Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kinerja ekspor produk perikanan Indonesia ke Rusia sebesar US$ 25,38 juta di tahun 2023.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo mengatakan ekspor Indonesia ke Rusia masih kecil dan perlu ditingkatkan.

Saat ini, pangsa pasar produk perikanan Indonesia ke negara beruang merah ini baru mencapai 1,5%, jauh di bawah Chile yang bisa menguasai pangsa pasar di Rusia sebesar 22,5%.

"Suplier utama Rusia itu Chile dengan pangsa sebesar 22,5%. Sedangkan Indonesia perlu diupayakan untuk meningkatkan ekspor ke sana," kaya Budi dalam konferensi pers di Kantor KKP, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan impor perikanan Rusia tahun 2023 sebesar US$ 1,73 miliar atau setara dengan 0,9% dari total perikanan dunia.

Adapun impor perikanan Rusia tahun lalu didominasi dengan komoditas trout, dan salmon dengan proporsi 39,4%, diikuti udang sebesar 20,2% dan rumput laut sebesar 8,6%.

"Ini pangsa pasar yang sangat besar," kata Budi.

Lebih detail, Budi menjelaskan dilihat per komoditasnya Indonesia juga masih kalah dengan negara lain untuk ekspor ke Rusia.

Misalnya dengan ekspor komoditas udang, Indonesia masih kalah dengan India yang yang menguasai pasar sebesar 44,9% di Rusia, dan Ekuador yang menguasai pasar sebesar 35,8% di Rusia.

Sementara, Indonesia baru menguasai pasar sebesar 3,3%.

Kemudian, untuk ekspor komoditas rumput laut Indonesia juga masih kalah dengan Tiongkok yang bisa menguasai pasar udang sebesar 46,3% di Rusia dan Korea Selatan sebesar 30,0%. Sementara Indonesia baru menguasai pasar rumput laut sebesar 2,8% di Rusia.

"Hal ini pastinya terkait dengan hal-hal bagaimana strategi kita, upaya kita untuk bisa sekarang melakukan peningkatan ekspor ke sana," ungkap Budi.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Emiten poultry PT Widodo Makmur Unggas Tbk (WMUU) menyatakan pada semester II 2024 masih terus fokus mengoptimalkan utilisasi fasilitas Perseroan dan meningkatkan kualitas produksi.

Wahyu Andi Susilo, CFO PT Widodo Makmur Unggas Tbk menjabarkan, hingga kini unggas dan ternak WWMU menggunakan bahan baku jagung sebagai pakan.

"Perseroan menggunakan bahan baku jagung sebagai pakan ternak dan adanya tren penggunaan gandum tidak berimbas pada kinerja WMUU, karena kebutuhan pakan ternak WMUU sebagian besar didukung oleh pemasok pakan ternak jadi," paparnya kepada Kontan, Selasa (24/9).

Lebih lanjut, WMUU juga masih terus fokus mengoptimalkan utilisasi fasilitas yang ada untuk merealisasikan capexnya. Perseroan tidak membuka nilai alokasi capex tahun ini.

"Untuk capex, kami hold sementara baik yang sudah setengah jalan maupun yang berada dalam pipe line. Kami maksimalkan aset untuk diutilisasi," tambahnya.

Per Juni 2024, WMUU masih mencetak penurunan kinerja dengan melonjaknya angka rugi bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 57,76% dari Rp40,35 miliar pada periode yang sama tahun 2023 menjadi Rp63,66 miliar.

Pendapatan juga menurun 38,71% dari Rp207,45 miliar per Juni 2023 menjadi Rp Rp127,13 miliar pada paruh pertama 2024.

Adapun nilai aset dan ekuitas ikut menurun masing-masing 1,62% dan 6,52% secara year to date sebesar Rp 2,42 triliun dan Rp 913,54 miliar.
Sebaliknya, angka liabilitas meningkat 1,34% menjadi Rp1,51 triliun dari Rp1,49 triliun.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Tak dipungkiri, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor berbagai industri diperkirakan bakal terus membesar hingga bisa di atas 70.000 tenaga kerja pada akhir tahun 2024.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah PHK dari Januari hingga akhir Agustus mencapai 46.240 pekerja. Meski ada tren kenaikan, tapi Kemnaker berharap angka PHK tidak lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 64.000.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSP-RTMM), Sudarto, mengingatkan bahwa ancaman badai PHK juga akan menerpa Industri Hasil Tembakau (IHT) yang selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia yang mencapai lebih dari 6 juta tenaga kerja. Apalagi mengingat peraturan yang berkaitan dengan pertembakauan yang sangat menekan dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dengan ketentuan kemasan rokok polos tanpa merek sedang dikejar target penyelesaiannya akhir September ini. Menurutnya, industri padat karya ini telah menjadi sawah ladang atau sumber mata pencaharian utama para buruh di Indonesia.

