TEMPO.CO, Jakarta - Simon Aloysius Mantiri secara resmi menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Simon ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada hari ini, Senin, 4 November 2024. Lalu, siapa Simon Aloysius Mantiri ini?

Dikutip dari laman resmi Pertamina, sebelum menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina, Simon menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di perusahaan itu. Hal tersebut ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 Pertamina yang digelar pada 10 Juni 2024.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham memutuskan melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Pertamina,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, dalam keterangan tertulis.

Kala itu, Simon Mantiri menempati posisi Komisaris Utama Pertamina yang kosong setelah ditinggalkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada 2 Februari 2024 lalu. Hal tersebut karena Ahok mundur dari jabatannya agar dapat berkampanye pada pemilihan presiden tahun 2024 untuk calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Lebih lanjut, Simon Aloysius Mantiri diketahui merupakan orang dekat Presiden Prabowo Subianto yang berperan penting dalam Pilpres 2024 lalu. Simon juga merupakan salah satu anggota Tim Kampanye Nasional (TKN), serta petinggi Partai Gerindra sekaligus Wakil Bendahara TKN.

Berdasarkan laman resmi LinkedIn milik Simon Aloysius Mantiri, dia pernah menjabat sebagai Personal Assistant CEO PT Nusantara Energy. Perusahaan tersebut diketahui milik Prabowo yang kini membawahi 27 anak perusahaan lain yang bergerak di bidang tambang batubara, kelapa sawit, hingga perkebunan.

Saat ini Simon Aloysius Mantiri secara resmi diangkat sebagai Direktur Utama Pertamina. Dia ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui RUPS yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN, termasuk Pertamina, merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar di Jakarta, Senin, 4 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, Fadjar mengatakan, keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024. Dia berujar, Surat Keputusan tersebut berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Raden Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan membacakan hasil permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 8,79 triliun yang melilit empat perusahaan media milik Aburizal Bakrie pada Senin, 4 November 2024. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Majelis hakim telah memerintahkan para pengurus dalam perkara ini untuk memanggil para Termohon PKPU dan kreditur untuk menghadiri sidang itu. “Menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan,” tulis petitum dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dikutip Senin, 4 November 2024.

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2004. Rencananya sidang itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024 pukul 10.00.

Dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap. “Dapat Perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA, dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Berikut Ini Upaya VIVA Membayar Utang selama Proses PKPU.

1. Temui Kreditur di Singapura

Memanfaatkan waktu hingga 4 November mendatang, seorang pengusaha mengungkapkan, manajemen VIVA menempuh berbagai upaya, dari mencari pendanaan ke luar negeri hingga menemui kreditor untuk bernegosiasi. Dalam laporan majalah Tempo dijelaskan VIVA antara lain bertemu dengan pengurus Arkkan Opportunities Fund di Singapura. Keluarga Bakrie mengutus Nalinkant Rathod, anggota Dewan Penasihat Internasional Bakrie Global. Pria berkebangsaan India itu adalah Chief Executive Officer Bumi Plc di London. Ia juga Presiden Komisaris PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, perusahaan tambang batu bara terbesar milik keluarga Bakrie. Rathod juga mengemban jabatan komisaris di beberapa perusahaan Grup Bakrie.

Materi pembahasan antara lain upaya meminta diskon atau haircut atas pembayaran utang. Bakrie juga mengajukan permohonan pembayaran bagian pokok utang saja, tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Total tagihan utang sindikasi US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun. Adapun pokok utangnya US$ 239 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Bakrie meminta bisa membayar 30 persen dari pokok utang dengan periode pembayaran hingga 30 tahun.

Kuasa hukum 12 kreditur Marx Adriyan pun tak menampik kabar tersebut. Ia mendapat informasi bahwa salah satu kliennya bertemu dan bernegosiasi dengan utusan Bakrie. Namun tak ada angka yang disepakati. “Tidak ketemu (kesepakatan),” tuturnya.

