TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Ahad, 15 September 2024, dimulai dari dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari Ketua Umum Kadin karena mendukung Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Berikutnya ada berita tentang blokade Menara Kadin oleh bodyguard berbaju merah marun yang membuat Arsjad Rasjid memindahkan lokasi juma pers dan rencana Anindya Bakrie lapor ke Jokowi dan Prabowo usai terpilih menjadi Ketua Umum Kadin dalam Munaslub. Lalu ada berita tentang dukungan tiga konferederasi buruh terbesar ke Arsjad Rasjid dan pembukaan ekspor pasir laut oleh Pemerintah Jokowi dinilai sebagai bentuk penjualan kedaulatan Indonesia.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan BIsnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Benarkah Arsjad Rasjid Didongkel dari Ketua Umum Kadin karena Sempat Dukung Ganjar di Pilpres?

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono angkat bicara soal dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari posisi Ketua Umum Kadin karena sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud.

Ia menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad dari pucuk pimpinan Kadin. “Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ucap Dhaniswara dalam jumpa pers di Hotel JS Lawunsa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara mengatakan, Arsjad Rasjid saat menjadi ketua tim pemenangan itu telah mengajukan berhalangan sementara. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Simak lebih jauh tentang alasan Arjsad Rasjid didongkel dari Ketua Kadin di sini.

<!--more-->

2. Kala Bodyguard Berbaju Merah Marun Blokade Menara Kadin hingga Arsjad Rasjid Terpaksa Geser Lokasi Jumpa Pers

Suasana mendadak mencekam ketika sejumlah orang berseragam merah marun berjaga di balik pintu menuju lantai 3 Menara Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Kuningan, Jakarta, Ahad siang, 15 September 2024. Di baju bagian belakang mereka, tertulis “AS Guard Indonesia, Crowd Control Safety and Protect”.

Bersama mereka, ada dua orang sekuriti berseragam hitam. Sekuriti ini mengaku secara reguler berjaga di ruangan itu. Mereka mengatakan tak tahu-menahu tentang arahan pengamanan di ruangan itu. “Kami seolah dibenturkan,” kata salah seorang sekuriti itu.

Dewan Pengurus Kadin sedianya akan menggelar jumpa pers untuk menanggapi Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Penetapan Ketua Umum itu dinilai oleh Kadin kubu Arsjad Rasjid Ilegal. Musababnya, musyawarah itu tak memenuhi syarat penggantian ketua umum dan tak mencapai kuorum yang sah.

Simak lebih jauh tentang cerita Arsjad Rasjid terpaksa mengubah lokasi jumpa pers di sini.

3. Usai Dongkel Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie Akan Lapor ke Jokowi dan Prabowo

Anindya Novyan Bakrie resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menggantikan Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid. Pria yang akrab disapa Anin akan menjabat sebagai pucuk pimpinan Kadin periode 2024-2029.

Usai terpilih menjadi Ketua Umum, Anindya Bakrie menyebut akan melapor ke Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Pertama-tama kami ingin melaporkan ini semua kepada pemerintah, baik pemerintah Jokowi dan nanti tentunya sesuai dengan izin dan arahan Pak Jokowi, kami juga ingin memberikan suatu audiensi kepada presiden terpilih dan Mas Gibran,” kata Anin usai Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024.

https://bisnis.tempo.co/read/1916533/usai-dongkel-arsjad-rasjid-sebagai-ketua-umum-kadin-anindya-bakrie-akan-lapor-ke-jokowi-dan-prabowo

Simak lebih jauh tentang Anindya Bakrie bakal melapor ke Jokowi dan Prabowo di sini.

<!--more-->

4. Alasan dan Pertimbangan 3 Konfederasi Buruh Terbesar Indonesia Hanya Akui Arsjad Rasjid sebagai Bos Kadin

Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Iqbal menyebut intervensi pihak lain dalam serikat pekerja yang diakui oleh negara tersebut dapat berujung pada terganggunya hubungan industrial yang harmonis. Hal ini bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kadin Indonesia.

https://bisnis.tempo.co/read/1916653/alasan-dan-pertimbangan-3-konfederasi-buruh-terbesar-indonesia-hanya-akui-arsjad-rasjid-sebagai-bos-kadin

Simak lebih jauh tentang alasan tiga konfederasi buruh terbesar hanya mengakui Arsjad Rasjid di sini.

5. Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut setelah 20 Tahun Dilarang, Walhi: Kedaulatan Indonesia Sedang Dijual

Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. "Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas," katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Hal tersebut, menurut dia, jelas berimbas ke kedaulatan Indonesia. "Artinya kalau pemerintah mengekspor pasir laut itu, artinya dia menjual kedaulatan Indonesia kepada negara lain dan ini berbahaya," tutur Parid.

Simak lebih jauh tentang dampak dibukanya ekspor pasir laut ke kedaulatan Indonesia di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono angkat bicara soal dugaan Arsjad Rasjid didongkel dari posisi Ketua Umum Kadin karena sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar-Mahfud.

Ia menilai alasan tersebut tidak bisa menjadi alasan dilengserkannya Arsjad dari pucuk pimpinan Kadin. “Mengingat keterlibatan beliau atas nama pribadi dan tidak melibatkan institusi Kadin,” ucap Dhaniswara dalam jumpa pers di Hotel JS Lawunsa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Dhaniswara mengatakan, Arsjad Rasjid saat menjadi ketua tim pemenangan itu telah mengajukan berhalangan sementara. Pengajuan itu telah disetujui oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia, termasuk Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie.

Tak hanya itu, Dhaniswara mengatakan penyelenggaraan Munaslub juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART. Tahapan itu antara lain adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua seperti diatur dalam AD/ART. Menurut dia, surat-surat oleh Kadin Provinsi kepada Kadin Indonesia tentang permohonan pengunduran diri Arsjad Rasjid dan surat penyelenggaraan Munaslub tidak memenuhi unsur untuk dapat diklasifikasikan sebagai Surat Peringatan Pertama.

“Tidak pernah ada bukti maupun surat peringatan yang menyatakan adanya pelanggaran sesuai Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia,” kata dia.

Dhaniswara menambahkan, sesuai Pasal 18 ayat 2 AD/ART, Munaslub hanya dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa (ALB) yang tercatat dalam Munas terakhir. Untuk mengajukan usulan Munaslub, Kadin Provinsi juga harus menggelar Rapat Pleno terlebih dahulu.

Dalam Pasal 18 ayat 12 AD/ART, Munaslub disebut telah mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih setengah (50 persen plus 1) dari Peserta Penuh, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta Munaslub. “Berdasarkan informasi yang kami terima, Munaslub ilegal kemarin hanya diikuti oleh 25 ALB,” kata dia.

Anindya Novyan Bakrie sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024 di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan.

Dalam Munaslub tersebut, Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi dengan persetujuan 21 Pimpinan Kadin Daerah oleh 25 Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Iqbal menyebut intervensi pihak lain dalam serikat pekerja yang diakui oleh negara tersebut dapat berujung pada terganggunya hubungan industrial yang harmonis. Hal ini bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kadin Indonesia. “Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

Pihaknya menyatakan terganggu dengan adanya sekelompok orang yang secara ilegal menyatakan Kadin yang sah dengan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ia mengkategorikannya ke dalam makar yang bertentangan dengan undang-undang dan mencederai kesejahteraan buruh.

Selain itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengejar target-target perkembangan yang telah ditetapkan di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, seperti mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta membangun hubungan industrial yang harmonis. Iqbal melihat bahwa keputusan ini dapat menjadi ancaman mandeknya rencana-rencana tersebut.

Iqbal mencontohkan salah satu dampak yang dikhawatirkan akan timbul dari perseteruan Kadin berkaitan dengan keputusan tentang upah minimum yang akan diberlakukan di tahun 2025 dan disahkan dalam waktu dekat, yaitu di bulan November 2024. "Pertanyaannya, Apindo mana yang akan jadi perwakilan di dewan pengupahan? Selain ini rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikan pertumbuhan ekonomi terancam mandek," tuturnya.

