masih ada pekerjaan besar terkait dengan integrasi nanti dilakukan di Lapangan Natuna

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) menyatakan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) Marlin Natuna siap berlayar guna mendukung ketahanan energi nasional.

Marlin Natuna merupakan proyek konversi kapal tanker pertama menjadi FPSO di Indonesia. ​​​​​​FPSO Marlin Natuna yang memiliki kapasitas produksi 250.000 barel itu akan menampung minyak bumi dari proyek Forel di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Proyek Forel merupakan proyek minyak terbesar yang akan onstream di 2024 dengan perkiraan produksi sebesar 10.000 barel minyak per hari (BOPD).

"Saya bilang masterpiece karena memang ini yang pertama di Indonesia yang merupakan karya kita semua dan tentunya yang saya banggakan jajaran manajemen dari SKK Migas. Sail away (berlayar) ini bukan akhir, bukan ujung dari proyek pengembangan lapangan ini, tetapi memang bagian-bagian akhir di mana masih ada pekerjaan besar terkait dengan integrasi nanti dilakukan di Lapangan Natuna," kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo melalui tayangan video dari Jakarta saat acaraThe Sail Away Ceremony of Indonesia 1st FPSO Conversion Project FPSO Marlin Natuna.

Acara itu dilakukan di Kantor Pusat Medco E&P, Jakarta dan PaxOcean Pertama Shipyard, Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.

Seremoni FPSO Marlin Natuna tersebut dihadiri oleh jajaran SKK Migas, Medco E&P, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepri serta PT Hanochem Tiaka Samudera dan PT PaxOcean Batam yang menjadi pihak ketiga dalam pengerjaan proyek.

Wahju menjelaskan proyek Forel mencakup dua pekerjaan besar. Pertama, yaitu proyek pembangunan FPSO Marlin Natuna. Kedua ialah pembangunan rangkaian fasilitas produksi, di antaranya satu anjungan wellhead platform Forel yang akan digunakan untuk lima sumur produksi, satu sumur injeksi gas, dan dua sumur tambahan untuk produksi di masa depan.

Selanjutnya, satu anjungan wellhead platform Bronang untuk satu sumur produksi dan dua sumur cadangan.

"Berikutnya adalah adanya instalasi pipa bawah laut delapan inch pipa sepanjang 17 kilometer dari wellhead platform Bronang ke wellhead platform Forel dan tentunya fasilitas pendukung lainnya," jelas Wahju.

Ia mengungkapkan fasilitas wellhead platform Forel, wellhead platform Bronang, dan instalasi pipa bawah laut tersebut sudah selesai dan menunggu FPSO Marlin Natuna untuk berlayar ke Laut Natuna dan dilanjutkan dengan tahapan integrated commissioning dari seluruh fasilitas produksi proyek Forel-Bronang.

"Wellhead platform Bronang bahkan sudah onstream terlebih dahulu memproduksikan gas ke fasilitas MoGPU Hang Tuah sejak September tahun lalu dan telah terlebih dahulu memberikan kontribusi kepada negara," tutur Wahju.

Adapun, total investasi yang dibutuhkan untuk pengerjaan proyek Forel-Bronang secara keseluruhan mencapai sekitar 236 juta dolar AS atau sekitar Rp3,5 triliun dengan angka konversi saat ini.

"Kami berharap investasi tersebut tidak hanya berhasil mewujudkan fasilitas produksi hulu migas, tetapi juga mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional," ujar Wahju.

Sementara, Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan bersyukur atas pencapaian FPSO Marlin Natuna tersebut.

"Kami sangat bangga mengumumkan keberhasilan sail away FPSO Marlin Natuna. Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim yang terus berkolaborasi dengan kontraktor, subkontraktor, vendor, dan instansi terkait untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan konstruksi dan pengujiannya," katanya.

Menurut dia, keberhasilan tersebut merupakan bukti kemampuan Medco E&P dalam melaksanakan complex projects dan komitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan industri migas di tanah air. Proyek Forel, kata dia, akan segera onstream pada kuartal IV 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut keterbukaan data base antara perusahaan-perusahaan BUMN dan dunia usaha perlu dilakukan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik.

Hal ini disampaikan oleh Erick usai menerima kunjungan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil Musyawarah Nasional (Munaslub) Anindya Bakrie di Kantor Kementerian BUMN pada Senin.

Erick menyampaikan BUMN terus melakukan transformasi agar bisa menjadi benteng dari perekonomian nasional. Oleh karenanya, keterbukaan dengan pihak swasta perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan.

"Kita melihat ada improvisasi yang harus kita dorong ke depan, bagaimana tadi salah satunya, data base ini harus disatukan, antara Kadin dan BUMN, supaya tadi ketika ada tender-tender, kita buka selebar-lebarnya, sehingga peran swasta, UMKM, bisa menjadi bagian," ujar Erick.

