Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, berencana untuk meluncurkan sebuah dana ekonomi hijau dengan menjual kredit karbon dari berbagai proyek seperti pelestarian hutan hujan. Prabowo menargetkan dana tersebut bisa mengumpulkan US$65 miliar (Rp 1.001,8 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.411/US$) pada tahun 2028.

Salah satu penasihat Prabowo untuk kebijakan iklim, Ferry Latuhihin, mengatakan kepada Reuters bahwa sebuah badan baru untuk peraturan emisi karbon akan dibentuk untuk mengawasi upaya-upaya untuk mencapai target-target emisi Indonesia di bawah perjanjian Paris.

Badan tersebut kemudian akan membentuk “kendaraan misi khusus” yang akan mengelola dana hijau dan mengoperasikan proyek-proyek penyeimbangan karbon. "Proyek-proyek tersebut akan mencakup pelestarian hutan, reboisasi, dan penanaman kembali lahan gambut dan hutan bakau, untuk menghasilkan kredit karbon yang dapat dijual secara internasional," kata Latuhihin kepada Reuters.

Targetnya adalah untuk mengembangkan kendaraan ini hingga mencapai Rp 1.000 triliun rupiah ($65 miliar) pada tahun 2028. “Kita perlu memanfaatkan keunggulan komparatif kita, yaitu alam,” kata Latuhihin.

Skala dana yang diusulkan, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, memiliki potensi untuk membantu Indonesia yang merupakan salah satu dari sepuluh penghasil emisi terbesar di dunia dan rumah bagi hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan besar, termasuk persaingan di pasar karbon global dan memastikan proyek-proyek tersebut dianggap kredibel.

Christina Ng, Direktur Pelaksana Energy Shift Institute, sebuah lembaga pemikir yang berfokus pada transisi energi di Asia, mengatakan bahwa ekosistem alam Indonesia yang luas menawarkan ruang lingkup untuk proyek-proyek penyeimbangan karbon yang besar. Namun, target-target yang ditetapkan sangat ambisius dari sisi finansial dan operasional.

Prabowo, yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober, telah berjanji untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8% selama masa jabatan lima tahunnya. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5%. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu akan dilakukan melalui investasi dalam proyek-proyek hijau.

Latuhihin mengatakan bahwa proyek-proyek penggantian kerugian akan menciptakan kesempatan kerja yang besar dan dapat membantu mencapai target pertumbuhan.

Pemerintah yang akan datang akan menyediakan modal awal. Pemerintah berharap dana tersebut akan berkembang dengan menjual kredit karbon di dalam dan luar negeri dan membayar dividen kepada pemerintah setelah proyek-proyek tersebut menghasilkan keuntungan.

Latuhihin mengatakan, dengan mengumpulkan dana dalam sebuah badan seperti itu, Indonesia dapat menjalankan proyek-proyek hijau berskala besar tanpa menggunakan anggaran pemerintah.

Ia mengatakan bahwa standar-standar internasional mengenai verifikasi akan diikuti, dan teknologi akan digunakan untuk mengkonfirmasi berapa banyak karbon dioksida (CO2) yang diserap oleh setiap proyek dari atmosfer.

Target yang Menantang

Ng mengatakan bahwa kredit karbon berbasis alam biasanya diperdagangkan antara US$5 (Rp 77.058) hingga US$50 (Rp 770.585) per metrik ton setara CO2. Tahun lalu, harga rata-rata kredit karbon di bawah US$10 (Rp 154.117) per ton.

Bahkan dengan harga US$50 per ton, untuk mengumpulkan US$10 miliar (Rp 154,12 triliun) per tahun dibutuhkan penjualan 200 juta ton kredit karbon. "Jumlah tersebut masih kurang dari total 239 juta ton penerbitan kredit karbon yang dicatat oleh seluruh pasar sukarela global pada puncaknya di tahun 2021," ujar Ng.

