Jakarta (ANTARA) - Selular Business Forum (SBF) menggelar diskusi tentang urgensi implementasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) oleh para pelaku industri di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir bertumbuh.

Diskusi itu menyoroti bahwa kini implementasi AI di tengah masifnya AI generatif semakin penting karena telah menjadi kebutuhan agar industri bisa bertumbuh.

"Di level organisasi, implementasi sudah ada di mana-mana dan sudah menjadi sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari. Maka untuk perusahaan yang tidak memanfaatkan AI pasti akan ketinggalan sehingga mau tidak mau ya harus menguasainya," kata Deputy EVP Digital Technology and Platform Business Telkom Ari Kurniawan dalam diskusi tersebut di Jakarta, Senin.

Meski demikian apabila dilihat dari lanskap yang lebih besar secara regional Asia Tenggara, dari tingkat kesiapan Indonesia terbilang masih harus mengejar ketertinggalan.

Dalam indeks kesiapan AI di Asia Tenggara yang merupakan laporan Oxford Insight di 2023, menunjukkan Indonesia berada di posisi keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Untuk mengejar ketertinggalan ini, Ari mengatakan strategi nasional yang komprehensif perlu dijalankan dengan serius.

Strategi tersebut mencakup investasi riset dan pengembangan AI, pembangunan ekosistem digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi faktor kunci kesuksesan AI.

Tidak hanya strategi, kehadiran regulasi yang mengakomodasikan masyarakat juga memainkan peranan penting agar nantinya AI tidak merusak tatanan sosial dan menjadi alat yang mampu membantu Indonesia meraih manfaat ekonomi yang maksimal.

Menanggapi perihal regulasi, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Wijaya Kusumawardhana menyebutkan pemerintah dengan hati-hati melakukan banyak pertimbangan termasuk dalam menerapkan berbagai pendekatan.

Setelah merilis Surat Edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, Pemerintah menyiapkan aturan yang levelnya lebih ketat dan menimangnya lewat dua pendekatan yaitu vertikal dan horizontal.

"Ada kebijakan yang sifatnya vertikal dan sifatnya horizontal, apa itu kebijakan vertikal? Artinya itu kebijakan yang sifatnya sektoral yang berlaku pada sektor-sektor tertentu. Tapi kami juga mendorong ada yang sifatnya horizontal yang pengaturannya lebih tinggi lagi dan mengatur sektor lintas kementerian," kata Wijaya.

Para pelaku industri yang menerapkan AI turut berbagi dalam diskusi ini, misalnya CEO GLAIR William Lim yang menyebutkan bahwa AI terus mempercepat laju pertumbuhan bisnis-bisnis konvensional.

Ia menyebutkan AI saat ini paling banyak dimanfaatkan untuk membantu pelayanan pelanggan atau customer service.

"Paling populer tentu customer support karena 90 persen menggunakan AI. Bahkan untuk sekarang debt collector juga bisa digantikan AI karena bisa menghubungi pelanggan atau nasabah secara langsung," ungkapnya.

Lain cerita dengan perwakilan Bank DKI yang membagikan bahwa AI mempermudah proses e-KYC (Know Your Customer) dalam layanannya sehingga membantu perusahaannya untuk bertumbuh lewat transformasi digital.

"Ke depannya strategi Bank DKI dalam AI yakni business planing, lalu melatih SDM, proses penerapan hingga akhirnya penerapan teknologinya," ujar Pimpinan Divisi IT Digital Platform & E-Channel Development Bank DKI Surandra Pohan.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kilang kami mendapat mandatory dari pemerintah untuk menyediakan produk Biosolar B35 merupakan bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit.

Palembang (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit (RU) III Plaju, Palembang, Sumatera Selatan, memproduksi sejumlah produk unggulan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan sebagai wujud kontribusi dalam peningkatan portofolio energi hijau.

"Sejak awal 2023, kilang kami mendapat mandatory dari pemerintah untuk menyediakan produk Biosolar B35 yang merupakan bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit," kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU III Plaju Palembang Siti Rachmi Indahsari, di Palembang, Senin.

Dalam sosialisasi Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2024, Rachmi menjelaskan, Biosolar B35 mengandung 35 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai produk turunan 'Crude Palm Oil (CPO)', sementara 65 persen lainnya merupakan BBM jenis solar dari energi fosil.

