Bisnis.com, JAKARTA - Pilpres 2024 dinilai tidak akan memiliki banyak residu di Pilkada Serentak setiap daerah.

Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Karim Suryadi mengemukakan bahwa koalisi yang sempat terjadi saat Pilpres 2024 kemarin, diyakini tidak akan berjalan kembali pada Pilkada Serentak 2024 nanti.

Pasalnya, setiap partai yang berkolisi, kata Karim, bisa saja menjadi kompetitor karena memiliki jagoan masing-masing. Kemudian, partai yang menjadi kompetitor di Pilpres 2024, bisa saja berkoalisi di Pilkada nanti.

"Saya tidak percaya kalau koalisi di pilpres itu akan berlaku juga di Pilkada," tuturnya di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia mencontohkan Partai Golkar dan Partai Gerindra yang masing-masing mempunyai jagoan berbeda pada Pilkada Jawa Barat nanti.

Menurut Karim, Partai Gerindra diprediksi bakal mengusung Dedi Mulyadi. Sementara Partai Golkar mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Serentak 2024 Jawa Barat.

"Keduanya punya calon masing-masing yang bakal diusung nanti di Pilkada Jawa Barat," katanya.

Kendati demikian, menurut Karim, dinamika setiap daerah bakal menentukan di Pilkada Jawa Barat. Dia meyakini, bahwa tidak ada cara bagi Partai Gerindra untuk kalahkan Ridwan Kamil, kecuali Ridwan Kamil ditarik ke Pilkada DKI Jakarta.

"Dinamika di setiap daerah akan sangat menentukan ya. Ini dinamika hitam-putih. Tidak ada cara mengalahkan Ridwan Kamil selain menariknya dari Jawa Barat ke DKI Jakarta," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa eks Komisaris PT Antam Tbk. (ANTM) berinisial RAS pada kasus dugaan korupsi pengelolaan komoditi emas 109 ton periode 2010-2022.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar menyampaikan RAS diperiksa oleh tim penyidik Jampidsus pada Kamis (4/7/2024).

"Saksi yang diperiksa berinisial RAS selaku Komisaris PT Antam Tbk periode April 2014-Maret 2019," kata Harli dalam keterangannya dikutip, Jumat (5/7/2024).

Berdasarkan catatan Bisnis, RAS mengacu pada sosok Robert A. Simanjuntak. Kala itu, Robert yang menjadi Dewan Komisaris Antam telah menyelesaikan masa jabatan periode pertama sesuai POJK No.33/2014.

Hanya saja, Harli tidak menjelaskan secara mendetail terkait pemeriksaan RAS tersebut. Namun demikian, pemeriksaan RAS dilakukan untuk melengkapi berkas perkara.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkas Harli.

Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan enam tersangka yakni TK, HN, DM, AHA, MA, dan ID.

Keenam tersangka ini seluruhnya merupakan General Manager (GM) Unit Bisnis Pengelolaan dan Pemurnian Lokamulia (UBPPLM) PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam pada periode 2010 hingga 2021.

Adapun, keenam tersangka ini diduga menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia secara ilegal.

Dalam kasus ini, terdapat tindakan melawan hukum dengan penyematan logo Antam terhadap emas pihak lain. Padahal, peletakan merek Antam pada logam mulia perlu melalui prosedur yang berlaku.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Elektabilitas Ridwan Kamil menjadi yang tertinggi berdasarkan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia untuk Pilkada di Jawa Barat.

Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.214 responden berusia 17 tahun ke atas dengan margin of error survei diperkirakan 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asymsi simple random sampling di wilayah Jawa Barat.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengemukakan dari simulasi enam nama kandidat yang punya potensi untuk maju di Pilkada Jawa Barat, nama Ridwan Kamil ada di posisi teratas.

Keenam nama tersebut yaitu Ridwan Kamil yang mendapatkan 45,6 persen responden, lalu Dedi Mulyadi 34,7 persen, diurutan ke tiga ada Dede Yusuf 7,1 persen, Bima Arya 2,5 persen, Ono Surono 1,3 persen terakhir Ilham Akbar Habibie 0,8 persen responden dan sisanya tidak menjawab.

"Dari simulasi enam nama yang kami ajukan ke responden, nama Ridwan Kamil meraih suara terbanyak yaitu 45,6 persen," tutur Burhanuddin di Jakarta, Kamis (4/7).

Kemudian, menurut Burhanuddin, ketika survei dipersempit dan dilakukan simulasi tiga nama yang berpotensi kuat untuk maju di Pilkada Jawa Barat, nama Ridwan Kamil meraih suara 56,3 persen, Dedi Mulyadi 35,1 persen dan Ilham Akbar Habibie 3,3 persen.

"Dari tiga nama yang kami ajukan kepada responden, nama Ridwan Kamil tetap ada diurutan paling tinggi," katanya.

Burhanuddin menjelaskan alasan Ridwan Kamil banyak disukai oleh responden di wilayah Jawa Barat yaitu karena sudah ada bukti nyata hasil kerjanya dan memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Kemudian, alasan responden yang memilih Dedi Mulyadi itu karena orangnya dekat ke warga Jawa Barat dan berpengalaman juga di pemerintahan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Jumat.