Pertimbangan lainnya adalah hak-hak buruh yang sedang secara terang-terangan diperjuangkan. Bagi pihaknya, keputusan hasil Munaslub tersebut sama saja dengan melukai perjuangan buruh atas peraturan Omnibus Law, penetapan upah minimum, dan penghapusan outsourcing yang akan ditanda tangani dalam waktu dekat. “Jadi ini hanya nafsu kekuasaan sekelompok orang yang melanggar konstitusi Kadin, melanggar undang-undang, dan merugikan buruh.

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan perihal payung hukum yang masih menaungi kepemimpinan Arsjad Rasjid. Menurutnya, selama belum ada perubahan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan Presiden (Keppres) belum dicabut, Ketua Umum Kadin yang sah, legal, dan resmi adalah Kadin yang dipimpin Arsjad Rasjid.

Hal tersebut sejalan dengan yang anggapan Dewan Pengurus Kadin atas terselenggaranya Munaslub. Dewan Pengurus Pengurus Kadin menilai Munaslub ini melanggar AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia. “Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah,” tulis Dewan Pengurus dalam undangan konferensi pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 14 September 2024.

Alasan terakhir yang melandasi pengambilan sikap konfederasi buruh adalah ketidakjelasan perwakilan dari Kadin Daerah yang menghadiri Munaslub. Selain itu, syarat dan ketentuan dalam AD/ART bahwa Kadin yang sah adalah Kadin yang didukung oleh mayoritas Kadin Daerah (Kadinda).

Diketahui, peserta yang hadir dalam Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota Luar Biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 orang yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Bahkan, berdasarkan pernyataan Arsjad Rasjid dalam surat resmi yang ia tanda tangani dan dikirim langsung ke Presiden Joko Widodo pada hari ini, pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Melalui konferensi pers yang diadakan pada Minggu, 15 September 2024, Said Iqbal selaku Presiden KSPI memaparkan alasan dan pertimbangan pengambilan sikap tersebut.

Melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 14 September, Anindya Novyan Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026.

Dalam pemaparannya, Iqbal menyebut intervensi pihak lain dalam serikat pekerja yang diakui oleh negara tersebut dapat berujung pada terganggunya hubungan industrial yang harmonis. Hal ini bertentangan dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Kadin Indonesia. “Dalam membangun hubungan industrial, maka serikat buruh adalah partner dari pengusaha. Dalam Undang-Undang Kadin Indonesia, yang diakui negara hanya ada satu Kadin. Salah satu anggota luar biasa Kadin adalah Apindo, dengan demikian kalau Kadin terpecah maka hubungan industrial sebagaimana yang diamanatkan undang-undang terganggu,” ujar Iqbal.

Pihaknya menyatakan terganggu dengan adanya sekelompok orang yang secara ilegal menyatakan Kadin yang sah dengan melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Ia mengkategorikannya ke dalam makar yang bertentangan dengan undang-undang dan mencederai kesejahteraan buruh.

Selain itu, menurutnya, dibutuhkan kerja sama yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengejar target-target perkembangan yang telah ditetapkan di bawah pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, seperti mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen serta membangun hubungan industrial yang harmonis. Iqbal melihat bahwa keputusan ini dapat menjadi ancaman mandeknya rencana-rencana tersebut.

Iqbal mencontohkan salah satu dampak yang dikhawatirkan akan timbul dari perseteruan Kadin berkaitan dengan keputusan tentang upah minimum yang akan diberlakukan di tahun 2025 dan disahkan dalam waktu dekat, yaitu di bulan November 2024. "Pertanyaannya, Apindo mana yang akan jadi perwakilan di dewan pengupahan? Selain ini rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menaikan pertumbuhan ekonomi terancam mandek," tuturnya.

Pertimbangan lainnya adalah hak-hak buruh yang sedang secara terang-terangan diperjuangkan. Bagi pihaknya, keputusan hasil Munaslub tersebut sama saja dengan melukai perjuangan buruh atas peraturan Omnibus Law, penetapan upah minimum, dan penghapusan outsourcing yang akan ditanda tangani dalam waktu dekat. “Jadi ini hanya nafsu kekuasaan sekelompok orang yang melanggar konstitusi Kadin, melanggar undang-undang, dan merugikan buruh.

Lebih lanjut, Iqbal menerangkan perihal payung hukum yang masih menaungi kepemimpinan Arsjad Rasjid. Menurutnya, selama belum ada perubahan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) serta Keputusan Presiden (Keppres) belum dicabut, Ketua Umum Kadin yang sah, legal, dan resmi adalah Kadin yang dipimpin Arsjad Rasjid.

