Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengungkap bahwa pemutihan utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan, hingga petani akan berdampak positif terhadap perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khususnya perusahaan yang menyelenggarakan penjaminan kredit bagi sektor-sektor tersebut.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman mengatakan apabila terdapat ketentuan subrogasi pada perjanjian, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan hak subrogasi atau recovery dari pembayaran utang yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, perusahaan asuransi sebelumnya telah membayarkan klaim atas kredit macet sesuai ketentuan polis.

“Oleh sebab itu, dampak terhadap perusahaan asuransi BUMN yang menyelenggarakan asuransi/penjaminan kredit bagi UMKM hingga petani yang mengalami kredit macet, sangat positif [jika diiringi recovery],” kata Wahyudin saat dihubungi Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Secara umum, Wahyudin menilai penghapusan utang tersebut tujuannya untuk kebaikan pihak yang terlibat. Menurutnya, pihak bank yang memberikan kredit dapat menghapus pembukuan dan tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Di sisi lain, debitur tidak mempunyai buku kelam sehingga bisa melakukan pinjaman dan perusahaan asuransi mendapatkan pendapatan dari subrogasi tersebut. Namun disatu sisi, lanjut Wahyudin, program tersebut dapat berakibat buruk apabila tidak diterapkan pada segmen dan debitur tertentu sehingga moral hazard akan tinggi.

“Misalnya, debitur baru atau top up tidak melakukan pembayaran angsuran karena ada program ini kembali ke depan. Lalu, berdampak pada naiknya klaim asuransi kredit,” kata Wahyudin.

Oleh sebab itu, Wahyudin mengungkap perusahaan asuransi pun perlu menerapkan strategi untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya adalah melakukan pencadangan khusus. Kemudian, evaluasi ulang pada cadangan untuk mengantisipasi kebijakan serupa di masa depan bagi portofolio kredit yang lebih berisiko juga diperlukan.

“Selain itu, melakukan penyesuaian produk penjaminan/asuransi kredit bagi UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan penambahan premi atau penyesuaian term and condition termasuk ketentuan subrogasinya,” tandas Wahyudin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada 5 November 2024.

Kepala Negara mengatakan aturan tersebut dibuat setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait, salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan). Presiden juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar mengungkap bahwa pemutihan utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), nelayan, hingga petani akan berdampak positif terhadap perusahaan asuransi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Khususnya perusahaan yang menyelenggarakan penjaminan kredit bagi sektor-sektor tersebut.

Praktisi manajemen risiko sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi), Wahyudin Rahman mengatakan apabila terdapat ketentuan subrogasi pada perjanjian, maka perusahaan asuransi akan mendapatkan hak subrogasi atau recovery dari pembayaran utang yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, perusahaan asuransi sebelumnya telah membayarkan klaim atas kredit macet sesuai ketentuan polis.

“Oleh sebab itu, dampak terhadap perusahaan asuransi BUMN yang menyelenggarakan asuransi/penjaminan kredit bagi UMKM hingga petani yang mengalami kredit macet, sangat positif [jika diiringi recovery],” kata Wahyudin saat dihubungi Bisnis pada Rabu (6/11/2024).

Secara umum, Wahyudin menilai penghapusan utang tersebut tujuannya untuk kebaikan pihak yang terlibat. Menurutnya, pihak bank yang memberikan kredit dapat menghapus pembukuan dan tidak dianggap sebagai kerugian negara.

Di sisi lain, debitur tidak mempunyai buku kelam sehingga bisa melakukan pinjaman dan perusahaan asuransi mendapatkan pendapatan dari subrogasi tersebut. Namun disatu sisi, lanjut Wahyudin, program tersebut dapat berakibat buruk apabila tidak diterapkan pada segmen dan debitur tertentu sehingga moral hazard akan tinggi.

“Misalnya, debitur baru atau top up tidak melakukan pembayaran angsuran karena ada program ini kembali ke depan. Lalu, berdampak pada naiknya klaim asuransi kredit,” kata Wahyudin.

