Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank CTBC Indonesia menjalin kerja sama strategis loan channeling dengan platform peer-to-peer (P2P) lending, Akseleran, dalam upaya memperluas penyaluran kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kerjasama tersebut diteken pada 30 September 2024. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan yang lebih luas dan inklusif bagi sektor UKM.

Presiden Direktur Bank CTBC Indonesia, Iwan Satawidinata mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung UKM sebagai garda pergerak ekonomi lokal.

Melalui kemitraan strategis dengan Akseleran, PT Bank CTBC Indonesia berharap dapat mempercepat penyaluran kredit yang lebih efisien kepada UKM, sehingga mampu memperkuat posisi mereka dalam pasar yang semakin kompetitif.

“Kerja sama ini merupakan bagian dari strategi kami dalam memperluas dukungan kepada UKM, sekaligus berkontribusi lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Iwan dalam keterangan resminya, Selasa (1/10).

Ia bilang, sinergi dengan Akseleran akan memungkinkan Bank CTBC untuk menyalurkan kredit dengan lebih efektif dan berdampak langsung bagi perkembangan UKM di berbagai sektor.

Small Business Group Head Bank CTBC Indonesia, Hendrik Komandangi menambahkan, kerja sama dengan P2P Lending akan terus menjadi bagian strategis untuk menumbuhkan kredit UKM di Bank CTBC Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk mendukung komitmen bank dalam mencapai target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebesar 30% yang ditetapkan Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, Direktur Utama Akseleran, Christoper Joutua, mengungkapkan, lewat kolaborasi itu, pihaknya akan memperluas jangkauan pembiayaan kepada UKM di Indonesia, membantu mereka mendapatkan akses ke modal usaha yang dibutuhkan. “Ini adalah langkah penting dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga mendukung visi pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong kontribusi sektor UKM dalam perekonomian nasional.

Dengan UKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai dengan bulan Juli 2024, Akseleran ttercatat elah menyalurkan lebih dari Rp.11,5 triliun pinjaman kepada ribuan penerima pinjaman, dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (Compound Annual Growth Rate/CAGR) penyaluran pinjaman yang mencapai 70%/tahun dari 2018 hingga 2023.

Akseleran menargetkan penyaluran pinjaman sebesar Rp 3,2 triliun sepanjang tahun 2024. Dari sisi pendanaan, Akseleran telah didukung oleh lebih dari dua ratus ribu pemberi pinjaman ritel dan melakukan kerjasama dengan berbagai bank di Indonesia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi umum mencatatkan kinerja positif terkait pendapatan premi per Agustus 2024. Salah satunya adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo).

Mengenai hal itu, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan, pendapatan premi yang diterima perusahaan per Agustus 2024 sebesar Rp 2,55 triliun.

"Nilai itu tumbuh 45,88%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," katanya kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Gema menerangkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa lini bisnis asuransi andalan perusahaan.

Salah satunya, yaitu asuransi properti yang berhasil mengumpulkan premi sebesar Rp 622,53 miliar. Nilai itu tumbuh 27,75%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 487,31 miliar.

Lebih lanjut, Gema mengatakan kontributor premi Jasindo yang tidak kalah besar berasal dari asuransi energi. Lini bisnis itu menyumbangkan premi sebesar Rp 491,36 miliar per Agustus 2024.

Gema menyampaikan keberhasilan itu mencerminkan fokus perusahaan pada industri mega risk. Selain asuransi properti dan energi, dia bilang produk lain juga mencatatkan pertumbuhan positif, seperti engineering, marine hull, dan cargo.

"Pencapaian ini merupakan bukti bahwa Jasindo telah kembali fokus pada core competence-nya. Pertumbuhan pada produk-produk itu memang sejalan dengan target industri-industri yang menjadi kompetensi kami," ungkapnya.

Senasib dengan Jasindo, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) juga mencatatkan pertumbuhan signifikan terkait pendapatan premi.

Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok menyebut, pendapatan premi perusahaan per Agustus 2024 sebesar Rp 585 miliar.

"Nilai itu tumbuh sekitar 29,5%, dibandingkan pendapatan premi periode yang sama tahun lalu," ujarnya kepada Kontan.co.id.

