JAKARTA, iNews.id - Stasiun televisi TvOne dengan penuh rasa duka mengabarkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya kru terbaik mereka. Kendaraan yang ditumpangi kru tvOne berpelat nomor B 1048 DKG mengalami kecelakaan di Jalan Tol Jakarta-Pemalang KM 315, Kamis (31/10/2024). 

"Kecelakaan ini terjadi ketika kru produksi Program Investigasi Fakta sedang dalam perjalanan untuk meliput ke Gresik," tulis rilis tvOne dikutip Kamis (31/10/2024). 

Korban meninggal dalam kecelakaan mobil tvOne ini atas nama Sunardi (pengemudi/driver), Marwan (jurnalis tvOne), Alwan Syahmidi (jurnalis tvOne). Kemudian korban luka atas nama Felicia Amelinda Deqi Priatna (jurnalis tvOne) dan Geigy Yudhistira (jurnalis tvOne).

"Segenap keluarga besar tvOne menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga dan kerabat korban," tulisnya lagi.

"Kami segera mengambil langkah cepat saat mendapat kabar ini dan sudah ada tim tvOne yang ditugaskan untuk kejadian ini. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada mereka yang terkena dampak dari kejadian ini. Saat ini Chief Editor tvOne Lalu Mara Satriawangsa juga akan berangkat langsung ke Pemalang untuk turut membantu proses pemulangan jenazah dan korban selamat," tulis tvOne.

Felicia jurnalis tvOne korban selamat kecelakaan mengatakan, sebelumnya rombongan sempat mampir untuk salat subuh di rest area Tol Pemalang kemudian melanjutkan perjalanan.

"Ketika di perjalanan kaca depan mobil agak kotor dan harus dibersihkan manual, kami akhirnya berhenti di bahu jalan. Saat itu itu tiba-tiba kami ditabrak dari belakang,” katanya.

Kecelakaan ini masih dalam penyelidikan polisi setempat. Semua pihak diharapkan tetap tenang dan menunggu informasi resmi lebih lanjut.

"Kami mengajak masyarakat untuk mendoakan semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Dan para korban selamat, juga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini," tulis tvOne.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Badan baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program kerja para menteri. Badan ini dibentuk untuk memaksimalkan kinerja kabinet Merah Putih.

Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Bisa Investigasi Program Menteri

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

Saksikan Live DetikPagi:

(kil/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk sebuah badan baru yang bertugas untuk memonitor dan mengawasi program-program para menteri. Badan baru itu tepatnya adalah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Orang nomor satu di Indonesia itu memaparkan fungsi badan baru tersebut di depan para menterinya dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana kemarin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saya ada tambahan lagi Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program semua proyek yang kita akan lancarkan," papar Prabowo dalam sambutan sidang kabinet, Rabu (23/10/2024) kemarin.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo sempat menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo.

Adapun, Selasa 22 Oktober 2024 yang lalu, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus baru saja dilantik Prabowo. Posisi itu diisi oleh Aris Marsudiyanto.

Usai pelantikan di Istana Negara, Aris sempat menjelaskan tugas dan fungsi badan yang dipimpinnya. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertugas untuk memberikan masukan soal langsung ke Prabowo soal pengawasan jalannya program pembangunan yang menggunakan dana APBN agar bisa dirasakan masyarakat.

"Badan ini mempunyai fungsi untuk mengoptimalkan atau memberikan masukan kepada Presiden dan mengawasi jalannya program pembangunan dan dana APBN sampai ke masyarakat," ungkap Aris.

Aris bilang posisinya setingkat dengan menteri dengan koordinasi langsung ke presiden. Di sisi lain, pihaknya juga diberi wewenang untuk melakukan investigasi khusus soal program pemerintah bila diperlukan.

"Jadi ini badan baru setingkat Menteri. Selanjutnya juga diberi kewenangan untuk melakukan investigasi khusus bila diperlukan," beber Aris.

