TEMPO.CO, Jakarta - Rombongan Juru Sita dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 mendatangi rumah Andri Tedjadharma pada Selasa pagi, 27 Agustus 2024 lalu. Rumah permanen di atas tanah sekitar 2 ribu meter persegi tersebut disita Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Nama Andri sebagai pemegang saham Bank Centris Internasional, kerap disebut Satgas sebagai obligor BLBI atau orang yang bertanggung jawab atas kewajiban utang kepada negara. Hal yang dibantah tegas oleh pria berusia 67 tahun itu. “Saya bukan pengemplang BLBI,” ucapnya berulang kali saat ditemui di kantornya, Jumat, 13 September 2024.

Rumah pribadi adalah aset terkini yang disita dan bahkan telah dilelang, begitupun kantornya saat ini. Ia mengklaim tidak pernah menjaminkan aset pribadinya dalam kasus BLBI.

Sebelumnya, sederet asetnya telah disita dan ia tidak rela tempat tinggalnya saat ini juga diambil. “Sudah disita 5 aset saya, cuma yang satu ini kediaman saya pasti saya lawan,” ujarnya.

Karena perlawanan Andri dan keluarga, pihak KPKNL akhirnya menanggapi permohonan audiensi yang bakal dilakukan pada 17 September mendatang. Sebelumnya rumah Andri di Bali telah lebih dulu disita dan dilelang beserta kantornya saat ini. Ia khawatir aset lain seperti saham, duit, mobil bakal jadi target selanjutnya.

Andri mengaku berang karena lebih dari 20 tahun namanya disebut sebagai penanggung utang. Menurut dia tuduhan tersebut tidak terbukti, karena pada 9 Januari 1998, Bank Indonesia membuat perjanjian jual beli promes dengan jaminan dengan akte No. 46, dan bukan perjanjian utang. Apalagi menurut data yang dipegang Andri, Bank Indonesia tidak membayarkan dengan cara memindahbukukan ke rekening Bank Centris Internasional No. 523.551.0016, seperti yang tertulis pada Akta tersebut. Tetapi perjanjian jual beli barang yang disebut Promes.

Karena itu, Andri dan kuasa hukumnya juga menggugat Kementerian Keuangan dan BI. Namun menurut dia, sidang lanjutan gugatan pada Juli 2024 lalu belum membuahkan hasil sampai saat ini. Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban tidak merespons upaya konfirmasi dan pertanyaan terkait bantahan Andri. Adapun tugas penagihan satgas akan berakhir pada akhir tahun ini.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, penyelesaian hak tagih negara atas dana BLBI masih akan terus berjalan. Anak buah Sri Mulyani itu mengatakan tahun depan ada hak tagih negara yang masih perlu dikejar sebesar Rp 2 triliun.

BLBI merupakan dana yang dikucurkan Bank Indonesia kepada sejumlah bank umum pada saat krisis moneter tahun 1997-1998. Sri Mulyani mengatakan saat itu negara harus melakukan penalangan atau bail out terhadap kondisi yang terjadi.

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan, disebut penyelesaian dilakukan lewat pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Badan tersebut menyuntikkan dana atau menanggung kewajiban dari bank-bank yang terlilit krisis. Akhirnya banyak dari utang yang ditanggung oleh BPPN tidak bisa direalisasikan sepenuhnya, meninggalkan beban utang besar kepada negara hingga pemerintah membentuk satgas untuk memastikan pengembalian hak tagih pada 2021.

PT Asia Pacific Fibers Tbk membantah pernyataan bahwa mereka adalah anak perusahaan Texmaco Group milik Marimutu Sinivasan, obligor BLBI

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asia Pacific Fibers Tbk (APF) membantah adanya relasi dengan Texmaco Group sebagai anak perusahaannya, seperti dikatakan Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dalam keterangan tertulis awal pekan ini. Produsen serat dan benang tekstil filamen polyester itu mengklaim pernyataan ketua Satgas BLBI tidak benar adanya.

