Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beban para pelaku usaha, termasuk emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), berpotensi meningkat. Hal ini seiring adanya rencana penerapan kewajiban audit legal yang menyasar pelaku usaha.

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sedang merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Kepatuhan Hukum. RPerpres ini bukan aturan turun dari undang-undang manapun karena sifatnya atribusi dalam rangka melaksanakan kewenangan Presiden RI terkait pembinaan hukum. Salah satu upaya pembinaan hukum ini adalah memastikan adanya kepatuhan hukum melalui mekanisme audit legal.

Presiden Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (Asahi) Harvardy M. Iqbal mengatakan, pihaknya telah melakukan focus group discussion (FGD) beberapa kali dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham dan kementerian lain untuk membahas RPerpres tersebut.

Tujuan kewajiban audit legal adalah meningkatkan kepatuhan hukum para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis sesuai bidangnya. Hasil audit legal dapat menjadi pegangan bagi pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan kegiatan yang dilakukan kepada publik dan aparat penegak hukum.

"Jika tingkat kepatuhan hukum tinggi, seharusnya ini juga dapat meningkatkan valuasi bisnis dari pelaku usaha tersebut, terutama untuk kebutuhan investor," ujar Harvardy, Senin (28/8).

Asahi berharap Perpres Kepatuhan Hukum dapat segera berlaku ketika pemerintahan baru dimulai. Asosiasi ini mengusulkan kewajiban audit legal tahap awal ditujukan untuk perusahaan-perusahaan yang punya kewajiban audit laporan keuangan, seperti emiten dan bidang usaha terkait dengan pengerahan dana masyarakat yang meliputi BUMN, BUMD, Perum, hingga Perusahaan Asing (PMA).

"Informasi yang diterima, audit hukum wajib dilakukan perusahaan setiap satu tahun sekali," kata Harvardy.

Lebih lanjut, Asahi juga mengusulkan adanya standardisasi biaya audit legal yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku usaha. Pemerintah juga diusulkan tidak langsung menerapkan sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban audit legal, melainkan memberi reward kepada pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban tersebut, terutama bagi mereka yang mendapat skor kepatuhan hukum tinggi.

"Sejauh ini untuk besaran biaya audit dikembalikan kepada kesepakatan antara klien dengan auditor hukumnya," ungkap dia.

Adanya rencana pemberlakuan kewajiban audit legal tentu berisiko menambah beban tiap pelaku usaha. Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberlakukan audit keberlanjutan kepada para pelaku usaha. Belum lagi, pengusaha juga mesti mengurus berbagai jenis audit lainnya seperti audit energi dan audit kantor akuntan.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia Siddi Widyaprathama mengaku, kewajiban audit legal berpotensi menambah beban administratif usaha. Hanya saja, Apindo belum bisa berkomentar besaran biaya audit legal yang kemungkinan mesti ditanggung pelaku usaha. "Kami tidak memiliki estimasi terkait ini," kata dia, Selasa (27/8).

Senada, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Andy Arif Widjaja mengatakan, pengusaha pendingin refrigerasi memiliki tanggungan beban administrasi seperti audit laporan keuangan dan audit Standar Nasional Indonesia (SNI) setiap tahun.

Pengusaha di sektor ini juga masih harus mengurus audit bea cukai terkait pemeriksaan legalitas impor yang membutuhkan cukup banyak dokumen.

"Kami menilai saat ini industri masih dalam kondisi pemulihan, sehingga adanya kewajiban baru ini dapat menambah tantangan dan pengeluaran," pungkas dia, Minggu (25/8).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Pertamina Gas melalui sektor bisnisnya Niaga Gas, memasok kebutuhan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) serta sektor industri dan kelistrikan di Jawa Barat dengan gas dari Lapangan Citarik yang dikelola PT Pertamina EP.

Gamal Imam Santoso, Direktur Utama Pertagas, mengatakan, melalui kerja sama dengan Pertamina EP, Pertagas akan memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit listrik, serta produksi semen putih milik Indocement yang dialirkan dari Lapangan Citarik melalui pipa transmisi Pertagas.

“Penandatanganan PJBG dengan PEP, diharapkan dapat memacu Pertagas untuk memperluas jangkauan pasar,” kata Gamal dalam keterangan resmi, Rabu (28/8).

