IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memberi bocoran terkait rencana produksi dan penyaluran BBM baru di Indonesia yang diklaim rendah sulfur.

Arifin menyebut, Kementerian ESDM tengah mematangkan rencana tersebut.

"Lagi dimatengin," ujar Arifin ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7).

Dia mengaku, rencana ini masih memerlukan kajian mendalam, sehingga prosesnya tidak bisa terburu-buru. Apalagi produk ini dipastikan harus rendah sulfur, berbeda dengan kebanyakan BBM yang selama ini dijual di Indonesia.

"Yang sulfur tinggi, di mana? (Di solar?) Iya. Nanti kita lihat lagi dikaji," lanjut Arifin.

Dia belum dapat memastikan kapan BBM baru ini akan diluncurkan.

"Belum tahu kapan," katanya.

Begitupun dengan status produk BBM baru tersebut, apakah akan disubsidi atau tidak. Hal itu karena Pertamina saat ini sudah mulai mengkaji bagaimana cara untuk memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya untuk dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," ujar Arifin.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) merealisasikan sebanyak kurang lebih 112.000 unit KPR Subsidi baik dari skema FLPP maupun Tapera sejak Januari-Juli 2024.

Sementara kuota nasional untuk KPR FLPP yang ditetapkan Pemerintah sebanyak 166.000 unit.

"Pada bulan Juli 2024, akad kredit yang telah dilakukan lebih dari 20.000 unit KPR Subsidi, Nonsubsidi dan KUR, ditutup dengan akad massal hari ini sebanyak kurang lebih 7.900 unit," kata Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu dalam rilis Rabu (31/7/2024).

Di sisi lain, perseroan juga menggelar akad massal KPR 7.900 unit rumah yang dilakukan secara serempak di sejumlah wilayah di Indonesia dalam waktu sehari.

Akad massal KPR yang dilaksanakan ini merupakan upaya BTN untuk mempercepat penyaluran KPR sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penguatan program perumahan rakyat di mana tahun ini BTN menargetkan peningkatan market share KPR menjadi 84 persen.

Dia menjelaskan Akad Massal Serentak KPR tersebut merupakan wujud nyata BTN dalam mendukung keberlanjutan program perumahan rakyat.

Setelah melaksanakan Akad Massal KPR di Tigaraksa, Banten dan di Sidoarjo, Jawa Timur, akad massal hari ini diselenggarakan sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-79.

"Semoga pelaksanaan akad massal hari ini meningkatkan semangat kita, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan bersama dengan Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perumahan merupakan sebuah bentuk sinergi dan kolaborasi positif," katanya.

Ini juga sekaligus menjadi sebuah komitmen bersama untuk mendukung seluruh Program Perumahan Nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Bahkan ini juga merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya Zero Backlog pada tahun 2045," kata Nixon saat menyampaikan sambutannya pada acara Akad Massal KPR & KUR di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Pada acara akad KPR massal yang digelar di Perumahan Pesona Kahuripan 9 tersebut terlihat para Debitur KPR Subsidi pada acara akad sangat antusias melaksanakan akad kredit.

Akad kredit massal hari ini tercatat hampir 5.000 debitur dengan berbagai macam latar belakang, yaitu dari kalangan TNI, Polri dan PNS serta pekerja sektor informal seperti pedagang makanan dan minuman, pedagang pasar, tukang bengkel dan sektor usaha lainnya di seluruh Kantor Cabang BTN di Indonesia.

Nixon pada kesempatan tersebut mengapresiasi Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan BP Tapera yang telah mempercayakan BTN untuk menyalurkan KPR Bersubsidi dengan kuota terbanyak pada tahun 2024.

Nixon sangat menyambut baik program dari Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo – Gibran dalam rangka menurunkan Backlog Perumahan di Indonesia akan dibangun 3.000.000 unit rumah masing- masing 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir.

“Ini program keberpihakan kepada rakyat untuk masalah rumah yang sangat bagus dan BTN sudah menyampaikan usulan kepada Pemerintah terkait perubahan skema KPR Subsidi termasuk beberapa usulan program pembiayaan perumahan sehingga penyaluran 3 juta rumah tersebut diharapkan dapat terealisasi,” katanya.