Hal tersebut sejalan dengan yang anggapan Dewan Pengurus Kadin atas terselenggaranya Munaslub. Dewan Pengurus Pengurus Kadin menilai Munaslub ini melanggar AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia. “Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah,” tulis Dewan Pengurus dalam undangan konferensi pers yang diterima Tempo pada Sabtu, 14 September 2024.

Alasan terakhir yang melandasi pengambilan sikap konfederasi buruh adalah ketidakjelasan perwakilan dari Kadin Daerah yang menghadiri Munaslub. Selain itu, syarat dan ketentuan dalam AD/ART bahwa Kadin yang sah adalah Kadin yang didukung oleh mayoritas Kadin Daerah (Kadinda).

Diketahui, peserta yang hadir dalam Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada. Anggota Luar Biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 orang yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Bahkan, berdasarkan pernyataan Arsjad Rasjid dalam surat resmi yang ia tanda tangani dan dikirim langsung ke Presiden Joko Widodo pada hari ini, pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta bantuan pemerintah untuk menginvestigasi proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Makanya kami memohon kepada pemerintah untuk turun tangan untuk ikut serta dalam menyelesaikan,” ujar Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Alasan meminta bantuan pemerintah, Arsjad menyebut Kadin merupakan mitra strategis pemerintah. Dalam Undang-Undang Kadin, induk organisasi dunia usaha itu memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut dia, hal itu tertulis secara tersurat di dalam undang-undang.

Ihwal status Kadin yang dia pimpin, ia mengatakan posisinya biasa-biasa saja. Justru dengan adanya Munaslub yang melahirkan ketua umum baru, dia menyebut akan melaporkannya kepada pemerintah. “Saya katakan kita harus berdiri dalam kontrks dari sisi undang-undang governance dari Kadin Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan timnya akan menginvestigasi proses penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia yang terselenggara kemarin di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta. Musyawarah itu menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029.

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia sedang investigasi pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” ucapnya.

Ia menjelaskan penyelenggaraan Munaslub itu melanggar AD/ART karena dilakukan secara amat mendadak tanpa proses-proses yang melihatkan Kadin-Kadin daerah sebelumnya. Dia juga mengaku tak dilibatkan dalam proses pengajuan musyawarah itu.

Tak hanya itu, dia mengatakan penyelenggaraan Munaslub harus disetujui oleh 50 persen plus satu dari Kadin daerah. Anindya mengklaim telah mengantongi suara 28 dari 35 Kadin daerah. Tapi menurut Arsjad, suara-suara itu tak absah karena tak diwakili secara langsung oleh ketua masing-masing daerah.

Dari hasil penyelidikan ini, Arsjad Rasjid meyakini akan mengungkap bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Bukti-bukti itu dalam bentuk surat dan dokumen tentang persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok-kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ingin traveling ke luar negeri, pastikan bahwa tas atau koper yang dipakai aman. Koper itu akan melalui perjalanan panjang, mungkin berganti penerbangan sehingga harus beberapa dipindahkan. Jika koper yan digunakan tidak tepat, ada risiko rusak atau terkena cairan tumpah dari bagasi.

Seorang pramugari mengungkapkan cara memilih tas atau koper yang tepat untuk memastikan semua barang bawaan tetap aman di dalam bagasi pesawat.

Megan Homme, yang bekerja untuk maskapai penerbangan Amerika, mengunggah video di akun TikTok-nya @meganhomme berisi kiat-kiat traveling. Dalam sebuah video baru-baru ini, ia menjelaskan bagaimana ia memilih tasnya sendiri setelah bejalar dari beberapa kesalahan di masa lalu.

1. Bahan tas

Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bahan tas atau koper. Koper dengan bahan lentur mungkin lebih mudah untuk dibawa, tapi koper itu bisa menimbulkan masalah jika tas orang lain bocor atau pecah di bagasi.

"Anda tidak pernah tahu apa yang akan ada di tas orang lain, atau apa yang akan ada di bawah pesawat dan apa yang bisa bocor di tas Anda,” ujar Megan, seperti dilansir dari Express.co.uk, Jumat, 13 September 2024.