Gamal menambahkan, pemanfaatan sumber pasokan domestik dari Citarik ke Jawa Barat ditujukan untuk kebutuhan pabrik semen putih, industri, dan kelistrikan. Langkah konkrit yang dilakukan tersebut juga sebagai wujud sinergi Pertamina Group untuk memberikan mutual benefit pada kedua perusahaan.

Pertagas sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) Strategis dengan PT Pertamina EP (PEP) untuk pembelian gas dari Lapangan Citarik yang dilaksanakan pada gelaran IOG Supply Chain & National Capacity Summit 2024 (IOG SCM Summit) di Jakarta, Rabu, 14 Agustus 2024.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen kedua perusahaan untuk mendukung kebutuhan energi nasional dan memastikan keberlanjutan pasokan gas di wilayah strategis.

Penandatanganan PJBG Pertagas dengan PEP juga mencerminkan sinergi yang erat antara perusahaan energi terkemuka di Indonesia dan regulator, dalam rangka memajukan industri energi dan meningkatkan keandalan pasokan energi bagi sektor industri dan kelistrikan di Jawa Barat.

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) merupakan satu-satunya produsen semen putih di Indonesia, yang membutuhkan gas untuk proses produksinya, sehingga menghasilkan produk yang bermutu dan ramah lingkungan.

Suplai gas kepada Indocement oleh Pertagas telah dimulai sejak 3 Januari 2023. Suplai gas dari pengaliran perdana hingga Juli 2024 sudah mencapai 3.565 MMSCF.

Pada kesempatan terpisah, Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, mengatakan dalam bisnis gas itu biasanya masalah komitmen jual belinya yang paling krusial. “Perlu dipastikan ketika ada komitmen jual beli sudah seattle, sehingga infrastruktur yang dibangun tidak sia-sia,” kata Komaidi.

Komaidi mengatakan peran Pertagas sendiri cukup sentral dalam penyaluran gas domestik. Hal ini seiring dengan pembangunan jaringan pipa gas transmisi yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian operasional penyalurannya dilakukan oleh BUMN.

“Peran Pertagas sangat sentral, karena domainnya disitu. Apalagi infrastrukturnya sudah terbangun,” pungkas Komaidi.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tetra Pak, perusahaan solusi pengolahan dan pengemasan, resmi menerbitkan whitepaper sebagai pendekatan inovatif untuk mengurangi gula dalam jus buah.

Inovasi ini dilakukan untuk merespon peningkatan masalah kesehatan terkait gula dan penerapan kebijakan regulasi di kawasan Asia Tenggara.

John Jose, Marketing Director di Tetra Pak Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia menjelaskan saat ini konsumen semakin menyadari pentingnya kesehatan, sehingga konsumen cenderung menjauhi produk makanan dan minuman dengan kandungan gula tinggi. Tak hanya itu, konsumen juga menunjukkan peralihan ke alternatif berbasis tanaman.

"Hal ini mendorong perusahaan makanan dan minuman untuk mempertimbangkan formulasi ulang produk-produk mereka agar dapat menghasilkan minuman yang lezat seperti jus tanpa bergantung pada gula dan pemanis buatan, serta mengikuti regulasi baru dan permintaan konsumen yang kian meningkat. Hal ini menimbulkan tantangan industri untuk mengurangi gula selagi mempertahankan rasa dan nilai gizi, dan dengan demikian mendorong upaya penelitian dan pengembangan yang signifikan di bidang ini," urainya dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Rabu (28/8).

Lebih lanjut, inovasi yang dilakukan Tetra Pak adalah menggunakan metode yang memanfaatkan fermentasi terkontrol untuk menurunkan kadar gula alami seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa dalam jus buah. Teknologi utama yang digunakan dalam proses ini meliputi filtrasi membran, transformasi gula enzimatik, dan fermentasi ragi.

Melalui fermentasi terkontrol, proses Tetra Pak dapat mengurangi kadar gula dalam jus hingga mendekati nol. Jus tanpa gula ini kemudian dapat dicampur dengan jus biasa untuk mencapai tingkat pengurangan gula yang diinginkan. Proses inovatif ini memastikan rasa dan kualitas nutrisi jus tetap utuh, sekaligus memanfaatkan teknologi industri mereka yang mapan.

John Jose melanjutkan tren kesehatan dan regulasi mendorong inovasi yang luar biasa dalam sektor makanan dan minuman.