Oleh sebab itu, Wahyudin mengungkap perusahaan asuransi pun perlu menerapkan strategi untuk mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya adalah melakukan pencadangan khusus. Kemudian, evaluasi ulang pada cadangan untuk mengantisipasi kebijakan serupa di masa depan bagi portofolio kredit yang lebih berisiko juga diperlukan.

“Selain itu, melakukan penyesuaian produk penjaminan/asuransi kredit bagi UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan penambahan premi atau penyesuaian term and condition termasuk ketentuan subrogasinya,” tandas Wahyudin.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya pada 5 November 2024.

Kepala Negara mengatakan aturan tersebut dibuat setelah mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait, salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan). Presiden juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai pertumbuhan produk asuransi kesehatan masih tergolong cukup baik. Hingga September 2024, premi kesehatan dari asuransi jiwa dan asuransi umum kompak mencatatkan pertumbuhan dua digit.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjabarkan bahwa pada asuransi jiwa, premi kesehatan per September 2024 tumbuh 32,98% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp21,11 triliun. Jumlah ini berkontribusi 16,28% dari total premi asuransi jiwa pada periode tersebut.

"Di sisi asuransi umum, premi lini usaha kesehatan adalah sebesar Rp7,16 triliun atau 6,52% dari total premi asuransi umum. Adapun nilai premi tersebut tumbuh 24,24%," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, Selasa (5/11/2024).

Ogi menjelaskan survei tahunan yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional menyatakan inflasi medis jauh lebih tinggi dari inflasi umum. Artinya, secara bruto tingkat inflasi medis ini sangat tinggi. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia tapi di seluruh dunia.

Untuk mewujudkan ekosistem asuransi kesehatan yang kuat di tengah inflasi medis tersebut, Ogi mengatakan OJK terus mendorong penguatan dan percepatan proses melalui peningkatan kapabilitas digital yang memungkinkan host-to-host dengan sistem informasi rumah sakit.

OJK juga mendorong peningkatan kapabilitas tenaga medis untuk dapat menganalisa data yang ada dan memberikan masukan kepada rumah sakit rekanan melalui proses utilization reviu berkala.

"Pembentukan Medical Advisory Board [MAB] yang akan memberikan masukan bagi perusahaan asuransi dalam mengelola layanan dari sisi aspek medis dan dalam memberikan masukan bagi rumah sakit rekanan melalui utilization review berkala," kata Ogi.

Selain ketiga inisiatif tersebut, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk mereviu produk yang ada agar disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan pengelolaan risiko yang memadai.

Terakhir, OJK mendorong perusahaan asuransi untuk terus melakukan sosialisasi berkala dan masif melalui kanal digital kepada masyarakat untuk mendorong cara hidup yang sehat.

Pelaku bisnis pengangkutan, termasuk pengangkutan laut setidaknya mempunyai kemampuan strategi mitigasi risiko dan klaim. Hal ini karena pengangkutan laut masih menjadi tulang punggung distribusi barang orientasi ekspor atau perdagangan antar pulau di Indonesia karena biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pengangkutan udara.

Managing Director PT Global Internusa Adjusting Dikarioso menekankan pentingnya memahami risiko dalam asuransi pengangkutan, yakni ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa pengangkutan barang yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis terhadap barang yang diangkut. Dia menyebut ada enam risiko dalam pengangkutan barang yang harus diwaspadai, yakni barang itu sendiri, kemasan barang, alat angkut, perjalanan, cuaca, dan lokasi pemuatan serta pembongkaran.

"Diperlukan pengetahuan teknis tentang sifat barang, cara mengemas, alat transportasi dari tempat produksi ke pelabuhan, rute perjalanan hingga pelabuhan kedatangan, lokasi serta fasilitas bongkar muat sehingga pengelolaan risiko pengiriman barang dapat dilaksanakan dengan baik," kata Dikarioso dalam keterangannya, dikutip Minggu (20/10/2024).