Linggawati menerangkan perolehan premi terbesar dari lini bisnis asuransi properti sebesar 54%, disusul asuransi marine cargo dan asuransi rekayasa masing-masing sebesar 14% dan 12%.

Dia menyampaikan pertumbuhan premi asuransi properti utamanya didukung dari sektor industrial sebesar 70%, sedangkan dari sektor retail dan UMKM sebesar 30%.

Adapun pertumbuhan premi lini bisnis marine cargo didukung oleh peningkatan volume pengiriman kargo baik domestik maupun ekspor-impor.

"Pengiriman kargo domestik didominasi jenis kargo kebutuhan pokok, seperti beras, gula, serta produk-produk makanan dan minuman. Kargo ekspor-impor didominasi oleh barang-barang berupa bahan makanan dan olahan, CPO, material kontruksi, dan berbagai hasil pertambangan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Linggawati mengatakan pertumbuhan premi dari asuransi rekayasa (engineering) didukung oleh peningkatan konstruksi sipil di sektor komersial, seperti perumahan, perkantoran, pergudangan, dan mal, serta dari sektor industrial atau pembangunan pabrik terutama pabrik otomotif, makanan, dan pengolahan hasil tambang.

Linggawati juga menyampaikan perusahaan menargetkan pendapatan premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp 760 miliar dengan tetap mengharapkan tren positif di tiga sektor bisnis yang menjadi andalan perusahan, yaitu asuransi properti, motor, marine cargo, dan engineering.

Sementara itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksikan pendapatan premi industri asuransi umum masih akan bertumbuh sampai akhir tahun ini. Ketua Umum AAUI Budi Herawan memprediksi pertumbuhan hingga akhir tahun ini bisa mencapai dobel digit.

"Saya melihat pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Adapun proyeksi pertumbuhan antara 10%–15% pada akhir tahun," ucapnya saat ditemui di konferensi pers AAUI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (30/9).

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fintech peer to peer (P2P) lending PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) menyatakan, penyaluran pembiayaan ke UMKM meningkat pada tahun ini.

Founder and CEO Amartha Andi Taufan Garuda Putra mengatakn sampai saat ini, Amartha telah mencatatkan penyaluran akses permodalan lebih dari Rp 5 triliun.

"Nilai itu meningkat signifikan, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 3 triliun," ucapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (29/9).

Secara kumulatif, Andi bilang Amartha telah menyalurkan pembiayaan produktif lebih dari Rp 23 triliun kepada lebih dari 2,5 juta UMKM di Indonesia.

Sementara itu, Andi mengatakan Amartha telah mencatatkan keuntungan selama tiga tahun berturut-turut dan terus berupaya menjaga keualitas portofolio yang sehat.

Sebagai informasi, laba fintech P2P lending tercatat terus naik secara month to month menjadi Rp 383,68 miliar per Juli 2024.

Namun, laba tersebut tercatat menurun 9,54%, jika dibandingkan per Juli 2023 yang sebesar Rp 424,14 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi dari lini bisnis asuransi aviation atau penerbangan mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan, pendapatan premi asuransi aviation sebesar Rp 882 miliar pada semester I-2024.

"Nilai itu tumbuh 90,8%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 462 miliar," ujarnya kepada Kontan, Senin (30/9).

Terkait pertumbuhan itu, Budi menerangkan memang pangsa pasar asuransi di sektor penerbangan masih besar. Dia juga mengatakan masih banyak investor melakukan investasi di sektor aviasi sehingga penambahan pesawat terhadap maskapai-maskapai masih terjadi setiap tahunnya.

Hal itu yang ikut mendorong pendapatan premi di lini tersebut. "Dengan demikian, mau enggak mau, mereka harus membeli asuransi," katanya.

Meski pertumbuhan penerbangan masih tinggi, Budi tak memungkiri penyerapan asuransi tersebut di dalam negeri masih sangat kecil.

Oleh karena itu, Budi menyampaikan pihaknya sedang mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator pesawat, hingga Kementerian Perhubungan, agar bisa menyikapi fenomena tersebut.

Sementara itu, AAUI mencatat klaim asuransi aviation pada semester I-2024 sebesar Rp 84 miliar. Nilai itu terkontraksi sebesar 52,9%, dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 179 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan multifinance Mandiri Utama Finance (MUF) mencatatkan kinerja positif terkait penyaluran pembiayaan.