"Kami senantiasa mengikuti perkembangan kebutuhan konsumen dan siap membantu pelanggan makanan dan minuman kami untuk menyelesaikan tantangan dengan keahlian dan teknologi terbaru kami. Dengan proses fermentasi yang canggih, kami dapat mengurangi kadar gula dalam jus secara signifikan. Melalui proses ini, kami dapat membuat jus yang dapat dicampur dengan jus biasa untuk mencapai tingkat kemanisan yang diinginkan, tanpa mengurangi rasa maupun kualitasnya," imbuhnya.

Whitepaper Tetra Pak menjelaskan bahwa pendekatan ini telah divalidasi melalui uji teknis dan konsumen. Hal ini membuka peluang besar bagi industri makanan dan minuman untuk mengembangkan kategori baru jus dan minuman rendah gula. Whitepaper ini juga membahas perubahan sikap konsumen terhadap gula, memberikan gambaran mendalam tentang proses fermentasi, dan menelusuri potensi kategori minuman baru ini.

Seiring dengan berkembangnya industri makanan dan minuman untuk memenuhi standar kesehatan dan preferensi konsumen yang baru, kebutuhan akan solusi inovatif menjadi semakin penting. Komitmen Tetra Pak terhadap penelitian dan pengembangan memastikan mitra-mitra mereka memiliki akses ke teknologi paling inovatif yang tersedia.

Jose menambahkan, Perusahaan telah memiliki pengalaman lebih dari 70 tahun dalam produksi minuman, serta menyediakan peralatan pengolahan dan pengemasan makanan di seluruh dunia.

"Dengan pengetahuan ahli yang luas dan kemampuan inovatif untuk memadukan teknologi dengan keahlian penerapan makanan, kami memiliki posisi yang unik untuk mendukung mitra makanan dan minuman kami menghadapi tantangan mengurangi gula. Pendekatan kami yang andal dan praktis terhadap proses fermentasi merupakan kemajuan lain di bidang ini," pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polytron, perusahaan elektronik yang telah beroperasi di Indonesia selama hampir lima dekade, kini merambah ke industri otomotif dengan memproduksi kendaraan listrik.

Hingga Agustus 2024, Polytron berhasil menjual hampir 20.000 unit motor listrik di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

Untuk mendukung transisi energi bersih, Polytron juga telah menginstalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pabrik-pabriknya.

Salah satu pabrik yang memproduksi motor listrik di Krapyak, Kudus, memiliki kapasitas PLTS sebesar 1,2 MWp, sementara pabrik di Sayung memiliki kapasitas 2,1 MWp. Instalasi ini diperkirakan dapat menghasilkan 4.935.896 kWh per tahun, yang setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 3.840 ton CO2.

Ketut Wihardika, Production Director Polytron, menyatakan bahwa instalasi PLTS adalah bagian dari upaya perusahaan dalam menciptakan ekosistem produk ramah lingkungan.

"Di tengah ketertarikan masyarakat akan produk yang ramah lingkungan, kami memberikan nilai tambah melalui sumber energi yang menawarkan hal serupa, yaitu melalui penggunaan PLTS," ungkap Wihardika dalam siaran pers, Rabu (28/8).

Sementara itu, Chief of Sales SUN Energy, Oky Gunawan, menyebut bahwa dukungan dari para pemangku kepentingan terhadap sektor PLTS atap telah membantu pertumbuhan perusahaan seperti SUN Energy, yang diperkirakan akan mencapai 200 pelanggan hingga akhir 2024, termasuk Polytron.

Langkah Polytron dalam mengadopsi energi terbarukan melalui PLTS ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam pengurangan emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di sektor industri.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang Indonesia International Sustainability Forum (ISF), Youth Energy & Environment Council (YEC) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk "Transisi Energi dan Udara Bersih: Generasi Muda Kunci Perubahan" untuk mengajak generasi muda melek transisi energi.

Salah satu pendiri YEC sekaligus Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis di Pertamina New & Renewable Energy Fadli Rahman mengatakan, Indonesia saat ini membutuhkan transisis energi bukan revolusi energi.

Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan energi fosil tapi cepat atau lambat akan bergeser ke energi baru terbarukan (EBT) hanya berlangsung dengan smooth.

“Karena itu kita percaya ini adalah transisi. Bukan revolusi. Semua harus dilakukan secara bertahap dengan pemanfaatan potensi secara maksimal yang negara bangsa kita punya," ujar Fadli di Jakarta, Rabu (28/8).