Sementara itu, Advokat Senior dari Kantor Hukum Nugraha Budi mengatakan aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pengiriman barang melalui asuransi pengangkutan jika terjadi kerugian atau kerusakan. Di antaranya, penanggung dapat bertanggung jawab, tanggung jawab pengangkut dapat diminta, serta pihak yang bertanggung jawab atas barang atau pihak lain dapat dilibatkan sesuai hukum.

"Segera lakukan klaim kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab khususnya pengangkut dan penguasa pelabuhan, ajukan survei kepada perwakilan pengangkut atau pihak bertanggung jawab lainnya termasuk klaim saat ditemukan temuan pada survei dimaksud, tidak memberikan tanda terima saat barang dalam kondisi meragukan, dan sampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak bertanggung jawab atas barang dimaksud dalam waktu maksimal 3 hari," kata Budi.

Terkait sulitnya mengajukan klaim asuransi pengangkutan laut, Budi menjelaskan ada beberapa penyebab yang biasa didapati di lapangan. Di antaranya, tertanggung tidak membayar premi asuransi atau membayar premi tetapi terlambat, tertanggung terlambat melaporkan terjadinya klaim kepada penanggung. Kemudian tertanggung tidak atau terlambat mengajukan klaim kepada pengangkut dan tidak dapat melengkapi dokumen klaim.

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI), salah satu pemimpin pasar dalam asuransi pengangkutan di Indonesia mengungkapkan strategi paling efektif dalam mitigasi risiko dan manajemen klaim, di tengah perubahan signifikan yang dipicu oleh kompleksitas perdagangan global, perubahan regulasi, meningkatnya frekuensi, dan tingkat keparahan kerugian.

Sebagai salah satu dari tiga pemimpin pasar asuransi pengangkutan di Indonesia, TMI tidak hanya menawarkan produk yang unggul tetapi juga didukung oleh lebih dari 250 claim settling agent yang siap menyelesaikan klaim di seluruh dunia. "Jaringan global ini memungkinkan kami untuk menangani klaim secara efisien, sehingga memastikan klien kami mendapatkan penyelesaian yang cepat dan tepat, di mana pun klaim terjadi," tegas Department Head Claim TMI Aminta Ginting.

Dalam sambutannya Direktur Kepatuhan, Risiko, dan HRGA TMI Cahyo Adi menekankan pentingnya pemahaman yang sama dalam manajemen risiko dan proses klaim agar risiko yang tak terduga tidak mengganggu operasional bisnis. "Kami ingin memastikan bahwa klien dan mitra kami dapat mengelola risiko dengan efektif dan memanfaatkan layanan asuransi pengangkutan kami secara maksimal," ujar Cahyo.

JAKARTA, investor.id – Perusahaan asuransi jiwa, PT Asurnasi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) melaporkan telah membayarkan klaim hampir Rp 1 triliun atau tepanya senilai Rp 962 miliar hingga akhir September 2024. Nilai klaim yang dibayarkan meningkat 12% secara tahunan (year on year/yoy).

Klaim dibayarkan untuk lebih dari 213.000 kasus klaim yang terdiri dari klaim meninggal dunia, klaim kesehatan dan klaim penyakit kritis. Selain itu, mencakup 79% klaim merupakan klaim kesehatan, yang membuktikan masih tingginya risiko kesehatan.

Generali Indonesia memandang risiko kesehatan masih dapat membayangi risiko finansial. Apalagi saat ini tingginya inflasi medis yang memicu kenaikan harga obat-obatan maupun layanan medis. Hal tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan untuk melakukan giat promosi kesehatan sekaligus memperkenalkan layanan proteksi asuransi kepada masyarakat.

Untuk ketujuh kalinya, Generali Indonesia resmi menjadi official insurance partner Borobudur Marathon yang sudah diumumkan pada Mei 2024 lalu. Menuju puncak acara, bersama tim Borobudur Marathon, Generali Indonesia juga hadir menyapa para komunitas lari dalam acara The Big Tour Road to Borobudur Marathon 2024 yang diselenggarakan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Dalam acara tersebut, perseroan secara aktif mengajak sebanyak 1.000 peserta lebih dari puluhan komunitas lari yang hadir untuk terus menjalankan sustainable lifestyle, melalui gaya hidup sehat dan olahraga guna mewujudkan sustainable future.