Direktur Utama MUF Stanley Setia Atmadja mengatakan, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 14,3 triliun hingga Agustus 2024.

"Nilai itu tumbuh 7,8%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (26/9).

Stanley menerangkan, pembiayaan untuk segmen mobil baru masih menyumbang pertumbuhan tertinggi, diikuti oleh segmen mobil bekas.

Ke depannya, Stanley bilang MUF akan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan konsumen, memperkuat sumber daya manusia, dan mempertajam supervisi, serta pola kerja manajemen risiko.

Hal itu dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Terkait Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga menjadi 6%. Stanley menilai penurunan suku bunga tersebut akan berdampak positif terhadap perusahaan.

Dia berpendapat penurunan suku bunga sebagai angin segar bagi industri pembiayaan, yang mana pada sebelumnya suku bunga terus mengalami kenaikan.

Dia menyampaikan penurunan suku bunga BI dapat memperbesar ruang untuk profitabilitas perusahaan melalui biaya pendanaan yang lebih rendah.

"Namun, transmisi penurunan suku bunga acuan kepada penurunan suku bunga perbankan biasanya membutuhkan waktu, sehingga tidak langsung berdampak pada bunga kredit modal kerja," ucapnya.

Menurut Stanley, perubahan suku bunga dari perbankan bukan satu-satunya faktor dalam menentukan perubahan bunga MUF untuk konsumen.

Sebab, perusahaan juga memperhatikan persaingan industri dan tren daya beli masyarakat.

"Oleh karena itu, hingga saat ini, kami belum berencana untuk melakukan perubahan harga untuk konsumen," kata Stanley.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI Rate) dan penguatan rupiah tidak berdampak langsung pada likuiditas dalam valuta asing (Valas) di perbankan, meskipun penguatan rupiah terhadap mata uang dolar AS kemungkinan membuat simpanan dolar di perbankan akan lebih longgar karena harga beli dolar yang lebih murah dibandingkan saat rupiah melemah.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, per Agustus 2024 dana pihak ketiga (DPK) Valas di perbankan masih dalam kondisi terjaga.

"Adanya pemangkasan BI rate dan Fed Rate tidak terlalu mempengaruhi kondisi DPK Valas perbankan, nasabah yang punya dolar tetap menaruh dananya di bank, karena dengan bunga simpanan valas yang saat ini dianggap menarik, LPS juga menjamin simpanan valas," ungkap Purbaya kepada Kontan saat ditemui di Jakarta, Senin (30/9).

LPS melaporkan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan valas terpantau naik 2 bps ke level 2,14% dibandingkan periode penetapan TBP bulan Mei 2024. Kondisi likuiditas valas, ekspektasi terhadap lanjutan pemangkasan suku bunga Fed Fund Rate diperkirakan akan mempengaruhi arah pergerakan SBP Valas ke depan.

Sementara itu sejumlah bank juga mengaku kondisi likuditas mereka diproyeksikan akan lebih longgar pasca pemangkasan BI Rate. PT BPD Jawa Timur Tbk (BJTM) misalnya, Direktur Keuangan,Treasury dan Global Services, Edi Masrianto mengatakan, dengan pemangkasan BI rate, suku bunga akan lebih rendah, sehingga biaya pinjaman dalam negeri menjadi lebih murah dan menarik bagi para pelaku ekonomi.

"Memang benar, penurunan suku bunga dalam rupiah juga bisa mempengaruhi minat pelaku ekonomi untuk memegang valas, karena imbal hasil dari aset berdenominasi valas bisa menjadi kurang kompetitif dibandingkan aset rupiah. Akan tetapi hal ini tidak terlalu berdampak pada likuiditas valas di Bank Jatim sendiri, karena terciptanya ekosistem bisnis valas Bank Jatim yang sudah terbangun dan berdampak positif, dengan salah satunya adanya jconnect remittance," ungkap Edi kepada Kontan, Senin (30/9).

Edi merinci, kondisi likuiditas valas Bank Jatim per Agustus 2024 mengalami peningkatan signifikan secara month to month (mom), yakni menyentuh angka 382% dibanding dengan bulan sebelumnya, sedangkan bila dibandingkan dengan target Desember 2024, maka pencapaian DPK Valas Bulan Agustus ini 362% dari target Desember 2024.

