MarkPlus Inc, sebuah firma riset pemasaran berbasis di Jakarta mengeluarkan hasil penelitian terkait penggunaan mobil hibrida dan murni listrik (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia. Penelitian merujuk pada kemudahan mengendarai kedua jenis mobil tersebut.

Hasil riset mengungkap bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia memilih model mobil separuh listrik alias hybrid sebagai jalan tengah sebelum menuju kendaraan murni listrik alias BEV.

"Hybrid itu masih menjadi yang lebih disukai. Orang kalau yang takut-takut ngambilnya di tengah. Kalau takut masuk ke BEV, ngambilnya hybrid," kata Iwan Setiawan, CEO MarkPlus di Jakarta, Rabu (6/11).

Iwan menjelaskan riset tersebut melibatkan 180 responden di berbagai wilayah di Indonesia selama dua bulan dan rampung pada Agustus 2024.

Menurut Iwan, dari hasil riset menjelaskan masih banyak masyarakat memilih mobil hybrid ketimbang BEV lantaran banyak orang yang tidak mau mengambil risiko "mogok" atau kebingungan mencari SPKLU selama di perjalanan, meskipun tak dipungkiri ada perubahan besar teknologi pada BEV.

"Jadi banyak yang ngambil milih ke model transisi seperti hybrid. Orang mau loncatan besar dari sisi model kendaraan tapi tidak mau ambil risiko," tuturnya.

Berdasarkan data Gaikindo, pasar mobil elektrifikasi sejak 2019- 2023 masih didominasi mobil hybrid.

Grafik penjualan mobil hybrid mulai terlihat signifikan pada 2022 sebanyak 9.657 unit, sedangkan BEV hanya 6.747 unit.

Kemudian pada 2023 pasar elektrifikasi melesat menjadi 52.563 unit, sedangkan BEV hanya 17.062 unit saja.

Toyota masih mendominasi porsi penjualan mobil hybrid di Indonesia yakni 67 persen, disusul posisi kedua ada Suzuki dengan komposisi 26 persen.

Posisi cadangan devisa Indonesia US$151,2 miliar pada akhir Oktober 2024, naik dibandingkan akhir September yang US$149,9 miliar.

Bank Indonesia dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (7/11) ini menyebut kenaikan cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.

BI menyebut cadangan devisa pada akhir Oktober 2024 setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal," kata mereka dalam pernyataan tersebut.

BI menyebut ke depan cadangan devisa Indonesia masih akan kuat.

Hal itu ditopang prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

Gunung Lewotobi Laki-Laki yang terletak di Kabupaten Flores Timur, mengalami erupsi pada Senin (4/11) dini hari. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 7 desa terdampak erupsi gunung berapi ini.

Desa-desa tersebut berada di Kecamatan Wulanggitang, seperti Pululera, Nawokote, Hokeng Jaya, dan Boru Kedang, serta Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura.

Sebanyak 10.295 warga, atau 2.734 keluarga, terpaksa menghadapi dampak letusan ini. Rinciannya, di Kecamatan Wulanggitang 2.527 keluarga atau 9.479 jiwa, dan Ile Bura 207 keluarga atau 816 jiwa.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur sendiri telah menetapkan status tanggap darurat mulai 4 November hingga 31 Desember 2024. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi juga menaikkan status dari Siaga (Level III) menjadi Awas (Level IV).

Merespons situasi tersebut, Bank Mandiri bergerak cepat membantu warga terdampak erupsi melalui cabangnya di Larantuka. Perseroan menyalurkan bantuan berupa kebutuhan sandang dan pangan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi masyarakat yang tengah menghadapi situasi darurat ini.

Regional CEO (RCEO) Bank Mandiri Region XI, Winardi Legowo, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan sebagai wujud empati kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Kami dari Bank Mandiri dan seluruh Mandirian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak erupsi di Kabupaten Flores Timur. Kami berkomitmen hadir untuk membantu meringankan beban warga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Ia melanjutkan, mengingat situasi saat ini, bantuan yang disalurkan berfokus pada kebutuhan pokok seperti beras, mi instan, serta kebutuhan sandang dan obat-obatan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

Di samping memberikan bantuan material, Bank Mandiri juga menjalin koordinasi erat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur dan Posko Bencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setempat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan dapat terdistribusi secara tepat dan menjangkau mereka yang sangat membutuhkan.

