TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berencana menyelesaikan Dokumen Peta Putih atau white paper yang berisi usulan dan rekomendasi dari dunia usaha sebelum bulan September tahun ini.

"Insya Allah white paper ini sebelum September, kalau bisa Insya Allah Agustus ini sudah kami siapkan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Menurut Arsjad, whitepaper tersebut akan diberikan kepada legislatif dan eksekutif pada pemerintahan Prabowo-Gibran. "White paper inilah yang nanti akan kami berikan kepada teman-teman di legislatif dan juga eksekutif," katanya.

Menurut pandangan pelaku usaha, ada tiga isu ekonomi strategis yang perlu mendapat perhatian dalam lima tahun ke depan. Isu-isu tersebut adalah optimalisasi sektor-sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan, penguatan kapasitas UMKM nasional, dan peningkatan kesejahteraan kelas menengah.

Kemampuan Indonesia dalam menangani ketiga isu ini akan berpengaruh pada keberhasilan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia untuk bersinergi dan bekerja sama.

Terkait dengan isu-isu strategis ekonomi yang dihadapi pelaku usaha serta pengembangan program pemerintah untuk lima tahun ke depan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sedang menyiapkan whitepaper yang berisi usulan dan masukan dari pelaku usaha di berbagai sektor dan daerah, investor, serta akademisi.

Apa itu White paper?

Dilansir dari web.archive.org, white paper adalah dokumen resmi yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan atau organisasi untuk memberikan informasi mendalam tentang suatu masalah, solusi yang diusulkan, atau panduan tentang suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mendidik pembaca, membantu mereka memahami isu tertentu, dan memberikan rekomendasi atau solusi yang didukung oleh data dan analisis. White paper sering digunakan dalam konteks bisnis, teknologi, dan kebijakan publik.

Whitepaper yang sedang disusun oleh Kadin Indonesia mencakup usulan dan masukan di bidang ekonomi yang akan disampaikan kepada pemerintah dan diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.

Selain mengumpulkan usulan dan masukan dari asosiasi industri di berbagai sektor dan daerah, Kadin Indonesia juga akan melibatkan investor, lembaga riset, universitas dan akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam proses penyusunan whitepaper melalui survei dan diskusi.

Penyusunan white paper ini akan dilakukan secara inklusif dan kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Isi whitepaper tersebut akan mencakup rekomendasi area fokus pembangunan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah untuk lima tahun mendatang.

Selain itu, white paper ini juga akan berkesinambungan dengan Roadmap Indonesia Emas 2045 yang diluncurkan oleh Kadin tahun lalu sebagai referensi dalam perencanaan pembangunan ekonomi jangka menengah.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik presiden terpilih Prabowo Subianto yang sempat ramai dikabarkan bakal menaikkan rasio utang pemerintah dari 39 menjadi 50 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut dia, langkah itu merupakan sinyal buruk bagi pemerintahan lima tahun mendatang.

“Itu sinyal yang jelek semua, belum apa-apa sudah ngegas (berutang),” ujar Faisal di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Alih-alih tancap gas menaikkan utang, Faisal menilai Prabowo seharusnya memikirkan strategi meningkatkan pendapatan negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila rasio utang naik menjadi 50 persen PDB, dia mengatakan pemerintah harus merevisi Undang-undang Keuangan Negara. Beleid itu mengatur batas maksimal rasio utang negara sebesar 60 persen PDB.

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu tak sependapat rasio utang saat ini yang berada di bawah 40 persen masih aman. Menurut dia, angka itu merupakan standar bagi negara maju, yang memiliki rasio pajak (tax ratio) tinggi 30 persen. Sementara di Indonesia, rasio pajak masih rendah, yakni sekitar 10 persen. “Kalau tax ratio-nya flat bahkan turun terus, kan jadi berat,” kata dia.