Chief Marketing & Partnership Distribution Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama mengungkapkan, dukungan perusahaan untuk terus mempromosikan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui penyelenggaraan The Big Tour – Road to Borobudur Marathon 2024. Ini juga wujud komitmen Generali Indonesia sebagai responsible citizen.

“Untuk mendukung keberlanjutan, Generali Indonesia secara aktif melakukan berbagai inisiatif dan kolaborasi, salah satunya dengan komunitas-komunitas di masyarakat. Selain mempromosikan kesehatan kami juga terus meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya proteksi asuransi sebagai perlindungan saat terjadi risiko sakit maupun meninggal dunia,” ungkap Vivin dalam keterangannya, pada Minggu (20/10/2024).

Dalam kegiatan The Big Tour Road to Borobudur Marathon 2024 ini, Generali Indonesia memberikan fasilitas gratis yang bisa dinikmati para peserta, diantaranya mini medical check up berupa cek kadar gula dalam darah, kolesterol dan asam urat serta pemberian free refresher.

Selain itu, Generali Indonesia juga membuka kesempatan bagi para peserta untuk bisa mengetahui lebih detail mengenai berbagai perlindungan inovatif yang Generali Indonesia miliki. Didampingi oleh para financial consultant, para peserta bisa menyesuaikan proteksi sesuai dengan kebutuhan serta tahapan hidup masing-masing individu.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) memproyeksi klaim kesehatan asuransi jiwa tahun ini akan lebih besar dari klaim kesehatan asuransi jiwa pada 2023. Adapun pada 2023 tercatat klaim kesehatan asuransi jiwa mencapai Rp20,83 triliun.

Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko & GCG AAJI Fauzi Arfan mengatakan proyeksi tersebut tidak lepas dari situasi inflasi kesehatan yang masih berlangsung.

"Dengan masih tingginya inflasi biaya medis, kami memperkirakan realisasi klaim kesehatan di 2024 masih akan meningkat dibandingkan 2023. Namun, dengan persentase yang lebih rendah dibandingkan pada 2022-2023," kata Fauzi kepada Bisnis, Selasa (8/10/2024).

Tantangan inflasi medis ini bakal dihadapi industri hingga tahun depan. Pasalnya, Mercer Marsh Benefits (MMB) memproyeksikan inflasi medis naik menjadi 14,6% pada 2024, bahkan mencapai 19% pada 2025.

Maka dari itu, untuk menyambut tantangan pada 2025, Fauzi mengatakan industri asuransi jiwa dapat melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam menganalisis serta memproyeksikan tren klaim dan biaya kesehatan.

Selain itu, kata dia, AAJI juga akan terus membangun kemitraan yang lebih kuat dengan penyedia layanan kesehatan untuk mendapatkan tarif yang lebih kompetitif dan memastikan akses yang lebih baik bagi para pemegang polis.

"AAJI terus mengedepankan program edukasi untuk para pemegang polis tentang pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit, yang dapat membantu mengurangi klaim jangka panjang dikemudian hari," kata Fauzi.

Sebagai informasi, klaim kesehatan asuransi jiwa per Juli 2024 sebesar Rp12,45 triliun. Angka tersebut naik Rp0,62 triliun dari Rp11,83 triliun pada Juni 2024.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kesehatan dari sektor asuransi jiwa mencapai Rp19,36 triliun, tumbuh 38,35% secara tahunan (year on year/yoy).

Sektor asuransi umum juga mencatatkan pertumbuhan premi asuransi kesehatan yang mencapai Rp6,61 triliun, tumbuh 27% yoy.

Walaupun pertumbuhan premi dapat terbilang cukup baik, klaim di kedua sektor ini masih terbilang tinggi, dan menjadi concern utama untuk melakukan efisiensi di berbagai lini, mulai dari operasional sampai kepada pemberian layanan medis di rekanan klinik dan rumah sakit.

