Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Adanya potensi peningkatan kredit macet untuk segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi sorotan pemerintah. Berbagai upaya mulai dilakukan dengan membuka opsi adanya restrukturisasi khusus untuk segmen KUR ini.

Opsi tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dalam salah satu postingan instagramnya setelah memimpin Rakortas terkait KUR, pekan lalu. Dalam postingan tersebut, Airlangga mengungkapkan bahwa saat ini perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini.

Meski demikian, Airlangga bilang bahwa saat ini ada salah satu kebijakan yang juga akan ditawarkan dalam rangka melanjutkan program dana KUR tersebut. Yakni opsi perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan bahwa restrukturisasi yang menjadi wacana pemerintah ini tidak ada kaitannya dengan restrukturisasi Covid-19 yang sudah berakhir Maret 2024.

Ia menegaskan opsi restrukturisasi yang terbaru ini adalah opsi yang ditawarkan untuk masing-masing bank terhadap debitur KUR-nya yang masih dianggap prospektif. Di mana, itu bisa dilakukan berdasarkan POJK 40/2019 tentang penilaian kualitas aset bank umum.

“Nanti akan ada koordinasi lanjutan mengenai hal ini dengan pemerintah sebagai pemilik program,” ujar Dian.

Sebelumnya, Dian juga mengungkapkan bahwa bersama pemerintah, pihaknya secara berkala terus melakukan evaluasi baik kompetensi, dan kondisi para bank penyalur program KUR ini.

Menurutnya, dalam perjalanannya dimungkinkan suatu penyesuaian, alokasi ataupun penghentian penyaluran. Mengingat, implementasi program menekankan tidak hanya berfokus terhadap peningkatan penyaluran namun juga berfokus terhadap efektivitas program dalam mendorong keberlangsungan UMKM di Indonesia secara jangka panjang.

Sebagai informasi, realisasi penyaluran KUR per 31 Juni 2024 telah mencapai sebesar Rp 141,85 triliun dari target tahun ini yang mencapai Rp 300 triliun. Jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, penyaluran KUR hanya senilai Rp 105,8 triliun.

Direktur Pemasaran PT Bank BPD DIY Agus Tri Murjanto mengungkapkan bahwa kemungkinan memang ada pemburukan kualitas kredit di segmen KUR ini. Namun, ia menegaskan bahwa NPL gross segmen KUR yang dimiliki BPD DIY masih terjaga.

Meski demikian, kenaikan NPL gross segmen KUR milik BPD DIY nyatanya tak bisa terhindar dari kenaikan. Saat ini, Agus bilang NPL tersebut ada di kisaran 2% dan ada kenaikan sekitar 50 basis poin dari posisi sama tahun lalu.

“kalau ada regulasi baru terkait restrukturisasi tersebut kami tunduk dan harus menjalankannya,” ujar Agus.

Sebagai informasi, penyaluran KUR di BPD DIY sendiri hingga Juni 2024 telah mencapai angka sekitar Rp 600 miliar. Di mana, alokasi yang dimiliki BPD DIY untuk sepanjang tahun ini mencapai Rp 1,1 triliun.

“Sejak proses awal pencairan KUR, kami harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta monitoring penggunaan dana usaha tersebut,” tambah Agus,

Sementara itu, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil Bank PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sunarna Eka Nugraha membenarkan bahwa saat ini ada kenaikan untuk NPL KUR yang dimiliki BNI. Tak menyebut berapa kenaikannya, Sunarna bilang bahwa saat ini NPL untuk segmen tersebut berada di level 3,2%.

Meski demikian, Sunarna bilang bahwa penurunan kualitas kredit KUR ini masih dalam batas yang terkendali. Terlebih, BNI juga telah menerapkan beberapa strategi untuk memperbaiki kualitas kredit di segmen KUR.

Salah satu upaya yang dilakukan antara lain pengelolaan Loan at Risk dengan fokus pada mapping kondisi debitur. Tujuannya, penanganan yang diberikan terhadap debitur memang tepat.

Ditambah, fokus menggarap value chain korporasi, nasabah potensial, digital ecosystem, dan mitra kerjasama. Serta, penggunaan scoring system yang terkalibrasi secara berkala dalam proses kredit.