Lebih lanjut, Erick mengatakan, kerja sama antara sektor swasta dan BUMN menjadi hal yang baik untuk dilakukan. Namun, Ia mensyaratkan agar selalu ada transparansi serta tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Erick, hal tersebut bertujuan untuk mendorong keterbukaan dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan BUMN.

"Karena kami tidak mau adanya korupsi di BUMN, atau paling tidak kita menekan korupsi. Nah di situ sebenarnya aturan-aturan Menterinya sudah mengikat, di mana jangan lagi anak cucu ikut tender, yayasan ikut tender, bahkan individu yang terafiliasi pada pimpinan perusahaan BUMN tersebut," katanya.

Selain itu, kerja sama antara BUMN dengan sektor swasta juga harus melibatkan bank Himbara. Erick menyampaikan, Himbara berperan besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Jadi ya ini sejalan, dan memang sejak awal Pak Jokowi juga mendorong konsolidasi karena itu ya kita buka selebar-lebarnya transformasi yang ada," ucapnya.

Sementara itu, Anindya mengatakan dunia usaha ingin lebih menjalin kerja sama dengan BUMN. Menurutnya, banyak proyek-proyek di BUMN yang bisa dikolaborasikan bersama Kadin.

Selain itu, Ia juga menyebut untuk bertukar informasi mengenai program-program investasi dari BUMN yang bisa melibatkan para pengusaha anggota Kadin.

"Intinya, bagaimana bisa membangun perekonomian lebih maju lagi, di jaman Pak Jokowi sudah luar biasa, di jaman Pak Prabowo mudah-mudahan bisa mencapai apa yang diniatkan sampai 8 persen. BUMN adalah suatu tokoh sentral dan mudah-mudahan dari swasta bisa jadi public partnership," kata Anindya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) Malang, Jawa Timur menyatakan, kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi justru berisiko mendorong peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE FEB UB Prof. Dr. Candra Fajri Ananda hasil penelitian lembaga yang dipimpinnya menunjukkan bahwa peningkatan harga rokok akibat kenaikan tarif cukai tidak efektif menurunkan jumlah konsumsi rokok.

"Ketika tarif cukai dinaikkan, maka mendorong konsumen untuk beralih ke produk ilegal yang lebih terjangkau," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hasil kajian juga menunjukkan, kebijakan kenaikan tarif cukai dalam beberapa tahun terakhir telah mencapai titik optimum, lanjutnya, di mana kenaikan tarif lebih lanjut tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah. Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT)," katanya.

Menurut dia, peredaran rokok ilegal di Indonesia telah meningkat seiring dengan kenaikan harga rokok akibat tarif cukai yang terus naik.

Meskipun pemerintah telah meningkatkan operasi penindakan terhadap rokok ilegal, tambahnya, data menunjukkan bahwa ketika harga rokok meningkat, jumlah rokok ilegal yang beredar di pasaran turut mengalami peningkatan.

Pada tahun 2023, hasil penelitian PPKE FEB UB mengungkapkan, lebih dari 40 persen konsumen rokok pernah membeli rokok polos tanpa pita cukai.
Selain itu, simulasi yang dilakukan oleh PPKE menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai dari 0 persen hingga 50 persen dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dari 6,8 persen menjadi 11,6 persen.

Hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi CHT yang hilang akibat peredaran rokok ilegal seiring dengan kenaikan tarif cukai, dari Rp4,03 triliun ketika tidak ada kenaikan tarif cukai (0%), hingga mencapai Rp5,76 triliun ketika cukai dinaikkan sebesar 50 persen.

Terkait hal itu PPKE FEB UB menyampaikan tiga rekomendasi bagi pemerintah yakni pertama, moratorium kenaikan tarif cukai untuk menjaga keberlangsungan IHT dan mencegah lonjakan peredaran rokok ilegal, sambil tetap menjaga stabilitas penerimaan negara dan sektor tenaga kerja yang bergantung pada industri ini.

Kedua, apabila tarif cukai ditujukan untuk mencapai keseimbangan pilar kebijakan IHT, maka tarif cukai sebesar 4 – 5% (dari tarif yang berlaku saat ini) adalah tarif cukai yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mencapai keseimbangan antara penerimaan negara dan keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT).

Ketiga, mendorong pemerintah terus meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dan menyesuaikan harga rokok sesuai daya beli masyarakat.

"Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar kebijakan tarif cukai dapat memberikan solusi yang seimbang bagi konsumen, produsen, dan penerimaan negara," katanya.

Menanggapi hal itu Sekjen Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Petrus Riwu mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok di atas 10 persen setiap tahun dapat menyebabkan masyarakat beralih ke rokok dengan harga lebih murah atau bahkan rokok ilegal.

