timur itu sering menggunakan kapal laut karena dari angkutan udara biayanya sangat mahal, sementara menggunakan angkutan laut itu bisa 40 persen lah lebih murah daripada menggunakan angkutan udara. Misalnya dari Makassar ke Jakarta atau dari Maluku Utara (Ternate) ke Jakarta,? paparnya.

?Belum lagi ditambah angkutan-angkutan feeder lainnya, jadi kalau ada di daerah pelosok kita mau ke daerah terpencil lainnya itu sudah bisa terakses, itu lewat kapal penyebrangan, jadi itu dikelola oleh ASDP dan lainnya,? jelas Anto.

10 Tahun Lebih Masif

Infrastruktur pelabuhan sebagai instrumen utama konektivitas transportasi laut di timur disebut lebih masih pembangunannya sejak 10 tahun terakhir atau masa kepresidenan Jokowi.

Kendati begitu, Anto masih menyoroti pelayanan dan kualitas sarana transportasi laut lainnya, salah satu soal kapal milik Pelni yang sudah tergolong jadul alias tua.

?Jadi kalau 10 tahun ke belakang tentu lebih masif pembangunannya, persoalannya masih pada kualitas pelayanan dan kualitas sarana itu sendiri, misalnya sarana itu kan angkutannya, jadi kapal-kapalnya, Pelni misalnya memiliki kapal yang sudah sangat tua usianya, bahkan rata-rata hampir 30 tahun,? tutur pria berkulit sawo matang.

Untuk diketahui, sejumlah mahakarya berhasil dibangun Jokowi sepanjang 10 tahun menahkodai Indonesia. Di sektor infrastruktur pelabuhan misalnya, pemerintah berhasil menyelesaikan 50 pelabuhan yang tersebar di berbagai daerah.

Terbaru, Presiden meresmikan Makassar New Port (MNP), Sulawesi Selatan, pada Februari 2024. MNP menjadi hub (pusat) untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik di Timur Indonesia.

Pelabuhan menjadi kunci utama konektivitas antar daerah melalui jalur laut. Keberadaan infrastruktur ini memudahkan distribusi logistik ke pelosok tanah air, sehingga menekan biaya atau disparitas harga barang yang dulunya cukup tinggi.

10 tahun kepemimpinan Jokowi, tol laut jadi salah satu fokus pemerintah, di mana beberapa pelabuhan besar dihubungkan agar menjadi ekosistem konektivitas yang mumpuni.

?Kalau biaya logistik bisa dibilang sudah efisien, tapi harusnya lebih efisien lagi dari yang ada sekarang, persoalannya belum semuanya memainkan peran, misalnya seperti ini kalau ada tol laut, dimana aktivitas logistik barang yang diangkut dari Jawa ke luar Pulau Jawa, terutama di daerah Indonesia Timur, itu secara logika itu harusnya turun,? ungkap dia.

JAKARTA, investor.id – Kalangan usaha sektor logistik dan pelabuhan di Tanah Air mengusulkan agar pengadaan dan pembelian kapal laut dimasukkan ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Hal tersebut bertujuan untuk mendukung program tol laut.

Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadikan pengadaan kapal laut sebagai salah satu dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut mendapat sambutan positif, sebab keberaadaan transportasi logistik melalui program tol laut yang selama ini berjalan harus dilihat sebagai bagian dari infrastruktur.

TEMPO.CO, Jakarta - Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Publikasi Program Penangkapan Ikan Terukur, Abdi Suhufan, mengakui implementasi Presiden Jokowi dalam memperkuat sektor maritim belum terpenuhi secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah memang telah menyusun perencanaan sebelum melakukan pembangunan, termasuk memperkuat sektor maritim. Abdi mengatakan, hal tersebut terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang membahas tentang Kebijakan Kelautan Indonesia atau KKI.

"Kebijakan Kelautan Indonesia kita sudah punya beberapa dokumen, tetapi sayangnya dokumen itu (poros maritim) kira-kira tingkat pelaksanaannya hanya 40 sampai 50 persen," ujar Abdi dalam acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir yang diadakan di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyatakan, dari dokumen yang direncanakan untuk pembangunan sektor maritim, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan, seperti pembangunan tol laut untuk memberikan kemudahan dalam angkutan barang di laut.