“Kalau dilihat NPL KUR di BNI tetap tergolong stabil,” ujarnya.

Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Supari bilang penyaluran KUR di bank yang fokus wong cilik ini diimbangi dengan kualitas kredit KUR yang tetap baik. Hal tersebut tecermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2%.

Di mana, BRI terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sepanjang Januari hingga Mei 2024, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp 76,4 triliun atau setara dengan 46,33% dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp 165 triliun.

“Perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. Di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline,” ujarnya.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran menargetkan perolehan laba sebesar Rp 18 - Rp 20 miliar di sepanjang tahun 2024.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan optimistis bakal meraih target tersebut. Namun saat ini, ia belum bisa membeberkan berapa nilai laba bulanan yang dikantonginya.

"Pendorongnya, kami lakukan penurunan opex sebesar hampir 40% dibandingkan tahun lalu, sedangkan pendapatan juga bertambah," ujar Ivan kepada Kontan.co.id, Kamis (18/7).

Penyaluran pinjaman Akseleran per Juni tercarat sekitar Rp 1,45 triliun, angka ini naik sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akseleran juga menargetkan penyaluran pinjaman bisa di angka sekitar Rp 3,4 triliun. Target ini naik 20% dibandingkan dari tahun lalu yaitu senilai Rp 2,85 triliun.

"Harapannya BI rate tidak naik lagi sehingga demand financing bisa lebih kuat dan kami bisa memiliki lebih banyak dealflow," tuturnya.

Ivan menambahkan sektor yang akan fokus didorong selama semester II-2024 adalah sektor komoditas energi, infrastruktur atau konstruksi, namun sektor lainnya akan tetap didorong.

Sementara pinjaman melaju, ia mengungkapkan bahwa Akseleran tetap menjaga kualitas pinjaman. Hal ini tercermin dari rasio TWP90 yang masih terjaga di level 0,21%.

Asal tahu saja, per Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba industri fintech peer to peer (P2P) lending meningkat dari Rp 173,73 miliar menjadi Rp 277,02 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyebut peningkatan laba ini sejalan dengan penyaluran pendanaan bulanan yang meningkat.

Menurutnya sekarang ini fintech lending telah berhasil membalikkan keadaan dari merugi sejak awal awal tahun menjadi untung per April 2024. Pada Januari 2024 kerugian mencapai 135,57 miliar, Februari merugi Rp 97,53 miliar, pada Maret nilainya turun menjadi Rp 27,30 miliar dan pada April akhirnya membalikkan keadaan.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Melalui ajang Grand Final Proliga Bolavoli 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada 20 s.d. 21 Juli 2024, Bank DKI kembali mengajak warga untuk merasakan kemudahan dan keamanan bertransaksi secara non tunai menggunakan produk perbankan digital.

Dukungan ini juga mencakup kolaborasi antara Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) dan Jakarta Experience Board (JXB) dalam penyelenggaraan Proliga Bolavoli 2024.

“Kami ingin terus mengedukasi masyarakat mengenai berbagai manfaat dan kemudahan menggunakan produk perbankan digital seperti JakOne Mobile untuk berbagai transaksi,” ucap Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo dalam siaran persnya, Sabtu (20/7).

Grand Final Proliga Bolavoli 2024 merupakan seri terakhir dari rangkaian seri liga bola voli profesional Indonesia yang diselenggarakan secara tahunan dan bertujuan untuk mengangkat kembali popularitas bola voli serta mencetak tim terbaik bangsa.

Bank DKI memandang ajang ini sebagai kesempatan strategis untuk kembali mempromosikan penggunaan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile kepada masyarakat luas.

Agus menambahkan “Kami meyakini bahwa dengan mendorong penggunaan transaksi non tunai, hal ini dapat membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan efisien,” imbuhnya.

Selama berlangsungnya Grand Final Proliga Bolavoli 2024, Bank DKI menyediakan berbagai fasilitas dan promosi menarik untuk pengunjung, diantaranya diskon khusus bagi nasabah yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS JakOne Mobile pada merchant yang tersedia di lokasi Fan Zone, serta berbagai hadiah menarik bagi pengguna baru aplikasi JakOne Mobile. Bank DKI juga menyediakan booth layanan di lokasi pertandingan untuk memberikan penjelasan mengenai aplikasi JakOne Mobile, cara melakukan transaksi non tunai, serta beberapa tips keamanan dalam bertransaksi digital.

