Bisnis.com, TANGERANG — Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengaku Kamboja tidak berpengaruh atas pemutusan layanan gerbang akses internet (Network Access Point/NAP) yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari dan ke sana.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kemenkominfo telah memutus layanan gerbang akses internet (NAP) dari dan ke Davao Filipina, termasuk Kamboja.

“Sebenernya enggak [berpengaruh]. Jadi memang di Kamboja sendiri juga sedang berusaha untuk membuat iklim investasinya sehat,” kata Santo saat ditemui di acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Jumat (11/10/2024).

Sebab, menurut Santo, untuk membuat iklim investasi yang sehat membutuhkan upaya agar tingkat kejahatan transnasional menurun.

“Kalo misalnya kita ada niat untuk melakukan kerja sama di bidang penanggulangan transnasional crime, Kamboja sudah menyampaikan keinginan untuk bermitra dengan Indonesia,” ujarnya.

Bahkan, Santo juga menyebut bahwa pemerintahan Kamboja tidak ambil pusing dengan pemutusan akses internet Indonesia dari dan ke Kamboja.

“Dari Kamboja tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang menjadi ganjalan dalam hubungan antara negaranya,” ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemenkominfo menegaskan bahwa akses internet dari dan ke Kamboja serta Davao Filipina ditutup secara permanen hingga praktik perjudian online.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pemutusan berlangsung dalam waktu yang tidak ditentukan.

“[Akses internet ditutup] Selama-lamanya, sampai aktivitas perjudian online ini berhenti, dong. Karena ada 70.000 lebih orang Indonesia di Kamboja,” jelas Budi.

Hal ini mengingat, Menkominfo melalui surat B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tertanggal 21 Juni 2024 meminta seluruh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Layanan Gerbang Akses Internet (Network Access Point/NAP) untuk memutus akses internet yang diduga digunakan untuk judi online ke Kamboja dan Filipina.

Budi mengaku penutupan akses internet yang dilakukan Indonesia dari dan ke Kamboja dan Davao Filipina berjalan efektif.

“Artinya tidak ada lagi jalur komunikasi dari Kamboja ke Indonesia, berkurang drastis. Ini sudah mengurangi 50% [akses masyarakat pada situs akses judi online] yang kami lakukan saat ini,” jelasnya.

Adapun, Budi menjelaskan bahwa perang melawan judi online merupakan bagi dari pemerintah menyelamatkan negara dan masyarakat.

Mirisnya, pasar judi online secara global diproyeksi bisa tumbuh mencapai US$205 miliar pada 2030. Data UNODC dan Statista mengungkap, Asia Pasifik menjadi wilayah pertumbuhan pasar judi online mencapai 37% dari 2022–2026.

Adapun, jumlah pemain judi online secara global diprediksi mencapai 290 juta jiwa pada 2029. Di mana, kawasan Asia Tenggara di sejumlah negara disinyalir menjadi markas terbesar bagi operator judi online ilegal, yakni Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Laos.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terungkap akumulasi perputaran transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp600 triliun sepanjang tiga bulan pertama 2024.

Tercatat, sebanyak 80% judi online di Indonesia rata-rata menyasar masyarakat kalangan menengah bawah. Adapun, penduduk Indonesia yang terlibat judi online justru telah mencapai 4 juta orang.

Perinciannya, sebanyak 40% didominasi kelompok usia 30–50 tahun. Lalu kalangan usia di atas 50 tahun juga terlibat judi online, yakni sebesar 34%.

Selanjutnya, usia produktif di rentang 21–30 tahun turut jor-joran menjadi pencandu judi online sebanyak 13%. Serta, anak di bawah umur di rentang 10–20 tahun dengan persentase sebesar 11%, dan 2% dari kelompok usia di bawah 10 tahun.

Data PPATK juga mengungkap sebanyak 197.054 anak di bawah umur, tepatnya usia 11–19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai Rp293 miliar dengan 2,2 juta transaksi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan dompet digital Dana menjadi e-wallet yang paling banyak digunakan untuk transaksi judi online. Dibandingkan dengan dompet digital lainnya, total transaksi di Dana untuk transaksi judi online saja mencapai Rp5,37 juta.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online, “ ucap Budi Arie Setiadi.

Budi menjelaskan kecurigaan penggunaan dompet digital dalam transaksi judi online bermula dari transaksi penambahan saldo (top-up) yang melonjak tiba-tiba. Apalagi, transaksi di dompet digital itu hanya satu arah saja, yaitu transaksi masuk, tanpa ada transaksi keluar.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi.