Hal itu pernah dialami seorang pengguna Reddit. Kopernya yang disimpan di bagasi ketumpahan cairan dari bagasi orang lain dan baunya sulit hilang.

"Tolong jangan mengemas makanan atau minuman di tas Anda. Makanan atau minuman itu membusuk, pecah, bocor, terbuka. Sunguh bau. Terutama alkohol. Lalu saya bau sepanjang hari setelah mengambil tas itu," kata dia.

2. Warna

Selain bahan, perhatikan juga warnanya. Megan merekomendasikan untuk memilih koper berwarna gelap untuk meminimalkan risiko lecet yang terlihat begitu keluar dari bagasi.

“Jika tas Anda dimasukkan ke bawah pesawat, tas itu akan berisiko lecet," kata dia.

3. Jumlah roda

Koper roda dua atau roda empat, manakah yang terbaik? Seorang petugas penanganan bagasi mengunggah ke Reddit untuk menjelaskan mengapa koper dengan empat roda penting untuk menghindari tas dilempar ke dalam bagasi oleh pekerja.

Jika koper memiliki roda empat, ini berarti petugas penanganan dapat mendorongnya ke dalam bagasi dengan lancar sehingga barang-barang di dalamnya tetap aman.

Jika koper tidak memiliki roda, maka tas hampir pasti perlu dilempar ke dalam bagasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Anindya Novyan Bakrie mengklaim penunjukan dirinya untuk memimpin Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui mekanisme yang sah. Dia mengklaim Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar di Hotel St Regis pada Sabtu, 14 September kemarin telah sesuai dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

“Munaslub ini adalah inisiatif Kadin daerah atau asosiasi. Mereka yang buat panitia, yang menentukan kuorum dan hasilnya sesuai AD/ART,” kata pria yang akrab disapa Anin itu saat ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Ahad, 15 September 2024.

Putra dari konglomerat Aburizal Bakrie itu menyebut dirinya didapuk sebagai Ketua Umum itu tak hanya untuk anggota yang hadir dalam Munaslub. Dia mengatakan dirinya menjadi Ketua Umum untuk seluruh anggota Kadin.

“Saya mendapat amanah sebagai Ketua Umum, tapi selalu terbuka. Bukan untuk yang hadir, tapi untuk yang lain juga,” kata Anindya Bakrie.

Hasil Munaslub ini otomatis mendongkel posisi Direktur Utama Indika Energy Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat Ketua Umum Kadin periode 2021-2026. Arsjad sebelumnya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin setelah mengalahkan Anin di Munas VIII di Kendari, Sulawesi Selatan, pada Juni 2021. Atas hasil Munaslub ini, Anin menjabat Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Arsjad Rasjid Surati Presiden Jokowi: Munaslub Langgar AD/ART

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo soal Munaslub yang berlangsung kemarin. Dalam Munaslub Kadin itu Arsjad diganti pengusaha Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa pada Ahad, 15 September 2024. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Jokowi hari ini.

Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu kemarin ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad juga menjelaskan AD/ART yang dilanggar dalam Munaslub kemarin. Pelanggaran itu di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar; Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1⁄2 jumlah Kadin Provinsi dan 1⁄2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” tulis dalam surat itu.

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada.

Anggota luar biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 Anggota Luar Biasa yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Kemudian, Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.

Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin. “Dan tidak terjadi dualisme kepengurusan yang dapat dipastikan akan mengganggu tugas dan fungsi Kadin Indonesia sebagai mitra strategis Pemerintah dalam bidang perekonomian,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Aida Suwandi sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 11 September 2024.

Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

“Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Aida Suwandi mengucapkan penggalan sumpah jabatannya dikutip dari laman resmi Presiden RI.

Setelah mengucapkan sumpah, Aida menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Profil Aida Suwandi Budiman

Dilansir dari laman resmi LPS, Aida Budiman lahir di Bogor pada 1965. Setelah menempuh pendidikan Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1983, Aida melanjutkan pendidikan di University of Southern California pada 1994 hingga meraih gelar MA in Economics, dan menambah gelar Ph.D pada 2001 setelah menjalani pendidikan di Claremont Graduate University, USA.