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah bagi YEC untuk ambil bagian dalam perjalanan menuju transisi energi dan capaian Net Zero Emission 2060. Diskusi ini digelar sebagai respons terhadap tantangan global yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim dan polusi udara.

Fadli menerangkan, perubahan iklim telah menyebabkan kenaikan suhu global yang signifikan dan memperburuk polusi udara di kota-kota besar. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, memiliki peluang strategis untuk memimpin transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Menurut Fadli, kegiatan diskusi publik ini bertujuan untuk menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam mencapai target netralitas karbon pada tahun 2050 melalui inovasi dan tindakan nyata di sektor energi.

"Pesannya kuncinya transisi bukan revolusi, transisi energi yang kita percaya seharusnya ini tentang pemanfaatan potensi kita secara maksimal, memanfaatkan tidak cuma EBT tapi fossil fuel tentu dng manfaatkan kehutanan yang bisa kurangi emisi. jadi semuanya harus balance,” jelas Fadli.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transisi energi dan kualitas udara bersih, membangun jaringan antara generasi muda dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menginspirasi tindakan nyata generasi muda dalam mengatasi tantangan energi dan lingkungan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS), bagian dari Grup Sinar Mas, mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar Rp1 triliun untuk sisa tahun 2024. Fokus utama perseroan adalah menambah cadangan lahan atau landbank, yang kini tinggal 723 hektare per Juni 2024.

Direktur dan Sekretaris Perusahaan DMASTondy Suwanto menjelaskan bahwa meskipun akuisisi lahan bukan hal yang mudah, perusahaan tetap berusaha memperluas landbank sesuai peluang yang ada.

“Kami akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk menambah landbank, namun tidak secara agresif,” kata Tondy dalam paparan publik secara virtual pada Rabu, (28/8).

DMAS memprioritaskan pengembangan lahan dengan capex sebesar Rp1 triliun untuk semester II/2024. Tondy mengungkapkan bahwa walaupun cadangan tanah saat ini tergolong kecil dibandingkan industri, perusahaan berharap upaya akuisisi dapat meningkatkan cadangan dan aset.

Penambahan landbank akan lebih difokuskan di area Greater Jakarta, meski kemungkinan pengembangan di luar wilayah Jabodetabek juga dipertimbangkan. Saat ini, kontribusi penjualan tanah didominasi oleh sektor industri (90 persen), dengan sisanya untuk residensial dan komersial.

Adapun, cadangan tanah DMAS terdiri dari 358 hektare segmen komersial, 198 hektare industri, dan 167 hektare hunian, menyusut dari 1.276 hektare pada 2020. "Komposisi cadangan tanah yang ada saat ini masih cukup untuk pengembangan 20 hingga 25 tahun ke depan," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah semakin intensif dalam upayanya mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Salah satu langkah strategis yang sedang disiapkan adalah larangan penjualan mobil konvensional berbasis internal combustion engine (ICE) dalam jangka panjang.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat transisi ke kendaraan listrik atau battery electric vehicle (BEV) yang lebih ramah lingkungan.

Langkah Awal: Perumusan Kebijakan oleh Kemenko Marves

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) saat ini tengah merumuskan kebijakan untuk mendukung implementasi peta jalan sektor otomotif Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menyatakan bahwa mekanisme kebijakan pelarangan penjualan kendaraan konvensional masih dalam tahap penggodokan.

Target pemerintah cukup ambisius, yaitu menghentikan penjualan kendaraan beremisi karbon pada tahun 2045, atau 15 tahun sebelum target Net Zero Emission pada 2060. Artinya, mulai tahun 2045, tidak ada lagi mobil ICE baru yang dijual di pasar domestik Indonesia.

Tantangan dan Kesiapan Industri Otomotif

Secara teori, rencana penghentian penjualan mobil konvensional ini sangat menantang, terutama mengingat kebijakan ini baru akan berlaku 21 tahun lagi. Saat ini, sebagian besar mobil yang dijual di pasar Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil.

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa hingga Juli 2024, penjualan wholesales (dari pabrik ke dealer) mobil nasional mencapai 484.236 unit, sementara mobil listrik baru menyumbang 17.826 unit.

Ketua I Gaikindo, Jongkie Sugiarto, menyatakan bahwa industri otomotif nasional masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah sebelum dapat memberikan komentar lebih lanjut mengenai kesiapan menghadapi larangan penjualan mobil ICE pada 2045.