Sudarto menyebut IHT ini adalah industri padat karya menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Seharusnya dipertahankan dan dilindungi dengan kebijakan yang baik. Ada jutaan pekerja yang terlibat di berbagai level dalam IHT, mulai dari petani tembakau, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.

"Hati-hati, potensi PHK bagi pekerja akan memperburuk kondisi ekonomi pekerja yang sudah sangat tertekan, apalagi baru adanya pengesahan PP 28/2024," ujar Sudarto selepas Forum Diskusi Advokasi Industri Rokok Tembakau Makanan Minuman - Antisipasi Regulasi Industri Yang Dapat Menghambat Kelangsungan & Pertumbuhan Industri Sebagai Sawah Ladang, Sumber Mata Pencaharian Pekerja di Bogor, Selasa (24/9).

Dia menambahkan bahwa realita yang terjadi di tempat kerjanya, IHT ini ditekan bertubi-tubi. Ini adalah sawah ladang bagi buruh. Tahun 2011 lalu masih ada 2.000 pabrik rokok, sekarang tinggal 200-an pabrik.

"Kami, sudah kehilangan 67.000 tenaga kerja dari segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) sejak 2015-2022. Ada 44 perusahaan yang berkurang. Kami sudah dimarjinalkan secara sistematis. Perlakuan terhadap kami tidak adil, kami terzolimi," tegasnya.

Sudarto berharap pemerintah mengambil langkah konkrit untuk melindungi pekerja dari PHK, salah satunya dengan menghentikan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah didorong Kemenkes karena akan berdampak pada keberlangsungan tenaga kerja.

“Pemerintah tolong stop pembahasan RPMK. Kami sangat menolak pasal-pasal pengaturan di RPMK termasuk regulasi kemasan rokok polos (tanpa merek). Bagaimana bisa aturan di atasnya PP No 28/2024 hanya mengatur peringatan kesehatan dan tidak ada pengaturan kemasan polos (tanpa merek), kenapa RPMK melangkahi peraturan di atasnya? Proses penyusunanannya juga sudah cacat. Tidak ada alasan untuk melanjutkan pembahasan aturan yang tidak adil dan menyakiti pekerja,” lanjutnya.

Atas nama pekerja, Sudarto meminta pemerintah memberikan dukungan yang lebih signifikan agar industri IHT hususnya segmen SKT mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi sehingga mengurangi beban negara.

"Apapun peraturan yang disiapkan pemerintah, kami mohon agar dibuat berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap semua dampak yang dapat terjadi, baik itu untuk industri atau pekerjanya. Jangan hanya satu variabel saja," kata Sudarto.

Nikodemus Lupa, perwakilan dari Direktorat Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kemnaker menanggapi bahwa jangan sampai pekerja jadi korban karena aturan yang tidak seimbang.

"Kami berharap jangan ada aturan yang tidak berpihak pada pekerja. Ketika ada aturan yang menekan, dan tidak mengatur secara ideal, maka salah satu pihak akan jadi korban. Maka, agar tidak ada korban, kita harus duduk bareng, Kemenkes bersama Kemenkeu, dan lintas kementerian lainnya agar pekerja dapat diberi perlindungan sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan," ujar Nikodemus

Forum Diskusi Advokasi Industri Rokok Tembakau Makanan Minuman diadakan oleh Serikat pekerja sebagai bentuk dialog antara tenaga kerja dan berbagai Kementerian Lembaga. Namun sangat disayangkan Kementerian Kesehatan yang sangat dinantikan kehadirannya untuk dapat memberikan pencerahan justru tidak hadir “Kami berharap pembuat kebijakan hendaknya duduk bersama.

