Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyebutkan Inefisiensi jaringan pelayaran dan disparitas akibat ketidakpastian ekonomi yang terjadi saat ini merupakan tantangan upaya penurunan biaya logistik.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ardhy Wahyu Basuki mengatakan ketidakseimbangan ekonomi yang berimbas pada disparitas kargo dan inefisiensi jaringan pelayaran harus segera diatasi.

“Untuk menghadapi tantangan ini, Pelindo mendorong efisiensi rute logistik melalui optimalisasi jaringan hub and spoke, dengan melakukan konsolidasi kargo di pelabuhan utama,” kata Ardhy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Langkah tersebut diharapkan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, memperbesar kapasitas muatan, dan mengurangi ketergantungan pada rute direct port-to-port. Dengan demikian, biaya logistik antar wilayah, khususnya dari Barat ke Timur, dapat ditekan.

Ardhy juga mengklaim pelabuhan memiliki peran strategis dalam rantai pasok logistik, terutama melalui efisiensi port stay dan cargo stay.

Peningkatan performa pelabuhan dapat mempercepat perputaran barang, memberikan efisiensi biaya operasional bagi pelaku usaha, terutama bagi shipping line, dan menciptakan service level agreement yang optimal.

“Upaya Pelindo untuk menurunkan durasi port-stay dan cargo stay sejalan dengan transformasi dan standarisasi layanan operasional yang dilakukan.

Sebagai contoh, standarisasi layanan di Pelabuhan Sorong berhasil meningkatkan produktivitas dari 10 boks per jam menjadi rata-rata 24 boks per jam. Hal ini menurunkan durasi port stay dan cargo stay dari 72 jam menjadi rata-rata 24 jam.

Ardhy mengatakan Pelindo juga terus berupaya melakukan digitalisasi layanan operasional, seperti implementasi sistem layanan peti kemas (Palapa) serta layanan non-peti kemas (PTOS-M) dan Sistem Layanan Kapal (Phinnisi) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi operasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan pemegang BCA (BBCA) dengan kepemilikan jumbo terpantau baru saja mengutak-atik kepemilikan.

Pergerakan saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) mencoba rebound dengan menguat ke Rp10.200 saat sesi pembukaan Jumat (8/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PADANG, iNews.id – Sejumlah hewan dari hutan di sekitar Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar mulai turun memasuki perkebunan dan permukiman warga. Hal itu terjadi setelah status Gunung Marapi naik menjadi Siaga.

Wali Nagari (Kepala Desa) Bukit Batubuah, Firdaus Putra Tunggal mengatakan, sejumlah hewan mulai memasuki perkampungan warga di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

“Kami sudah melihat ke lapangan, atas laporan masyarakat bahwa hewan yang turun dari gunung seperti beruang, kijang dan monyet jenis simpai (Presbytis melalophos). Itu dilihat di sekitar pemukiman,” katanya, Kamis (7/11/2024).

Kejadian seperti itu, kata Firdaus, sama seperti erupsi Gunung Marapi pada Desember 2023 lalu. Saat itu, banyak hewan turun di sekitar pemukiman warga. 

“Warga juga cemas, dengan turunnya hewan ini pertanda akan terjadi bencana gunung Marapi Meletus,” ungkapnya.

Firdaus khawatir, jika ini benar terjadi, ada sekira 1.300 warganya yang tinggal di radius 4-5 km dari puncak kawah. Mereka merupakan petani sayur dan gula aren.

Pos Pengamatan Gunung Api, Marapi di Bukittinggi telah mencatat pada hari ini sejak pukul 00.00 WIB sampai 18.00 WIB ada tujuh kali letusan dan 13 kali hembusan dari puncak Gunung Marapi.

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA - Maskapai penerbangan PT AirAsia Indonesia Tbk. (CMPP) buka suara terkait dengan rencana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia, Eddy Krismeidi mengatakan pihaknya berkomitmen mematuhi ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah untuk penerbangan domestik.

“Sebagai maskapai, kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dan memastikan harga tiket kami tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,” kata Eddy kepada Bisnis, Kamis (7/11/2024).

Selain itu, Eddy mengatakan pihaknya menghargai upaya pemerintah dalam menghapuskan pajak untuk sparepart mulai tahun depan.

Seperti diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwaghandi Menjelaskan akan segera menerima hasil evaluasi dan rekomendasi dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat dalam minggu ini.

Dudy Purwaghandhi mengeklaim pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta stakeholder terkait untuk upaya penurunan harga tiket pesawat. Dudy mengatakan akan mengusahakan tiket turun saat momentum natal dan tahun baru.

“Kami upayakan [harga tiket turun], tapi kami juga tidak ingin mendahului, karena kita harus bicara berbagi pihak ya,” kata Dudy usai raker dengan Komisi V, Rabu (6/11/2024).

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya. Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah Pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang.

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan anyar pembebasan barang impor salah satunya pajak pesawat udara dan suku cadangnya.

Sri Mulyani mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau pelaksanaan core tax system yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Salah satu barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor adalah pesawat udara dan suku cadangnya.

Beleid tersebut memasukkan pesawat udara dan suku cadangnya, serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya.

“Serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional,” demikian bunyi beleid tersebut seperti dikutip Rabu (6/11/2024).