“Pernyataan bahwa APF sebagai anak perusahaan Texmaco Group adalah tidak benar. APF saat ini beroperasi secara independen baik secara legal, operasional maupun finansial serta tidak memiliki perusahaan induk usaha,” kata APF melalui siaran pers pada Kamis, 12 September 2024.

Sebelumnya, Obligor BLBI Marimutu Sinivasan ditangkap petugas imigrasi di di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong ketika diduga hendak melarikan diri ke Malaysia pada Ahad, 8 September 2024. Pemilik Texmaco Group itu merupakan salah seorang buronan Kementerian Keuangan karena memiliki tunggakan utang triliunan kepada negara. Ia juga masuk dalam Daftar Pencegahan Keluar Wilayah Indonesia.

Saat krisis keuangan 1997-1998, Texmaco Group menjadi salah satu kelompok bisnis yang menerima dana talangan BLBI. Pertengahan tahun lalu, Texmaco tercatat berutang kepada negara Rp 31,72 triliun dan US$3,91 miliar. Angka ini tertera dalam sepucuk surat Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Jakarta III Kementerian Keuangan yang ditujukan kepada Marimutu pada 15 Juni 2023.

Satgas BLBI Rionald Silaban mengatakan bahwa selama periode penanganan oleh Satgas sejak Juni 2021 hingga sekarang, Marimutu “tidak menunjukkan itikad baik” untuk melakukan pembayaran atas utangnya. Dalam keterangan pada Senin, 9 September 2024, ia mengaitkan Texmaco Group dengan APF.

“Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco,” kata Rionald, dengan menambahkan bahwa Satgas menyita aset Marimutu sebesar lebih dari Rp6,044 triliun sebagai upaya pengembalian hak tagih negara.

Menanggapi hal tersebut, APF menjelaskan bahwa mereka awalnya memang didirikan oleh Texmaco Group pada 1984 dengan nama PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Namun pada 2005, Polysindo dinyatakan pailit. Mereka lalu mengajukan kepada semua kreditur rencana perdamaian, yang mencakup konversi utang menjadi saham serta penyertaan modal kerja baru kepada Polysindo. Proses konversi ini kemudian mengubah komposisi pemegang saham dan mendelusi kepemilikan Texmaco Group.

Polysindo menyatakan telah beroperasi secara independen dan tidak memiliki afiliasi kepemilikan dengan Texmaco Group, atas dasar putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan No.43/ PAILIT/ 2004/ PN. NIAGA. JKT. PST Jo. No.01 K/N/2005 tertanggal 16 November 2005.“Tidak ada saham tercatat yang dalam pengendalian Texmaco Group maupun Marimutu Sinivasan. Pada 2009 Polysindo kemudian rebranding menjadi PT Asia Pacific Fibers Tbk,” demikian bunyi pernyataan APF.

Marimutu Sinivasan merupakan salah satu dari 22 obligor/debitur BLBI yang ditangani oleh Satgas BLBI. Menurut Satgas, saat ini Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Texmaco Group, dengan outstanding sebesar USD3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10 persen), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10 persen).

AYU CIPTAberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar dan ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan keputusan mengeluarkan izin ekspor pasir laut saat masa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tinggal satu bulan lagi, semakin mengindikasikan bahwa kebijakan ini penuh dengan misteri dan rawan masalah.

"Dengan waktu yang begitu singkat, muncul pertanyaan mengenai urgensi di balik kebijakan ini dan siapa yang diuntungkan," kata Achmad saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 13 September 2024.

Menurut dia, hal itu membuka spekulasi bahwa kebijakan ekspor pasir laut bisa menjadi sarana untuk memenuhi kepentingan tertentu sebelum masa jabatan berakhir. Tanpa memperhitungkan dampak jangka panjangnya. "Hal ini membuat publik semakin curiga dan menilai bahwa ada unsur ketergesaan serta ketidaktransparan yang menyelimuti keputusan tersebut," tutur dia.

