ekBis#1

Tambang Ilegal Beromzet Triliunan Ditertibkan KPK bersama Pemprov NTM

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menertibkan tambang emas ilegal yang beroperasi di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat.

Aktivitas tambang ilegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini diduga telah dimulai sejak 2021 dan diperkirakan menghasilkan omzet hingga Rp 90 miliar per bulan, atau sekitar Rp 1,08 triliun per tahun Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria mengatakan, angka ini berasal dari tiga stockpile (tempat penyimpanan) di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola.

"Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara," kata Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).

Dian mengatakan, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) di lokasi tersebut diduga membiarkan keberadaan tambang ilegal tersebut.

Hal ini ditandai dengan papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada bulan Agustus 2024, setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.

"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," ujarnya.

Selain itu, Dian mengatakan, ditemukan alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal termasuk merkuri yang didatangkan dari Cina.

Ia mengatakan, alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari Cina, yang menambah kompleksitas permasalahan ini.

"Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB, Mursal mengungkapkan, tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan salah satu yang terbesar di NTB.

Mursal juga menyoroti dampak positif dari kehadiran KPK dalam pendampingan penegakan hukum.

Ia berharap KPK semakin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal, karena kehadirannya dianggap memberikan dukungan moral dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Kami merasa lebih percaya diri, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini seringkali ada yang mem-backup," kata Mursal.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK dan Pemprov NTB Tertibkan Tambang Ilegal Beromzet Triliunan", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/04/20164511/kpk-dan-pemprov-ntb-tertibkan-tambang-ilegal-beromzet-triliunan.

KPK Tindak Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Rp1 Triliun, Diduga Hindari Pajak!

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menertibkan tambang emas ilegal yang diduga mencetak omzet Rp1,08 triliun per tahun.

Pendampingan KPK kepada Pemprov dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK. Lokasi tambang dimaksud berada di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Pendampingan itu dilakukan guna mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah (PAD), yang termasuk dalam salah satu fokus dari Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah V KPK Dian Patria menjelaskan, aktivitas tambang illegal yang berlokasi di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini diduga telah dimulai sejak 2021. Perkiraannya, omzet yang dihasilkan mencapai hingga Rp90 miliar per bulan atau sekitar Rp1,08 triliun per tahun.

Angka ini, jelas Dian, berasal dari tiga stockpile atau tempat penyimpanan di satu titik tambang emas wilayah Sekotong, seluas lapangan bola. Hal itu disampaikan olehnya usai melakukan pendampingan lapangan dan tinjauan langsung ke lokasi tambang ilegal itu, Jumat (4/10/2024).

"Ini baru satu lokasi, dengan tiga stockpile. Dan kita tahu, mungkin di sebelahnya ada lagi. Belum lagi yang di Lantung, yang di Dompu, yang di Sumbawa Barat, berapa itu per bulannya? Bisa jadi sampai triliunan kerugian untuk negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers.

Sementara itu, menyitir data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dian menyebut ada sekitar 26 titik tambang ilegal di wilayah Sekotong. Tambang tak berizin itu berada di atas 98,16 hektare tanah.

Hal tersebut, katanya, menunjukkan besarnya potensi kerugian negara karena tambang ilegal tidak membayar pajak, royalti, iuran tetap, dan lainnya.

Dian juga mengungkap adanya dugaan modus konspirasi antara pemilik izin usaha pertambangan (IUP) dan operator tambang ilegal. Kendati kawasan tersebut memiliki izin pertambangan resmi dari PT Indotan Lombok Barat Bangkit (ILBB), keberadaan tambang ilegal terus dibiarkan.

Bahkan, ungkapnya, papan tanda IUP ILBB baru dipasang pada Agustus 2024 setelah bertahun-tahun tambang tersebut beroperasi.

"Kami melihat ada potensi modus operandi di sini, dimana pemegang izin tidak mengambil tindakan atas operasi tambang ilegal ini, mungkin dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak, royalti, dan kewajiban lainnya kepada negara," jelas Dian.

Selain itu, pihak Satgas KPK menemukan sebagian besar alat berat dan bahan kimia yang digunakan dalam tambang ilegal ini diimpor dari luar negeri. Salah satunya yaitu merkuri yang didatangkan dari China. Alat berat dan terpal khusus yang digunakan untuk proses penyiraman sianida juga berasal dari China sehingga disebut menambah kompleksitas permasalahan itu.

Dian menambahkan, limbah merkuri dan sianida yang dihasilkan dari proses pengolahan emas itu berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya, termasuk sumber air dan pantai yang berada di bawah kawasan tambang.

"Daerah di sekitar tambang ini sangat indah, memiliki potensi wisata yang besar. Namun, tambang ilegal ini merusaknya dengan merkuri dan sianida yang mereka buang sembarangan. Jika terus dibiarkan, dampaknya akan sangat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat," ucapnya.

