Bisnis.com, JAKARTA - Kompensasi yang diberikan oleh Maskapai Wings Air atas keterlambatan penerbangan selama berjam-jam mendapat protes dari penumpang.

Tidak hanya dirugikan karena waktunya terbuang sia-sia, 72 penumpang Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1884 rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali - Waingapu Sumba Nusa Tenggara Timur disebut hanya diberi penginapan seadanya.

“Kompensasi yang diberikan Wings Air hotel melati yang tidak ada sikat gigi dan handuk yang kumal,” kata Ari salah satu penumpang, Sabtu (20/7/2024).

Ari menambahkan jika Wings Air tidak mengalami gangguan, dirinya telah berada di hotel bintang lima di Waingapu. Atas seluruh kerugian yang dialaminya, Wings Air dinilai kurang bertanggung jawab.

Sementara itu, Corporate Communications Strategic of Lion Group Danang Mandala Prihantoro menyampaikan bahwa perusahaan telah memberikan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Diketahui, Permenhub no.89/2025 tentang Penanganan Keterlambatan Pasal 9 menyebutkan

Badan Usaha Angkutan Udara wajib memberikan kompensasi sesuai dengan kategori keterlambatan.

Keterlambatan kategori 1, kompensasi berupa minuman ringan. Keterlambatan kategori 2, kompensasi berupa minuman dan makanan ringan {snack box).

Keterlambatan kategori 3, kompensasi berupa minuman dan makanan berat (heavy meal); Keterlambatan kategori 4, kompensasi berupa minuman, makanan ringan (snack box), makanan berat (heavy meaty).

Kemudian keterlambatan kategori 5, kompensasi berupa ganti rugi sebesar Rp300 ribu dan keterlambatan kategori 6, badan usaha angkutan udara wajib mengalihkan ke penerbangan berikutnya atau mengembalikan seluruh biaya tiket (refund ticket).

“Sebagai bentuk tanggung jawab, Wings Air juga telah menjalankan kompensasi keterlambatan (delay management) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerbangan IW-1884 dijadwalkan ulang dan akan berangkat pada Minggu, 21 Juli 2024 dari Bali ke Waingapu pada pukul 04.55 WITA,” kata Mandala.

Mandala juga meminta maaf atas penundaan penerbangan IW-1884. Wings Air, lanjutnya, telah mengoptimalkan layanan operasional di rute ini untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang.

“Penundaan ini disebabkan oleh alasan operasional,” kata Danang.

Diketahui, pesawat Wings Air IW-1884 seharusnya berangkat pada pukul 14.40 WITA. Boarding time sekitar pukul 14.10 WITA. Kemudian mundur sekitar pukul 15.20 WITA. Namun hingga waktu yang dijadwalkan, pesawat yang terbang dari Lombok Nusa Tenggara Barat tidak kunjung tampak.

Pihak maskapai tidak mau memaksakan pesawat terbang dengan alasan pesawat Bandara di Waingapu hanya melayani penerbangan sampai pukul 17.00 WITA.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyederhanaan layer tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dinilai berisiko meningkatkan penjualan rokok ilegal.

Akademisi dari Universitas Padjadjaran, Wawan Hermawan menilai penyederhanaan tarif cukai tersebut bisa membuat konsumen yang terbebani dengan kenaikan harga ini memilih untuk beralih ke pasar rokok ilegal.

Adapun, rencana penyederhanaan layer tarif cukai diatur melalui dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) pada 2025.

Dia menilai penyederhanaan tarif cukai ini akan membuat produsen besar mendominasi pasar, sehingga hanya rokok dengan harga yang relatif mahal saja yang akan tersedia.
"Harga rokok [legal] dari Rp25.000-30.000 dibanding [rokok ilegal] yang Rp10.000-15.000 sangat menurunkan minat terhadap rokok legal. Jadi, merokok rokok legal menjadi suatu kemewahan bagi kalangan bawah atau 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah," kata Wawan dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan perokok akan mencari alternatif lebih murah untuk tetap memenuhi kebiasaan mereka seiring dengan adanya tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan konsumsi rokok ilegal maupun sigaret kretek tangan (SKT).

