TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi membuka kembali izin ekspor pasir laut di tengah sorotan tajam karena kegiatan tersebut dinilai merusak lingkungan.

Pembukaan izin ekspor itu dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Setelah adanya aturan tersebut puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Setidaknya 66 perusahaan saat ini sedang mengantri pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pengerukan yang mereka sebut sebagai pembersihan hasil sedimentasi yakni di perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci tujuh lokasi itu berada di Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah berkomentar soal ekspor pasir laut ini yang disebut-sebut karena kepentingan investor Singapura. "Enggak ada hubungannya," kata Jokowi, seperti dikutip Tempo, Rabu, 14 Juni 2023.

Sebetulnya, kata Jokowi, komoditas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah pasir laut hasil sedimentasi. Pasir sedimen itu, menurut Jokowi, telah mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang. Karena itu ia menilai perlu diatur ihwal pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Dia mengatakan pemerintah sudah menggodok aturan ekspor pasir laut sejak lama. "Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ," ucapnya.

Sebelumnya, ekspor pasir laut dihentikan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. Larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Setelah 20 tahun dilarang, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.

Merusak Lingkungan

Permendag yang diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kata Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menunjukkan pemerintah hanya ingin mencari keuntungan untuk jangka pendek. Menurut dia, regulasi itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia yang terkena dampak penambangan pasir laut.

"Nah ini problem-nya karena ngebet mau nyari duit, ingin cari uang yang sifatnya cepat dan jangka pendek dibuatlah regulasi semacam ini gitu. Nah, kalau misalnya kerugian, tentu, kita itu udah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Parid mengatakan terdapat 26 pulau kecil di Indonesia tenggelam karena dampak penambangan pasir laut. Ia menyebutkan 26 pulau kecil itu berada di wilayah Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, hingga Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Jokowi membuka kembali izin ekspor pasir laut di tengah sorotan tajam karena kegiatan tersebut dinilai merusak lingkungan.

Pembukaan izin ekspor itu dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Setelah adanya aturan tersebut puluhan perusahaan berlomba mendaftar sebagai pengeruk pasir. Setidaknya 66 perusahaan saat ini sedang mengantri pengajuan izin pengelolaan pasir laut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

KKP telah mengumumkan tujuh lokasi pengerukan yang mereka sebut sebagai pembersihan hasil sedimentasi yakni di perairan Laut Jawa, Selat Makassar, Natuna, dan Natuna Utara. Secara rinci tujuh lokasi itu berada di Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Presiden Jokowi sebelumnya pernah berkomentar soal ekspor pasir laut ini yang disebut-sebut karena kepentingan investor Singapura. "Enggak ada hubungannya," kata Jokowi, seperti dikutip Tempo, Rabu, 14 Juni 2023.

Sebetulnya, kata Jokowi, komoditas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah pasir laut hasil sedimentasi. Pasir sedimen itu, menurut Jokowi, telah mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang. Karena itu ia menilai perlu diatur ihwal pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Dia mengatakan pemerintah sudah menggodok aturan ekspor pasir laut sejak lama. "Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ," ucapnya.

Sebelumnya, ekspor pasir laut dihentikan di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri pada 2003. Larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu disebutkan, alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.

Setelah 20 tahun dilarang, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut. Aturan tersebut memuat rangkaian kegiatan pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan, termasuk ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut.

Merusak Lingkungan

Permendag yang diteken oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, kata Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Parid Ridwanuddin, menunjukkan pemerintah hanya ingin mencari keuntungan untuk jangka pendek. Menurut dia, regulasi itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar di berbagai wilayah Indonesia yang terkena dampak penambangan pasir laut.

"Nah ini problem-nya karena ngebet mau nyari duit, ingin cari uang yang sifatnya cepat dan jangka pendek dibuatlah regulasi semacam ini gitu. Nah, kalau misalnya kerugian, tentu, kita itu udah rugi banyak," kata Parid saat dihubungi pada Ahad, 15 September 2024.

Lebih lanjut, Parid mengatakan terdapat 26 pulau kecil di Indonesia tenggelam karena dampak penambangan pasir laut. Ia menyebutkan 26 pulau kecil itu berada di wilayah Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, hingga Jakarta.