(kil/kil)

Jakarta -

Pesawat perintis milik PT SAM Air dengan nomor registrasi PK-SMH (DHC6) mengalami kecelakaan di Bandara Panua, Pohuwato, Gorontalo. Kecelakaan terjadi saat pesawat tersebut melayani rute penerbangan dari Bandara Djalaluddin, Gorontalo, menuju Bandara Panua, Pohuwato.

Di pesawat tersebut ada 4 orang, pilot pesawat bernama M. Saefurubi A yang didampingi First Officer M. Arthur V. G, seorang teknisi bernama Budijanto, dan ada satu penumpang bernama Sri Meyke Male. Keempatnya meninggal dunia dalam kecelakaan ini dan selanjutnya para korban telah dievakuasi ke Puskesmas Motolohu Pohuwato.

Ditjen Perhubungan Udara mengungkapkan kronologi kecelakaan pesawat tersebut. Pesawat PK-SMH lepas landas dari Bandara Gorontalo pada pukul 07:03 WITA (23:03 UTC) dengan perkiraan waktu tiba (ETA) pada pukul 07:33 WITA (23:33 UTC) dalam kondisi cuaca berawan.

Pesawat lost contact pada pukul 07:22 WITA (23:22 UTC) dan beberapa jam kemudian pesawat ditemukan hancur total (total loss) akibat kecelakaan di rawa-rawa sebelum runway 27 Bandara Pohuwato.

"Kami sangat berduka atas kecelakaan yang menimpa pesawat perintis PT. SAM Air di Pohuwato. Doa dan simpati kami sampaikan kepada keluarga korban yang ditinggalkan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Lukman menambahkan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta stakeholder terkait untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap insiden ini.

"Saya berharap proses investigasi berjalan lancar, dan langkah-langkah pencegahan ke depan dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan penerbangan di masa mendatang," kata Lukman.

Simak: Kronologi Pesawat SAM Air Hilang Kontak-Ditemukan Jatuh di Hutan Papua

[Gambas:Video 20detik]

(hal/fdl)

Jakarta -

Federal Aviation Administration (FAA) mengungkapkan hasil investigasi pada pabrik pesawat Boeing. Salah satu hasilnya mengejutkan di mana diketahui pegawai pabrik pesawat tersebut ditekan untuk kerja cepat merakit pesawat daripada kualitas.

FAA mengatakan para pegawai Boeing juga tidak menerima pelatihan yang cukup. Laporan itu dipublikasikan oleh Subkomite Senat untuk Investigasi.

"Temuan tersebut mengungkap luasnya masalah produksi yang meresahkan, termasuk perjuangan Boeing untuk melatih dan memperlengkapi personel manufaktur secara memadai, mendokumentasikan dan mengendalikan komponen yang tidak sesuai secara menyeluruh, dan melakukan inspeksi kualitas yang memadai," kata laporan tersebut, yang dirilis kepada anggota subkomite sebagai memo, dikutip dari CNN, Jumat (27/9/2024).

Laporan tersebut juga mendokumentasikan contoh-contoh kelalaian keselamatan. Salah satu contoh yang paling mengerikan, menurut audit tersebut, adalah seorang mekanik Boeing yang menggunakan alat ukur rakitan untuk memeriksa celah antar komponen.

"Alat ini dibuat oleh mekanik, tidak sah, tidak dikalibrasi, tidak diberi tanda, tidak diinventarisasi atau disimpan. Mekanik tersebut telah mengakui telah menggunakan alat ini setidaknya selama tiga tahun. Ketika ditanya bagaimana mekanik pintu lainnya melakukan pengukuran ini, ia menyatakan mereka semua melakukan hal yang sama," ungkap laporan tersebut.

Laporan tersebut juga menyoroti tidak adanya kontrol proses untuk barang bekas. Hal itu menjadi sebuah masalah yang diangkat oleh seorang whistleblower dalam sebuah laporan CNN awal tahun ini.