"Ada beberapa yang sudah dilaksanakan, tetapi mungkin banyak yang tidak dilaksanakan, misalnya tol laut itu pernah digembor-gemborkan untuk menurunkan atau menciptakan efisiensi angkutan," ucap dia.

Meskipun demikian, Abdi berujar, pembangunan tol laut saat itu juga sempat mendapatkan banyak keluhan. Keluhan itu adanya campur tangan antara penguasa lokal dalam manajemen tol laut.

"Tetapi kemudian ada banyak keluhan tentang manajemen tol laut, ada intervensi dari penguasa-penguasa lokal, kemudian susah juga diakses, biayanya juga tidak terlalu berbeda dengan swasta," ujar Abdi.

Dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 15 Agustus 2024, penguatan sektor maritim pernah diucapkan Jokowi dalam pidato pelantikannya pada Oktober 2014. Jokowi berambisi untuk mengembalikan bangsa Indonesia ke jati dirinya sebagai negara maritim.

"Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia," kata Jokowi ketika itu.

Pidato yang dikatakan Jokowi saat itu, kemudian dituangkan dalam lima pilar poros maritim dunia yang menjadi bagian penting Nawacita atau sembilan prioritas dalam memperkuat sektor maritim. Di antaranya budaya maritim, sumber daya maritim, infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta pertahanan maritim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan agar program tol laut bisa dilanjutkan di pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kemenhub Hartanto mengatakan, tol laut merupakan program unggulan pemerintah yang dinilai bisa menekan disparitas harga khususnya untuk wilayah Indonesia Timur.

“Kami dari Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal dan Perhubungan Laut bahwa Tol Laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan," ujarnya saat diskusi media di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Lebih lanjut Hartanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan anggaran untuk program ini sebesar Rp 1,1 triliun untuk tahun 2025 mendatang. Namun anggaran ini masih belum mendapat persetujuan oleh DPR lantaran masih hanya usulan.

“Nanti bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu disetujui. Sampai saat ini masih jalan terus pengajuannya dan programnya," jelas dia.

Sebagai informasi, Kemenhub sendiri mencatat selama 10 tahun belakangan muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 muatan tol laut naik dari yang sebelumnya 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.

Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).

Oleh karena itu Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berharap program ini bisa ditingkatkan dan dikembangkan. “Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Menhub dalam siaran persnya, Rabu (2/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan anggaran program Tol Laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto mengatakan proyek tol laut akan tetap dipertahankan di pemerintahan selanjutnya. Pasalnya, sudah diajukan anggaran tol laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.

“Tol laut ini akan kami mohonkan untuk tetap dipertahankan. Nah indikasi dari semua itu, kita sudah mengajukan anggaran untuk 2025. Sehingga kemungkinan tol laut ini masih jalan,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan proyek tol laut ke depan setidaknya akan mencatatkan capaian yang sama seperti 2024. Meski demikian, pihaknya mengaku masih terdapat beberapa kekurangan tol laut seperti muatan balik yang hanya 30%.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyebutkan muatan tol laut dalam 10 tahun terakhir naik signifikan.

Dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024. Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024.

Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal pada 2015 menjadi 37 kapal di 2024, serta 3 trayek di 2015 menjadi 39 trayek pada 2024.

"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” ujar Budi Karya.

Budi Karya juga menyebutkan tol laut masih memiliki beberapa tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan salah satu target utama program tol laut adalah untuk mengatasi ketimpangan harga atau disparitas harga di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengklaim efek positif penurunan disparitas harga terasa lebih signifikan di wilayah Timur Indonesia, yang selama ini menghadapi tantangan logistik lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya.

“Perkembangan Tol Laut berdasarkan koefisien variasi sebagai indikator disparitas harga antarwilayah dan antarwaktu menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada tahun 2015, koefisien variasinya tercatat 14,2 persen, sedangkan pada 2024 turun menjadi 10,25 persen,” kata Moga dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah melalui Kemendag mengintegrasikan program Tol Laut dengan program Sinergi Gerai Maritim (SIGM) yang mencakup pembangunan depo di beberapa daerah serta pelaksanaan kegiatan temu bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai wilayah.

Dengan adanya SIGM, distribusi barang dari produsen ke konsumen diharapkan dapat berjalan lebih efisien. Menurutnya, integrasi program Tol Laut dengan SIGM itu berdampak positif pada perekonomian masyarakat setempat, serta memberikan akses yang lebih adil terhadap bahan pokok dan barang penting lainnya. Selain itu, efisiensi Tol Laut telah membantu menstabilkan harga di berbagai daerah dengan mempercepat arus distribusi barang.