Dengan harga US$10 (Rp 154.117) per ton, volume yang sama hanya akan menghasilkan US$2 miliar (Rp 30,8 triliun) per tahun, sehingga target US$65 miliar (Rp 1.001 triliun) semakin jauh dari jangkauan.

“Mengingat lanskap pasar karbon global yang kompetitif, dengan negara-negara seperti Brasil dan negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga menawarkan kredit berbasis alam, entitas ini perlu menunjukkan bahwa kredit mereka memenuhi standar tertinggi,” ujarnya Ng. Ia menambahkan bahwa rekam jejak Indonesia selama ini dirusak oleh isu-isu tata kelola.

Laju deforestasi di Indonesia telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun, Indonesia sering melaporkan kebakaran hutan, yang seringkali dimulai oleh para petani untuk membuka lahan perkebunan.

Pemerintah yang akan datang akan mengadakan road show untuk mempromosikan proyek-proyek ini di luar negeri. Dengan road show ini, pemerintahan Prabowo berharap dapat bekerja sama dengan bank-bank internasional besar dalam penjualan kredit karbon di pasar-pasar yang memiliki harga karbon yang lebih tinggi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan total kredit atau pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan hingga 2023 mencapai Rp 1.959 triliun.

Kredit tersebut tumbuh 111 persen dibanding sepanjang 2022. “Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, “ kata Dian di Jakarta, Sabtu (14/9).

Dian mengatakan pada 2020 total kredit atau pembiayaan berkelanjutan naik menjadi Rp 1.181 triliun pada 2021 sebesar Rp 1.409 triliun.

“Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting,” ujarnya.

Penyaluran kredit di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

OJK juga telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). OJK terus menyiapkan perkembangan regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) terutama dalam mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan.

Dian mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen keberlanjutan dan hijau adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan. Selain itu diperlukan dukungan penerapannya di level UMKM serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan kredit sektor ekonomi yang berkelanjutan.

Kekayaan bersih CEO Meta Mark Zuckerberg meroket naik US$ 58.3 miliar atau sekitar Rp 894,78 triliun dalam setahun terakhir. Penambahan nilai ini membuat Zuckerberg berada di posisi ketiga berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, menggeser Bernard Arnault.

CEO Meta yang memiliki anak perusahaan seperti Facebook, Instagram, Threads, dan WhatsApp, total kekayaannya menjadi US$ 186 miliar atau sekitar Rp 2.864 triliun. Sehingga Zuckerberg membuntuti Elon Musk dari Tesla dan Jeff Bezos dari Amazon.

Elon Musk yang bertengger di posisi pertama, kekayaannya naik dalam setahun terakhir US$ 21,7 miliar atau Rp 334 triliun. Total kekayaan Musk per 15 September menjadi US$ 251 miliar atau Rp 3.865 triliun.

Sedangkan Jeff Bezos yang berada di posisi kedua memiliki total kekayaan US$ 209 miliar atau Rp 3.218 triliun. Pundi-pundi kekayaan Bezos naik US$ 32 miliar atau Rp 494 triliun dalam setahun terakhir.

Tesla, Amazon, dan Meta merupakan saham teknologi di Amerika Serikat yang berkapitalisasi besar. Dalam daftar Bloomberg Billionaires Index, sebanyak 10 dari 15 orang terkaya merupakan pengusaha dari perusahaan teknologi.

Kekayaan Zuckerberg, Musk, dan Bezos cenderung naik dan turun tergantung pergerakan sahamnya. Pada April lalu, kekayaan Zuckerberg tergerus lebih dari US$22 miliar (Rp 352 triliun) disebabkan oleh harga saham Meta yang merosot.

Saham Meta merosot lebih dari 13% menjadi US$426,47 (Rp 6,82 juta), pada Kamis (25/4) setelah laporan keuangan kuartal pertama raksasa teknologi ini melampaui ekspektasi namun mengantisipasi pertumbuhan yang lambat. Akibatnya, kekayaan bersih Zuckerberg berada di angka US$151 miliar (Rp 2.416 triliun), turun US$22,1 miliar (Rp 352 triliun) pada hari itu.