Selain JakOne Mobile, Bank DKI juga terus mensosialisasikan penggunaan JakCard sebagai kartu pembayaran digital pada berbagai moda transportasi terintegrasi di Jakarta, seperti Transjakarta, JakLingko, MRT, LRT dan Commuter Line, serta pembayaran tempat wisata kelolaan Pemprov DKI Jakarta, seperti Monas, TMR Ragunan, Ancol, berbagai Museum.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi pada kesempatan terpisah menambahkan bahwa melalui ajang ini, Bank DKI berharap dapat memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile.

“Proliga Bolavoli 2024 merupakan ajang yang tepat untuk mempromosikan transaksi non tunai melalui JakOne Mobile. Melalui berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi yang ada di booth Bank DKI pada lokasi pertandingan, diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami cara penggunaan dan manfaat dari transaksi digital,” tutup Arie.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek mencatat porsi instrumen investasi terbesar masih ditempatkan di obligasi atau surat utang.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menerangkan porsi instrumen investasi obligasi atau surat utang tercatat sebesar 75,56% hingga Juni 2024.

"Adapun porsi surat utang hingga Mei 2024 mencapai 72,44%," ucapnya kepada Kontan, Rabu (17/7).

Lebih lanjut, Oni menyampaikan per Juni 2024, porsi instrumen investasi terbesar selanjutnya diikuti deposito sebesar 11,25%, saham sebesar 7,96%, reksadana sebesar 4,88%. Setelah itu, properti dengan porsi 0,28%, serta penyertaan sebesar 0,07%.

Sementara itu, Oni menyebut total dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2024 senilai Rp 746,22 triliun. Dia mengatakan nilai itu meningkat sebesar 0,74%, jika dibandingkan posisi Mei 2024 yang sebesar Rp 740,71 triliun.

Selain itu, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2024 tercatat mencapai Rp 26,05 triliun. Nilai itu meningkat sebesar 18,57%, jika dibandingkan capaian per Mei 2024.

"Adapun per Mei 2024, hasil investasi sebesar Rp 21,97 triliun," kata Oni.

Pada tahun ini, Oni mengungkapkan BPJS Ketenagakerjaan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 55,28 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data Infovesta pada Juni 2024 (1 bulan), menyatakan kinerja unitlink berjenis saham memberikan rata-rata imbal hasil (return) tertinggi dibanding jenis lain, yaitu sebesar 1,02%.

Adapun produk unitlink saham milik PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia menjadi salah satu yang mencatatkan kinerja tertinggi pada Juni 2024, yakni PRUlink US Dollar Global Tech Equity Fund. Produk tersebut membukukan return sebesar 6,33% pada Juni 2024.

Mengenai hasil positif itu, Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan pihaknya senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan penempatan dana pada subdana PRULink sesuai dengan strategi investasi pada masing-masing subdana.

"Salah satunya dengan memilih instrumen yang memiliki bisnis yang berkesinambungan, kinerja keuangan yang solid, manajemen yang berkualitas, valuasi yang menarik, dan likuiditas yang baik," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

Mengenai prospek ke depannya, Karin menerangkan unitlink jenis saham memiliki prospek jangka panjang yang positif meskipun ada potensi volatilitas dalam jangka pendek.

Dia bilang nasabah perlu selalu memantau kondisi ekonomi dan investasi, serta melakukan diversifikasi kelas aset sebagai upaya pengelolaan risiko.

Selain itu, Karin juga menyampaikan kinerja unitlink saham sangat tergantung pada berbagai faktor. Salah satunya pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga yang memengaruhi kinerja pasar saham.

"Selain itu, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral, stabilitas politik yang mendukung iklim investasi yang kondusif, perkembangan ekonomi global termasuk kondisi perdagangan internasional," tuturnya.

Karin mengatakan kinerja unitlink saham juga dipengaruhi faktor kinerja perusahaan-perusahaan (emiten), strategi bisnis, dan inovasi, yang berdampak pada harga saham perusahaan tersebut.