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia E-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ujar Budi.

Berdasarkan data PPATK, 5 perusahaan penyedia dompet digital atau E-Wallet terkait dengan transaksi judi online yakni:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp 5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,24 juta
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp216. miliar dengan jumlah transaksi 836.095
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp89 miliar dengan jumlah transaksi 577.316
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65 miliar
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp6 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membongkar lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online. Dompet digital Dana berada di urutan pertama, disusul dengan Ovo, Gopay dan LinkAja.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay [DANA] nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online,“ ucap Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan data PPATK, 5 perusahaan penyedia dompet digital atau E-Wallet terkait dengan transaksi judi online yakni:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,24 juta
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp216 miliar dengan jumlah transaksi 836.095
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89 miliar dengan jumlah transaksi 577.316
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65 miliar.dengan jumlah transaksi 80.171
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp6 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

Budi menjelaskan pemberantasan judi online menjadi program pemerintah yang bakal berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

“Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan,” jelas Budi.

Selama sekitar 1,5 tahun menjabat, Menkominfo telah menurunkan aktivitas judi online. Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

Selain itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia E-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membongkar lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online. Dompet digital Dana berada di urutan pertama, disusul dengan Ovo, Gopay dan LinkAja.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay [DANA] nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online,“ ucap Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan data PPATK, 5 perusahaan penyedia dompet digital atau E-Wallet terkait dengan transaksi judi online yakni:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,24 juta
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp216 miliar dengan jumlah transaksi 836.095
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89 miliar dengan jumlah transaksi 577.316
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65 miliar.dengan jumlah transaksi 80.171
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp6 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

Budi menjelaskan pemberantasan judi online menjadi program pemerintah yang bakal berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

“Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan,” jelas Budi.

Selama sekitar 1,5 tahun menjabat, Menkominfo telah menurunkan aktivitas judi online. Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

Selain itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia E-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membongkar lima nama dompet digital yang memfasilitasi judi online. Dompet digital Dana berada di urutan pertama, disusul dengan Ovo, Gopay dan LinkAja.

Budi mengaku telah menegur keras perusahaan-perusahaan penyedia e-wallet yang memfasilitasi penjudi online.

“Ada lima perusahaan yang memfasilitasi perjudian online. Kami tindak tegas jika membandel," kata Budi, dikutip Jumat (11/10/2024).

Menurut data dari PPATK yang diterima Kemenkominfo, ada lima perusahaan e-wallet yang masih memfasilitasi judi onlinel. Nilai transaksi di 5 dompet digital tersebut mencapai triliunan rupiah.

Lima perusahaan e-wallet tersebut adalah PT Espay Debit Indonesia Koe (DANA), PT Visionet Internasional (OVO), PT Dompet Anak Bangsa (GoPay), PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), serta PT Airpay International Indonesia (ShopeePay).

“E-wallet Espay [DANA] nilai transaksinya paling tinggi, sekitar Rp 5,4 triliun dengan 5,7 juta transaksi yang terkait judi online,“ ucap Budi Arie Setiadi.

Berdasarkan data PPATK, 5 perusahaan penyedia dompet digital atau E-Wallet terkait dengan transaksi judi online yakni:

1. PT Espay Debit Indonesia Koe (aplikasi DANA) dengan nominal transaksi Rp5,37 triliun dan jumlah transaksi 5,24 juta
2. PT Visionet Internasional (OVO) dengan nominal transaksi Rp216 miliar dengan jumlah transaksi 836.095
3. PT Dompet Anak Bangsa (Go Pay) dengan nominal transaksi Rp 89 miliar dengan jumlah transaksi 577.316
4. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) dengan nominal transaksi Rp65 miliar.dengan jumlah transaksi 80.171
5. Airpay International Indonesia (Shopeepay) dengan nominal transaksi Rp6 miliar dengan jumlah transaksi 33.069.

Budi menjelaskan pemberantasan judi online menjadi program pemerintah yang bakal berlanjut pada pemerintahan berikutnya.

“Tidak ada keraguan bahwa judi online adalah penipuan yang menyengsarakan rakyat terutama kalangan bawah. Perekonomian nasional pun terancam tergerus parah jika judi online dibiarkan,” jelas Budi.

Selama sekitar 1,5 tahun menjabat, Menkominfo telah menurunkan aktivitas judi online. Sampai 8 Oktober 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan pemblokiran terhadap 3,7 juta situs judi online.