Kebijakan pemerintah mengeluarkan izin ekspor pasir laut. Keran ekspor ini dibuka kembali melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Pembukaan keran ekspor itu diatur dalam dua revisi Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

Dua kebijakan yang direvisi adalah Permendag Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Menurut Achmad, keputusan izin ekspor pasir laut ini bisa dibaca sebagai bagian dari upaya pemerintah tidak lagi peduli pada prinsip good governance. "Tidak dipertimbangkan secara matang dan terkesan kejar tayang dan mengundang kontroversi," katanya.

Dia mengatakan, ekspor pasir laut sudah lama dilarang. Karena dampaknya terhadap lingkungan, terutama kerusakan ekosistem laut dan abrasi. Dia menilai, penerbitan izin ekspor itu, meski di bawah dalih pengelolaan sedimentasi, pemerintah tampaknya sedang mencari jalan keluar untuk mendongkrak pendapatan di tengah keterbatasan waktu yang tersisa.

"Namun ini berpotensi merusak reputasi pemerintah terkait dengan lemahnya komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan penerapan prinsip pemerintahaln yang baik," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI, Rochadi Tawaf mengungkap peternak lokal belum tentu bisa manfaatkan investasi asing di industri sapi perah nasional. Pasalnya, hampir 90 persen peternak merupakan peternak rakyat dengan skala mikro dan kecil.

“Kalau melibatkan peternakan rakyat, investasinya kan jadi semacam off taker bagi mereka. Namun, mengurus peternak skala kecil ini penuh tantangan,” terangnya kepada Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Rochadi bercerita, ia pernah membina pengelolaan sapi pedaging impor dari Australia di lima provinsi. Namun, hanya ada satu wilayah yang berhasil berproduksi. “Sisanya, belum sampai berpoduksi sudah dijual. Sebab, ada banyak tantangan di lapangan. Mulai dari lahan untuk pakan yang sulit dan segala macamnya,” kata dia.

Merespons adanya rencana investasi dari perusahaan Qatar, Baladna untuk produksi 2 juta ton susu sapi di Indonesia, menurutnya hasilnya baru bisa terlihat 3-4 tahun setelah produksi berjalan.

Belum lagi, lanjut dia, ada banyak koperasi hingga asosiasi yang perlu diajak membangun kemitraan sebagai jembatan kepada peternak lokal. “Mungkin saja bisa bentrok antar asosiasi. Jadi prosesnya enggak cepat dan enggak mudah."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda mengonfirmasi rencana investasi Baladna, perusahaan agrikultur dari Qatar untuk pemenuhan kebutuhan susu nasional. Kerja sama ini jika terealisasi akan menggandeng BUMN yang bergerak di bidang pangan.

“Tindak lanjut kerja samanya dengan salah satu BUMN, yang kami dengar dengan PT Berdikari. Diharapkan dapat segera teralisasi investasinya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” terang Agung saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Agung menerangkan pemerintah telah memfasilitasi penyediahan lahan potensial yang dapat dimanfaatkan Baladna. Total ada 11 ribu hektare lokasi yang diklaim telah disediakan. Soal nilai kerja samanya, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Selain dengan Baladna, Direktur Jenderal PKH memaparkan bahwa sejumlah investor lain, baik dari dalam maupun luar negeri, telah menjajaki peluang investasi sapi perah dengan pemerintah. Untuk perusahaan lokal, ada 52 yang telah berkomitmen mengembangkan usaha sapi perah.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto sedang menyiapkan kabinetnya menjelang pelantikan 20 Oktober mendatang. Sejumlah orang dekat Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, kabinet akan terdiri dari orang partai dan profesional.