Lebih lanjut, Winardi menyampaikan bahwa Bank Mandiri juga mengerahkan sukarelawan dan karyawan di sekitar lokasi bencana untuk terlibat langsung dalam proses tanggap darurat.

Keterlibatan langsung dari para karyawan di lapangan diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan dan memberikan dukungan emosional bagi warga yang terdampak.

Dengan langkah ini, Bank Mandiri menunjukkan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan, bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang peduli dan siap tanggap terhadap bencana.

Kanselir Jerman Olaf Scholz memecat Menteri Keuangan Christian Lindner pada Rabu (6/11).

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Scholz mengatakan pemecatan Lindner penting dilakukan untuk mencegah kerugian bagi negaranya.

"Lindner tidak menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan proposal kami, dan oleh karena itu tidak ada dasar kepercayaan untuk kerja sama di masa depan dengan menteri keuangan yang akan mengakhiri masa jabatannya," kata Scholz, dikutip CNN.

Pemecatan itu terjadi setelah berhari-hari negosiasi politik antara anggota kunci pemerintahan koalisi yakni Scholz dari Partai Sosial Demokrat, Lindner dari Partai Demokrat Bebas, dan Robert Habeck dari Partai Hijau.

Menyusul pengumuman tersebut, Partai Demokrat Bebas yang dipimpin Lindner mengatakan mereka telah meninggalkan koalisi pemerintahan. Sedangkan Habeck mengatakan Partai Hijau akan tetap bertahan.

Sementara itu, Scholz mengatakan dia akan menyerukan mosi tidak percaya pada 15 Januari mendatang di parlemen. Langkah ini meningkatkan kemungkinan penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal pada Maret dari yang ditetapkan pada September 2025.

Dia mengatakan akan tetap menjabat hingga 15 Januari dan berupaya untuk menyelesaikan undang-undang yang paling penting. Ia juga kan berbicara dengan pemimpin oposisi Friedrich Merz dari Uni Demokratik Kristen (CDU) untuk mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi dan pertahanan.

"Perekonomian tidak bisa menunggu sampai pemilu selesai," kata Scholz.

Sementara itu, Lindner sebelum pemecatannya telah memicu perselisihan selama berhari-hari dengan menerbitkan makalah ekonomi setebal 18 halaman. Makalah berjudul "Perubahan Ekonomi Jerman" itu digambarkan di media Jerman sebagai surat cerai koalisi karena nada dan isinya tampak sangat bertentangan dengan posisi mitra pemerintahnya.

Dalam bagian makalah yang menganjurkan pemotongan pajak, Lindner mengatakan perubahan haluan ekonomi dengan revisi mendasar terhadap keputusan-keputusan politik penting diperlukan untuk mencegah kerusakan pada Jerman sebagai lokasi bisnis.

Lindner juga mengatakan telah merekomendasikan pemilihan umum dini sebagai solusi terhadap kebuntuan anggaran. Namun rencana itu menurutnya telah ditolak oleh Scholz.

Lindner juga menuduh Scholz memintanya untuk menghentikan "rem utang" yakni pasal konstitusional yang mencegah pemerintah meminjam secara berlebihan dan menimbun utang. Lindner mengaku tidak ingin melakukan hal itu.

Donald Trump menang dalam pemilihan presiden (Pilpres) Amerika Serikat versi hitung cepat sejumlah media pada Rabu (6/11).

Menurut hitungan New York Times, Trump meraih 51 persen atau 71 juta suara popular vote. Dia juga mendapat suara 277 elektoral dari 538 suara mengalahkan Kamala Harris.

Trump sudah menyampaikan pidato kemenangannya. 