Selain itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat menindaklanjuti masalah promosi website judi online yang dilakukan oleh salah seorang influencer di media sosial.

“Sasaran utama pemblokiran akun E-Wallet adalah para bandar judi online. Selain itu, arus perputaran uang ke pemain judi online akan menjadi sasaran selanjutnya,” kata Budi

Oleh karena itu, Menkominfo menegaskan perusahaan penyedia E-Wallet harus mendata dengan jelas akun pengguna atau electronic Know Your Customer (eKYC), sejalan dengan ketentuan perlindungan data pribadi (PDP).

“Pengguna e-wallet harus terverifikasi saat membuka akun e-wallet supaya tidak digunakan untuk pelaku kejahatan,” ujar Budi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat Telekomunikasi dari STEI ITB, Agung Harsoyo menilai kehadiran layanan Starlink yang digunakan untuk RT/RW Net tidak perlu dikhawatirkan oleh operator yang menyediakan layanan fixed broadband (FBB).

Agung menuturkan, saat ini pengguna Starlink memang sudah mulai terlihat. Namun, angka tersebut kata Agung tidak sebanding dengan pengguna layanan FBB.

Meski begitu, Agung menyarankan kepada para operator yang memiliki layanan FBB kembali berbenah. Sehingga, jaringan yang diberikan kepada pelanggan bisa lebih meningkat.

“Jika penyelenggara FTTH terus berbenah semakin efisien sehingga harga ke pelanggan lebih murah dan kualitas yang makin meningkat mestinya tidak perlu khawatir untuk bersaing dengan Starlink,” kata Agung kepada Bisnis dikutip Jumat (11/10/2024).

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Mungkin Anda sering mendengar istilah tes Pauli saat melakukan tes psikologi.

Tes Pauli merupakan tes psikologi eksperimental untuk mengetahui gaya bekerja seseorang dengan melihat kecepatan, ketahanan, ketelitian dan juga kedisiplinan

Tes Pauli yang biasa juga disebut tes koran adalah salah satu alat tes psikologi berupa lembar kertas besar berisi deret angka yang disusun secara vertikal di atas kertas yang besar.

Peserta nantinya diminta untuk menghitung setiap deret angka dan menuliskan jawaban di antara deret angka tadi dalam kurun waktu tertentu.

Tes Pauli diciptakan oleh seorang psikolog sekaligus ahli fisiologi asal Jerman bernama Richard Pauli.

Tesnya ini kali pertama dikemukakan melalui bukunya yang berjudul Psychologisches Praktikum yang diterbitkan pada tahun 1919.

Cara Penilaian Tes Pauli

Ada beberapa aspek utama penilaian tes Pauli yaitu sebagai berikut:

• Jumlah total angka yang berhasil dihitung
• Kurva penyimpangan yang berasal dari tanda stop setiap 3 menit
• Jumlah error atau kesalahan hitung atau terlongkap
• Jumlah hitungan yang dikoreksi
• Titik puncak, yaitu jumlah terbanyak pada setiap garis
• Tinggi, yaitu jarak antara hitungan terendah dengan tertinggi
• Hasil Awal yaitu jumlah hitungan pada baris pertama
• Penurunan Awal yaitu anomali atau adanya penurunan jumlah hitungan

Dengan berdasarkan tes Pauli, Novita Sari, M.Si., Talent Scientist di Talentlytica, lulusan Magister Psikometri Terapan dari Universitas Padjadjaran, mengembangkan riset bernama Pauline Test.

Hasil riset itu disampaikannya dalam International Conference on Assessment and Learning (ICAL) 2024.

Presentasi Novita Sari yang berjudul, “Psychometric Properties of the Pauline Test: A Next Generation Work Aptitude Test on the Talentlytica Platform,” menyoroti proses pengembangan dan validasi yang ketat di balik Pauline.

“Dikembangkannya Pauline merupakan bukti komitmen Talentlytica dalam memanfaatkan data dan teknologi untuk menciptakan solusi asesmen inovatif yang dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan mengembangkan potensi terbaik sumber daya manusianya.” ujar Novita Sari.

“Riset kami menunjukkan bahwa Pauline yang merupakan inovasi dari Tes Pauli konvensional: tidak hanya reliabel dan valid, tetapi juga menawarkan keuntungan praktis yang signifikan dibandingkan alat ukur konvensional berbasis kertas, seperti proses penilaian yang lebih cepat, akurat, dan memberi pengalaman menarik bagi peserta.

