Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pada periode semester I-2024 cukup stabil. Laba bank di periode tersebut secara konsolidasian tumbuh 0,95% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 29,7 triliun.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kinerja BRI adalah biaya pencadangan yang naik signifikan. Berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI, biaya pencadangan naik 52,2% secara tahunan atau mencapai Rp 21,35 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Ia menyadari saat ini kondisi nasabah UMKM di industri perbankan memang masih belum pulih sepenuhnya. Sehingga, rasio kredit bermasalah atau NPL, terlebih di segmen UMKM, akan cenderung naik.

Di BRI, NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%. Secara rinci, segmen kecil dan mikro menjadi yang paling tinggi kenaikannya masing-masing 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05% dan 2,95%.

“Kenyataannya di pasar, di lapangan terkait dengan mikro sebenarnya masih banyak tantangan terutama masih tingginya NPL,” ujarnya Kamis (25/7).

Oleh karena itu, ia bilang pencadangan akan sangat penting bagi perbankan di saat tak ada relaksasi lagi dari pemerintah.

Meskipun, saat ini wacana relaksasi restrukturisasi kembali bergaung pasca kondisi gagal bayar segmen UMKM meningkat.

Sunarso juga berpendapat bahwa relaksasi tersebut sejatinya merupakan ranah dari regulator. Perbankan, dalam hal ini BRI, akan selalu mengikuti kebijakan yang dibuat oleh OJK sebagai regulator.

Kalaupun tak ada relaksasi, Sunarso optimistis masih mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait kredit macet. Sekalipun, upaya hapus buku harus dilakukan dengan catatan pencadangan masih terjaga.

“Sekarang cadangannya BRI terhadap NPL itu lebih dari dua kali jadi itu cukup kalau misalnya dilakukan write off ataupun hapus buku,” tandasnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Istilah Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) masih terdengar awam di telinga masyarakat. Apa itu Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD)?

Informasi saja, Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) merupakan salah satu produk keuangan syariah yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf tunai melalui deposito.

Mengutip laman Kemenag.go.id, Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) tidak hanya berfungsi sebagai alat investasi, tetapi juga cara untuk memberdayakan masyarakat melalui program sosial yang didanai dari hasil pengelolaan wakaf.

Analis Eksekutif Direktorat Penyaluran dan Pengembangan Perbankan Syariah OJK, Gunawan Setyo Utomo, menjelaskan skema pengelolaan dan penyaluran Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD).

Menurutnya, Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD) termasuk dalam kategori wakaf temporer, yang diperbolehkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 1 Ayat 1.

“Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Pasal 1 Ayat 1, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu,” papar Setyo dalam program Ekspose ZaWa (Zakat Wakaf) di kanal YouTube Literasi Zakat Wakaf, Kamis (18/7/2024).

Setyo menjelaskan, wakaf uang temporer adalah penyerahan wakaf uang yang dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Ia melanjutkan, syarat minimal penyerahan wakaf uang adalah deposito satu tahun dengan jumlah minimal satu juta rupiah.

Nazir wajib menyerahkannya ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) sesuai Pasal 48 PP 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf uang, LKSPWU akan mengelola deposito terlebih dahulu dan hasilnya diberikan kepada mauquf alaih. Sebab, LKSPWU harus mengetahui jumlah bagi hasil yang kemudian baru bisa disalurkan.

“Syarat dari wakaf uang adalah nominal wakaf tidak boleh berkurang, sehingga nazir perlu menempatkan wakaf ke LKSPWU terlebih dahulu. Bagi hasil yang diperoleh dari penempatan nazir ke LKSPWU nanti dapat disalurkan ke mauquf alaih,” jelas Setyo.

Setyo menegaskan, LKSPWU sebagai pengelola CWLD bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana wakaf. LKSPWU harus memastikan dana tersebut ditempatkan dengan aman, sesuai dengan prinsip syariah, dan diawasi oleh OJK.

