JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada dua aspek kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pembangunan proyek infrastruktur.

Kedua aspek yang dimaksud yakni mark-up (menambah nilai) maupun inefisiensi anggaran.

Menurut AHY, dari kedua aspek kebocoran APBN tersebut harus dijadikan bahan pembelajaran.

AHY membeberkan hal ini usai mengisi sambutan Rakorbangwil di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Jumat (8/11/2024).

"Pertama, karena ada niat untuk mark-up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun lain-lain. Kedua, inefisiensi ini juga seringkali membuat yang direncanakan itu tidak sesuai dengan output-nya (hasilnya)," jelas AHY.

Sementara inefisiensi anggaran berdampak tidak langsung meluas dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, dia meminta perhitungan ulang dengan diawali dengan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan baik.

AHY mengakui, hal ini merupakan pekerjaan yang tidaklah mudah.

"Memang, tidak mudah karena kita selalu dihadapkan pada limitasi, keterbatasan jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi," tandas dia.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja negara per 31 Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau 76,9 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini tumbuh 14,1 persen dibandingkan Oktober tahun sebelumnya.

"Salah satu dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik 4,62 persen dalam PDB itu adalah karena belanja kita cukup cepat belanja Pemerintah Pusat sendiri terdiri atau dua macam, belanja K/L dan belanja non K/L," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Suahasil mengungkapkan, belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari APBN atau tumbuh 16,7 persen year on year (YoY).

"Belanja K/L adalah Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu APBN dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang tanya apakah menuju akhir tahun ada percepatan belanja seperti biasanya? Memang iya dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah kelihatan segini dan ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," kata dia.

Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp901,0 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN.

Disebutkan Suahasil, untuk belanja K/L yang sebesar Rp933,5 triliun itu terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bansos. Masing-masing sudah mencapai 84,8 persen, 88,1 persen, dan 80,1 persen.

"Belanja bansos sendiri telah disalurkan Rp122 triliun yang merupakan peningkatan 4,5 persen dibandingkan akhir Oktober tahun lalu dan ini juga dilaksanakan oleh berbagai macam Kementerian," ujarnya.

Sementara itu, untuk belanja non K/L utamanya terdiri atas realisasi subsidi pembayaran kompensasi manfaat pensiun dan beberapa lainnya.

"Khusus untuk pensiun telah kita keluarkan Rp149,2 triliun yang pertumbuhannya dibanding tahun lalu adalah 16,8 persen, ini juga karena ada peningkatan manfaat pensiun ketika kita menaikkan gaji dan pensiun termasuk untuk yang reguler dan dalam rangka gaji dan pensiun ke-13," kata dia.

Selanjutnya untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, pemerintah telah membayarkan Rp327 triliun yang realisasinya terdiri atas subsidi energi Rp139,6 triliun, subsidi non energi Rp72 triliun, dan pembayaran kompensasi Rp115,1 triliun.

"Keseluruhan pengeluaran subsidi dan kompensasi dimaksudkan agar harga listrik dan BBM dapat kita jaga dan masyarakat dapat terus menjalankan kegiatan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan harga listrik dan BBM yang betul-betul terkendali," ujar Suahasil.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Oktober 2024 mencapai Rp 309,2 triliun. Angka itu setara 1,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Realisasi defisit APBN tersebut semakin melebar dibandingkan bulan Agustus 2024 yang sebesar Rp 153,7 triliun atau setara dengan 0,68 persen terhadap PDB.

"Defisit sampai dengan akhir Oktober 2024 tercatat Rp 309,2 triliun atau 1,37 persen terhadap PDB," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/10/2024).

Meski melebar, Sri Mulyani menyebut, realisasi defisit APBN bulan lalu masih lebih kecil dibandingkan postur yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) APBN 2024 sebesar 2,29 persen dari PDB.

"Defisit ini masih lebih kecil dibandingkan yang ada di dalam UU APBN," kata dia.

Bendahara Negara itu menyebut defisit terjadi dikarenakan tingginya belanja negara dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir Oktober 2024, belanja negara mencapai Rp 2.556,7 triliun atau setara 76,9 persen dari pagu anggaran APBN 2024. Realiasi belanja tersebut tumbuh 14,1 persen dibandingkan periode sama di tahun lalu.

"Pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebenarnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ucapnya.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 2.247,5 triliun di Oktober 2024, atau setara 80,2 persen dari target APBN 2024. Ia bilang, realisasi ini naik 0,3 persen dibandingkan periode Oktober 2023.