Hasil audit khusus FAA selama enam minggu yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Kemungkinan hasil investigasi itu menambah tekanan pada perusahaan yang telah menghadapi serangkaian masalah tentang keselamatan pesawat dan pemogokan yang sedang berlangsung oleh 33.000 pekerja serikat.

Boeing memang tengah mengalami masalah belakangan ini. Terbaru, panel jendela pesawat Boeing 737 Max lepas. Pesawat itu dioperasikan oleh Alaska Airlines.

Meskipun tidak ada yang tewas atau terluka parah, insiden tersebut telah memicu banyak investigasi federal. Salah satu hasil investigasi pesawat tidak dilengkapi empat baut yang diperlukan untuk menahan jendela yang lepas itu agar tetap pada tempatnya.

Menanggapi kecelakaan itu, Boeing mengatakan pihaknya sedang berupaya melakukan perbaikan pada produksinya untuk memprioritaskan keselamatan dan kualitas.

"Kami telah mengambil langkah-langkah penting untuk menumbuhkan budaya keselamatan yang memberdayakan dan mendorong semua karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka, tetapi itu akan membutuhkan fokus yang berkelanjutan," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

(ada/rrd)

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyampaikan hasil investigasinya terhadap Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Musyawarah itu menetapkan Anindya Novyan Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029 menggantikan Arsjad Rasjid.

Kuasa hukum Kadin Indonesia, Hamdan Zoelva, mengatakan dari investigasi yang dilakukan timnya, dia menemukan Munaslub itu tak sah karena tak memenuhi syarat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi Kadin Indonesia untuk menggelar Munaslub tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang telah disahkan oleh Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan.

Pasal 18 AD/ART itu menyatakan Munaslub diselenggarakan di luar jadwal berkala untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Pertanggungjawaban itu mencakup pelanggaran prinsip atas AD/ART, penyelewengan keuangan, dan tidak berfungsinya Dewan Pengurus.

Sedangkan menurut Hamdan Zoelva, kondisi Kadin di bawah Arsjad Rasjid berjalan dengan normal. Tak ada masalah di Dewan Pengurus sehingga mereka terpaksa melaksanakan Munaslub. “Tidak ada satupun alasan yang terpenuhi,” ucap dia dalam jumpa pers di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jika ada pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin harus mendapatkan surat peringatan tertulis dalam waktu 30 hari. Surat peringatan itu dapat dikirimkan kembali kepada mereka selama 30 hari kedua jika tidak mendapatkan respons dari Dewan Pengurus.

Selain itu, ia mengatakan inisiatif Munaslub harus berasal dari anggota yang memiliki hak suara, yakni Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa atau ALB. Menurut dia, harus ada permintaan dari 50 persem plus satu dari Kadin Provinsi dan ALB.

Ia mengatakan mengantongi dokumen yang berasal dari 21 Kadin Provinsi. Dokumen itu merupakan pernyataan resmi penolakan terhadap hasil Munaslub yang diwakili oleh ketua umum masing-masing. Sedangkan total Kadin Provinsi berjumlah 35. Karena itu, dia menyatakan Munaslub absah karena tak merepresentasikan daerah.

Daerah-daerah yang menyatakan penolakan yakni Bengkulu, DI Yogyakarta,, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

“Kadin yang sah secara hukum sampai sekarang adalah kepengurusan di bawah Arsjad Rasjid. Selaku pengurus yang sah akan ambil upaya yang benar menurut hukum untuk pertahankan kepengurusan yang sah,” kata Hamdan Zoelva.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid meminta bantuan pemerintah untuk menginvestigasi proses penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub yang menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum.

“Makanya kami memohon kepada pemerintah untuk turun tangan untuk ikut serta dalam menyelesaikan,” ujar Arsjad saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta, Minggu, 15 September 2024.

Alasan meminta bantuan pemerintah, Arsjad menyebut Kadin merupakan mitra strategis pemerintah. Dalam Undang-Undang Kadin, induk organisasi dunia usaha itu memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Menurut dia, hal itu tertulis secara tersurat di dalam undang-undang.