"GAPPRI merekomendasikan moratorium kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran (HJE) selama 2025-2027 serta tidak menaikkan PPN untuk menjaga keberlangsungan proses pemulihan industri dan daya beli masyarakat. Serta, lebih menggencarkan operasi penindakan rokok ilegal untuk menekan peredarannya," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) merampungkan proyek SUTT 150 kV Incomer Double Phi-GI Tempadung dan SUTT 150 kV GI Tempadung-GI KTT PT Mitra Murni Perkasa di era kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir.

”Infrastruktur ketenagalistrikan ini melibatkan pembangunan 9 menara dengan lintasan total sepanjang 4,68 kilometer sirkit (kms)," kata General Manager PLN UIP KLT Raja Muda Siregar dalam keterangan di Jakarta, Senin.

PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 1 (UPP KLT 1) sebagai direksi pekerjaan, mencatatkan pencapaian penting di masa lima tahun kepemimpinan Erick Thohir.

Dia menyampaikan, hal itu terbukti dengan rampungnya sekaligus energize (pemberian tegangan pertama) pembangunan proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Incomer Double Phi-GI Tempadung dan SUTT 150 kV GI Tempadung-GI KTT PT Mitra Murni Perkasa (MMP) tepat waktu sesuai yang direncanakan pada Jumat (27/9).

"Bahkan proses energize berjalan lancar, aman tanpa adanya gangguan," ujarnya.

Raja menjelaskan, pekerjaan itu merupakan sebuah langkah penting dalam mendukung hilirisasi industri di Kalimantan Timur, khususnya untuk memenuhi kebutuhan listrik Konsumen Tegangan Tinggi (KTT) PT MMP sebesar 140 Mega Volt Ampere (MVA).

Lebih lanjut, dia mengatakan, proyek tersebut dirancang secara optimal untuk memenuhi target Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang ditandatangani pada tahun 2022, dimana PT MMP membutuhkan pasokan listrik yang andal dan stabil untuk mendukung kegiatan industrinya.

Menurut Raja, pencapaian itu merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen PLN di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam lima tahun terakhir, yang terus berfokus pada penyediaan listrik yang merata dan andal bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan industri.

Dengan berhasil diselesaikannya penyambungan KTT PT MMP dengan tepat waktu, lanjut Raja, PLN menunjukkan kinerja prinsip dasar manajemen proyek yang baik dan memastikan proyek berjalan dengan efisien, sesuai anggaran, tepat mutu serta selesai tepat waktu.

Di samping itu juga, kata Raja, PLN memastikan bahwa industri seperti PT MMP dapat beroperasi secara efisien dan produktif, tanpa kendala pasokan listrik.

Ia juga menuturkan, kebutuhan listrik sebesar 140 MVA untuk PT MMP menjadi salah satu bukti nyata meningkatnya permintaan energi dari sektor industri di Kalimantan Timur, wilayah yang menjadi pusat pengembangan industri dan investasi strategis.

"PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas, baik dalam hal pembangkit maupun transmisi, guna memenuhi kebutuhan listrik yang terus berkembang di seluruh sektor," ucapnya.

Raja juga menjelaskan bahwa ke depannya, semangat optimisme ini terus dibawa PLN UIP KLT dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur, Utara dan Selatan.

”Alhamdulillah, satu per satu amanah bisa kami selesaikan dengan baik," imbuh Raja.

Raja menambahkan, ke depan pihaknya fokus menyelesaikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya, seperti SUTT 150kV Grogot-Sei Durian, SUTT 150kV Sei Durian-Tarjun, SUTT 150kV Talisayan-Maloy.

Selanjutnya, SUTT 150 kV Sangatta-Muara Wahau, SUTT 150kV Tanjung Redeb-Talisayan, SUTT 150kV Tanjung Selor-Tidang Pale yang seluruhnya bertujuan untuk dapat meningkatkan keandalan sistem kelistrikan.

"Sehingga akan semakin meningkatkan pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, karena listrik dapat diakses lebih mudah, andal, dan berkelanjutan," kata Raja.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Chairman Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, pengelolaan bauksit harus diolah di dalam negeri apalagi pasokan alumunium masih defisit dan tetap ikuti UU no 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Hal itu ia sampaikan sebagai respons atas usulan anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman agar ekspor bijih bauksit dibuka secara terbatas guna menggerakkan perekonomian daerah, khususnya di Kalimantan Barat.

"Kalau dari saya, saya bukan di kementerian lagi, kalau kita kan harus patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selama peraturan dan UU masih pada UU No 3 Tahun 2020, itu kan tentunya masih harus diolah dalam negeri. itu yang masih harus kita lihat," ujar Irwandy di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan usulan untuk membuka ekspor bauksit perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengingat pasokan aluminium yang masih defisit.