Upaya Serikat Pekerja mengundang Kementerian Tenaga Kerja sudah tepat, namun sayangnya Kementerian Kesehatan yang sudah diundang tidak hadir. Sementara kita sudah berbusa-busa tapi induk yang membuat kebijakan justru belum memberikan solusi.”

Nikodemus juga menekankan bahwa para pekerja harus diberi perlindungan, agar jangan sampai pekerja kehilangan martabat nya. "Kami di Kemenaker akan terus hadir dan mem-back up, mempertahankan tenaga kerja. Kami ingin pekerja tidak menjadi korban aturan yang tidak seimbang" tambahnya.

Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menekankan bahwa selama ini industri hasil tembakau diatur oleh aturan fiskal dan non fiskal yang akhir-akhir ini sangat menghimpit.

"IHT ini adalah industri padat karya dan padat regulasi, ada 480 peraturan tingkat daerah hingga pusat yang mengelilingi kami. Bisa dibayangkan bahwa industri ini sangat tertekan. Nah, sekarang pemerintah melahirkan peraturan yang terus melarang. Mulai dari UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, PP No 28 Tahun 2024, dan sekarang Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Aturan ini akan menimbulkan masalah baru, pekerjanya mau dikemanakan?" tegas Henry.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan ada tiga hal yang menjadi fokus untuk mencapai kedewasaan (maturitas) industri farmasi dalam negeri.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan hal yang dilakukan antara lain adalah memotivasi, memberi insentif, serta membuka peluang memasarkan produk di luar negeri.

"Maturitas industri farmasi penting karena hal itu menunjukkan kualitas baik dalam tiap tahapnya, mulai dari produksi, distribusi, hingga penjualan. Saat ini tahap maturitas industri farmasi nasional adalah tahap menengah atau kalkulatif, sedangkan yang tertinggi adalah generatif," urainya saat ditemui dalam acara FGD dan Sosialisasi Tools Maturitas Industri Farmasi 2024 yang berlangsung di Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Ikrar melanjutkan bahwa industri farmasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional dengan pendapatan sekitar Rp100-Rp140 triliun per tahun.

Lebih lanjut, saat ini, terdapat 240 perusahaan farmasi, namun yang aktif hanya sekitar 160. Adapun untuk distribusi hanya terdapat sekitar 8.000 apotik.

Dengan maturitas yang tinggi serta berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan, dia optimistis pendapatan tersebut dapat ditingkatkan dua hingga tiga kali lipat.

Guna mencapai maturitas tertinggi, pihaknya memberikan motivasi dan pendampingan agar jumlah industri farmasi tersebut berkembang, sehingga maturitas yang tinggi cepat tercapai.

"Yang kedua, kita selain melakukan pendampingan, kita akan memberikan insentif kepada industri farmasi yang memenuhi standar tertinggi. Apa insentif yang kita bisa lakukan? Percepatan pemberian izin. Jadi kalau misalnya waktunya 120 hari, kalau bisa kita cepat 90 hari. Bahkan bisa lebih cepat," dia menambahkan.

Adapun yang ketiga, katanya, pihaknya berupaya untuk membangun reputasi industri farmasi Indonesia di kancah global, baik melalui Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S). maupun dengan WHO ListedAuthority.

"Untuk bagaimana membantu meyakinkan pasar di luar negeri. Untuk bapak-bapak membuka pasar di luar negeri. Karena reputasi itu penting," katanya.

Apabila maturitas meningkat, maka nilai ekspor akan meningkat dan kebutuhan domestik dapat terpenuhi. Hal tersebut juga dapat berdampak baik bagi harga obat yang akan turun seiring meningkatnya produksi.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen rokok bereaksi atas keputusan pemerintah yang tidak jadi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025 mendatang. Keputusan tersebut dianggap menjadi angin segar bagi industri rokok yang terus-menerus tertekan.

Dalam berita sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menyatakan, sampai dengan penutupan pembahasan Rancangan APBN 2025 pekan lalu, kebijakan penyesuaian CHT tahun 2025 belum akan dilaksanakan.

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah munculnya fenomena down trading rokok sebagai ibas dari kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 dengan nilai rata-rata 10%. Fenomena ini ditandai oleh para konsumen yang beralih mengkonsumsi produk rokok dengan harga lebih murah.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Nayoan mengaku, pihaknya pernah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 19 Agustus 2024 untuk menjelaskan situasi industri rokok nasional.

