Bisnis.com, PADANG - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan tindakan semacam razia yang dilakukan oknum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) terhadap rumah makan Padang yang ada di Cirebon tersebut melanggar prinsip persaingan usaha.

Kepala KPPU Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas mengatakan dalam konteks hukum persaingan usaha, tindakan seperti razia yang dilakukan oleh sekelompok orang (oknum IKM) terhadap RM Padang yang dianggap menjual menu sangat murah dan memaksa mereka menaikkan harga dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat.

"Tindakan memaksa pelaku usaha untuk menaikkan harga berpotensi melanggar beberapa ketentuan dalam UU No. 5/1999, seperti Larangan Penetapan Harga (Pasal 5)," katanya ketika dihubungi Bisnis di Padang, Rabu (6/11/2024).

Ridho menjelaskan dalam pasal tersebut diatur larangan terhadap perjanjian di antara pelaku usaha untuk menetapkan harga jual suatu barang/jasa yang berdampak pada pembatasan persaingan.

Menurutnya apabila sekelompok orang (baik pelaku usaha lain atau kelompok tertentu) memaksa RM Padang lain menyamakan harga, maka hal ini bisa dilihat sebagai tindakan price-fixing yang dapat merugikan konsumen dan membatasi persaingan.

"Jika pihak yang melakukan razia ini memiliki dominasi atau kontrol atas pasar tertentu, tindakan ini juga dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan posisi dominan untuk mempengaruhi harga," ujarnya.

Dikatakannya tindakan memaksa menaikkan harga akan menghilangkan kebebasan restoran untuk menentukan strategi harga sendiri berpotensi mengurangi kompetisi dalam pasar dan merugikan konsumen, yang pada akhirnya juga merugikan iklim usaha yang sehat.

Di sisi, KPPU melihat bahwa IKM bukan masuk kategori pelaku usaha. Sehingga dalam hukum persaingan tidak bisa diancam hukuman, karena hal yang serupa ketika ada seruan boikot produk Israel, meskipun bisa menyangkut ke isu persaingan, tapi bukan ranah KPPU.

"Tapi kalau persoalan sosial dan klaim atas keaslian masakan Padang, itu hal yang berbeda," tegas Ridho.

Sebelumnya telah ada klarifikasi dari Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKM, Andre Rosiade yang menyatakan bahwa tindakan razia orang Minang tersebut terhadap pedagang penjual Nasi Padang merupakan hal yang tidak dibenarkan.

"Nasi Padang ini sudah menjadi kekayaan kuliner khas Indonesia. Jadi siapapun dan etnis manapun boleh menjual Nasi Padang," kata Andre di akun resmi media sosialnya.

Terkait isu adanya pemasangan lisensi dari IKM terhadap RM Padang itu, Andre yang juga Anggota DPR RI dapil Sumbar ini menjelaskan bahwa hal itu dilakukan bertujuan dalam rangka memastikan cita rasa masakan Padang yang dijual di RM Padang sesuai dengan cita rasa khas masakan Padang.

"Lisensi itu gratis," tegasnya.

Dia berharap informasi yang telah viral di media sosial tersebut tidak dibesar-besarkan, karena dari IKM telah menyatakan bahwa tindakan razia atau sampai melarang orang bukan dari Minang untuk membuka usaha RM Padang, merupakan tindakan yang tidak benar.

GUNUNG MAS, iNews.id – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) mengungkap kasus pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Dalam kasus ini petugas menangkap pasangan suami istri berinisial NW (39) dan MPR (30).

Keduanya ditangkap di kediamannya di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Selasa (5/11/2024). Kasus ini terungkap setelah polisi menemukan SIM palsu dari seorang pengendara saat menggelar razia di Jalan Tjilik Riwut, Kuala Kurun, Kalteng. 

Kapolres Gunung Mas, AKBP Theodorus Priyo Santosa mengatakan, kecurigaan muncul saat petugas melihat warna SIM yang buram dan jenis huruf tidak sesuai dengan SIM asli.

"Dari hasil penyelidikan, pasangan ini telah menjalankan bisnis pembuatan SIM palsu selama enam bulan terakhir," ujar AKBP Theodorus Priyo Santosa.

Dia mengungkapkan, modus operandi yang dilakukan cukup rapi. Para tersangka menawarkan jasa pembuatan SIM secara online melalui media sosial Facebook. 