Lalu, berapa gaji Trump jika dia jadi presiden baru AS?

Gaji presiden AS selalu berubah di setiap era.

Pada era Presiden AS ke-33 Harry Truman, yang menjabat periode 1945 hingga 1953, gaji orang nomor satu di Negeri Paman Sam sebesar US$100 ribu atau sekitar Rp1,5 miliar (kurs Rp15.780 per dolar AS).

Jumlah ini kemudian meningkat pada masa kepemimpinan Presiden ke-37, Richard Nixon, yang meraih US$200 ribu atau sekitar Rp3,1 miliar per tahun saat menjabat pada 1969-1974.

Gaji presiden kembali melonjak saat Kongres AS menggandakannya pada 2001, bertepatan dengan awal masa jabatan George W Bush.

Terakhir, Presiden AS periode 2021-2024, Joe Biden menikmati gaji sebesar US$400 ribu atau sekitar Rp6,3 miliar per tahun.

Tak hanya gaji, presiden AS juga mendapat fasilitas eksklusif, seperti akses transportasi udara dengan pesawat khusus Air Force One dan Marine One, serta hunian mewah lengkap dengan berbagai fasilitas di Gedung Putih.

Presiden AS juga dilayani koki pribadi untuk menunjang keseharian mereka di ibu kota.

Menariknya, setelah masa jabatan berakhir, mantan presiden masih berhak menerima tunjangan.

Mereka menerima pensiun sekitar US$200 ribu atau sekitar Rp3,1 miliar per tahun, serta jaminan kesehatan, perjalanan dinas berbayar, dan kantor sebagai bagian dari hak-hak yang tetap terjamin setelah meninggalkan Gedung Putih.

Pertamina memberikan harga khusus untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Series mulai November hingga akhir 2024. Pembelian BBM jenis itu didiskon pada hari Senin dan Jumat.

Heppy Wulansari Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga mengatakan program ini berlangsung untuk pembelian BBM via aplikasi MyPertamina.

"Promo diluncurkan khusus untuk memanjakan pengguna setia yang bertransaksi membeli produk Pertamina melalui aplikasi MyPertamina," kata dia dalam keterangannya, Senin (4/11).

Promo ini meliputi I Like Monday, di mana pembelian Pertamax Series di setiap hari senin akan mendapat diskon Rp300 per liter.

Selanjutnya di hari Jumat akan mendapatkan kembali harga hemat Rp300 per liter lewat program Thanks God It's Fuel Day dan untuk pengisian BBM Pertamax Series.

Sementara itu pembayaran dengan sejumlah metode, mulai dari kartu kredit seperti kartu kredit Mandiri, Kartu kredit dan debit berlabel Visa serta ragam e-wallet provider seperti OVO dan GoPay.

Berdasarkan situs resminya, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2024.

Untuk harga Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.700 per liter menjadi Rp13.150 per liter, sementara Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500 per liter.

Sedangkan untuk Pertamax tak ada perubahan harga, masih tetap Rp12.100 per liter. Namun membeli Pertamax di hari Senin dan Jumat berubah harga menjadi Rp11.800 per liter.

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.802 per dolar AS pada Kamis (7/11) pagi. Mata uang Garuda menguat 30,5 poin atau naik 0,19 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,11 persen, baht Thailand melemah 0,16 persen, yuan China melemah 0,12 persen, peso Filipina melemah 0,13 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,14 persen.

Dolar Singapura melemah 0,06 persen dan dolar Hong Kong menguat 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Senada, mata uang utama negara maju juga bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa melemah 0,11 persen, poundsterling Inggris menguat 0,07 persen, dan franc Swiss melemah 0,01 persen.

Sedangkan, dolar Australia menguat 0,20 persen, dan dolar Kanada juga menguat 0,05 persen.

Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan penguatan rupiah bersifat sementara. Rupiah ia prediksi akan berkonsolidasi dengan kecenderungan melemah terbatas terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pergerakan mata uang Garuda masih terpengaruh oleh hasil Pilpres AS.