Partai Gerindra menyatakan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menyodorkan sejumlah nama untuk menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo sedang menyaring nama-nama tersebut dan akan mengumumkan setelah dilantik menjadi presiden pada Oktober nanti.

“Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya," kata Muzani di Gedung DPR pada Selasa, 10 September 2024.

Kabinet zaken yang dimaksud Muzani, ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik. “Agar tidak kehilangan relevansi di jabatan yang diduduki nanti,” ujarnya.

Namun analis komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum, menilai rencana pembentukan kabinet zaken itu sebagai gimik politik semata.

"Jika dicermati lebih dalam, rencana itu akan sulit terwujud dan hanya gimik politik semata agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang baik, serius mengelola negara, dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat," katanya di Jakarta, Jumat, 13 September 2024.

Menurut dia, alasan pertama rencana pembentukan kabinet zaken oleh Prabowo tidak dapat terwujud karena harus mempertimbangkan realita politik nasional.

Seharusnya, kata Khafidlul, yang mengisi posisi di pemerintahan nanti adalah para ahli saja, bukan representasi partai politik. Akan tetapi, realitanya tidak bisa seperti itu.

"Hal itu tidak sesuai dengan realitas politik yang ada. Tidak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet," katanya.

Alasan kedua, Prabowo dinilai akan membagi kursi dan jabatan kepada koalisi pendukungnya saat Pemilu 2024. Terlebih, koalisi Prabowo merupakan koalisi gemuk dibandingkan peserta Pemilu 2024 lainnya.

"Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya adalah agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga di pemerintahan nanti. Untuk apa mereka mendukung dan bergabung kalau tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan?" katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa bisa saja terdapat para ahli yang menjadi kader partai politik, tetapi sebagian bukan elite atau senior partai sehingga dinilai belum waktunya menjadi menteri.

"Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental," katanya.

PAN Dukung Kabinet Zaken

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan Prabowo sejak awal memang menginginkan terbentuknya kabinet zaken. Alasannya, Prabowo ingin pemerintahannya berjalan sesuai visi dan misi, yaitu membangun Indonesia Emas di 2045.

“Tetapi ahli yang dimaksud bisa berasal dari partai politik juga. Makanya diusulkan nama yang memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidangnya masing-masing," kata Viva.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengatakan akan ada empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang akan menjadi menteri pemerintahan Prabowo Subianto. Bocoran itu disampaikan Adik Prabowo itu dalam Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung dua, tiga, empat mungkin," kata Hashim seperti dilihat dalam tayangan YouTube pada Ahad, 8 September 2024.

Di antara Koalisi Indonesia Maju, Partai Gerindra, yang dipimpin oleh Prabowo, memiliki sejumlah kader yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara. Di antaranya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua OKK DPP Prasetyo Hadi, Ketua DPP Gerindra Jawa Tengah Sudaryono, dan Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Gerindra Simon Mantiri.

Sementara kader Partai Demokrat yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Koordinator Juru Bicara Partai Herzaky Mahendra Putra Mahendra, Wakil Sekjen DPP Agust Jovan Latuconsina, dan Direktur Eksekutif DPP Sigit Raditya.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap PT AsuransiJiwasraya (Persero) dan PT Berdikari Insurance (PT BIC). Kedua Perusahaan tersebut dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan yang ada di bidang perasuransian.

“Pengenaan sanksi PKU tersebut merupakan rangkaian proses pengawasan yang dilakukan OJK,” kata Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi pada Jumat, 13 September 2024.

Jiwasraya dan Berdikari Insurance juga tetap diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo. Selain itu, dua perusahaan tersebut juga dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha terhitung sejak 11 September 2024 sampai penyebab adanya sanksi ini dapat diatasi.

OJK juga meminta kedua perusahaan tersebut untuk membuka jalur komunikasi dengan para nasabah pemegang polis. “PT AJS dan PT BIC untuk tetap membuka saluran komunikasi dengan pemegang polis sebagai bentuk pelayanan konsumen,” kata Ismail.