Pemesanan dilakukan melalui WhatsApp dengan tarif yang bervariasi, mulai Rp500.000 untuk SIM C, Rp700.000 untuk SIM A, hingga Rp1.100.000 untuk SIM B1 atau B2 umum.

"Mereka memproduksi dan mengirimkan SIM palsu ke hampir seluruh provinsi di Indonesia, dari Aceh hingga Papua Barat," ucapnya.

Dalam penangkapan ini, kata dia petugas menyita barang bukti berupa belasan SIM palsu berbagai jenis, satu unit printer, satu unit laminating, laptop serta bahan-bahan pembuatan SIM palsu.

"Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 263 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat dengan ancaman hukuman enam tahun penjara," katanya.

Editor: Kurnia Illahi

Satpol PP Kota Surabaya mengamankan belasan anak yang tengah pesta minuman keras (miras), Kamis (24/10) dini hari. Dalam patroli tersebut, petugas berhasil menjangkau sebanyak 13 anak.

Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Surabaya, Irna Pawanti mengatakan, para personel menjangkau anak tersebut pada dua lokasi yang berbeda.

“Kami temukan mereka pada dua lokasi yang berbeda, 11 anak kami temukan saat pesta miras di sebuah tanah kosong dekat Rusunawa Tambak Wedi, sedang sisanya kami temukan di Taman Bambu Runcing,” terang Irna, Jumat (25/10).

Sebanyak 13 anak tersebut langsung dibawa ke kantor Satpol PP guna menjalani pendataan dan pembinaan lebih lanjut. Dari hasil pendataan, delapan di antaranya merupakan para pelajar.

“Rata-rata umur mereka masih 13-17 tahun dan mereka masih pelajar. Mereka ikut-ikutan teman, dibujuk, hingga terjebak dalam kelompok pesta miras tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, setelah menjalani pendataan dan pembinaan, petugas Satpol PP juga turut menghubungi orang tua dan pihak sekolah untuk menjemput anak-anak tersebut.

“Sehingga kami harap semuanya termasuk orang tua dan pihak sekolah merasa bertanggung jawab terhadap perilaku anak maupun siswanya,” jelasnya.

Irna berharap, orang tua dan lingkungan pendidikan dapat memberikan pendampingan sesuai dengan kondisi anak-anak. Orang tua dan sekolah diharapkan bisa memantau perilaku anak-anaknya di media sosial. Sebab, perkembangan teknologi dan informasi bisa memicu gejolak emosional remaja sehingga perlu adanya kontrol orang tua dan sekolah.

“Guru dan orang tua itu harus memiliki strategi pendampingan untuk menghandle putra putrinya sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini,” terangnya.

Lebih lanjut, Irna memaparkan, Satpol PP Surabaya terus berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Surabaya, dengan melakukan patroli wilayah secara rutin untuk mencegah hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

“Kenakalan remaja seperti ini adalah hal yang meresahkan bagi kami, setiap hari melakukan patroli Asuhan Rembulan. Dan untuk hari Sabtu dan hari Minggu, kami lakukan patroli Asuhan Rembulan dalam skala besar,” paparnya.

Guna mengantisipasi adanya gangguan ketertiban umum lainnya, Satpol PP Surabaya akan melakukan penyisiran, serta membubarkan muda-mudi yang bergerombol di atas pukul 22.00 WIB.

“Kami akan menyisir taman-taman di Kota Surabaya, karena pesta miras akhir-akhir ini banyak ditemui petugas kami di taman. Tempat sepi juga tidak lepas dari pengawasan kami, serta beberapa titik yang lainnya akan kami sisir,” tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com –Razia lalu lintas merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk memastikan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan berkendara, menurunkan angka kecelakaan, dan menciptakan ketertiban di jalan raya.

Budiyanto, pemerhati transportasi dan hukum, mengatakan, razia atau pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan sudah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas No 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Kemudian terdapat aturan turunannya, yaitu PP No 42 tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan PP 80 tahun 2012 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

“Petugas dan kewenangannya serta teknis pelaksanaan secara eksplisit sangat jelas. Hal yang perlu kita soroti adalah masalah teknis pemeriksaan ranmor yang kadang-kadang terabaikan,” ujar Budiyanto, dalam keterangan tertulis (16/10/2024).

“Misal tidak memasang pelang pemeriksaan, tidak memasang lampu penerangan saat malam hari dan lupa membawa surat perintah tugas, pengambilan lokasi yang mengganggu arus lalu lintas dan sebagainya,” kata dia.

Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung Operasi Zebra yang digelar pada 14-27 Oktober 2024, yang penekanannya adalah edukasi dan teguran. Namun tidak menutup cara untuk melakukan represif dengan tilang cara manual.

“Walaupun cara ini (tilang manual) sebagai ultimum remedium atau pilihan akhir. Pada saat pemeriksaan secara stasioner atau razia, SOP tetap harus dipedomani,” ucap Budiyanto.

“Petunjuk teknis agar anggota gampang menerjemahkan di lapangan. SOP disusun tetap mengacu pada ketentuan hukum di atasnya. Dalam arti SOP tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum razia atau pemeriksaan di jalan tidak boleh berdampak kepada kemacetan, dan tidak menyimpang dari aturan hukum.

Berikut ini prosedur razia atau pemeriksaan kendaraan:

1. Surat perintah tugas dari kesatuannya.
2. Penempatan anggota pada lokasi yang mudah dilihat masyarakat dan terlalu berdampak pada situasi kemacetan.
3. Memasang pelang pemeriksaan.
4. Tempatkan pada jarak minimal 50 meter sebelum lokasi pemeriksaan.
5. Apabila lokasi pemeriksaan berada pada jalam yang hanya dibatasi oleh median, penempatan pelang pemeriksaan jarak minimal 50 meter sebelum dan sesudahnya.
6. Saat pemeriksaan dilakukan malam hari dilengkapi dengan lampu penerangan.
7. Pedomani cara menghentikan kendaraan dari aspek keselamatan.
8. 3S (Senyum, Salam, Sapa) menjadi pedoman saat menghentikan kendaraan bermotor.
9. Hindari debat kusir di jalan, ada ruang hukum apabila petugas melaksanakan tugas tidak sesuai ketentuan.
10. Pengawasan internal dan eksternal.
11. Selesai melaksanakan operasi membuat laporan penugasan dan melaksanakan evaluasi untuk dasar perbaikan ke depan.

Jakarta: Polisi menggelar razia untuk mencegah balap liar di Jalan Sudirman sekitar Bundaran HI, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama dua hari saat akhir pekan.

Berikut ini fakta-fakta razia balap liar di Jakpus:

1. Balap liar setiap akhir pekan

Kapolsek Menteng Kompol Bayu Marfiando menjelaskan bahwa balapan liar di kawasan Bundaran HI dan sepanjang jalur Sudirman kerap dilakukan setiap akhir pekan tepatnya saat dini hari. Polisi melakukan razia berkat adanya laporan dari masyarakat.

"Melaksanakan kegiatan penindakan pengendara motor di sepanjang jalur Sudirman (Bundaran HI), tindak lanjut laporan masyarakat bahwa setiap malam weekend jalur tersebut digunakan untuk balap liar," ujar Bayu Marfiando dalam keterangannya, Minggu, 13 Oktober 2024.

Baca juga: Operasi Zebra 2024, 14 Pelanggaran Ini Jadi Target Razia

2. Sebanyak 71 sepeda motor ditilang

Dalam razia ini, polisi menindak sebanyak 71 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Sedangkan beberapa motor lainnya juga ditilang karena menggunakan knalpot brong.
"Sebanyak 71 kendaraan roda dua diamankan di Polsek Menteng ditilang karena tidak membawa surat-surat dan knalpot brong," lanjut Bayu.

3. Temuan kendaraan membawa miras

Bayu menambahkan, selain tidak dilengkapi surat, pihaknya juga menemukan minuman keras (miras) di dalam jok motor. "Ada pula miras yang ditemukan di dalam jok," bebernya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

JAKARTA - Para netizen mendapat hiburan gratis dari video yang diunggah oleh akun TikTok @Jimny.id. Betapa tidak, dalam video tergambar insiden lucu saat seorang polisi menghentikan Suzuki Jimny Caribian yang melaju di jalanan lantaran disangka hasil modifikasi ektrem.

Perdebatan pun terjadi antara pengemudi dan polisi. Dalam video yang diambil dari akun @msfrdy17 terlihat pengemudi bertindak kooperatif dengan meminggirkan mobil yang dikendarainya dan memberikan surat-surat.

Saat melihat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) polisi tersebut merasa bahwa mobil tersebut adalah Jimny yang dimodifikasi menjadi pikap.

"Loh ini mobil barang pak," ujar polisi yang bernama Beni Ay itu.

