TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta mengumumkan kepengurusan baru tahap kedua. Ketua Umum Kadin versi Munaslub Anindya Novyan Bakrie mengatakan pengumuman pengurus Kadin kali ini masih sekitar 90 persen dari keseluruhan pengurus.

“Tidak gampang membuat kabinet Kadin,” ujar Anindya Bakrie dalam acara Dialog Ekonomi Kadin bersama Pimpinan Dewan Kadin Indonesia, Rabu, 23 Oktober 2024 di Menara Kadin, Jakarta.

Meski demikian, Anin mengatakan optimistis bahwa kepengurusan Kadin ke depan dapat mengarungi berbagai harapan dan peluang. “Kita akan optimistis dan tetap waspada,” kata dia.

Adapun, kepengurusan Kadin tahap kedua ini diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin, Erwin Aksa. Ia menyebut, penyusunan struktur kepengurusan Kadin ini baru selesai jam 3 dini hari ini.

Ada beberapa nama baru dalam pengumuman kepengurusan ini, salah satunya adalah Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas Yudhoyono). Ibas didapuk menjadi Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin.

“Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana," ujar Erwin Aksa.

Dalam pengumuman kepengurusan kali ini, nama Arsjad Rasjid tak lagi disebut oleh Erwin Aksa. Namun, namanya masih masuk dalam struktur kepengurusan.

Berikut struktur kepengurusan terbaru Kadin versi Munaslub Jakarta:

Dewan Kehormatan:

Ketua: Rosan P. Roeslani

Anggota:

1. Aburizal Bakrie

2. Mohammad S. Hidayat

3. Suryo Bambang Sulisto

4. Adi Putra Tahir

Ketua Dewan Penasehat: Hashim Djojohadikusumo

Wakil Ketua Dewan Penasehat:

1. Sharif Cicip Sutardjo
2. Edhie Baskoro Yudhoyono
3. Wisnu Wardhana

Ketua Dewan Usaha: Chairul Tanjung

Wakil Ketua Dewan Usaha:

1. Abdul Latief
2. Fuad Hasan Masyhur
3. Rachmat Gobel
4. Dato Sri Tahir

Ketua Dewan Pertimbangan: M. Arsjad Rasjid P.M.

Selanjutnya baca: Susunan dewan pengurus Kadin<!--more-->

Dewan Pengurus

Ketua Umum: Anindya Novyan Bakrie

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Organisasi Komunikasi: Erwin Aksa

1. WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
2. WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
3. WKU Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
4. WKU Bidang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo

Wakil Ketua Umum (WKU) Wilayah

1. WKU Wilayah Sumatera 1: Ivan Batubara
2. WKU Wilayah Sumatera 2: John Kennedy Aritonang
3. WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
4. WKU Wilayah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur: Irwan Ardi Hasman
5. WKU Wilayah Bali, NTB, NTT, Maluku Utara: Amirullah Abbas
6. WKU Wilayah Kalimantan: Andi Yuslim Patawari
7. WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
8. WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi
9. WKU Wilayah Papua: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Perekonomian: Franky O. Wijaya

1. WKU Bidang Perindustrian: Saleh Husin
2. WKU Bidang Perdagangan: Timothy Savitri
3. WKU Bidang Perkebunan: Arief Rachmat
4. WKU Bidang BUMN: Kartika Wirjoatmodjo
5. WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Kamarussamad
6. WKU Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi: Aviliani
7. WKU Bidang Perencanaan Nasional: Bayu Priawan Djokosoetono
8. WKU Bidang Agraria dan Tata Ruang: Sanny Iskandar
9. WKU Bidang Regulasi dan Jasa Keuangan: Melchias Mekeng
10. WKU Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan: Tigor M. Siahaan
11. WKU Bidang Vokasi: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pangan: Mulyadi Jayabaya

1. WKU Bidang Kelautan dan Perikanan: Yugi Prayanto
2. WKU Bidang Pertanian: (dalam keterangan tertulis TBD)
3. WKU Bidang Peternakan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

1. WKU Bidang Perdagangan dan Perjanjian Luar Negeri: Pahala Mansury
2. WKU Bidang Hubungan Luar Negeri: Bernardino M. Vega
3. WKU Bidang Kemitraan Luar Negeri: Wandi Wanandi
4. WKU Bidang Hubungan Multilateral: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Infrastruktur: Carmelita Hartoto