Terlebih, lanjutnya, jumlah perokok di kalangan pendapatan rendah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perokok di kalangan penghasilan menengah tinggi.
Menurutnya, angka prevalensi merokok di Indonesia yang masih tinggi dan budaya rokok sebagai alat sosial di masyarakat memicu hal tersebut.

"Selain itu, penegakan hukum terhadap produsen rokok juga masih lemah," ujarnya.

Berdasarkan survey Indodata pada 2020 di 13 kota provinsi menemukan bahwa 28,12% dari 2.500 responden di Indonesia mengonsumsi rokok ilegal.

Direktur Eksekutif Indodata, Danis TS Wahidin, menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara tingginya cukai rokok resmi dan peredaran rokok ilegal.
"Kenaikan harga rokok memengaruhi perilaku perokok, tapi tidak berhenti merokok. Yang terjadi adalah peralihan dari rokok premium ke rokok standar, bahkan masyarakat perokok itu berpindah menjadi mengonsumsi rokok ilegal," kata Danis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 72 penumpang pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1884 rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tujuan ke Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur batal berangkat karena delay berjam-jam.

Informasi yang dihimpun Bisnis, pesawat tersebut rencananya berangkat pada hari ini, Sabtu pukul 14.40 WITA. Namun demikian, karena kendala teknis, penerbangan tersebut terpaksa ditunda. Pihak maskapai memutuskan untuk memberangkatkan kembali pesawat keesokan harinya, Minggu (21/7/2024) sekitar pukul 04.59 WITA.

"Alasannya teknikal, karena kita nunggu lama kita tidak bisa masuk ke Waingapu-nya," ujar salah seorang petugas yang menerima komplain dari penumpang penerbangan tersebut.

Adapun, pemicu keterlambatan atau penundaan masih simpang siur. Seorang penumpang berinisial ASR mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai keberangkatan pesawat. Apalagi dirinya sudah menunggu lama untuk berangkat ke Sumba.

Kronologinya, pesawat harusnya berangkat pada pukul 14.40 WITA. Boarding time sekitar pukul 14.10 WITA. Kemudian mundur sekitar pukul 15.20 WITA.

Namun hingga waktu yang dijadwalkan, pesawat yang terbang dari Lombok Nusa Tenggara Barat tidak kunjung tampak. Pihak maskapai tidak mau memaksakan pesawat terbang dengan alasan pesawat Bandara di Waingapu hanya melayani penerbangan sampai pukul 17.00 WITA.

Para penumpang yang berjumlah sebanyak 72 orang terpaksa harus menunggu waktu lebih dari 12 jam untuk diberangkatkan kembali esok hari sekitar pukul 04.59 WITA.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebanyak 72 penumpang pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW 1884 rute Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali tujuan ke Waingapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur batal berangkat karena delay berjam-jam.

Informasi yang dihimpun Bisnis, pesawat tersebut rencananya berangkat pada hari ini, Sabtu pukul 14.40 WITA. Namun demikian, karena kendala teknis, penerbangan tersebut terpaksa ditunda. Pihak maskapai memutuskan untuk memberangkatkan kembali pesawat keesokan harinya, Minggu (21/7/2024) sekitar pukul 04.59 WITA.

"Alasannya teknikal, karena kita nunggu lama kita tidak bisa masuk ke Waingapu-nya," ujar salah seorang petugas yang menerima komplain dari penumpang penerbangan tersebut.

Adapun, pemicu keterlambatan atau penundaan masih simpang siur. Seorang penumpang berinisial ASR mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan mengenai keberangkatan pesawat. Apalagi dirinya sudah menunggu lama untuk berangkat ke Sumba.

Kronologinya, pesawat harusnya berangkat pada pukul 14.40 WITA. Boarding time sekitar pukul 14.10 WITA. Kemudian mundur sekitar pukul 15.20 WITA.

Namun hingga waktu yang dijadwalkan, pesawat yang terbang dari Lombok Nusa Tenggara Barat tidak kunjung tampak. Pihak maskapai tidak mau memaksakan pesawat terbang dengan alasan pesawat Bandara di Waingapu hanya melayani penerbangan sampai pukul 17.00 WITA.