"Rupiah masih tertekan oleh hasil pilpres AS yang dimenangkan oleh Trump yang mengartikan kemungkinan kebijakan proteksionisme yang memicu inflasi dan suku bunga tinggi," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Namun, investor masih wait and see menantikan pertemuan FOMC malam ini dan mengantisipasi sinyal the Fed seputar prospek suku bunga ke depannya paska pilpres.

"Investor juga menantikan data perdagangan China dan cadangan devisa Indonesia siang ini," kata Lukman.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp15.750 per dolar AS - Rp15.900 per dolar AS.

Harga minyak melemah pada Rabu (6/11) usai Donald Trump terpilih lagi menjadi presiden Amerika Serikat.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent turun 61 sen, atau 0,81 persen menjadi US$74,92 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 30 sen atau 0,42 persen menjadi US$71,69 per barel.

Analis menyebut keunggulan Trump atas Kamala Haris dalam Pilpres AS memang memberikan pukulan telak bagi harga minyak. Pasalnya, pasar memproyeksikan dolar menguat imbas hasil itu.

Penguatan dipicu spekulasi pasar atas rencana kebijakan luar negeri Trump. Spekulasi itu mendorong pasar untuk melakukan aksi jual minyak secara besar-besaran.

Akibat aksi jual itu, minyak sempat terperosok sampai US$2 per barel pada Rabu kemarin.

"Ada reaksi berlebihan terhadap hasil pemilu, dan kemenangan Trump bisa menyebabkan industri AS terlupakan dan menyebabkan kelebihan pasokan," kata John Kilduff, partner di Again Capital di New York.

Tapi analis memperkirakan sentimen itu tidak akan berlangsung lama.

Pasalnya, perhatian akan kembali ditujukan pasar terhadap prospek pasokan dan permintaan minyak.

"Seluruh kegembiraan dan antusiasme penjualan awal telah berkurang, dan saya pikir ada lebih banyak keuntungan dibandingkan kerugian dalam jangka pendek," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.

Presiden Prabowo Subianto memberikan angin segar kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan menghapus utang mereka kepada bank.

Kebijakan penghapusan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan nilai utang yang akan dihapus tersebut tembus Rp10 triliun. Utang berasal dari 1 juta pelaku UMKM.

Ia mengatakan dana penghapusan itu tak akan diambil Prabowo dari APBN, tetapi langsung dengan penghapusan buku piutang di perbankan.

Namun Maman menegaskan penghapusan tak akan diberlakukan untuk semua UMKM. Kebijakan ini hanya akan menyasar golongan masyarakat yang memenuhi syarat dan kualifikasi tertentu.

Pertama, masyarakat yang terdampak bencana.

Kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Ketiga, besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp500 juta untuk usaha dan Rp300 juta untuk perorangan.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengakui penghapusan kredit macet UMKM tentu sangat membantu ke depannya, terutama dari sisi pembiayaan.

Pasalnya kredit menjadi salah satu sumber pembiayaan UMKM selama ini. Namun setelah diterima, mau tak mau kredit menjadi salah satu liabilitas atau beban UMKM.

Bagi UMKM yang kurang berhasil mengembangkan bisnisnya setelah menerima kredit, sambung Ronny, maka mau tak mau akan mengalami gagal bayar, atau setidaknya sulit membayar cicilan. Akibatnya muncul kredit macet serta kesulitan bisnis bagi UMKM

"Karena itulah penghapusan kredit macet akan cukup produktif untuk membantu UMKM. Dengan asumsi bahwa semua pemilik kredit macet masih aktif, maka penghapusan ini akan meringankan salah satu beban UMKM dan diharapkan bisa membuat UMKM-UMKM yang mengalami kredit macet bisa mengalami perbaikan bisnis," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Namun, Ronny mengatakan normalnya utang UMKM tidak bisa dihapus begitu saja. Penghapusan utang UMKM katanya harus ada caranya seperti mengalihkan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah tersebut dari bank ke institusi keuangan pihak ketiga.