"Iya pak," jawab pengemudi.

"Jadi ini mobil barang apa penumpang?" tanya polisi tersebut.

"Barang pak," jawab pengemudi.

"Pikap loh ini, berarti jenisnya pikap ya ini? Ini loh pak saya baca ini (menunjukkan STNK)," tanya polisi tersebut dengan nada bingung.

"Ya memang begini, Caribian memang begini," ucap pemilik kendaraan.

Sambil melihat STNK, polisi tersebut mengelilingi mobil tersebut untuk memastikan bentuk aslinya. Hingga akhirnya polisi tersebut menghampiri pengemudi kembali dan memintanya turun dari mobil.

Video tersebut ramai menjadi perbincangan banyak warganet, dan sebagian besar dari mereka juga baru mengetahui jenis mobil tersebut. Sebab, mobil tersebut tidak banyak beredar di jalan Indonesia.

"Suzuki caribian mobil klasik... mungkin umur pak polisinya sama mobil itu tua mobilnya jadi dia nga tau," tulis @bud***.

"Polisi itu maksudnya kalau mobil jenis barang/pick up ga boleh melintas dijalani itu. jgn di potong2 up loadnya," tulis @nab***.

"Tp gw salut sih. dia bkn malu krn tidak tau.tp dia mengakui dia blum tau. dan tdk ada txpresi2 yg mnutupi malu.mnurut pndptku bgitu," tulis @kur***.

"Pyur inimah polisi gak tau jenis mobilnya, dan yang terpenting dia gak nyari-nyari kesalahan buat cari cuan. Semangat pak Pol," tulis @raf***.

Polisi menyatakan tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi dengan melompat karena menghindari razia tawuran yang digelar polisi pada Sabtu (28/9) dini hari. Para remaja itu sempat berkumpul di salah satu bedeng untuk melakukan tawuran, tempat itu juga dekat dengan kali.

Kapolsek Rawa Lumbu, Kompol Sukadi, mengatakan saat itu pihaknya melakukan patroli dan menemukan puluhan remaja dengan sepeda mogor hingga senjata tajam. Saat itu juga para remaja itu kocar-kacir menghindari polisi.

Sukadi menyebut pihak tak tahu saat itu ada remaja yang sampai melompat ke Kali Bekasi.

"Karena kan gelap ya, itu kan tidak ada penerangan, jadi ya karena itu dia turun ke bawah, jadi turun ke bawah itu sebenarnya kali cuma memang kakinya dangkal, ya dia tidak memperhatikan ke arah sana juga karena kan gelap banget. Rawa gitu kan ngeri. Tapi kan karena nekat ingin menyelamatkan diri, padahal kan hanya polisi datang ke situ ingin membubarkan saja supaya tidak terjadi tawuran," kata Sukadi saat dihubungi.

Sukadi menyebut, bukan kali pertama mereka melakukan tawuran di lokasi. Namun dia mengeklaim selalu berjalan dengan lancar.

"Sudah sering sekali, tidak hanya Rawa Lumbu. Polsek Rawa Lumbu itu kan membawahi kecamatan Bekasi Timur juga, jadi dua kecamatan. Di antara dua kecamatan ini memang sudah sering terjadi tawuran," jelasnya.

Dari lokasi itu juga, polisi mengamankan 22 orang dan 30 sepeda motor. Dari tangan mereka disita 6 senjata tajam celurit.

Polisi hingga saat ini belum mengungkap identitas 7 remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Minggu (22/9). Ketujuh mayat itu kini dibawa ke RS Polri untuk diidentifikasi. Polisi sempat menyebut mereka tewas melompat ke kali untuk menghindari razia tawuran.

Selain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu dokumen yang wajib dibawa saat berkendara.

Pemerhati Masalah Transportasi dan Hukum AKBP Budiyanto menjelaskan, SIM merupakan bukti legitimasi kompetensi seseorang untuk mengemudikan kendaraan sesuai dengan jenis golongan.

“Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan dan telah memiliki SIM. Berarti bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib memiliki SIM,” katanya saat dihubungi kumparan Rabu (28/8).

Budiyanto menekankan, dari aspek yuridis orang yang tidak memilki SIM merupakan pelanggaran lalu lintas, sebagai mana diatur dalam Pasal 281 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pengendara bisa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.

“Pada saat ada pemeriksaan kendaraan di jalan oleh petugas, pengemudi wajib menunjukkan SIM, STNK, STCK ,Kir dan surat bukti sah lainnya,” tegasnya.