Respons Industri: Adaptasi dan Strategi

Beberapa produsen mobil di Indonesia sudah mulai menyesuaikan diri dengan rencana pemerintah. PT Honda Prospect Motor (HPM), misalnya, telah menyelaraskan rencana mereka dengan visi global Honda yang menargetkan Net Zero Emission pada 2040.

Di Indonesia, Honda secara bertahap memperkenalkan teknologi ramah lingkungan, seperti mobil hybrid CR-V RS e: HEV dan Accord e: HEV. Pada tahun 2025, Honda juga akan meluncurkan mobil listrik Honda e di Indonesia.

Yusak Billy, Sales & Marketing and Aftersales Director HPM, menegaskan bahwa Honda akan terus berinvestasi dalam pengembangan pasar dan mendukung transisi ke teknologi ramah lingkungan. Honda juga akan terus melakukan evaluasi dan riset untuk beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kebutuhan pasar.

PT Toyota Astra Motor (TAM), melalui Marketing Director Anton Jimmi Suwandy, menyebut bahwa rencana penghentian penjualan mobil konvensional tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain dengan target yang berbeda-beda.

Toyota menerapkan strategi multi pathway yang memungkinkan pengembangan berbagai teknologi mobil ramah lingkungan, termasuk hybrid, plug-in hybrid, full electric, flexy fuel, dan hidrogen. Anton menegaskan bahwa pengembangan teknologi ini harus diikuti dengan pendalaman ekosistem kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Implementasi co-firing biomassa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sumatera Barat oleh PLN Indonesia Power ikut berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Program co-firing PLTU Ombilin memanfaatkan biomassa yang bersumber dari limbah serbuk kayu atau sawdust dimanfaatkan sebagai alternatif untuk campuran batubara.

Sebagai informasi, Co-firing adalah pembakaran dua jenis bahan bakar berbeda secara bersamaan. PLTU yang biasanya sepenuhnya berbahan bakar batubara.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, PLTU Ombilin telah menerapkan ujicoba cofiring dengan memanfaatkan biomassa berupa sawdust sejak Mei tahun 2023.

Ini merupakan komitmen PLN Indonesia Power melalui Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Ombilin dalam mengakselerasi transisi energi di Indonesia.

"Penggunaan biomassa di unit pembangkit PLN IP ini akan turut menurunkan emisi yang berasal dari sektor ketenagalistrikan, hal ini merupakan dukungan korporasi sebagai key player sektor hulu kelistrikan kepada Pemerintah untuk mencapai Net Zero Emision pada tahun 2060," kata Edwin dalam siaran pers, Rabu (28/8).

Edwin mengungkapkan, PLN Indonesia Power UBP Ombilin telah menggunakan 6.540,96 ton sawdust yang menghasilkan daya listrik sebesar 4.995,19 Megawatt hour (MWh) untuk menopang kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Tengah.

"Penggunaan biomassa untuk bahan bakar co-firing PLTU Ombilin akan terus ditingkatkan sampai dengan 5 persen untuk tahun 2024 hingga 2025," tuturnya.

Selain menggunakan limbah serbuk kayu, sumber lain yang digunakan untuk cofiring biomassa berasal dari tanaman energi yang ditanam pada lahan kering atau dibudidayakan pada kawasan hutan tanaman energi seperti pohon kaliandra, gamal dan lamtoro.

Pada sisi lain, Edwin menjelaskan bahwa dalam proses penyediaan sawdust PLN Indonesia Power UBP Ombilin mengusung konsep ekonomi kerakyatan, dimana masyarakat dilibatkan dalam menyediakan bahan baku sawdust.

Dengan begitu, program cofiring ini tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi karbon dan transisi energi, namun juga meningkatkan perkonomian masyarakat secara langsung.

"Program ujicoba cofiring ini memberikan banyak manfaat, dari sisi korporasi maupun juga dari sisi masyarakat. Dimana program ini turut meningkatkan penghasilan bagi masyarakat dengan memasok sawdust ke PLTU Ombilin," ujar Edwin.

Idris, salah seorang masyarakat Desa Tanjung Kalieng, Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung mengatakan dengan adanya pemanfaatan serbuk kayu menjadi menjadi sawdust melalui program cofiring memberikan beragam keuntungan.

Biasanya serbuk kayu tersebut hanya menjadi limbah, tetapi kini sampah tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga masyarakat memiliki penghasilan tambahan.