Mengutip laman resmi sikapiuangmu.ojk.id, terdapat beberapa keunggulan CWLD bagi Wakif diantaranya sebagai berikut:

- Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang, Akta Ikrar Wakaf, dan Bilyet CWLD

- Pokok deposito dapat dicairkan setelah periode wakaf berakhir

- Ikut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial

- Dana dikelola dengan menerapkan prinsip kehati-hatian

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan 19 warga negara atau citizen lawsuit terkait praktik pinjaman online (pinjol) atau fintech peer to peer (P2P) lending dengan nomor perkara 1206 K/PDT/2024. Adapun gugatan dari para penggugat tercatat dilayangkan sejak 2021.

Mereka diketahui menggugat Presiden RI Joko Widodo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam perkara tersebut, pemerintah diminta untuk membuat peraturan dan memperkuat pengawasan guna menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat.

Mengenai hal tersebut, PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran menyatakan regulator sebenarnya sudah mengeluarkan berbagai macam aturan terkait fintech lending sebelum putusan itu dikabulkan.

"Gugatan itu juga sudah lama sebenarnya, yakni sejak 2021. Jadi, sebelum POJK 10/2022 dan SEOJK terkait fintech lending dikeluarkan," ungkap CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan kepada Kontan, Kamis (25/7).

Kalau dilihat isi putusannya, Ivan menerangkan pengaturan-pengaturan itu sudah ada di aturan yang berlaku sekarang. Contohnya, aturan terkait uji kelayakan calon penerima pinjaman, pengambilan akses data hanya camera, microphone, dan location.

"Selain itu, perjanjian antara pemberi dan penerima pinjaman yang fair, larangan penyebaran data pribadi yang melawan hukum, bunga dan biaya yang wajar dan batasannya, larangan penagihan yang dilakukan dengan tindak pidana, hingga sanksi sampai dengan pencabutan izin terhadap pelanggaran aturan," tuturnya.

Jadi, Ivan bilang memang sudah diatur dengan baik dan lengkap sekarang semua aturannya. Terkait integrasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Ivan menyebut memang bisa memperkuat perlindungan konsumen. Namun, dia menilai tentunya perlu proses yang tak cepat.

"Jadi, semua perlu waktu hingga akhirnya sistem tersebut diterapkan," kata Ivan.

Sebagai informasi, dengan putusan tersebut, MA membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat Nomor 689/Pdt,G/2021/PN.JKT.PST tanggal 26 September 2022 dan Pengadilan Tinggi (PT) DKl Jakarta Nomor 274/PDT/2023/PT DKI tanggal 7 Juni 2023 yang menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Dalam putusannya, MA menghukum pemerintah untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat, hingga membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi serta mumpuni terhadap seluruh pengguna aplikasi pinjaman online dan masyarakat dalam praktik penyelenggaraan bisnis pinjaman online.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. GoTo Financial, unit bisnis financial technology GoTo, meluncurkan inovasi karya anak bangsa terbaru yaitu aplikasi GoPay Merchant, untuk memberikan layanan keuangan yang aman dan mudah bagi pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM.

Berdasarkan data dari Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), per Maret 2024, jumlah merchant yang sudah menggunakan QRIS sebanyak 31,6 juta. Pertumbuhannya meningkat 24,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan.

Kendala tersebut diantaranya, proses pendaftaran yang sulit, pencairan uang yang memerlukan waktu, hingga kekhawatiran uang yang diterima tidak sesuai nominal penjualan.

“Peluncuran aplikasi GoPay Merchant hadir dengan misi membantu UMKM mengelola keuangan usaha secara digital. Lewat aplikasi ini, kami menjawab tantangan pelaku UMKM sehingga mereka bisa dengan mudah dan cepat mendaftar QRIS untuk menerima pembayaran digital, bisa mencairkan uang mereka kapan saja, dan mencegah transaksi palsu,” kata Haryanto Tanjo, Group Head of Merchant Services GoTo Financial dalam siaran persnya, Kamis (25/7).

Haryanto menjelaskan, aplikasi GoPay Merchant ini memiliki beragam keunggulan.

Pertama, proses pendaftaran QRIS yang simpel dan cepat lewat aplikasi GoPay Merchant. QRIS bisa langsung jadi dalam 30 detik setelah pendaftaran lengkap dan langsung dipakai untuk menerima pembayaran di toko atau warung. Proses pendaftaran QRIS ini merupakan yang tercepat di Indonesia.