“Kalau kita flashback, Tol Laut ini dasarnya Peraturan Presiden, lalu kita turunkan menjadi aturan di Kementerian Perdagangan. Ada 11 bahan pokok, 7 bahan penting, dan 32 barang lainnya yang masuk dalam pengaturan distribusi Tol Laut,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.

“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

Kemudian untuk penambahan kapal perintis, pihaknya sedang merevisi Peraturan Menteri No.55 terkait dengan penugasan perusahaan lain dalam penambahan kapal.

Hal tersebut didasari oleh banyaknya kapal yang tidak dapat berlabuh karena pelabuhan yang tidak layak. Saat ini untuk mengatasi hal tersebut, Kemenhub menggunakan kapal feeder.

Adapun sepanjang satu dekade pemerintahan jokowi, angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek di 2015 menjadi 107 trayek pada 2024. Rinciannya yaitu 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.

Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.

Sebagai informasi, saat ini kapal perintis menjadi sarana transportasi yang vital untuk membuka akses ke wilayah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat atau udara.

Kehadiran kapal perintis memungkinkan masyarakat di wilayah terpencil untuk terhubung dengan pusat-pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan terbukanya akses transportasi, wilayah terpencil memiliki peluang untuk mengembangkan sektor ekonominya. Keberadaan kapal perintis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor lainnya.

Angkutan laut kapal perintis tidak hanya menghubungkan wilayah secara fisik, tetapi juga membangun konektivitas sosial antar-masyarakat. Ini membantu memperkuat hubungan antar-wilayah dan meningkatkan kerja sama di tingkat lokal.

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajukan anggaran untuk melanjutkan program tol laut sebesar Rp1,12 triliun pada 2025.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hartanto, mengatakan tol laut dibutuhkan sebagai upaya menurunkan biaya logistik hingga meningkatkan konektivitas antar daerah, terutama untuk pendistribusian komoditas antar daerah.

"Kita harapkan konektivitas akan lebih tercapai dan terjangkau (biaya logistik). Setelah kita pelajari, harga (barang) kita bisa turun, yang jelas bagi kami, Kemenhub, bahwa tol laut ini tetap kita pertahankan tahun depan," ujar Hartanto dalam media briefing di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Kementerian Perhubungan mencatat selama 10 tahun melayani masyarakat, Tol Laut telah mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi jumlah trayek, muatan, maupun armada kapal.

Mlalui Tol Laut pemerintah mendukung pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP). Tujuan dari Tol Laut yaitu menghindari kelangkaan barang dan menurunkan disparitas harga.

"Kita sudah mengajukan anggaran untuk tahun 2025 sehingga kemungkinan tol laut akan jalan, dan nanti bulan Desember bisa kita lihat. Sudah kami ajukan Rp1,12 triliun," kata dia.

Berdasarkan data Kemenhub, jumlah muatan berkembang dari 2015 yang hanya memuat 30 ton dengan 88 TEUs menjadi 989,75 ton dengan 31,878 TEUs pada 2023. Jumlah Kapal yang awalnya pada 2015 hanya sebanyak 3 kapal, telah berkembang menjadi 39 Kapal pada 2024.

Kemudian jumlah trayek juga mengalami perkembangan dari 2015 yang hanya terdapat 3 trayek menjadi 39 trayek pada 2024. Sedangkan jumlah Pelabuhan Singgah dari awalnya pada 2015 hanya sebanyak 11 pelabuhan berkembang menjadi 114 Pelabuhan pada 2024.

Hartanto menambahkan, keberadaan Tol Laut telah membuka peluang ekonomi baru di daerah-daerah yang dilalui, yang sebelumnya sulit berkembang karena terbatasnya akses transportasi.

Lebih dari itu, Tol Laut tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga jembatan kemanusiaan yang menghubungkan seluruh pelosok negeri, khususnya dalam mendukung hari besar keagamanan dan mengangkut bantuan komanusiaan dan bencana alam.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

"Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

"Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

"Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan," tutupnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

"Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

"Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun," kata Hartanto.

Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Tol laut menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 10 tahun masa pemerintahannya. Lantas, bagaimana perkembangannya menjelang berakhirnya rezim pemerintahan Jokowi pada 20 Oktober 2024?