"Lalu pemerintah menginjeksikan modal kepada perbankan yang kehilangan NPL tersebut," katanya.

Ia mencontohkan hal yang dilakukan China pada akhir 1990-an. Saat itu, China mengalihkan NPL empat bank BUMN terbesarnya. Bukan hanya NPL untuk pasar UMKM, tetapi NPL secara umum yang jumlahnya hampir 30 persen dari aset bank.

China menghapus NPL dari buku bank-bank tersebut, lalu membuat empat perusahaan pengelola aset untuk menampungnya. Terakhir, pemerintah China menyuntikan dana ke empat bank BUMN tersebut yang sekarang dikenal menjadi The Big Four di China.

Ronny mengatakan jika utang UMKM dihapus maka berisiko menjadi preseden yang buruk.

"Besok-besok nasabah tak terlalu memikirkan tagihan lagi, terutama UMKM, karena mengetahui pemerintah pada suatu titik akan menghapusnya. Dan bank-bank pun jadi khawatir kasih kredit ke UMKM karena takut diputihkan nanti," imbuhnya.

"Intinya, pemerintah memakai kata menghapus, bukan merestrukturisasi. Berarti kesimpulan sementara saya, ya dihapus begitu saja. Nanti urusan kerugian, akan dibicarakan dengan pemerintah," imbuhnya.

Senada, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kebijakan penghapusan utang sebesar Rp10 triliun untuk 1 juta UMKM oleh Prabowo memang memiliki tujuan mulia, yaitu meringankan beban usaha kecil yang terhimpit kondisi ekonomi berat.

Dengan penghapusan utang ini, diharapkan pelaku UMKM dapat pulih, mengakses kembali permodalan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, kebijakan ini katanya berisiko tidak tepat sasaran karena berpotensi dimanfaatkan oleh oknum yang tidak memenuhi kriteria atau bahkan tidak terkait dengan UMKM.

Kesalahan sasaran ini dapat terjadi bila pengawasan yang ketat tidak diterapkan, sehingga memungkinkan munculnya pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dari program ini.

Kebijakan ini katanya juga bisa menyebabkan moral hazard. Moral hazard katanya dapat muncul ketika pelaku usaha merasa aman untuk tidak memenuhi kewajiban finansial karena berharap bahwa utangnya akan dihapuskan oleh pemerintah di masa depan.

Untuk mencegah terjadinya moral hazard dalam kebijakan penghapusan utang UMKM, sambung Achmad, diperlukan pendekatan yang menyeluruh. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah menerapkan syarat yang ketat dalam menentukan penerima manfaat.

Terkait tiga syarat awal UMKM yang dihapus utangnya, yaitu plafon utang di bawah Rp500 juta, terdampak oleh bencana, dan berfokus pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan perikanan, Achmad menilai sudah merupakan langkah awal yang baik.

Namun, menurutnya syarat tambahan diperlukan untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan adil bagi seluruh pelaku UMKM. Salah satunya adanya batasan masa tunggakan.

"Misalnya, penghapusan utang hanya berlaku untuk utang yang telah macet selama lebih dari lima tahun. Hal ini akan memastikan bahwa penghapusan utang benar-benar diberikan kepada UMKM yang menghadapi kesulitan jangka panjang, bukan mereka yang baru mengalami gagal bayar," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah katanya juga bisa mempertimbangkan syarat bahwa calon penerima manfaat telah melalui upaya restrukturisasi kredit sebelumnya.Artinya, sebelum utangnya dihapus, UMKM tersebut sudah berupaya memenuhi kewajibannya melalui restrukturisasi yang difasilitasi oleh pihak bank, tetapi tetap tidak mampu melunasi karena alasan-alasan tertentu yang valid.

"Kepatuhan terhadap kewajiban finansial lainnya, seperti pajak, juga bisa menjadi syarat penting," imbuhnya.

Apple menemui jalan terjal untuk memasarkan produk teranyar mereka, iPhone 16 Series, di Indonesia. Akar masalah tersebut adalah sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang belum dipenuhi Apple.

iPhone 16 Series resmi meluncur secara global pada Senin (9/9) dan mulai tersedia di berbagai kanal penjualan Apple pada 20 September.