Jokowi membantah membuka ekspor pasir laut. Menurut dia, ekspor yang dibuka adalah sedimen laut

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang kampanye pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024, pasangan calon (paslon) Ridwan Kamil-Suswono menebar beragam janji apabila memenangkan kontestasi yang akan berlangsung pada 25 September 2024 mendatang. Beberapa di antaranya berfokus pada upaya menyejahterakan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta.

Dalam dokumen visi misi paslon yang diusung gabungan partai di Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus dipaparkan rencana untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta dengan meringankan beban biaya hidup melalui subsidi pangan, transportasi, dan perluasan tenaga kerja.

Selain itu, tercantum dalam sub ketahanan pangan, rencana melanjutkan subsidi harga bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng bagi keluarga kurang mampu berdasarkan data yang ada. Sehingga, kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau. Berikut beberapa program yang dijanjikan paslon Ridwan Kamil-Suswono berkaitan upaya kesejahteraan kondisi ekonomi masyarakat Jakarta.

Program Makan Gratis untuk Ojol

Ridwan Kamil tengah menghitung besar anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan gratis yang menyasar pengemudi ojek online (ojol) di wilayah Jakarta. Hal ini dicanangkan sebagai upaya menghadirkan negara di tengah masyarakat yang lebih luas. “Ya, hal-hal seperti itu nanti saya bahas di waktu yang lebih teknis. Intinya negara ingin hadir seluas mungkin. Ke ojol, pedagang kambing, ini jaket juga. Bentuknya macam-macam, kan. Anggaran RW, mungkin, makan gratis yang lagi dihitung, dan sebagainya,” tutur Ridwan Kamil di depan Puskesmas Kebon Melati, Tanah Abang, seusai blusukan ke Pasar Kambing, pada Ahad, 15 September 2024.

Revitalisasi Pasar

Melalui kegiatan blusukan yang dilakukan pada Ahad, 15 September 2024, Ridwan Kamil memperkenalkan program rencana revitalisasi pasar kambing dan sapi di Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Merujuk pada teori perkotaan, Ridwan Kamil menilai diperlukannya desain bangunan yang multifungsi apabila harga bidang tanah yang ingin dibangun terlalu mahal.

Salah satu caranya, ia berniat untuk membangun pasar ke atas dengan tujuan meramaikan kegiatan ekonomi rakyat setempat. Konsep pasar nantinya juga akan diisi dengan beragam jenis pasar, seperti pasar pakaian, pasar ternak, dan ada juga kuliner kambing guling. “Sehingga, kawasannya jadi ramai dengan ekonomi rakyat, ekonomi bersejarah dengan ternak kambingnya yang dipertahankan,” ujar dia.

Kredit tanpa bunga untuk duafa

Janji lain yang dilontar paslon Ridwan Kamil-Suswono merupakan program kredit tanpa bunga untuk kelompok duafa. Ridwan Kamil mengungkapkan program ini pernah diterapkan di Bandung. Dia juga mengklaim program tersebut sudah berjalan meluas di Jawa Barat. “Kami punya program kredit tanpa bunga berbunga, tanpa agunan buat mereka yang tidak punya agunan, untuk masyarakat kaum duafa,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Bandung itu menjelaskan kredit dapat dilakukan dengan pengajuan per lima orang. “Jadi, kalau satu macet, empat (orang lainnya) tanggung jawab. Kira-kira gitu ya,” tuturnya.

Anggaran operasional hingga Rp 200 juta tiap RW

Janji paslon Ridwan Kamil-Suswono yang lain berupa anggaran operasional sebesar Rp 100-200 juta untuk setiap rukun warga atau RW di Jakarta. “Jakarta itu harus berkeadilan tadi Bang Eky, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta,” kata Ridwan Kamil dalam acara Gerakan Membangun Betawi yang diselenggarakan Bamus Betawi pimpinan Muhammad Rifqi alias Eki Pitung di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat, 6 September 2024.

Hendrik Khoirul Muhid dan Advist Khoirunikmah berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia dan secara otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Berikut serba-serbi saling sikut Arsjad Rasjid dengan pimpinan Kabin versi Munaslub Anindya Noyan Bakrie.