Selain Biosolar, pihaknya juga menghasilkan produk unggulan ramah lingkungan seperti Pertamax, MFO Low Sulphur, LSFO V-1250, Musicool dan Breezon, Green Gasoline ex RBDPO, Avtur, dan Dexlite.

Selain memproduksi BBM ramah lingkungan, pihaknya juga terus berupaya menurunkan emisi dalam proses operasional dan bisnis.

Memasuki usia ke tujuh tahun pada 2024 ini, menjadi momentum berharga bagi PT KPI untuk terus mengolah energi terbaik untuk negeri, berkomitmen dalam agenda pencapaian 'Net Zero Emission (NZE)' pada 2060.

"Demi menopang proses bisnis tetap menggunakan energi bersih, perusahaan telah memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 2,25 Megawatt peak (MWp) dan terinstalasi juga 'solar cell' yang menghasilkan energi listrik sebesar 3.000 Wp untuk operasional perkantoran di kawasan Kilang Plaju," ujarnya.

Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, Kilang Pertamina Plaju turut mendorong agenda transisi energi bersih di masyarakat.

Melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), perusahaan telah mengajak masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber energi.

Program Desa Energi Berdikari di Kabupaten Muara Enim dan Lahat misalnya, masyarakat di dua dusun terpencil kabupaten tersebut telah terelektrifikasi berkat Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan total daya 30.000 Wp.

Kemudian di pesisir Sumsel, tepatnya di Dusun Sembilang, Kilang Pertamina Plaju juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan tenaga matahari, yang dipasangi 'solar cell' lewat program Bahari Sembilang Mandiri, dengan total energi dihasilkan sebesar 6.000 Wp dan mampu mendukung aktivitas masyarakat lokal yang belum terelektrifikasi utuh.

Dengan terus mengadaptasi energi baru terbarukan (EBT), pihaknya mendukung penuh target pemerintah untuk mendorong agenda transisi energi bersih di masyarakat, kata Rachmi pula.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengevaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen yang akan berakhir pada akhir 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pihaknya sejauh ini masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait kebijakan tersebut.

“Nanti kita lihat arahan Bu Menteri, ya. Memang itu pasti akan selalu kita evaluasi, sama seperti insentif-insentif yang lain,” kata Febrio saat ditemui di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin.

Menurutnya, insentif PPh untuk UMKM itu memberikan dampak yang positif terhadap UMKM. Hal ini mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelompok usaha tersebut.

Keberpihakan itu, lanjut dia, juga terlihat pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta.

Cermin lain keberpihakan pemerintah terhadap UMKM terlihat pada anggaran perpajakan yang dinikmati oleh UMKM.

“Kalau di belanja perpajakan, lebih dari Rp60-70 triliun rata-rata satu tahun itu manfaatnya langsung dinikmati oleh UMKM,” jelas dia.

Berakhirnya kebijakan insentif PPh final 0,5 persen untuk UMKM termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dalam aturan itu, juga disebutkan bahwa Pemerintah mengenakan tarif PPh Final 0,5 persen hanya bagi UMKM dengan penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Sebelumnya, anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Evi Zainal Abidin meminta pemerintah memperpanjang jangka waktu pemanfaatan insentif tersebut, khususnya bagi orang pribadi.

Merespons itu, Sri Mulyani mengatakan bakal mengevaluasi fasilitas PPh final, apakah UMKM masih membutuhkan insentif atau sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk berhenti menerima insentif tersebut.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Berdasarkan data Juni 2024, porsi aset 93 bank tersebut mencapai sebesar 90,78 persen dari total aset bank umum

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jadi isu lay off tidak ada, justru ini isu pengembangan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan penggabungan atau merger antara PT Angkasa Pura I dan II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

"Jadi isu lay off tidak ada, justru ini isu pengembangan," ujar Erick di Jakarta, Senin.

Erick menyampaikan merger antara beberapa perusahaan BUMN pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Dalam proses penggabungan empat perusahaan menjadi satu tersebut, tidak terdapat isu PHK.

Keberhasilan dari merger Pelindo ini, kata Erick, bisa menjadi sebuah contoh efisiensi di lingkungan BUMN.