Dua pekan sebelumnya, Neil menjelaskan upaya perusahaan yang secara intensif akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Perusahaan akan mencari jalan keluar atas PKPU ini untuk kepentingan para pemangku kepentingan, seperti kreditor, supplier, dan distributor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024. Neil berharap rencana perdamaian yang diusulkan dapat mengakomodasi semua kepentingan. VIVA optimistis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian bagi para kreditor.

<!--more-->

2. VIVA Gugat Balik 12 Kreditur atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditor asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditor dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

VIVA menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengeksekusi gadai saham MDIA. VIVA menyatakan saham Intermedia Capital atas nama Visi Media Asia yang semula dititipkan di kustodian Bank Negara Indonesia telah berubah kepemilikan menjadi atas nama UOB Kay Hian Hong Kong.

Karena itu, VIVA selaku debitor menolak tagihan 12 kreditor asing. Akibatnya, tim pengurus PKPU mengeluarkan 12 kreditor asing dari daftar piutang tetap, yang berarti tidak mengakui tagihan dan tidak memberi hak voting.

MDIA memang pernah mengungkapkan rencana penerbitan saham baru. Dalam keterbukaan informasi, 7 November 2022, manajemen MDIA mengatakan rencana penerbitan saham baru akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dana diperlukan untuk membayar sebagian kecil utang anak perusahaan, PT Cakrawala Andalas Televisi, yang mencapai Rp 960 miliar. Perseroan menargetkan raihan dana Rp 200 miliar dari mekanisme tersebut.

Saat itu Sekretaris Perusahaan MDIA David Ticyno Pardede mengatakan perseroan sebagai entitas induk memiliki 99,99 persen saham Cakrawala Andalas Televisi (CAT). MDIA, yang juga bertindak sebagai penjamin atas utang berdasarkan senior facility agreement, menilai perlu melakukan langkah strategis guna memastikan CAT membayar utang. "Sehingga CAT dapat berfokus mengembangkan kegiatan usahanya," ujar David dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia.

Namun Marx Andryan punya cara lain. Kuasa hukum 12 kreditor asing ini melayangkan sejumlah bukti yang menunjukkan tidak ada eksekusi atas gadai saham. Misalnya bukti kepemilikan saham perusahaan yang tercatat pada dokumen akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan susunan kepemilikan saham tidak berubah. Bukti lain, penjelasan dari UOB Kay Hian Hong Kong sebagai kustodian baru yang menggantikan BNI bahwa tidak ada perubahan manfaat atas saham MDIA yang disimpan di rekening penitipan.

Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan pada 22 Juli 2024 yang menyatakan pengadilan mengakui semua tagihan Arkkan Opportunities Fund beserta kreditor lain sekaligus memberi hak suara untuk voting dalam perkara ini. Tapi, tiga hari setelah penetapan hakim pengawas, VIVA tiba-tiba mengajukan permintaan banding ke majelis hakim. Padahal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan putusan atau penetapan hakim pengawas bersifat final dan mengikat. Permohonan banding tersebut ditolak melalui putusan majelis hakim pada 20 Agustus 2024.

3. VIVA Ajukan Kasasi ke MA

VIVA selaku debitor juga mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 27 Agustus 2024. Para kreditor kemudian membalas dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku lembaga peradilan kepanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi semua pengadilan negeri di Jakarta.

Empat hari kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengaudit semua pejabat pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sejak saat itu, proses PKPU VIVA berada dalam pemantauan ketat hakim pengawas. Tapi perjalanan kasus ini belum selesai karena ada perpanjangan masa PKPU yang masih berlangsung hingga majelis hakim bersidang pada 4 November 2024.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan membacakan hasil permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebesar Rp 8,79 triliun yang melilit empat perusahaan media milik Aburizal Bakrie pada Senin, 4 November 2024. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Majelis hakim telah memerintahkan para pengurus dalam perkara ini untuk memanggil para Termohon PKPU dan kreditur untuk menghadiri sidang itu. “Menghadap dalam Sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan,” tulis petitum dalam perkara nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dikutip Senin, 4 November 2024.