OJK pun mengungkap terus mengkomunikasikan cara-cara yang efektif untuk dapat melakukan standarisasi tarif yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyebut saat ini OJK bekerja sama dengan Kemenkes untuk melakukan efisiensi biaya layanan Kesehatan dan obat melalui beberapa inisiatif strategis.

“Dari sisi pelaku usaha, kapabilitas untuk melakukan Utilization Review secara berkala dengan RS [Rumah Sakit] rekanan merupakan keharusan untuk mendorong tumbuhnya efisiensi ini,” kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Sabtu (5/10/2024).

Tidak hanya itu, Ogi menyebut regulator terus mendorong pelaku usaha asuransi kesehatan untuk membangun kapabilitas digital, membangun kapabilitas untuk menganalisa data layanan kesehatan yang diberikan kepada pemegang polis, dan membangun Medical Advisory Board (MAB) yang akan memberikan masukan kepada perusahaan dalam mendorong efisiensi layanan kesehatan.

Ogi mengatakan kapabilitas digital dimaksudkan agar perusahaan asuransi dapat terkoneksi secara real time dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di RS dan klinik rekanan, sehingga memiliki data yang memadai untuk melakukan analisa efektivitas dan efisiensi layanan medis dan obat yang diberikan oleh RS rekanan kepada pemegang polis atau tertanggung dan mengkomunikasikan analisa ini ke RS rekanan secara berkala.

Analisa tersebut, menurut Ogi, harus ditopang oleh tim yang memiliki keahlian medis dan database untuk dapat menganalisa dan mengkomunikasikan temuan ke RS rekanan secara berkala melalui mekanisme Ulitization Review.

“Keberadaan MAB diharapkan dapat memberi masukan berharga bagi Perusahaan untuk layanan medis dan obat yang berkualitas dengan biaya yang efisien,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan asuransi, PT Chubb Life Insurance Indonesia atau Chubb Life Indonesia mencatatkan pertumbuhan kinerja pendapatan premi hingga Agustus 2024.

Mengutip laporan keuangan bulanan nonkonsolidasi per Agustus 2024, Chubb Life Indonesia mencatat pendapatan premi neto sebesar Rp1,38 triliun tumbuh 42,13% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp973,37 miliar.

Pendapatan tersebut terdiri atas pendapatan premi yang melonjak 46,22% menjadi Rp1,43 triliun per Agustus 2024. Adapun, premi reasuransinya turun dari Rp25,02 miliar menjadi Rp17,67 miliar.

Perseroan juga mencatatkan kenaikan Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan (CAPYBMP) menjadi Rp32,13 miliar dari posisi penurunan CAPYBMP sebesar Rp17,79 miliar.

CAPYBMP adalah sejumlah dana yang harus dibentuk untuk menggambarkan bagian dari premi yang masa asuransinya belum dijalani.

Dari sisi beban, klaim dan manfaat yang dibayarkan juga meningkat 36,47% menjadi Rp752,73 miliar pada Agustus 2024, dari Rp551,31 miliar pada Agustus 2023.

Adapun, klaim reasuransi turun menjadi Rp11,21 miliar dari Rp28,63 miliar. Sementara itu, terjadi kenaikan cadangan premi menjadi Rp97,2 miliar dan penurunan cadangan klaim sebesar Rp3,16 miliar. Dengan begitu, jumlah beban klaim dan manfaat naik 48,31% menjadi Rp835,56 miliar YoY.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah beban yang lebih tinggi dari pada pendapatan premi neto, Chubb Life Indonesia memilih menambah produk baru demi menggenjot pendapatan preminya.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Kumaran Chinan mengumumkan peluncuran produk Premier MyLife Time Protection, yang dirancang untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan dan jiwa yang komprehensif untuk nasabah di setiap tahap kehidupan mereka.

"Kami memahami bahwa nasabah ingin merencanakan masa pensiun yang aman secara finansial dan tanpa kekhawatiran. Produk baru ini tidak hanya memenuhi kebutuhan perlindungan terhadap nasabah dan komunitas kami, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengejar impian dan tujuan hidup nasabah di setiap tahap kehidupan sambil menciptakan warisan bagi keluarga dan generasi mendatang," jelasnya, Sabtu (5/10/2024).

