Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Persusuan Nasional (DPN) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan aturan untuk melindungi usaha peternak sapi perah. Desakan ini muncul usai sejumlah peternak sapi perah rakyat membuang sekitar 200 ton susu segar per hari lantaran tidak diserap atau dibeli oleh peternak sapi (IPS).

Ketua DPN Teguh Boediyana menyampaikan, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar dari peternak sapi perah ini terjadi lantaran tidak adanya regulasi yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat.

“Ini adalah sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang melindungi usaha peternak sapi perah rakyat dan menjamin kepastian pasar dari susu segar yang di hasilkan,” kata Teguh dalam keterangan resminya, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, tindakan IPS yang tidak menyerap susu segar yang diproduksi oleh para peternak merupakan suatu tindakan pengingkaran komitmen. Teguh menuturkan, IPS sempat berkomitmen untuk menyerap dan membeli susu segar yang diproduksi oleh peternak sapi perah rakyat.

Lebih lanjut, tindakan IPS yang menolak untuk menyerap susu segar peternak sapi perah rakyat menambah penderitaan peternak yang sudah termarjinalisasi serta tidak pernah memperoleh nilai tambah dari susu segar yang dihasilkan.

Melihat kondisi tersebut, Teguh mendesak pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang dapat melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah rakyat.

“...segera menerbitkan peraturan pemerintah sekurang-kurangnya dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden guna melindungi keberadaan dan kelanjutan usaha sapi perah peternak rakyat,” desak Teguh.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut dapat menjadi pengganti Instruksi Presiden No. 2/1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti Letter of Intent antara pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF).

Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah kembali memberlakukan kebijakan rasio impor susu yang dikaitkan dengan realisasi penyerapan susu segar. Kebijakan ini sudah dilaksanakan sebelum era reformasi dan dikenal dengan adanya Bukti Serap (Busep).

Teguh juga menilai, pemerintah dapat membentuk Badan Persusuan Nasional yang fokus bertugas menangani program terwujudnya swasembada produksi susu segar. Badan ini sekaligus untuk mendukung dan menunjang program makan bergizi gratis.

Terakhir, Teguh mengharapkan agar pemerintah dapat menindak tegas IPS agar tidak lagi terjadi kasus pembuangan susu segar seperti yang terjadi saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Bidang Industri dan Pembangunan Saan Mustopa mengatakan pemerintah harus mendukung peternak lokal di tengah gempuran suplai susu dari luar negeri.

"Kita berharap ya bahwa petani atau peternak lokal yang terkait terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan saat ditemui di Gedung Akademi Bela Negara Nasdem di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024).

Menurut Saan, masuknya suplai susu dari luar negeri membuat para produsen lebih memilih susu dari luar dibandingkan dengan produk peternak lokal.

Hal tersebut membuat pangsa pasar susu lokal semakin hilang sehingga pemasukan para peternak pun menurun drastis.

Di satu sisi, Saan juga menyadari keberadaan susu dari luar negeri sangat dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan susu secara nasional.

"Maka penting juga tadi untuk memenuhi kebutuhan secara nasional, susu ini alokasi untuk lokal tetap harus menjadi prioritas," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa mencari solusi dengan mengeluarkan kebijakan yang strategis demi menyelamatkan para peternak yang memproduksi susu dalam negeri.

Sebelumnya, beredar di media massa aksi seorang peternak lokal asal Pasuruan, Jawa Timur membuang susu hasil produksinya, karena pihak industri tidak lagi mau menggunakan susu yang diproduksi petani lokal.

Padahal susu tersebut sudah diproduksi para petani dalam jumlah banyak dan hanya bisa bertahan selama 48 jam. Dengan terpaksa, susu tersebut pun dibuang oleh para peternak tersebut.

Aksi serupa juga terjadi di Boyolali. Para peternak sapi hingga pengepul susu melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"Untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS. Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

KUD Mojosongo, imbuhnya, menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter per hari. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati,di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Dia mengutip pernyataan para pengepul bahwa alasan IPS membatasi pasokan susu, karena adanya perawatan pabrik, konsumen menurun, dan perbaikan standar kualitas.

Namun, Lusia mengatakan bahwa yang terpenting adalah dampak dari pengurangan kuota susu tadi. Dia mencontohkan KUD Mojosongo Boyolali yang menerima susu dari peternak sebanyak 23.000 liter per hari, ternyata IPS hanya bisa menerima susu sebanyak 15.000 liter per hari atau terjadi penurunan.

