IDXChannel - PT Geo Dipa Energi (Persero) menentukan target bauran energi geothermal atau panas bumi sebesar 10 persen dalam dua tahun mendatang. Sehingga, totalnya menjadi 260 gigawatt (GW).

Dengan target tersebut, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang geothermal ini ingin menggenjot energi listrik yang lebih ramah lingkungan. Geothermal merupakan sumber energi yang berasal dari panas alamiah di dalam bumi.

Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi Geo Dipa Energi Ilen Kardani menyampaikan, saat ini bauran energi PT Geo Dipa Energi hanya mencapai 120 GW, dari 2.300 GW total potensi yang ada di Indonesia.

“Dua tahun ke depan kita akan memiliki 260 GW, sehingga status kita naik menuju ke 10 persen bauran energi untuk geothermal,” ujarnya dalam media briefing DJKN Kemenkeu di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (8/11/2024).

Menurut Ilen, peningkatan target tersebut juga sejalan dengan sudah banyaknya investor yang menawarkan pembangunan geothermal. Rata-rata investor tertarik karena mereka juga fokus pada pentingnya pembangunan energi hijau.

“Hampir setiap bulan kita menerima tawaran kerja sama untuk pengembangan geothermal, mengapa? Dunia sekarang didorong sedang ke arah green energy,” kata dia.

Ilen membeberkan, investor yang dulunya hanya fokus pada energi fosil, saat ini sudah banyak yang beralih ke energi hijau.

Menurut Ilen, saat ini pihaknya sudah mendapatkan komitmen pendanaan untuk pengembangan di Dieng unit III dan IV.

Di samping itu, PT Geo Dipa Energi juga akan bekerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan Dieng unit VI dan VII.

“Untungnya kita sudah berada zona green energy, yang lain masih di sini (fosil), kita sudah di green, sehingga kita menjadi tujuan investasi untuk green energy. Karena nanti ke depan, kalau Indonesia memberlakukan carbon tax, itu green energy akan menjadi lebih bergairah sekali,” ujar Ilen.

Meski begitu, untuk memproses datangnya investor tersebut, masih diperlukan pembangunan infrastruktur dasar yang memadai. Dia juga menekankan, Indonesia tidak kekurangan investor yang berminat untuk berinvestasi di sektor energi ramah lingkungan di Indonesia.

"Salah satu contoh, Patuha unit II belum selesai dibuat, tapi sudah ada yang memberikan grant sebesar USD10 juta untuk membeli carbon credit-nya. Belum jadi pun sudah ada yang ngasih USD10 juta,” katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memperluas layanan transfer valuta asing (valas) melalui Livin' by Mandiri. Terkini, ada tujuh mata uang baru yang disediakan dalam aplikasi tersebut.

Ketujuh mata uang baru pada fitur transfer luar negeri tersebut meliputi Yen Jepang (JPY), Won Korea (KRW), Ringgit Malaysia (MYR), Franc Swiss (CHF), Dirham Uni Emirat Arab (AED), Dong Vietnam (VND), Peso Filipina (PHP).

Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, melalui inovasi ini, nasabah dapat melakukan transfer ke luar negeri dalam 17 mata uang asing yang mencakup hingga 180 negara, termasuk layanan pengiriman USD ke seluruh dunia.

"Dengan penambahan tujuh mata uang baru, nasabah memiliki lebih banyak opsi untuk melakukan transaksi, terutama bagi yang sering berhubungan dengan mitra bisnis atau keluarga di luar negeri," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan, penambahan mata uang asing ini adalah langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang aktif dalam transaksi lintas negara. Melalui pengembangan ini, Bank Mandiri berharap dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas yang lebih bagi nasabah.

"Inovasi ini adalah bagian dari komitmen Bank Mandiri menghadirkan Solusi Pasti Valuta Asing yang lengkap untuk terus beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan finansial nasabah terutama dalam hal transaksi secara global," kata dia.

Selain proses kirim uang ke luar negeri dan antar Bank Mandiri yang mudah dalam satu aplikasi melalui Livin’ by Mandiri, nasabah juga dapat menikmati kurs kompetitif dan biaya transfer yang murah.