Setelah dikenakannya sanksi itu, maka PT AJS dan PT BIC dilarang melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi tersebut sejak 11 September 2024 sampai dengan perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi PKU untuk seluruh kegiatan usaha tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya mengenakan 125 sanksi administratif terhadap pelaku industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun selama April 2024.

“Dalam rangka penegakan hukum dan pelindungan konsumen di sektor PPDP pada April 2024, Bidang Pengawasan PPDP melakukan pengenaan sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 125 sanksi,” ujar Ogi di Jakarta, Senin, 13 Mei 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sanksi itu terdiri atas 104 sanksi peringatan atau teguran dan 21 sanksi denda yang dapat diikuti dengan sanksi peringatan atau teguran. OJK juga terus mendorong penyelesaian masalah lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap tujuh perusahaan asuransi sejalan dengan upaya pengembangan sektor asuransi, penjaminan dan dana pensiun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan telah menyetujui impor vaksin cacar monyet alias Monkeypox (Mpox) lebih dari 7 ribu dosis. Dari kuota dosis yang telah diizinkan itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengimpor lebih dari 2 ribu dosis.

“Yang kami berikan izin sebetulnya 7 ribu lebih, tapi yang tersedia sekarang 2 ribu lebih,” kata Taruna Ikrar saat ditemui Tempo usai pembukaan Cosmetic Expo di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta, Jumat, 13 September 2024.

Taruna Ikrar mengatakan pemerintah tak hanya mengimpor vaksin itu. Dia berharap, vaksin itu juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Stok vaksin yang telah tersedia itu kini disimpan oleh Kemenkes.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, Rita Endang, mengatakan vaksin cacar monyet itu didatangkan dari Eropa melalui mekanisme jalur khusus atau special access scheme (SAS). Ini merupakan mekanisme untuk memasukkan obat yang belum mengantongi izin edar melalui jalur khusus ke Indonesia. Dengan catatan, obat-obat itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Rita menjelaskan, mekanisme SAS digunakan karena jumlah pasien yang membutuhkan vaksin tidak terlalu banyak. Dia mengatakan di luar vaksin, banyak obat-obat cacar monyet yang bisa diperoleh di dalam negeri, misalnya antiretroviral. “Jadi kalaupun ada SAS hanya untuk kebutuhan saat ini, karena memang kasusnya enggak terlalu banyak,” kata Rita, ditemui Tempo di tempat yang sama.

Meski vaksin Mpox mulai memasuki Indonesia, Kemenkes menegaskan bahwa vaksinasi cacar monyet atau Mpox hanya diberikan kepada kelompok yang berisiko tinggi. Rekomendasi dari World Health Organization (WHO) ini menyatakan vaksin ini terutama ditujukan untuk Lelaki yang berhubungan Seks dengan Lelaki (LSL) serta individu yang telah kontak langsung dengan penderita cacar monyet dalam dua pekan terakhir.

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes, Prima Yosephine, menjelaskan bahwa selain LSL, kelompok risiko tinggi lainnya mencakup petugas laboratorium yang bekerja dengan spesimen virologi, terutama di daerah yang telah melaporkan kasus Mpox, serta petugas kesehatan yang menangani pasien dengan infeksi Mpox.

"Petugas kesehatan yang menangani kasus Mpox juga akan diberikan vaksin untuk mencegah penularan infeksi virus ini," ujar Prima dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024.

INFO BISNIS- PT Pegadaian berhasil meraih delapan penghargaan dalam Gala Awards Ceremony The Best Indonesian Contact Center 2024 yang diselenggarakan oleh Indonesian Contact Center Association (ICCA) di Jakarta, Rabu, 11 September 2024.

Penghargaan yang diraih Pegadaian adalah dua penghargaan pada kategori Corporate, yakni menjadi The Best Technology Innovation (Platinum) dan The Best Customer Experience (Gold).