1. WKU Bidang Properti dan Perumahan Rakyat: Budisateia Sastrawinata
2. WKU Bidang Infrastruktur: Rico Rustombi
3. WKU Bidang Pekerjaan Umum: Tri Widjajanto
4. WKU Bidang Rekayasa Industri: Affifuddin Suhaeli Kalla
5. WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana
6. WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal: Thomas Jusman
7. WKU Bidang Perhubungan: (dalam keterangan tertulis TBD)

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

1. WKU Bidang Investasi: Eka Satria
2. WKU Bidang Hilirisasi: Tony Wenas
3. WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
4. WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM): Aryo Djojohadikusumo
5. WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono
6. WKU Bidang Ekonomi Kreatif: Raffi Ahmad
7. WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
8. WKU Bidang Kewirausahaan: (dalam keterangan tertulis TBD)
9. WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari

1. WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik
2. WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani
3. Sutara
4. WKU Bidang Industri Olahraga: Pieter Tanuri
5. WKU Bidang Pariwisata: Raty Ning
6. WKU Bidang Haji, Umroh, dan Wisata Halal: Muhammad Khairnadhif Kasyfillah

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM: Nurdin Halid

1. WKU Bidang Koperasi: Agung Sudjatmiko
2. WKU Bidang Usaha Kecil Menengah: Zaenal Bintang
3. WKU Bidang Kewirausahaan UMKM: Raden Tedy
4. WKU Bidang Usaha Mikro: Idris Laena
5. WKU Bidang Teknologi Transfer dan Digital: Teguh Ananta Wikrama

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Shinta Widjaja Kamdani

1. WKU Bidang Kebudayaan: TBD
2. WKU Bidang Ketenagakerjaan: Subcan Gatot
3. WKU Bidang Kesehatan: David Lutama
4. WKU Bidang Pengembangan SDM Kesehatan: Agung Efriyo Hadi
5. WKU Bidang Pendidikan Tinggi dan Sains: Arini Ninin Subianto
6. WKU Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhdar

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

1. WKU Bidang Politik: Firman Soebagyo
2. WKU Bidang Antar Lembaga: Junaidi Elvis
3. WKU Bidang Keamanan: Andi Rachmat

Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Hukum dan HAM: Azis Syamsuddin

1. WKU Bidang Hukum dan HAM: Otto Hasibuan
2. WKU Bidang Legislasi dan Regulasi: Rano Alfath

Kepala Badan

1. Kepala Badan Ekosistem Digital: Pandu Sjahrir
2. Kepala Badan Pengembangan Ekosistem Perfilman dan Animasi: Arifathul Yaqin Hidayat
3. Kepala Badan Riset dan Teknologi: Ilham A Habibie
4. Kepala Badan Hubungan Legislatif: Adisatryo Sulisto
5. Kepala Badan Pangan Nasional: Arief Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa pengumuman struktur kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Jakarta bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai antara Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin, Dhaniswara K. Harjono, menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mematuhi kesepakatan tersebut.

“Kami tidak terlibat dalam proses penyusunan kepengurusan yang dimaksud,” tulis Dhaniswara dalam rilis pers yang diterbitkan Kadin pada Senin, 7 Oktober 2024.

Dhaniswara mengungkapkan bahwa dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dan Anindya pada 27 September lalu, mereka telah sepakat untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dhaniswara juga menambahkan bahwa Munas ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan internal Kadin. Ia menegaskan bahwa Arsjad dan Anindya telah menandatangani kesepakatan tersebut di atas materai guna menjaga kehormatan organisasi induk para pengusaha tersebut.

Perseteruan Kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie

Kubu Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid berselisih dengan Ketua Umum Anindya Bakrie akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam acara tersebut, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029, menggantikan Arsjad. Sebelumnya, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari tahun 2021.

Pihak Arsjad menganggap Munaslub yang menggantikan Direktur Utama Indika Energy tersebut ilegal karena melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sementara itu, kubu Anindya berpendapat bahwa Munaslub tersebut sah karena diadakan atas permintaan para ketua Kadin Daerah.