Jokowi dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa program Tol Laut penting untuk dilakukan dalam upaya meningkatkan konektivitas serta menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia Timur dan Indonesia Barat.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan muatan Tol Laut mengalami peningkatan secara signifikan selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menhub Budi pun meminta agar program angkutan laut seperti Tol Laut, kapal perintis, serta rede transport, terus ditingkatkan dan dikembangkan karena memiliki banyak manfaat bagi masyarakat.

Budi menuturkan dalam 10 tahun muatan tol laut naik signifikan. Dia menuturkan pada 2015 dari 30 ton dengan 88 TEU’s menjadi 851,7 ton dengan 24.556 TEU’s pada 2024.

Selain muatan pelabuhan singgah, Tol Laut juga mengalami kenaikan dari 11 pelabuhan pada 2015 menjadi 109 pelabuhan pada 2024. Kapal dan trayek pun mengalami kenaikan yakni 3 kapal (2015) menjadi 37 kapal (2024), serta 3 trayek (2015) menjadi 39 trayek (2024).

"Saya instruksikan hal ini harus terus ditingkatkan dan dikembangkan ke depannya,” kata Menhub saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis, Rede Transport, dan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut Tahun Anggaran 2024 dengan tema “Merajut Konektivitas Terpadu Untuk Indonesia Maju” di Bandung, Rabu (2/10/2024).

Kemudian untuk angkutan laut perintis mengalami peningkatan trayek dari 86 trayek (2015) menjadi 107 trayek (2024) dengan persebaran 12 trayek di Indonesia Barat, 41 trayek di Indonesia Tengah, serta 54 trayek di Indonesia Timur.

Adapun jumlah anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah selama 10 tahun untuk angkutan laut perintis sebanyak Rp10,98 triliun.

Menhub menyatakan, berkat program-program tersebut dalam beberapa tahun terakhir aksesibilitas pelayanan publik semakin mudah, konektivitas antarpulau yang belum terlayani transportasi laut komersial meningkat, distribusi barang semakin lancar, integrasi nasional semakin kuat, serta pertumbuhan ekonomi lokal, pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan jumlah wisatawan meningkat.

“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pengembangan transportasi laut, terutama dalam pelayanan kapal perintis, rede transport, dan Tol Laut. Berkat kerja keras kita, konektivitas antarpulau meningkat, harga barang lebih terjangkau, disparitas harga terjaga, dan kesejahteraan masyarakat terpencil semakin membaik,” ujar Menhub.

Agar layanan semakin baik, Menhub meminta seluruh pihak yang terlibat tetap melakukan evaluasi dan pengawasan melalui perencanaan dan pengembangan dengan evaluasi rute dan frekuensi sesuai kebutuhan masyarakat, pengusulan anggaran tepat guna menjamin kelangsungan layanan.

Selain itu, dia meminta dilakukan evaluasi regulasi agar sesuai tantangan dan kebutuhan saat ini, pengawasan berkelanjutan demi efektivitas program, peningkatan keselamatan kapal, penyusunan tata kelola anggaran dan aset yang transparan, koordinasi dengan stakeholder pusat, daerah, serta pelaku usaha, juga penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan.

“Meskipun telah memberikan banyak manfaat, program ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fiskal, armada kapal, serta infrastruktur pelabuhan sehingga evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai program tol laut gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai program yang kehilangan kesempatan atau missing opportunity karena tidak dieksekusi dengan baik.

“[Tol laut] itu ide yang sangat bagus [tetapi] tidak direncanakan dan dieksekusi dengan benar. Sehingga tidak mampu menciptakan manfaat ekonomi seperti seharusnya dan tidak keberlanjutannya,” kata Ketua Umum MTI Tory Damantoro kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Tory menjelaskan tol laut harusnya memiliki konsep ‘trade follow the ship’, artinya perdagangan mengikuti perkembangan transportasi. Karena, kata dia, tujuan tol laut juga berkaitan dengan muatan balik.

“Karena tujuannya adalah [muatan] pulang baliknya seimbang, sehingga ada keuntungan. Ketika sudah menguntungkan maka semakin banyak yang akan terlibat dalam pelayaran ini,” kata dia.

Adapun banyaknya rute, kata dia, tidak menjamin keefektivitasan rute dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan.

“Secara jumlah rute itu memang banyak. Tetapi efektivitas rute itu dalam menciptakan kegiatan ekonomi yang tumbuh dan berkelanjutan, itu yang perlu dipertanyakan.” imbuhnya.