Majelis Hakim telah memberikan perpanjangan PKPU terhadap empat perusahaan tersebut selama 45 hari sejak 20 September hingga 4 November 2004. Rencananya sidang itu akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 4 November 2024 pukul 10.00.

Dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI) VIVA menyebut perseroan akan menempuh dua cara penyelesaian, yaitu secara tunai bertahap dan konversi utang menjadi ekuitas atau debt to equity swap. “Dapat Perseroan sampaikan bahwa penyusunan dan proses negosiasi skema penyelesaian kewajiban dalam rencana perdamaian masih terus berlangsung sampai dengan saat ini,” kata VIVA, dikutip pada Ahad, 13 Oktober 2024.

VIVA menyebut skema kewajiban dengan konversi utang menjadi ekuitas besarannya masih berkisar 2 persen dari total tagihan yang diakui dan terverifikasi dalam PKPU. Sementara itu, untuk tagihan selebihnya sementara ini ditawarkan skema penyelesaiannya secara tunai bertahap.

“Besaran atau persentase tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil negosiasi dengan para kreditur,” kata VIVA.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Berikut Ini Upaya VIVA Membayar Utang selama Proses PKPU.

1. Temui Kreditur di Singapura

Memanfaatkan waktu hingga 4 November mendatang, seorang pengusaha mengungkapkan, manajemen VIVA menempuh berbagai upaya, dari mencari pendanaan ke luar negeri hingga menemui kreditor untuk bernegosiasi. Dalam laporan majalah Tempo dijelaskan VIVA antara lain bertemu dengan pengurus Arkkan Opportunities Fund di Singapura. Keluarga Bakrie mengutus Nalinkant Rathod, anggota Dewan Penasihat Internasional Bakrie Global. Pria berkebangsaan India itu adalah Chief Executive Officer Bumi Plc di London. Ia juga Presiden Komisaris PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, perusahaan tambang batu bara terbesar milik keluarga Bakrie. Rathod juga mengemban jabatan komisaris di beberapa perusahaan Grup Bakrie.

Materi pembahasan antara lain upaya meminta diskon atau haircut atas pembayaran utang. Bakrie juga mengajukan permohonan pembayaran bagian pokok utang saja, tanpa bunga dan denda ataupun penalti. Total tagihan utang sindikasi US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,8 triliun. Adapun pokok utangnya US$ 239 juta atau sekitar Rp 3,7 triliun. Bakrie meminta bisa membayar 30 persen dari pokok utang dengan periode pembayaran hingga 30 tahun.

Kuasa hukum 12 kreditur Marx Adriyan pun tak menampik kabar tersebut. Ia mendapat informasi bahwa salah satu kliennya bertemu dan bernegosiasi dengan utusan Bakrie. Namun tak ada angka yang disepakati. “Tidak ketemu (kesepakatan),” tuturnya.

Dua pekan sebelumnya, Neil menjelaskan upaya perusahaan yang secara intensif akan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. “Perusahaan akan mencari jalan keluar atas PKPU ini untuk kepentingan para pemangku kepentingan, seperti kreditor, supplier, dan distributor,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024. Neil berharap rencana perdamaian yang diusulkan dapat mengakomodasi semua kepentingan. VIVA optimistis skema restrukturisasi utang melalui PKPU ini dapat diterima dan memberi kepastian bagi para kreditor.

<!--more-->

2. VIVA Gugat Balik 12 Kreditur atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Pada April 2024, VIVA menggugat 12 kreditor asing yang memberi pinjaman sindikasi. VIVA juga menggugat Madison Pacific Trust Limited selaku agen fasilitas 12 kreditor dan BPC Lux 2 Sarl. Selain itu, VIVA menyertakan anak perusahaannya, yaitu Intermedia Capital atau MDIA, sebagai tergugat bersama PT Sinartama Gunita dan PT Bursa Efek Indonesia.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024 dengan nomor perkara 229/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. VIVA melalui kuasa hukumnya, David Surya, mendalilkan para tergugat telah melakukan perbutan melawan hukum.