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

Produksi susu segar Boyolali dahulu bisa mencapai 51 juta liter per tahun tidak ada masalah di IPS. Namun kini dengan produksi rata-rata 38 juta liter per tahun tiba-tiba ada masalah ini.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS.

Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

"Hal ini, juga terjadi di luar wilayah Boyolali seperti di Salatiga dan Jawa Timur, juga mengalami hal yang sama. Hal ini, masalah kelihatan secara nasional yakni pengurangan jumlah produksi dari industri," ujarnya.

KUD Mojosongo per hari menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Sejumlah peternak sapi melakukan aksi membuang susu segar di Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut dilakukan karena pasokan susu mereka tidak terserap oleh industri pengolahan susu (IPS).

Menanggapi aksi tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menerima audiensi para penampung yang mewakili para peternak sapi perah di wilayahnya yang produksinya dibatasi oleh industri pengolahan susu (IPS).

"Para pengepul susu sapi mendatangi Kantor Disnakkan Boyolali mewakili para petani peternak menyampaikan keluhan mereka semenjak September 2024 terjadi penurunan pasokan susu ke Industri Pengolahan Susu (IPS) karena dibatasi," kata Kepala Disnakkan Boyolali, Lusia Dyah Suciati,di Boyolali, Jumat (8/11/2024).

Dia mengutip pernyataan para pengepul bahwa alasan IPS membatasi pasokan susu, karena adanya perawatan pabrik, konsumen menurun, dan perbaikan standar kualitas.

Namun, Lusia mengatakan bahwa yang terpenting adalah dampak dari pengurangan kuota susu tadi. Dia mencontohkan KUD Mojosongo Boyolali yang menerima susu dari peternak sebanyak 23.000 liter per hari, ternyata IPS hanya bisa menerima susu sebanyak 15.000 liter per hari atau terjadi penurunan.

Menurut Lusia, produksi susu peternak yang tidak terserap setiap hari mencapai 8.000 liter. Lusia mengakui kondisi itu tidak hanya terjadi di Boyolali, tetapi juga daerah lainnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur.

"untuk menyelesaikan ini, butuh waktu untuk ketemu dengan IPS. Ada apa IPS tiba-tiba mengurangi penerima pasokan susu. Kami berharap bisa kembali normal seperti sebelumnya," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah berusaha memediasi para pengepul susu dengan BUMN yang bergerak di bidang makanan.

Produksi susu segar Boyolali dahulu bisa mencapai 51 juta liter per tahun tidak ada masalah di IPS. Namun kini dengan produksi rata-rata 38 juta liter per tahun tiba-tiba ada masalah ini.

"Mudah-mudahan segera dapat diatasi," katanya.

Pengurus KUD Mojosongo Boyolali, Sriyono mengatakan persoalan yang dialami KUD dan para pengepul di Mojosongo disebabkan produksi peternak saat ini tidak bisa terserap semua di IPS.

Hal itu disebabkan adanya pembatasan jumlah kuota susu masuk ke IPS yang biasanya dari koperasi KUD Mojosongo setiap hari menyetor susu sebanyak 23.000 liter, tetapi yang bisa masuk menurun menjadi 15.000 liter.

"Hal ini, juga terjadi di luar wilayah Boyolali seperti di Salatiga dan Jawa Timur, juga mengalami hal yang sama. Hal ini, masalah kelihatan secara nasional yakni pengurangan jumlah produksi dari industri," ujarnya.

KUD Mojosongo per hari menerima susu dari peternak rata-rata 23.000 liter. Apabila koperasi-koperasi di Boyolali ada sekitar 140.000 liter per hari, tetapi yang mampu terserap di industri baru sekitar 110.000 liter per hari. Artinya ada kelebihan produksi dari peternak yang tidak mampu terserap pabrik 30.000 liter per hari.

"Susu yang tidak terima ke industri kami buang, karena susu tidak bisa tahan lama. Alasan industri tidak menerima itu, karena perbaikan mesin dan pasar sedang lesu. Artinya produk dari industri itu, tidak mampu dipasarkan semua akhirnya mereka mengurangi jumlah produksi. Kami berasumsi kemungkinan banyak produksi impor banyak yang masuk dari susu," ungkapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Selasa siang, 11 November 2024 dimulai dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Disusul, kabar sebuah usaha penampung susu di Boyolali UD Pramono diminta membayar pajak sampai Rp 670 juta viral di media sosial. Pemilik kemudian menutup usahanya itu, sehingga peternak sapi susu kebingungan harus menjual produksinya.

Selanjutnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Berikutnya, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan ketiga 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih lambat dibanding kuartal kedua yang tumbuh 5,05 persen yoy.

Terakhir, Simon Aloysius Mantiri resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin, 4 November 2024. Dengan pergeseran posisi ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Simon Aloysius Mantiri?

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga....

<!--more-->

1. AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

AHY menyatakan bahwa upaya tersebut akan membantu masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Menurutnya, ada sekitar 1.600 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan mencari ikan.

"Kita berpikir lebih jauh lagi ke depan, agar pembangunan infrastruktur benar-benar bisa menyelamatkan warga, selebihnya kita berharap ini terjadi peningkatan ekonomi," kata AHY dalam kunjungannya ke Kalibaru, Jakarta Utara, Senin, 4 November 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Viral Penampung Susu Boyolali UD Pramono Diminta Bayar Rp 670 Juta, Ini Penjelasan Ditjen Pajak

Kabar sebuah usaha penampung susu di Boyolali UD Pramono diminta membayar pajak sampai Rp 670 juta viral di media sosial. Pemilik kemudian menutup usahanya itu, sehingga peternak sapi susu kebingungan harus menjual produksinya.

Akibatnya, seratusan petani dan peternak sapi mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2024, karena rekening UD Pramono yang menampung hasil produksi susu diduga diblokir, sehingga membuat setoran susu dari 1.300 peternak macet.

Dari informasi yang beredar, jumlah tunggakan pajak yang menyebabkan rekening UD Pramono diblokir mencapai Rp 670 juta. Di unggahan media sosial, dikabarkan bahwa UD Pramono tadinya diharuskan membayar pajak sampai Rp 2 miliar, sebelum kemudian diturunkan jadi Rp 671 juta.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Satgas Pasti Tindak 498 Tawaran Investasi dan Pinjol....

<!--more-->

3. Satgas Pasti Tindak 498 Tawaran Investasi dan Pinjol Ilegal Sepanjang September 2024

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menemukan 498 entitas tak berizin sepanjang September 2024. Temuan tim bentukan Otoritas Jasa Keuangan itu, terdiri dari pinjaman online atau pinjol ilegal, tawaran investasi, hingga konten yang melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Pelaku aktivitas keuangan ilegal memiliki beragam modus. Tawaran investasi misalnya, dilakukan oleh oknum dengan modus meniru nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin. “Dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation),” demikian dipaparkan Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto lewat pernyataan resmi, Selasa, 5 November 2024.

Satgas juga menerima laporan adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Caranya menawarkan pelunasan utang pada korban dengan membantu mengajukan utang baru di pinjol lainnya. Pelaku meminta jasa berupa dana dari sebagian pinjaman yang baru dicairkan namun dana yang diterima korban tidak sesuai kesepakatan. Masalah utang korban tak terselesaikan dan pinjaman malah bertambah.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Melambat, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebesar 4,95 Persen pada Triwulan III 2024

Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan ketiga 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini lebih lambat dibanding kuartal kedua yang tumbuh 5,05 persen yoy.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pertumbuhan ekonomi secara triwulan atau quater to quarter (q to q) sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. “Pertumbuhan q to q di
Triwulan tiga lebih rendah daripada Triwulan dua,” ujarnya dalam pemaparan rilis Pertumbuhan Ekonomi pada Selasa, 5 November 2024

Lapangan usaha utama yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Total kontribusi kelimanya adalah sebesar 64,94 persen pada PDB.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ini Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra....

<!--more-->

5. Ini Posisi Simon Aloysius Mantiri di Partai Gerindra sebelum Ditunjuk Jadi Dirut Pertamina

Simon Aloysius Mantiri resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Senin, 4 November 2024. Dengan pergeseran posisi ini, banyak yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya Simon Aloysius Mantiri?

Sebelum diangkat sebagai direktur utama, Simon pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan untuk Tahun Buku 2023 yang berlangsung pada 10 Juni 2024.

Nama Simon sudah dikenal di kalangan komisaris Pertamina. Ia dilantik sebagai komisaris utama dan komisaris independen pada 2 Februari 2024, menggantikan Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok yang mengundurkan diri.

Berita selengkapnya baca di sini.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) mendukung penuh program makan bergizi gratis yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya dengan menyediakan daging dan susu sapi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menurut Amran, program tersebut bukan sekedar program biasa karena terdapat potensi besar terutama dalam memperkuat ekonomi rakyat dan menjadikan Indonesia swasembada.