Produk terbarunya berupa asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan perlindungan untuk kematian akibat penyakit atau kecelakaan, serta memberikan manfaat tambahan berupa 200% dari nilai pertanggungan asuransi dalam bentuk uang tunai jika terjadi kematian akibat kecelakaan.

Produk ini juga membantu nasabah menyiapkan tabungan untuk masa pensiun dengan menyertakan manfaat hidup sebesar 15% dari Premi Tahunan yang telah dibayarkan, yang akan dibayarkan ketika Tertanggung mencapai usia 70 tahun.

Produk mencakup maturity benefit. Pemegang polis akan diberikan 200% dari total jumlah pertanggungan jika polis tetap berlaku dan masih hidup pada akhir masa periode asuransi.

Untuk memberikan fleksibilitas tambahan kepada nasabah dalam menghadapi peristiwa tak terduga dalam hidup, produknya memungkinkan nasabah untuk mengakses nilai tunai yang telah ditentukan yang dapat digunakan sebagai dukungan finansial.

Beberapa pilihan juga tersedia untuk periode pembayaran premi, yang memungkinkan nasabah memilih masa pembayaran premi antara 5, 15, dan 20 tahun berdasarkan kemampuan finansial mereka.

Adapun, Chubb adalah perusahaan asuransi internasional yang beroperasi di 54 negara dan wilayah, Chubb menyediakan asuransi properti dan tanggung gugat baik komersial maupun individu, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kesehatan tambahan, reasuransi, dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah.

Perusahaan induknya, Chubb Limited, terdaftar di Bursa Efek New York (NYSE: CB) dan merupakan komponen indeks S&P 500. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris, dan lokasi-lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 40.000 karyawan di seluruh dunia.

Bisnis.com, JAKARTA —Kehadiran regulasi khusus yang mengatur tarif asuransi kendaraan listriksemakin urgen seiring meningkatnya angka penjualan kendaraan jenis tersebut.

Pada Agustus 2024, penjualanmobil listrikberbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mencatatkan rekor baru. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan bahwa penjualan BEV secarawholesalesmencapai 5.290 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Astra Buana merasa pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang mengatur khusus tentang asuransi kendaraan listrik.

Head of PR Marcomm dan Event, Asuransi Astra, Laurentius Iwan Pranoto mengatakan saat ini besaran premi asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada rate kendaraan konvensional.

Padahal, secara faktor risiko antara mobil listrik dengan mobil konvensional berbeda. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada besaran nominal klaim yang akan ditanggung asuransi.

"Sama-sama ketabrak mungkin jika mobil listrik terkena colokan listriknya saja sudah mahal banget untuk ganti, dibanding mobil biasa ya ketabrak penyok saja," kata Iwan kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat penjualan kendaraan berbasis kendaraan listrik pada semester I/2024 ini naik 104% menjadi 11.940 unit, dibanding 5.584 unit pada periode yang sama di 2023.

Pada periode tersebut, AAUI mencatat premi dicatat untuk asuransi kendaraan bermotor naik tipis, hanya 2% menjadi Rp10,03 triliun dibanding Rp9,84 triliun. Sementara klaim dibayar naik 5,4% menjadi Rp3,52 triliun dibanding Rp3,34 triliun.

"Dengan semakin meningkatnya populasi mobil hybrid dan pureEV, tentunya perlu segera ada studi dan regulasi terkait besaran premi agar perusahaan asuransi bisa mengantisipasi sesuai dengan kondisi terkini," kata Iwan.

Iwan mengatakan saat ini regulator sedang mempersiapkan kajian tentang besaran premi untuk jenis-jenis kendaraan terkini, seperti mobil listrik. Menurutnya regulator perlu mempertimbangkan dengan kesesuaiannya terhadap besaran populasi di Indonesia.

Meski belum punya payung hukumnya sendiri, asuransi umum juga mulai memasarkan produk asuransi kendaraan listrik, salah satunya yang dipasarkan oleh Asuransi Astra.