Selain pesawat dan suku cadangnya, aturan tersebut membebaskan peti mati, buku, kapal laut, kereta api dan suku cadangnya, barang untuk kegiatan panas bumi, barang untuk kegiatan hulu migas, vaksin polio, persenjataan dan amunisi, dan lainnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, pajak suku cadang pesawat di indonesia disebut membebani maskapai dan penumpang. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga tiket pesawat.

Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan perbaikan pengadaan dan distribusi avtur serta pengenaan pajak bagi industri penerbangan akan dapat menekan harga avtur dan tiket pesawat.

Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi menjelaskan terdapat beberapa rencana yang sudah dapat dieksekusi untuk menekan harga tiket seperti kebijakan pajak suku cadang dan PPN serta multiprovider avtur.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan mengenai penurunan harga tiket pesawat masih digodok oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pertamina (Persero).

Dia menuturkan pemerintah terus mendorong program Indonesia Berwisata atau Tourism 5.0. Adapun salah satu poin yang dibahas adalah harga tiket pesawat yang lebih kompetitif.

"Salah satu yang sedang dibahas terkait dengan harga tiket yang lebih kompetitif. Ini tentu akan dibahas dengan Kementerian Perhubungan dan juga dengan Pertamina," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Harga tiket pesawat masih menjadi polemik. Pasalnya, harga tiket transportasi tersebut di Indonesia terbilang mahal. Mahalnya tiket pesawat menjadi salah satu tantangan sektor pariwisata Tanah Air dalam 10 tahun terakhir.

Rencana pemerintah menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas dinilai dapat memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal.

Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024) kemarin.

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya itikad baik, ya jangan salahkan kami," terang Sudarto.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya itikad baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian, kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," jelas dia.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup di zona merah pada perdagangan Senin (4/11/2024).

IHSG hari ini ditutup turun 25,75 poin (0,34 persen) pada level 7.479,50.

IHSG mengawali pekan dengan lesu setelah tak mampu melewati level pembukaannya.

IHSG hanya mampu tumbuh tipis ke level 7.529 pada awal perdagangan sebelum kemudian tersungkur ke zona merah.

Sepanjang sesi perdagangan, IHSG tak mampu menemukan momentum pertumbuhan.

IHSG bahkan sempat berada di posisi terendah di level 7.400-an pada sesi kedua.

Mengutip data RTI, sebanyak 169 saham melaju di zona hijau dan 444 saham berada di zona merah. Sementara itu, sebanyak 173 saham lainnya stagnan.

Jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 11,06 triliun dengan volume 23,30 miliar saham.

Saham-saham yang menjadi top losers dan menekan IHSG di antaranya adalah Matahari Putra Prima (MPPA) yang turun 25,47 persen ke level 79. Sementara itu, Lippo Karawaci (LPKR) turun 7,50 persen ke level 111. Kemudian, Semen Indonesia (SMGR) turun 5,25 persen ke level 3.610.

Sedangkan, saham-saham yang menjadi top gainers sekaligus menahan indeks dari penurunan lebih dalam antara lain adalah Timah (TINS) yang tumbuh 7,91 persen ke level 1.365. Kemudian, Adaro Energy Indonesia (ADRO) naik 3,69 persen ke level 3.930. Lalu, Japfa Comfeed Indonesia (JPFA) naik 2,57 persen ke level 1.795.

Sementara itu, pasar saham kawasan mayoritas berakhir di zona hijau. Indeks Shanghai Komposit tumbuh 1,17 persen (38,19 poin) ke posisi 3.310,20. Nikkei 225 stagnan di posisi 38.033. Indeks Strait Times tumbuh 0,47 persen (16,61 poin) di level 3.572,04. Kemudian, Hang Seng tumbuh 0,30 persen (61,08 poin) di level 20.567,51.

Rupiah

Mengutip data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot sore ini ditutup melemah.

Mata uang Garuda ditutup pada level Rp 15.752,5 per dollar AS atau melemah 0,13 persen (20,5 poin) dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di level Rp 15.732.

Sementara itu, mengacu pada kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Senin (4/11/2024) berada di level Rp 15.751 per dollar AS, atau melemah dibandingkan Jumat (31/10/2024) pada level Rp 15.723 per dollar AS.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan tiga dampak buruk imbas rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) 28/2024.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan dampak buruk yang pertama dari rencana kebijakan itu adalah hilangnya potensi ekonomi sebesar Rp 182,2 triliun. Hilangnya potensi ekonomi ini belum termasuk dampak dari pasal 'bermasalah' dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, ditulis Senin (4/11/2024).

"Kemasan polos mendorong down trading hingga switching ke rokok ilegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya lagi.

Jika memperhitungkan kerugian negara imbas pasal-pasal lain dalam kebijakan ini seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan dan pembatasan iklan rokok, maka total potensi ekonomi yang hilang mencapai Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," ucapnya.

Kedua, pemerintah dapat kehilangan pendapatan dari pajak hingga Rp 95,6 triliun imbas rencana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tersebut. Ini merupakan peluang penurunan pendapatan negara terbesar dibandingkan dampak dari pasal-pasal bermasalah dalam PP 28/2024 dan RPMK lainnya.

Sebab untuk potensi penurunan penerimaan pajak imbas penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan berada di Rp 43,5 triliun. Sedangkan dari pembatasan iklan rokok berpotensi menghilangkan pendapatan pajak sebesar Rp 21,5 triliun.

Ketiga, aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," pungkas Andry.

Investor mengantisipasi Pilpres AS minggu ini yang apabila dimenangkan oleh Trump akan berpotensi menguatkan dolar AS lebih jauh

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024