Adapun DPK Valas Bank Jatim memiliki porsi kurang dari 3% dari keseluruhan DPK Bank Jatim pada bulan Agustus 2024. Edi bilang meski porsinya kecil, namun ini merupakan salah satu komitmen Bank Jatim dalam mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia di wilayah regional Jawa Timur untuk mengatur secara ketat penggunaan valas sebagai cara menjaga stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah.

Lebih lanjut Edi mengatakan, kedepan dengan pemangkasan BI Rate, pihaknya akan terus berupaya dalam menjaga dan meningkatkan likuiditas valas hingga akhir tahun 2024, salah satu yang mendasar adalah dengan melakukan maintenance terhadap nasabah perorangan untuk ritel dan Lembaga.

"Hal ini menjadi salah satu cara paling efektif hingga berdampak pada peningkatan DPK valas Bank Jatim, yang signifikan secara month to month.

Yang kedua Bank Jatim secara keseluruhan mulai memberikan promo menarik untuk nasabah yang akan dan telah menyimpan DPK valas," terang Edi.

Bank Jatim saat ini juga sedang menggalakkan kerja sama untuk membangun ekosistem dalam DPK valas, yaitu melakukan kerja sama terhadap perusahaan maupun Lembaga yang berhubungan dengan valas, seperti Biro Umroh, Penyedia jasa PMI, dan para perusahaan exim dan beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri dalam pembiayaan, pengelolaan keuangan, serta cash management.

"Untuk porsi DPK Valas di Bank Jatim, selalu terjaga sesuai dengan target, yaitu kurang lebih 1-3% dari keseluruhan DPK Bank Jatim hingga akhir Desember 2024," ungkap Edi.

Senada, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn mengatakan, bank senantiasa menjaga keseimbangan antara kecukupan likuiditas dengan ekspansi kredit yang sehat, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi pasar dan risiko.

"BCA memproyeksikan likuiditas valas terjaga dalam posisi memadai, sejalan proyeksi pertumbuhan transaksi valuta asing, kondisi perekonomian domestik serta global, serta pergerakan nilai tukar rupiah," ungkap Hera kepada Kontan.

Adapun nilai DPK valas BCA per Juni 2024 mencapai Rp75 triliun atau sekitar 6,7% dari total DPK perseroan. BCA berkomitmen memenuhi kebutuhan transaksi valas sesuai kebutuhan nasabah dalam berbagai jenis mata uang.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masalah gagal bayar masih menyelimuti fintech peer to peer (P2P) lending PT Igrow Resources Indonesia atau PT LinkAja Modalin Nusantara (iGrow).

Terkait hal itu, Direktur Utama iGrow Edoardus Satya Adhiwardana menyebut, pihaknya terus berfokus dan berkomitmen mengoptimalkan upaya penagihan.

"Hal itu untuk memastikan agar borrower menjalankan kewajibannya dengan mengembalikan pinjaman kepada lender, serta terus berupaya menyelesaikan masalah," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (28/9).

Lebih lanjut, Edoardus menyampaikan, pihaknya juga melakukan beberapa action plan mengikuti rekomendasi dari regulator dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

"Setiap langkah yang iGrow ambil, kami pastikan telah melalui pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," katanya.

Edoardus menyampaikan, iGrow juga secara berkala merilis update atau informasi terkini kepada para lender. Dia bilang hal itu sejalan dengan pengawasan dari OJK, serta mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi iGrow.

Sementara itu, Edoardus juga mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan masalah gagal bayar. Selain pandemi Covid-19, hasil produksi pihak peminjam atau borrower yang tidak mencapai estimasi target juga menjadi penyebab.

"Saat ini, kami terus melakukan penyelesaian melalui koordinasi langsung dengan para borrower dan meminta update perkembangannya secara berkala. Kami juga senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak regulator terkait kredit macet yang terjadi di iGrow dan terus mengikut arahan-arahan yang diberikan, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku," ujar Edoardus.

Berdasarkan situs perusahaan, iGrow mencatatkan TKB90 sebesar 53,44% per 30 September 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya penurunan signifikan pada penempatan investasi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) di deposito pada Juni 2024. Di mana, penempatan di deposito menjadi hanya sebesar Rp 4,58 triliun.

Angka tersebut turun 11,37% secara year on year (YoY) atau jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai senilai Rp 5,28 triliun.

