TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2024-2029 hasil Munaslub, Anindya Novyan Bakrie, mengklaim pertemuannya dengan Arsjad Rajid di rumah dinas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia merupakan kebetulan. Anindya dan Arsjad berseteru usai Munaslub Kadin pada Sabtu, 14 September 2024.

“Kebetulan di situ ada saya, Pak Arsjad,” kata Anindya kepada awak media di Kantor PLN Pusat pada Sabtu, 28 September 2024 seperti disiarkan dalam akun Instagram pribadinya.

Anindya menyebut kunjungan ke tempat menteri merupakan kegiatan yang biasa ia lakukan usai ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 dalam Munaslub. Dia menyebut telah mengunjungi beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sebagainya.

“Itu bagian upaya saya untuk keliling ke berbagai menteri. Kepada Kementerian investasi, perdagangan, perindustrian, ART/BPN, kami lanjutan ke ESDM,” kata dia.

Tak hanya itu, Anindya mengklaim penunjukan dirinya memimpin asosiasi pengusaha itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dia menyebut akan mengajak Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusannya.

“Sekarang karena sudah diberikan amanah jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya di Dewan Pertimbangan,” kata Anindya.

Ia menyebut rencana mengajak Arsjad itu juga merupakan skenario awal pada 2021. Kendati, usulan tersebut masih didiskusikan tim internalnya.

"Usulannya sudah jelas. Mirip kayak 3 tahun yang lalu. Jadi kalau sudah ada ketua umumnya, mungkin ada ketua dalam pertimbangannya,” kata dia.

Tak hanya itu, Anindya menyebut ia tak ingin terlalu mengurusi kisruh internal ini karena timnya sedang membentuk kepengurusan Kadin untuk periode 2024-2029. Dia menargetkan dalam dua pekan pengurus itu akan terbentuk. "Karena dalam waktu dua minggu lagi terbentuk pengurus," kata dia.

Sementara itu, Arsjad juga memberikan keterangan melalui video singkat usai pertemuannya dengan Anindya dan Bahlil. “Kami telah memperoleh solusi, solusi tegak lurus terhadap aturan. Solusi yang diambil dalam diskusi yang sangat hangat, solusi dengan semangat yang sama untuk kemajuan perekonomian Indonesia yang akhirnya menyejahterakan bangsa Indonesia,” kata Arsjad dalam video yang diterima Tempo pada Jumat malam, 27 September 2024.

Ia menyebut Kadin pusat dan daerah akan tetap menjadi mitra strategis pemerintah. “Kadin Indonesia baik di pusat dan daerah akan terus fokus sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Arsjad.

Bahlil dalam video yang diterima Tempo mengatakan dualisme di Kadin tak seharusnya terjadi. Bahlil menyebut Kadin Indonesia hanya satu. “Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia akan menjatuhkan sanksi kepada anggota pengurus yang melanggar aturan serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menyatakan bahwa Dewan Pengurus Kadin telah melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di St Regis, Jakarta, pada Sabtu, 14 September 2024, yang dianggap tidak sah.

Dhaniswara menjelaskan bahwa sanksi tersebut diberikan berdasarkan bukti yang sah, termasuk surat-surat dan dokumen persiapan Munaslub Kadin, seperti undangan Munaslub dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan Peraturan Organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran," ujarnya, dikutip dari Antara.

Dilansir dari kadin.id, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia, Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diadakan untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus terkait pelanggaran prinsip terhadap AD/ART, penyimpangan keuangan organisasi, atau ketidakberfungsian Dewan Pengurus yang mengakibatkan ketentuan AD/ART dan keputusan Musyawarah Nasional tidak dijalankan dengan baik.

Penyelenggaraan Munaslub harus didahului dengan pemberian Surat Peringatan Pertama dan Kedua, di mana Dewan Pengurus diberikan waktu 30 hari untuk memperbaiki setiap pelanggaran setelah masing-masing surat diterbitkan.

“Jadi, ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) tidak terpenuhi berkenaan dengan tidak adanya pelaksanaan pertanggung jawaban dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia, dalam hal ini oleh Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin yang sah,” kata Hamdan Zoelva, kuasa hukum Arsyad Rasjid.

Dhanis menjelaskan bahwa sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Rapat Pengurus Harian dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian permanen dari jabatan dan pencabutan keanggotaan tanpa surat peringatan terlebih dahulu untuk anggota pengurus yang melakukan pelanggaran.

Bagi Ketua Umum Kadin Provinsi yang melanggar, sanksi yang dapat diberikan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B). Sementara bagi anggota Luar Biasa (ALB) yang terlibat dalam Munaslub, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

Dhaniswara menyatakan bahwa sanksi diberikan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, berupa surat-surat serta dokumen terkait persiapan Munaslub.