Para penumpang yang berjumlah sebanyak 72 orang terpaksa harus menunggu waktu lebih dari 12 jam untuk diberangkatkan kembali esok hari sekitar pukul 04.59 WITA.

Bisnis.com, JAKARTA — Petroliam Nasional Berhad (Petronas), raksasa migas asal Malaysia, berencana melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di dua aset operasinya di Indonesia, yaitu Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, menyatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru. “Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharing knowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi. Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia. “Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Petronas, melalui anak usahanya PC North Madura II Ltd, baru-baru ini mendapatkan Blok Bobara dalam putaran lelang 2023. Blok Bobara berlokasi di perairan Papua Barat dengan luas area 8.444,49 kilometer persegi dan memiliki potensi sumber daya minyak dan gas bumi sebesar 6,8 miliar barrel oil equivalent (BBOE). Komitmen pasti Petronas untuk tiga tahun pertama termasuk tiga studi G&G serta akuisisi dan reprosesing data seismik 3D high resolution seluas 2.000 km2.

Wakil Presiden Eksplorasi Petronas, Mohd Redhani Abdul Rahman, menyatakan bahwa akuisisi Blok Bobara menandai langkah pertama Petronas untuk beroperasi di laut dalam Indonesia, yang akan memperkuat kehadiran perusahaan tersebut di Indonesia.

Petronas saat ini menjadi operator untuk Blok Ketapang, North Madura II, dan North Ketapang di Jawa Timur. Selain itu, Petronas memiliki usaha patungan di tujuh kontrak blok migas di Indonesia yang berlokasi di lepas pantai dan daratan Sumatera, Laut Natuna, Jawa Timur, dan sebagian Indonesia Timur.

Sebelumnya, Petronas menemukan cadangan minyak signifikan di Sumur Hidayah-1 melalui pengeboran tiga sumur eksplorasi di lapangan Hidayah, Blok North Madura II. Temuan ini memiliki estimasi cadangan minyak sekitar 88,55 juta stock tank barrel (MMSTB). Pengembangan Lapangan Hidayah diperkirakan memerlukan investasi hingga USD 926 juta (di luar sunk cost), dengan biaya operasi termasuk PBB sampai lapangan mencapai batas ekonomis sebesar USD 1,99 miliar, serta biaya Abandonment and Site Restoration (ASR) sebesar USD 201 juta.

Lapangan Hidayah diharapkan mulai berproduksi pada awal 2027 dengan tingkat produksi sekitar 8.973 barel per hari (bph), dan mencapai puncak produksi pada 2033 dengan kisaran produksi 25.276 bph. Lapangan ini diperkirakan akan aktif berproduksi selama 15 tahun (2027-2041) dan memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar USD 2,1 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah kembali merancang ulang pintu masuk barang impor ke Tanah Air. Terbaru, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Rencana ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Menurutnya, usulan tersebut akan berdampak positif terhadap perekonomian di sekitar pelabuhan tersebut lantaran hal ini akan membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru.

Pindahnya pintu masuk sejumlah komoditas impor ke luar Pulau Jawa juga memberikan dampak positif terhadap industri pelayaran nasional. Apalagi, kata Agus, Indonesia saat ini menerapkan asas cabotage di mana kegiatan angkatan laut dalam negeri harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut domestik.

“Jadi multiplier efek sekali dengan kita memindahkan entry point dari Tanjung Priok, Tanjung Perak, itu ke timur,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan sempat menyampaikan usulan pemindahan pintu masuk impor, usai melakukan pertemuan dengan Menperin Agus.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, pergeseran pintu masuk impor akan digeser ke luar Pulau Jawa jika pelabuhan yang ada sudah over kapasitas.

“Saya dan Menteri Perindustrian mengusulkan untuk ratas [rapat terbatas], apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” jelas Zulhas di Kantor Kemendag, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Sikap pemerintah untuk memberantas produk impor ilegal telah memicu kekhawatiran di kalangan pedagang. Pasalnya, beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar termasuk ilegal.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menyampaikan, kekhawatiran ini telah membuat para pedagang membuka tutup kiosnya lantaran pihaknya tidak tahu mana saja barang yang termasuk ilegal dan legal.