Dalam surat tersebut, Gappri meminta agar tarif CHT tahun 2025, 2026, dan 2027 tidak naik. Tujuannya untuk memberi kesempatan agar industri rokok legal untuk pulih. Selain itu, Gappri meminta pemerintah tidak melakukan simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau dan mendekatkan disparitas harga antar golongan rokok.

“Kami juga meminta pemerintah terus melakukan operasi gempur rokok ilegal,” kata dia, Selasa (24/9).

Gappri menilai, industri hasil tembakau (IHT) nasional sedang tidak baik-baik saja dengan indikasi yang jelas. Dalam hal ini, terjadi fenomena down trading atau penyusutan konsumsi rokok Golongan I. Rokok Golongan II pun ikut mengalami penyusutan lantaran para konsumen berpindah ke rokok yang lebih murah lagi, termasuk rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal pun terus menggerus pangsa pasar rokok legal. Hal ini tercermin dari penerimaan CHT tahun 2023 yang tidak mencapai target. “Prediksi kami target CHT tahun 2024 pun tidak akan tercapai,” jelas dia.

Fakta-fakta demikian menandakan bahwa harga rokok legal di Indonesia sudah tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen karena daya beli mereka sangat lemah seiring tingginya kenaikan tarif CHT periode 2020—2024.

Alhasil, Gappri bersyukur pemerintah tidak jadi mengerek tarif CHT pada 2025, sehingga keputusan ini akan membantu kelangsungan industri rokok dan para konsumen tetap terpacu membeli rokok legal. Selain berharap tarif CHT tidak naik, Gappri juga meminta agar harga jual eceran (HJE) rokok tidak berubah serta tidak ada kenaikan PPN menjadi 12%.

“Dengan menjaga tarif CHT, HJE, serta PPN, hal ini tentu akan membantu pemulihan iklim industri rokok legal dengan harapan produksi dapat meningkat dan pasti target penerimaan CHT dapat tercapai,” ungkap Henry.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachyudi juga menyambut baik pernyataan pemerintah yang tidak jadi menyesuaikan tarif CHT.

Walau begitu, Gaprindo tetap waspada. Sebab, pada 2019 lalu pemerintah juga tidak menaikkan tarif CHT dan HJE, namun tarif tersebut justru naik lebih signifikan pada tahun berikutnya. Alhasil, Gaprindo masih akan terus memantau perkembangan arah kebijakan pemerintah terhadap industri rokok.

“Dalam kurun waktu ini, kami masih mendapat tekanan yang sangat berat dari kebijakan non fiskal yang sangat berpotensi mematikan rokok legal dan menyuburkan rokok ilegal,” terang dia, Selasa (24/9).

Sebagai contoh, sentimen negatif membayangi industri rokok sejak Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Kesehatan terbit pada akhir Juli lalu. Regulasi ini membatasi ruang gerak produsen rokok dalam memasarkan produknya. Salah satunya adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satu pendidikan dan tempat bermain anak.

Benny pun menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, produksi dan kontribusi penjualan rokok legal konsisten mengalami penurunan. Berdasarkan data olahan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, produksi rokok nasional dalam 5 tahun terakhir berkurang 10,57% dari 355,84 miliar batang pada 2019 menjadi 318,21 miliar batang pada 2023.

Khusus Sigaret Putih Mesin (SPM) yang berada di bawah naungan Gaprindo, produksinya menyusut 35,74% dari 15,22 miliar batang pada 2019 menjadi 9,78 miliar batang pada 2023.

Lantas, Gaprindo terus meminta adanya keberimbangan kebijakan fiskal dan nonfiskal dalam pengaturan kebijakan rokok legal di Indonesia.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Taruna Ikrar menuturkan bahwa pendapatan sektor industri farmasi Indonesia dapat meningkat Rp300 Triliun hingga Rp400 Triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Dalam acara focus group discussion (FGD) dan Sosialisasi Tools Maturitas Industri Farmasi 2024, Taruna menyampaikan hal tersebut dapat tercapai dengan tepat. Misalnya, jika produk-produk farmasi nasional terakreditasi dan dapat lakukan ekspor ke luar negeri.