Kemudian enam penghargaan untuk untuk kategori Individu, yaitu The Best Agent Inbound Publik Small (Gold), The Best Agent Digital Email Publik (Bronze), The Best Quality Assurance Small (Silver), The Best Team Leader Inbound Small (Silver), The Best Of The Best Agent Digital Small (Gold), dan The Best Agent Digital Chat Small (Bronze).

Chief of Transformation Office PT Pegadaian Mulyono menyampaikan semua penghargaan ini menjadi pemantik semangat dan motivasi seluruh Insan Pegadaian untuk senantiasa mengembangkan inovasi teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

“Tentunya ini membuktikan bahwa kinerja Contact Center Pegadaian tidak kalah dengan perusahaan besar lainnya, baik BUMN maupun swasta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian, khususnya dari Divisi Jaringan Operasional yang membawahi Contact Center Pegadaian,” ucap Mulyono.

Sebagai informasi, anugerah The Best Indonesian Contact Center 2024 bertujuan menetapkan standar kualitas pelayanan dan kinerja operasional contact center serta meningkatkan peran serta karyawan untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, dan kinerja dalam mengelolanya.

Kompetisi ini berlangsung sejak Agustus hingga September 2024 dengan penilaian yang ketat dalam setiap kriteria. Adapun kegiatan ini diikuti oleh 70 perusahaan dengan 143 tim mengikuti kategori Korporat, 107 tim mengikuti kategori Teamwork, dan 614 peserta mengikuti kategori Individu.

Kriteria penilaian kategori Korporat meliputi kreativitas program, pencapaian Key Performance Indicator, serta hasil yang didapat dari implementasi program dan kolaborasi tim yang terlibat. (*)

INFO BISNIS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Metra Digital Media, meluncurkan AdXelerate pada Kamis, 12 September 2024. Inovasi programmatic advertising ini memberikan solusi bagi pengiklan untuk melakukan promosi iklandigital lebih tepat sasaran dan efisien berbasis pada data telco.

“AdXelerate merupakan hasil kolaborasi TelkomGroup antara MDMedia dengan Telkomsel yang mampu mengakselerasi promosi iklan dari para customer untuk lebih tepat sasaran dan efisien melalui penerapan big data analytic,” ujar Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir.

Ditambahkan oleh Direktur Utama MDMedia Arif Prabowo, layanan ini dapat membantu para pengiklan menghadapi tantangan modern dalam pemasaran digital (digital marketing) saat ini dengan menganalisa insight dari data Telco yang beragam.

“Melalui penggunaan AdXelerate, pengiklan dapat memberikan hasil yang optimal, efektif, dan efisien, dengan tetap mematuhi kebijakan privasi pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Arif.

AdXelerate menawarkan beberapa fitur unggulan. Salah satunya dapat menampilkan profil audiens dengan berbagai kategori minat dan atribusi demografis yang diolah melalui big data analytic.

AdXelerate juga mampu mengoptimalisasi iklan secara langsung (real-time) dalam hitungan milidetik dan berdasarkan performa, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi para pengiklan.

Keuntungan lainnya adalah proses re-targeting dengan mempertajam segmentasi target audiens yang dituju melalui proses learning big data analytic yang mampu meningkatkan konversi sesuai tujuan yang diharapkan oleh pengiklan.

Adapun dari sisi keamanan data, platform ini dirancang dengan prioritas utama kepatuhan pada regulasi privasi yang mengacu kepada Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

AdXelerate adalah bukti dari komitmen MDMedia, sebagai bagian dari TelkomGroup yang berfokus di bidang komunikasi dan digital advertising, untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis data-driven guna meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia. (*)

INFO BISNIS - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Metra Digital Media, meluncurkan AdXelerate pada Kamis, 12 September 2024. Inovasi programmatic advertising ini memberikan solusi bagi pengiklan untuk melakukan promosi iklandigital lebih tepat sasaran dan efisien berbasis pada data telco.