Penurunan kekayaan itu membuat Zuckerberg menjadi orang terkaya keempat di dunia, di belakang Bernard Arnault dari LVMH, Jeff Bezos, dan Elon Musk.

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memutuskan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hari ini. Petinggi Kadin yang hadir, Bambang Soesatyo mengakui pergantian ini bukan karena ada kesalahan Arsjad Rasjid.

Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia ini mengatakan pergantuan ini karena kebutuhan daerah yang meminta untuk Munaslub. Meski awalnya membantah, Bamsoet akhirnya menyinggung situasi politik di balik pelengseran Arsjad.

"Karena situasi politik sudah berubah, artinya sudah ada rentetan peristiwa (pengurus) Kadin usai Pilpres tidak lagi dirasakan daerah," kata Ketua MPR itu di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin itu juga mengatakan ada kebutuhan di organisasinya untuk menjadi mitra pemerintah yang strategis. Dalam acara tersebut, hadir pula Menteri Investasi yang juga mantan Ketua Kadin Rosan Perkasa Roeslani di Munaslub.

"Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, saya jembatani," katanya.

Bamsoet mengatakan Munaslub Kadin 2024 dihadiri oleh 28 Ketua Kadin Provinsi dan 25 Ketua Asosiasi. Ia menyatakan seluruh peserta Munaslub Kadin 2024 telah membawa mandat peserta penuh yang tidak bisa hadir.

"Tadi baru pengesahan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin, sudah sah. Besok baru dilantik menjadi Ketua Umum di Hotel St Regis Jakarta," kata Bamsoet

Berdasarkan Anggaran Dasar Kadin, kuorum Munaslub adalah setengah dari total anggota biasa dan setengah dari total anggota luar biasa.

Anggota biasa adalah Ketua Umum Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa. Sejauh ini, total Kadin Daerah mencapai 34 unit, sementara itu total Anggota Luar Biasa adalah 124 orang.

Dengan kata lain, Munaslub Kadin 2024 telah memenuhi kuorum Kadin Daerah. Namun Bamsoet tidak menjelaskan lebih lanjut berapa Anggota Luar Biasa yang menghadiri Munaslub.

"Yang penting ada mandat. Mereka yang hadir dalam Munaslub Kadin 2024 membawa mandat," katanya.

Kadin kepengurusan Arsjad Rasjid melawan pendongkelan yang dilakukan kubu Anindya Bakrie. Munaslub tersebut tak dijalankan sesuai aturan Kadin yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K Hardjono mengatakan sesuai AD/ART, Munaslub seharusnya diselenggarakan setelah melalui dua tahapan.

Pertama adanya peringatan tertulis awal kepada Dewan Pengurus Kadin sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 hari untuk perbaikan. Setelah itu, ada peringatan tertulis kedua yang dilayangkan pengurus Kadin Provinsi hingga organisasi pengusaha tingkat nasional untuk meminta Munaslub digelar.

"Tidak pernah ada surat peringatan ke kami," kata dia kepada Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kepengurusan Arsjad Rasjid melawan pendongkelan yang dilakukan kubu Anindya Bakrie. Mereka menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang dilakukan hari ini tidak sah.

Wakil Ketua Umum Kadin mengatakan Munaslub tersebut tak dijalankan sesuai aturan Kadin yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022.

"Kami menyatakan ilegal karena tak dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)," kata Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K Hardjono kepada Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Dhanis mengatakan sesuai AD/ART, Munaslub seharusnya diselenggarakan setelah melalui dua tahapan. Pertama adanya peringatan tertulis awal kepada Dewan Pengurus Kadin sekaligus memberikan batas waktu paling lama 30 hari untuk perbaikan.