Kedua, pemilik usaha bebas mencairkan uang hasil penjualan kapan saja setiap harinya, termasuk pengaturan secara otomatis saat jam operasional toko tutup.

Fitur pengaturan pencairan fleksibel ini merupakan yang pertama di Indonesia, memberikan solusi tepat bagi UMKM dengan perputaran uang yang cepat untuk menjaga kelangsungan usaha. Selain bisa mencairkan uang kapan saja, merchant juga dapat menjadwalkan pencairan hasil jualan pada akhir jam operasional toko setiap harinya.

Pengalaman ini dirasakan oleh Adam Jodi Firmansyah, pemilik Toko Buah Adam Jaya di Pasar Rebo Jakarta.

“Ibu saya harus pegang uang tunai setiap harinya untuk bisa langsung belanja ke supplier. Fitur pencarian yang fleksibel di aplikasi GoPay Merchant sangat membantu kami mencairkan hasil penjualan kapan saja, di hari yang sama, bahkan bisa diatur sesuai waktu tutup lapak kami. Pendapatan yang diterima hari ini bisa kami gunakan lagi untuk modal pembelian stok untuk jualan esok harinya, jadi saya tidak perlu nalangin dulu agar Ibu bisa belanja stok buah seperti sebelumnya,” ujar Adam.

Ketiga, merchant bisa berlangganan perangkat GoPay Spiker secara eksklusif melalui aplikasi ini.

“GoPay Spiker mengeluarkan notifikasi berupa suara untuk tiap nominal transaksi QRIS yang dilakukan pelanggan. Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan menawarkan tiga manfaat. Pertama, menghindari potensi terjadinya transaksi palsu; kedua, menghilangkan kekhawatiran adanya transaksi yang tidak sesuai nominal atau transaksi tidak langsung masuk ke rekening; dan ketiga, fitur ini juga membantu merchant untuk dapat melayani pembeli dengan lebih cepat karena tidak perlu bolak-balik memeriksa aplikasi untuk verifikasi transaksi,” ujar Haryanto.

Manfaat GoPay Spiker dirasakan oleh Yennita Vera (Nita), pemilik Warung Prasmanan Dapur Cigeulis Jakarta yang menyediakan beragam menu prasmanan dengan harga terjangkau di Blok M Square Jakarta sejak 2019.

“GoPay Spiker membantu saya terhindar dari transaksi palsu sekaligus membantu saya melayani pembeli dengan lebih cepat, terutama saat di jam-jam ramai. Saya cukup mendengarkan suara dari GoPay Spiker untuk memastikan pembayaran telah masuk sesuai nominal, sembari menyiapkan pesanan pelanggan,” ujar Nita.

Pelaku UMKM dapat mengunduh aplikasi GoPay Merchant di Android dan iOS untuk mendapatkan beragam layanan finansial yang dapat membantu menjalankan operasional usaha.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Laba bersih PT Clipan Finance Indonesia Tbk (CFIN) merosot 80,26% di paruh pertama tahun ini. Perusahaan multifinance ini hanya memperoleh laba bersih sebesar Rp 128,21 miliar di sepanjang semester I-2024. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2023, laba CFIN mampu menyentuh angka Rp 649,65 miliar.

Melansir laporan keuangan Clipan Finance (unaudited) pada laman Bursa Efek Indonesia yang dirilis Kamis (25/7), penyebab penurunannya dimulai dari jumlah pendapatan yang juga menurun dari tahun lalu.

Tercatat pada semester I-2024 jumlah pendapatan CFIN senilai Rp 922,64 miliar. Jumlah tersebut menurun 33,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 1,39 triliun.

Penurunan pendapatan ini terutama tampak pada pendapatan lain-lain yang turun 71,98%. Di semester pertama tahun lalu, CFIN mencatat penerimaan kembali piutang yang dihapus buku senilai Rp 586,23 miliar. Sedangkan di semester pertama tahun ini, penerimaan kembali piutang yang dihapus buku hanya sebesar Rp 25,29 miliar.

Selain itu, beban CFIN justru membengkak 35% menjadi Rp 763,2 miliar. Sementara di Juni 2023, beban yang ditanggung CFIN Rp 563 miliar.