Selama lebih dari 47 tahun menyalurkan KPR, BTN juga telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pemenuhan rumah untuk kaum milenial dan wanita. al ini dapat dilihat dari realisasi KPR Subsidi sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh kaum milenial sekitar 89 persen.

Untuk 2020 s.d 2023 kaum milenial menyerap KPR Subsidi sebanyak 425.070 unit atau senilai Rp62 triliun. Sampai dengan Juni 2024 angkanya mengalami kenaikan menjadi 465.621 unit atau senilai Rp68,5 triliun. Jika diasumsikan hingga akhir tahun 2024, realisasi KPR subsidi untuk millenial mencapai sekitar Rp78 triliun.

Sementara KPR untuk wanita, komposisi KPR Wanita di BTN telah mencapai 32,5 persen dengan realisasi penyaluran sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 sebanyak 173.476 unit atau sekitar Rp25 triliun.

“Jadi kaum milenial dan KPR wanita sangat besar dalam menyerap pembiayaan perumahan di BTN,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Mohammad Zainal Fatah, menuturkan bahwa akad massal serentak yang dilaksanakan BTN patut diapresiasi.

“Tentu patut kita syukuri, ini menjadi penanda bahwa pemerintah terus bergerak untuk melayani dan memastikan bahwa pemenuhan perumahan tetap kita lakukan. Tentu ini penanda bahwa ini adalah upaya keras dari seluruh ekosistem BTN, pengembang, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa kita terus ingin mengurangi gap perumahan yang ada sekarang,” tutur Zainal.

Sementara itu, Sesmen BUMN Rabin Hattari yang turut hadir pada acara tersebut mengatakan, Kementerian BUMN terus mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat, termasuk melalui BTN dalam hal pembiayaan.

"Saat ini yang terus kami pastikan adalah agar pembiayaannya tepat sasaran. Selain itu, yang perlu dipastikan juga adalah bagaimana agar suku bunga pembiayaannya bisa lebih rendah lagi, melalui kerja sama dengan beberapa instansi dan lembaga pemerintahan lainnya. Tentunya tingkat suku bunganya perlu melihat lagi tingkat kemampuan daya beli masyarakat,” ujar Rabin.

Tak hanya perhatian dalam segmen KPR saja, BTN juga turut mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penyaluran kredit modal usaha, yang telah mencapai sekitar Rp2,84 triliun hingga Juni 2024 atau tumbuh sekitar 33,3 persenvYoY dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini sejalan dengan meningkatnya para pelaku UMKM yang menerima Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BTN yg secara YoY bertumbuh sebesar 98,75 persen.

Nixon memaparkan, dari total kredit modal usaha tersebut, sebanyak Rp797,8 miliar disalurkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Rp2,04 triliun untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM). Hingga Juni 2024, pertumbuhan KUR BTN mencapai 17,2 persen YoY dari periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan KUMKM melonjak 40,8 persen YoY.

BTN terus meningkatkan penyaluran kredit UMKM dengan menyasar khususnya pada sektor-sektor usaha yang tumbuh akibat multiplier effect dari ekosistem perumahan. Untuk mendukung hal tersebut, BTN telah melakukan transformasi dan digitalisasi proses kredit UMKM yaitu peningkatan pelayanan dan kemudahan akses kredit kepada UMKM.

"BTN mendukung UMKM agar terus tumbuh berkembang dan naik kelas, dengan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran," kata Nixon.

(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel – Pertamina menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD). Kali ini, keduanya menyalurkan bantuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan ini diberikan untuk warga Kupang yang berlokasi di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang pada Selasa 30 Juli 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama dengan TNI AD ini bertujuan untuk membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Sehingga, dengan bantuan ini dapat meningkatkan roda ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Ini menjadi salah satu komitmen Pertamina melalui program-program tersebut," kata Nicke lewat keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).

Nicke menambahkan, pihaknya merasa senang bisa bekerjasama dengan TNI AD. Dia menyebut pembangunan rumah layak huni dan penyediaan air bersih ini sudah ada dan ini menjadi kebahagiaan tersendiri.

"Karena air adalah sumber kehidupan, jadi bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari tapi kita sudah lihat ini digunakan untuk menanam jagung dan menanam bawang. Komitmen kita akan mensupport program-program seperti ini lebih banyak lagi. Mohon doanya semoga aktivitas bisnis Pertamina semakin lancar sehingga semakin banyak yang bisa kita berikan," kata dia.

Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berharap kolaborasi TNI AD dengan Pertamina akan terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dengan air bersih dan rumah yang layak huni.

"Ini merupakan kegiatan bersama dengan masyarakat dan kita sudah dapat dukungan dari Pertamina. Kita harap program ini bisa lanjut lagi ke depan. Mudah-mudahan ini bisa didengar BUMN lain untuk sama-sama bukan hanya di NTT tapi semua daerah di Indonesia," kata dia.

"Kita sudah buat hampir 400 ribu air di sini dan sudah mulai ke arah RTLH, kemudian juga sudah mulai air untuk pertanian, sudah ada lampu solar cell juga untuk penerangan Masyarakat. Semoga terus semakin baik,” katanya.

Salah satu penerima manfaat RTLH Paul De Costa mengucapkan terima kasih kepada TNI AD dan Pertamina atas bantuan yang diberikan. Dirinya berserta keluarga senang mendapat rumah baru.

"Terima kasih kepada Bapak Kasad dan Ibu Dirut. Terima kasih banyak-banyak karena sudah lama kami di timur ini tidak pernah dapat bantuan, sekarang baru dapat rumah seperti ini, terima kasih," kata Paul.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, sinergi Pertamina dengan TNI AD menunjukan komitmen Pertamina untuk turut berkontribusi mencapai target masyarakat yang berkelanjutan.

"Pertamina memiliki program TJSL yang ditujukan untuk kepentingan umum. Kami berharap, program-program TJSL yang dijalankan berperan dalam memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia," kata Fadjar.

Untuk diketahui, pemberian bantuan sebagai program TJSL Pertamina ini berkolaborasi dengan TNI AD, di antaranya bantuan pada 102 pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), 50 unit Penerangan Berbasis PLTS, 20 unit Sarana Air Bersih.

Sementara, progres pembangunan RTLH di 18 Provinsi sudah selesai di satu lokasi, dan sebanyak 101 lokasi masih dalam proses pengerjaan. Progress pembangunan sarana air bersih di enam provinsi sudah selesai di sembilan lokasi, dan masih dalam proses sebanyak 11 lokasi.

Sedangkan, untuk penerangan berbasis PLTS berada di dua provinsi, seluruh infrastruktur masih dalam pengiriman ke Provinsi Papua dan Papua Barat.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Bayang-bayang krisis pangan terus menghantui banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia disebut negara agraris, namun isu krisis pangan semakin hari kian mengkhawatirkan.

Direktur Utama Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, ada beberapa hal yang membuat Indonesia berada di pinggir jurang krisis pangan. Pertama adalah perubahan iklim yang menghambat pertumbuhan tanaman pangan hingga menyebabkan penurunan produksi pertanian.

Kedua, karena kondisi tanah di Indonesia yang semakin hari semakin kehilangan tingkat kesuburannya lantaran eksploitasi yang tinggi. Kondisi ini menurut Bayu, terjadi di banyak lahan pertanian, terutama di Pulau Jawa.

"Masalah terbesar dalam konteks ini adalah kondisi tanah yang kehilangan tingkat kesuburannya. Ditunjukkan oleh badan riset bahwa c-organik tanah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang berada di ambang batas 2 persen itu jumlahnya sangat banyak," kata Bayu, Rabu (31/7).

Selain karena perubahan iklim dan masalah kesuburan tanah, hal lainnya yang menempatkan Indonesia di gerbang krisis pangan adalah semakin berkurangnya jumlah petani. Parahnya lagi, sebagian petani saat ini adalah penduduk dengan usia tua.

"Jumlah petani semakin menurun dan yang tersisa sebagian besarnya adalah yang berusia tua. Sektor pertanian menjadi hal yang tidak menarik bagi generasi muda. Ini akan menjadi masalah serius juga bagi kita," lanjut Bayu.