Setelah itu, ada peringatan tertulis kedua yang dilayangkan pengurus Kadin Provinsi hingga organisasi pengusaha tingkat nasional untuk meminta Munaslub digelar. "Tidak pernah ada surat peringatan ke kami," kata dia.

Dalam Pasal 18, Munaslub bisa kuorum dan sah jika dihadiri 50%+1 peserta penuh. Peserta penuh terdiri dari Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa yang tercatat dalam Munas terakhir pada 2021.

Saat ini terdapat 34 Kadin Provinsi dan 69 ALB yang aktif di Kadin. Dhanis lalu mempertanyakan terpenuhinya syarat tersebut dalam Munaslub.

Ia mengatakan, sejumlah Ketua Kadin Provinsi akan meluncur ke Jakarta pada Minggu (15/9). Mereka akan menyatakan dukungan kepada Arsjad Rasjid untuk melanjutkan kerja hingga 2026.

"Sekitar 24 Ketua Kadin Provinsi akan ke Jakarta," kata Dhanis.

Ia juga mempertanyakan kubu Anindya yang menyebut Arsjad tak aktif selama memimpin Kadin. Menurutnya, Arsjad terbilang aktif memimpin organisasi tersebut.

"Pelaksanaan B20 kan jelas, selama 3,5 tahun ini kerja," katanya.

Selain itu, Dhanis mengatakan Arsjad tertib organisasi dan tidak membawa Kadin merapat ke kubu tertentu pada Pilpres 2024. Sebagai informasi, CEO Indika Energy itu sempat menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres.

"Waktu maju TPN, tidak ada keberatan (dari anggota), cuti sesuai aturan, organisasi tidak berhenti," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya kini menyiapkan langkah lanjutan menyikapi Munaslub. Dhanis tak menutup adanya sanksi kepada pihak-pihak tertentu.

"Mekanismenya jelas di AD/ART, tegak lurus," kata dia.

Munaslub Sebut Arsjad Lakukan Dua Pelanggaran

Sebagai informasi, Munaslub telah menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin. Forum tersebut juga Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid telah melakukan pelanggaran AD/ART Kadin.

Adapun Munaslub Kadin 2024 dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid. Nurdin mengatakan inti pelanggaran yang dilakukan Arsjad adalah tidak menjaga independensi Kadin.

"Kadin adalah organisasi independen, bukan organisasi pemerintah dan bukan organisasi independen. Itu salah satu hal yang tidak dijaga baik oleh Pak Arsjad kata Nurdin di Hotel St Regis, Sabu (14/9).

Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9) menetapkan Anindya Bakrie (kanan) sebagai Ketua Umum Kadin. Foto: Andi M Arief/Katadata (Katadata)

Arsjad mengambil cuti selama delapan bulan sejak 27 September 2023 untuk menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Calon Presiden Ganjar Pranowo.

Atas keputusan tersebut, Nurdin menyebut Arsjad telah melanggar dua pasal. Pertama, Pasal 14 dalam Anggaran Dasar Kadin. Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2010, Kadin bukan organisasi pemerintah seta bukan organisasi politik.

Selain itu, Arsjad dinilai telah melanggar Pasal 17 dalam Anggaran Rumah Tangga Kadin. Pasal tersebut mengatur pembagian tugas dewan pengurus.

Secara rinci, Ayat (2) Pasal 17 ART Kadin menetapkan kedudukan kadin dalam forum penentu kebijaksanaan diwakili otomatis secara ex-officio oleh Keum Kadin. Nurdin menjelaskan klausul tersebut membuat Ketum Kadin wajib menjaga independensi Kadin.

"Aspirasi penggantian Arsjad sebagai Ketua Umum bukan proses tiba-tiba. Aspirasi ini sudah terbentuk di bawah sejak empat bulan lalu," katanya.

Nurdin menjelaskan Dewan Pertimbangan Kadin dan Dewan Kehormatan Kadin telah mencari cara untuk menangani aspirasi penggantian Ketua Umum tersebut. Namun Nurdin menyampaikan aspirasi penggantian Ketua Umum dari anggota Kadin terlalu besar.