Ihwal status Kadin yang dia pimpin, ia mengatakan posisinya biasa-biasa saja. Justru dengan adanya Munaslub yang melahirkan ketua umum baru, dia menyebut akan melaporkannya kepada pemerintah. “Saya katakan kita harus berdiri dalam kontrks dari sisi undang-undang governance dari Kadin Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan timnya akan menginvestigasi proses penyelenggaraan Munaslub Kadin Indonesia yang terselenggara kemarin di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta. Musyawarah itu menetapkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024–2029.

“Dewan Pengurus Kadin Indonesia sedang investigasi pemeriksaan dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga),” ucapnya.

Ia menjelaskan penyelenggaraan Munaslub itu melanggar AD/ART karena dilakukan secara amat mendadak tanpa proses-proses yang melihatkan Kadin-Kadin daerah sebelumnya. Dia juga mengaku tak dilibatkan dalam proses pengajuan musyawarah itu.

Tak hanya itu, dia mengatakan penyelenggaraan Munaslub harus disetujui oleh 50 persen plus satu dari Kadin daerah. Anindya mengklaim telah mengantongi suara 28 dari 35 Kadin daerah. Tapi menurut Arsjad, suara-suara itu tak absah karena tak diwakili secara langsung oleh ketua masing-masing daerah.

Dari hasil penyelidikan ini, Arsjad Rasjid meyakini akan mengungkap bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Bukti-bukti itu dalam bentuk surat dan dokumen tentang persiapan Munaslub yang menunjukkan keterlibatan individu atau kelompok-kelompok dalam lingkup Kadin Indonesia.

Jakarta -

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Memanggil PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) terkait dugaan peretasan. Bappebti meminta masyarakat terutama pelanggan Indodax untuk tidak panik.

Kepala Bappebti, Kasan mengungkapkan, pihaknya mendapatkan laporan, salah satu Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK), yaitu PT Indodax Nasional Indonesia (Indodax) diduga mengalami peretasan pada sistem transaksi Aset Kripto.

Kasan mengatakan pihaknya telah memanggil pihak Indodax atas dugaan platform tersebut diretas. Hasil pertemuan itu, Indodax disebut tengah melakukan proses investigasi.

"Bappebti berkoordinasi dengan Indodax. Kami juga telah memanggil pihak Indodax untuk meminta klarifikasi terkait kasus tersebut. Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan tersebut," jelas Kasan, dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Kasan juga menjelaskan, Indodax kini tengah melakukan penutupan sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua sistem beroperasi dengan baik.

"Untuk itu, Bappebti mengimbau masyarakat, khususnya pelanggan Indodax, agar tetap tenang dan tidak panik," imbuhnya.

CEO Indodax, Oscar Darmawan membenarkan bahwa pihaknya diduga mengalami peretasan. Dia menerangkan sistem transaksi Indodax memang betul diduga mengalami peretasan.

"Untuk itu, kami melakukan investigasi dan pemeliharaan menyeluruh terhadap sistem yang ada. Selama proses ini, platform web dan aplikasi Indodax tidak dapat diakses. Namun, tidak perlu khawatir, karena kami pastikan bahwa saldo pelanggan akan aman, baik secara kripto maupun rupiah," pungkas Oscar.

Simak Video: Duh! Akun YouTube DPR RI Diretas, Menayangkan Live Streaming Judi Slot

[Gambas:Video 20detik]

(ada/rrd)

Seoul: Kejaksaan Korea Selatan (Korsel) telah menjadikan mantan Presiden Moon Jae-in sebagai tersangka kasus penyuapan yang melibatkan mantan menantunya dan maskapai penerbangan, berdasarkan keterangan kuasa hukum Korsel hari Minggu, 1 September 2024.