Jika ditelisik lebih jauh tenaga kerja berkontribusi besar dalam kenaikan beban ini, yakni sebesar Rp 196,7 miliar. Kemudian diikuti beban bunga dan beban pembiayaan lainnya yang mencapai Rp156,8 miliar.

Sementara dari sisi jumlah aset CFIN mencatat sebesar Rp 10,2 triliun, angka ini hanya meningkat 3,6% dari Rp 9,91 triliun per akhir Desember 2024. Kemudian untuk jumlah liabilitas perusahaan sebesar Rp 4,61 triliun, naik 5,3% secara year to date. Untuk jumlah ekuitas, tercatat naik tipis 2,3% sejak awal tahun menjadi Rp 5,64 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Standard Chartered Indonesia memperkirakan dorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2024 akan berkurang bila dibandingkan dengan semester sebelumnya.

Senior Ekonom Standard Chartered Indonesia Aldian Taloputra menyampaikan, dorongan pertumbuhan ekonomi pada semester II 2024 lantaran adanya rebound pada daya beli konsumen dan memudarnya dampak belanja pemilu.

“Kami berpendapat bahwa lambatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal dapat mengurangi peningkatan konsumsi pada semester II 2024,” tutur Aldian dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/7).

Disamping itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pun sebenarnya belum kembali ke era sebelum pandemic Covid-19. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,9% secara year on year (yoy) pada kuartal I 2024, atau masih di bawah rata-rata periode sebelum Covid-19 yakni sebesar 5% yoy.

Padahal kata Aldian, perluasan industri yang memberikan nilai tambah dan lapangan kerja di sektor formal, serta penurunan inflasi pangan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya beli konsumen, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah.

“Sektor pengolahan mineral dengan intensitas permodalan yang tinggi saat ini juga merupakan target utama penanaman modal asing. Permintaan eksternal dapat dipertahankan di tengah membaiknya ekspor logam dan kuatnya permintaan komoditas utama Indonesia, termasuk batu bara, minyak sawit, serta minyak dan gas,” tambah Aldian.

Adapun ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,1% tahun ini, atau turun dari target pemerintah sebesar 5,2%.

“Ekspansi fiskal yang kuat, pembelanjaan terkait pemilu, dan investasi kemungkinan besar akan menjaga pertumbuhan PDB di atas 5% tahun ini,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan atau multifinance CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatatkan laba bersih pada Semester I-2024 sebesar Rp 193,78 miliar. Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman mengatakan angka tersebut telah melampaui 108% dari target laba bersih CNAF.

"Adapun targetnya untuk Semester I sebesar Rp180,13 miliar," ujarnya kepada Kontan, Kamis (25/7).

Namun, jika dibandingkan dengan laba pada Semester I-2023 yang sebesar Rp 219,3 miliar, nilai pada Semester I-2024 tercatat menurun sebesar 11,63%.

Mendorong pertumbuhan laba ditahun 2024, Ristiawan menerangkan CNAF bakal fokus meningkatkan jumlah aset kelolaan dan tetap menjaga kualitas kesehatan portofolio.

Hingga akhir Juni 2024, aset kelolaan CNAF telah mencapai Rp 12,08 triliun atau tumbuh 22,74%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 9,84 triliun.

Sementara itu, Ristiawan menyampaikan strategi CNAF dalam meningkatkan kinerja, yakni melalui pertumbuhan bisnis yang sehat serta menguntungkan. Dengan demikian, laba bersih pada tahun ini akan lebih tinggi lagi.

"CNAF optimis pertumbuhan laba bersih pada 2024 akan meningkat. Hal itu ditunjang dengan target kenaikan aset kelolaan pada 2024 yang sebesar 11,3%, jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu," ungkapnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba multifinance per Mei tumbuh 9,1% menjadi Rp 9,3 triliun.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan Program Golden Visa. Hanya dengan menggunakan livin by Mandiri, semua jenis golden visa dapat diproses secara digital dan dimanapun.

Program Golden Visa menawarkan kemudahan berinvestasi bagi WNA di Indonesia dengan izin tinggal selama 5 atau 10 tahun. WNA dapat menginvestasikan dananya di berbagai instrument termasuk di bank milik negara.