Platform jual-beli aset kripto Indodax kini sudah dapat diakses usai mengalami peretasan beberapa hari lalu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer Indodax Oscar Darmawan dalam akun Instagramnya, Sabtu (14/9).

Oscar mengatakan seluruh sistem Indodax akan beroperasi secara bertahap. Targetnya, platform tersebut bisa berjalan penuh dalam waktu dekat,

"Seluruh sistem Indodax akan beroperasi secara bertahap hingga fully operational dalam beberapa jam ke depan," katanya.

Pihak Indodax juga mengatakan seluruh saldo member mereka aman. Mereka akan membuka kembali kegiatan trading, penarikan, hingga deposit secara bertahap sembari memastikan sistem berjalan baik.

"Seluruh saldo kami tetap 100% aman terjaga, baik dalam bentuk aset kripto maupun Rupiah," demikian keterangan tertulis Indodax.

Sebelumnya, Indodax mengalami serangan hacker dengan potensi transaksi ilegal lebih dari US$ 21 juta atau sekitar Rp 335 miliar. Oscar Darmawan mengatakan pihaknya sedang melakukan investigasi dan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan sistem beroperasi dengan baik.

Akibatnya, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses. "Saat ini kami bisa mengonfirmasikan saldo member aman 100% secara kripto maupun rupiah," kata Oscar Darmawan kepada wartawan pada Rabu (11/9).

Chief Technology Officer (CTO) Indodax, William Sutanto, menegaskan bahwa Indodax akan menanggung kerugian dari kasus hacking ini.

"Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Your assets are SAFU," cuit William.

SAFU adalah singkatan dari Secure Asset Fund for Users, alias Aset Aman untuk Pengguna, yang berarti cadangan dana yang disisihkan untuk melindungi aset pengguna dari potensi kerugian atau peretasan.

Sedangkan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kasan, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai dugaan peretasan pada sistem transaksi aset kripto milik Indodax

"Saat ini, Indodax sedang dalam proses investigasi terhadap sistem yang diduga mengalami peretasan," jelas Kasan dalam keterangan resmi, Kamis (12/9).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 secara aklamasi menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Untuk diketahui, Anindya terpilih secara aklamasi dalam Munaslub Kadin 2024. Dengan kata lain, Anindya terpilih lantaran tidak ada kandidat lain yang mengajukan diri sebagai calon Ketum Kadin.

Usai ditunjuk, Anindya berencana untuk melakukan dialog dengan para Pengurus Kadin yang tidak mengikuti Munaslub Kadin 2024 agar tidak terjadi dualisme. Ia mengatakan tugas pertamanya sebagai Ketum Kadin adalah membuat seluruh anggota Kadin tetap kompak.

"Mudah-mudahan semua teman-teman daerah mendukung langkah saya, dan bagi pihak yang belum datang ke Munaslub Kadin 2024 untuk bergabung dengna saya," kata Anindya di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Anindya mengakui Munaslub Kadin 224 merupakan bentuk dari dinamika organisasi. Akan tetapi, Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk ini meyakini hasil Munaslub Kadin 2024 dapat membuat kepengurusan Kadin lebih teguh.

Di samping itu, Anindya menilai hasil Munaslub Kadin 2024 menjadi momentum spesial bagi perekonomian nasional. Ini karena perekonomian pada tahun depan masih tidak mudah untuk dunia usaha di dalam negeri.

Oleh karena itu, Anindya berencana melakukan audiensi dengan pemerintah saat ini maupun selanjutnya. Tujuan diskusi tersebut adalah melakukan pendalaman program sebagai mitra pemerintah.

Pada saat yang sama, Anindya mengatakan tujuan audiensi dengan pemerintah adalah mengembangkan kerja sama dengan pengurus Kadin Daerah. Untuk diketahui, ada 35 Kadin tingkat Provinsi yang berada di bawah naungan Kadin Pusat.