“AdXelerate merupakan hasil kolaborasi TelkomGroup antara MDMedia dengan Telkomsel yang mampu mengakselerasi promosi iklan dari para customer untuk lebih tepat sasaran dan efisien melalui penerapan big data analytic,” ujar Direktur Group Business Development Telkom, Honesti Basyir.

Ditambahkan oleh Direktur Utama MDMedia Arif Prabowo, layanan ini dapat membantu para pengiklan menghadapi tantangan modern dalam pemasaran digital (digital marketing) saat ini dengan menganalisa insight dari data Telco yang beragam.

“Melalui penggunaan AdXelerate, pengiklan dapat memberikan hasil yang optimal, efektif, dan efisien, dengan tetap mematuhi kebijakan privasi pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” kata Arif.

AdXelerate menawarkan beberapa fitur unggulan. Salah satunya dapat menampilkan profil audiens dengan berbagai kategori minat dan atribusi demografis yang diolah melalui big data analytic.

AdXelerate juga mampu mengoptimalisasi iklan secara langsung (real-time) dalam hitungan milidetik dan berdasarkan performa, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi para pengiklan.

Keuntungan lainnya adalah proses re-targeting dengan mempertajam segmentasi target audiens yang dituju melalui proses learning big data analytic yang mampu meningkatkan konversi sesuai tujuan yang diharapkan oleh pengiklan.

Adapun dari sisi keamanan data, platform ini dirancang dengan prioritas utama kepatuhan pada regulasi privasi yang mengacu kepada Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

AdXelerate adalah bukti dari komitmen MDMedia, sebagai bagian dari TelkomGroup yang berfokus di bidang komunikasi dan digital advertising, untuk terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital berbasis data-driven guna meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan di Indonesia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah mengalami penguatan di angka Rp15.401 pada akhir perdagangan Jumat sore, 13 September 2024. Menurut Direktur PT Laba Forexindo, Ibrahim Assuaibi kenaikan hingga 37,5 poin ini disebabkan oleh melemahnya indeks dolar.

"Dolar AS bersiap untuk kerugian mingguan yang ringan - minggu kedua dalam posisi merah, karena para pedagang tetap pada ekspektasi pemotongan suku bunga meskipun ada beberapa pembacaan inflasi yang kuat minggu ini," kata Ibrahim dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo.

Meski menguat, Ibrahim mengatakan ada potensi ekonomi Indonesia penuh dengan tantangan dan menunjukkan sinyal-sinyal pelemahan. Menurutnya, deflasi yang terjadi empat bulan berturut-turut, penurunan Purchasing Managers Index (PMI) di bawah ambang batas ekspansi, dan peningkatan angka pengangguran menunjukkan menjadi bukti nyata melambatnya pertumbuhan ekonomi

"Deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut, penurunan Purchasing Managers Index (PMI) di bawah ambang batas ekspansi, dan peningkatan angka pengangguran menjadi bukti nyata melambatnya pertumbuhan ekonomi," kata dia.

Kondisi deflasi yang tidak biasa ini, menurutnya akan mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat terutama kelas menengah. Terlebih, hal tersebut akan diperparah dengan penurunan permintaan kredit, baik untuk modal kerja maupun konsumsi.

Lebih lanjut, Ibrahim memaparkan situasi global yang tidak menentu, terutama ancaman resesi di Amerika Serikat, turut memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia. Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve diprediksi menurunkan suku bunga secara agresif untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini diharapkan dapat menstimulus ekonomi Amerika Serikat, serta berdampak positif pada perekonomian Indonesia," tulisnya.

Meski demikian, Ibrahim memprediksi rupiah masih akan tetap menguat pada Selasa pekan depan, 17 September 2024 atau setelah libur Maulid Nabi Muhammad.