Namun demikian, ponsel anyar dari Apple ini tak kunjung masuk ke Indonesia, padahal telah dua bulan berselang. Hal ini tak seperti ponsel generasi sebelumnya, iPhone 15, yang masuk ke Tanah Air hanya berjarak satu bulan setelah peluncuran globalnya.

Tembok besar yang menjadi penghalang masuknya iPhone 16 ke Indonesia adalah sertifikat TKDN mereka yang masa berlakunya telah habis dan perlu diperbarui.

Pada awal Oktober, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut Apple belum mematuhi komitmennya dalam menanamkan investasinya di Indonesia sebagai syarat perpanjangan sertifikat TKDN.

Ia menyebut investasi Apple baru tercatat Rp1,48 Triliun, sedangkan "komitmen investasi antara Apple dengan pemerintah adalah Rp1,71 Triliun, sehingga masih terdapat gap kekurangan komitmen sekitar Rp240 Miliar."

Agus menjelaskan ada tiga skema yang bisa dipilih untuk pemenuhan TKDN, yaitu skema manufaktur, aplikasi, dan inovasi. Apple disebut memilih menggunakan skema inovasi.

"Perusahaan bisa menggunakan tiga skema bisa memilih tiga skema. Yang pertama yaitu skema manufaktur, yaitu pembuatan produk dalam negeri. Ini sebetulnya yang paling ideal untuk kita. Yang kedua skema aplikasi, mereka membuat aplikasi di dalam negeri. Yang ketiga skema inovasi di dalam negeri. Dari tiga skema ini Apple memilih skema yang ketiga yaitu inovasi," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Apple sempat buka suara terkait nasib produk barunya di Indonesia, tetapi pernyataan tersebut tidak memberikan kejelasan apakah akan segera memenuhi syarat TKDN atau tidak.

"Kami memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan sangat antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbaru kami, termasuk rangkaian iPhone 16, kepada para pelanggan," ujar pihak Apple pada pertengahan Oktober.

"Kami bangga telah melakukan investasi yang signifikan dan terus bertumbuh, yang kami berikan demi mendukung wirausahawan, kreator, dan ekosistem pengembang yang penuh dengan semangat di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Setelah Apple buka suara, ternyata masih belum ada perkembangan terkait pemenuhan syarat sertifikat TKDN.

Kemenperin lantas menyatakan larangan memperjualbelikan produk dari raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) tersebut di Indonesia.

Masyarakat yang ingin memiliki gawai tersebut bisa membelinya di luar negeri dan membawanya ke Tanah air. Namun, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan gawai tersebut, karena akan menjadi ilegal.

Hingga akhir Oktober 2024, Kemenperin mencatat sebanyak 9.000 unit iPhone 16 telah masuk ke Indonesia lewat jalur Bea dan Cukai.

Pada Jumat (1/11), Menperin Agus Gumiwang meminta platform e-commerce menurunkan atau take down iklan penjualan iPhone 16 di Indonesia dengan alasan produk tersebut masih dilarang di Indonesia.

Ia mengatakan hasil monitoring pihaknya masih menemukan iklan penjualan iPhone 16 di berbagai platform e-commerce dalam negeri.

"Sekarang juga kami melihat bahwa banyak diperjualbelikan iPhone 16 di e-commerce. Nah itu juga kami sudah melakukan kontak ke e-commerce untuk segera mencabut atau tidak menayangkan produk iPhone 16 pada market," kata Agus di Cikarang Dry Port, Cikarang, Jumat (1/11)

"Sehingga market tidak akan bisa membeli, karena kasihan masyarakat yang membeli karena mereka pasti tidak akan diberikan IMEI-nya oleh kita," lanjutnya.

Terbaru, Apple dikabarkan akan menambah investasi sebesar US$10 juta atau sekitar Rp158 miliar, di antaranya dengan membangun pabrik di Bandung, Jawa Barat.