Dampak serius perubahan iklim terhadap ketahanan pangan memang semakin terasa. Dalam periode Januari hingga April 2024, Indonesia telah mengalami penurunan produksi tanaman pangan, misalnya beras sebesar 17,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Bulog mencatat, sepanjang 2024, produksi beras nasional hanya menyentuh angka 18,55 juta ton. Padahal di paruh pertama 2023, produktivitas beras nasional mampu mencapai angka yang jauh lebih besar, yakni hingga 22,55 juta ton.

Menurut Bayu, tetap menggunakan cara konvensional dalam produksi beras justru akan menurunkan harga dan menaikkan harga pangan. Untuk itu, diperlukan intervensi teknologi untuk menjaga ketahanan pangan.

"Kita sadari jumlah penduduk akan terus bertambah Indonesia. Pertumbuhannya 50 juta jiwa dalam waktu 20-50 tahun ke depan. Kami memproyeksikan di 2050, jumlah produksi beras akan turun hingga 20 persen dan harga akan naik 20 persen," ujar Bayu.

"Namun dengan menggunakan teknologi, cukup memberikan prospek yang baik, produktivitas beras menjadi lebih tinggi," kata Eks Wakil Menteri Perdagangan itu.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat kondisi utang pemerintah naik menjadi Rp8.444,87 triliun per akhir Juni 2024 atau semester I-2024.

Mengutip buku APBN Kita edisi Juli 2024, Rabu (31/7/2024), posisi utang pemerintah pada Juni 2024 ini mengalami peningkatan Rp91,85 triliun dari Rp8.353,02 triliun pada Mei 2024 (month-to-month/mtm).

Dengan posisi utang tersebut, rasio utang per akhir Juni 2024 tercatat sebesar 39,13 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kemenkeu menyatakan, rasio ini tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Jumlah utang pemerintah per akhir Juni 2024 tercatat Rp8.444,87 triliun. Rasio utang per akhir Juni 2024 yang sebesar 39,13 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, Kemenkeu melaporkan mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12 persen.

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per akhir Juni 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,85 persen dan sisanya pinjaman 12,15 persen.

Jika dirinci, nilai SBN domestik sebesar Rp5.967,70 triliun yang terdiri dari surat utang negara atau SUN sebesar Rp4.732,71 triliun dan surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar Rp1.234,99 triliun.

Selain itu, SBN dengan denominasi valuta asing atau valas sebesar Rp1.451,07 triliun dengan komposisi SUN sebesar Rp1.091,63 triliun dan SBSN sebesar Rp359,44 triliun.

Sementara itu, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp1.026,11 triliun. Angka tersebut setara 12,15 persen dari total utang pemerintah yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp988,01 triliun.

"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal," tulisnya.

Selain itu, Kemenkeu menegaskan pemerintah juga mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Juni 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah dilaporkan terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo pada 7,98 tahun.

(Dhera Arizona)

IDXChannel– PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) pada kuartal II-2024 mencatat meraih laba bersih sebesar Rp97,3 miliar atau meningkat sebesar 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Di sisi lain, total aset per Juni 2024 tercatat sebesar Rp6,9 triliun, atau meningkat 1,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," kata Presiden Direktur WOM Finance, Djaja Suryanto Sutandar dalam rilis Rabu (31/7/2024).

WOM Finance terus berkomitmen untuk melangkah maju dan berhasil membukukan kinerja yang positif walaupun tahun 2024 memiliki tantangannya tersendiri. "Kami telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk menghadapi dinamika bisnis yang terjadi saat ini," katanya.

Selain itu, WOM Finance juga berhasil mempertahankan rasio keuangan yang baik serta terus melakukan optimalisasi biaya operasional secara efisien. Ekspansi bisnis di berbagai wilayah Indonesia untuk memberikan layanan yang lebih luas juga turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perusahaan.

Total ekuitas WOM Finance per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1,7 triliun atau meningkat 11,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

WOM Finance sendiri berhasil mencatatkan Return on Asset (ROA) sebesar 4,01 persen dengan Return on Equity (ROE) sebesar 11,34 persen, sedangkan Non Performing Financing (NPF) - Gross terjaga dengan baik di 2,44 persen seiring dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan.

Djaja juga mengakui bahwa meskipun tantangan ekonomi global masih ada, perusahaan tetap mampu menjaga kinerja keuangan yang solid. "Kami terus berupaya untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada, sambil tetap memperhatikan risiko dengan cermat," tuturnya.