Bank Mandiri menjadi Bank pertama di Indonesia yang menyediakan layanan terintegrasi mulai dari pembukaan rekening hingga terbitnya Golden Visa.

Bank Mandiri dipilih sebagai mitra pertama Golden Visa salah satunya karena Livin by Mandiri dapat diakses di 121 negara dunia seperti UK, Netherland, China, dll. berbagai pilihan solusi produk investasi juga tersedia di Livin By Mandiri.

Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas memaparkan, kerjasama ini akan membantu WNA untuk pembukaan Rekening Tabungan hanya dengan menggunakan Passport dan Izin Tinggal Sementara (ITAS)/Izin Tinggal Tetap (ITAP)/Golden Visa melalui Livin by Mandiri.

“Kami sangat antusias dengan kerja sama ini karena akan memberikan akses bagi Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan privillege dalam proses pengajuan Golden Visa. Kami akan mengoptimalkan layanan publik Ditjen Imigrasi kepada para WNA agar menarik perhatian para WNA untuk menginvestasikan dana nya di Indonesia. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi negara ikut terbantu,” ujar Rohan Hafas saat menghadiri acara Peresmian Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Mega Kuningan, Kamis (25/7).

Resminya peluncuran Golden Visa ini, menandakan komitmen Bank Mandiri untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional melalui investasi asing yang signifikan.

Dengan demikian, kerja sama ini dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak dan meningkatkan pengalaman dalam menggunakan layanan perbankan dan pemerintahan yang terintegrasi.

Bank berlogo pita emas ini menjelaskan, program Golden Visa potensial untuk mendorong pertumbuhan portofolio dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri yang berkelanjutan di masa mendatang.

Ditjen Imigrasi menyebut target di tahun 2024 mencapai 1.000 pendaftar potensial Golden Visa

Sampai dengan akhir Mei 2024 total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Bank Mandiri telah mencapai Rp 1.296,1 triliun. Pencapaian tersebut meningkat 12,9% secara year on year (YoY) yang ditopang oleh dana murah atau current account saving account (CASA).

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengatakan pihaknya tengah melakukan diskusi bersama pelaku industri dan regulator terkait proteksi di sektor ekonomi hijau atau economic green.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan salah satu pembahasannya mengenai tahapan dan peta jalan untuk mengimplementasikan proteksi ini nantinya.

"Kami sudah mulai, jadi bikin semacam small roadmap green, bagaimana arah ke depannya," katanya di Jakarta (25/7).

Mengenai hal itu, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) melihat produk asuransi berbasis ramah lingkungan menjadi peluang bagi perusahaan untuk memperbesar bisnis. Saat ini ACPI memiliki produk asuransi kendaraan listrik sebagai salah satu upaya untuk mendukung sektor ekonomi hijau.

"Prospek asuransi berbasis hijau kedepannya akan sangat menjanjikan. Contohnya dalam penggunaan kendaraan listik yang diprediksikan akan semakin meningkat. Terlihat dari sudah banyaknya produsen mobil yang mengeluarkan varian mobil Listrik," kata Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro kepada Kontan.

Namun, lanjut Nico, ACPI masih berhati-hati untuk terjun lebih dalam ke ranah ini dan memperluas produk di sektor hijau. Ia menilai dalam menentukan cara perlindungan, premi asuransi, serta pengelolaan risiko, perlu dipertimbangkan dengan lebih spesifik lagi.

Di sisi lain, PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) mengungungkapkan saat ini perusahaannya sudah memberikan perlindungan di sektor ekonomi hijau. Namun produk ini masih dalam tahap awal, sehingga premi yang dikumpulkan masih kurang dari Rp100 juta untuk perlindungan 3 bulan dan claim experience 50%.