Dengan sistem yang efisien, dana dapat diterima secara real-time (untuk mata uang tertentu), menjadikan layanan ini sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan kecepatan dalam bertransaksi.

Sejak diluncurkan pada kuartal I-2023, transaksi valas melalui Livin' by Mandiri terus mengalami peningkatan. Hingga akhir kuartal III-2024, volume transaksi valas di Livin' by Mandiri melesat ke angka Rp1,2 triliun dengan kenaikan luar biasa sebesar 214 persen secara year on year (YoY) dengan tren yang semakin positif.

Tak hanya itu, rata-rata harian volume transaksi dari transfer valas remittance pada kuartal III-2024 mencapai Rp13,7 miliar, meningkat 62 persen dari rata-rata harian volume penjualan kuartal II-2024 yang sebesar Rp8,3 miliar.

Harapannya, jelas Aquarius, dengan perluasan jangkauan mata uang asing untuk transaksi valas ini, Bank Mandiri dapat secara aktif mendukung nasabah menghadapi berbagai tantangan di pasar global serta memberikan akses yang lebih luas dan mudah untuk memenuhi kebutuhan transaksi di seluruh dunia.

Sebagai tambahan informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga kuartal III-2024, pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus angka 27,6 juta pengguna, naik 32 persen secara YoY.

Dari jumlah tersebut, total nilai transaksi Livin' by Mandiri telah mencapai Rp2.940 triliun dengan frekuensi transaksi 2,7 miliar transaksi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memperkenalkan peningkatan layanan pada produk Bank Garansi (BG) dan Mandiri Call 14000, sebuah pusat layanan berbasis mesin penjawab yang tersedia 24 jam. Layanan ini guna memberikan kenyamanan dan keamanan maksimal kepada nasabah.

Sebagai informasi, Bank Garansi adalah salah satu produk penting yang memberikan jaminan dari bank kepada pihak penerima (beneficiary) jika pihak pemohon (applicant) tidak dapat memenuhi kewajibannya. Produk ini menjamin kelancaran transaksi bisnis dan kepercayaan mitra bisnis terhadap nasabah.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria mengatakan, layanan ini bertujuan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan verifikasi keaslian BG Rupiah maupun valas serta mencegah risiko. Bukan tanpa sebab, Bank Mandiri merupakan salah satu bank dengan pangsa pasar BG terbesar di Indonesia dengan market share sebesar 34,6 persen per Agustus 2024 dari total industri perbankan.

“Keamanan dan kenyamanan nasabah adalah prioritas utama Bank Mandiri, kami terus mendorong inovasi layanan yang responsif untuk menjawab kebutuhan transaksi serta menciptakan rasa aman kepada nasabah,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut Eka menjelaskan, seluruh BG yang diterbitkan oleh Bank Mandiri telah dapat diverifikasi langsung oleh nasabah. Caranya pun sangat mudah, hubungi 14000, pilih bahasa, lalu mengikuti instruksi suara dengan menekan angka 4 untuk layanan Bank Garansi, dan angka 1 untuk konfirmasi.

Setelah memasukkan data seperti nomor Bank Garansi, nilai, dan tanggal berakhir, mesin penjawab akan memberikan informasi mengenai status pencatatan Bank Garansi dalam administrasi bank.

Konfirmasi Bank Garansi 14000 ini melengkapi pilihan konfirmasi Bank Garansi Bank Mandiri. Sebelumnya, Bank Mandiri telah meluncurkan aplikasi digital Kopra Mobile App yang mempermudah proses konfirmasi BG dengan melakukan pemindaian QR Code pada warkat.

Melalui inisiatif tersebut, bank berkode emiten BMRI ini optimis dapat terus menghadirkan nilai tambah dan kemudahan kepada nasabah.

“Inovasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bank Mandiri untuk menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat ekosistem keuangan yang aman,” kata dia.

Untuk informasi lebih detail mengenai layanan verifikasi Bank Garansi dapat mengunjungi bmri.id/BG14000.