Bila rasio utang pemerintah menjadi 50 persen PDB, Faisal mengatakan hal itu akan berdampak ke defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan rasio utang itu, dia memprediksi defisit anggaran akan berada di atas 3 persen setiap tahun. “Jangan main-main, jangan ngegas terus,” kata dia, mewanti-wanti.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik hingga 50 persen. "Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

Namun pernyataan itu dibantah Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo itu mengatakan, pemerintahan mendatang akan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB. Dasco juga mengatakan pemerintahan baru akan menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen PDB. “Kebijakan fiskal akan digunakan sebagai alat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per anak menjadi Rp 7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak.

Untuk program ini, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025. "Setelah dikomunikasikan, angka itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah?" kata Heri dalam diskusi Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Sebagai politikus, menurut Heri, Prabowo tentu ingin agar programnya menyentuh sebanyak mungkin masyarakat. Prabowo juga diperkirakan bakal berupaya mendorong programnya di tengah keterbatasan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu.

"Tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun. Yang menjadi masalah kalau umpamanya kita ini yang andai kata belum pernah ikut marathon, tiba memaksa diri untuk marathon. Kan, pasti ada masalah," kata Heri.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per anak menjadi Rp 7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak.

Untuk program ini, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025. "Setelah dikomunikasikan, angka itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah?" kata Heri dalam diskusi Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Sebagai politikus, menurut Heri, Prabowo tentu ingin agar programnya menyentuh sebanyak mungkin masyarakat. Prabowo juga diperkirakan bakal berupaya mendorong programnya di tengah keterbatasan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu.

"Tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun. Yang menjadi masalah kalau umpamanya kita ini yang andai kata belum pernah ikut marathon, tiba memaksa diri untuk marathon. Kan, pasti ada masalah," kata Heri.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 15.000 per anak menjadi Rp 7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Sebelumnya, ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran. Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak.

Untuk program ini, pemerintah memutuskan akan menggelontorkan dana sebesar Rp 71 triliun pada tahun 2025. "Setelah dikomunikasikan, angka itu Rp71 triliun. Kemudian, tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari bisa diturunkan lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah?" kata Heri dalam diskusi Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.

Sebagai politikus, menurut Heri, Prabowo tentu ingin agar programnya menyentuh sebanyak mungkin masyarakat. Prabowo juga diperkirakan bakal berupaya mendorong programnya di tengah keterbatasan anggaran sebesar Rp 71 triliun itu.

"Tidak kemudian mendorong Rp 71 triliun itu ke Rp 200 triliun atau Rp 300 triliun. Yang menjadi masalah kalau umpamanya kita ini yang andai kata belum pernah ikut marathon, tiba memaksa diri untuk marathon. Kan, pasti ada masalah," kata Heri.

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi karena dibebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Salah satunya, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang sepanjang tahun lalu menelan kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Faisal menilai, proyek kereta cepat ditugaskan pemerintah melampaui kemampuan BUMN. Hal ini berpotensi membuat perusahaan pelat merah satu per satu tumbang. Bila tidak dibereskan, kata dia, permasalahan itu akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. "Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Tak hanya Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga berpotensi merugi karena proyek sepur kilat senilai Rp 108 triliun itu. Per Januari 2024 lalu, KAI telah memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik. “Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata dia. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.

Pemaksaan proyek kereta cepat yang melampaui kemampuan BUMN, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp 44,24 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya mengatakan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi karena dibebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Salah satunya, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang sepanjang tahun lalu menelan kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Faisal menilai, proyek kereta cepat ditugaskan pemerintah melampaui kemampuan BUMN. Hal ini berpotensi membuat perusahaan pelat merah satu per satu tumbang. Bila tidak dibereskan, kata dia, permasalahan itu akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. "Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Tak hanya Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga berpotensi merugi karena proyek sepur kilat senilai Rp 108 triliun itu. Per Januari 2024 lalu, KAI telah memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik. “Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata dia. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.

Pemaksaan proyek kereta cepat yang melampaui kemampuan BUMN, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp 44,24 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya mengatakan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi karena dibebani pemerintah dengan proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Salah satunya, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang sepanjang tahun lalu menelan kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Faisal menilai, proyek kereta cepat ditugaskan pemerintah melampaui kemampuan BUMN. Hal ini berpotensi membuat perusahaan pelat merah satu per satu tumbang. Bila tidak dibereskan, kata dia, permasalahan itu akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. "Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Tak hanya Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga berpotensi merugi karena proyek sepur kilat senilai Rp 108 triliun itu. Per Januari 2024 lalu, KAI telah memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik. “Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata dia. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.