Sebagai tindak lanjutnya, KPK bersama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabal Nusra) serta DLHK NTB memasang plang berukuran 2,5 x 1,6 meter, tepat pukul 08.33 WITA di lokasi tambang.

Dalam plang tersebut, tertulis bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dalam bentuk apa pun di dalam kawasan hutan pelangan Sekotong".

Berdasarkan pasal 89 jo Pasal 17 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang (UU) No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pelanggaran yang dilakukan bisa terancam pidana penjara paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLHK NTB Mursal mengungkapkan bahwa tambang emas ilegal di Sekotong merupakan yang terbesar di Pulau Lombok dan salah satu yang terbesar di NTB. Dia juga menyoroti dampak positif dari kehadiran KPK dalam pendampingan penegakan hukum.

Mursal berharap KPK semakin sering berkolaborasi dengan penegak hukum lokal, karena kehadiran KPK memberikan dukungan moral dalam menegakkan aturan di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP).

"Kami merasa lebih percaya diri, karena kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini seringkali ada yang mem-backup," tambahnya.

80 TKA China Diduga Terlibat Curi 774 Kg Emas di Kalimantan

KOMPAS.com - Aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan warga negara asing (WNA) asal China berinisial YH di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, membuat negara mengalami kerugian sangat besar.

Melansir laman resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/9/2024), nilai kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal itu mencapai Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah para TKA China memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan milik 2 perusahaan pemegang wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan).

IUP tersebut adalah milik dua perusahaan emas yakni PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum melakukan ekspoloitasi karena belum mengantongi persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk produksi tahun 2024-2026.

Namun bukannya melakukan kegiatan pemeliharaan, para komplotan itu malah melakukan kegiatan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak untuk mengambil kandungan emas.

Kemudian mereka mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel). Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.

Komplotan itu dipimpin oleh YH. Tersangka YH sebagai penanggungjawab dari semua kegiatan yang ada di tunnel, di mana sebanyak lebih dari 80 TKA China dan dibantu beberapa warga lokal untuk mendukung kegiatan non inti seperti pemompaan, house keeping, dan katering.

Tersangka tidak mempunyai izin usaha jasa pertambangan (IUJP), yaitu syarat untuk bekerja sebagai kontraktor di wilayah IUP menurut peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa TKA yang bekerja di tunnel dan berkegiatan di sekitar pintu tunnel tidak mempunyai visa kerja.

Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik, koli untuk melebur emas, cetakan bullion grafit, dan blower.

Lalu ditemukan pula bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

Cara kerja komplotan tambang ilegal

Melansir pemberitaan Harian Kompas pada 12 Mei 2024, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menyebutkan, tersangka dalam kasus itu ialah YH, warga negara China.

Praktik itu dilakukan di wilayah IUP yang masih dalam masa pemeliharaan milik dua perusahaan.

"Kegiatan di tunnel (lubang tambang dalam) itu dengan blasting atau pembongkaran dengan menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas. Hasil pekerjaan itu dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore bullion (olahan dari bijih emas). Sudah ada penjualan,” kata Sunindyo.

Berdasarkan dugaan sementara, lanjut Sunindyo, tidak ada kaitan antara tersangka dan perusahaan pemegang IUP di wilayah tersebut.

Terungkap pula bahwa volume batuan bijih emas tergali di tambang emas ilegal ini sebanyak 2.687,4 m3.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta pesidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Cara WNA China Lubangi Tanah Kalimantan 1,6 Km dan Curi Emas Indonesia

Warga negara asing (WNA) China punya cara khusus untuk melubangi tanah Kalimantan sepanjang 1,6 km demi mencuri emas milik Indonesia.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM mengatakan aksi kriminal itu dilancarkan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. WNA dengan inisial YH membuat negara rugi Rp1,02 triliun.

"Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter (1,6 km) dengan volume 4.467,2 meter kubik," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi dalam konferensi pers pada Sabtu (11/5) lalu, seperti dikutip CNBC Indonesia.

Sunindyo mengatakan YH menggunakan sejumlah alat untuk melancarkan aksinya. Perkakas itu meliputi alat ketok atau labelling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting.

WNA China itu juga menggunakan bantuan alat berat untuk merampok emas Indonesia. Sunindyo menyebut ada alat berat, seperti lower loader dan dump truck listrik yang ditemukan di lokasi penambangan ilegal tersebut.

YH diklaim memanfaatkan lubang pada wilayah tambang berizin. Lubang yang seharusnya dilakukan pemeliharaan justru dimanfaatkan sang WNA China itu secara ilegal.

"Hasil kejahatan tersebut dilakukan pemurnian, kemudian dibawa keluar dari terowongan tersebut dan dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas," jelasnya.

"Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang, selain UU Minerba," tambah Sunindyo.

Sedangkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang pada 28 Agustus 2024 terungkap emas yang digasak YH mencapai 774,27 kilogram. Ia ternyata juga berhasil mengeruk cadangan perak di lokasi yang sama sebanyak 937,7 kg.

Di lain sisi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Minerba mengungkapkan volume batuan bijih emas tergali mencapai 2.687,4 m3. Batuan ini berasal dari koridor Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas, yakni PT BRT dan PT SPM yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi 2024-2026.

Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana kasus pencurian emas ini dalam undang-undang lain.

Sidang lanjutan bakal dilakukan dalam enam tahap, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitoir), pengajuan/ pembacaan nota pembelaan (pledoi), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (replik dan duplik), dan pembacaan putusan.

Modus WNA China Gasak Tambang Emas 774 Kg, Bikin RI Rugi Rp1,02 T

Warga negara asing (WNA) asal China berinisial YH terancam hukuman penjara 5 tahun karena terlibat penambangan emas ilegal di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Perbuatan YH membuat negara rugi hingga Rp1,02 triliun. Angka tersebut dihitung berdasarkan hilangnya cadangan emas akibat penambangan ilegal.

Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Mineral (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi mengungkapkan modus yang digunakan oleh YH dalam melakukan aksinya adalah dengan memanfaatkan lubang tambang pada wilayah tambang yang berizin.

Lubang tersebut seharusnya dilakukan pemeliharaan namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal.

"Hasil kejahatan tersebut ya dilakukan pemurnian dan kemudian di bawah keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas," ujar Sunindyo dalam konferensi pers, Sabtu (10/5), melansir CNBC Indonesia.

Sunindyo mengungkapkan YH disangka dengan Pasal 58 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar dan perkara ini juga sedang dikembangkan menjadi perkara pidana dalam undang-undang selain Undang-undang Minerba," ungkapnya.

Dia juga menyebutkan peralatan yang ditemukan pada penambangan ilegal tersebut seperti alat ketok atau labelling, saringan emas, cetakan emas, dan induction smelting. Tak hanya itu, ditemukan pula alat berat seperti lower loader dan dump truck listrik.

"Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan kemajuan lubang tambang dengan total panjang 1.648,3 meter dengan volume 4.467,2 meter kubik," tambahnya.

Sementara itu, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ketapang pada 28 Agustus 2024 silam, terungkap emas yang berhasil digasak YH melalui aktivitas penambangan ilegal di Ketapang adalah sebanyak 774,27 kilogram (kg).

Tak hanya emas, ia juga berhasil mengeruk cadangan perak di lokasi yang sama sebanyak 937,7 kg. Akibatnya, Indonesia rugi Rp1,02 triliun imbas aktivitas tersebut.

Pasalnya, dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (merkuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

Dari hasil penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain.

Sidang selanjutnya akan dilakukan enam tahap sidang, yaitu saksi dari pihak penasihat hukum, ahli dari penasihat hukum, pembacaan tuntutan pidana (requisitor), pengajuan/pembacaan nota pembelaan (pleidool), pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (replik dan duplik), dan terakhir sidang pembacaan putusan.

Ini Modus WNA China Bikin Tambang Emas Liar di Kalbar yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun

KOMPAS.com - Aktivitas tambang emas ilegal yang dilakukan warga negara asing (WNA) asal China di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, membuat negara mengalami kerugian sangat besar.

Melansir laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (27/9/2024), nilai kerugian negara akibat pertambangan emas ilegal itu mencapai Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

Hal ini terungkap pada persidangan kasus pertambangan tanpa izin yang dilakukan warga negara China berinisial YH di Pengadilan Negeri Ketapang, Kalimantan Barat (29/8/2024).

Kasus ini sebenarnya sudah lama diproses Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PPNS ESDM), tepatnya sejak Mei 2024. Namun proses persidangannya masih berlangsung hingga saat ini.

Modus pelaku

Melansir pemberitaan Harian Kompas pada 12 Mei 2024, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi menyebutkan, tersangka dalam kasus itu ialah YH, warga negara China.

Praktik itu dilakukan di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang masih dalam masa pemeliharaan.

"Kegiatan di tunnel (lubang tambang dalam) itu dengan blasting atau pembongkaran dengan menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas. Hasil pekerjaan itu dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore bullion (olahan dari bijih emas). Sudah ada penjualan,” kata Sunindyo.

Berdasarkan dugaan sementara, lanjut Sunindyo, tidak ada kaitan antara tersangka dan perusahaan pemegang IUP di wilayah tersebut.

Sementara mengutip situs Kementerian ESDM, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali di tambang emas ilegal ini sebanyak 2.687,4 m3.

Batuan ini berasal dari koridor antara IUP milik dua perusahaan emas yakni PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.