(Dhera Arizona/ADV)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus satu Unit Eselon I di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan membentuk dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Baru.

Dua Ditjen anyar tersebut adalah Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. BKF melebur di Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengungkapkan alasan perubahan struktur organisasi yang terjadi di Kemenkeu.

Dia menuturkan, perubahan BKF menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi, di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh Ditjen daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, kata dia, alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga, menurutnya, peran Kemenkeu menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal. Oleh karena itu, perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kemenkeu.

Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurut Sri Mulyani, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Di mana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," katanya.

Sebelumnya, Prabowo resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan, dan delapan Staf Ahli.

Jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus BKF yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Prabowo.

Prabowo juga Prabowo membentuk satu badan baru, yakni Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Badan ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian, melainkan di bawah kendali langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sri Mulyani, adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri lainnya. Dia menegaskan, Kemenkeu adalah pembantu seluruh Kementerian/Lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah Presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan Presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh Menko dan Menteri-Menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menerangkan, Kemenkeu sudah tidak eksklusif berada di satu Kementerian Koordinator. Namun, akan tetap bekerja sama dengan semua Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Dia mencontohkan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi Kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka.

"Walaupun kami tidak di bawah Menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh Menko dan bahkan langsung dengan Menteri-Menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai Kementerian-Kementerian yang memang jadi perhatian Presiden," kata Sri Mulyani.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Dia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula, kata dia, meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden, tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang atau penarikan utang baru mencapai Rp438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, realisasi ini setara 67,6 persen dari target penarikan utang tahun ini yang sebesar Rp648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Secara rinci, dari total tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp394,9 triliun. Ini mencapai 59,3 persen terhadap APBN atau tumbuh tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp185,42 triliun.

Sementara itu, realisasi utang yang berasal dari pinjaman (neto) mencapai Rp43,2 triliun atau 235,3 persen terhadap APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp16,90 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," kata Thomas.

Thomas juga memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," kata dia.

Perlu diketahui, kenaikan pembiayaan utang pemerintah ini selaras dengan defisit APBN yang semakin melebar.

Tercatat, defisit APBN hingga Oktober 2024 sebesar Rp309,2 triliun atau setara 1,37 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp477,5 triliun hingga akhir Oktober 2024. Angka itu sudah tercapai sekira 97,1 persen dari target APBN 2024.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengakui realisasi itu turun 3,4 persen secara year on year (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2023 lalu yang tercatat Rp494,4 triliun.

"Kinerja PNBP secara umum pencapaiannya sudah mencapai 97,1 persen, ini sebetulnya sudah sangat cukup tinggi. Ini memang ada kontraksi tentu karena deviasi lifting," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Anggito menuturkan, realisasi PNBP utamanya disumbang oleh peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Katanya, pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) dan pendapatan BLU mengalami peningkatan.

Secara rinci, pendapatan KND hingga Oktober 2024 mencapai Rp79,7 triliun atau sekitar 92,8 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 7,5 persen yoy dari setoran dividen BUMN perbankan atas peningkatan kinerja keuangan.

Sejalan dengan peningkatan KND, realisasi PNBP dari BLU juga mencatatkan tren kenaikan yakni sebesar 13,2 persen menjadi sebesar Rp81,6 triliun atau sekitar 97,9 persen dari target APBN 2024. Tren positif tersebut terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan Rumah Sakit (RS) dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

"Namun, pendapatan BLU pengelola dana khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit mengalami pelambatan 18,6 persen yoy," kata dia.

Anggito menambahkan, realisasi PNBP lainnya juga rercatat mengalami kontraksi sebesar 6,4 persen menjadi sebesar Rp125 triliun atau sekitar 108,5 persen dari target APBN 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan dari menurunnya pendapatan hasil tambang sejalan dengan moderasi harga batu bara, serta penurunan Pendapatan PNBP K/L terutama dari pendapatan tidak berulang pada Kejaksaan dan Kominfo.