Dengan pencapaian ini, WOM Finance tidak hanya berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama di industri pembiayaan di Indonesia, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan perusahaan.

Perusahaan optimistis dapat terus melanjutkan pertumbuhan bisnis dan memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian nasional.

(KunthiFahmarSandy)

IDXChannel - Laba dan penjualan Starbucks turun pada periode April-Juni 2024, penurunan kedua secara berturut-turut.

Dilansir dari AP pada Rabu (31/7/2024), laba Starbucks turun 7,6 persen menjadi USD1,05 miliar atau sekitar Rp17 triliun kuartal lalu, setara dengan USD93 sen per saham.

Pada periode yang sama, pendapatan perusahaan turun satu persen menjadi USD9,1 miliar atau sekitar Rp148 triliun, sementara penjualan global turun tiga persen.

Di China, penjualan anjlok 14 persen. Starbucks kesulitan menghadapi pesaing yang menawarkan harga lebih murah.

Di Amerika Serikat (AS), penjualan turun dua persen. Namun, perusahaaan menyinggung sejumlah tanda positif, termasuk kenaikan jumlah pemilih kartu anggota.

Starbucks bukan satu-satunya jaringan restoran yang mengalami perlambatan pembelian di tengah kenaikan biaya hidup akibat lonjakan inflasi.

McDonald's mengatakan awal minggu ini bahwa penjualannya turun satu persen pada periode April-Juni, penurunan pertama sejak kuartal terakhir 2020. McDonald's juga mencatat pelemahan penjualan di China dan AS. (Wahyu Dwi Anggoro)

IDXChannel – Mengambil uang di rekening orang lain merupakan sebuah tindakan ilegal yang tidak boleh dilakukan. Selain itu, tindakan ini juga melanggar hukum.

Cara mengambil uang di nomor rekening orang lain seringkali dicari oleh banyak orang. Akan tetapi, setiap bank memiliki kebijakan untuk menjaga keamanan dana nasabah sehingga orang lain tidak bisa mengambil uang di nomor rekening nasabah lainnya tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan.

Adapun jika seseorang ingin melakukan cara mengambil uang di nomor rekening orang lain, maka perlu adanya surat kuasa yang menyatakan pelimpahan wewenang atas transaksi perbankan yang dilakukan.

Agar lebih jelas, berikut ini IDXChannel mengulas mengapa cara mengambil uang di nomor rekening orang lain termasuk tindakan ilegal.

Mengambil uang di Nomor Rekening Orang Lain

Pada dasarnya, sistem keamanan bank cukup ketat sehingga cara mengambil uang di nomor rekening orang lain akan sulit dilakukan. Menurut pihak bank, seseorang tidak akan bisa membobol rekening orang lain dan mengambil uangnya hanya menggunakan data berupa nomor rekening.

Sebab, untuk mengambil uang di nomor rekening orang lain yang bukan milik sendiri, bank akan meminta sejumlah persyaratan berupa buku tabungan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik rekening, kecocokan tanda tangan nasabah, kartu ATM, dan Surat Kuasa.

Demikian halnya ketika bertransaksi secara digital menggunakan mobile banking, perlu adanya verifikasi berlapis seperti data ID pemilik mobile banking, password, nomor kartu ATM, hingga scan wajah atau sidik jari. Sistem keamanan berlapis ini tentunya menjadi salah satu bentuk komitmen pihak bank dalam menjaga keamanan dana nasabah dari oknum penipu. Dengan begitu, tindakan merugikan seperti mengambil uang di nomor rekening orang lain tidak akan bisa dilakukan.

Jadi, jelas bahwa cara mengambil uang di nomor rekening orang lain tanpa adanya surat kuasa dari pemilik rekening yang bersangkutan bisa jadi sebuah tindakan ilegal yang melanggar hukum.

IDXChannel- Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni terus berupaya untuk memperkuat sinergi, kolaborasi serta harmonisasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini diungkapkannya saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh Kabupaten/Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (23/7/2024).

"Saat ini, Sumatera Utara telah melaksanakan Gerakan Penanganan Inflasi Serentak dengan mengadakan Gerakan Pasar Murah se-Sumut," katanya dalam rilis Rabu (31/7/2024).