Mengawali karier pada 1991 sebagai staf Analis Inflasi dan Proyeksi Perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural.

Aida pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Eksekutif, International Monetary Fund (IMF), South East Asia Voting Group, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG terutama untuk isu capital flows management dan implikasinya bagi negara berkembang. Aida kemudian menjabat sebagai Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, setelah sebelumnya menjabat Kepala Departemen Internasional.

Sejak berkarier di Bank Indonesia, Aida telah memiliki pengalaman baik di kancah internasional maupun nasional. Pada 2010-2012, Aida bertindak sebagai perwakilan dari 13 negara yang bergabung dalam kantor SEAVG guna menyuarakan aspirasi dan kepentingan di IMF. Aida juga berpengalaman mewakili BI dalam working group untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral.

Di kancah nasional, Aida memiliki pengalaman dalam penyusunan strategi nasional pengembangan sektor industri dan pariwisata, pengembangan ISEF, Financial Safety Net dan penggunaan mata uang regional, serta strategi peningkatan Rating Indonesia.

Aida kemudian menjabat Deputi Gubernur BI sejak Desember 2021. Kemudian Aida dipercaya oleh IMF sebagai Direktur Eksekutif periode 2017-2019. Sejak 2019, ia aktif berkontribusi di Bank Indonesia sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia.

ANANDA RIDHO SULISTYA | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yaitu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI) menyatakan sikap atas hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang diselenggarakan pada Sabtu kemarin, 14 September 2024. Ketiganya bersepakat hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.

“Sebagai mitra Kadin, dengan ini kami menyatakan hanya mengakui kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia,” tutur Andi Gani Nena Wea selaku Presiden KSPSI pada konferensi pers yang digelar di bilangan Fatmawati, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024.

Baginya, selama belum ada perubahan pada AD/ART dan Keputusan Presiden (Keppres) yang berlaku hingga 2026 nanti, kepemimpinan Arsjad Rasjid masih sah di mata hukum. “Kepemimpinan Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin berdasarkan AD/ART dan Keputusan Presiden (Keppres) yang sampai hari ini belum dicabut,” ucap Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC) tersebut.

Andi Gani menerangkan banyak hal positif yang telah dilakukan Arsjad untuk meningkatkan kesejahteraan buruh selama memimpin Kadin. Salah satunya melalui pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat) terbesar di ASEAN yang menyediakan program vokasi pendidikan buruh. Berdasarkan pengakuannya, baru di era Arsjad Rasjid konfederasi buruh bisa berkomunikasi dengan Kadin secara harmonis.

Lebih lanjut, Andi Gani mengaku khawatir akan masa depan konfederasi buruh. Apalagi, ia melihat organisasi pengusaha yang dalam pembentukannya membutuhkan Undang-undang bisa dengan mudahnya diintervensi oleh pihak lain.

Berangkat dari sana, ia juga meminta dengan tegas agar pemerintahan untuk tidak ikut-ikutan dalam masalah Kadin tersebut. Ia menyarankan agar konflik tersebut diselesaikan secara internal oleh Kadin.

Menegaskan hal yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal meminta agar pemerintah dapat bersikap netral dan menjadikan Keppres sebagai landasan utama dalam hal ini.

“Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dengan menyatakan bahwa Kadin yang sah adalah yang punya Keputusan Presiden, dalam hal ini dipimpin oleh Pak Arsjad Rasjid,” ujarnya. “Biarlah Munas 2026 yang menentukan siapa yang akan memimpin Kadin selanjutnya.”

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kadin versi Munas Arsjad Rasjid dan Munaslub Anindya Bakriesama-sama minta bantuan Presiden Jokowi untuk mendukung mereka. Sejumlah pengurus Kadin Daerah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada Sabtu malam, 14 September 2024, untuk mendongkel Arsyad dari kursi ketum.

Bos TvOne Anindya Bakrie terpilih sebagai ketum baru dalam munaslub itu. Sementara kubu Arsjad menuding Munaslub tidak sah sehingga kepengurusan mereka yang legal.

“Surat resmi. Hari ini saya tanda tangani,” kata Arsjad kepada Tempo saat ditemui di Hotel JS Luwansa pada Ahad, 15 September 2024. Surat itu juga langsung dikirim ke Presiden Joko Widodo pada hari ini.