"Ayo kerja keras dukung penuh program makan bergizi gratis. Kalau perlu APPSI tidur dengan sapi, cium sapi dan tanya itu sapi apakah sudah makan atau belum. Artinya, mulai hari ini kita harus mengubah mindset untuk sukses untuk swasembada kalau kita bergerak bersama," kata Amran dalam keterangannya, Sabtu (21/9/2024).

Hal ini disampaikannya saat berada di Serpong, Tangerang, Banten, Jumat, (20/9/2024).

Amran mengatakan perhatian besar Prabowo terhadap petani dan peternak sangat besar, terutama dalam memenuhi pasokan daging dalam negeri. Oleh karena itu, kata dia, komoditas daging yang juga merupakan bagian dari gizi protein dapat ditingkatkan menjadi lebih besar lagi.

"Dulu kita ada program Inseminasi Buatan dan kemudian ada program bibit unggul. Nah saya ingin program-program ini juga kembali jalan agar kita siap dengan berbagai program yang dijalankan bapak presiden terpilih Prabowo Subianto," katanya.

Mengenai hal ini, Amran yakin APPSI dapat membantu pemerintah mewujudkan swasembada daging sehingga ke depan Indonesia tak perlu lagi melakukan kebijakan impor. Artinya, tugas yang diemban ke depan hanya fokus pada pengembangbiakan dan penggemukan sapi nasional.

"Jadi ke depan untuk kita mencapai swasembada itu harus memiliki mimpi tapi juga aksi. Jangan hanya mimpi tapi tidak aksi. Ingat, ini momentum emas, di mana ada presiden memiliki perhatian luar biasa terhadap peternak," lanjutnya.

Sementara Ketua Umum APPSI Haji Dadang menyampaikan terima kasih atas dukungan Mentan terhadap penggemukan sapi di Indonesia. Mengenai hal ini, Dadang mengaku siap untuk berkontribusi pada program makan bergizi gratis yang akan dijalankan Presiden terpilih Prabowo Subianto di lima tahun mendatang.

"Kami tentunya mendukung program makan bergizi gratis dibawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan dari bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah saat ini kita juga sudah mengangkat Ketua Dewan Pembina yaitu Bapak Ahmad Muzani yang Insya Allah kita akan sinergi dengan program pemerintah untuk kemajuan para peternak sapi khususnya di Indonesia," ucapnya.

Dadang menambahkan, program makan bergizi gratis adalah program strategis masa depan bangsa untuk kemajuan Indonesia melalui pemenuhan daging dan sapi nasional. Dia pun mengaku siap untuk mengkoordinasikan program tersebut dengan para peternak lain.

"APPSI berdiri sejak tahun 2019 dan kami sudah menggelar kontes sekitar 8 kali di seluruh wilayah kepulauan Jawa. Ke depan kita ingin menaikkan taraf hidup atau penyemangat untuk para peternak sapi di Indonesia agar lebih dihargai bukan hanya berdasarkan nilai daging karkasnya saja tetapi dari aspek lainnya, termasuk pemenuhan daging untuk program makan bergizi gratis," pungkasnya.

Diketahui, kegiatan ini turut dihadiri oleh Dewan Pembina APPSI Ahmad Muzani, Anggota Komisi IV DPR RI TA. Khalid, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan sejumlah pengurus APPSI dari beberapa daerah.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pakar Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia atau PPSKI, Rochadi Tawaf mengungkap peternak lokal belum tentu bisa manfaatkan investasi asing di industri sapi perah nasional. Pasalnya, hampir 90 persen peternak merupakan peternak rakyat dengan skala mikro dan kecil.

“Kalau melibatkan peternakan rakyat, investasinya kan jadi semacam off taker bagi mereka. Namun, mengurus peternak skala kecil ini penuh tantangan,” terangnya kepada Tempo, Jumat, 13 September 2024.

Rochadi bercerita, ia pernah membina pengelolaan sapi pedaging impor dari Australia di lima provinsi. Namun, hanya ada satu wilayah yang berhasil berproduksi. “Sisanya, belum sampai berpoduksi sudah dijual. Sebab, ada banyak tantangan di lapangan. Mulai dari lahan untuk pakan yang sulit dan segala macamnya,” kata dia.

Merespons adanya rencana investasi dari perusahaan Qatar, Baladna untuk produksi 2 juta ton susu sapi di Indonesia, menurutnya hasilnya baru bisa terlihat 3-4 tahun setelah produksi berjalan.