Menurut laporan Bloomberg, langkah tersebut dilakukan demi mencabut larangan penjualan iPhone 16 Series di Indonesia.

Sumber yang dekat dengan masalah ini mengatakan pembangunan pabrik di Bandung akan bekerja sama dengan suplier-suplier Apple. Fasilitas ini akan membuat produk seperti aksesoris dan komponen untuk gadget Apple.

Apple kabarnya telah mengajukan proposal mereka ke Kemenperin. Kemenperin disebut sedang mempertimbangkan proposal tersebut, yang belum final dan bisa saja berubah, dan diperkirakan akan mengambil keputusan dalam waktu dekat.

Menteri BUMNErick Thohir menyebut sampai dengan saat ini masih ada 7 BUMN yang merugi.

Informasi itu ia sampaikan saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR Senin (4/11) lalu.

"Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen. Ada 7 (BUMN rugi) yang memang kita harus benar-benar kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," ungkapnya.

BUMN pertama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sang menteri menyebut BUMN ini sebenarnya sudah restrukturisasi pada 2019, tetapi mengalami musibah kebakaran pabrik utama baru-baru ini.

Kedua, PT Bio Farma (Persero). Perusahaan pelat merah di bidang kesehatan ini merugi imbas banyaknya penugasan pembelian vaksin saat pandemi covid-19 serta kasus fraud di anak usaha, yakni Indofarma.

Ketiga, Erick menyebut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk alias WIKA. Erick menegaskan masih berupaya melakukan restrukturisasi BUMN Karya ini, termasuk yang menyangkut WIKA Realty.

Keempat, Waskita Karya yang merugi buntut penurunan jumlah kontrak dan tingginya beban keuangan. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku sudah menempuh langkah restrukturisasi untuk BUMN Karya ini.

"Waskita Karya kemarin alhamdulillah sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur. Wijaya Karya dan Waskita Karya ini kita sedang menunggu surat persetujuan dari bapak menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari 7 karya menjadi 3 karya. Sehingga, lebih sehat lagi kondisi (BUMN) karya-karya ini," tuturnya.

Kelima, ada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugi akibat kasus korupsi. Ia mengatakan progres penyehatan BUMN ini berlangsung baik dan hanya tinggal menunggu proses likuidasi.

Keenam, Perum Pembangunan Perumahan Nasional alias Perumnas yang ternyata belum untung. Erick mengaku sudah duduk bersama internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang.

"Tidak lagi landed house, tetapi juga mesti bertingkat. Karena dari komposisi lahan di Indonesia ini memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tanahnya," kata Erick.

Sedangkan BUMN merugi yang ketujuh adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ia menceritakan bahwa masa lalu PNRI mendapatkan mandat untuk mencetak seluruh surat-surat negara.

Sementara itu, sekarang PNRI kalah saing dengan pasar yang ada. Erick menegaskan Kementerian BUMN bakal merestrukturisasi PNRI.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan bocoran soal kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025.

Ia memastikan UMP akan naik dari tahun ini. Meski demikian, ia belum bisa menyebut detail angka kenaikan.

"Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja dengan memperhatikan dunia usaha. Ya (naik) dong, masak enggak?" kata Yassierli di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11).

Yassierli mengaku belum bisa bicara kapan penetapan UMP 2025 akan dilakukan. Dia menyampaikan penetapan UMP 2025 masih dalam proses.

Menurutnya, pembahasan di Dewan Pengupahan Nasional sudah dilakukan. Pembahasan akan berlanjut ke Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit. Diskusi itu juga dibarengi harmonisasi sejumlah aturan.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macam-macam. Kita lihat saja, kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," ujar Yassierli.

Pemerintah menetapkan UMP setiap tahun. Merujuk Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, UMP ditetapkan dan diumumkan paling lambat 21 November.

Meski begitu, ada perubahan aturan setelah putusan MK mengenai Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ada 21 pasal yang berubah, termasuk soal perumusan upah minimum bagi pekerja.