Bukti-bukti tersebut termasuk undangan Munaslub Kadin dan Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) yang tidak sesuai prosedur, serta surat penolakan Munaslub dari 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

Sebagai tambahan, Dewan Pengurus telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk meminta pemerintah, sebagai pengawas Kadin Indonesia, agar melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1987 dan Keppres Nomor 18 Tahun 2022. Dewan Pengurus juga telah meminta audiensi dengan Menteri Hukum dan HAM serta menunda proses pembuatan Keppres baru terkait Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Arsjad Rasjid menanggapi kantor Kadin yang diambil alih Kadin kubu Anindya Novyan Bakrie. Dari Ahad lalu hingga hari ini, Selasa, 17 September 2024, kubu Arsjad Rasjid tak bisa menjejakkan kaki di lantai tiga kompleks perkantoran di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu.

Kendati tak bisa memasuki kantor, Kadin kubu Arsjad Rasjid tetap menggelar jumpa pers tentang hasil investigasi mereka terhadap Munaslub Kadin yang menunjuk Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Munaslub itu membuat Kadin terpecah menjadi dua kubu, kubu Arsjad Rasjid dan kubu Anindya Bakrie. Jumpa pers itu bertempat di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, tak jauh dari Menara Kadin.

“Kami cinta damai. Kami hindari konfrontasi secara langsung,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Dhaniswara Harjono, dalam jumpa pers itu.

Dhaniswara mengatakan, organisasinya hendak menjadikan hukum sebagai panglima. Hukum, kata dia, akan memunculkan pihak siapa yang benar dalam masalah ini. Sebaliknya, dia mengatakan pihak yang salah juga akan terbuktikan. Prinsipnya, semua diselesaikan secara baik-baik.

Kuasa hukum Kadin Indonesia kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva, mengatakan menginginkan organisasi kliennya itu menjaga nama baik. Karena itu, semua masalah diusahakan untuk diselesaikan secara baik-baik. Dia tak ingin Kadin terlibat dalam keributan fisik. “Kalau tidak (diselesaikan secara) kekeluargaan, (diselesaikan secara) hukum,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Komunikasi dan Informatika kubu Arsjad Rasjid, Firlie Ganinduto, mengatakan kendati kantornya diduduki kubu Anindya, Kadin bisa berkantor di mana saja. Dia mengklaim pelayanan terhadap anggota berjalan lancar, juga kegiatan dengan para pemangku kebijakan, baik kedutaan, asosiasi baik nasional maupun internasional. “Business as usual. Tidak ada gangguan sama sekali,” ucapnya.

Sementara itu Arsjad Rasjid mengaku optimistis hari ini timnya bisa menemukan tempat lain untuk berkantor. Tempat alternatif ini diperlukan setelah kantor lama mereka di Menara Kadin diblokade oleh orang-orang yang diduga diutus Kadin hasil Munaslub siang ini, Ahad, 15 September 2024.

“Kami pengusaha musti agile. Hari Selasa sudah mulai hari kerja, Insyaallah sudah ada tempat lain,” kata Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Ketika ditanya apakah dia tak bisa masuk ke Menara Kadin, Arsjad membenarkan dan mengaku menyayangkan blokade yang terjadi pada hari ini. Kubunya sedianya akan menggelar jumpa pers merespons Munaslub. Tapi acara itu terpaksa bergeser ke Hotel JS Luwansa. "Kami yang penting adalah bagaimana memastikan program jalan. Kami akan lihat terus,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024/2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Anindya Bakrie berharap keputusan dalam Munaslub hari ini dapat membuat hubungan dengan pemerintah semakin baik. Mengingat peran Kadin sebagai mitra strategis antara pengusaha dan pemerintah.

Anindya Bakrie tidak hanya meneruskan periode kepemimpinan Arsjad Rasjid hingga 2026 saja. Peserta Munaslub ini menyetujui Anindya Bakrie untuk memimpin selama satu periode penuh terhitung mulai tahun 2024 hingga 2029 mendatang.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024.

Selain memilih Ketua Umum baru, Munaslub Kadin 2024 ini juga mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya yakni Arsjid Rasjad. Dalam sidang ini, pada peserta sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Sebelumnya, 21 Dewan Pengurus Kadin Indonesia Provinsi menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024/2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

“Hari ini bukanlah hari yang spesial buat saya, tapi juga spesial untuk mudah-mudahan ekonomi Indonesia,” ucap Anindya Bakrie setelah keluar dari ruang sidang yang memenangkan dirinya.

Anindya Bakrie berharap keputusan dalam Munaslub hari ini dapat membuat hubungan dengan pemerintah semakin baik. Mengingat peran Kadin sebagai mitra strategis antara pengusaha dan pemerintah.

Anindya Bakrie tidak hanya meneruskan periode kepemimpinan Arsjad Rasjid hingga 2026 saja. Peserta Munaslub ini menyetujui Anindya Bakrie untuk memimpin selama satu periode penuh terhitung mulai tahun 2024 hingga 2029 mendatang.