"Sedangkan dari sisi keseimbangan primer, kita masih mengalami surplus sebesar Rp 97,1 triliun, dan ini berarti keseimbangan primer positif," ungkap Sri Mulyani.

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga Oktober 2024 telah mencapai Rp 2.556,7 triliun.

Sayangnya, realisasi tersebut baru mencapai 76,9% dari pagu dan tumbuh 14,1% year on year (YoY).

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Jumat (8/11).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, dampak tingginya belanja negara adalah konsumsi pemerintah yang naik sebesar 4,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Itu adalah karena belanja kita memang cukup cepat," ujar Suahasil.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) yang realisasinya sudah mencapai Rp 1.834,5 triliun atau mencapai 74,3 dari pagu. Belanja ini juga tumbuh 16,7% YoY.

BPP ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang sudah mencapai Rp 933,5 triliun, disalurkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Kemudian, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 901,0 triliun.

Realisasi ini sudah mencapai 65,4% dari pagu. Belanja non K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran manfaat pensiunan.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN per Oktober 2024 mencatatkan defisit Rp309,2 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN tersebut setara dengan 1,37% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi Agustus 2024, yaitu Rp153,7 triliun atau 0,68% terhadap PDB.

"Ini masih lebih kecil dibandingkan pagi defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Jumat (8/11/2024).

Dia memaparkan bahwa belanja negara sepanjang Januari—Oktober 2024 mencapai Rp2.556,7 triliun atau setara 76,9% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat naik cukup drastis yaitu 14,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (YoY).

Sedangkan, realisasi pendapatan negara pada Januari—Oktober 2024 tercatat senilai Rp2.247,6 triliun atau 80,2% dari pagu yang telah ditetapkan. Pendapat negara tersebut tercatat melonjak 0,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka tampak defisit pada tahun ini jauh lebih besar. Pada Agustus 2023, APBN mengalami defisit 'hanya' sebesar Rp700 miliar atau 0,003% terhadap PDB.

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

JAKARTA - Di Eropa, kebijakan fiskal menyebabkan sakit kepala. Pemerintah Inggris dan Prancis menaikkan tarif pajak secara tajam. Jerman tertatih-tatih oleh rem utang yang dipaksakan sendiri dan Italia mengalami pemborosan utang.

Sementara, Irlandia menghadapi masalah berbeda, pemerintahnya kebanjiran uang tunai sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan uang tersebut. Perekonomian Irlandia berjalan dengan sangat baik. Pendapatan nasional bruto diproyeksikan akan tumbuh 4,9% tahun ini dan 2,7% tahun depan dan pengangguran hanya 4,3%.

Dikutip dari The Economist, inflasi Irlandia telah turun di bawah 2% dengan posisi fiskal pemerintah sangat solid. Irlandia mengalami surplus pada 2022-2023 dan diharapkan surplus lagi tahun ini.

Para menteri Irlandia memperkirakan surplus senilai 7,5% dari pendapatan nasional tahun ini dan 2,9% pada 2025, bahkan setelah meningkatkan pengeluaran dan memotong pajak.

Irlandia telah menawarkan tarif pajak perusahaan yang kompetitif untuk menarik perusahaan-perusahaan asing sejak tahun 1950-an. Bahkan ketika tunjangan kesejahteraan dipotong tajam dan pajak lainnya meningkat selama krisis euro pada awal 2010-an, pajak perusahaan tetap sebesar 12,5%.

Strategi ini telah menuai hasil yang besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2015, penerimaan pajak perusahaan mencapai ?7 miliar. Tahun lalu, penerimaannya telah mencapai ?24 miliar.

Pemerintah setuju pada tahun 2021 untuk menaikkan tarif pajak perusahaan, sebagai bagian dari kesepakatan yang melibatkan lebih dari 140 negara untuk menetapkan tarif minimum global. Namun, kenaikannya tidak terlalu besar tarif baru yang mulai berlaku tahun ini untuk perusahaan-perusahaan besar adalah 15%.

Ada juga ruang untuk hadiah. Dengan pemilihan umum yang akan diadakan awal tahun depan, anggaran baru-baru ini berisi hadiah. Sementara sebagian besar kementerian keuangan Eropa mundur dari dukungan yang diberikan selama guncangan harga energi pada 2021-2023, rumah tangga Irlandia akan menerima kredit energi sebesar ?250 pada musim dingin ini.