Konferensi buruh terbesar hanya akui Arsjad

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

“Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan selama belum ada perubahan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan Presiden (Keppres) belum dicabut, kata dia, Ketua Umum Kadin yang sah, legal, dan resmi adalah Kadin yang dipimpin Arsjad Rasjid.

Alasan terakhir yang melandasi pengambilan sikap konfederasi buruh adalah ketidakjelasan perwakilan dari Kadin Daerah yang menghadiri Munaslub. Selain itu, syarat dan ketentuan dalam AD/ART bahwa Kadin yang sah adalah Kadin yang didukung oleh mayoritas Kadin Daerah (Kadinda).

Didongkel karena jadi Ketua Timses Ganjar Mahfud

Pimpinan Munaslub, Nurdin Halid, mengungkap alasan dilengserkannya Arsjad dari posisi Ketua Umum organisasi itu karena melanggar pasal 14 AD/ART karena menjadi tim pemenangan capres Ganjar Pranowo, tindakan itu dinilai membuat Kadin tak lagi berfungsi sebagai organisasi independen. "Kadin bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik. Bahwa seorang ketua umum Kadin harus menjaga independensi. Nah itu salah satu hal yang tidak dijaga dengan baik oleh Pak Arsjad,” ujar Nurdin usai digelarnya Munaslub.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono menilai hal tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad. “Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ucap Dhaniswara dalam jumpa pers di Hotel JS Lawunsa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara mengungkapkan, Arsjad Rasjid saat menjadi ketua tim pemenangan itu telah mengajukan berhalangan sementara. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Arsjad sebut Munaslub langgar AD/ART

Arsjad merinci AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada.

Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

Anindya klaim Munaslub melalui mekanisme yang sah

Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui mekanisme yang sah. Dia mengklaim Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis pada Sabtu, 14 September kemarin telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

“Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia, yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” kata Anindya pada Ahad, 15 September 2024.

Putra Aburizal Bakrie itu menyebut dirinya didapuk sebagai Ketua Umum itu tak hanya untuk anggota yang hadir dalam Munaslub melainkan untuk seluruh anggota Kadin. “Saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum, tapi selalu terbuka. Bukan untuk yang hadir, tapi untuk yang lain juga,” kata dia.

Selanjutnya: Sama-sama minta bantuan Jokowi

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta -CEO Indonesia Property Watch atau IPW, Ali Tranghanda, menyoroti Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) memungkinkan terutang PPN saat membeli material. Ia mengatakan rakyat yang membangun rumah sendiri otomatis terkena pajak dua kali.

“Memang double pajak. Dari dulu sudah salah, harusnya membangun sendiri tidak perlu pajak, karena material yang dibeli pun sudah kena pajak,” katanya saat dihubungi via aplikasi perpesanan, Senin, 16 September 2024.

Ia mengatakan, hal itu Peraturan Menteri Keuangan nomor 61/PMK.03/2022, kata dia, formula besaran PPN KMS sama dengan 20 persen dikali tarif PPN yang berlaku dikali DPP, dan perubahan tarif PPN, yaitu dari 11 persen terhitung mulai 1 April 2022 menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, berdampak pada masyarakat.

“Dampaknya pasti ada, tapi ini untuk luas 200m2 jadi tidak terlalu masalah. Membeli dari developer pun sudah ada pajaknya. Dari kontraktor sudah kena pajak juga,” ujar Ali.

Membangun rumah dikenai pajak oleh pemerintah sebenarnya sudah diatur sejak 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 595/KMK.04/1994. Pemerintah mengklaim tidak semua KMS terutang PPN. KMS akan terutang PPN apabila luas bangunannya paling sedikit 200m2.

“Ini sudah saya kritik dari dulu tapi memang tidak terlalu diperhatikan karena pemerintah lagi mengejar pajak juga. Tapi rasio pajak rendah, dari semua yang bisa dikenakan pajak,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, PPN atas KMS memungkinkan terutang PPN saat membeli material. “Dengan besaran tertentu, memang akan terutang PPN atas material (saat beli material) dan 2,4 persen dari DPP (Dasar Pengenaan PPN). Kira-kira terutang akhirnya adalah 12 persen dikali DPP,” katanya melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Senin, 16 September 2024.