"Kami terima kasih atas kehadiran Menteri Investasi Rosan Roeslani, kebetulan beliau mantan Ketum Kadin periode 2015-2021," katanya.

Langkah ini membuat Kadin terbelah menjadi dua kubu yakni Anindya serta kepengurusan 2021-2026 yang dipimpin Arsjad Rasjid. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Hardjono mengatakan Munaslub tersebut ilegal karena tak dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

"Persyaratannya (Munaslub) tidak sesuai. Seharusnya ada peringata pertama serta kedua," kata Dhaniswara kepada Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2024 secara aklamasi menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin.

Untuk diketahui, Anindya terpilih secara aklamasi dalam Munaslub Kadin 2024. Dengan kata lain, Anindya terpilih lantaran tidak ada kandidat lain yang mengajukan diri sebagai calon Ketum Kadin.

Usai ditunjuk, Anindya berencana untuk melakukan dialog dengan para Pengurus Kadin yang tidak mengikuti Munaslub Kadin 2024 agar tidak terjadi dualisme. Ia mengatakan tugas pertamanya sebagai Ketum Kadin adalah membuat seluruh anggota Kadin tetap kompak.

"Mudah-mudahan semua teman-teman daerah mendukung langkah saya, dan bagi pihak yang belum datang ke Munaslub Kadin 2024 untuk bergabung dengna saya," kata Anindya di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Anindya mengakui Munaslub Kadin 224 merupakan bentuk dari dinamika organisasi. Akan tetapi, Presiden Direktur PT Bakrie & Brothers Tbk ini meyakini hasil Munaslub Kadin 2024 dapat membuat kepengurusan Kadin lebih teguh.

Di samping itu, Anindya menilai hasil Munaslub Kadin 2024 menjadi momentum spesial bagi perekonomian nasional. Ini karena perekonomian pada tahun depan masih tidak mudah untuk dunia usaha di dalam negeri.

Oleh karena itu, Anindya berencana melakukan audiensi dengan pemerintah saat ini maupun selanjutnya. Tujuan diskusi tersebut adalah melakukan pendalaman program sebagai mitra pemerintah.

Pada saat yang sama, Anindya mengatakan tujuan audiensi dengan pemerintah adalah mengembangkan kerja sama dengan pengurus Kadin Daerah. Untuk diketahui, ada 35 Kadin tingkat Provinsi yang berada di bawah naungan Kadin Pusat.

"Kami terima kasih atas kehadiran Menteri Investasi Rosan Roeslani, kebetulan beliau mantan Ketum Kadin periode 2015-2021," katanya.

Langkah ini membuat Kadin terbelah menjadi dua kubu yakni Anindya serta kepengurusan 2021-2026 yang dipimpin Arsjad Rasjid. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hukum dan HAM Dhaniswara K Hardjono mengatakan Munaslub tersebut ilegal karena tak dijalankan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

"Persyaratannya (Munaslub) tidak sesuai. Seharusnya ada peringata pertama serta kedua," kata Dhaniswara kepada Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan mengatur jam kerja peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit. Hal ini untuk mencegah perundungan calon dokter terus terulang.

Pengaturan jam kerja akan dilakukan lewat kerja sama formal antara RS di bawah kementerian dengan fakultas kedokteran. Dua institusi ini akan membuat kontrak dengan seluruh peserta PPDS akan ikut aturan RS.

"Supaya kami bisa bantu mengatur jam kerja dokternya. Karena dokternya ini sebelumnya bukan pegawai kita, jadi susah mengaturnya," kata Budi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/9) dikutip dari Antara.

Budi berharap dengan keberadaan kontrak ini tidak ada kerja berlebihan bagi peserta PPDS. Ini karena kebijakan yang disiapkan rumah sakit dan fakultas kedokteran telah seragam.