“Padahal kami tidak tahu itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita. Itu yang menyebabkan pedagang kita sedikit khawatir,” kata Abdullah dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Dia menuturkan, para pedagang-pedagang ini mendapat barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu produk impor atau bukan. Saat ini, Abdullah menyebut bahwa para pedagang khususnya di Tanah Abang dan ITC khawatir jika barang-barang yang dijual merupakan barang-barang impor.

Alih-alih menakut-nakuti para pedagang, Abdullah menilai bahwa pemerintah seharusnya memberikan edukasi bagi para pedagang contoh barang-barang apa saja yang tidak boleh dijual di Tanah Air.

Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan penguatan edukasi serta perlindungan terhadap terhadap pedagang kecil.

Ikappi juga meminta kepada Satuan Tugas (satgas) untuk melakukan razia sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang antara lain menyertakan surat pemberitahuan dan memberikan informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui informasi yang saat ini banyak beredar di kalangan pedagang pasar Tanah Abang maupun ITC.

Abdullah mengharapkan, hal ini menjadi perhatian pemerintah mengingat situasi ekonomi para pedagang yang cukup berat lantaran pendapatan menurun drastis.

“Perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, pedagang abang, dan pedagang di ITC,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengimbau para pedagang untuk tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan pedagang lainnya agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang berhembus dalam beberapa hari terakhir.

“Kami menghimbau kepada pedagang untuk tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan pedagang-pedagang yang lain agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berhembus akhir-akhir ini,” imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan sistem teknologi informasi (IT) beberapa maskapai Indonesia telah beroperasi normal setelah sempat terdampak gangguan sistem global Microsoft Windows pada Jumat (19/7/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah Murni menuturkan, pihaknya telah mencermati adanya pemberitaan beberapa bandara di luar negeri yang mengalami gangguan sistem IT global seperti bandara Amerika Serikat, Belanda, Singapura, Malaysia, dan lain-lain.

Dia menuturkan, gangguan sistem IT sempat terjadi pada beberapa sistem check-in milik beberapa maskapai seperti Citilink, Scoot Airlines, AirAsia dan Indigo. Hal ini mengingat sistem tersebut terhubung dengan provider sistem secara global.

Namun, Kristi menyebut pada hari ini sistem tersebut telah kembali beroperasi normal.

"Per 20 Juli 2024, Sistem Navatier yang digunakan untuk pelayanan check-in tersebut telah kembali normal. Proses operasional pelayanan check in sejak flight pertama baik citilink maupun air asia sudah menggunakan sistem dan berjalan lancar," jelas Kristi dalam keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Dia menambahkan, beberapa operator penerbangan seperti PT. Angkasa Pura Indonesia (PT. Angkasa Pura I dan PT. Angkasa Pura II), serta Airnav Indonesia tetap menjalankan operasional penerbangan dengan normal dan tidak terdapat gangguan.

Adapun, Kristi menambahkan, saat terjadi gangguan IT, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan melakukan pelayanan proses check-in secara manual, membuka lebih banyak check-in counter serta menghimbau agar para penumpang berangkat lebih awal.

Kristi menuturkan, pihaknya memonitor perkembangan masalah tersebut dan melakukan langkah-langkah antisipasi serta mitigasi. Hal tersebut termasuk memastikan penanganan penumpang dengan memberikan kompensasi keterlambatan (delay management) dan opsi pelayanan terbaik kepada penumpang.

Selain itu, Ditjen Perhubungan Udara menugaskan para Inspektur Penerbangan untuk bekerja sama dengan para operator penerbangan, penyelenggara bandara dan penyelenggara navigasi penerbangan untuk memastikan operasional penerbangan tetap berjalan dengan aman dan selamat.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan persetujuan rencana pengembangan (PoD) Blok South Andaman Fase 1 diputuskan akhir tahun ini. Persetujuan PoD ini fokus pada sumur eksplorasi Tangkulo-1. Dengan estimasi yang disiapkan maka onstream dari sumur bagian South Andaman diperkirakan bisa dikejar pada 2028 mendatang.