Sebaliknya, penempatan investasi di obligasi korporasi justru naik pada Juni 2024 sebesar 6,23% YoY menjadi Rp 9,66 triliun, dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu yang mencapai Rp 9,09 triliun.

Menanggapi hal ini, Staf Ahli Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Bambang Sri Muljadi menilai, penurunan portofolio DPPK PPIP pada instrumen investasi deposito berjangka disebabkan adanya peserta yang sudah memasuki usia pensiun atau dua hingga lima tahun menjelang memasuki usia pensiun.

"Pada dasarnya, DPPK PPIP diharuskan menempatkan pada portofolio deposito berjangka atau Surat Berharga Negara (SBN) pada peserta, tentu saja bilamana suku bunga deposito turun, maka DPPK PPIP akan mengalihkan dana pensiun ke SBN dan obligasi korporasi untuk pendanaan peserta yang belum memasuki usia life cycle," kata Bambang kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Selain itu, Bambang mengungkapkan saat ini sejumlah perusahaan dana pensiun (Dapen) juga sudah mulai mengalokasikan investasi ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada portofolio investasi mereka.

Menurut dia, hal itu karena instrumen investasi ini diterbitkan Bank Indonesia (BI) sehingga bersifat aman dengan risiko rendah. Terlebih lagi, SRBI memiliki suku bunga yang lebih tinggi dari instrumen investasi lainnya.

Bambang memprediksi ke depannya porsi investasi di SRBI akan berkisar sebesar 10%-15%. Hal ini seiring dengan data Bank Indonesia (BI), yang mencatatkan transaksi investor asing atau nonresiden terhadap produk SRBI selama periode Januari - Juli 2024 mencatatkan pembelian bersih Rp 162,15 triliun.

“Artinya, transaksi pembelian lebih banyak dibandingkan transaksi penjualan dengan selisih nilai tersebut," kata Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa SRBI bersifat jangka pendek, sehingga dapat menggerus portofolio deposito berjangka panjang, karena imbal hasil SRBI lebih tinggi dibanding deposito atau Surat Berharga Negara (SBN). Ditambah, SBN memiliki kupon yang lebih rendah.

Dia juga menuturkan, suku bunga SRBI secara konsisten lebih tinggi dibandingkan obligasi negara (SBN). Misalnya pada lelang SRBI awal Mei 2024, SRBI tenor 1 tahun menawarkan imbal hasil sebesar 7,5% berbanding 6,7% pada SBN tenor 1 tahun.

“Imbal hasil tersebutlah yang akhirnya membuat investor lebih melirik SRBI dibandingkan SBN untuk saat ini,” kata dia.

Kendati demikian, Bambang menegaskan bahwa pihaknya dan sejumlah Dana Pensiun akan tetap konsisten dalam melaksanakan investasi agar mendapatkan imbal hasil yang konsisten dalam rangka mendukung pengembangan dana.

"Namun, hal tersebut juga tidak boleh dilakukan secara agresif agar terhindar pula dari risiko investasi," imbuhnya.

Bambang mengatakan bahwa sejumlah perusahaan dana pensiun harus senantiasa melakukan strategi dalam penempatan pada Portofolio deposito agar tetap aman. Salah satunya yakni dengan memperhatikan efek dari adanya penurunan atau peningkatan suku bunga. Selain itu, juga memonitor tingkat kesehatan bank depository.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) mencatat pendapatan premi tumbuh positif hingga Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan pendapatan premi yang diterima perusahaan per Agustus 2024 sebesar Rp 2,55 triliun.

"Nilai itu tumbuh 45,88%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," katanya kepada Kontan, Senin (30/9).

Gema menerangkan pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa lini bisnis asuransi andalan perusahaan. Salah satunya, yaitu asuransi properti yang berhasil mengumpulkan premi sebesar Rp 622,53 miliar. Nilai itu tumbuh 27,75%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 487,31 miliar.

Lebih lanjut, Gema mengatakan kontributor premi Jasindo yang tidak kalah besar berasal dari asuransi energi. Lini bisnis itu menyumbangkan premi sebesar Rp 491,36 miliar per Agustus 2024.

Gema menyampaikan keberhasilan itu mencerminkan fokus perusahaan pada industri mega risk. Selain asuransi properti dan energi, dia bilang produk lain juga mencatatkan pertumbuhan positif, seperti engineering, marine hull, dan cargo.