Selain itu, dipengaruhi juga persepsi dan ekspektasi investor pada kinerja perusahaan, sektor industri, dan ekonomi secara keseluruhan.

Sebagai informasi, data Infovesta menerangkan unitlink campuran mencetak rata-rata imbal hasil positif pada Juni 2024 sebesar 0,43%. Selain itu, rata-rata return unitlink pasar uang tercatat 0,36% dan unitlink pendapatan tetap mencetak rata-rata return 0,09% pada Juni 2024. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut perusahaan reasuransi wajib memenuhi ekuitas atau permodalan minimum yang telah ditetapkan. Adapun hal itu tertuang dalam POJK Nomor 23 Tahun 2023.

Secara rinci, perusahaan reasuransi wajib memiliki ekuitas minimum pada 2026 sebesar Rp 500 miliar. Pada 2028, perusahaan reasuransi harus memiliki ekuitas minimum berdasarkan pengelompokan perusahaan yang terdiri atas KPPE 1 paling sedikit sebesar Rp 1 triliun, sedangkan KPPE 2 paling sedikit Rp 2 triliun.

Mengenai hal itu, PT Reasuransi Maipark Indonesia memiliki rencana dalam memenuhi ketentuan permodalan pada 2028.

Direktur Utama Reasuransi Maipark Indonesia Kocu Andre Hutagalung bilang target itu akan dicapai melalui kombinasi pertumbuhan organik, tambahan modal, pemegang saham eksisting, pemegang saham strategis, dan penggunaan instrumen permodalan.

"Maipark adalah perusahaan reasuransi dengan profit yield di atas rata-rata industri sejenis, karena itu kami yakin akan menarik bagi calon investor atau pemegang saham yang baru," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Kocu menerangkan saat ini permodalan yang dimiliki perusahaan sebesar Rp 736 miliar. Dia mengatakan ekuitas tersebut naik dibandingkan posisi akhir 2023.

"Ekuitas Maipark pada akhir 2023 sebesar Rp 725 miliar," katanya.

Kocu menyatakan ada sejumlah ?tantangan yang akan dihadapi perusahaan ke depannya. Salah satunya membawa Maipark ke level volume bisnis yang sustainable untuk melayani permodalan baru.

Dalam hal itu, dia bilang Maipark terus berfokus pada kemampuan memberikan value yang nyata kepada ceding companies.

Dia bilang perusahaan tidak ingin hanya menjadi penasehat risiko katastropik saja, tetapi value Maipark harus menjadi bagian penting dari model bisnis di setiap perusahaan asuransi.

"Hal itu kami capai dengan terus melakukan penelitian berkualitas tinggi dan mendengarkan masukan dari ceding companies," ungkapnya.

Menurut Kocu, permodalan itu merupakan hal yang penting bagi perusahaan reasuransi. Dia mengatakan modal adalah penopang eksposur. Oleh karena itu, dia menyebut untuk berkembang, dibutuhkan lebih banyak modal.

Dalam konteks Maipark, dia menerangkan makin besar modal, maka makin besar proteksi bencana alam yang dapat diberikan.

"Pada akhirnya, hal itu akan membuat kami lebih dekat pada tujuan pendirian perusahaan, yaitu mendukung industri asuransi nasional mencapai Indonesia tangguh bencana," kata Kocu.

Sementara itu, PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI) atau Reasuransi Marein optimistis bisa memenuhi ketentuan OJK terkait permodalan.

Direktur Kepatuhan Reasuransi Marein Tamara Arista Salim mengatakan, perusahaan sudah membuat proyeksi sampai 2028 dan saat ini masih dapat memenuhi peraturan yang berlaku tersebut melalui pertumbuhan organik.

"Adapun pertumbuhan secara organik, yakni didapat dari pertumbuhan bisnis, hasil investasi, dan disertai dengan analisa portofolio secara detail dari waktu ke waktu. Dengan demikian, diharapkan akan memenuhi target yang diberikan," katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (17/7)

Lebih lanjut, Tamara menyampaikan ketentuan aturan modal diharapkan dapat dicapai dengan baik. Dia juga mengatakan perusahaan juga mewaspadai sejumlah tantangan yang bisa memengaruhi kinerja permodalan.