Selanjutnya, setoran PNBP dari sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) per Oktober 2024 mencapai Rp93,9 triliun atau 85,2 persen dari target APBN 2024. Capaian tersebut terkontraksi 4 persen yoy yang dipengaruhi oleh penurunan lifting migas akibat tertundanya onstream, penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Kemudian, realisasi PNBP dari SDA non-migas mencapai Rp97,5 triliun atau sekitar 100 persen dari target APBN 2024. Nilai ini mengalami kontraksi sebesar 16,6 persen yoy yang dipengaruhi oleh moderasi harga batu bara sehingga royalti batu bara berkurang 24,9 persen.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Dua anggota BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID yakni PT Aneka Tambang Tbk atau Antam (ANTM) dan PT Freeport Indonesia memperkuat integrasi untuk melengkapi rantai pasok mineral emas di Indonesia.

Langkah ini semakin memperkuat kinerja operasional Grup MIND ID dalam mengoptimalkan peningkatan nilai tambah emas di dalam ekosistem grup.

Nantinya, Antam akan membeli sebanyak 30 ton emas dengan kemurnian 99,99 persen dari Freeport Indonesia. Bahan baku emas tersebut kemudian akan diolah Antam di Pabrik Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia untuk menjadi produk logam mulia Antam.

Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, Sinergi Indonesia Emas ini akan mampu menjadikan Indonesia lebih mandiri. Momentum ini juga akan menaikkan level Indonesia di kancah global, yang saat ini baru masuk sebagai pemilik cadangan emas batangan terbesar ke-43 dunia.

"Dengan kerja sama ini, kita menyaksikan MIND ID dengan anggotanya Antam dan Freeport Indonesia bersinergi untuk kebaikan bangsa. Tentu tidak cukup di situ. Kami akan terus menggali kesempatan sinergi lebih lanjut, termasuk untuk pembentukan bullion bank," ujarnya usai penandatanganan jual beli emas yang dilakukan di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, perseroan memiliki mandat untuk mengelola cadangan sumber daya alam mineral. Cadangan sumber daya mineral tersebut perlu ditingkatkan nilai tambahnya melalui program hilirisasi secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Oleh karena itu, MIND ID bersama seluruh anggota konsisten mencari kesempatan sinergi di internal grup, serta kolaborasi dengan berbagai mitra di sektor industri pertambangan mineral baik nasional serta global.

Hendi menyampaikan, melalui sinergi dan kolaborasi antara Antam dan Freeport Indonesia, maka potensi pengembangan usaha Grup MIND ID dapat lebih diperkuat. Sehingga, menambah basis kekuatan bisnis perusahaan sebagai tulang punggung hilirisasi sumber daya mineral Indonesia.

Menurut Hendi, ekonomi Indonesia akan mendapatkan dampak positif khususnya dari penghematan devisa, yang selama ini digunakan untuk mengimpor bahan baku emas dari luar negeri.

"Dengan sinergi ini, Indonesia menghemat devisa karena tidak harus importasi bahan baku untuk produksi logam mulianya Antam. Artinya, rakyat Indonesia menikmati hasil dari hasil bumi sendiri, dari bahan baku sampai bahan jadinya," katanya.

Hendi memaparkan, Freeport Indonesia adalah salah satu produsen emas di Indonesia dengan kapasitas pemurnian sekitar 50-60 ton emas per tahun.

Sementara itu, Antam menjadi satu-satunya anggota MIND ID yang telah berhasil melakukan kapitalisasi di pasar end user Indonesia, dengan penjualan pada 2023 mencapai 26,1 ton.

Dengan kerja sama ini, Hendi menegaskan, Freeport Indonesia memiliki channel penyaluran emas yang lebih baik. Antam pun memiliki kepastian pasokan bahan baku dari dalam negeri dan untuk terus menjawab kebutuhan investasi masyarakat Indonesia yang terus meningkat.