“Ini sangat menguntungkan bagi kami selaku masyarakat, selain tidak lagi menjadi tumpukan limbah yang menggunung dan ini juga dapat mengurangi potensi polusi, dimana dulunya kami mempunyai kebiasaan melakukan pembakaran untuk mengurangi tumpukan di sawmill, kami dapat menjualnya sebagai tambahan penghasilan bagi anggota kelompok yang bekerja disini," tutup Idris.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar mengenai akan berhentinya operasional seluruh ojek online (ojol) dan kurir online pada Kamis (29/8) besok rupanya tidak sepenuhnya benar. Sebab masih banyak ojol dan kurir online yang akan tetap beroperasi seperti biasa.

“Saya dan banyak teman-teman yang lain besok masih akan beroperasi dan tidak ikut demo,” kata Adi dan Wisnu, mitra ojol yang biasa beroperasi di Selatan Jakarta, Rabu (28/8) sore..

Hal itu diungkapkan para mitra ojol terkait Koalisi Ojek Nasional yang mengajak seluruh ojol dan kurir online untuk ikut berdemo terkait permintaan penyesuaian tarif. Seruan tersebut diedarkan melalui media sosial. Koalisi Ojek Nasional menyerukan seluruh driver ojek hingga kurir online melakukan aksi unjuk rasa dan menghentikan aktivitas pengantaran kepada konsumen.

“Dikarenakan akan diadakan Aksi Demonstrasi terkat ketidakadilan dalam bisnis Antara Aplikator (Grab, Gojek, Maxim, Shophee & Lalamove) dengan mitra pengemudi, maka kami atas nama driver ojol sejabodetabek dan se-Indonesia tidak akan menerima atau mengambil orderan dalam bentuk apapun (Food, Ride, dan Paket) pada tanggal 29 Agustus 2024 sampai jam yang belum ditentukan," demikian bunyi seruan Koalisi Ojek Nasional dalam edarannya.

Respon mitra ojol terkait seruan tersebut pun beragam. Namun mayoritas dari mereka akan tetap beroperasi pada Kamis esok. “Jangan gitu, kalo kita gak ikut dalam barisan kan cukup mendoakan dan mendukung,” tulis Tio Gozali melakui akun Facebooknya.

Hal senada juga diungkapkan Hilman, mitra ojol lainnya. Menurut dia, ajakan tidak beroperasi tidak bisa ia lakukan lantaran itu menjadi sumber pendapatan utama untuk menapkahi keluarga.

“Saya memiliki anak 3 sudah bersekolah semua dan memiliki istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan hidup yang masih ngontrak tuk bertempat tinggal. Saya cuma ingin menyampaikan kalo saya secara pribadi akan Onbid (beroperasi) karena buat mencari ongkos sekolah anak-anak,” katanya.

Terkait tidak akan beroperasinya para mitra ojol dan kurir online, para aplikator pun ikut merespon kabar tersebut. Pihaknya menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan kami dikarenakan demonstrasi besok.

“Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa. Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami," ujar Rosel Lavina, Head of Corporate Affairs Gojek, dalam keterangan resminya, Rabu (28/8).

Rosel juga menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terkait aspirasi para mitra ojol terkait tarif. Namun, hal itu dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik dan tidak kontraproduktif. Karena hal tersebut dapat merugikan para mitra ojol dan kurir online yang menggantungkan pendapatannya sebagai ojol dan kurir online.

"Kami sangat terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa menghimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki,” ujarnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Garuda Indonesia sambut baik rencana pemerintah mengevaluasi formula harga dasar avtur.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengevaluasi formula harga dasar avtur, menyusul laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menunjukkan harga avtur di Indonesia 22% hingga 43% lebih tinggi dibandingkan negara lain. KPPU menyoroti adanya monopoli pasokan dari Pertamina sebagai penyebab utama perbedaan harga ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA Bayu Sutanto mengatakan bahwa revisi harga eceran tertinggi (HET) avtur sangat penting. Menurut Bayu, HET avtur itu diatur di Permen ESDM tahun 2019 yang belum direvisi hingga saat ini.

Dalam Permen tersebut diatur formula HET avtur sesuai dengan Mean of Plats Singapore ditambah konstanta (Yang lebih besar) sebesar Rp 3.581/l dan biaya perolehan, PPN dan Pph.

"HET avtur diatur dalam Permen ESDM Nomor 17 Tahun 2019 dengan formula yang sudah dianggap tidak relevan lagi. KPPU meminta agar konstanta dalam formula ini dikaji ulang," ujar Bayu.