Menurutnya, kehadiran Novita, sebagai ahli psikometri berpengalaman, bisa menciptakan solusi asesmen yang tidak hanya canggih, tetapi juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja modern.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan sangat serius dalam memberantas praktik jual layanan internet secara ilegal atau RT/RW Net ilegal. Regulator telekomunikasi berencana membongkar nama penyedia jasa internet (ISP) yang terbukti memfasilitasi praktik tercela itu.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Kemenkominfo Dany Suwardany mengatakan praktik RT/RW Net ilegal muncul karena ada ISP yang memfasilitasi pelaku untuk melakukan hal tersebut.

Kemenkominfo mengancam akan memberi efek jera kepada ISP yang terbukti melakukan pelanggaran dengan memberikan bandwidth internet kepada pelaku RT/RW Net ilegal.

“Kami memiliki rencana untuk mengumumkan [ISP Fasilitator RT/RW Net Ilegal] tetapi masih wacana dan ini bekerja sama dengan APJII. Nanti bisa kami kirim blacklist ke ISP nama-nama perusahaan yang telah terbukti memfasilitasi RT/RW Net Ilegal,” kata Dany kepada Bisnis, Jumat (11/10/2024).

Ketua Tim Penertiban Ditjen PPI Kemenkominfo Febran Suriawan mengatakan ISP hakikatnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan praktik RT/RW Net ilegal karena dapat memantau trafik internet secara internet.

Lonjakan trafik atau anomali trafik pada suatu wilayah seharusnya dapat dilacak untuk kemudian ditindak dengan mempertanyakan ke pelanggan terkait penggunaan trafik tersebut. Namun sayangnya hal tersebut tidak dilakukan.

Febran menduga pasifnya ISP dalam memberi sanksi kepada para pelanggan terindikasi pelaku RT/RW Net ilegal karena para pelaku membeli bandwidth internet dengan paket dedikasi dan lebih mahal dibandingkan dengan pelanggan rumah pada umumnya.

“Jadi kalau ada pertanyaan ruginya ISP bagaimana? Bandwith itu sudah dibeli. Justru kalau pelanggan biasa itu cuma pakai kecepatannya murah-murah, sedangkan RT/RW Net berlangganan ke ISP, Itu produknya yang dedicated. Tidak sampai 1 gbps, paling 300 Mbps,” kata Febran.

Namun Febran memastikan bahwa praktik RT/RW Net saat ini terus berkurang karena kemudahan perizinan yang diberikan dan gencarnya Kemenkominfo dalam menindak praktirk RT/RW Net ilegal.

“Banyak dari mereka yang insaf yang menjadi ISP karena penegakan hukum,” kata Febran.

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menemukan 51 pelaku usaha yang menjual kembali jasa internet tanpa izin atau RT/RW net ilegal hingga September 2024. Meski demikian, jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan 2023 dan 2022.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin ini kerap disebut sebagai RT/RW Net ilegal karena dilakukan di lingkungan RT/RW Net. .

Pada 2022, Kemenkominfo menemukan 89 pelaku RT/RW Net ilegal. Jumlahnya menurun menjadi 77 pada 2023 dan 51 pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Induk usaha platform media sosial TikTok, ByteDance, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada lebih dari 700 pekerja dari unitnya di Malaysia.

Pemecatan ini seiring dengan upaya perusahaan mengalihkan fokusnya ke arah penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang lebih besar dalam moderasi konten.

Mengutip Reuters pada Jumat (11/10/2024) berdasarkan informasi dari sumber yang mengetahui masalah tersebut para karyawan yang sebagian besar terlibat dalam operasi moderasi konten perusahaan diberitahu tentang pemecatan mereka melalui email pada Rabu (9/10) malam.

Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi pihak TikTok pada hari Jumat. Namun, TikTok menyebut pihaknya tidak dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah karyawan yang terkena dampak di Malaysia.

Mereka mengantisipasi bahwa beberapa ratus orang akan terkena dampak secara global sebagai bagian dari rencana yang lebih luas untuk meningkatkan operasi moderasinya. TikTok menggunakan gabungan deteksi otomatis dan moderator manusia untuk meninjau konten yang diposting di situs.

Bytedance memiliki lebih dari 110.000 karyawan di lebih dari 200 kota secara global, menurut situs web perusahaan.