Fatoni berharap Gerakan Pasar Murah dilaksanakan tiga kali dalam seminggu di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumut yang bekerja sama dengan BUMN, BUMD, swasta dan instansi terkait. Tak hanya itu, dia berharap melalui Gerakan Pasar Murah maka seluruh masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang murah.

“Kita juga perlu melakukan komunikasi publik, kita perlu menjelaskan kepada masyarakat, bahwa inflasi ini nyata dan inflasi perlu kita tangani bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja tetapi oleh seluruh komponen yang ada di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kita perlu menjadikan inflasi sebagai fokus utama dalam penanganannya, seperti pada saat menangani Covid-19,” kata Fatoni.

Fatoni yakin melalui penanganan bersama maka akan bisa teratasi dengan cepat. Salah satu yang dilakukan guna percepatan penanganan inflasi maka diperlukan pembentukan sekretariat bersama, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Menurutnya, sekretariat ini sebagai tempat untuk berhimpun, berdiskusi, merumuskan langkah-langkah yang nyata dan konkret sehingga semua langkah yang dilakukan terpadu, terukur juga fokus. Selain itu, perlu juga digelar rapat teknis yang pelaksanaanyaa satu minggu dua kali.

“Rapat koordinasi inflasi yang digelar setiap Senin. Nantinya, akan ada arahan dari instansi terkait di tingkat pusat dari kementerian atau lembaga terkait. Kemudian kita rapat untuk membahas langkah-langkah teknis dan juga strategis, apa yang perlu kita lakukan ke depannya,” tutur Fatoni.

Selain itu, hal lain yang perlu dilakukan adalah terkait anggaran yang cukup dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan instansi terkait. Fatoni menyampaikan, kalau belum teranggarkan atau ada kekurangan untuk penanganan inflasi maka bisa diambil melalui belanja tidak terduga (BTT). Jika dari anggaran BTT masih belum mencukupi, maka bisa ditambahkan dari uang kas.

“Karena penanganan inflasi adalah masalah yang sangat serius, kita juga perlu mengajak seluruh komponen baik itu swasta, BUMN, BUMD, termasuk tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama bergerak untuk penanganan inflasi yang ada di Sumatera Utara. Maka dalam rangka pananganan inflasi ini akan ada beberapa gerakan serentak yang merupakan komitmen kita bersama untuk bisa menangani inflasi bersama-sama,” ujar Fatoni.

Turut hadir pada acara tersebut, di antaranya Walikota Medan M Bobby Afif Nasution, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Walikota Pematangsiantar Susanti Dewayani, Walikota Gunungsitoli Sowa’a Laoli, Bupati Serdangbedagai Darma Wijaya, Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman, Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimi, Pj Walikota Tebingtinggi Muttaqien Hasrimi, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut IGK Wira Kusuma, BPS Sumut, Bulog Sumut, BUMN, BUMD, Forkopimda, seluruh pimpinan OPD dan stakeholder terkait.

(Kunthi Fahmar Sandy)

IDXChannel - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencetak laba bersih senilai Rp89,4 miliar di semester I-2024. Jumlah ini tumbuh 20,9 persen secara tahunan (yoy) dari sebelumnya Rp73,9 miliar.

Selain laba, BCA Syariah juga berhasil menjaga kinerja keuangan tetap tumbuh berkelanjutan dengan pertumbuhan total aset 11,5 persen yoy mencapai Rp14,9 triliun.

“Pertumbuhan laba BCA Syariah didorong oleh manajemen aset dan liabilitas yang berimbang dari penyaluran pembiayaan yang berkualitas dan akselerasi teknologi yang mendorong penghimpunan dana pihak ketiga," ujar Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Penyaluran pembiayaan BCA Syariah di semester I-2024 tercatat tumbuh 21,0 persen mencapai Rp9,5 triliun. Pertumbuhan pembiayaan terjadi di semua segmen baik komersial, konsumer maupun UMKM.

Portofolio pembiayaan komersial masih menjadi kontributor utama dalam penyaluran pembiayaan BCA Syariah dengan komposisi 68,8 persen dari total pembiayaan sejumlah Rp6,6 triliun. Diikuti oleh portofolio pembiayaan UMKM dengan komposisi 19,5 persen dari total pembiayaan sejumlah Rp1,9 triliun.