“Dari diskusi-diskusi awal kita dengan Mubadala, kemungkinan nanti dari Tangkulo dulu gitu ya, fase 1,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, SKK Migas Benny Lubiantara saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Benny mengatakan percepatan PoD itu bakal dilakukan bertahap dari Sumur Tangkulo-1 yang akan dilanjutkan pada prospek lainnya di Blok South Andaman.

Selanjutnya, kata Benny, percepatan PoD menuju produksi bakal dilakukan dengan skala penuh pada beberapa sumur eksplorasi yang belakangan berhasil ditemukan seperti Layaran-1 dan Layaran-2.

“Cakupannya masih terbatas di fase 1, karena kita gak bisa semua, jadi mungkin Tangkulo-1 dulu yang akan dikembangkan,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mubadala Energy mulai mematangkan rencana eksploitasi sejumlah temuan berhasil di beberapa wilayah kerja (WK) laut dalam Andaman.

Paralel, Mubadala melanjutkan pengeboran sumur eksplorasi dan appraisal untuk menjaga momentum keberhasilan eksplorasi di lepas cekungan Sumatra Utara tersebut.

“Saat ini kami sedang berdiskusi terkait dengan beberapa opsi pengembangan, kita perlu berpikir untuk mengeksploitasi beberapa temuan seperti di Timpan, Layaran dan Tangkulo,” kata Vice President Operations Technical Mubadala Energy Adnan Omar Bu Fateem saat diskusi panel IPA Convex ke-48, ICE BSD City beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, Mubadala berhasil mengidentifikasi potensi lebih dari 2 triliun kaki kubik (Tcf) gas in place di Tangkulo-1, bagian dari WK South Andaman. Penemuan ini sekaligus menjadi keberhasilan eksplorasi ke-2 setelah Sumur Layaran-1 yang diidentifikasi Mubadala pada pertengahan Desember 2023, dengan potensi gas mencapai 6 Tcf.

Dengan 80% working interest di Blok South Andaman, Mubadala Energy adalah pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra saat ini.

Penemuan ini membuka potensi lebih lanjut di bagian selatan dari Blok South Andaman dan mengindikasikan tambahan multi-Tcf sumber daya gas prospektif di struktur sekitarnya.

Bersama dengan Sumur Layaran-1, penemuan ini menambah volume cadangan contingent dan memberikan media bagi Mubadala Energy untuk melanjutkan pertumbuhan organik (organic growth) di wilayah tersebut melalui aktivitas eksplorasi dan appraisal selanjutnya.

“Kami tidak ingin kehilangan momentum, kami ingin melanjutkan eksplorasi dan appraisal secara bersamaan mengeksploitasi keseluruhan cengkungan itu,” tuturnya

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta produksi gas dari sejumlah lapangan yang terbentang di Laut Andaman bisa onstream pada 2027.

Permintaan itu disampaikan Arifin menyusul kesuksesan pengeboran sumur eksplorasi ke-2 yang dilakukan oleh Mubadala Energy di Blok South Andaman, awal Mei 2024.

“Kita minta dipercepat sama Mubadala, saya berharap semua KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] di situ bersatu saja, kalau gendong sediri mungkin nggak,” kata Arifin saat ditemui selepas IPA Convex ke-48.

Selain di South Andaman, Mubadala turut berhasil menemukan cadangan migas potensial dari pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1, bagian dari Blok Andaman II yang dioperatori Harbour Energy, lewat anak usahanya Premier Oil pada pertengahan 2022.

Saat itu, Premier Oil menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan-1 pada kedalaman air 4.245 kaki. Sumur dibor secara vertikal total pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut. Berdasarkan pengujian, sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 1.884 barel kondensat per hari (BOPD).

Bisnis.com, JAKARTA -– Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyita 25.257 unit speaker aktif asal China senilai Rp10,2 miliar. Speaker-speaker ini tidak memiliki sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI).

Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi, menjelaskan bahwa produk speaker aktif tersebut diamankan dari tiga perusahaan berbeda. "Kami mengamankan 24.099 unit dari PT BSR dengan nilai sekitar Rp8,6 miliar, 353 unit dari PT SEI dengan nilai sekitar Rp1,4 miliar, dan 805 unit dari PT PIS dengan nilai sekitar Rp281,7 juta," ujar Andi dalam keterangan resminya, Jumat (19/7/2024).