“Menetapkan masa bakti keputusan Munaslub adalah periode 2024-2029,” ujar Nurdin Halid, Ketua Sidang dalam Munaslub Kadin 2024.

Selain memilih Ketua Umum baru, Munaslub Kadin 2024 ini juga mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya yakni Arsjid Rasjad. Dalam sidang ini, pada peserta sepakat untuk menolak laporan pertanggungjawaban kepengurusan Arsjad.

Sebelumnya, 21 Dewan Pengurus Kadin Indonesia Provinsi menolak pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda utama mengganti Ketua Umum Arsjad Rasjid.

Dalam siaran pers Sabtu, 14 September 2024, para pengurus ini menyatakan bahwa penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Munaslub itu digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menyelesaikan Dokumen Peta Putih atau white paper yang berisi usulan dan rekomendasi dari dunia usaha sebelum bulan September tahun ini.

"Insya Allah white paper ini sebelum September, kalau bisa Insya Allah Agustus ini sudah kami siapkan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Menurut Arsjad, whitepaper tersebut akan diberikan kepada legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. "White paper inilah yang nanti akan kami berikan kepada teman-teman di legislatif dan juga eksekutif," katanya.

Menurut pandangan pelaku usaha, ada tiga isu ekonomi strategis yang perlu mendapat perhatian dalam lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut adalah optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

Kemampuan Indonesia dalam menangani ketiga isu ini akan berpengaruh pada keberhasilan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersinergi dan bekerja sama.

Terkait dengan isu-isu strategis ekonomi yang dihadapi pelaku usaha serta pengembangan program pemerintah untuk lima tahun ke depan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang menyiapkan whitepaper yang berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor dan daerah, investor, serta akademisi.

Apa itu White paper?

Dilansir dari web.archive.org, white paper adalah dokumen resmi yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi mendalam tentang suatu masalah, solusi yang diusulkan, atau panduan tentang suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mendidik pembaca, membantu mereka memahami isu tertentu, dan memberikan rekomendasi atau solusi yang didukung oleh data dan analisis. White paper sering digunakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan kebijakan publik.

Whitepaper yang sedang disusun oleh Kadin Indonesia mencakup usulan dan masukan di bidang ekonomi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.

Selain mengumpulkan usulan dan masukan dari asosiasi industri di berbagai sektor dan daerah, Kadin Indonesia juga akan melibatkan investor, lembaga riset, universitas dan akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan whitepaper melalui survei dan diskusi.

Penyusunan white paper ini akan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Isi whitepaper tersebut akan mencakup rekomendasi area fokus pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah untuk lima tahun mendatang.

Selain itu, white paper ini juga akan berkesinambungan dengan Roadmap Indonesia Emas 2045 yang diluncurkan oleh Kadin tahun lalu sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menyelesaikan Dokumen Peta Putih atau white paper yang berisi usulan dan rekomendasi dari dunia usaha sebelum bulan September tahun ini.

"Insya Allah white paper ini sebelum September, kalau bisa Insya Allah Agustus ini sudah kami siapkan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Menurut Arsjad, whitepaper tersebut akan diberikan kepada legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. "White paper inilah yang nanti akan kami berikan kepada teman-teman di legislatif dan juga eksekutif," katanya.

Menurut pandangan pelaku usaha, ada tiga isu ekonomi strategis yang perlu mendapat perhatian dalam lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut adalah optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

Kemampuan Indonesia dalam menangani ketiga isu ini akan berpengaruh pada keberhasilan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersinergi dan bekerja sama.

Terkait dengan isu-isu strategis ekonomi yang dihadapi pelaku usaha serta pengembangan program pemerintah untuk lima tahun ke depan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang menyiapkan whitepaper yang berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor dan daerah, investor, serta akademisi.

Apa itu White paper?

Dilansir dari web.archive.org, white paper adalah dokumen resmi yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi mendalam tentang suatu masalah, solusi yang diusulkan, atau panduan tentang suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mendidik pembaca, membantu mereka memahami isu tertentu, dan memberikan rekomendasi atau solusi yang didukung oleh data dan analisis. White paper sering digunakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan kebijakan publik.

Whitepaper yang sedang disusun oleh Kadin Indonesia mencakup usulan dan masukan di bidang ekonomi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.

Selain mengumpulkan usulan dan masukan dari asosiasi industri di berbagai sektor dan daerah, Kadin Indonesia juga akan melibatkan investor, lembaga riset, universitas dan akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan whitepaper melalui survei dan diskusi.

Penyusunan white paper ini akan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Isi whitepaper tersebut akan mencakup rekomendasi area fokus pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah untuk lima tahun mendatang.

Selain itu, white paper ini juga akan berkesinambungan dengan Roadmap Indonesia Emas 2045 yang diluncurkan oleh Kadin tahun lalu sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.