"Tentunya sinergi ini akan kami dorong terus antar anggota Grup MIND ID dan akan kami jadikan model ke depan, yakni bagaimana satu rantai pasok industri bisa kita optimalkan di dalam negeri dan oleh bangsa sendiri," kata Hendi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus menunjukkan komitmen untuk memberikan pemberdayaan terhadap pengusaha lokal. Langkah ini dilakukan agar mereka mampu go global dan bersaing di pasar internasional.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, BRI menyelenggarakan program Pelatihan Ekspor bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) hasil kolaborasi antara BRI dengan BRI Research Institute (BRIRIns) dan PPEJP. Kegiatan ini berlangsung di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Jakarta pada 29-31 Oktober 2024 lalu dan diikuti oleh 30 calon eksportir yang juga merupakan UMKM binaan BRI dari berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto mengatakan, pelatihan ekspor ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan keterampilan dasar dalam ekspor guna mengembangkan jangkauan bisnis mereka dari yang sebelumnya lokal menjadi berorientasi pasar nasional maupun go internasional.

“Harapannya UMKM bisa terus menjaga kualitas dari produknya, pasarnya semakin terbuka, sehingga mereka bisa naik kelas dan bisa mengakses pasar lebih besar lagi,” ujar Catur lewat keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Dia menambahkan, kegiatan ekspor merupakan kesempatan emas bagi UMKM untuk mengakses pasar global dan mengembangkan usaha agar bisa naik kelas. Melalui program ini, BRI berharap dapat membantu pelaku usaha untuk bisa lebih percaya diri dan siap memasarkan produk mereka hingga ke pasar internasional.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut peserta diperkenalkan tentang dasar-dasar ekspor, teknik analisis pasar dan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats), pengembangan produk untuk kebutuhan internasional, hingga strategi mencari pembeli di pasar global. Harapannya, dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta dapat memulai langkah sukses sebagai eksportir baru.

Kehadiran program pelatihan ekspor yang dilaksanakan oleh BRI Peduli memberikan banyak manfaat bagi sejumlah pelaku usaha lokal. Misalnya saja bagi Ade Ariyanti, nasabah dan sekaligus pemilik UMKM Sambal Mak Kocai.

Sejak dirinya terkena imbas PHK pada waktu pandemi Covid-19, Ade memberanikan diri untuk membuka usaha kecil-kecilan agar bisa menyambung kehidupannya dan keluarga. Berawal dari tekad tersebut, muncullah ide untuk membuka usaha sambal yang dibuat secara tradisional.

“Pada saat era pandemi Covid-19, ada banyak orang yang membutuhkan makanan dengan sumber vitamin C untuk menjaga imunitas. Cabai sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, sehingga saya memulai inisiasi untuk membuat sambal sebagai produk bisnis saya. Alhamdulillah pada waktu itu Sambal Mak Kocai sangat diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka sangat terbantu dengan adanya Sambal Mak Kocai sebagai kebutuhan makanan pokok dalam kondisi lockdown dan produk ini pun bisa terus bertahan sampai saat ini,” tutur Ade.

Sebagai salah satu UMKM peserta program Pelatihan Ekspor, Ade merasa bersyukur bisa mendapatkan ilmu sekaligus pendampingan langsung dari BRI agar usahanya bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dia berharap bahwa lewat program ini, usaha Sambal Mak Kocai yang dibangun dari nol tersebut dapat terus berkembang dan mendapatkan omzet yang semakin besar.

Sementara itu, Teuku Akmal juga menjadi pelaku UMKM lainnya yang mendapatkan manfaat dari program pelatihan ini. Pria berusia 38 tahun tersebut diketahui memulai brand fesyen miliknya sejak tahun 2019 silam. Berawal dari kecintaannya pada dunia fesyen dan juga wujud cinta terhadap keindahan Indonesia, Teuku pun menghadirkan produk yang mengedepankan unsur kearifan lokal di dalamnya.

“Usaha kami menghadirkan produk pelengkap penampilan, yaitu scarf dan juga outer scarf yang bernuansa keindahan Indonesia. Produk ini bisa diandalkan sebagai pelengkap penampilan yang memberikan kesan formal, namun tetap fashionable,” ucapnya.

Selama menjalani program Pelatihan Ekspor dari BRI, Teuku bercerita bahwa dirinya banyak belajar tentang hal-hal yang diperlukan untuk mengekspansi usaha miliknya, agar tak hanya menjangkau pasar lokal saja, melainkan juga internasional.