Pemaksaan proyek kereta cepat yang melampaui kemampuan BUMN, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp 44,24 triliun.

Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya mengatakan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, mengkritik proyek ambisius pemerintah yakni kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang akhirnya membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), misalnya, sepanjang tahun lalu telah menelan kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Faisal menilai kerugian itu muncul karena penugasan proyek kereta cepat dari pemerintah yang melampaui kemampuan BUMN. Jika hal ini diteruskan, menurut dia, satu per satu perusahaan pelat merah akan tumbang.

Bila tidak dibereskan, kata dia, permasalahan itu juga akan berlanjut di era pemerintahan Prabowo Subianto. "Meledak satu-satu,” kata Faisal, ditemui di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 16 Juli 2024.

Tak hanya Wijaya Karya, Faisal memprediksi PT Kereta Api Indonesia (KAI) berpotensi merugi karena proyek sepur kilat dengan nilai kerugian mencapai Rp 108 triliun. Per Januari 2024 lalu, KAI telah memangkas layanan kereta Argo-Parahyangan karena kinerja Whoosh yang tak membaik.

“Maksimal lima tahun dia nyerah, kalau lima tahun begini terus,” kata ekonom senior UI itu. Bila demikian, negara harus mengambil alihnya secara keseluruhan.

Pemaksaan proyek kereta cepat yang melampaui kemampuan BUMN itu juga, menurut Faisal, akan menyebabkan pemerintah setiap tahun harus menyuntik modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun depan, 16 BUMN akan disuntik Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp 44,24 triliun.

Adapun Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, sebelumnya mengatakan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun.

“Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024. WIKA mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

HAN REVANDA PUTRA | ADIL AL HASAN

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Tbk atau WIKA, yang mengaku perusahaannya merugi karena proyek kereta cepat atau Whoosh.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan seluruh proses pembangunannya sudah dihitung. “Proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat,” ujarnya lewat pernyataan resmi Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan pembangunan kereta cepat ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia. Proyek Whoosh diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung, melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern.

Terkait klaim penyertaan modal triliunan dari WIKA, manajemen KCIC mengatakan semua sudah sesuai alurnya. “Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC, harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya lagi.

Hal ini mencakup sisi keuangan, yang menurut Eva telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini, operasional Whoosh terus mengalami peningkatan.

Ia memaparkan jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler per hari sejak Mei 2024. Pada awal tahun 2025 ditargetkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, mengungkapkan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun.

“Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

WIKA disebut mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (Persero) Tbk atau WIKA, yang mengaku perusahaannya merugi karena proyek kereta cepat atau Whoosh.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan seluruh proses pembangunannya sudah dihitung. “Proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat,” ujarnya lewat pernyataan resmi Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan pembangunan kereta cepat ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia. Proyek Whoosh diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung, melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern.

Terkait klaim penyertaan modal triliunan dari WIKA, manajemen KCIC mengatakan semua sudah sesuai alurnya. “Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC, harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya lagi.

Hal ini mencakup sisi keuangan, yang menurut Eva telah sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini, operasional Whoosh terus mengalami peningkatan.

Ia memaparkan jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler per hari sejak Mei 2024. Pada awal tahun 2025 ditargetkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya, Agung Budi Waskito, mengungkapkan kereta cepat menjadi salah satu faktor penyebab kerugian yang dialami perusahaannya. Sepanjang 2023, perseroan memang merugi karena beban bunga tinggi, namun kerugian WIKA lainnya disebabkan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PBSI merupakan anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemilik mayoritas saham PT KCIC, yakni mencapai 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI.

Agung mengatakan rugi perseroan akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga perusahaan harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Agung mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp 6,1 triliun.

“Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp 5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

WIKA disebut mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 59,59 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan induk Google, Alphabet, mempersiapkan rencana akuisisi perusahaan keamanancloudWiz dengan harga sekitar 23 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp370 triliun.LaporanThe Wall Street Journalyang dikutip olehTechCrunchpada Senin, 15 Juli 2024, kesepakatan tersebut belum final.

Wiz menawarkan pendekatanall-in-oneuntuk keamananclouddengan mengolah data dari Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, dan platformcloudlainnya. Setelah itu memindai semuanya untuk faktor risiko keamanan, dikutip dari Antara.

Wiz merupakan perusahaan keamanan di New York yang dimulai di Israel. Perusahaan ini tumbuh pesat dengan menawarkan layanan keamanan siber berbasis cloud yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman secara real-time.

Dikutip dari Business Today, langkah ini upaya Alphabet untuk memperkuat portofolio keamanannya di tengah ancaman siber yang makin kompleks.

Profil Alphabet Inc.

Alphabet Inc. adalah perusahaan induk teknologi yang dibentuk sebagai hasil dari restrukturisasi strategis Google. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, perusahaan ini bertujuan untuk mengelola berbagai bisnis dan anak perusahaan Google secara lebih efektif.

Google yang awalnya didirikan pada 1998 tetap menjadi anak perusahaan terbesar Alphabet, yang mencakup berbagai produk Internet seperti iklan, Android, Chrome, perangkat keras, Google Cloud, Google Maps, Google Play, mesin pencari, dan YouTube.

Pada 19 Agustus 2004, Google melakukan penawaran umum perdana (IPO) yang menandai awal dari pertumbuhan pesatnya di industri konten dan informasi internet. Dengan 182.502 karyawan, Alphabet berpusat di Mountain View, California, dan saat ini dipimpin oleh CEO Sundar Pichai, yang sebelumnya menjabat sebagai kepala produk Google sebelum diangkat menjadi CEO pada 2015.

Segmen Bisnis Alphabet

Alphabet menjalankan operasinya melalui tiga segmen utama: Google Services, Google Cloud, dan Other Bets. Setiap segmen ini memiliki fokus yang berbeda, memungkinkan Alphabet untuk mengejar berbagai peluang dengan efisiensi tinggi.

1. Google Services

Segmen ini mencakup bisnis inti pencarian dan iklan Google, serta produk-produk seperti Android, Chrome, Google Maps, Google Play, YouTube, dan Bard, chatbot AI generatif. Pada 2022, Google Services menghasilkan 92 persen dari total pendapatan tahunan Alphabet, menunjukkan dominasi segmen ini dalam struktur pendapatan perusahaan.

2. Google Cloud

Menyediakan solusi komputasi awan tingkat perusahaan yang ditujukan untuk bisnis dan pemerintah. Google Cloud mencakup berbagai layanan seperti infrastruktur, keamanan siber, basis data, analitik, dan AI. Segmen ini juga termasuk Google Workspace, yang berisi alat kolaborasi dan komunikasi berbasis cloud untuk perusahaan.

3. Other Bets

Segmen ini menampung bisnis tahap awal Alphabet seperti Waymo (mobil self-driving), Calico Life Sciences (penelitian bioteknologi), Nest (perangkat rumah pintar), CapitalG (dana ekuitas swasta), dan DeepMind (penelitian AI).

Strategi Perusahaan Alphabet

Restrukturisasi Alphabet memungkinkan perusahaan untuk mengelola risiko lebih baik dan transparan dalam kinerja bisnis. Dengan membagi operasi ke dalam beberapa segmen dan anak perusahaan yang lebih otonom, Alphabet mengejar inisiatif yang lebih berisiko tanpa mempengaruhi brand inti Google.

Dikutip dari Britannica, manajemen risiko ini terlihat jelas dalam diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan Alphabet. Dengan menyediakan berbagai produk dan layanan di berbagai sektor pasar, Alphabet mencoba meratakan siklus ekonomi yang berbeda.

Struktur ini mendorong gangguan inovatif dengan memungkinkan Alphabet terus memasuki teknologi dan industri baru melalui kombinasi akuisisi bisnis dan pengembangan.