Dhaniswara menegaskan bahwa Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada tanggal 27 September 2024," kata Dhaniswara melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai tersebut dibuat untuk menjaga kehormatan Kadin Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," ujar Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia, Eka Sastra, menyatakan bahwa setiap tindakan yang diambil, termasuk penetapan pengurus organisasi, harus selalu berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," kata Eka pula.

Pemblokiran Situs Kadin oleh Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga pernah memblokir situs Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Situs kadin.id tidak dapat diakses sejak Ahad, 6 Oktober 2024, sekitar pukul 14.00 WIB. Namun, hari ini sekitar pukul 10.40 WIB, situs tersebut sudah bisa diakses kembali.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Informatika, Firlie Ganinduto, menyebutkan bahwa pemblokiran ini sempat mengganggu kinerja Kadin dalam membantu UMKM. Ia menjelaskan bahwa situs tersebut biasanya digunakan untuk melayani sertifikasi berbagai kegiatan, termasuk ekspor dari para UMKM.

Firlie juga menyesalkan jika pemblokiran ini terjadi sebagai dampak dari perseteruan antara kubu Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Ia menilai tindakan pemblokiran tersebut tidak wajar dan tidak perlu dilakukan.

SUKMA KANTHI NURANI | OYUK IVANI S

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026 menyatakan pengumuman kepengurusan Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) melanggar kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan antara Arsjad Rasjid dengan Anindya Bakrie.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia Dhaniswara Harjono mengatakan Kadin Indonesia tetap berpegang pada kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan pada Jumat, 27 September 2024.

"Pengumuman kepengurusan tersebut merupakan pelanggaran kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kami tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penyusunan pengumuman kepengurusan yang dimaksud. Kadin Indonesia berpegang pada kesepakatan pada 27 September 2024," kata Dhaniswara dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut telah disepakati untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyelesaikan masalah internal Kadin. Kesepakatan yang dituangkan secara tertulis serta ditandatangani di atas materai tersebut, dibuat untuk menjaga marwah organisasi Kadin Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan AD/ART Kadin Indonesia.

"Pada kesepakatan yang telah ditandatangani kedua belah pihak tersebut, semua pihak setuju untuk menjaga marwah organisasi melalui pelaksanaan Munas yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden terpilih dengan waktu sesuai arahan pemerintah. Saat ini kami sedang mematangkan persiapan Rapimnas menuju Munas IX Kadin Indonesia," tutur Dhaniswara.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menyebut setiap langkah yang diambil termasuk penetapan pengurus organisasi harus selalu mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Oleh karena itu, kami mengimbau semua pihak untuk tidak berspekulasi dan hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kadin Indonesia, demi menjaga nama baik dan integritas Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah," tutur Eka Sastra.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 7 Oktober 2024 dimulai dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029.

Kemudian informasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Keppres IKN sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

Selain itu berita tentang tiga nama besar yang diduga ikut bermain dalam penambangan pasir laut, selain Yusril Ihza Mahendra. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Raffi Ahmad jadi Waketum Kadin versi Munaslub 2024

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029. Hal ini diumumkan Sekretaris Formatur Kadin Mulyadi Jayabaya pada Senin, 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta.

Raffi Ahmad berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh Anindya Bakrie untuk membantu kepengurusannya di Kadin. “Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami,” ujarnya pada awak media.

Ia menyatakan bersama Kadin siap bersinergi dengan pemerintah. Ia juga berharap, Anindya Bakrie selaku Ketua Kadin dapat terus menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Presiden Jokowi sampai hari ini belum mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan Keppres itu sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024.

Presiden sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Selain Yusril Ihza, 3 Nama Ini Diduga Ikut Bermain di Penambangan Pasir Laut

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.

Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 15-28 Maret 2024. Menurut Gustaaf beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad, 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya, yang telah terkonfirmasi, adalah Yusril Ihza Mahendra.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin sore, 7 Oktober 2024 dimulai dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029.

Kemudian informasi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Keppres IKN sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

Selain itu berita tentang tiga nama besar yang diduga ikut bermain dalam penambangan pasir laut, selain Yusril Ihza Mahendra. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Raffi Ahmad jadi Waketum Kadin versi Munaslub 2024

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029. Hal ini diumumkan Sekretaris Formatur Kadin Mulyadi Jayabaya pada Senin, 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta.

Raffi Ahmad berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh Anindya Bakrie untuk membantu kepengurusannya di Kadin. “Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami,” ujarnya pada awak media.