Tunjangan anak juga dicabut dan ambang batas pajak penghasilan dinaikkan. Investasi publik dalam infrastruktur ditingkatkan sebesar ?3 miliar. Masalah yang dihadapi para pembuat kebijakan Irlandia adalah kurangnya kelonggaran dalam perekonomian. Bank Sentral Eropa akan terus menurunkan suku bunga, menanggapi kondisi suram di tempat lain di benua ini.

Pasar kerja Irlandia sangat ketat. Para menteri di Irlandia sudah berada di bawah tekanan untuk menghamburkan lebih banyak uang. Para pembuat kebijakan Irlandia sadar bahwa basis pajaknya sempit dan juga berlimpah. Pada 2022, hanya 10 perusahaan yang menyumbang tiga perlima dari penerimaan pajak perusahaan. Selain itu, pajak perusahaan mencapai 27% dari semua penerimaan tahun itu, lebih dari dua kali lipat rata-rata OECD.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak masa kampanye, publik telah berasumsi bahwa Prabowo Subianto akan membutuhkan anggaran jumbo jika terpilih menjadi presiden, karena program-programnya berskala besar dan berencana untuk segera dijalankan. Kekhawatiran soal daya tahan APBN pun mencuat.

Setelah terpilih menjadi presiden, hal itu rupanya menjadi sorotan besar Prabowo pada hari-hari pertamanya bekerja. Dalam pidato Rapat Kabinet Paripurna perdana, Prabowo langsung berpesan kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih untuk berhemat.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki kabinet yang cukup gemuk. Jumlah lembaga dalam Kabinet Merah Putih makin banyak bila dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya.

Untuk kementerian saja, bila di Kabinet Indonesia Maju hanya ada 34 kementerian, kini di Kabinet Merah Putih jumlahnya bengkak sampai 48 kementerian.

Bicara soal anggaran, sejauh ini APBN 2025 yang merupakan anggaran negara pertama yang dipegang Prabowo sudah ditetapkan dalam undang-undang, tepatnya UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Nah anggaran belanja negara, khususnya belanja pemerintah pusat, dalam undang-undang tersebut disusun dengan asumsi jumlah lembaga dalam kabinet Indonesia Maju. Lalu dengan perubahan jumlah lembaga yang terjadi saat ini apakah Prabowo bisa mengatur ulang anggarannya?

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024, dilihat Rabu (23/10/2024), dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian.

Meski anggaran disusun dengan asumsi jumlah lembaga di era Jokowi, dalam beleid tersebut disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah Prabowo. Dan apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam La,mpiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Prabowo sendiri akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000. Jumlah itu terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran transfer ke daerah (TKD).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program. Pos ini yang digunakan untuk membiayai belanja kementerian.

Sementara itu anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 919.872.114.583.000. Terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Simak Video: Antisipasi Anggaran Berlebih Untuk Kabinet Baru

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mendapatkan anggaran belanja dari APBN senilai Rp 3.621 triliun pada tahun 2025. Tepatnya, Prabowo diberikan uang belanja senilai Rp 3.621.313.743.500.000.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut diatur khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah. Apabila perubahan dilakukan, semua bisa dilakukan dalam aturan Peraturan Presiden.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Simak: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 hari ini. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan tiga tantangan di sektor ekonomi yang harus diatasi Prabowo.

Analis Kebijakan Ekonomi APINDO Ajib Hamdani mengatakan tantangan pertama yang dihadapi adalah tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Menurutnya, belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada 2024 menyentuh angka Rp 3.613,1 triliun dan diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara.

"Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," kata Ajib dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan selanjutnya, yakni masih tingginya angka pengangguran. Dia menyebut tahun 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%. Dia menilai pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan. Hal ini menandakan investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, permasalahan yang harus dihadapi Prabowo yakni kemiskinan. Dia mendorong pemerintah baru harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain apabila ingin memberantas kemiskinan.

Selain itu, daya beli masyarakat juga harus ditingkatkan. Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka kemiskinan menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta orang. Di sisi lain, ada fakta menarik lain yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

"Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang," tambahnya.

Menurutnya, Prabowo sudah memahami permasalahan dan tantangan ke depannya berkaitan dengan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita, di mana dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi. Meski begitu, dia menilai masih membutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

"Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur. Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut," imbuh dia.

(kil/kil)