Sementara pembiayaan konsumer tumbuh sebesar 91,1 persen atau dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penyaluran pembiayaan yang efektif dan dijalankan dengan prinsip kehati-hatian tercermin pada kualitas pembiayaan yang terjaga tetap rendah. Non Performing Financing (NPF) gross tercatat sebesar 1,36 persen dan net 0,18 persen.

Selain pertumbuhan dalam penyaluran pembiayaan, BCA Syariah juga mencatatkan pertumbuhan pada Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK meningkat 11,9 persen YoY menjadi Rp11,2 triliun secara tahunan dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sehingga, perolehan CASA mencapai 36,3 persen dari total DPK.

Direktur BCA Syariah Pranata menyampaikan, kemudahan pembukaan rekening secara online melalui mobile banking BCA Syariah turut mendorong pertumbuhan nasabah secara signifikan.

"Fitur terbaru dari BCA Syariah tersebut, berkontribusi terhadap pertumbuhan nasabah yang mencapai 140,6 persen secara tahunan," katanya.

Transaksi digital nasabah menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pengembangan fitur transaksi dan kegiatan promosi yang dilakukan melalui mobile banking BCA Syariah. Secara komposisi, transaksi mobile banking mencapai 67,8 persen dari total transaksi nasabah.

Per Juni 2024, frekuensi transaksi mobile banking BCA Syariah tumbuh signifikan mencapai 6,5 juta transaksi tumbuh 62,7 persen secara tahunan.

(Dhera Arizona)

IDXChannel- Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stok pangan di wilayah Serang, Banten masih dalam status aman. Ditegaskan juga bahwa secara umum, harga pangan relatif stabil bahkan cenderung turun.

"Dari hasil yang kami peroleh secara umum dari segi stok relatif stabil dan aman," kata Inspektur Bapanas, M. Imron Rosjidi saat kegiatan monitoring harga dan keamanan pangan di Pasar Rau Serang, Banten (30/7/2024).

"Memang beberapa bahan pangan yang harganya masih tinggi seperti cabai dan minyak goreng karena stoknya agak menurun. Tapi secara umum dari pengakuan pedagang, harga relatif stabil dan beberapa bahkan cenderung mengalami penurunan karena adanya panen di sejumlah daerah," kata dia.

Salah satu pedagang beras, Lutfi mengakui dirinya terpaksa menurunkan harga Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yang dijualnya agar bisa bersaing dengan beras medium lainnya.

Tidak jarang ia menjual Beras SPHP dengan harga terjangkau Rp60.000/5 kilogram atau bahkan di bawahnya untuk menyaingi harga beras Premium (Rp17.000/kilogram) dan beras medium (Rp12.000/kilogram).

"Karena lagi banyak panen, harga beras sudah mulai turun. Sekarang saya jual beras SPHP 60 ribu saja kurang laku, jadinya kadang harga saya turunkan lagi jadi 58 ribu," tutur Lutfi.

Pada kesempatan yang sama, selain melakukan pemantauan harga dan stok pangan, Bapanas juga menggelar uji keamanan pangan guna memastikan bahwa produk yang dijual aman dikonsumsi.

Uji keamanan pangan segar yang juga dilakukan pada sejumlah produk menyatakan seluruh bahan pangan di Pasar Rau bebas dari formalin dan cemaran pestisida. Dan hasilnya, daging ayam ras, ikan kembung, cabai, bawang, tomat, sayur, dan aneka produk hortikultura lainnya dipastikan aman.

"Dari monitoring hari ini, kami tidak menemukan kandungan formalin dan pestisida pada sejumlah bahan pangan yang diuji, hasilnya semua negatif, termasuk cabai dari Jawa Tengah," kata Imron.

Lebih lanjut Imron menjelaskan kegiatan monitoring ini merupakan salah satu upaya Bapanas untuk memastikan kondisi di lapangan sesuai dengan laporan yang diterima melalui Panel Harga Pangan.

Laporan ini akan dicocokan dengan kondisi riil di lapangan guna memastikan validitasnya sebelum dilaporkan hasilnya kepada Kepala Bapanas.

Bapanas memastikan data Panel Harga Pangan yang setiap hari diinput oleh lebih dari 500 Enumerator yang tersebar di seluruh pasar valid dan layak digunakan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan pangan.