VIVA menuding para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni mengeksekusi gadai saham MDIA. VIVA menyatakan saham Intermedia Capital atas nama Visi Media Asia yang semula dititipkan di kustodian Bank Negara Indonesia telah berubah kepemilikan menjadi atas nama UOB Kay Hian Hong Kong.

Karena itu, VIVA selaku debitor menolak tagihan 12 kreditor asing. Akibatnya, tim pengurus PKPU mengeluarkan 12 kreditor asing dari daftar piutang tetap, yang berarti tidak mengakui tagihan dan tidak memberi hak voting.

MDIA memang pernah mengungkapkan rencana penerbitan saham baru. Dalam keterbukaan informasi, 7 November 2022, manajemen MDIA mengatakan rencana penerbitan saham baru akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Dana diperlukan untuk membayar sebagian kecil utang anak perusahaan, PT Cakrawala Andalas Televisi, yang mencapai Rp 960 miliar. Perseroan menargetkan raihan dana Rp 200 miliar dari mekanisme tersebut.

Saat itu Sekretaris Perusahaan MDIA David Ticyno Pardede mengatakan perseroan sebagai entitas induk memiliki 99,99 persen saham Cakrawala Andalas Televisi (CAT). MDIA, yang juga bertindak sebagai penjamin atas utang berdasarkan senior facility agreement, menilai perlu melakukan langkah strategis guna memastikan CAT membayar utang. "Sehingga CAT dapat berfokus mengembangkan kegiatan usahanya," ujar David dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia.

Namun Marx Andryan punya cara lain. Kuasa hukum 12 kreditor asing ini melayangkan sejumlah bukti yang menunjukkan tidak ada eksekusi atas gadai saham. Misalnya bukti kepemilikan saham perusahaan yang tercatat pada dokumen akta perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, dokumen kepemilikan saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menunjukkan susunan kepemilikan saham tidak berubah. Bukti lain, penjelasan dari UOB Kay Hian Hong Kong sebagai kustodian baru yang menggantikan BNI bahwa tidak ada perubahan manfaat atas saham MDIA yang disimpan di rekening penitipan.

Akhirnya hakim pengawas mengeluarkan penetapan pada 22 Juli 2024 yang menyatakan pengadilan mengakui semua tagihan Arkkan Opportunities Fund beserta kreditor lain sekaligus memberi hak suara untuk voting dalam perkara ini. Tapi, tiga hari setelah penetapan hakim pengawas, VIVA tiba-tiba mengajukan permintaan banding ke majelis hakim. Padahal Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan putusan atau penetapan hakim pengawas bersifat final dan mengikat. Permohonan banding tersebut ditolak melalui putusan majelis hakim pada 20 Agustus 2024.

3. VIVA Ajukan Kasasi ke MA

VIVA selaku debitor juga mengambil langkah kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada 27 Agustus 2024. Para kreditor kemudian membalas dengan mengajukan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku lembaga peradilan kepanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas mengawasi semua pengadilan negeri di Jakarta.

Empat hari kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengaudit semua pejabat pengadilan niaga pada pengadilan negeri. Sejak saat itu, proses PKPU VIVA berada dalam pemantauan ketat hakim pengawas. Tapi perjalanan kasus ini belum selesai karena ada perpanjangan masa PKPU yang masih berlangsung hingga majelis hakim bersidang pada 4 November 2024.

Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 September 2024, Direktur VIVA Neil Tobing berharap proses PKPU berjalan secara transparan sesuai dengan aturan. “Termasuk dikembalikannya saham MDIA ke rekening efek pada kustodian bank VIVA,” katanya. Ia mengatakan industri media saat ini penuh tantangan. Meski begitu, Neil optimistis sektor ini memiliki berbagai potensi pertumbuhan di masa depan.