Tamara menyebut tentunya dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang diharapkan, Marein juga bergantung pada kondisi perekonomian secara global dan nasional, serta kondisi industri perasuransian.

"Tidak ada tantangan spesifik dari sisi internal yang akan menghambat," ungkapnya.

Menurut Tamara, tujuan aturan permodalan tersebut dilaksanakan demi menjaga ekosistem industri perasuransian agar tetap sehat dan seimbang.

Dia mengatakan tentunya dengan kondisi industri yang sehat, akan berdampak baik bagi pertumbuhan kinerja perusahaan.

Selain itu, Tamara menerangkan hingga akhir Juni 2024, ekuitas perusahaan telah mencapai Rp 1,4 triliun.

Setali tiga uang, PT Reasuransi Nasional Indonesia menyatakan akan selalu berkomitmen memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan modal minimum dari OJK.

"Perusahaan melihat kesempatan yang terbuka untuk meningkatkan ekuitas dari proses bisnis yang dijalankan saat ini. Ke depannya, bisnis akan dioptimalkan guna memenuhi ketentuan tersebut, terutama untuk nilai yang telah ditentukan pada 2026 dan 2028," ungkap Juru Bicara Reasuransi Nasional Indonesia Rudy Victor Sinaga kepada Kontan, Kamis (18/7).

Berdasarkan pencapaian hingga Juni 2024 (unaudited), Rudy mengatakan ekuitas Nasional Reasuransi secara konsolidasi telah mencapai sebesar Rp 1,3 triliun.

Dia berpendapat aturan ekuitas itu berdampak positif untuk memperkuat ekosistem asuransi nasional.

Dia bilang adanya peningkatan ekuitas perusahaan berarti juga akan memengaruhi peningkatan fleksibilitas kapasitas bagi Nasional Reasuransi untuk dapat mengelola risiko terukur lebih besar.

"Salah satu implikasi mendasarnya adalah besaran premi yang ditahan akan lebih besar karena tidak perlu melakukan sesi retrosesi untuk risiko yang sudah terukur tersebut," ujarnya.

Selain itu, Rudy menyebut Nasional Reasuransi tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi ekosistem asuransi nasional.

Dengan masih besarnya peluang peningkatan penetrasi bisnis asuransi Indonesia, tentu hal itu akan mendorong peningkatan permintaan dukungan reasuransi.

"Kecukupan premi atas liabilitas yang akan muncul adalah isu tersendiri. Adapun proses underwriting dan manajemen risiko akan memainkan peran besar untuk menciptakan keberlangsungan ekosistem asuransi ke depannya," kata Rudy.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyebut permodalan menjadi salah satu tantangan industri reasuransi di Indonesia saat ini.

Direktur Utama Reasuransi Indonesia Utama Benny Waworuntu tak memungkiri industri masih dihadapkan kondisi yang menantang. Salah satu tantangannya terkait dengan permodalan.

"Terus terang memang masih tertekan. Industri reasuransi punya dua hal penting, yakni permodalan kapasitas, serta kapabilitas yang artinya skill-nya," ungkapnya saat konferensi pers, Rabu (17/7).

Benny mengatakan adanya aturan permodalan yang tertuang dalam POJK 23/2023 dapat membantu permodalan perusahaan reasuransi di Indonesia.

"Namun, cepat tetapi pasti, semua akan dipaksa untuk meningkatkan permodalan itu," ujarnya.

Sementara itu, Benny menilai masalah yang dihadapi perusahaan reasuransi Indonesia tak selesai dengan pemenuhan permodalan saja. Menurutnya, ada faktor lain yang menjadi tantangan, yakni adanya masalah persaingan dan peraturan di industri, serta masalah dukungan pemerintah.

"Jadi, kami enggak bisa ngomong dengan pemenuhan modal, lalu selesai begitu saja," katanya.

Berdasarkan laporan keuangan (bukan konsolidasi) pada Semester I-2024, total ekuitas Indonesia Re tercatat sebesar Rp 2,72 triliun, meningkat dibandingkan dengan semester I/2023 yang senilai Rp2,6 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aksi borong saham kembali dilakukan oleh direksi PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Kali ini, giliran Direktur Treasury & International Banking Eka Fitria yang melakukan aksi borong tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi (19/7), Eka tercatat yang sebelumnya memiliki 1.172.500 saham BMRI menambah kepemilikannya sebanyak 25.000 saham. Aksi tersebut dilakukan pada 14 Juni 2024.