"Jika produk - produk farmasi nasional terakreditasi dengan baik, Indonesia bisa mengekspornya ke luar negeri. Terutama ke negara-negara tetangga atau ke manca negara seperti Eropa, Amerika Serikat, Afrika, dan sejumlah negara lainnya," paparnya dalam sambutan acara di Jakarta Selatan, Selasa (24/9).

Dia melanjutkan, saat ini total pendapatan di sektor farmasi masih berkisar Rp100-140 Triliun per tahun. Melihat hal ini, Taruna menyatakan bahwa potensi dalam negeri cukup besar, terutama bila melihat jumlah penduduk yang menjadi terbesar keempat dunia.

Tak hanya itu, Taruna juga menyebutkan jumlah perusahaan farmasi di Indonesia tercatat ada 240 unit. Namun yang aktif selama ini hampir 190-an saja.

Karena itu, pihaknya berkomitmen mendorong maturitas alias proses kedewasaan industri farmasi di Indonesia untuk mencapai kemandirian obat. Saat ini, Indonesia masih berada pada maturitas sedang atau kalkulatif yang proaktif.

“Maturitas sedang atau kalkulatif yang proaktif, yaitu satu tingkat di bawah yang terbaik, itu ada 46 perusahaan farmasi. Sementara yang maturitas sedang saat ini baru satu perusahaan,” ucap Taruna.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-MEMPAWAH. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan injeksi perdana fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) milik PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9).

PT BAI merupakan perusahaan patungan dua BUMN pertambangan yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

Jokowi menjelaskan, kehadiran proyek ini berpotensi memberikan peningkatan nilai tambah komoditas bauksit. Selama ini, kebutuhan alumunium mencapai 1,2 juta ton meski demikian, mayoritas kebutuhannya dipenuhi melalui impor.

"56% kita impor (padahal) kita punya bahan bakunya. Setelah (SGAR) berproduksi, impor 56% bisa kita stop. Kita produksi sendiri di dalam negeri dan kita tidak kehilangan devisa karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$ 3,5 miliar setiap tahun, angka yang besar sekali Rp 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara impor alumunium," ujar Jokowi dalam Peresmian Injeksi Perdana SGAR Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa (24/9).

Jokowi menambahkan, proyek PT BAI ke depannya akan menjadi salah satu contoh proyek hilirisasi terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kehadiran proyek dengan nilai investasi mencapai Rp 16 triliun ini menjadi penanda babak baru Indonesia sebagai negara industri.

"Saya senang sekali ekosistem dari hulu sampai hilir untuk industri alumunium ini yang terintegrasi telah selesai untuk fase pertamanya," sambung Jokowi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, proyek SGAR Mempawah dapat mendorong rencana pemerintah dalam menekan impor alumunium.

"Supaya tidak keluar terus uang kita dan juga ini untuk daerah dan nasional dampaknya tiga kali lipat dari ekonomi dan ini luar biasa," jelas Erick dalam sambutannya.

Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menjelaskan, pasca peresmian injeksi perdana fase I SGAR Mempawah, MIND ID sebagai induk holding pertambangan siap mendorong ekspansi industri alumunium.

"Ini adalah fase I kapasitas produksinya 1 juta ton. Dengan visi hilirisasi di bauksit, kitaa ingin membantu pemerintah meringankan beban devisa, kita akan meningkatkan kapasitas aluminiumnya," ujar Hendi.

Hendi menjelaskan, proyek Fase I SGAR Mempawah dengan kapasitas produksi 1 juta ton membutuhkan bahan baku bauksit sebesar 3,3 juta ton per tahun. Proyek ini menelan investasi mencapai US$ 941 juta plus Rp 700 miliar untuk pembangunan jalan, hauling dan fasilitas lainnya. Total investasinya mencapai Rp 16 triliun.

"Fase kedua kemungkinan lebih murah karena tidak harus membangun pembangkit baru, hanya sedikit tambahan (untuk) pembangkit," jelas Hendi.

Hendi mengungkapkan, kebutuhan investasi untuk fase II diperkirakan mencapai US$ 900 juta dan untuk pembangunan smelter alumunium mencapai US$ 2 miliar.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

Penghargaan dan Sertifikasi

Atas komitmennya dalam pengelolaan lingkungan, NHM berhasil meraih Peringkat Biru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk periode Juli 2021 – Juni 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan pada 1 April 2023. PROPER merupakan program evaluasi tahunan dari KLHK yang menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk pengelolaan dokumen lingkungan, pencemaran air, udara, dan limbah B3.