Ia menekankan bahwa harga avtur, yang merupakan 40% dari biaya operasi penerbangan, mempengaruhi harga tiket secara signifikan. ata dia, harga avtur RI paling mahal. Termurah pun hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara, di bandara lain di Indonesia harganya lebih mahal lagi.

Untuk menurunkan harga avtur, dia mengusulkan formula pembentuk harganya diubah. Misalnya mengganti acuan ICP menjadi merujuk pada formula Mean of Plats Singapore (MoPS) sebagai patokan internasional harga di kawasan. Selain itu, dia juga menyarankan adanya penghapusan iuran lainnya dalam penentuan harga avtur.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyambut baik evaluasi tersebut. "Kami akan mengikuti hasil evaluasi dan tentunya akan sangat mendukung jika ada penurunan harga avtur, karena ini bisa berdampak pada penurunan biaya operasional kami," kata Irfan.

Keduanya berharap bahwa revisi formula HET dapat mengurangi biaya operasional dan harga tiket pesawat, serta membuat harga avtur lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kinerja produksi Blok Rokan di bawah pengelolaan Pertamina Hulu Rokan (PHR) terus menunjukan tren pertumbuhan yang positif.

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) produksi minyak Blok Rokan sepanjang tahun 2023 mencapai 161,23 ribu barel oil perday (BOPD) atau menjadi yang teratas disusul Blok Cepu sebesar 155,44 ribu BOPD.

Kinerja itu berlanjut hingga enam bulan pertama tahun ini. Produksi minyak Pertamina Hulu Rokan mencapai 157,22 ribu BOPD per semester I 2024 dan menempatkan PHR jadi kontributor teratas produksi minyak nasional. Secara total, kontribusi seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina menjadi yang tertinggi atau setara 57% dari total produksi yang sebesar 578,27 ribu BOPD.

Asal tahu saja, pengelolaan Blok Rokan beralih dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PHR terhitung sejak 2021 silam. Melalui kegiatan eksplorasi yang masif, PHR sukses mengerek kinerja Blok Rokan dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen untuk menjaga dan meningkatkan produksi minyak dan gas bumi akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Salah satu strategi yang ditempuh yakni dengan memberikan dukungan pada KKKS.

"(Kami) mengawal dan mendukung KKKS yang memiliki volume produksi besar dan yang mampu meningkatkan produksinya termasuk Pertamina Hulu Rokan," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto memastikan pihaknya terus berkordinasi dengan KKKS untuk memastikan dukungan apa saja yang diperlukan dalam upaya peningkatan produksi.

Dwi pun mengapresiasi upaya PHR dalam melaksanakan kegiatan pengeboran secara masif yang berdampak pada peningkatan kinerja Blok Rokan.

"Kenapa sekarang Rokan bisa menjadi nomor satu, karena Rokan melaksanakan pengeboran yang agresif. Ke depannya (dengan) implementasi Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR) dan pengeboran Migas Non Konvensional (MNK) diharapkan sukses," jelas Dwi di Gedung DPR RI, Selasa (27/8).

Kementerian ESDM menegaskan, Pertamina kini menjadi fokus untuk peningkatan produksi melalui dukungan sejumlah kebijakan hulu migas. Salah satu pertimbangannya yakni masifnya kontribusi Pertamina terhadap produksi minyak dan gas bumi nasional.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto mengatakan, kehadiran Blok Rokan sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja produksi minyak nasional.

"Blok Rokan sangat penting karena produksi terbesar atau lebih dari 27% dari total produksi minyak nasional. (Apalagi) demand minyak bumi dalam bauran energi nasional saat ini sekitar 46%, maka suplai minyak dari Rokan cukup strategis," kata Ariana kepada Kontan, Selasa (20/8).

Selain dampak pada ketahanan energi nasional, Blok Rokan turut memberikan dampak positif pada perekonomian daerah khususnya melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) daerah khususnya dengan kepemilikan hak partisipasi sebesar 10% oleh BUMD Riau yakni PT Riau Petroleum Rokan.

Ariana menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM terus berupaya mendukung kontraktor migas termasuk Pertamina Hulu Rokan dalam menjalankan investasi dan kegiatan hulu migas.

"Dukungan ini baik dalam hal kemudahan perizinan, dukungan penyelesaian isu teknis, sosial lingkungan dan isu krusial lainnya," imbuh Ariana.