Lebih lanjut, Erick mengatakan Angkasa Pura Indonesia akan mengelola 37 bandara dalam satu sistem pelayanan. Menurutnya, saat ini banyak bandara-bandara di luar negeri juga telah bertransformasi untuk membuat ekosistem baru dalam bisnis penerbangan.

"Kalau kita sering ke luar negeri melihat banyak airport yang sekarang berubah model, tidak hanya buat transportasi, tetapi membangun sebuah ekosistem baru," kata Erick.

Kementerian BUMN mendorong adanya perbaikan bisnis model pada industri penerbangan, sehingga nantinya pendapatan tidak hanya bergantung pada aero tetapi juga non aero.

"Kalau kita lihat non aero sudah mulai meningkat, di Singapura, di beberapa negara memang airport ini juga menjadi pusat kehidupan manusia, jadi bukan hanya buat traveling. Nah, di sini lah kenapa nanti kita akan memperbaiki bisnis model," ucap Erick.

Sebelumnya, PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II telah resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Peresmian ini disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohr dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Budi menyampaikan, penggabungan dua perusahaan ini, diharapkan dapat membawa kebaikan bagi pertumbuhan ekonomi di sektor penerbangan.

"Merombak dua korporasi besar yang sudah dalam zona comfort itu tidka mudah. Dengan disatukan ini, insya Allah ini memberikan kebaikan dan competitiveness terhadap airport yang lainnya," ujar Budi saat peresmian PT Angkasa Pura Indonesia di Jakarta, Senin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dengan disatukan ini, insya Allah ini memberikan kebaikan dan competitiveness terhadap airport yang lainnya

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Peresmian merger tersebut disaksikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohr dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Budi menyampaikan, penggabungan dua perusahaan ini, diharapkan dapat membawa kebaikan bagi pertumbuhan ekonomi di sektor penerbangan.

"Merombak dua korporasi besar yang sudah dalam zona comfort itu tidak mudah. Dengan disatukan ini, insya Allah ini memberikan kebaikan dan competitiveness terhadap airport yang lainnya," ujar Budi saat peresmian PT Angkasa Pura Indonesia di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Direktur Utama InJourney, Dony Oskaria mengatakan penggabungan dua korporasi tersebut telah menjadikan Indonesia sebagai operator bandara nomor lima terbesar di dunia.

Proses penggabungan ini sendiri telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, tanpa mengganggu jalannya operasional kedua korporasi.

"Alhamdulillah proses ini sudah selesai, termasuk di dalamnya kami menyelesaikan 6-9 aturan yang untuk supaya comply dengan aturan yang berlaku. Kami sampaikan bahwa tepatnya hari ini kita menjadi operator airport nomor 5 terbesar di dunia," kata Dony.

Dony menjelaskan, dari sisi operasional PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney telah memimpin 160 subsistem yang telah tergabung dalam InJourney Airports.

Subsistem ini kemudian dikelompokkan menjadi tiga besar yakni terminal, air side dan enterprise system. Menurut Dony, nantinya setiap bandara akan mengacu pada tiga hal tersebut dalam pengelolaannya.

Dari sisi komersial, bandara akan melakukan proses transformasi untuk menghasilkan pendapatan di luar sektor aero atau penerbangan.

"Kita menyadari hari ini revenue kita masih sebagian besar didominasi oleh aero revenue. Tapi tahun ini kita berhasil meningkatkan non aero revenue, kita memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Kita growth year on year itu sebesar 49 persen, ini satu pencapaian yang cukup baik," ucap Dony.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Avtur itu dirapatkan juga seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu multiprovider

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi usulkan bahan bakar pesawat yakni avtur, dikelola secara multiprovider dan tidak boleh dimonopoli dalam rangka untuk menurunkan harga tiket pesawat.

"Avtur itu dirapatkan juga seharusnya tidak boleh monopoli, dan kita mendasarkan dari yang namanya rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu multiprovider. Jadi ada beberapa provider yang lakukan," ujar Budi Karya Sumadi di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

Pengelolaan avtur oleh beberapa provider tersebut merupakan salah satu dari empat usulan yang disampaikan oleh Menhub terkait upaya penurunan tiket pesawat.