Adapun dasar pertimbangan pengenaan PPN KMS, kata dia, adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN, yaitu baik membangun melalui jasa kontraktor maupun membangun sendiri sama-sama terutang PPN. “PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, maka besaran PPN KMS ikut naik,” tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menambah kembali kapasitas pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Cirata. Kapasitas PLTS Cirata rencananya akan ditambah dayanya sekitar 500 MW.

“Cirata dikembangkan lagi ada tambahan 500 MW,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi ketika dihubungi pada Senin, 16 September 2024.

PLTS Cirata menurut Eniya menjadi salah satu realisasi dari proyek PLTS yang sedang dijalankan oleh Kementerian ESDM, terutama program PLTS terapung. Di luar PLTS Cirata ini, Kementerian ESDM juga sedang mengembangkan beberapa PLTS apung lainnya.

Disebut-sebut ada potensi 14,7 GW dari pembangunan PLTS apung di 257 waduk yang tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. “(PLTS) Cirata di luar (potensi) 14.7GW,” kata Eniya.

Sebelumnya PLTS Cirata diklaim oleh Presiden Joko Widodo sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia. Pembangkit listrik yang terdapat di Waduk Cirata, Jawa Barat itu memiliki kapasitas mencapai 192MWp. "Kami memiliki PLTS terapung pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata dengan kapasitas 192 megawatt peak. Terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Balai Sidang Jakarta (JCC), Kamis, 5 September 2024.

Kepala Negara telah meresmikan PLTS Terapung Cirata tersebut pada November tahun lalu. Pembangkit listrik tersebut merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi sumber energi listrik di Indonesia.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan Indonesia memiliki potensi energi hijau yang melimpah, mencapai lebih dari 3.600 gigawatt (GW). Potensi energi hijau tersebut berasal dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut hingga bioenergi.

ANTARA berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan polemik yang terjadi dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai urusan internal. Melalui Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Rizal Calvary Marimbo, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan konflik tersebut sebab ia bukanlah senior atau mantan pengurus Kadin.

“Pak Menteri bilang itu urusan internal Kadin. Dirinya bukan senior, pengurus, atau mantan pengurus Kadin. Jadi, tidak relevan kalau berkomentar soal Kadin,” ujar Rizal ketika dihubungi oleh Tempo, Senin, 16 September 2024.

Menurut keterangan Rizal, Bahlil saat ini hanya berstatus senior organisasi dunia usaha untuk anak-anak muda yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Sehingga dirinya tidak ada kaitannya dengan polemik yang terjadi pada tubuh Kadin. “Beliau kan mantan Ketua Umum HIPMI, tidak ada kaitannya dengan Kadin, jadi tidak relevan menanggapi kisruh di Kadin,” lanjut Rizal. Menurutnya, Bahlil berharap agar polemik di Kadin lekas selesai sehingga organisasi tersebut dapat kembali bersinergi dengan pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian.

Kadin Indonesia tengah menghadapi perpecahan antara dua kubu yang mendukung Ketua Umum Kadin periode 2022-2026, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum hasil Musyawarah Nasiona Luas Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie. Kedua belah pihak, saling klaim sebagai pemimpin Kadin yang sah serta mendapat sokongan dari mayoritas pengurus dan anggota luar biasa Kadin.

Sebelumnya, kubu Anin mengumumkan terpilihnya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Sabtu, 14 September 2024. Munaslub ini, disebut-sebut didukung oleh mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah serta Anggota Luar Biasa Kadin. Dengan terpilihnya Anin, otomatis mendongkel kepengurusan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya.

Di sisi lain, kubu Arsjad menyatakan bahwa gelaran ini tidak sah dan menyalahi AD/ART Kadin. Melalui Konferensi Pers yang diadakan keesokan harinya, Ahad, 15 September 2024, Arsjad Rasjid dan sejumlah petinggi Kadin yang lain, menyuarakan ketidaksetujuannya atas Munaslub Kadin 2024. Mereka juga mengklaim bahwa mayoritas pengurus Kadin di Tingkat daerah menentang hasil Munaslub yang memenangkan Anin tersebut.