Ia menyatakan bersama Kadin siap bersinergi dengan pemerintah. Ia juga berharap, Anindya Bakrie selaku Ketua Kadin dapat terus menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Kenapa Jokowi Minta Prabowo yang Tanda Tangani Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Presiden Jokowi sampai hari ini belum mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan Keppres itu sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.

"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Presiden Joko Widodo usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu, 6 Oktober 2024.

Presiden sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, kata dia, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Selain Yusril Ihza, 3 Nama Ini Diduga Ikut Bermain di Penambangan Pasir Laut

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.

Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 15-28 Maret 2024. Menurut Gustaaf beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad, 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya, yang telah terkonfirmasi, adalah Yusril Ihza Mahendra.

Baca berita selengkapnya di sini.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia kubu Anindya Bakrie mengumumkan struktur kepengurusan 2024-2029. Nama Arsjad Rasjid muncul sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2022, sedangkan Anidya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan Musyawaran Nasional Luar Biasa atau Muaslub 2024.

Meski mengumumkan kepengurusan, Anindya Bakrie enggan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. "Di luar konteks diskusi hari ini ya, di luar konteks," kata Anindya usai Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin (7/10).

Anindya menyampaikan, struktur kepengurusan yang diumumkan hari ini belum rampung atau hanya 50%. Ia menargetkan melengkapi semua posisi struktur kepengurusan setelah pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Kadin Kubu Arsjad saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait pengakuan terhadap kepemimpinan Anindya. Dalam pernyataan terkait dualisme Kadin pada akhir bulan lalu, Arsjad menyebut telah mencapai kesepakatan dengan Anindya untuk mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan Presiden Terpilih.

Adapun dalam akun Instagramnya, Arsjad terlihat masih melakukan sejumlah agenda kerja sebagai Ketua Umum Kadin. Salah satunya menghadiri Roundtable on Regional Supplay Chain ASEAN Business Advisory Council atau ASEAN-BAC pada pekan lalu.

Formatur Kadin Munaslub 2024 Mulyadi Jayabaya mengatakan penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan merupakan penghargaan yang diberikan oleh Anindya. Anindya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan pada Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad.

Mulyadi juga menilai penunjukan Arsjad dalam struktur kepengurusan Kadin versi Munaslub 2024 menghilangkan isu dualisme Kadin. Walau demikian, sejauh ini Kadin versi Munaslub 2024 belum memiliki hukum resmi seperti yang dimiliki Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad.

"Pak Anindya masih memberikan penghargaan ke Pak Arsjad Rasjid karena Kadin tidak dipimpin oleh dua kubu. Kadin hanya ada satu, yakin yang dipimpin Pak Anindya," kata Mulyadi di Menara Kadin.

Berikut struktur kepengurusan Kadin Indonesia versi Munaslub 2024.

Dewan Kehormatan

1. Ketua : Rosan P. Roeslani
2. Anggota:

• Aburizal Bakrie
• Mohammad S. Hidayat
• Suryo Bambang Soesilo
• Adi Putra Tahir

Dewan Penasehat

1. Ketua Dewan Penasehat: Bapak Hashim Djojohadikusumo
2. Wakil Ketua Dewan Penasehat : Bapak Sharif Cicip Sutardjo
3. Ketua Dewan Usaha: Bapak Chairul Tanjung
4. Ketua Dewan Pertimbangan: Bapak M. Arsjad Rasjid

Dewan Pengurus

Ketua Umum Kadin Indonesia: Anindya Novyan Bakrie

A. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi: Erwin Aksa

• WKU Bidang Organisasi: Taufan Eko Nugroho Rotorasiko
• WKU Bidang Keanggotaan: Widyanto Saputro
• WKU Bidang Pengembangan Asosiasi/Himpunan/Anggota (Asosiasi Luar Biasa/ALB): Benny Soetrisno
• WKU BIdang Komunikasi dan Informatika: Clarissa Tanoesoedibjo
• WKU Wilayah Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat: Agung Suryamal Sutisna
• WKU Wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur: Kukrit Wicaksono
• WKU Wilayah Sulawesi: Zulkarnain Arief
• WKU Wilayah Perbatasan: Eddy Suryadi

B. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Perekonomian: Franky O. WIjaya