"Kalau tiket sebenarnya secara struktur kita tidak bisa ngambil angka begitu saja. Prosesnya harus dilakukan. Ada empat yang saya sampaikan dalam usulan pada saat rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pertama, pajak-pajak berkaitan dengan suku cadang, itu prinsipnya sudah disetujui dan sedang dilakukan upaya perbaikan di Kementerian Keuangan," kata Budi Karya Sumadi

Usulan selanjutnya, berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN). PPN memang kalau dibandingkan dengan negara lain itu tidak ada PPN.

"Namun demikian dalam diskusi kami dengan Menteri Keuangan, kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN yang lain juga harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu," ujar Budi Karya Sumadi.

Usulan terakhir, lanjut Menhub, adalah mengkaji biaya-biaya yang lain.

Sebagai informasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) penurunan harga tiket pesawat, sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien di Indonesia.

Ia menjelaskan, satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait lainnya.

Bukan hanya bahan bakar avtur saja yang berkontribusi membuat harga tiket pesawat mahal di dalam negeri. Namun demikian, terdapat aspek lain seperti beban pajak hingga beban biaya operasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar dan menciptakan PHK massal terutama di sektor industri pengolahan,

Jakarta (ANTARA) - Ahli Utama Pengembangan Kewirausahaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengingatkan, saat ini masih ada ancaman praktik predatory pricing dari niaga-el (e-commerce) asal China.

Praktik ilegal ini ditakutkan bakal mengancam ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia.

“Saat ini ada ancaman bahwa produsen dari China itu, e-commerce baru, yang dia mengkolaborasikan 250 industri di China untuk bisa memasarkan produknya ke konsumen tanpa lewat intermediary (perantara). Itu akan ‘membunuh’ semua, baik penjual kita maupun produsen kita,” kata Hanung dalam Forum Merdeka Barat 9 yang disampaikan secara virtual di Jakarta, Senin.

Diketahui, predatory pricing merupakan praktik penetapan harga yang sangat rendah atau di bawah biaya produksi oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk melemahkan pesaing di pasar.

Setelah pesaing keluar dari pasar atau menjadi tidak kompetitif, perusahaan tersebut biasanya menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi, untuk memulihkan kerugian yang terjadi selama periode predatory pricing.

Strategi ini dinilai anti-kompetitif dan ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dapat merusak persaingan yang sehat dan mempengaruhi konsumen dalam jangka panjang.

Hanung mengatakan, pemerintah saat ini tengah melakukan penataan e-commerce melalui berbagai regulasi.

Ia menyebutkan salah satunya lewat Peraturan Menteri Perdagangan No 31/2023 yang merupakan dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020.

“Di mana beberapa tahun ini, Pak Menkop (Teten Masduki) itu sering mendorong kebijakan-kebijakan untuk mendorong agar ada pengaturan lebih ketata khususnya e-commerce yang melakukan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat,” jelasnya.

Adapun Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa dengan hadirnya aplikasi asing seperti Temu dapat mengancam keberadaan UMKM lokal karena Indonesia hanya akan semakin menjadi pasar bagi barang-barang impor.

"Indonesia hanya dijadikan pasar, akan banyak pelaku usaha yang terancam gulung tikar dan menciptakan PHK massal terutama di sektor industri pengolahan,” ujar Bhima, Sabtu (15/6).

Kementerian Koperasi dan UKM melalui staf khususnya Fiki Satari juga tegas menolak masuknya Temu ke Indonesia.

Menurutnya, aplikasi tersebut harus sesuai dengan regulasi yang ada.

“Harus ditolak. Jadi sebenarnya secara regulasi ini sulit untuk beroperasi. Ada PP nomor 29/2002 tentang Larangan Penggabungan KBLI 47, bisa juga yang kita revisi Permendag nomor 31/2023, Pengawasan Pelaku Usaha Sistem Elektronik, ada cross border langsung jadi tidak boleh,” ucap Fiki.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, nilai ekonomi digital UMKM dapat mencapai Rp4.531 triliun pada 2030, mengingat potensi peningkatan akses pasar yang lebih luas dalam ekosistem digital.

Untuk diketahui, Temu adalah platform global cross-border yang berasal dari China. Aplikasi tersebut menggunakan metode penjualan Factory to Consumer (penjualan langsung dari pabrik ke konsumen).