PROPER memiliki lima peringkat, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam. Di tahun 2024, NHM berupaya meningkatkan peringkat ke Hijau dengan membentuk Komite PROPER yang melibatkan sinergi lintas departemen.

Karyawan NHM bekerja sama mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar PROPER Hijau. NHM juga telah menerima kunjungan dari tim advisor KLHK sebagai bagian dari proses penilaian.

Selain itu, NHM telah mengintegrasikan ISO Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001) dengan ISO Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO 45001) sejak Januari 2024. Melalui audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh auditor dari TSI Sertifikasi Internasional pada 20-22 Agustus 2024, NHM berusaha untuk meraih sertifikasi ISO 14001 dan 45001.

Sertifikasi ISO ini merupakan standar global yang memastikan perusahaan menjalankan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan dan kesehatan serta keselamatan kerja.

NHM terus berkomitmen menjadi pelopor dalam praktik tambang berkelanjutan yang menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara operasi tambang dan pelestarian lingkungan.

Di bawah kepemimpinan Haji Robert Nitiyudo Wachjo, NHM terus melaksanakan berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat sekitar dan lingkungan sekitarnya.

Dengan menyadari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan emas terhadap lingkungan, PT NHM berkomitmen menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Ini merupakan bagian penting dari strategi jangka panjang perusahaan untuk memastikan kelangsungan operasional yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

Tambang emas Gosowong di Maluku Utara menerapkan konsep "Green Mining" untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan tetap mengutamakan aspek kelestarian lingkungan.

"Kami secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak-dampak yang mungkin timbul akibat aktivitas tambang kami. Semua data tersebut dicatat, diukur, diperbarui, dan dievaluasi dengan sangat detail," ungkap Widi Wijaya, Manajer Departemen Lingkungan PT NHM dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Upaya Strategis Reklamasi dan Rehabilitasi

Sejak tahun 2015, NHM telah memulai program reklamasi lahan untuk mengembalikan area bekas tambang ke kondisi semula. Selain itu, NHM juga menanam vegetasi yang sesuai untuk memulihkan kembali ekosistem alami.

NHM juga menempatkan pengelolaan dan pemantauan kualitas air serta udara sebagai prioritas utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak terjadi pencemaran yang dapat membahayakan masyarakat sekitar maupun mengganggu keseimbangan ekosistem lokal.

Selain reklamasi, NHM juga melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) untuk menjaga kualitas air dan memulihkan fungsi ekosistem sungai yang mungkin terganggu akibat aktivitas tambang.

Rehabilitasi DAS 1 dimulai bersamaan dengan reklamasi di tahun 2015, meliputi area seluas 262,69 hektare di Bukit Tinggi, Kecamatan Malifut, yang terletak di areal penggunaan lain (APL).

NHM juga merehabilitasi tujuh blok lain di Akelamo Cibok dan Gamsungi, Kecamatan Kao Teluk, yang terletak di area hutan lindung dan hutan produksi dengan total luas mencapai 1.931,65 hektar.

Program Rehabilitasi DAS 2 telah dimulai sejak tahun 2017 dan mencakup wilayah Hutan Lindung Gunung Hamiding I serta Hutan Produksi Terbatas Ake Ngabengan Gunung Tolu-Tolu, Asimiko, di Kecamatan Galela, dengan total luas mencapai 1.966 hektar.

PT NHM terus menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas tambang yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, guna memastikan bahwa lingkungan tetap terjaga dan manfaat ekonomi dari tambang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Pabrik Dry Stack Tailing (DST)

Sebagai bagian dari upaya green mining, NHM telah memperkuat pengelolaan limbah, sampah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan standar tinggi.

Pada Februari 2023, NHM meresmikan pabrik Dry Stack Tailing (DST) Plant, fasilitas pengolahan limbah ramah lingkungan pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi tanpa merkuri.

Pabrik ini dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp250 miliar sejak Januari 2022 dan telah dilengkapi dengan instalasi Filter Press untuk mengolah tailing secara aman dan efisien.

Limbah yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, seperti untuk bahan genteng, batu bata, dan perbaikan infrastruktur lokal.