Menurut Neil, VIVA akan berfokus melanjutkan transformasi bisnis dalam menghadapi tantangan persaingan media baik dari sisi media penyiaran maupun media digital. Penetrasi Internet yang terus meningkat mendorong VIVA terus memperkuat bisnis digitalnya yang ditargetkan dapat menjadi sumber pemasukan utama di samping bisnis televisi melalui ANTV dan tvOne di masa mendatang.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya di tingkatan direksi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga merombak jajaran komisaris PT Pertamina (Persero). Perubahan susunan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah itu dilakukan lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada hari ini.

Erick Thohir mengangkat Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina untuk menggantikan Simon Aloysius Mantiri. Adapun Simon ditetapkan sebagai Direktur Utama Pertamina, menggantikan Nicke Widyawati.

Soal pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris Pertamina itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso, menyatakan adalah hal yang wajar karena kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” tutur Fadjar di Jakarta, Senin, 4 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Keputusan itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Di dalam SK itu ditetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Iwan Bule adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang terakhir menjabat sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). AdapunDony Oskaria yang menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina kini bertugas sebagai Wakil Menteri BUMN.

Sementara itu, Raden Adjeng Sondaryani yang didapuk sebagai Komisaris Independen Pertamina sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.

Pertamina, kata Fajar, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Nicke Widyawati dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Direktur Utama dan Komisaris Independen Pertamina.

Berikut daftar lengkap susunan Komisaris dan Direksi Pertamina.

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumpulkan tujuh menteri dalam lingkup Kemenko Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Ahad, 3 November 2024. Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Dilansir dari Antara, usai memimpin rapat terbatas, Menko Perekonomian Airlangga mengungkapkan rapat kordinasi antar kementerian ini merupakan tindak lanjut dari hasil retreat di Magelang, serta dilakukan sebagai upaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Airlangga merinci sejumlah hal yang dibahas dalam kordinasi terbatas tersebut, seperti tindak lanjut putusan MK terkait judicial review UU Cipta kerja hingga perubahan peraturan pemeritah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan tengah mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian kKuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPnBM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik dan mobil berbasis Listrik,” ujarnya dilansir dari Antara Senin, 4 November 2024.

Airlangga Hartarto kemudian mengatakan hasil rapat kordinasi terbatas itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan reforma agraria pada Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Bank Tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah memasuki tahap akhir. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan reforma menyasar masyarakat juga terdampak, termasuk di area pembangunan bandara dan jalan bebas hambatan IKN.

Bank Tanah memiliki aset seluas 4.162 hektare di ibu kota baru, dari jumlah tersebut, area reforma agraria yang ditetapkan seluas 1.873 hektare. Pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Tahapannya tinggal sedikit lagi sebelum nanti akan diterbitkan sertifikat,” ujar Parman dalam keterangan resmi dikutip Senin, 4 November 2024.

Badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini diberikan mandat untuk menyediakan minimal 30 persen asetnya untuk reforma agraria. Menyitir laman resminya Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah seluas 19.409,6 Ha yang tersebar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan reforma di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, reforma dilakukan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara dan jalan tol IKN seksi 5B diberikan seluas total kurang lebih 400 hektare.

Parman mengatakan, sejak implementasi reforma agraria diakselrasi pada tahun pertama Presiden Jokowi, seluruh penerima manfaat diminta mengelola tanah objek reforma agraria atau TORA secara optimal dan produktif.

Oleh karena itu, masyarakat terdampak pembangunan Bandara IKN tidak hanya mendapat lahan, tetapi juga penggantian tanam tumbuh melalui skema PDSK (penanganan dampak sosial kemasyarakatan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri untuk menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Keputusan itu diambil melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dilakukan Kementerian BUMN pada hari ini, Senin, 4 November 2023.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyatakan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ujar Fadjar di Jakarta, Senin, 4 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Fajar menjelaskan, keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024. Surat Keputusan itu berisi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Berikut daftar lengkap susunan Komisaris dan Direksi Pertamina sesuai hasil keputusan RUPS.