Adapun, Eka melakukan pembelian saham dengan harga transaksi di level Rp 5.775 per saham. Artinya, Eka perlu merogoh kocek senilai Rp 144,37 juta dalam transaksi tersebut.

Dalam keterbukaan tersebut, tujuan Eka memborong saham BMRI hanya tertulis untuk investasi langsung. Memang, dalam tiga bulan terakhir, beberapa direksi Bank Mandiri juga terpantau memborong saham bank berlogo pita emas tersebut kala tren koreksi terjadi.

Namun, saat ini BMRI sedang dalam tren menghijau. Hingga penutupan perdagangan Jumat (19/7), BMRI sudah berada di harga Rp 6.525 per saham atau naik sekitar 6,53% dalam sebulan terakhir.

Dengan acuan harga tersebut dan kepemilikan saham Eka saat ini, maka kekayaan yang dimilikinya dari saham BMRI mencapai Rp 7,81 miliar. Mengingat, total kepemilikan saham Eka saat ini sebanyak 1.197.500 saham.

Sebelumnya, Vice President Infovesta Utama Wawan Hendrayana berpandangan aksi para bankir membeli saham bank yang dipimpin secara tak langsung menunjukkan kepercayaan kepada prospek bank yang dipimpin.

"Itu memberi sinyal ke investor bahwa manajemen percaya dengan keberlangsungan bisnisnya," ujar Wawan kepada KONTAN, Jumat (17/5).

Namun, ia menyebut pengaruhnya relatif sangat kecil dalam mengangkat pergerakan sahamnya karena penambahannya tidak signifikan dibanding free float bank terkait.

Oleh karena itu, Wawan lebih menyarankan investor agar tetap fokus kepada prospek bisnis, fundamental dan likuiditas dari masing-masing bank.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, PT Zurich Asuransi Indonesia menyambut baik adanya program asuransi wajib tersebut.

Wakil Presiden Direktur Zurich Asuransi Indonesia Heriyanto Agung Putra mengatakan, adanya asuransi wajib untuk kendaraan merupakan kesempatan yang baik bagi Zurich. Artinya, dia bilang bisa untuk perkembangan bisnis dan eksistensi perusahaan di dunia asuransi.

"Sebab, penting sekali bagi kami bisa memberikan kontribusi buat masyarakat terkait dengan proteksi, khususnya untuk kendaraan bermotor," ungkapnya saat menghadiri konferensi pers, Kamis (18/7).

Heriyanto menyampaikan Zurich akan mempersiapkan segala aspek dan mendukung implementasi asuransi wajib tersebut. Dengan demikian, pihaknya hanya tinggal menerapkan ketika aturan tersebut sudah dijalankan nantinya.

Mengenai tarif premi yang dikenakan terkait asuransi wajib, Heriyanto menyebut Zurich akan menunggu keluarnya PP terlebih dahulu.

Selain itu, Heriyanto tak memungkiri bahwa sempat ada pertemuan antara asosiasi dengan OJK membahas asuransi wajib kendaraan. Namun, sampai saat ini, dia mengaku belum mengetahui lebih jauh terkait ketentuan asuransi wajib yang akan diimplementasikan nantinya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) telah melakukan pembelian saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Transaksi ini tersebut dilakukan pada 18 Juli 2024.

Direktur MNC Kapital Indonesia Peter Fajar dalam keterbukaan informasi di BEI menjelaskan, BHIT membeli 11,5 juta saham BCAP setara dengan 0,03%. Akibat transaksi pembelian ini kepemilikan saham BHIT di BCAP meningkat menjadi 54,9% setara dengan 23,396 miliar saham. Sebelumnya, BHIT memegang 23,385 miliar saham setara dengan 54,87%.

Peter menjelaskan, transaksi pembelian yang dilakukan pada 18 Juli 2024 bertujuan untuk menambah kepemilikan saham BCAP. Kepemilikan tersebut dimiliki langsung oleh BHIT.