(KunthiFahmar Sandy)

IDXChannel– PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mendukung inovasi teknologi di sektor keuangan melalui tokenisasi aset digital.

Direktur Risk Management Setiyo Wibowo mengatakan tujuannya agar lebih banyak investor dapat mengakses investasi properti, baik dalam negeri maupun luar negeri.

“BTN akan menyediakan aset-aset properti yang masih aktif sebagai debitur BTN dan memenuhi kriteria untuk menjadi underlying Dana Investasi Real Estat (DIRE). DIRE tersebut akan diterbitkan dan dikelola Reliance untuk selanjutnya ditokenisasi oleh D3 Labs,” ujar Setiyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/7/2024).

BTN juga menjadi pionir tokenisasi aset properti di Indonesia melalui skema Dana Investasi Real Estat (DIRE) berbasis teknologi blockchain.

Skema tersebut dimungkinkan melalui kerja sama BTN dengan Reliance Group serta D3 Labs sebagai penyedia teknologi blockchain untuk tokenisasi aset digital.

Sebelumnya, BTN juga tercatat menjadi pionir dalam sekuritisasi aset yang dikenal saat ini sebagai KIK-EBA (Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset).

Adapun, ketentuan produk DIRE sudah lama terbit sejak 2017 sesuai Peraturan OJK No. 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Di luar negeri, instrumen ini dikenal dengan nama Real Estate Investment Trust (REIT).

Institusi yang menerbitkan DIRE akan memperoleh sejumlah manfaat, yakni pendanaan baru untuk menunjang ekspansi bisnis, insentif pajak, dan mengubah aset yang tidak likuid menjadi likuid.

Sementara itu, investor yang berinvestasi pada DIRE juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan, di antaranya yakni alternatif investasi di bidang properti yang sangat terjangkau, perlindungan terhadap inflasi, dan transparansi.

Berdasarkan data pada website KSEI, hingga kini hanya terdapat enam produk DIRE yang telah diterbitkan di pasar modal dalam negeri.

“Memang tidak mudah untuk menjual produk investasi berbasis properti, meskipun banyak orang Indonesia yang meminati investasi di sektor properti. Dengan adanya tokenisasi DIRE, pasar atau basis investornya dapat menjadi lebih luas, transaksinya lebih banyak, dan pengalihan kepemilikannya lebih mudah,” tutur Akhabani Direktur Utama PT Reliance Manajer Investasi.

Menurut Tigran Adiwirya, CEO D3 Labs, Indonesia saat ini menjadi “primadona” bagi investor global. Hal ini tercermin dari akumulasi realisasi penanaman modal asing (PMA) yang mencapai USD946,4 juta atau setara dengan Rp14,19 triliun pada akhir kuartal pertama 2024.

Dengan akumulasi tersebut, Indonesia dipandang sebagai salah satu pasar negara berkembang yang paling potensial di dunia.

Adopsi blockchain untuk tokenisasi digital aset keuangan cukup masif dalam beberapa tahun terakhir karena pasarnya sangat likuid dan efisien. Tokenisasi DIRE di pasar global, lanjut Tigran, mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu mencapai 178 juta Dollar Amerika pada September 2023 atau bertumbuh sekitar 90 persen dari posisi 2022.

Pertumbuhan ini didorong dari penerapan teknologi blockchain yang membuka akses pada peluang investasi baru, memberikan kesempatan bagi D3 Labs, bersama dengan BTN dan Reliance untuk menangkap peluang tersebut.

“Kami ingin membantu lembaga jasa keuangan mengembangkan inovasi produk dan jasa layanannya dengan mengutamakan keamanan, transparansi, dan akuntabilitas,” tutur Tigran.

Lebih lanjut, pengembangan Tokenisasi DIRE akan dilakukan melalui Sandbox atau uji coba bersama OJK yang dilakukan oleh Reliance Group dan D3 Labs. “Dalam hal ini, investor akan membeli DIRE yang ditawarkan oleh Reliance Group dan unit penyertaannya akan dikonversi menjadi token digital oleh D3 Labs sehingga dapat memperluas pasar hingga ke luar negeri,” ujar Setiyo.

(kunthifahmarsandy)