Metode tersebut dinilai bisa berdampak buruk pada UMKM dan lapangan pekerjaan di Indonesia. Saat ini Temu telah penetrasi ke 58 negara.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Angka laju pengangguran AS pada Jumat pekan lalu terpantau lebih rendah yakni sebesar 4,2 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 4,3 persen

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Senin, merosot dipengaruhi data penurunan tingkat pengangguran di Amerika Serikat (AS) pada Agustus 2024.

Pada akhir perdagangan Senin, rupiah ditutup tergelincir 78 poin atau 0,51 persen menjadi Rp15.456 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.378 per dolar AS.

"Angka laju pengangguran AS pada Jumat pekan lalu terpantau lebih rendah yakni sebesar 4,2 persen dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 4,3 persen,” kata Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Senin.

Ibrahim menuturkan tingkat upah secara bulanan naik 0,7 persen dari perkiraan kenaikan 0,3 persen. Demikian juga secara tahunan naik 3,8 persen dari perkiraan kenaikan 3,7 persen.

Hal tersebut berujung pada ekspektasi pemangkasan suku bunga bank sentral AS (The Fed) lewat CME FedWatch Tool tetap tinggi namun semakin meningkat untuk pemotongan sebesar 25 basis poin (bps) dibandingkan 50 bps. Sehingga dolar AS mengalami rebound dan tekanan terhadap rupiah kembali terjadi di awal perdagangan pekan ini.

Investor masih belum memutuskan skala pemangkasan suku bunga Federal Reserve, Fed Funds Rate, yang diharapkan akhir September dan mengamati pembacaan inflasi AS pekan ini untuk petunjuk lebih lanjut. Sementara data tenaga kerja AS memang terpantau tidak dalam kondisi yang baik namun tidak seburuk yang diperkirakan.

Selain itu, data harga konsumen (CPI) dari Tiongkok menjadi pendorong disinflasi global, dengan harga produsen turun 1,8 persen per tahun pada Agustus ketika analis telah memperkirakan penurunan sebesar 1,4 persen.

CPI juga meleset dari perkiraan sebesar 0,6 persen untuk tahun ini, dengan hampir semua kenaikan harga pangan, dan harga barang naik hanya 0,2 persen, yang menunjukkan permintaan domestik yang lemah.

Dari sisi internal, Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada Agustus 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi dibandingkan 123,4 pada bulan sebelumnya.

Meningkatnya keyakinan konsumen pada Agustus 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tetap optimis dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang menguat. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) Agustus 2024 tercatat masing-masing sebesar 114,0 dan 134,9.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin melemah ke level Rp15.446 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.372 per dolar AS.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperpanjang jam operasional LRT Jabodetabek dan menambah delapan perjalanan tambahan pada hari kerja, menjadi total 358 perjalanan tiap harinya.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan adapun penambahan perjalanan tersebut khusus pada akhir jam operasional setiap hari Senin hingga Jumat, dengan jadwal keberangkatan terakhir untuk beberapa lintas utama mengalami perubahan, seperti rute Dukuh Atas - Harjamukti yang kini berangkat pada pukul 22.55 dan rute Dukuh Atas - Jatimulya yang berubah menjadi pukul 22.50.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Mahendro mengatakan hal tersebut guna meningkatkan kualitas fasilitas tersebut bagi para pengguna serta mengakomodasi kebutuhan pengguna yang membutuhkan perjalanan di luar jam kerja reguler.

Pada Agustus, katanya, KAI mencatat pencapaian positif dengan jumlah pengguna LRT Jabodebek mencapai 1.987.817 orang, dengan rata-rata pengguna pada hari kerja sebanyak 76.044 orang. Mahendro menyebutkan ada kenaikan sebesar 0,5 persen dibandingkan dengan rata-rata pada hari kerja Juli yang berjumlah 75.694 pengguna.

Selain itu Mahendro menyebutkan pihaknya telah memperkenalkan teknologi Crowd Detection System (CDS) yang memungkinkan pengguna untuk melihat secara real-time kepadatan di setiap trainset melalui aplikasi, sehingga mereka dapat memilih gerbong yang kurang padat dan menikmati perjalanan yang lebih nyaman.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jabodebek. Kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi seluruh pengguna," ujar Mahendro.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024