Michelle Gabriela turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis menjadi perbincangan usai dikabarkan mengganti susu sapi dengan susu ikan, selain itu anggaran sosialisasi makan bergizi gratis oleh Kominfo mencapai Rp 10 miliar. Berikut deretan fakta soal program makan bergizi gratis yang menjadi program Prabowo-Gibran.

Susu sapi diganti dengan susu ikan

Belakangan ini beredar kabar soal rencana konsumsi susu ikan sebagai pengganti susu sapi dalam program makan bergizi gratis presiden terpilih Prabowo Subianto. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto memberikan penjelasan ihwali susu ikan.

Menurut dia, susu ikan yang akan dijadikan makan bergizi gratis mengandung asam amino esensial dan non-esensial, dengan Omega-3 yaitu asam lemak omega-3 docosahexaenoic (DHA) dan asam lemak omega-3 eicosapentaenoic (EPA).

"Susu ikan adalah minuman protein yang menyerupai susu yang dihasilkan melalui proses hidrolisa enzimatis protein ikan sehingga mengandung asam amino essensial dan non essensial dengan omega 3 (EPA dan DHA)," kata Doni dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada, Kamis, 12 September 2024.

Pemerintah Kota Cilegon, Banten melaksanakan uji coba makan bergizi gratis di 23 sekolah tingkat SD dan SMP di Kota Cilegon.

Satu juta sapi perah diimpor

Kementerian Pertanian (Kementan) mencanangkan impor 1 juta ekor sapi perah dalam lima tahun ke depan, untuk mendukung program makan bergizi gratis.

“Diharapkan pada tahun 2029, produksi susu nasional sudah memenuhi kebutuhan nasional sebanyak 96 persen,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agus Suganda kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Rencana itu, kata Agus, dilakukan dengan menggandeng pihak swasta tanpa menggunakan APBN. Kementan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada investor dalam memfasilitasi penyedian lahan potensial, regulasi, dan perizinan.

Anggaran sosialisasi capai Rp 10 miliar

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaminkan penganggaran dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.

“Anggaran yang di DPR itu memang kami untuk mendukung sosialisasi. Soal bentuknya seperti apa ini (sosialisasi) nanti makan bergizi gratis kan perlu penyadaran pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya,” katanya di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Sebelumnya, ia menyatakan menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.

Anggaran Kemenkop UKM untuk makan bergizi gratis turun

Komisi IV DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 937,17 miliar. Anggaran tersebut turun sebesar 37,44 persen dibanding dengan alokasi anggaran 2024 yang mencapai Rp 1,49 triliun.

Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenkop UKM Koko Haryono menyatakan penurunan anggaran ini dikarenakan adanya penyesuaian serta antisipasi target prioritas untuk pemerintahan yang akan datang.

“Terutama program quick wins yang akan dilaksanakan seperti program Makan Bergizi Gratis yang membutuhkan aggaran Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp 3,2 triliun, Renovasi Sekolah Rp 20 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa Rp 15 triliun,” ujar Koko saat diwawancara via pesan WhatsApp.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta bantuan pemerintah untuk menginvestigasi proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum.

Arsjad Rasjid menyebut Kadin merupakan mitra strategis pemerintah. Dalam Undang-Undang Kadin, induk organisasi dunia usaha itu memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut dia, hal itu tertulis secara tersurat di dalam undang-undang.

“Makanya kami memohon kepada pemerintah untuk turun tangan untuk ikut serta dalam menyelesaikan,” ujar Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Sebelumnya, hal ini bermula dari penyelenggaraan Munaslub Kadin yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September. Berdasarkan hasil Munaslub tersebut, Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan secara otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Apa itu Kadin?

Dilansir dari Kadin.id, Kadin Indonesia dibentuk pada 24 September 1968 dan ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta.

Jaringan bisnis Kadin mencakup hingga provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Kadin menaungi asosiasi-asosiasi bisnis yang mencakup semua sektor usaha.

Jaringan kontak bisnis Kadin yang luas di seluruh wilayah menjadikan Kadin sebagai mitra yang sangat menarik dan strategis untuk kegiatan bisnis, perdagangan dan investasi.

Lebih lanjut, berikut adalah fungsi dan tugas Kadin sebagaimana termaktub dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.

Fungsi Kadin

Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Tugas Kadin

• Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi kepada pengusaha Indonesia.
  