Dikutip dalam laman resmi BMKG di Jakarta, sirkulasi siklonik terpantau di sekitar selat Kalimata yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah hingga Banten, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Papua Pegunungan hingga Papua.

BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, yakni Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, Yogyakarta, Serang, Palangkaraya, Manado, Palu, dan Ambon.

Kemudian, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Bengkulu, Semarang, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, dan Jayapura.

Beberapa kota besar diprakirakan akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Palembang, Surabaya, Kupang, Denpasar, Tanjung Selor, dan Mamuju.

Secara khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BMKG memprakirakan seluruh wilayah akan mengalami kondisi cuaca hujan mulai dari sedang hingga lebat dengan disertai petir pada siang hari. Pada malam hari, seluruh wilayah DKI mengalami kondisi berawan hingga hujan petir di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 m.

BMKG juga memberikan imbauan waspada potensi banjir rob di wilayah pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Jumat.

Dikutip dalam laman resmi BMKG di Jakarta, sirkulasi siklonik terpantau di sekitar selat Kalimata yang membentuk daerah konvergensi memanjang dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Barat, dari Laut Jawa hingga Sumatera Selatan, dari Jawa Tengah hingga Banten, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, dari Papua Pegunungan hingga Papua.

BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, yakni Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung, Yogyakarta, Serang, Palangkaraya, Manado, Palu, dan Ambon.

Kemudian, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Bengkulu, Semarang, Mataram, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makassar, Kendari, Ternate, Manokwari, dan Jayapura.

Beberapa kota besar diprakirakan akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, meliputi Banda Aceh, Palembang, Surabaya, Kupang, Denpasar, Tanjung Selor, dan Mamuju.

Secara khusus untuk wilayah DKI Jakarta, BMKG memprakirakan seluruh wilayah akan mengalami kondisi cuaca hujan mulai dari sedang hingga lebat dengan disertai petir pada siang hari. Pada malam hari, seluruh wilayah DKI mengalami kondisi berawan hingga hujan petir di Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu.

Untuk prakiraan tinggi gelombang air laut di wilayah Indonesia, BMKG memprakirakan umumnya berada di kisaran 0,5 hingga 2,5 m.

BMKG juga memberikan imbauan waspada potensi banjir rob di wilayah pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Timur, Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat sekitar 6 juta paket bantuan sosial (bansos) dalam bentuk sembako yang dikorupsi pada kasus bansos presiden Covid-19.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, total 6 juta paket itu terdiri dari paket sembako presiden yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Masing-masih tahap itu berisi 2 juta paket sembako.

"Tahap 3, 5 dan 6 per tahap itu kurang lebih sekitar 2 juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan 2 juta ya, 6 juta paket," terangnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Juru bicara KPK berlatar belakang penyidik itu enggan memerinci lebih lanjut apabila seluruh paket bansos dimaksud dikorupsi. Dia mengatakan hal itu sudah masuk ke materi penyidikan.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi bansos presiden itu merupakan pengembangkan perkara korupsi bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Lembaga antirasuah menyebut alat bukti terkait bansos presiden ditemukan ketika melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada kasus Juliari 2020 lalu.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik memnduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

"Update terakhir terkait potensi kerugian negara untuk bansos banpres senilai Rp250 miliar. Ini masih sementara ya, masih bisa berubah nanti," kata Tessa secara terpisah.

Tessa, yang juga merupakan penyidik pada kasus Juliari, menyebut modus dugaan korupsi pada kasus bansos presiden serupa dengan kasus suap sebelumnya. Para tersangka diduga menurunkan kualitas bansos yang disalurkan ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Bedanya, pasal yang dikenakan pada kasus bansos presiden yakni pasal 2 dan 3 Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), atau mengenai kerugian keuangan negara.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ucapnya.

Selain kasus bansos presiden, KPK sebelumnya telah mengembangkan kasus Juliari dengan mengusut perkara penyaluran bansos kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) 2020-2021. Salah satu terdakwa yang sudah divonis di pengadilan yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren. Ivo kini menjadi tersangka dalam kasus bansos presiden.

Presiden Joko Widodo pun (Jokowi) memberi jalan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden terkait penanganan pandemi Covid-19 pada 2020.

Hal ini disampaikan olehnya saat melakukan peninjauan di Pasar Temenggoeng Djaja Karti, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada Kamis (27/6/2024).

“Ya, itu saya kira tindak lanjut dari peristiwa yang lalu ya. Jadi, silakan diproses hukum sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh aparat hukum,” ujarnya kepada wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami empat pengadaan gas alam cair (liquified natural gas/LNG) lainnya di PT Pertamina (Persero) setelah terdakwa mantan direktur utama Karen Agustiawan divonis bersalah oleh pengadilan.

Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun atas kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina pada periode 2011-2021 dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christie Liquefaction, LLC (CCL). Kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar US$113,83 juta.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan indikasi baru dalam penyidikan kasus ini yang melibatkan empat pengadaan LNG lainnya di Pertamina. "Kami menemukan hal baru terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara KA (Karen). Ini terkait dengan CCL yang berada di luar negeri," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dalam perkembangan terbaru, KPK telah menetapkan dua tersangka baru dalam kasus korupsi pengadaan LNG Pertamina. Kedua tersangka tersebut berinisial HK dan YA, yang merupakan Senior Vice President (SPV) Gas and Power Pertamina 2013-2014 Yenni Andayani dan Direktur Gas Pertamina 2012-2014 Hari Karyuliarto. Keduanya adalah bawahan Karen yang diberikan kuasa untuk menandatangani perjanjian jual beli LNG Train 1 dan Train 2 dari anak usaha Cheniere Energy, Inc., Corpus Christie Liquefaction, LLC.

Majelis hakim sebelumnya menjatuhkan pidana penjara 9 tahun kepada Karen Agustiawan dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan. KPK menyatakan banding atas putusan tersebut karena tidak menyertakan pidana uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan US$104,016 (sekitar Rp2,8 miliar berdasarkan kurs jisdor BI).

Uang tersebut merupakan gaji yang diterima Karen dari perusahaan investasi asal AS, Blackstone, yang merupakan pemegang saham Cheniere Energy, Inc. Jaksa KPK mendakwa Karen meminta jabatan di Blackstone setelah mengamankan pembelian LNG dari CCL.

Kerugian negara sebesar US$113,83 juta dalam kasus ini diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Kerugian ini terkait dengan pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) di PT Pertamina (Persero) dan instansi terkait lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa penentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, informasi mengenai jadwal pelantikan pilkada serentak termasuk peraturan presiden (perpres), serta soal jadwal pelantikan kepala daerah terpilih dapat ditanyakan kepada penyelenggara yakni KPU.

Hal ini disampaikannya usai membuka peresmian Ekosistem Baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan (Korsel) PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power Karawang, Jawa Barat, Rabu (3/7/2024).

“Tanyakan ke KPU, tanyakan ke KPU,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, Kepala Negara memastikan bahwa tidak ada rencana untuk mempercepat jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dari November ke September.

Meskipun surat presiden (surpres) revisi Undang-undang Pilkada yang saat ini dikabarkan sudah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, tetapi orang nomor satu di Indonesia itu memastikan bahwa Pilkada akan berjalan sesuai jadwal.

Hal ini dia sampaikan usai melakukan kunjungan untuk meninjau harga komoditas di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024). Guna memastikan harga dan ketersediaan bahan pangan di kawasan.

"Enggak ada, enggak ada. Sampai saat ini tidak ada yang namanya untuk percepatan atau pemajuan pilkada," ujarnya kepada wartawan.

Presiden Ke-7 RI itu pun kembali menegaskan bahwa Pilkada 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada November,

"Iya [tetap November]. Enggak ada pengajuan apa pun mengenai itu [percepatan jadwal pilkada]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memastikan tanggul Kali Ciliwung di Jl H, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet tidak jebol.
Dia menjelaskan, karena tingginya volume air menyebabkan turap tersebut tergerus hingga aliran kali tersebut melimpas dan merendam pemukiman warga.
Setidaknya sebanyak 8.000 jiwa terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir akibat limpasan tersebut.
Jokowi pun sempat meninjau lokasi turap di Kali Ciliwung tersebut. Setibanya di lokasi, tanpa pikir pinjang, Jokowi langsung membuka sepatu, menggulung celana dan menaiki perahu karet meninjau lokasi.
Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor dan Kepala Dinas PU DKI Manggas Rudi Siahaan tampak mendampingi Jokowi.
Usai meninjau lokasi turap yang tergerus, Jokowi dan rombongakn kemudian mendatangi lokasi pengungsian di SDN 11 Tebet.
Jokowi kemudian menyerahkan bantuan seperti, sembako, selimut, buku tulis dan lain sebagai kepada para pengungsi.
"Airnya melimpas hingga meluap bukan jebol. Karena tanggulnya kurang tinggi dan airnya sangat banyak," ujar Jokowi di sela-sela kunjungannya di Kebon Baru, Rabu (22/1/2014).
Dia pun berjanji segera mendatangkan karung berisi pasir agar air tidak kembali meluap. "Nanti kalau surut segera ditahan menggunakan karung berisi pasir agar tidak meluap kembali," kata Jokowi.
Lurah Kebon Baru, Bambang Suhada mengatakan, 40 RT dan 6 RW terendam banjir akibat limpasan dari turap tersebut.

Adapun jumlah pengungsi mencapai 8.000 jiwa. Posko pengungsian pun telah disiapkan dengan enam dapur umum.
Menurut Bambang, dari laporan penjaga pintu air, turap jebol sekitar pukul 22.30 Selasa (21/1/2014) malam.
Namun pihaknya belum bisa memastikan karena saat itu karena kondisinya gelap dan air terus meluap.
"Setelah ditinjau pagi harinya, ternyata turap tidak jebol melainkan hanya terkikis sekitar 50 meter. Tapi air nya memang sudah melebihi turap sehingga air melimpas," kata Bambang.