Dalam surat bernomor 1757/DP/IX/2024 itu, Arsjad menyebut Munaslub Kadin Indonesia pada Sabtu ilegal. Dia mengatakan Munaslub itu telah menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disebutkan dalam Keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

“Saya minta bantuan pemerintah,” kata Arsjad.

Tak hanya itu, Arsjad juga mengatakan Munaslub melanggar AD/ART di antaranya Kadin tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa. Tidak ada rapat dewan pengurus Kadin Provinsi maupun anggota luar biasa untuk meminta penyelenggaraan Munaslub.

“Padahal, AD/ART mensyaratkan bahwa Munaslub diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 1/2 jumlah Kadin Provinsi dan 1/2 dari jumlah Anggota Luar Biasa tingkat nasional yang mengikuti Munas terakhir,” tulis Arsjad dalam surat itu.

Selain itu, Arsjad mengatakan penyelenggaraan Munaslub tersebut bertentangan dengan AD/ART pada bagian kuorum. Munaslub itu hanya dihadiri oleh sekitar 10 Ketua Umum Provinsi dari 35 Kadin Provinsi yang ada.

Anggota Luar Biasa yang disebutkan hadir hanya sekitar 25 dari 221 orang yang tercatat sebagai anggota Kadin Indonesia. Arsjad menyebut pimpinan sidang Munaslub juga tidak terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia.

“Undangan untuk menghadiri Munaslub yang beredar tertanggal 2 hari (12 September 2024) sebelum tanggal penyelenggaraan Munaslub (14 September 2024),” kata dia.

Oleh karena itu, Arsjad mengatakan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, ia meminta pemerintah untuk menggunakan kewenangannya.

“Kewenangannya selaku pengawas Kadin Indonesia guna melakukan pembinaan, pemberian petunjuk, dan atau bimbingan agar Kadin Indonesia benar-benar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya,” kata Arsjad.

Permohonan ini, kata Arsjad, untuk menegakkan AD/ART Kadin Indonesia. Selain itu, ia juga berharap agar tidak ada dualisme dalam Kadin.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo meresmikan Hotel Swissotel Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat, 13 September 2024. Hotel milik Konsorsium Nusantara, kumpulan investor dalam negeri yang dikepalai Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan menjadi hotel bintang lima pertama yang ada di IKN.

“Saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas pembangunan Swissotel Nusantara yang dikerjakan dalam waktu 9 bulan,” kata Jokowi dalam sambutannya dikutip dari siaran langsung Sekretariat Presiden pada Jumat, 13 September 2024.

Swissotel Nusantara didanai konsorsium yang dipimpin oleh Aguan. Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama pembangunan proyek Hotel Nusantara ini pada 21 September 2023. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

Meski begitu, Aguan bukanlah satu-satunya konglomerat yang mendirikan hotel di IKN. Berikut adalah deretan konglomerat yang punya bisnis hotel di IKN.

Agnus Suryadi dkk

Presiden Jokowi meletakkan batu pertama (groundbreaking) Hotel Vasanta di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Sabtu, 23 September 2023. Hotel Vasanta sendiri merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Sirius Surya Sentosa Tbk (Vasanta Group).

Vasanta Group adalah perusahaan induk real estate yang didirikan oleh empat pengusaha pada 2015, yaitu Agnus Suryadi sebagai Chairman, Nicholas Hum sebagai Chief Executive Officer (CEO), Erick Wihardja sebagai President Director, dan Denny selaku Direktur. Selain itu, nama Jon S. Purba masuk menjadi Direktur Eksekutif di perusahaan yang mengembangkan lahan dengan luas total mencapai 120 hektare itu.

Alexander Tedja

Bos PT Pakuwon Jati Tbk, Alexander Tedja turut berinvestasi dalam pembangunan Four Points Hotel by Sheraton di atas lahan seluas 7,2 hektare di IKN. Hotel itu merupakan bagian dari proyek Superblok Pakuwon Nusantara yang dikembangkan melalui anak perusahaannya, PT Pakuwon Nusantara Abadi.