"Pabrik DST ini merupakan yang pertama di Indonesia, dan NHM bangga menjadi pelopor dalam pengolahan limbah tambang yang ramah lingkungan," kata Presiden Direktur NHM, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, dalam peresmian pabrik DST tersebut.

Penghargaan dan Sertifikasi

Atas komitmennya dalam pengelolaan lingkungan, NHM berhasil meraih Peringkat Biru dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk periode Juli 2021 – Juni 2022.

Penghargaan tersebut diserahkan pada 1 April 2023. PROPER merupakan program evaluasi tahunan dari KLHK yang menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan berdasarkan peraturan yang berlaku, termasuk pengelolaan dokumen lingkungan, pencemaran air, udara, dan limbah B3.

PROPER memiliki lima peringkat, yaitu Emas, Hijau, Biru, Merah, dan Hitam. Di tahun 2024, NHM berupaya meningkatkan peringkat ke Hijau dengan membentuk Komite PROPER yang melibatkan sinergi lintas departemen.

Karyawan NHM bekerja sama mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar PROPER Hijau. NHM juga telah menerima kunjungan dari tim advisor KLHK sebagai bagian dari proses penilaian.

Selain itu, NHM telah mengintegrasikan ISO Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001) dengan ISO Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (ISO 45001) sejak Januari 2024. Melalui audit internal dan eksternal yang dilakukan oleh auditor dari TSI Sertifikasi Internasional pada 20-22 Agustus 2024, NHM berusaha untuk meraih sertifikasi ISO 14001 dan 45001.

Sertifikasi ISO ini merupakan standar global yang memastikan perusahaan menjalankan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan dan kesehatan serta keselamatan kerja.

NHM terus berkomitmen menjadi pelopor dalam praktik tambang berkelanjutan yang menjaga lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - Perusahaan migas terkemuka di Indonesia, PT Rukun Raharja Tbk atau RAJA, mengumumkan laporan keuangan kuartal II tahun 2024 yang telah diaudit. Perseroan mencatatkan laba bersih sebesar USD16 juta, meningkat signifikan sebesar 60% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu USD9,9 juta.

Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk Djauhar Maulidi mengatakan pendapatan Perseroan melonjak 67% secara year on year (YoY), mencapai USD123,5 juta dibandingkan dengan USD73,8 juta pada periode yang sama tahun lalu.

"Kenaikan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penjualan gas dan tarif transmisi dari jaringan pipa Perseroan yang berlokasi di Perawang, Riau, serta kontribusi dari Stasiun Induk CNG di Grobogan, Jawa Tengah, yang telah beroperasi sejak Desember 2023," ujar Djauhar.

Di samping itu, kontribusi investasi Perseroan di Blok Jabung telah diakui sepenuhnya dalam laporan keuangan kuartal ini. Artinya, keuntungan atau kerugian dari investasi tersebut sudah sepenuhnya tercatat dalam laporan keuangan periode ini.

"Untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, tahun 2024 ini Perseroan mengalokasikan belanja modal (Capex) sebesar USD110 juta. Hingga kuartal II, realisasi Capex adalah sebesar USD4,5 juta atau 4% dari total alokasi," ungkap Djauhar.

Penyerapan Capex yang masih relatif rendah ini disebabkan oleh rencana pengeluaran Capex baru tersebut akan direalisasikan pada kuartal IV 2024.

Menjelang akhir tahun 2024, Perseroan akan terus meningkatkan ekspansi di sektor midstream dan downstream. Salah satu fokus utama adalah pengembangan infrastruktur minyak dan gas, termasuk fasilitas pemrosesan, terminal dan penyimpanan, serta distribusi.

Lebih lanjut, Djauhar mengatakan langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi nasional serta mendukung upaya pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. "Perusahaan berkomitmen untuk terus mengembangkan proyek-proyek yang sejalan dengan visi jangka panjang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh stakeholder," pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Metrodata Electronics Tbk (Metrodata) dan perusahaan penyedia layanan teknologi dan IT asal Vietnam, FPT IS Company Limited (FPT) sepakat menandatangani perjanjian kerja sama untuk mendirikan joint venture atau perusahaan patungan yang diberi nama PT FPT Metrodata Indonesia (FMI) pada Senin, (23/09).