Melansir Asia News Network, mantan menantu Moon Jae-in, Seo, mendapatkan perlakuan khusus di maskapai tempat dia bekerja, sebagai imbalan karena mengatur posisi penting di pemerintah untuk politisi yang membangun maskapai tersebut.

Investigasi Moon berawal dari komplain oposisi Partai Kekuatan Rakyat (PPP) antara September 2020 dan April 2021, terkait posisi Seo sebagai Direktur Eksekutif di Maskapai Thai Eastar Jet. Investigasi berfokus kepada potensi hubungan antara penempatan posisi Seo dan mantan legislatif Lee Sang-jik sebagai Kepala Badan UKM dan Dinas Startup atau KOSME.
Kantor Kejaksaan Divisi Kejahatan 3 Distrik Jeonju mengatakan bahwa penempatan Lee pada posisi tersebut, mungkin telah ditetapkan melalui pertemuan informal di Sekretariat Presiden pada akhir tahun 2017.

Lee ditunjuk sebagai presiden KOSME pada bulan Maret 2018, berbulan-bulan sebelum Seo bergabung dengan Unit maskapai Eastar Thai. Kurangnya pengalaman Seo dan kesulitan finansial maskapai tersebut, memicu kecurigaan atas keterlibatan Presiden Moon, terkait posisi mereka.

Kejaksaan mengatakan Mantan Presiden Moon dan Istrinya dulunya mendukung keluarga putrinya serta suaminya. Dukungan tersebut hilang setalah putrinya bercerai dengan Seo. Jika dukungan mereka hilang setelah penunjukan Seo sebagai Direktur Eksekutif, maka dukungan tersebut bisa dilihat sebagai bentuk penyuapan.

Kejaksaan memperkirakan Seo mendapat total 223 juta won atau Rp2,58 miliar per bulan serta dana relokasi antara Juli 2018 dan April 2020, yang mereka lihat sebagai bentuk penyuapan.

PPP mengirim komplain korupsi untuk Moon pada tahun 2020, sedangkan Jaksa Cho Hyun-ock menuduh Moon atas tuduhan penyelewengan kekuasaan terkait kasus tersebut.

Dikarenakan asal komplain tersebut, para kritik menilai bahwa ada motif politik terselubung dalam investigasi kasus ini, menyebut kasus tersebut dimulai oleh "kejaksaan politik".

Sementara itu, melansir Asia News Network, 37 legislator dari Partai Moon, Partai Demokratik (Minjoo) mengecam investigasi yang mengecap Moon sebagai tersangka.

Baca Juga:
Ibu Negara Korsel Bebas dari Kasus Gratifikasi Tas Mewah

(SUR)

Bali: Indonesia kembali menegaskan perannya di bidang audit dan tata kelola dengan menjadi tuan rumah Konferensi Auditor Internal Asia Pasifik (ACIIA). Acara yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia ini menjadi momen untuk meningkatkan kualitas auditor dalam negeri.

baca juga: ADB Revisi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Naik Jadi 5%

President IIA Indonesia Angela Simatupang menyatakan konferensi ini merupakan momen penting untuk membahas isu-isu strategis yang dihadapi oleh auditor internal di kawasan Asia Pasifik.

"Konferensi ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi meningkatkan kualitas audit internal serta tata kelola yang berdampak besar bagi keberlanjutan organisasi di Asia Pasifik," ujar dia, Kamis, 29 Agustus 2024.

Dengan tema "Purposeful Impact", konferensi ini akan membahas topik-topik strategis yang relevan dengan profesi auditor internal, seperti keuangan berkelanjutan di Indonesia, standar audit internal global terbaru yang akan efektif mulai Januari 2025.
Kemudian perlindungan data pribadi, hingga penerapan artificial intelligence dalam proses audit. Topik lain yang tidak kalah penting adalah sustainability reporting dan ESG, transformasi audit internal, serta peran auditor dalam optimisasi layanan publik.