"Kalau dulu sendiri-sendiri, sekarang jadi satu semua aja, biar aturannya sama," kata Budi.

Kemenkes telah menemukan 300 kasus perundungan atau bullying di sekolah spesialisasi kedokteran. Angka ini didapatkan dari hasil pemeriksaan ribuan pengaduan yang diterima Kemenkes setelah insiden bunuh diri dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Universitas Diponegoro (Undip).

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan pihaknya telah menerima banyak aduan terkait kasus perundungan di sekolah spesialisasi kedokteran.

Menurut Dante, Kemenkes perlu memastikan adanya bukti yang kuat sebelum mengambil kesimpulan lebih lanjut terhadap setiap kasus perundungan yang dilaporkan.

“Ada sekitar 1.000 lebih laporan perundungan yang Kemenkes klarifikasi, yang memang benar perundungan itu sekitar 30%,” kata Dante di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Sebelumnya, kematian dokter Aulia menjadi sorotan lantaran disebabkan oleh perudungan. Kasus ini diduga menjadi akar masalah yang sudah lama terjadi di dunia pendidikan dokter, terutama dokter spesialis Tanah Air.

Kemenkes menemukan dugaan adanya permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi oleh senior kepada dokter Aulia Risma Lestari. Aulia merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Undip yang meninggal dunia karena bunuh diri.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), melalui konsorsium PP-WIKA (WIKA KSO), resmi mengantongi kontrak proyek dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menggarap pembangunan Rumah Sakit (RS) Gedung Harapan Kita-Tokushukai dengan nilai kontrak sebesar Rp863 miliar.

Dalam proyek ini, WIKA KSO akan bertanggung jawab atas persiapan struktur utama gedung, penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (HSE), serta pengerjaan bidang arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP) & ICT, hingga infrastruktur dan landscape.

"Melihat rekam jejak WIKA dalam membangun berbagai rumah sakit sebelumnya, saya optimistis proyek RS Gedung Harapan Kita - Tokushukai akan dapat diwujudkan dengan mutu yang baik," ucap Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9).

Agung menjelaskan, gedung RS Harapan Kita-Tokushukai dirancang dengan konsep smart hospital, yang akan menghubungkan sistem Kemenkes dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan berbagai lembaga kesehatan lainnya. Bangunan ini akan berdiri dengan 20 lantai dan 3 lantai basemen, menawarkan pelayanan kesehatan terintegrasi yang efisien dan efektif.

Dengan konsep smart hospital, gedung yang nantinya akan terdiri dari 20 lantai dan 3 basemen tersebut akan menjadi pusat layanan kesehatan terintegrasi. Dimana konsep tersebut akan menghubungkan sistem Kemenkes dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan lembaga lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif.

Penjagaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia terpantau ketat. Setiap 5-10 meter di lantai dasar Hotel St Regis dijaga oleh petugas keamanan berkaos merah.

Sementara itu, petugas berseragam TNI tampak menjaga gerbang ke kawasan Munaslub di lantai dua. Sesekali petugas berseragam TNI tersebut melakukan patroli ke lantai pertama hingga lantai bawah tanah.

Setiap orang yang hendak memasuki kawasan Munaslub harus memiliki tanda pengenal yang disertai kode QR. Sebab, tidak semua anggota Kadin yang hadir dapat memasuki kawasan Munaslub 2024.

Hingga sekitar pukul 14.20 WIB, telah ada satu pejabat negara yang tiba di Hotel St Regis, yakni Menteri Investasi Rosan Roeslani. Adapun Rosan tampal disambut oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Anindya Bakrie dan Ketua Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar.