• WKU Bidang Perindustrian: Bapak Saleh Husin
• WKU Bidang Perdagangan: Bapak Timothy Savitri
• WKU Bidang Pertanian : Bapak Mulyadi Jayabaya
• WKU Bidang Perkebunan: Bapak Arief Rachmat
• WKU Bidang Perencanaan: Bapak Bayu Priawan Djokosoetono
• WKU Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter: Bapak Kamrussamad

C. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup: Bobby Gafur Umar

• WKU Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral: Aryo Djojohadikusumo
• WKU Bidang Kehutanan: Anderson Tanoto
• WKU Bidang Lingkungan Hidup: Dharsono Hartono
• WKU Bidang Industri Hijau: Halim Kalla
• WKU Bidang Kewirausahaan: Eka Satria
• WKU BIdang Industri Kreatif: Raffi Ahmad
• WKU Bidang Pengembangan Industri Strategis: Rakhmat Harsono

D. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Bambang Soesatyo

• WKU Bidang Politik: Bapak Firman Soebagyo
  
  E. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri: James T. Riady

• WKU Bidang Diplomasi Luar Negeri, Sustainable Development Goals (SDG), Environmental Social and Governance (ESG): Shinta Widjaja Kamdani
• WKU Bidang Perdagangan Internasional: Bernardino M. Vega
  
  

F. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur

• WKU Bidang Perhubungan: Carmelita Hartoto
• WKU Bidang Pembangunan: Thomas Djusman
• WKU Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Industri: Akhmad Ma’ruf Maulana
  
  G. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Sosial: Dyah Anita Prihapsari
• WKU Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Suryani Motik

• WKU Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Tatyana Sentani Sutara

• WKU Bidang Industri Olahraga: Peter Tanuri

H. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Legalisasi, Sarana, dan Prasarana): Azis Syamsuddin

• WKU Bidang Hukum: Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM
• WKU Bidang Legislasi : Moh. Rano Alfath, SH,MH
• WKU Bidang Sarana dan Prasarana: Ali Said

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Jakarta menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029. Hal ini diumumkan Sekretaris Formatur Kadin Mulyadi Jayabaya pada Senin, 7 Oktober 2024 di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta.

Raffi Ahmad berterima kasih karena telah diberi kepercayaan oleh Anindya Bakrie untuk membantu kepengurusannya di Kadin. “Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami,” ujarnya pada awak media.

Ia menyatakan bersama Kadin siap bersinergi dengan pemerintah. Ia juga berharap, Anindya Bakrie selaku Ketua Kadin dapat terus menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah.

“Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentu juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik,” ungkap dia.

Saat ditanya mengenai rencana programnya dalam kepengurusan Kadin, Raffi menjawab masih dalam tahap penyusunan. Ia akan menyampaikan program-programnya setelah pelantikan pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. “Ini baru aja mulai. Nanti kita akan kaji lagi,” katanya.

Selain Raffi Ahmad, Jayabaya juga mengumumkan nama-nama lain yang menjabat struktur kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Di struktur baru itu, Arsjad Rasjid diumumkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin di tengah polemik dualisme yang masih terjadi di tubuh organisasi tersebut.

Lebih lanjut, Jayabaya mengumumkan posisi Dewan Kehormatan diketuai oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus mantan Ketua Kadin, Rosan Roeslani. Sedangkan anggotanya diisi oleh para mantan Ketua Umum Kadin lain, yakni Aburizal Bakrie, Mohamad Sulemen Hidayat, Suryo Bambang Sulisto, dan Adi Putra Tahir.

Dewan Penasihat diketuai oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dan wakil dipegang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo. Ada pula nama pengusaha Chairul Tanjung yang menjabat sebagai Dewan Usaha.

Namun, struktur itu baru lengkap 50 persen. Sisanya, kata dia, akan ditambahkan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 7 Oktober 2024 dimulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029.

Disusul, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

Berikutnya, ada 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Terakhir, pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin....

<!--more-->

1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029. Hal ini diumumkan anggota Formatur Kadin, Mulyadi Jayabaya, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

“Luar biasa Pak Ketum, Pak Anindya Bakrie, luar biasa masih memberi penghargaan kepada Arsjad Rasjid karena Kadin hanya satu yang dipimpin Pak Anindya Bakrie,” ucap Jayabaya.