Jajaran Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan

- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria

- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani

- Komisaris : Heru Pambudi

- Komisaris : Bambang Suswantono

- Komisaris Independen : Condro Kirono

- Komisaris Independen : Alexander Lay

- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Jajaran Direksi

- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri

- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro

- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin

- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra

- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution

- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini

- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono

- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

Lebih jauh, Fadjar mengatakan, pemerintah berharap kehadiran pemimpin baru akan menjadi energi baru untuk memastikan keberlanjutan Pertamina di masa depan. Adapun kepemimpinan direksi sebelumnya menjadi landasan kokoh untuk mencapai kemajuan perusahaan dan mewujudkan ketahanan, serta kemandirian energi nasional.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Novyan Bakrie, mendukung rencana pemerintahan Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang dinyatakan pailit. Namun, ia mendorong pemerintah tak mengambil langkah intervensi langsung untuk menyelamatkan raksasa tekstil itu.

“Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain,” ujar CEO Bakrie & Brothers itu lewat keterangan tertulis, Ahad, 3 November 2024.

Anindya, mengaku telah berkomunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), mengusulkan sejumlah prinsip agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan. Ia mengatakan, pemerintah harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan memperhatikan hukum.

Putra konglomerat Aburizal Bakrie itu juga mengatakan, pemerintah perlu membenahi regulasi-regulasi yang menghambat industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Dengan begitu, sektor ini tetap dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Selain itu, Anindya mengatakan pemangku kepentingan baik pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional. “Tiga middle ground (jalan tengah) ini harus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik,” kata Anindya.

Penyelamatan Sritex, Anindya mengatakan, bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi mendatangkan kesejahteraan. “Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional,” ucap Anindya.

Anindya menambahkan, Kadin akan mengonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT, lalu mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional. Kadin juga akan mengawal industri TPT untuk menjaga ketersediaan lapangan kerja.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya Sritex mengusulkan skema penyelamatan perusahaan. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, mengatakan ingin memberikan ruang bagi perusahaan yang berdiri sejak 1966 itu untuk berproses. Untuk merumuskan usulan skema penyelamatan, ia mengatakan Sritex juga memerlukan waktu. “Setelah dari mereka siap, kami diskusikan,” ucap Reni saat dihubungi Tempo, Senin, 28 Oktober 2024.

Sementara itu, Presiden Direktur Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan kasasi kepada MA atas putusan pailit oleh PN Niaga Semarang pada Jumat, 25 Oktober 2024. Ia mengatakan, perusahaan akan berupaya maksimal agar MA dapat mencabut atau membatalkan putusan itu.

Berita terkini bisnis pada Senin siang, 4 November 2024, dimulai dari perombakan jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina oleh Erick Thohir.

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang. Ada beberapa faktor yang dapat membuat perusahaan pailit.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, yang dulunya bernawa PT Ace Hardware Indonesia Tbk, mencatat penjualan Rp 6,11 triliun per triwulan ketiga 2024 atau naik 11,9 persen secara year on year (yoy). Peningkatan ini ditopang oleh penjualan di tiga kategori produk yakni perbaikan rumah, gaya hidup, dan permainan.

Pada kategori perbaikan rumah, hingga triwulan ketiga 2024, perusahaan dengan kode saham ACES itu membukukan penjualan sebesar Rp 3,18 triliun. Angka itu naik dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp 2,91 triliun.

Adapun produk gaya hidup memperoleh Rp 2,7 triliun dari Rp 2,24 triliun dan permainan Rp 229 miliar dari Rp 224 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya, ACES mencatat laba bersih sebesar Rp 574 miliar per kuartal ketiga 2024. Torehan ini juga tumbuh yakni sebesar 18,19 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 485,83 miliar.

ACES juga mencatat sejumlah torehan positif menjelang berakhirnya masa perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd akan rampung pada 31 Desember 2024 mendatang. Nantinya,ACES tidak akan lagi menggunakan nama Ace Hardware yang sudah tersemat dalam jaringan toko retail mereka sejak 29 tahun silam.