Belum lagi, lanjut dia, ada banyak koperasi hingga asosiasi yang perlu diajak membangun kemitraan sebagai jembatan kepada peternak lokal. “Mungkin saja bisa bentrok antar asosiasi. Jadi prosesnya enggak cepat dan enggak mudah."

Sebelumnya, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda mengonfirmasi rencana investasi Baladna, perusahaan agrikultur dari Qatar untuk pemenuhan kebutuhan susu nasional. Kerja sama ini jika terealisasi akan menggandeng BUMN yang bergerak di bidang pangan.

“Tindak lanjut kerja samanya dengan salah satu BUMN, yang kami dengar dengan PT Berdikari. Diharapkan dapat segera teralisasi investasinya dalam waktu yang tidak terlalu lama,” terang Agung saat dikonfirmasi Tempo, Kamis, 12 September 2024.

Agung menerangkan pemerintah telah memfasilitasi penyediahan lahan potensial yang dapat dimanfaatkan Baladna. Total ada 11 ribu hektare lokasi yang diklaim telah disediakan. Soal nilai kerja samanya, ia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut.

Selain dengan Baladna, Direktur Jenderal PKH memaparkan bahwa sejumlah investor lain, baik dari dalam maupun luar negeri, telah menjajaki peluang investasi sapi perah dengan pemerintah. Untuk perusahaan lokal, ada 52 yang telah berkomitmen mengembangkan usaha sapi perah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Produsen makanan dan minuman PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) membangun jaringan kemitraan dengan lebih dari 3.500 peternak sapi perah lokal hingga tahun 2023.

Melalui kemitraan ini, perusahaan memperoleh lebih dari 15.500 ton susu segar yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi berbagai produk berkualitas seperti CLEVO dan Chocolatos Susu Cokelat.

Direktur Garudafood, Johannes Setiadharma, menyatakan bahwa kemitraan yang telah terjalin sejak 2015 ini bertujuan untuk menjamin pasokan susu yang berkelanjutan, menjaga keamanan dan kualitas produk, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga peternak.

"Kami berharap kemitraan ini dapat mendorong peningkatan mata pencaharian, pemberdayaan peternak rakyat, dan pengembangan koperasi kelompok ternak yang tersebar di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan konsep Creating Shared Value (CSV) yang kami terapkan," ujar Johannes dalam pernyataan resmi, Kamis (29/8/2024).

Dia mengatakan sebagai upaya mendukung peningkatan pasokan susu segar lokal, GOOD menjamin ketersediaan pasar dan memberikan harga yang kompetitif kepada para peternak.

Selain itu, perusahaan juga menyediakan penyuluhan, pendampingan teknis, dan pelatihan seperti quality control, 5R Kaizen, serta penanganan dan mitigasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Fasilitas produksi seperti sistem pendingin, genset, dan milk can juga disediakan untuk meningkatkan keamanan, kualitas, dan kebersihan bahan baku.

Tak hanya itu, Garudafood memfasilitasi pengelolaan limbah produksi menjadi pakan ternak, memberikan pinjaman tanpa bunga, serta menjembatani akses finansial ke bank untuk pengembangan produksi mitra.

Selama paruh pertama tahun 2024, Garudafood berhasil membukukan pertumbuhan laba sebesar 20 persen menjadi Rp 258 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 215 miliar.

Pertumbuhan ini didukung oleh kenaikan penjualan bersih sebesar 9,3 persen menjadi Rp 5,7 triliun dan peningkatan laba kotor sebesar 16,7 persen menjadi Rp 1,6 triliun.

Johannes juga menyoroti beberapa katalis positif yang mendorong pertumbuhan ini, seperti stabilitas harga bahan baku dan bahan kemasan, serta akuisisi mayoritas saham PT Suntory Garuda Beverage (SGB), produsen minuman Okky Jelly Drink dan Mountea. Kontribusi dari susu CLEVO juga disebut sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan Garudafood.

Garudafood menargetkan peningkatan nilai perusahaan baik dari sisi penjualan maupun laba bersih pada akhir tahun 2024 melalui berbagai strategi, termasuk menjadikan bisnis minuman sebagai pilar pertumbuhan.

“Strategi ini mencakup pembenahan saluran distribusi, penetrasi penjualan multi-channel, dan peluncuran produk baru unggulan seperti Garuda Rosta snack kentang panggang dan Chocolatos Rich,” tegas dia.