"Modal dasarnya atau autorize capital-nya, kita Metrodata itu 60% dan FPT 40%. Modal dasarnya total Rp56 Miliar," ungkap Susanto Djaja, Presiden Direktur PT Metrodata Electronics Tbk dalam acara signing ceremony di kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/09).

Bergabungnya kedua perusahaan ini sebagai bentuk strategi dalam menangkap peluang pasar baru, dengan fokus pada investasi dalam R&D, pengembangan kekayaan intelektual, dan layanan profesional kelas atas.

Menurutnya menjelang perayaan ulang tahun Metrodata yang ke 25 tahun depan, kesepakatan ini merupakan aspirasi dan komitmen perusahaan untuk merayakan kesuksesan. Manajemen mengklaim sangat berhasil dalam memimpin bisnis dan adopsi transformasi digital di Indonesia sehingga keamanan siber kini menjadi kebutuhan, bukan sekadar pelengkap.

“Kerja sama usaha patungan dengan FPT membuka kemungkinan baru, mengakselerasi, dan memperkuat kepemimpinan Metrodata dalam mendorong transformasi AI di Indonesia,"tambahnya.

Secara khusus, pada fase awal, FMI akan fokus pada pengembangan layanan keamanan siber, diikuti dengan layanan AI dan layanan cloud GPU, serta pengembangan perangkat lunak.Perusahaan patungan ini bertujuan untuk menjadi perusahaan terkemuka yang memimpin layanan keamanan siber dan transformasi AI di Indonesia, dengan target run-rate bisnis sebesar US$100 juta dalam lima tahun ke depan.

Pertumbuhan ini terutama didorong oleh insiden keamanan siber nasional baru-baru ini, kemudian adanya kekurangan sumber daya dan bakat, serta peraturan pemerintah baru, khususnya terkait penegakan undang-undang perlindungan data pribadi yang akan berlaku pada tahun 2024.

Tran Dang Hoa, Chairman dari FPT IS, menyatakan pihaknya telah mendapatkan kepercayaan dari pelanggan di seluruh dunia yang tercermin dari tercapainya pendapatan ekspor perangkat lunak sebesar $1 miliar dari pasar internasional. Saat ini, FPT telah mengidentifikasi AI sebagai strategi pengembangan utamanya.

"Usaha patungan ini akan menciptakan peluang dan keuntungan bagi kami untuk mewujudkan strategi ini. Kami berkomitmen untuk berinvestasi bersama demi memastikan bahwa FMI akan memimpin pasar Keamanan Siber & transformasi AI, sekaligus memberikan nilai berdasarkan kekuatan teknologi kepada bisnis di Vietnam dan Indonesia,” jelasnya.

Adapun, FMI saat ini dinilai berada dalam posisi yang baik untuk menangkap permintaan yang terus berkembang di Indonesia sambil membantu perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengadopsi AI untuk berbagai kasus hingga mencapai pengguna yang lebih luas.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai kontrak baru PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) mencapai Rp 4,1 triliun hingga bulan Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Total Bangun Persada Anggie S. Sidharta mengatakan, raihan tersebut sudah setara 91% dari target tahun 2024 yang sebesar Rp 4,5 triliun.

“Kontrak baru yang didapat merupakan pembangunan atas gedung hotel, industrial, edukasi, dan lain-lain,” ujarnya kepada Kontan, Senin (23/9).

TOTL berhasil menyerap anggaran belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 3,04 miliar hingga Juni 2024.

“Angka tersebut sebesar 30,4% dari anggaran capex TOTL di tahun 2024 sebesar Rp 10 miliar,” paparnya.

Anggie mengungkapkan, penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) dan The Fed bisa memberikan dampak positif ke perekonomian Indonesia. Namun, langkah industri konstruksi ke depan masih menantang.

“Untuk itu, perseroan tetap berhati-hati dalam menjalankan bisnis agar tetap dapat berkelanjutan,” paparnya.

Sebelumnya, di semester I 2024, TOTL telah melakukan revisi atas nilai target tahun ini.

Sehingga, efek dari pemangkasan suku bunga The Fed akan menjadi salah satu faktor dalam penentuan target kinerja TOTL untuk tahun 2025.

“Saat ini, portofolio proyek yang sedang dikerjakan perseroan meliputi pembangunan gedung gedung hotel, industrial, edukasi, dan lain-lain,” paparnya.