Perusahaan teknologi tersebut juga merencanakan pengurangan lebih banyak pada bulan depan untuk mengkonsolidasikan beberapa operasi regionalnya, kata salah satu sumber.

“Kami melakukan perubahan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk lebih memperkuat model operasi global kami untuk moderasi konten,” kata juru bicara TikTok dalam sebuah pernyataan.

Perusahaan tersebut memperkirakan akan menginvestasikan US$2 miliar secara global dalam hal kepercayaan dan keamanan pada tahun ini dan akan terus meningkatkan efisiensi, dengan 80% konten yang melanggar pedoman kini dihapus oleh teknologi otomatis, kata juru bicara tersebut.

PHK ini pertama kali dilaporkan oleh portal bisnis The Malaysian Reserve pada hari Kamis (10/10).

Adapun PHK ini juga terjadi ketika perusahaan-perusahaan teknologi global menghadapi tekanan peraturan yang lebih besar di Malaysia, di mana pemerintah telah meminta operator media sosial untuk mengajukan izin operasional pada bulan Januari sebagai bagian dari upaya memerangi pelanggaran dunia maya.

Malaysia melaporkan peningkatan tajam konten media sosial berbahaya pada awal tahun ini dan mendesak perusahaan-perusahaan, termasuk TikTok, untuk meningkatkan pemantauan pada platform mereka.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) belum berencana merevisi Undang-Undang no.36/99 tentang Telekomunikasi. Regulasi yang telah diterapkan 25 tahun ini, masih akan bertahan.

“Enggak, belum (ada rencana revisi),” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi saat ditemui di Kemenkominfo, Kamis (10/10/2024).

Budi masih akan mendalami mengenai urgensi penyesuaian regulasi tersebut pada masa sisa jabatannya.

“Ya, nanti kita kaji bersama ya. Apakah perlu ada adjustment atau penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto merevisi Undang-Undang No.36/1999 tentang Telekomunikasi seiring dengan perkembangan teknologi yang makin maju.

Ridwan mengatakan UU Telekomunikasi yang ada saat ini kurang relevan dengan teknologi yang ada saat ini.

“Karena sekarang ini sudah banyak lompatan-lompatan teknologi yang nggak bisa dikejar dengan undang-undang yang lama. Jadi dari struktur perizinan tadi, terlalu kompleks,” kata Ridwan dalam acara Selular Business Forum, Selasa (8/11/2024).

Ridwan mengatakan, dengan diubahnya UU tentang Telekomunikasi maka investasi yang masuk ke Indonesia akan makin banyak

Regulasi baru bakal menghadirkan proses perizinan yang lebih sederhana dan tidak terlalu rumit seperti UU yang ada saat ini.

“Sekarang ini dengan rezim yang tadi digambarkan, banyak kotak-kotaknya itu, itu ada berapa jenis yang harus dimiliki. Sehingga prosesnya panjang, dan tentunya administrasi dan modal juga menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan menyarankan agar perlu dibentuk kembali regulator independen seperti Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang sudah dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2020 silam.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha Internet menilai layanan RT/RW Net berbasis internet Starlink memberi dampak bagi bisnis internet tetap yang menyasar pelanggan rumah. Pemerintah diminta turun tangan memantau praktik berbagi internet layanan Starlink.

Potensi pelanggan yang awalnya berpotensi dirangkul oleh perusahaan internet tetap menguap karena Starlink memperbolehkan layanan mereka digunakan oleh banyak rumah meski yang berlangganan hanya satu orang.

Head of External Communications XL Axiata Henry Wijayanto mengatakan hadirnya sharing internet antar rumah atau RT/RW Net berbasis Starlink berpotensi mengganggu bisnis internet rumah, termasuk milik XL Axiata.

“Kehadiran layanan Starlink ke pasar residensial dan digunakan untuk RT/RW Net tentu memberikan dampak terhadap layanan FBB yang disediakan para ISP dan operator termasuk XL Axiata,” kata Henry kepada Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Maka dari itu, Henry berharap pemerintah terus melakukan upaya penertiban sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Selain itu, Henry juga meminta pemerintah mengajak seluruh regulator mengatur bisnis satelit orbit rendah.

“Kami juga berharap, pemerintah melibatkan semua regulator dan industri yang berkaitan dalam rangka mengatur tata kelola bisnis satelit orbit rendah ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut satelit orbit rendah Starlink telah digunakan secara bersamaan di beberapa rumah (RT/RW Net), dengan skema batas pemakaian wajar atau Fair Usage Policy (FUP).