Dalam pengumuman itu, Jayabaya juga mengumumkan nama-nama lain yang menjabat struktur kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Namun, struktur itu baru lengkap 50 persen. Sisanya, kata dia, akan ditambahkan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi persoalan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini.

“Menurut statistik 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata Bendahara Negara di kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Kamis, 4 Oktober 2024.

Meski ramai terjadi pemecatan massal dalam setahun terakhir, Sri Mulyani mengatakan juga masih terdapat pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, kondisi ini kudu dipandang secara keseluruhan. Perekonomian dalam negeri memang sedang bertransformasi karena sejumlah faktor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar....

<!--more-->

3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Budi Karya saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 7 Oktober 2024.

Budi Karya menuturkan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

Terdapat 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Entitas pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) tersebut bersifat legal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama menyerupai entitas resmi,” kata OJK melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan....

<!--more-->

5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui Berapa Besarannya

Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin siang, 7 Oktober 2024 dimulai dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029.

Disusul, Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir.

Selanjutnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

Berikutnya, ada 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Terakhir, pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin....

<!--more-->

1. Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024–2029. Hal ini diumumkan anggota Formatur Kadin, Mulyadi Jayabaya, di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

“Luar biasa Pak Ketum, Pak Anindya Bakrie, luar biasa masih memberi penghargaan kepada Arsjad Rasjid karena Kadin hanya satu yang dipimpin Pak Anindya Bakrie,” ucap Jayabaya.

Dalam pengumuman itu, Jayabaya juga mengumumkan nama-nama lain yang menjabat struktur kepengurusan Kadin hasil Munaslub. Namun, struktur itu baru lengkap 50 persen. Sisanya, kata dia, akan ditambahkan setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021 Saat 52 Ribu Karyawan Di-PHK Setahun Terakhir

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim berdasarkan statistik terdapat 11 juta lapangan pekerjaan baru dalam tiga tahun terakhir. Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi persoalan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi akhir-akhir ini.

“Menurut statistik 11 juta lebih dalam 3 tahun terakhir angkatan kerja baru atau lapangan kerja baru terbuka,” kata Bendahara Negara di kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu pada Kamis, 4 Oktober 2024.

Meski ramai terjadi pemecatan massal dalam setahun terakhir, Sri Mulyani mengatakan juga masih terdapat pembukaan lapangan kerja baru. Karena itu, kondisi ini kudu dipandang secara keseluruhan. Perekonomian dalam negeri memang sedang bertransformasi karena sejumlah faktor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar....

<!--more-->

3. Menhub Budi Karya: Bandara IKN Disiapkan untuk Uji Coba Pendaratan Pesawat Besar

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah dipersiapkan uji coba pendaratan pesawat besar untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas transportasi udara di kawasan tersebut.

"Setelah dilakukan pendaratan Pesawat Kepresidenan RJ85 pada akhir bulan lalu, Bandara Nusantara kini akan kembali melalukan uji coba pendaratan untuk tipe pesawat yang lebih besar," kata Budi Karya saat meninjau progres pembangunan Bandara Nusantara di IKN, Kalimantan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu, 7 Oktober 2024.

Budi Karya menuturkan landasan pacu Bandara Nusantara kini telah mencapai panjang 2.200 meter dengan lebar 45 meter. "Saat ini Kementerian PUPR telah melakukan penebalan pada area runway dengan target selesai pada 10 Oktober 2024," ujar Menhub dalam keterangan di Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

Terdapat 98 perusahaan financial technology peer to peer lending atau fintech P2P lending yang memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Jumat, 12 Juli 2024.

Entitas pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) tersebut bersifat legal, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Waspada terhadap pinjaman online ilegal yang menggunakan nama menyerupai entitas resmi,” kata OJK melalui unggahan di akun Instagram @ojkindonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan....

<!--more-->

5. Pemotongan Gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan, Ketahui Berapa Besarannya

Pemotongan gaji untuk BPJS Ketenagakerjaan menjadi perhatian pekerja dan perusahaan di Indonesia, sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa pengaturan terkait potongan gaji ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).