Andi menegaskan bahwa ketiga perusahaan tersebut diwajibkan untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang mengedarkan produk tersebut. "Produk-produk ini ditemukan tidak memiliki SPPT-SNI dan kami tidak akan menoleransi pelanggaran semacam ini," tambahnya.

Pengawasan yang dilakukan pada Juli 2024 di Jakarta menunjukkan adanya produk speaker aktif hasil importasi dari China yang tidak memenuhi standar SPPT-SNI. Andi menjelaskan bahwa produk tanpa sertifikasi ini dapat membahayakan keamanan dan keselamatan pengguna serta merugikan produsen dalam negeri.

"Produk yang tidak memiliki SPPT-SNI ini berpotensi merugikan konsumen dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Kami tidak akan menoleransi pelanggaran semacam ini," tegas Andi.

Perlu diketahui, speaker aktif termasuk dalam daftar produk yang wajib SNI dan larangan terbatas (lartas). Proses importasi produk ini memerlukan dokumen SPPT-SNI dengan kode Harmonized System (HS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Kemenperin berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produk-produk yang tidak sesuai ketentuan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. "Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif," kata Andi.

Selain itu, Kemenperin juga bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan memastikan setiap produk yang beredar di pasar memenuhi standar yang telah ditetapkan. "Kami mengimbau seluruh pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang telah ditetapkan, termasuk keharusan pelaku usaha memiliki SPPT-SNI pada produk yang diwajibkan. Pengawasan adalah kunci untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri," tutup Andi.

Bisnis.com, JAKARTA – Andaikata pemerintah lebih awal menyoroti industri farmasi, ihwal harga obat mungkin mahal tak akan jadi persoalan hari ini. Setidaknya itu yang terus berdengung di benak Yoyon, pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

Pria yang telah membuka kios obat lebih dari satu dekade di Pasar Pramuka itu keheranan atas pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru mau mulai bergerak mengatur pengendalian harga obat dan alkes dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap informasi tentang keterlibatan perusahaan tekstil besar di Indonesia yang menyalahgunakan persetujuan impor (PI).

Informasi ini diterima Agus dari Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Agus menyampaikan, perusahaan ini ternyata mendatangkan barang dalam jumlah besar alias melebihi kuota yang disetujui oleh pemerintah.

“Dia dapat PI 1 juta, masukinnya 4 juta. Saya sangat-sangat kaget dan sebenarnya kecewa sama perusahaan ini. Besar dia, manufaktur juga,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Namun, Politisi Golkar itu enggan untuk mengungkapkan nama perusahaan yang menyalahgunakan PI. Sebagai informasi, PI merupakan persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan importasi. PI dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) setelah mendapat rekomendasi dari kementerian teknis.

Modus yang juga dilakukan oknum importir yakni pengalihan pos tarif di mana importir memasukan barang yang diimpor dalam pos tarif yang tidak sesuai untuk menghindari standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dia mencontohkan, oknum importir memasok baja ke Indonesia dengan ketebalan 10 milimeter tapi dicatat dalam pos tarif baja dengan ketebalan 12 milimeter, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Jadi, reroute HS aja, supaya dia bisa masuk ke Indonesia, padahal dia tidak tepat, tidak sesuai dengan dengan standar yang sudah kita tetapkan,” jelasnya.

Modus lain yakni penyalahgunaan master list investasi. Master list investasi ini merupakan kebijakan yang diberikan pemerintah untuk investor dalam memudahkan realisasi investasi di Tanah Air.

Dia mengatakan, oknum investor ini memasok lebih banyak barang dari jumlah yang telah ditetapkan dalam master list. Selanjutnya, barang lebihan ini kembali dijual di pasar dalam negeri.

Meski sudah mengetahui modus-modus tersebut, baik Kemenperin dan Kemendag tidak dapat berbuat banyak mengingat kementerian ini bukan penegak hukum.

“Kami dan Kemendag sudah tahu modusnya seperti apa sudah tahu, di mana sudah tahu. Tapi kan kita bukan penegak hukum,” ujarnya.

Oleh karena itu, Satgas Pengawasan Impor Ilegal yang baru saja dibentuk diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.