  
• Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia, yang dapat berpegaruh terhadap kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional, kepada pemerintah dan para pengusaha
  
  
• Penyaluran aspirasi dan kepentingan para pengusaha di bidang perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi.
  
  
• Penyelenggaraan pendidikan, latihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha Indonesia.
  
  
• Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antarpengusaha Indonesia, termasuk pengembangan keterkaitan antarbidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya.
  
  
• Penyelenggaraan upaya memelihara kerukunan di satu pihak serta upaya mencegah yang tidak sehat di pihak lain di antara pengusaha Indonesia, dan mewujudkan kerjsama yang serasi antara usaha negara, koperasi, dan usaha swasta serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.
  
  
• Penyelenggaraan dan peningkatan hubungan dan kerja sama antara pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional.
  
  
• Penyelenggaraan promosi dalam dan luar negeri, analisis statistik, dan pusat informasi usaha.
  
  
• Pembinaan hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha.
  
  
• Penyelenggaraan upaya menyeimbangkan dan melestarikan alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup.
  
  
• Jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha Indonesia, termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya.
  
  
• Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | HANIN MARWAH | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir resmi menunjuk Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai Direktur Utama PT Asabri (Persero). Dalam pidato sambutannya, Jeffry berjanji akan memperkuat kololaborasi internal untuk memajukan perusahaan.

“Kami (direksi) ada di sini karena adanya kerja sama yang erat. Untuk itu saya berharap ke depan kita dapat lebih kompak dalam membuat Asabri mencapai visi dan misinya,” ungkap Jeffry, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang tayang Sabtu, 14 September 2024 lalu.

Jeffry diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor: SK-204/MBU/09/2024 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan PT ASABRI (Persero). Sebelumnya, lelaki yang menggantikan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama ini menjabat sebagai Direktur Investasi Asabri. Seperti diketahui, Wahyu Suparyono juga baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Aula Gedung Asabri, dan turut dihadiri oleh Komisasris Utama PT Asrabi, Fary Djemy Francis dan jajaran komsiaris lainnya. Fary, berharap Asabri dapat berbenah menjadi perusahaan asuransi sosial yang lebih modern. “Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Jeffry, Asabri dapat melangkah maju menjadi lebih baik, modern, dan terpercaya,” ujar Fary.

Selain pernah menjabat sebagai Direktur Investasi Asabri, Jeffry pernah menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi RS Pelabuhan pada 2017. Ia juga pernah menjadi Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan pada 2012-2016.

Sebagai informasi, Asabri merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pension yang khusus menangani prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Polri.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir resmi menunjuk Jeffry Haryadi P. Manullang sebagai Direktur Utama PT Asabri (Persero). Dalam pidato sambutannya, Jeffry berjanji akan memperkuat kololaborasi internal untuk memajukan perusahaan.

“Kami (direksi) ada di sini karena adanya kerja sama yang erat. Untuk itu saya berharap ke depan kita dapat lebih kompak dalam membuat Asabri mencapai visi dan misinya,” ungkap Jeffry, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang tayang Sabtu, 14 September 2024 lalu.

Jeffry diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor: SK-204/MBU/09/2024 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Perusahaan PT ASABRI (Persero). Sebelumnya, lelaki yang menggantikan Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama ini menjabat sebagai Direktur Investasi Asabri. Seperti diketahui, Wahyu Suparyono juga baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung di Aula Gedung Asabri, dan turut dihadiri oleh Komisasris Utama PT Asrabi, Fary Djemy Francis dan jajaran komsiaris lainnya. Fary, berharap Asabri dapat berbenah menjadi perusahaan asuransi sosial yang lebih modern. “Saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Jeffry, Asabri dapat melangkah maju menjadi lebih baik, modern, dan terpercaya,” ujar Fary.

Selain pernah menjabat sebagai Direktur Investasi Asabri, Jeffry pernah menduduki jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi RS Pelabuhan pada 2017. Ia juga pernah menjadi Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan pada 2012-2016.

Sebagai informasi, Asabri merupakan BUMN yang bergerak di bidang asuransi sosial dan pembayaran pension yang khusus menangani prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN yang bekerja di Kementerian Pertahanan dan Polri.