Pembelian saham BCAP ini telah dilakukan berulang kali. Terakhir BHIT membeli saham BCAP pada periode 8 Juli sampai 12 Juli 2024 sebanyak 63,5 juta saham BCAP setara dengan 0,15% dari total saham beredar. Jumat (20/7), harga saham BCAP turun 1,96% menjadi Rp 50 per saham. Sementara harga saham BHIT turun 6,38% di Rp 44 per saham.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun peraturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. OJK menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum aturan asuransi wajib diberlakukan.

Beberapa perusahaan asuransi umum menyambut positif rencana ini. PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menyatakan dukungannya terhadap kewajiban asuransi Third Party Liability (TPL) untuk semua kendaraan bermotor.

Marketing Director GEGI, Linggawati Tok, menyebut pihaknya telah lama menawarkan Asuransi TPL secara terpisah dengan target pasar kelas menengah ke atas.

“Dengan adanya kewajiban Asuransi TPL, kami telah menyiapkan produk yang mudah dipahami masyarakat dengan harga terjangkau, sehingga dapat menjangkau konsumen yang lebih luas,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (18/7).

Menurut Linggawati, asuransi TPL tidak perlu memisahkan antara kendaraan listrik (EV) dan konvensional, karena lebih berkaitan dengan perilaku berkendara di jalan raya. Ia menambahkan bahwa klaim asuransi TPL lebih banyak disebabkan oleh perilaku pengemudi dibanding faktor kendaraan.

Linggawati menekankan pentingnya perlindungan terhadap keselamatan jiwa pihak ketiga, seperti cedera badan, cacat tetap, dan meninggal dunia. Ia menyarankan agar pemerintah menetapkan santunan minimum bagi korban kecelakaan, misalnya Rp 50 juta atau Rp 100 juta.

PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) juga menyambut baik peraturan ini. Wakil Presiden Direktur ACPI, Nico Prawiro, menyatakan bahwa asuransi wajib TPL tidak akan membebani masyarakat karena premi yang dikenakan cukup murah.

Nico memperkirakan premi akan sekitar 1% dari harga pertanggungan kendaraan, sesuai dengan ketentuan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017.

“Misalnya, jika harga pertanggungan mobil Rp 100 juta, maka premi asuransi TPL sekitar Rp 1 juta per tahun,” ujarnya.

PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk (ASMI) atau Maximus Insurance juga melihat asuransi wajib sebagai peluang untuk meningkatkan penetrasi pasar.

Direktur Utama Maximus Insurance, Jemmy Atmadja, menyatakan kewajiban ini dapat mengurangi risiko kerugian besar baik bagi masyarakat individu maupun perusahaan yang terlibat dalam kecelakaan.

OJK saat ini berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai kebutuhan, termasuk asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasindo Syariah mencatatkan kinerja positif terkait pendapatan kontribusi pada Semester I-2024.

Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Syariah, At Yaltha, mengungkapkan bahwa pendapatan kontribusi perusahaan mencapai Rp 154,46 miliar hingga Juni 2024.

"Nilai tersebut tumbuh sebesar 49,18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (19/7).

At Yaltha menjelaskan bahwa pertumbuhan itu didorong oleh kinerja positif pada bisnis kendaraan bermotor (KBM), properti, dan aneka.

Selain itu, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi dapat tumbuh hingga 150% sepanjang 2024 dari tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target tersebut, At Yaltha menyebut perusahaan akan fokus menjalankan beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Salah satunya dengan optimalisasi penjualan produk yang sudah ada.

"Kami akan meningkatkan fokus pada produk-produk yang sudah terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan, melakukan kampanye pemasaran, serta promosi yang agresif," ungkapnya.

Selain itu, Jasindo Syariah akan memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Dia bilang perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.

Strategi lainnya, yakni melakukan peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Caranya mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi automasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

At Yaltha juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan syariah. Dia mengatakan pihaknya akan melakukan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah.

"Melalui strategi-strategi tersebut, Jasindo Syariah optimistis dapat mencapai target pertumbuhan pendapatan kontribusi yang telah ditetapkan sebesar 150% pada akhir tahun ini," kata At Yaltha.