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi saya yang baru mulai mempelajari dan mengenal dunia ekspor, baik dari pengenalan terhadap mencari negara tujuan ekspor hingga perhitungan biaya yang dibutuhkan. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya berharap agar bisnis yang saya miliki bisa terus bertumbuh dan berkembang sesuai harapan dan pastinya bisa melakukan ekspor ke berbagai negara luar,” imbuhnya.

(Rahmat Fiansyah/ADV)

IDXChannel - Mitsubishi akan meramaikan pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024, di ICE BSD City, Tangerang Selatan, pada 22 November-1 Desember. Pada ajang tersebut, jenama asal Jepang itu akan membawa mobil baru yang diyakini e-Evolution Concept.

Hal ini disampaikan langsung oleh Head of PR and CSR Department PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Aditya Wardhani. Dia menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa sekitar 8 unit mobil untuk dipamerkan.

Kejutan yang akan dibawa oleh Mitsubishi dalam pameran ditunjukkan melalui sebuah mobil yang diselimuti kain merah. Tapi pada bagian akhir presentasi, terlihat dengan jelas bagian belakang mobil baru yang akan dibawa jenama asal Jepang tersebut.

"Akan ada salah satu produk yang kami luncurkan dan perkenalkan (di GJAW 2024). Apakah itu? Akan kami beritahukan di sana," kata Aditya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Pada presentasi yang dilakukan MMKSI pada konferensi pers GJAW 2024, menampilkan siluet mobil dari bagian belakang. Sekilas, terlihat itu menunjukkan mobil SUV yang memiliki desain sporty dengan lekukan tajam.

Mobil ini memiliki desain atap mengambang dengan lampu belakang sporty berbentuk huruf 'Y'. Melihat bocoran tersebut, diduga mobil itu adalah Mitsubishi e-Evolution Concept.

Mobil ini sebenarnya pernah ditampilkan oleh Mitsubishi Motors Corporation (MMC) pada pameran Tokyo Motor Show ke-45 pada 2017. Saat itu mobil tersebut merupakan mobil listrik prototipe.

Mobil listrik e-Evolution Concept berasal dari tiga motor penggerak dengan torsi yang berlimpah. Namun, belum diketahui berapa daya motor penggerak dan kapasitas baterai yang tertanam.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengekspos 90 ribu rol kain tekstil diduga ilegal senilai Rp90 miliar. Kain rol tersebut didatangkan dari China.

Budi menjelaskan, gulungan kain impor tersebut diduga ilegal karena ada sejumlah syarat impor yang dilanggar yakni tidak memenuhi ketentuan utama secara administratif.

"Barang ini diduga ilegal karena tidak ada persetujuan impor, kemudian tidak ada laporan surveyor dan juga registrasi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L)," ujarnya saat jumpa pers di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, pada Jumat (8/11/2024).

Budi menerangkan, selain tidak adanya persetujuan impor, 90 ribu rol kain tekstil tersebut juga belum memenuhi persyaratan dokumen secara lengkap.

"Jadi karena dokumennya tidak lengkap dan tidak menunjukkan sampai sekarang ini adalah barang-barang ilegal," kata Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, kegiatan pengawasan barang impor Ilegal ini akan terus dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemberantasan penyelundupan barang-barang yang dikhawatirkan merusak pasar domestik.

"Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini," katanya.

Diketahui, Budi mengatakan, temuan yang diungkap tersebut berasal dari dua tempat. Pertama, Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara ditemukan sebanyak 60 ribu rol atau dengan nilai sekitar Rp60 miliar.

"Kemudian di gudang satunya di Kelurahan Roa Malaka Jakarta Barat sebanyak 30 ribu rol dengan nilai Rp30 miliar. Jadi totalnya sekitar Rp90 miliar," kata Budi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.

"Salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja K/L dan belanja non K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).

"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Disebutkan Suahasil, untuk belanja K/L yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Masing-masing sudah mencapai 84,8 persen, 88,1 persen, dan 80,1 persen.

"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam Kementerian," ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke-13," kata dia.

Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.

(Dhera Arizona)