Selain Four Points Hotel by Sheraton, Pakuwon Jati bersama Marriott International akan membangun dua hotel mewah lainnya, yaitu Westin dan Tribute Portfolio. President for Marriott International for Asia Pacific excluding China (APEC) Rajeev Menon menuturkan bahwa Marriott dan Pakuwon akan menjadi salah satu pengembang hotel pertama di IKN.

Christopher Sumasto Tjia

PT Wulandari Bangun Laksana Tbk menjadi perusahaan daerah asal Kalimantan Timur pertama yang menanamkan modal di IKN melalui proyek Nusantara Superblock. Perusahaan yang merupakan bagian dari Pintu Air Mas Group (PAM Group) itu akan mendirikan kompleks serupa Balikpapan Superblock yang terdiri dari pusat perbelanjaan hingga hunian, seperti hotel dan apartemen di lahan seluas 7,5 hektare.

Pembangunan Nusantara Superblock direncanakan rampung pada 2025 melalui dua tahap. Pada tahap pertama, dilakukan pembangunan pusat perbelanjaan Pentacity, satu hotel bintang lima Grand Jatra Hotel Nusantara 215 kamar, dan satu hotel bintang empat Pentacity Hotel Nusantara 200 kamar di atas lahan seluas 3,8 hektare.

Sementara tahap kedua akan dilakukan pembangunan enam menara apartemen dan dua menara perkantoran yang berdiri di atas lahan seluas 3,7 hektare. Proyek Nusantara Superblock itu diklaim memiliki konsep berkesinambungan dengan menerapkan green building.

PAM Group sendiri dimiliki Christopher Sumasto Tjia, putra konglomerat Adi Sumasto Tjia yang mendirikan Hotel Jatra di Balikpapan, Pekanbaru, dan Bali. Christopher kini menjadi Direktur Utama PT Wulandari Bangun Laksana Tbk, sekaligus PT Bima Sakti Pertiwi Tbk, emiten real estate dan properti pengelola Mal Pekanbaru.

Haryadi

PT Karya BSH Mandiri akan menggarap pusat komunitas di IKN yang disebut sebagai BSH Community Hub. Pembangunan kawasan atraksi sosial seluas 1,7 hektare yang terdiri dari Hotel BSH Qubika bintang tiga dan gedung pertemuan, Restoran Kampung Kecil, apartemen, serta food court itu menelan biaya hingga Rp 370 miliar.

Adapun Komisaris Utama PT Karya BSH Mandiri adalah Haryadi. Sementara itu, target waktu penyelesaian hotel dan restoran di IKN sebagai bagian dari BSH Community Hub adalah sebelum upacara bendera 17 Agustus 2024.

Wiraseno dkk

Direktur Utama PT ARCS House Wisata Indonesia atau dikenal sebagai Jambuluwuk, Wiraseno turut menandatangani kesepakatan pembangunan hotel dan resort di IKN. Pembangunan hunian itu merupakan hasil kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) selaku Badan Usaha Otorita (BUD) yang berperan sebagai master developer bagi investor yang berminat menanamkan modal di IKN.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MELYNDA DWI PUSPITA | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengatakan timnya akan menginvestigasi proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang terselenggara kemarin di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta. Musyawarah itu menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029.

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia sedang investigasi pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” ucap Arsjad Rasjid dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Ahad, 15 September 2024.

Arsjad menjelaskan, penyelenggaraan Munaslub itu melanggar AD/ART karena dilakukan secara amat mendadak tanpa proses-proses yang melihatkan Kadin-Kadin daerah sebelumnya. Dia juga mengaku tak dilibatkan dalam proses pengajuan musyawarah itu.

Tak hanya itu, dia mengatakan penyelenggaan Munaslub harus disetujui oleh 50 persen plus satu dari Kadin daerah. Anindya mengklaim telah mengantongi suara 28 dari 35 Kadin daerah. Tapi menurut Arsjad, suara-suara itu tak absah karena tak diwakili secara langsung oleh ketua masing-masing daerah.

Dari hasil penyelidikan ini, Arsjad meyakini akan mengungkap bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Bukti-bukti itu dalam bentuk surat dan dokumen tentang persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok-kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Dalam aturan ini, kata Eka, Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026. Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” kata Eka dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 September kemarin.