"Pencapaian ini merupakan bukti bahwa Jasindo telah kembali fokus pada core competence-nya. Pertumbuhan pada produk-produk itu memang sejalan dengan target industri-industri yang menjadi kompetensi kami," ungkapnya.

Sementara itu, Gema mengatakan Asuransi Jasindo tidak hanya fokus pada strategi bisnis, tetapi juga memperkuat standar manajemen risiko untuk memberikan nilai tambah yang optimal kepada masyarakat dan para pelaku bisnis di Indonesia.

Melalui pendekatan Risk Management Partnership, dia menyampaikan Jasindo berperan sebagai mitra strategis yang membantu tertanggung dalam mengelola risiko secara menyeluruh. Pendekatan itu dirancang untuk membantu para nasabah mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin sebelumnya belum teridentifikasi.

"Pendekatan itu juga memungkinkan kami tidak hanya menjadi penyedia perlindungan risiko, tetapi juga bertindak sebagai risk engineering yang proaktif dalam menganalisis potensi risiko dan menemukan gap risiko yang ada," ucap Gema.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Masalah gagal bayar masih menyelimuti pelopor atau pioneer fintech peer to peer (P2P) lending, PT Investree Radhika Jaya (Investree) sampai saat ini. Investree diketahui mulai beroperasi pada Mei 2016 dan resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Mei 2017.

Masalah gagal bayar Investree yang muncul sejak beberapa tahun terakhir masih menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai.

Sampai saat ini, tak ada satu pun kabar kemajuan dari langkah penyelesaian gagal bayar Investree. Ditambah penyuntikan modal dari investor yang dinilai akan menjadi solusi permasalahan gagal bayar tersebut juga tak kunjung terealisasi.

Perusahaan induk Investree, yakni Investree Singapore Pte. Ltd., sempat menyatakan langkah penyuntikan modal dan restrukturisasi akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Sebelumnya, OJK juga menyatakan telah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan yang didirikan oleh Adrian Gunadi tersebut.

"Sampai saat ini, belum terdapat realisasi penyuntikan modal oleh investor. OJK akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap Investree," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Upaya Menemukan Kabar dari Sang Pioneer

Publik tentunya bertanya-tanya terkait kabar yang sebenarnya dari sang pioneer.

Tak terkecuali Lender Investree Dessy Andiwijaya yang mengaku belum mendapatkan kabar pasti dari Investree terkait masalah gagal bayar.

"Investree belum ada kabar lagi sampai sekarang," ujarnya kepada Kontan, Senin (30/9).

Atas dasar itu, Kontan baru-baru ini juga mencoba mencari tahu kabar terkait Investree. Kontan lantas mencoba mendatangi kantor Investree yang berada di kawasan Jakarta Selatan.

Sayangnya, Kontan tak bisa menemui pihak dari Investree secara langsung di lokasi. Namun, berdasarkan keterangan dari sumber Kontan, memang sudah tak ada lagi karyawan yang mendatangi kantor yang terletak di lantai 21 tersebut akhir-akhir ini.

"Sepertinya sudah enggak ada lagi yang berkantor, kalau dahulu memang banyak karyawannya yang datang setiap hari ke kantor," ucap sumber Kontan saat ditemui beberapa hari yang lalu.

Sumber menyebutkan bahwa karyawan Investree juga hanya tersisa beberapa orang saja. Sumber beranggapan sepertinya para karyawan sudah sepenuhnya bekerja secara online, sehingga sudah tidak ada lagi yang datang ke kantor.

Sumber juga menyampaikan kantor Investree yang berada di lantai 28 pun kini sudah ditutup. Bahkan, pihak manajemen gedung telah mencabut sewanya. Sebelumnya, PT Putra Radhika Investama yang disinyalir merupakan bagian dari Investree disebutkan berkantor di lantai 28.

Sumber Kontan yang lain menyebut bahwa lantai 28 itu dahulunya sama fungsinya seperti lantai 21, yakni untuk kantor Investree, terutama karyawan bagian IT dan produk.

Namun, secara official kalau untuk menerima tamu itu di lantai 21," kata sumber Kontan.