"Kami sudah memiliki inisiatif incubator untuk asuransi kelebihan/kekurangan curah hujan untuk tanaman kakao berbasis data satelite, bekerja sama dengan produsen coklat MARS dan IFC 2 tahun yang lalu untuk 5 kecamatan di Palu," kata Presiden Direktur Asuransi Bintang HSM Widodo kepada KONTAN

Dalam upaya mengembangkan sektor hijau, Widodo mengungkapkan pihaknya terus melakukan diskusi intensif dengan beberapa institusi dalam dan luar negri agar jangkauannya lebih luas.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan adanya risiko dalam hal transisi untuk mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Salah satu contoh adalah banyaknya kemungkinan investasi dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Sehingga ia berkeinginan agar industri asuransi masuk ke sektor ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk meminimalisir risiko ketidakpastian yang tinggi.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Multifinance (BNI Finance) melakukan perubahan susunan komisaris di akhir Semester I-2024.

Direktur Utama BNI Finance Yenanto Siem mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memperkuat langkah strategis perseroan dalam proses transformasi menjadi top tier di industri pembiayaan Indonesia.

“Perubahan susunan komisaris ini kami yakini mampu membawa semangat baru bagi perseroan dalam mencapai sustainable healthy growth sesuai harapan pemegang saham,” ujar Yenanto dalam keterangan resmi, Kamis (25/7).

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan pada Senin, 24 Juni 2024, BNI Finance secara resmi mengangkat Ita Tetralastwati sebagai anggota Dewan Komisaris menggantikan Agung Turanto.

Adapun, komisaris yang tunjuk akan efektif bertugas setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Untuk diketahui, BNI Finance berhasil menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp2,89 triliun di sepanjang semester I-2024. Angka itu melesat 216% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp915 miliar.

Di saat pembiayaan melaju kencang, anak usaha Bank BNI ini berhasil menjaga kualitas kreditnya.

Hal ini tercermin dari angka Non-Performing Financing (NPF) Nett perseroan yang terjaga di level aman sebesar 0,41%, membaik dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat NPF Nett sebesar 0,98%.

"Pencapaian BNI Finance ini tidak lepas dari dukungan BNI selaku induk usaha, dealer-dealer rekanan, dan mitra kerja lainnya," kata Yenanto.

Dari sisi kecukupan aset, BNI Finance mencatat adanya kenaikan sebesar 240%, dari Rp1,60 triliun di semester I-2023 menjadi Rp5,45 triliun pada semester I-2024.

Dengan capaian ini, BNI Finance berhasil naik kelas menjadi perusahaan multifinance dengan aset di kisaran Rp5-10 triliun.

Dengan pencapaian ini, Yenanto semakin optimistis BNI Finance akan terus bertumbuh dan berkontribusi pada kemajuan industri pembiayaan di Indonesia.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tren kenaikan klaim asuransi kesehatan berlanjut hingga tahun 2024. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim kesehatan yang sudah dibayarkan pada kuartal I tahun ini mencapai Rp5,96 triliun.

Ketua Bidang Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG AAJI, Fauzi Arfan mengungkapkan, total klaim yang dibayarkan industri asuransi jiwa cenderung menurun di awal tahun. Totalnya sebesar Rp 42,93 triliun, turun 5,8% secara tahunan.

Sebaliknya, klaim asuransi kesehatan justru meningkat 29,4% jadi Rp 5,96 triliun. Porsi terbesarnya terdapat pada jenis produk individu sebesar Rp. 3,89 triliun atau meningkat 34% year on year (yoy). Klaim asuransi kesehatan kumpulan juga tercatat naik 21% dengan total nilai sebesar Rp. 2,07 triliun.

“Saat ini rasio klaim asuransi kesehatan terhadap pendapatan premi untuk produk sudah mencapai 97%. Rasio ini cenderung terus meningkat seiring dengan makin tingginya angka klaim kesehatan. Ada margin yang cukup besar antara pembayaran klaim dengan pendapatan preminya,” jelas Fauzi, baru-baru ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu, mengungkapkan bahwa tingginya klaim kesehatan salah satunya diakibatkan oleh inflasi biaya medis yang terus meningkat. Akibatnya, perusahaan asuransi lberhati-hati dalam menjalankan bisnis asuransi kesehatan, antara lain dengan penetapan syarat ketentuan yang lebih ketat hingga menyasar segmen pasar yang minim risiko.