"Sebagai tuan rumah konferensi ini, Indonesia memiliki kesempatan luar biasa untuk menunjukkan kemajuan yang telah dicapai dalam bidang audit internal dan tata kelola. Kami berharap, melalui diskusi mendalam dan sesi kolaboratif, para peserta dapat memperoleh wawasan berharga yang dapat diterapkan dalam praktik mereka sehari-hari. Ini adalah langkah penting untuk memastikan standar audit internal di Asia Pasifik terus berkembang dan mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks,” jelas Angela.

Kolaborasi di Asia Pasifik

Sementara itu, Chair Organizing Committee dan Governor IIA Indonesia, Dyan Garneta Paramita Sari yang juga menjabat sebagai Direktur IMHLP Kementerian Perindustrian, menyampaikan konferensi ini diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat hubungan dan kolaborasi antar-profesional di kawasan Asia Pasifik.

"Kami berkomitmen untuk menjadikan ACIIA 2024 sebagai forum yang tidak hanya berbobot secara keilmuan, tetapi juga mampu menginspirasi para peserta untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan masa depan di bidang audit dan tata kelola," ungkap dia.

Dengan kehadiran para pemimpin dari berbagai sektor, ACIIA 2024 diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mengangkat standar profesi auditor internal di kawasan Asia Pasifik, sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam mendukung pengembangan keahlian di bidang ini. Konferensi ini akan menghadirkan lebih dari 28 pembicara dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Australia, Amerika Serikat, Malaysia, dan Singapura.

(SAW)

Paris: Pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov telah resmi dibebaskan dan resmi ditempatkan dibawah penyelidikan resmi investigasi pihak berwajib Prancis terkait kejahatan terorganisir yang berkaitan dengan aplikasi sosial media yang dia kembangkan, pada hari Rabu, 28 Agustus 2024.

Durov diselidiki atas investigasi terkait organisasi kejahatan, membiarkan distribusi materi kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, perdagangan narkoba, pencucian uang, penipuan, dan layanan kriptografi untuk pelanggar hukum dalam aplikasinya, serta menolak untuk bekerja sama dengan pihak berwajib, dia saat ini menghadapi ancaman 10 tahun penjara.

Jaksa Paris, Laure Beccuau menyatakan dalam keterangannya bahwa hakim menemukan landasan untuk secara resmi menginvestigasi Durov atas semua tuduhan yang menjadi alasan penahanannya.
Melansir Al-Jazeera, "hampir ketiadaan respons," dari Telegram atas permintaan pihak berwajib untuk bekerja sama dalam investigasi mereka membuat kantor kejaksaan unit kejahatan siber Paris untuk membuka investigasi pada Februari 2024, berdasarkan keterangan Beccuau.

Berdasarkan keterangan tersebut, pihak berwajib di Belgium dan negara-negara Eropa lainnya "memiliki observasi yang sama," dengan pihak berwajib di Prancis terhadap CEO Telegram.

Sedangkan kuasa hukum Durov, David-Oliver Kaminski, memberitahu AFP bahwa "tidak masuk akal" untuk menyatakan bahwa pendiri Telegram melakukan tindakan kejahatan apapun terkait aplikasinya.

"Telegram mematuhi dengan hormat segala aturan Eropa terkait teknologi digital," ujar Kaminski.

Pembelaan yang sama digunakan oleh perusahaan Telegram Messenger yang di posting di X pada hari Senin, 26 Agustus, bahwa mereka "menaati hukum UE, termasuk hukum pelayanan digital - moderasinya dalam standar industri dan terus berkembang,".

Durov yang ditahan dari hari Sabtu, 24 Agustus lalu, telah dibebaskan dari tahanan polisi dan harus membayar uang jaminan sebesar 5 Juta Euro atau Rp85,8 miliar.

Durov yang memiliki kewarganegaraan negara UEA, Prancis, Rusia, serta negara kepulauan Karibia St Kitts dan Nevis, tidak diizinkan meninggalkan Prancis selama penyelidikan berlangsung dan diwajibkan melapor ke kepolisian dua kali seminggu.