Di sisi lain, Kontan telah berkali-kali mencoba menghubungi Hartian yang diketahui merupakan RM Funding Investree untuk menanyakan kabar Investree saat ini. Akan tetapi, Hartian tak kunjung merespons pertanyaan dari Kontan.

Investree Sampaikan Pengumuman

Pada 24 Agustus 2024, beredar keterangan resmi yang berasal dari manajemen Investree. Disebutkan Investree berupaya memperkuat kembali fondasi perusahaan melalui beberapa perubahan untuk memulihkan kondisi internal. Manajemen Investree juga mengatakan pihaknya ingin mengembalikan kepercayaan publik.

"Investree berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi terkait perkembangan bisnis kepada para pemangku kepentingan di tengah tantangan yang dihadapi beberapa bulan terakhir," kata manajemen Investree dalam keterangan resmi tersebut.

Investree menyatakan telah menjalankan tiga inisiatif, yakni restrukturisasi manajemen, peningkatan keamanan, dan menjaga dana operasional untuk bisnis ke depan. Investree juga telah melakukan restrukturisasi dan membentuk satuan tugas harian (caretaker) untuk menjalankan tugas pemantauan, menjaga tata kelola, serta menjalankan kegiatan usaha perusahaan secara terbatas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kapasitas operasional serta manajemen yang terbatas.

Selain itu, Manajemen Investree menyebut pihaknya telah meningkatkan keamanan cloud dan server untuk melindungi basis data klien dari potensi risiko. Untuk memenuhi tanggung jawab kepada para pemangku kepentingan, Investree terus mengupayakan untuk menjaga arus kas perusahaan secara berhati-hati dan memadai. Hal itu utamanya dialokasikan untuk menjalankan aktivitas penagihan (debt collection) kepada debitur serta menjaga keutuhan data.

"Pengumuman itu merupakan inisiatif perusahaan untuk menyampaikan kepada para pemangku kepentingan bahwa Investree akan terus berkomitmen untuk menjalankan tugas yang kewenangannya diatur sesuai ketentuan POJK 10/2022, termasuk menjaga transparansi dalam setiap perkembangan perusahaan," ujar manajemen.

Lebih lanjut, dalam menanggapi tuduhan dan klaim tidak berdasar yang muncul, Investree telah memulai investigasi internal dan eksternal untuk mengidentifikasi sumber dari klaim-klaim tersebut. Manajemen mengatakan tim satuan tugas (caretaker) Investree berkomitmen untuk melindungi hak-hak para pemegang saham dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan hukum Indonesia.

Namun, jika ditelaah berdasarkan pengumuman tersebut, tak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa Investree akan melakukan penyuntikan modal.

Merembet ke Masalah Fraud

Di sisi lain, masalah gagal bayar Investree tampaknya makin melebar ke dugaan fraud. Masalah itu juga tampaknya sudah diendus oleh regulator. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK terus melakukan upaya hukum terkait dugaan fraud di Investree.

"Salah satu upayanya, yakni melakukan pemeriksaan khusus, permintaan keterangan terhadap pihak-pihak terkait, serta berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum," ujarnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK.

Selain itu, Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan supervisory action, termasuk mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan, sampai September 2024, dari 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah dicabut izin usahanya, terhitung sebanyak Rp 889,37 miliar dana simpanan dari 108.288 rekening nasabah akan dibayarkan oleh LPS.

"LPS sudah melakukan dropping terhadap simpanan tersebut, dan kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi dan dinyatakan proses rekonsiderasi verifikasi itu mungkin sudah hampir 90% atau 85% selesai," ungkap Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam konfrensi Pers, Senin (30/9).

Lebih jauh Didik menyebut, dari 108.288 rekening yang dinyatakan layak bayar sebanyak 99,23% atau 107.457 rekening, dengan jumlah nilai simpanan sebanyak Rp 719,37 miliar atau sekitar 80%-an. Dengan kata lain, Didik menyebut hampir semuanya layak bayar.

"Nah dari dasar itu kita sudah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp658,79 miliar. Jadi tadi sudah di-dropping dari simpanan layak bayar Rp 719 miliar tadi," terang Didik.

Adapun LPS telah menganggarkan Rp 1,2 triliun di tahun 2024 untuk menjamin dana simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya.