Di samping itu, terpantau hadir Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, dan Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan. Adapun Bayu kini menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

"Munaslub Kadin hari ini sudah sesuai dengan AD/ART. Munaslub kini sudah kuorum sebab dihadiri lebih dari 20 Kadin Daerah," kata Bayu di St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Selain itu, tampak CEO PT Maharaksa Biru Energi Tbk dan Ketua Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar dan Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Wirawasta.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman mengatakan Munaslub Kadin 2024 dilakukan untuk menyikapi dinamika di Kadin saat ini. Oleh karena itu, Thomas menilai Munaslub dilakukan demi Kadin yang lebih baik.

Meski demikian, sejumlah pengurus Kadin daerah menolak Munaslub ini. Salah satunya, Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty yang tetap mendukung Arsjad menyelesaikan jabatannya pada 2026 mendatang.

"Munaslub tidak dikenal kecuali dalam kasus pelanggaran berat atau pengunduran diri Ketua Umum,” ujar Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Sabtu (14/9).

Sejumlah petinggi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa siang ini untuk mendongkel Arsjad Rasjid dari posisi Ketua Umum. Mereka beralasan pengurus Kadin saat ini gagal mengoordinasikan asosiasi industri di bawahnya sehingga pemerintah bingung.

Ketua Komite Tetap Koordinasi Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam, Mesin & Pengolahan Kadin, Redma Wirawasta mencontohkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menurutnya, pro dan kontra antar anggota Kadin membuat pemerintah bingung yang berujung pada penerbitan Permendag No. 8 Tahun 2024. Hal ini menurutnya jadi salah satu alasan perlunya perombakan di pucuk pimpinan Kadin.

"Kami melihat di Kadin ini koordinasinya lagi tidak bagus, akhirnya pemerintah bingung dalam membuat kebijakan terkait ekonomi. Saat ini ada pemerintahan baru yang perlu masukan dari asosiasi," kata Redma di Hotel St Regis Jakarta, Sabtu (14/9).

Selain itu, Redma mencontohkan minimnya koordinasi terkait ketersediaan gas industri yang terjangkau bagi pabrikan. Redma mencatat banyak industri domestik yang membutuhkan gas dan di bawah naungan Kadin, seperti petrokimia dan serat.

"Kadin menaungi asosiasi yang menghasilkan gas, tapi kami tidak pernah bertemu dengan asosiasi tersebut," kata Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia atau APSyFI itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Benny Soetrisno membenarkan agenda Munaslub tersebut. Ia menjelaskan, penyelenggaraan Munaslub yang diadakan besok berbeda dengan upaya serupa pada 2013.

Munaslub Kadin terakhir kali digelar di Kalimantan Barat pada 26 April 2013. Saat itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Oesman Sapta Odang ditetapkan menjadi ketua peralihan antar waktu. Namun Oesman dan sembilan orang ketua Kadin daerah dipecat oleh Ketua Kadin saat itu Suryo Bambang Sulisto.

"Alasan Munaslub kali ini berbeda dengan 2013. Kalau sekarang, Ketua Umum Kadin dinilai melakukan pelanggaran konstitusi Kadin," kata Benny kepada Katadata.co.id, Jumat (13/9).

Berdasarkan AD Kadin Indonesia, Munaslub dapat digelar jika setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional telah memberikan dua kali peringatan tertulis. Peringatan pertama tersebut harus direspon selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Jika peringatan tidak diindahkan, setengah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional harus memberikan surat peringatan kedua. Peringatan kedua pun harus direspons selambatnya 30 hari setelah peringatan diterima.

Adapun pengajuan Munaslub baru dapat dilayangkan jika kedua peringatan tertulis tidak diindahkan. Dengan kata lain, ada jeda 60 hari sebelum permohonan Munaslub disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin.

Meski demikian, sejumlah pengurus Kadin daerah menolak Munaslub ini. Salah satunya, Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty yang tetap mendukung Arsjad menyelesaikan jabatannya pada 2026 mendatang.

"Munaslub tidak dikenal kecuali dalam kasus pelanggaran berat atau pengunduran diri Ketua Umum,” ujar Ketua Umum Kadin Gorontalo, Muhalim Djafar Litty dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Sabtu (14/9).