Tempo mencatat bahwa rencana penambahan iuran program pensiun akan menambah pemotongan gaji karyawan di Indonesia. Sebelumnya, terdapat beberapa iuran wajib yang harus dibayarkan oleh karyawan dari penghasilannya, antara lain:

Berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS diwajibkan membayar iuran BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji bulanan. Dari jumlah tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan dan 1 persen oleh peserta.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menanggapi pertemuan Ketua Umum Kadin versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie dengan sejumlah menteri. Arsjad menyatakan berpegang pada kesepakatan yang telah ia dan Anindya sepakati dalam pertemuan bersama Menteri Energi, Sumber Daya, dan Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Jum’at, 27 September 2024 lalu.

“Kesepakatan sudah jelas dikatakan kalau Munas (Musyawarah Nasional) itu akan terjadi setelah nanti pelantikan presiden. Sebelum Munas itu terjadi belum ada perubahan, belum ada pergantian (kepemimpinan),” ujarnya pada awak media, Jumat, 4 Oktober 2024 di Jakarta Selatan.

Ia menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan hanya akan terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) Kadin. Ia juga mempersilakan Anindya Bakrie jika ingin mencalonkan diri menjadi Ketua Kadin. Namun, untuk menuju hal tersebut hanya dapat diputuskan di Munas Kadin.

“Waktu Munas nanti siapa Ketua Umumnya, misal Mas Anin atau siapa, ya monggo,” ujarnya. “Kami mendukung Mas Anin untuk jadi Ketua Umum nanti ke depan. Di Munas tapi, nggak bisa hanya di saya,” lanjut dia.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tak ada kompetisi antara ia dengan putra sulung Aburizal Bakrie itu. Bagi dia, yang terpenting adalah Kadin bisa bersatu serta memastikan bahwa dunia usaha serta pemangku kepentingan di Kadin tidak bingung.

Arsjad menyebut saat ini pihaknya telah mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas) Kadin yang akan dilaksanakan setelah pelantikan presiden baru, Prabowo Subianto. Menurutnya, salah satu proses yang memakan waktu dalam persiapan Munas ini adalah menentukan sebanyak 30 anggota luar biasa sebagai perwakilan di Munas.

“Karena anggota luar biasa itu asa 238 asosiasi dan himpunan. Mereka harus memilih 30 (orang) untuk mewakili mereka di Munas. Oleh karena itu, perlu diadakan konferensi dulu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Arsjad Rasjid mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ketua Kadin versi Munaslub, Anindya Bakrie dan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Arsjad berujar, pada pertemuan yang berlangsung di kediaman Bahlil, Jumat, 27 September lalu itu mereka sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Ada pun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Hammam Izzuddin turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 3 Oktober 2024 dimulai dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029.

Disusul, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, kembali menggelar acara sarasehan bersama menteri. Kali ini, giliran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyambangi Menara Kadin di Kuningan, Jakarta.

Selanjutnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengklaim bahwa ASEAN telah membuktikan ketangguhan ekonominya. ASEAN juga disebut memiliki pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata global.

Berikutnya, politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023.

Terakhir, dunia aviasi Indonesia baru saja kedatangan maskapai penerbangan baru yang bernama Blue Bird Nordic atau BBN Airlines Indonesia.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani jadi Ketua MPR 2024-2029, Segini Gaji....

<!--more-->

1. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani jadi Ketua MPR 2024-2029, Segini Gaji dan Tunjangannya

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani resmi dilantik sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029. Dia menggantikan Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menjabat pada periode 2019-2024.

“Apakah hasil rapat gabungan mengenai pimpinan MPR periode 2024-2029 dan keputusan penetapan Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR 2024-2029 dapat disetujui?” kata Ketua Sementara MPR RI Guntur Sasono yang dijawab setuju oleh peserta Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lantas, berapa gaji yang bakal diterima Ahmad Muzani? Besarnya gaji pokok ketua MPR adalah Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Usai Airlangga Hartarto, Giliran Budi Arie Kunjungi Anindya Bakrie di Menara Kadin

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, kembali menggelar acara sarasehan bersama menteri. Kali ini, giliran Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi yang menyambangi Menara Kadin di Kuningan, Jakarta.

Dalam acara sarasehan tersebut, Budi Arie berharap Kadin dapat menjadi mitra pemerintah dalam mendorong kemajuan perekonomian Indonesia melalui sektor digital. Ia pun menyebutkan Kadin harus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan juga startup.