"Jadi baru terpakai sekitar 50%-nya. Sekitar segitu. Jadi masih cukuplah. Jadi nasabah jangan khawatir, Simpanannya akan segera dibayar dan selama ini juga rata-rata setelah dicabut izin usahanya usahanya itu kira-kira 5 hari kerja itu untuk simpanan yang clean and clear sekitar 80% sudah bisa mengambil simpanannya," ungkap Didik.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDAR LAMPUNG. Berbagai upaya bisa dilakukan perbankan dalam mencari likuiditas. Mengingat, saat ini industri bank tengah dihadapkan pada kondisi likuiditas yang cukup ketat dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 6,8% secara tahunan (YoY) per Agustus 2024.

Salah satu cara yang sejatinya bisa dilakukan adalah dengan melakukan sekuritisasi aset. Di mana, bank-bank penyalur KPR bisa menggunakan portofolio asetnya di sektor tersebut untuk memperoleh dana segar dari sekuritisasi tersebut.

Adapun, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menjadi lembaga yang memiliki tugas dalam melakukan sekuritisasi aset tersebut. Hanya saja, tren sekuritisasi aset pun memang terlihat kurang menarik bagi perbankan.

Ini tercermin dari pendapatan dari bisnis sekuritisasi yang dimiliki SMF terlihat menurun pada semester I-2024. Pendapatan dari bisnis tersebut telah terkoreksi 57,16% YoY menjadi Rp 1,62 miliar.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo membenarkan, bisnis sekuritisasi saat ini cukup memiliki tantangan. Terlebih, bank bisa memperoleh likuiditas dari beberapa hal.

Namun, ia melihat bahwa itu bukan berarti bank sudah tidak berminat lagi untuk melakukan sekuritisasi. Dalam hal ini, ia melihat ada kondisi tertentu yang bisa membuat minat bank untuk melakukan sekuritisasi kembali meningkat.

“Sekuritisasi itu kan tetap nanti ada masa-masanya. Masa ketika likuiditas perbankan juga tidak sebaik sekarang,” ujarnya, Minggu (29/9).

Sebagai catatan, sejak SMF berdiri pada tahun 2005 hingga semester I-2024, lembaga penyedia likuiditas ini telah menerbitkan sekuritisasi sebanyak 17 kali. Nilainya telah mencapai Rp 14,21 triliun.

Topo menambahkan bahwa rencana sekuritisasi selalu ditawarkan kepada bank-bank yang memang memiliki portofolio KPR sangat besar. Namun, itu sangat tergantung pada kebutuhan dari masing-masing bank.

”Paling sering itu BTN, tapi beberapa bank lain juga pernah seperti Bank Mandiri dan BSI,” ujarnya.

Ia pun melihat minat perbankan dalam melakukan sekuritisasi itu cukup jarang dikarenakan bank tidak mau melepas asetnya dari buku. Sebab, jika sekuritisasi dilakukan, maka aset yang akan dilakukan sekuritisasi itu harus keluar dari buku yang menyebabkan adanya penurunan.

”Padahal bagi beberapa bank itu kan pertumbuhan aset sangat penting,” ujarnya.

Direktur Distribution and Institutional Funding BTN Jasmin pun mengungkapkan bahwa saat ini sekuritisasi aset belum menjadi prioritas, setidaknya di tahun ini. Meskipun, kondisi likuiditas di BTN masih tergolong ketat dengan rasio LDR di level 96,4% di semester I-2024.

Jasmin memastikan bahwa tahun ini bank yang memang fokus pada kredit perumahan ini tidak akan melakukan sekuritisasi aset. Padahal, BTN tergolong rajin melakukan sekuritisasi tiap tahun dengan terakhir pada Oktober 2023 senilai Rp 600 miliar.

”Likuiditas masih cukup untuk mendukung ekspansi kredit,” ujar Jasmin.

Ia menambahkan sekuritisasi aset bisa dibilang menjadi opsi terakhir bagi perbankan untuk mencari likuiditas. Ditambah, pemain yang melakukan sekuritisasi tidak banyak, hanya SMF.

Jasmin juga bilang alasan sekuritisasi kurang menarik bukan karena biaya. Melainkan, yang menjadi pertimbangban lebih kepada total aset yang dimiliki BTN justru menurun.

”Dari segi biaya jika dibandingkan dengan menerbitkan obligasi sejatinya hampir sama,” tandasnya.