Berdasarkan laporan keuangan Asuransi Astra terbaru, tercatat pendapatan premi (premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung) per Agustus 2024 sebesar Rp5,47 triliun, naik 17,78% yoy dibanding Rp4,64 triliun pada Agustus 2023.

Sementara itu, di periode tersebut beban klaim bruto mencapai Rp2,53 triliun, naik 26% yoy dibanding Rp2 triliun. Sayangnya Iwan masih enggan menyebut nominal premi dan klaim khusus untuk asuransi kendaraan berbasis listrik.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat klaim industri asuransi umum mencapai Rp22,57 triliun pada semester I/2024. Angka klaim tersebut meningkat 12,1% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp20,12 triliun pada semester I/2023.

Dari total klaim tersebut, asuransi kredit menjadi klaim yang paling tertinggi mencapai Rp8,3 triliun. Angka tersebut naik 35,4% yoy apabila dibandingkan Rp6,13 triliun pada semester I/2023.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengungkapkan bahwa peningkatan klaim asuransi kredit tersebut disebabkan lantaran tingginya default klaim atau risiko gagal bayar oleh debitur yang ditanggung oleh asuransi kredit.

Budi menyebut ketidakmampuan pembayaran oleh debitur tersebut didorong oleh fenomena pinjaman online (pinjol) hingga judi online (judol).

“Pertumbuhan klaim [asuransi kredit] ini juga disebabkan adanya default klaim, sekitar 75%. Default klaim ini terjadi karena masyarakat terlilit dalam satu siklus pinjol dan judol, sehingga ini mempengaruhi terhadap konsumsi pembayaran terhadap asuransi kredit itu sendiri,” kata Budi dalam konferensi pers kinerja asuransi umum semester I/2024 di Jakarta, Senin (30/9/2024).

Klaim asuransi umum tertinggi juga tercatat pada lini bisnis asuransi kendaraan yang klaimnya mencapai sebanyak Rp3,52 triliun.

Namun, untuk kenaikannya hanya sekitar 5,4% yoy dari sebelumnya Rp3,34 triliun, cenderung lebih kecil apabila dibandingkan lini bisnis lainnya.

Kemudian, disusul asuransi kesehatan yang klaimnya mencapai Rp3,4 triliun, naik 11,8% yoy dibandingkan Rp3,04 triliun pada semester I/2023.

Wakil Ketua untuk Bidang Riset dan Statistik AAUI Trinita Situmeang menambahkan asuransi kredit dan kesehatan memang masih menjadi tantangan tersendiri bagi industri asuransi umum. Pasalnya klaimnya masih tinggi dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

“Kalau untuk asuransi kredit, ini sepertinya klaim untuk default ini secara numbers, secara profil, masih akan kami hadapi, karena dia memang profilnya seperti itu Kemudian untuk asuransi kesehatan juga memang harus dilihat, memang tercermin dari biaya kesehatan saat ini, naiknya cukup besar. Ini menjadi PR bersama baik perusahaan asuransi umum maupun perusahaan asuransi jiwa,” kata Trinita.

Trinita mengatakan untuk memberantas kenaikan klaim kesehatan tersebut, semua pihak harus berkolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan, terutama dalam memanage klaim yang berkaitan dengan fraud.

Namun demikian, Trinita menyebut bahwa pihaknya tidak melihat bahwa ada fraud, namun memang kenaikan biaya yang memang menjadi pekerjaan rumah bagi perusahaan asuransi untuk melihat kembali lini bisnis ini.

“Dan memang diperlukan integrasi policy bagi industri asuransi untuk bisa tetap memasarkan produk ini dan konsekuensi dari pemasaran produk ini adalah mendapatkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Itu sih yang perlu disimpan. Jadi, memang harus ada sesuatu pembenahan atau improvement yang dilakukan berkenaan dengan lini bisnis ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Klaim asuransi kesehatan yang melonjak menjadi tantangan tersendiri bagi industri asuransi.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat rasio klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai 105,7% pada semester I/2024. Hal tersebut menunjukan klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa lebih banyak apabila dibandingkan dengan premi yang diterima.