“Karena kita ini salah satu negara dengan jumlah startup terbesar. Saya berharap Kadin Indonesia serta seluruh pelaku industri dapat memanfaatkan peluang di sektor digital untuk melakukan inovasi bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah Indonesia dalam rantai pasok global serta mewujudkan transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Budi dalam sambutannya pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh....

<!--more-->

3. Wamenkeu Thomas Djiwandono Klaim Ekonomi ASEAN Tangguh, Pertumbuhannya Melebihi Rata-Rata Global

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengklaim bahwa ASEAN telah membuktikan ketangguhan ekonominya. Dengan total Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar US$ 3,9, ASEAN disebut telah meningkatkan kontribusinya terhadap PDB dunia dari 3,4 persen di tahun 2021 menjadi 3,6 persen di tahun 2023. ASEAN juga disebut memiliki pertumbuhan ekonomi melebihi rata-rata global.

“Pertumbuhan ekonomi ASEAN di tahun 2024 diproyeksikan akan menjadi yang tertinggi di dunia, mencapai 4,5 persen, sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 3,2 persen,” ujar Thomas dalam sambutannya pada peresmian ASEAN Treasury Forum, Kamis, 3 Oktober 2024 di Bali.

Ekonomi ASEAN, menurut Thomas, juga telah melewati banyak ujian yang bisa menjadi bukti kuat ketangguhannya. Mulai dari krisis keuangan Asia di tahun 1997, krisis ekonomi global di tahun 2008, hingga krisis di masa pandemi Covid-19 lalu. Ketahanan kolektif ekonomi kawasan ini menurutnya berakar dari kemampuan negara-negara ASEAN untuk beradaptasi terhadap perubahan global.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Ekspor Pasir Laut: Kerugian Ekologi hingga Polemik Mengenai Sedimentasi

Politikus Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia. Hal tersebut dilakukan Yusril melalui PT Gajamina Sakti Nusantara yang baru didirikannya pada Juni 2023.

Menurut dia, pasir yang berasal dari pengerukan sedimen bisa diekspor jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi. Ia mengatakan, ada negara yang membutuhkan ekspor pasir laut Indonesia. “Singapura salah satu negara yang membutuhkan,” kata Yusril Ihza kepada Tempo, Kamis, 26 September 2024.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati, mengatakan tidak ada teknologi yang bisa menggantikan material pasir yang sudah dikeruk di laut. Pembukaan kembali ekspor pasir laut dianggap hanya akan menimbulkan kerugian ekologi. “Yang diambil itu pasir, yang hilang pasir, dan yang akan makin amblas itu perairan kita,” kata Susan kepada Tempo, Kamis, 3 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. BBN Airlines Indonesia Resmi Mengudara....

<!--more-->

5. BBN Airlines Indonesia Resmi Mengudara, Cek Rute dan Harga Tiketnya

Dunia aviasi Indonesia baru saja kedatangan maskapai penerbangan baru yang bernama Blue Bird Nordic atau BBN Airlines Indonesia. Maskapai ini merupakan anak usaha Avia Solutions Group dan secara resmi meluncurkan operasinya pada Jumat, 27 September 2024.

BBN Airlines Indonesia menempuh penerbangan pertamanya dari Bandar Udara (Bandara) Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, menuju Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Kami sudah menutupi langit, penerbangan akan berjalan mulus. Kencangkan sabuk pengaman, kami siap melayani," kata BBN Airlines Indonesia melalui unggahan di akun Instagram resminya, Kamis, 26 September 2024.

BBN Airlines Indonesia menyiapkan tiga unit Boeing 737-800 untuk permintaan carter penumpang serta tiga pesawat kargo Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional. Selanjutnya, BBN Airlines Indonesia menargetkan untuk mengoperasikan 40 pesawat di tahun 2027.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Anindya Novyan Bakrie membantah keterlibatan pengusaha Aburizal Bakrie dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berlangsung pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan tersebut, forum menunjuk Anindya sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

“Tidak ada keterlibatan Pak Ical,” kata Ketua Kadin Kepulauan Riau Akhmad Ma'ruf Maulana saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 27 September 2024.

Akhmad mengatakan Munaslub ini merupakan inisiatif dan kemauan dari para Ketua Umum Kadin Daerah. Bahkan, dia bercerita pernah secara langsung meminta Anindya menggantikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum. “Ini maunya Kadin Daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat kemarin, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.