Togar menjelaskan, tidak dapat dimungkiri bahwa inflasi medis berdampak terhadap penyesuaian harga premi oleh perusahaan asuransi. Kendati demikian, AAJI merekomendasikan daftar rumah sakit kepada nasabah yang telah bekerja sama dengan perusahaan asuransi guna meminimalkan dampak penyesuaian tersebut.

Hasil laporan Mercer Marsh Benefit (MMB) Health Trends 2024 memprediksi inflasi medis tahun ini berada di angka 13%. Hal ini sangat jomplang bila dibanding inflasi nasional yang 2,61% di 2023 dan inflasi tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 2,5±1%.

Dengan masih tingginya inflasi biaya medis, Togar memprediksi bahwa angka klaim kesehatan tidak berbeda jauh dari 2023 sebesar Rp 20 triliun.

Dampak Overtreament

Selain inflasi biaya medis, peningkatan rawat inap dan overtreatment juga berkontribusi besar terhadap meningkatnya klaim kesehatan. Oleh sebab itu, Kementerian kesehatan (Kemenkes) mendorong masyarakat untuk menerapkan belanja yang berkualitas dalam menghadapi tingginya klaim kesehatan.

"Jadi bagaimana mengatasi biaya yang tinggi yaitu quality spending. Dengan spending berkualitas. Artinya kita harus tahu ada standard, kita harus tahu apakah ini necessary, apakah ini medical needs atau unnecessary dan seterusnya," kata Staff Khusus Menteri dibidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Prastuti Soewondo,

Lebih jauh, Dia membeberkan bahwa banyaknya masyarakat yang berobat ke rumah sakit dibanding Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga menyebabkan tingginya klaim kesehatan. Belanja asuransi kesehatan sosial pada 2023 mencapai Rp167 triliun. Dari total itu, sebanyak 84% dibelanjakan ke rumah sakit baru sisanya ke FKTP.

Ia bilang, negara-negara yang sustain merancang agar spendingnya proporsional yakni 25% ke FKTP sisanya 75% ke rumah sakit. Untuk itu, Kemenkes mendorong penguatan pelayanan FKTP sehingga bisa melayani 144 penyakit. Sehingga, masyarakat bisa diobati di FKTP dan tidak langsung ke rumah sakit.

"Untuk rawat jalan yang kebanyakan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung dan lain, kalau sudah stabil turunkan ke FKTP. Sekarang tidak bisa diturunkan karena obatnya tidak ada dan dokter juga tidak ada di bawah FKTP. " tambah Prastuti.

Untuk mengatasi tantangan ini, Fauzi Arfan mengatakan industri asuransi jiwa mengambil langkah-langkah seperti meninjau kerja sama dengan rumah sakit, mengevaluasi produk dan premi berdasarkan pengalaman klaim, serta memfasilitasi diskusi antar perusahaan anggota AAJI.

Lebih lanjut, industri asuransi jiwa mendukung langkah OJK yang telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperkuat ekosistem kesehatan melalui produk dan layanan asuransi kesehatan yang berkualitas.

"Sejalan dengan itu, AAJI sedang mengkaji pembentukan metode pertukaran informasi antar perusahaan anggota untuk mewujudkan sektor kesehatan yang lebih transparan, akuntabel dan efisien," pungkas Fauzi.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN Syariah mencatatkan kinerja cemerlang pada semester I-2024.

Laba bersih BTN Syariah melonjak mencapai 31,7% yoy menjadi Rp370 miliar pada semester I-2024 dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp281 miliar.

Capaian positif BTN Syariah tersebut didukung pertumbuhan bisnis yang stabil. Pada semester I-2024, pembiayaan syariah tercatat tumbuh sekitar 22% yoy menjadi Rp41 triliun dibandingkan akhir Juni 2023 sebesar Rp34 triliun.

Sementara total DPK yang berhasil dihimpun BTN Syariah sepanjang semester I-2024 mencapai Rp46 triliun atau tumbuh 32% yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp35 triliun.

Seiring dengan capaian tersebut, aset BTN Syariah berhasil tumbuh 20% yoy menjadi Rp56 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp46 triliun.

Adapun induknya, BTN mencatatkan pertumbuhan laba bersih 1,8% you menjadi Rp 1,5 triliun per semester I-2024.