"Bauksit ini, kita dari bauksit (diolah) ke alumina, dari alumina (diolah) ke aluminium, kita masih defisit di aluminium. Kebutuhan 1 juta per tahun. Kita baru produksi 250 ribu," jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman sempat menyampaikan usulan ke pemerintah untuk membuka peluang ekspor bauksit.

Hal ini didasari kondisi ekonomi yang dinilai lesu di provinsi penghasil bauksit, sehingga memerlukan kelonggaran untuk memulai ekspor salah satu sumber daya alam (SDA) tersebut.

Menurut dia, saat ini masih sedikit smelter bauksit di Indonesia yang beroperasi, di antaranya, PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), PT Well Harvest Winning Alumnia Refinery (WHW), PT Borneo Alumina Indonesia (BAI).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi memprediksi, Bank Indonesia (BI) bakal memangkas suku bunga acuannya (BI-Rate) satu kali lagi sebesar 25 bps di sisa akhir tahun 2024 ini.

Sebagai informasi, saat ini BI-Rate tercatat sebesar 6 persen, dengan suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.

"Kalau kita lihat dari konsensus pasar masih diperkirakan masih akan ada satu kali lagi, tapi tergantung BI, (turun) 25 bps. Tapi secara proyeksi konsensus pasar, iya masih ada kemungkinan masih akan turun," kata Darmawan saat ditemui di Jakarta, Senin.

Selain itu, bank sentral AS atau The Fed turut memangkas suku bunga acuan 50 bps menjadi 4,75-5,0 persen pada Rabu waktu AS atau Kamis dini hari waktu Indonesia (19/9).

Pemangkasan tersebut lebih besar dibandingkan ekspektasi pasar yang hanya 25 bps, sekaligus mengakhiri siklus suku bunga tinggi berkepanjangan alias higher for longer.

Merespons hal tersebut, Bank Mandiri memastikan bakal menurunkan beberapa suku bunga kreditnya mengikuti penurunan suku bunga acuan.

"Transmisinya kan sebagian besar dari kredit kita reference rate jadi sudah pasti turun, referenceplus margin jadi udah pasti turun. Rates-nya turun dia turun. Bunga kredit. Kalau bunga dana yang tergantung program yang baru akan mengikuti yang baru gitu," jelasnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jumlahnya (kredit) dapat kami laporkan sebesar 1,27 miliar dolar AS

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dari dalam negeri, BPS akan rilis data inflasi September yg diproyeksikan akan kembali deflasi

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Produsen otomotif BYD mengajukan rencana penarikan kembali 96.714 kendaraan di China karena cacat produksi.

Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (State Administration for Market Regulation/SAMR) China menyatakan bahwa ​​​​​BYD mulai 30 September 2024 akan menarik kembali 96.714 kendaraan Dolphin dan Yuan Plus di China karena cacat produksi yang menimbulkan risiko kebakaran.

Menurut siaran Car News China, BYD mengajukan rencana penarikan kembali kendaraan ke Pusat Penarikan Produk Cacat SAMR pada Senin waktu setempat.

Penarikan kembali kendaraan akan dilakukan oleh dua entitas operasi BYD, yakni BYD Auto Industry Co., Ltd. dan BYD Auto Co., Ltd.

BYD Auto Industry Co. ditugasi menarik kembali 87.762 kendaraan listrik Dolphin dan Yuan Plus yang diproduksi di China antara 4 Februari 2023 hingga 26 Desember 2023.

Sedangkan BYD Auto Co., Ltd. akan menarik kembali 8.952 kendaraan listrik Yuan Plus yang diproduksi di China antara 2 November 2022 hingga 19 Juni 2023.

BYD Dolphin dan BYD Yuan Plus (juga dinamai BYD Atto 3 di luar negeri) termasuk kendaraan populer BYD. Model kendaraan ini juga diekspor ke luar negeri.

BYD kali ini mengajukan rencana penarikan kembali kendaraan karena ada cacat dalam proses produksi pengontrol rakitan kolom kemudi daya listrik.

Saat penutup peralatan ditutup, kapasitor pada papan sirkuit pengontrol bisa terganggu dan menyebabkan retakan mikro pada kapasitor.

Retakan ini dapat meluas selama penggunaan kendaraan, yang akan menyebabkan korsleting, panas berlebih, dan berpotensi kebakaran yang menimbulkan risiko keselamatan.

Dealer BYD akan memasang bantalan insulasi pada pengontrol secara gratis untuk menghilangkan bahaya keselamatan ini.

Pemilik kendaraan yang terdampak penarikan kembali akan diberi tahu melalui surat, WeChat, dan panggilan telepon.

BYD juga telah menyiapkan saluran telepon layanan pelanggan bagi pengguna yang terdampak penarikan kembali kendaraan.

Penarikan kembali jarang terjadi pada kendaraan BYD. Penarikan kembali kendaraan yang dilakukan kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah BYD.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024