Budiyanto juga menjelaskan kalau tidak bisa menunjukkan dokumen tersebut ketika ada razia, petugas bisa melakukan penyitaan kendaraan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Ini sesuai Pasal 32 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penyitaan atas kendaraan bermotor dilakukan jika:

a. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang sah pada waktu dilakukan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

b. pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

c. terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

d. Kendaraan Bermotor diduga berasal dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana.

e. Kendaraan Bermotor terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang atau luka berat.

“Dengan demikian pengemudi yang tidak memiliki SIM, kendaraannya dapat dilakukan penyitaan sampai dengan ada keputusan dari Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” katanya.

Lebih lanjut, pria yang juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Penegakkan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, dengan memiliki SIM setiap pengemudi dianggap telah memiliki kompetensi mengemudi. Itu juga menunjukkan kalau pengendara telah memiliki pengetahuan hingga skill yang layak untuk berkendara.

“Orang yang telah memiliki kompetensi diharapkan paham terhadap aturan berlalu lintas dan mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-undang dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan berlalu lintas,” pungkasnya.

Selain itu, Budiyanto bilang mereka yang sudah memiliki SIM mampu melaksanakan defensive driving atau teknik mengemudi yang mengutamakan keselamatan sehingga terhindar dari Kecelakaan lalu lintas.

Sementara, pengemudi yang belum memiliki SIM dianggap belum memiliki kompetensi mengemudi dan membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain dan dapat berpotensi terjadinya laka lantas.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menggelar razia terhadap kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran. Operasi tersebut akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 19 Agustus sampai 25 Agustus 2024.

Kegiatan tersebut akan dilakukan bersama dengan Kepolisian, TNI dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tujuannya untuk menekan fatalitas kecelakaan yang melibatkan angkutan barang serta meningkatkan kesadaran serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Irjen Pol Risyapudin Nursin menjelaskan, nantinya pengawasan dan penegakan hukum akan dilakukan kepada angkutan barang yang melanggar operasional mulai dari administratif hingga hal-hal teknis yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

“Pada tahun 2023 hingga saat ini pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Harapannya dengan ada kegiatan pengawasan dan gakkum serentak ini akan lebih menertibkan operator barang, pemilik barang serta pengemudi,” kata Risyapudin dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat.

Nantinya Risyapudin berharap Dinas Perhubungan di setiap wilayah dapat melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara mandiri terhadap angkutan barang.

“Sampai saat ini berdasarkan data kendaraan barang yang masuk ke UPPKB, jenis pelanggaran didominasi oleh pelanggaran muatan sebesar 65 persen dan lainnya merupakan pelanggaran administrasi berupa dokumen kendaraan z terutama tidak dilengkapi dengan bukti lulus uji elektronik (BLUE-e),” pungkasnya.

Lebih lanjut, pemerintah secara bertahap akan mendorong pelayanan angkutan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bebas Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Pelaksanaan pengawasan dan gakkum secara serentak dengan seluruh stakeholder terkait akan dilaksanakan secara berkesinambungan di waktu mendatang baik terhadap angkutan barang maupun angkutan orang di samping kegiatan pengawasan dan penegakan hukum yang bersifat insidentil,” tuntasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang ibu yang diketahui mengemis di kawasan Jakarta Utara mengakui aktivitasnya meminta-minta. Ibu itu mengaku mengemis untuk membiayai pengobatannya. Rekaman pengakuan ibu tersebut dirilis oleh akun Youtube Pratiwi Noviyanthi.

Dalam video tersebut, seorang perempuan tampak mewawancarai sang ibu di rumahnya yang berlantai tiga di kawasan Jakarta Utara. Dia bertanya apakah benar itu tersebut meminta-minta di kawasan Jakarta Utara?

Ibu itu menjawab, “Memang ada, tapi saya enggak pakai cara paksa ya. Saya minta-minta, saya kan minta tolong,”ujar Ibu berkacamata tersebut.

Ibu itu mengaku hanya mengemis jika ada waktu. “Kalau enggak ada waktu saya kerja,”kata dia. Bersama anaknya, jM, dia mengaku mendapatkan perolehan dari hasil mengemis dengan jumlah yang bervariasi, dari Rp 5000, Rp 10 ribu hingga Rp 100 ribu.