Pada Januari-Juni 2024, klaim kesehatan industri asuransi jiwa mencapai sebanyak Rp11,83 triliun, naik 26% secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp9,39 triliun. Sementara itu, premi kesehatan yang diterima mencapai Rp11,19 triliun, naik 23,64% yoy.

Di sisi lain, sampai 31 Desember 2023, BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan mencapai Rp151,59 triliun, yang mana lebih kecil dari beban jaminan kesehatan yang mencapai Rp158,85 triliun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap untuk menekan melonjaknya klaim asuransi kesehatan saat ini adalah dengan mendorong efisiensi layanan medis melalui protokol pemberian layanan kesehatan berbasis clinical pathways dan layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan, untuk kerja sama BPJS Kesehatan dengan asuransi swasta melalui coordinate of benefit sudah ada peraturan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang berupaya membatasi batas maksimal biaya layanan kesehatan, yaitu dua kali tarif INACBGs.

“Saat ini kami sedang mengupayakan bagaimana BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi dapat memastikan batasan ini dapat dilaksanakan,” kata Iwan saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (29/9/2024).

Iwan mengungkap bahwa industri asuransi kesehatan cukup kompleks karena melibatkan banyak pihak dalam ekosistemnya. Dia menyebut, asuransi harus dapat memastikan segmen market yang disasar dengan identifikasi, kuantifikasi, dan seleksi risiko yang memadai dan akurat. Ketidakmampuan melakukan salah satu aspek ini akan menyebabkan perusahaan terekspos dengan profitability yang tidak memadai.

Di sisi lain, perusahaan asuransi harus dapat mengupayakan akses data digital yang memadai ke SIM fasilitas kesehatan untuk dapat melakukan utilization review bersama rekanan rumah sakit dan klinik, sebagai upaya untuk mendorong efisiensi melalui pelaksanaan protokol layanan medis berbasis clinical pathways dan protokol layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai.

“Perusahaan asuransi juga harus dapat merencanakan fitur produk yang memberi manfaat kepada masyarakat dalam kerangka yang efisien dan melakukan proses underwriting yang memadai untuk memastikan pengelolaan risiko yang memadai,” kata Iwan.

Tidak hanya sampai disitu, Iwan menyebut, perusahaan asuransi harus berupaya mengoptimalkan peran seluruh bagian dalam ekosistem kesehatan, termasuk mengoptimalkan kerja sama manfaat bersama penyedia perlindungan asuransi kesehatan seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Jasa Raharja sehingga masyarakat dapat dilindungi dari setiap risiko dengan sharing pembiayaan sesuai proteksi yang dimiliki.

Iwan melanjutkan, produk-produk yang hanya melihat batas tahunan tanpa porsi tanggungan sendiri dan hospital cash plan yang besar menjadi sasaran empuk penyalahgunaan pemanfaatan layanan kesehatan secara berlebihan.

Selain itu, dia menyebut, perusahaan asuransi juga harus proaktif menyosialisasikan pola hidup sehat kepada seluruh pemegang polis dan masyarakat agar masyarakat lebih sehat dan meminimalkan biaya kesehatan pada usia produktif.

Iwan mengatakan, OJK bekerjasama dengan Kemenkes terus berupaya untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat dengan mendorong penerapan pengelolaan risiko yang memadai melalui pelaksanaan utilization review dengan rumah sakit dan klinik rekanan, dalam upaya melakukan efisiensi biaya kesehatan dalam jangka panjang.

OJK juga mendorong pembentukan Medical Advisory Board (MAB) di beberapa perusahaan untuk memberikan masukan ahli atas layanan kompleks yang diberikan rumah sakit rekanan kepada pasien.

“Harapannya MAB ini dapat mendorong penerapan protokol layanan medis berbasis clinical pathways dan layanan obat berbasis medical efficacy yang memadai,” ungkapnya.

OJK juga mendorong pembentukan database dalam rangka risk rating yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk memiliki feasibility atas risiko yang di-cover sekaligus juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak signifikan dari fraud yang dilakukan oleh distributor maupun peserta.