Melansir Al-Jazeera, ditempatkan dibawah investigasi resmi di Prancis bukan berarti menjadi terdakwa, bersalah, atau akan mengarah pada pengadilan, melainkan menunjukkan bahwa hakim menganggap ada cukup landasan melanjutkan penyelidikan. Investigasi dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum kasus tersebut dibawa ke pengadilan atau dihentikan.

Baca Juga:
UEA: Kami Memantau dengan Cermat Kasus Pavel Durov

(WAN)

Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan alasan mengapa hasil investigasi internal terkait dugaan gratifikasi initial public offering (IPO) yang melibatkan lima oknum Divisi Penilaian Perusahaan dan emiten terkait, tidak diungkap ke publik.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyatakan bahwa seluruh perusahaan yang tercatat di BEI telah melewati prosedur evaluasi yang ketat dan memenuhi persyaratan pencatatan bursa. Tak hanya itu, BEI juga terus memantau kinerja perusahaan-perusahaan tercatat serta melakukan pembinaan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh calon perusahaan yang akan tercatat di Bursa.

“Oleh karena itu, tidak relevan apabila Bursa mendisclose perusahaan tercatat tersebut,” kata Nyoman kepada wartawan, Rabu (28/8).

Nyoman menambahkan bahwa BEI telah memiliki pedoman terkait proses investigasi internal. Akan tetapi, ia menegaskan hasil dari investigasi tersebut tidak dipublikasikan. BEI juga memastikan akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar nilai-nilai BEI.

Selain itu, ia mengatakan tindakan disipliner terhadap pelanggaran etika oleh oknum karyawan merupakan bagian dari upaya BEI untuk menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. BEI juga menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016. Dengan demikian, Nyomen mengatakan informasi ini disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

“Namun, untuk informasi detail terkait kejadian ini bukan merupakan informasi publik,” tambahnya.

Sebelumnya Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI) Budi Frensidy mengatakan dirinya sejak lama telah mempertanyakan kualitas IPO di BEI. Hal itu terjadi sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan regulator mengejar kuantitas emiten baru sebagai Key Performance Indicator (KPI) mereka.

“Saya pikir dari dulu kualitas emiten baru dipertanyakan. Mungkin juga gara-gara ini,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Menurut surat yang diterima oleh ruang wartawan BEI, praktik gratifikasi ini melibatkan beberapa emiten yang saat ini sahamnya telah tercatat di bursa. Selain itu, imbalan uang yang diterima oleh para oknum diduga berkisar antara ratusan juta hingga satu miliar rupiah untuk setiap emiten.

Lebih jauh, sumber yang mengetahui hal ini mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan ditemukan para oknum tersebut membentuk perusahaan jasa penasihat secara terorganisir. Dari perusahaan ini, terakumulasi dana sekitar Rp 20 miliar. Kasus ini mengungkapkan adanya dugaan praktik korupsi yang serius di BEI, dan saat ini sedang dalam penyelidikan lebih lanjut.

Mengambil Jalur Pintas

Merespons hal tersebut, Budi mengatakan banyak pihak yang memanfaatkan situasi di mana calon emiten harus segera menyerahkan dokumen tepat waktu. Jika terlambat, laporan audit mereka menjadi tidak berlaku dan mereka harus melakukan audit baru, yang tentunya akan memakan biaya lebih mahal. Dengan demikian, Budi menyebut waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proses IPO serta biaya audit tambahan membuat banyak calon emiten memilih jalur pintas.

“Jamak dilakukan, kemungkinan keluar biaya audit tambahan membuat banyak emiten memilih jalan pintas,” ucapnya.

Tak hanya itu, Budi mengatakan pihak yang dirugikan bisa saja menuntut balik BEI atau oknum yang terlibat jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Akan tetapi, ia menilai diungkapnya emiten yang terlibat kasus tersebut dikhawatirkan akan berefek lebih besar ke pasar.

“Harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik oleh BEI,” jelasnya.