“Kalau ada yang baik (dikasih uang Rp 100 ribu). Tapi itu kan habis buat ongkos bajaj, beli makan, obat,”ujar anaknya yang berinisial JM.

Meski demikian, ibu tersebut membantah cerita yang menyebutkan dirinya menjadi pengemis karena dipaksa anaknya. Ibu itu pun menolak jika dia pernah dipukul anaknya kalau tidak mengemis. “Dia enggak pernah pukul-pukul saya,”ujar ibu tersebut.

Teguran dinas sosial..

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Dilansir dari akun Instagram @dinsosdkijakarta, sang ibu mengaku harus mengemis karena harus membeli obat setiap hari. Saat visitasi, petugas kemudian memberikan teguran kepada ibu tersebut yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memberikan teguran secara persuasif kepada sepasang ibu dan anak yang menjadi pengemis padahal berasal dari keluarga dengan kategori berkecukupan.

Satuan Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (Satgas P3S) Jakarta Utara telah melakukan kunjungan ke rumah ibu dan anak tersebut yang berlokasi di sekitar Teluk Gong Selatan, Kelurahan Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan kunjungan petugas, diketahui pengemis tersebut ternyata memiliki rumah tiga lantai.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Jumat (9/8/2024), mengatakan petugas melakukan beberapa tahapan meliputi pencegahan, pemberian layanan kesejahteraan sosial, pembinaan, pengendalian, pengawasan ketertiban umum, dan pembinaan lanjut.

Upaya ini mengacu pada pasal 6 ayat 1 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan PMKS. "Kami melakukan upaya pencegahan sejak bulan Juni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan di sekitar Kelapa Gading dan Muara Karang. Kami juga telah memberikan layanan kesejahteraan sosial dengan melakukan dengan asesmen dan arahan edukatif di tempat serta memberikan teguran persuasif dan surat pernyataan untuk tidak kembali mengemis di jalanan," kata Premi.

Langkah berikutnya, lanjut Premi, Dinas Sosial DKI Jakarta melalui Satgas P3S Sudin Sosial Jakarta Utara, Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melakukan monitoring perkembangan Pemerlu Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut dengan melakukan telusur dan visitasi.

Ia menambahkan, telusur dan visitasi ini merupakan bagian dari pembinaan lanjutan sebagaimana yang ada dalam Pasal 20 Pergub DKI Jakarta Nomor 169 Tahun 2014.“Berdasarkan hasil visitasi dan asesmen mereka memiliki rumah tiga lantai dan tidak masuk dalam kategori untuk terdaftar sebagai penerima bantuan yang tercantum di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata Premi.

KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menegaskan, Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal tidak melakukan razia di pusat perbelanjaan.

Hal ini disampaikan oleh Isy sebagai respons atas beredarnya video razia barang impor ilegal di pusat-pusat perbelanjaan.

"Kami tegaskan, kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa itu adalah tidak benar. Jadi yang mempengaruhi penindakan satgas ini adalah di gudang-gudang importir," ujar Isy di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (10/8/2024).

Isy menjelaskan, satgas impor ilegal hanya merazia atau melakukan tindakan pengamanan pada gudang-gudang importir saja.

Isy meminta kepada pedagang untuk tidak perlu khawatir dan tetap melakukan kegiatan berusaha.

Satgas Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau satgas impor ilegal mengekspos hasil temuan senilai Rp 46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki dan lainnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024).

Menteri Perdagangan sekaligus ketua penasihat satgas impor ilegal Zulkifli Hasan mengatakan, keseluruhan temuan barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga diduga barang ilegal.

"Dari hasil penindakan tersebut keseluruhan diperkirakan nilai barang ianya sebesar Rp 46.188.205.400," ujar Zulkifli.

Adapun dari hasil penindakan tersebut, Bareskrim Polri menemukan 1.883 bal pakaian bekas dan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tanjung Priok mengamankan 3.044 bal pakaian bekas.

KPU Bea Cukai Cikarang mengamankan barang berupa 695 produk jadi (karpet, handuk, perlak dan lainnya), 332 pak tekstil, 43 kosmetik, 371 alas kaki, 6.579 barang elektronik serta 5.896 pieces garmen. Sedangkan Kemendag mengamankan kain gulungan (TPT) sebanyak 20.000 rol.

Zulkifli mengatakan, temuan tersebut memiliki potensi kerugian negara hingga Rp18 miliar. Barang-barang tersebut juga berasal dari berbagai negara yang impor oleh warga negara asing (WNA).