Direktur ACES, Gregory S Widjaja mengatakan sedang mempersiapkan peluncuran identitas mereka baru. Ia meyakini, merek baru itu akan mencerminkan kualitas dan pelayanan terbaik perusahaan. Rencanannya, mereka baru itu akan diperkenalkan ke pasar pada awal 2025 mendatang.

Selain itu, Gregory juga yakin bahwa perubahan nama itu tidak memengaruhi capaian perusahaan sebagai pemimpin pasar. “Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri retail, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dikutip dari siaran resmi pada Ahad, 3 November 2024.

Sebelumnya, perubahan nama Perseroan dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk disepakati pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat, 7 Juni 2024. Sebagai informasi, perusahaan ini berdiri pada 1995 di bawah naungan PT Kawan Lama Sejahtera. Sejak awal pendiriannya, perusahaan langsung menjadi pemegang lisensi tunggal ACE Hardware Corporation di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Budijanto Ardiansjah kembali menekankan perlunya peninjauan ulang pada kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat atau BVKS. Menurutnya, ini menjadi salah satu poin penting yang bisa mendorong upaya pemulihan kondisi pariwisata dalam negeri, khususnya dalam mengejar ketertinggalan jumlah target wisman yang berkunjung ke Indonesia hingga akhir tahun.

“Penguatan kebijakan yang membuat wisatawan terutama negara-negara jiran (tetangga) untuk masuk ke Indonesia serta revisi kembali kebijakan BVKS terutama bagi negara-negara asal wisman yang selama ini memberikan kontribusi besar,” tuturnya kepada Tempo melalui pesan singkat pada Selasa, 2 November 2024.

Pernyataan tersebut menyusul terbitnya catatan perkembangan pariwisata milik Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada September 2024 mencapai 1,28 juta kunjungan, naik 19,53 persen year on year (yoy). Peningkatan jumlah kunjungan wisman secara kumulatif dari Januari hingga September 2024 mencapai 10,37 juta kunjungan, naik 20,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

Adapun, wisman yang berkunjung ke Indonesia pada September 2024 didominasi oleh wisman yang berasal dari Malaysia dengan persentase sebanyak 18,33 persen, Australia sebesar 12,45 persen, dan Tiongkok sebanyak 8,93 persen.

Beberapa waktu lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo sempat mengesahkan kebijakan yang menyebutkan bebas visa kunjungan yang mulanya berlaku bagi 165 negara jadi hanya berlaku untuk 13 negara terpilih. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perperes) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan diteken pada 29 Agustus 2024 lalu.

Negara-negara yang terdaftar, atau disebut dalam peraturan sebagai Subjek Bebas Visa Kunjungan, mendapat keistimewaan dengan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Republik Indonesia. Hal ini sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (2) dari peraturan tersebut.

Subjek bebas visa kunjungan meliputi pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu. Tiga belas negara yang termasuk ke dalam subjek bebas visa kunjungan dalam Perpres tersebut adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong.

Merujuk catatan BPS, selain Malaysia, dua negara lainnya yang banyak ikut andil menyumbang jumlah kunjungan wisman ke Indonesia tidak termasuk ke dalam subjek bebas visa kunjungan yang disebutkan dalam Perpres tersebut.

Sedangkan, sebagaimana diketahui, pemerintah memiliki target tercapainya jumlah total kunjungan wisman sebanyak 14,3 juta di akhir 2024. Melihat catatan BPS, negara masih harus mengejar ketertinggalan sebanyak 4 juta kunjungan yang perlu diusahakan dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan lagi.

ASITA mengharapkan pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata di bawah pimpinan Menteri Widiyanti Putri Wardhana mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan BVKS, sebagaimana yang ia katakan beberapa waktu sebelumnya kepadaTempomelalui sambungan telepon. “Mudah-mudahan ini bisa ditinjau kembali supaya wisatawan-wisatawan, terutama yang berasal dari negara-negara potensial, bisa masuk kembali, contohnya seperti Cina dan Australia,” ujarnya.