FUP merupakan skema pemakaian internet dengan batas pemakaian tertentu. Skema ini memungkinkan perusahaan internet dalam mengambil sikap atas pemakaian internet di pelanggan ketika angka penggunaan melebihi batas yang ditetapkan.

Beberapa ISP Indonesia seperti IndiHome dan Biznet telah menggunakan metode ini untuk 'mencekek' kecepatan internet pengguna saat melebihi batas pemakaian. Dalam kasus Starlink, pemakaian tidak wajar akan langsung diberi sanksi blokir menurut APJII.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan satu perangkat Starlink dapat digunakan untuk beberapa rumah dengan menggunakan alat khusus. Praktik tersebut sudah berjalan dan dapat mengurangi beban masyarakat untuk mendapat layanan internet.

Sebagai gambaran, harga bulanan Starlink pada kisaran Rp750.000, dibandingkan membayar sendiri, membagi beban pembayaran kepada 3 orang akan membuat ongkos lebih ringan. Zulfadly juga menyampaikan bahwa Starlink saat ini telah menjadi anggota APJII.

“Jika WiFi ini ditaruh di tiga rumah maka Starlink masih bisa diakses. Namun ketika dikomersialisasikan di sini permasalahannya,” kata Zulfadly kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Bentuk Satgas

Pada waktu yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan akan membuat satuan tugas (Satgas) bekerja sama dengan APJII guna menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Adapun, RT/RW Net ilegal merupakan usaha untuk menjual kembali jasa internet tanpa izin dari operator internet.

Praktik jual kembali jasa internet tanpa izin tersebut muncul karena beberapa ISP diduga memfasilitasi praktik para pelaku guna mengejar target atau mengoptimalkan bandwidth yang dimiliki.

Budi menuturkan bahwa Kemenkominfo memiliki misi untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia memiliki dan merasakan akses internet yang memadai.

.Meski mendukung, Budi tetap meminta adanya Satgas ini juga memperhatikan beberapa hal, seperti keamanan data dan sebagainya.

“Cuman aspek hati-hatian, perlindungan, keamanan, sebagainya harus kita jaga juga,” kata Budi.

Diketahui, APJII berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, APJI berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Satgas akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Garena terus memberikan update kode redeem Free Fire (FF) untuk diberikan kepada survivor, yang bisa langsung diklaim pada hari ini, Jumat (11/10/2024).

Pemain Free Fire tercepat yang menukarkannya dan beruntung bisa mendapat item menarik secara cuma-cuma, seperti senjata, skin, dan aneka voucher.

Namun, perlu diketahui bahwa kode redeem FF terdiri dari 12 karakter berupa huruf kapital dan angka.

Sehingga apabila kode tidak memenuhi kriteria tersebut, kemungkinan besar kode yang dimasukkan adalah palsu atau ada kesalahan.

Kode redeem FF ini juga memiliki limit waktu dan kuota penggunaan. Dengan demikian, penukaran tak bisa dilakukan jika kode redeem telah melewati waktu yang ditentukan dan sebelumnya sudah pernah diklaim.

Cara Klaim Kode Redeem FF

Cara melakukan klaim kode redeem yakni dengan mengunjungi situs resmi Garena di reward.ff.garena.com/id.

Setelah itu, lakukan login dengan masuk ke akun Anda. Masukkan kode redeem yang sudah ada dapatkan ke dalam kotak yang tersedia.

Klik "Confirm" untuk me-redeem kodenya agar kita mendapat hadiah. Apabila berhasil, hadiah akan masuk melalui bagian Vault pada beranda gim.

Hadiah pun bisa langsung digunakan oleh para pemain setelah kode berhasil di-redeem.

Pemain juga bisa melakukan redeem melalui aplikasi Free Fire secara langsung. Caranya yakni masuk ke aplikasi dan pilih ikon Event di bagian atas paling kiri.

Masuk ke Info di dashboard dan pilih website kode redeem. Masukkan 12-16 digit kode redeem lalu klik tombol Konfirmasi.Kode redeem pun sudah ditukarkan.

Kode Redeem FF Hari Ini

Berikut ini adalah kode redeem Free Fire yang masih berlaku pada hari ini, Jumat (11/10/2024):

• FF5T-GB9V-4C3X
• TKNB-UNDL-EGYC
• 4AZY-G8SZ-1FJ6
• EMAS-OLIM-2024
• FFBI-7FET-DGE6