Ariana menjelaskan, Kementerian ESDM misalnya memberikan dukungan kebijakan berupa pengenaan pajak air terproduksi yang tidak dimanfaatkan dan pembebasan indirect tax yang saat ini sedang berproses.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, Blok Rokan masih menyimpan potensi masif dari sejumlah kegiatan pengeboran.

"Masih ada (kegiatan) pengeboran masif dari lapangan eksisting, kemudian ada pengembangan EOR dan rencana pengembangan MNK," terang Hudi ketika dihubungi Kontan, Selasa (20/8).

Hudi menerangkan, jika implementasi EOR berhasil dan terhitung ekonomis maka akan membuka peluang pengembangan baru di Blok Rokan dalam rangka mengejar target jangka panjang.

Komitmen peningkatan kinerja Blok Rokan turut disuarakan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina.

Corporate Secretary Pertamina Hulu Energi Arya Dwi Paramita menjelaskan, Pertamina terus mendorong kegiatan pengeboran sumur untuk mencapai target jumlah tajak sesuai Work, Plan & Budget (WP&B) serta melaksanakan peningkatan program reaktivasi sumur.

"Pada 3 tahun pertama semenjak alih kelola, PHR sudah melaksanakan pemboran 7 sumur eksplorasi, di mana sumur eksplorasi pertama yakni Sidingin North-1 berhasil membukukan tambahan sumber daya kontinjen dengan angka di tempat sebesar 31,5 juta barel minyak," jelas Arya kepada Kontan, Senin (19/8).

Arya menambahkan, PHR juga melaksanakan pengeboran 2 sumur eksplorasi MNK yakni Gulamo dan Kelok DET, yang merupakan sumur terdalam di wilayah Sumatera bagian tengah yang secara operasional sukses dan diharapkan akan memberikan tambahan sumber daya setelah kegiatan operasional dan evaluasi selesai dilaksanakan pengeboran.

Adapun, kegiatan operasi pemboran 4 sumur eksplorasi lainnya adalah migas konvensional, yakni Pinang East, Mibasa, Sihangat dan Astrea masih berlangsung. Menurutnya, dari tahapan yang berlangsung saat ini, kegiatan ini menunjukkan hasil yang positif dan sedang menunggu uji kandungan lapisan maupun dilanjutkan ke tahapan produksi.

"Produksi WK Rokan berusaha mencapai target dalam sisa tahun 2024 dengan terus mencari semua potensi yang dapat dikerjakan pada semester 2 tahun 2024," tegas Arya.

Sementara itu, saat ini untuk implementasi EOR di Blok Rokan telah mulai dieksekusi dan memasuki tahapan persiapan pengeboran.

Secara paralel, saat ini Pertamina juga sedang melakukan persiapan pekerjaan-pekerjaan fasilitas permukaan. Proyek ini direncanakan on-stream sesuai target pada akhir 2025.

Sebagai wilayah kerja strategis yang telah beroperasi sejak tahun 1951, Blok Rokan merupakan blok migas paling produktif sepanjang sejarah perminyakan Indonesia yang memiliki lebih dari 11 ribu sumur aktif, 13 ribu km jaringan pipa, sekitar dua kali jarak Sabang-Merauke. Lebih dari 11 miliar barel minyak mentah telah diproduksi dari WK Rokan dari sejumlah lapangan-lapangan besar, di antaranya Minas, Duri, Bangko, Bekasap, Balam South, Kotabatak, Petani, Pematang, Petapahan dan Pager.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri media luar griya atau out of home (MLG/OOH) menghadapi tantangan baru setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

PP tersebut, khususnya pada Pasal 449, mengatur zonasi pelarangan iklan media luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Menurut kalangan pengusaha dan pelaku industri kreatif, peraturan ini dibuat tanpa melibatkan mereka, sehingga dinilai bermasalah dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi industri periklanan serta sektor-sektor turunannya.

Ketua Umum Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia (AMLI) Fabianus Bernadi dalam diskusi media bertajuk Kontroversi Pasal Larangan Media Luar Ruang 500 Meter dari Satuan Pendidikan dan Tempat Bermain Anak di PP Nomor 28 Tahun 2024, Rabu (28/08), mengatakan bahwa peraturan ini dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kemungkinan akan terjadi PHK karena ini akan menimbulkan efek domino, terutama bagi industri kreatif kelas menengah ke bawah. Dampaknya sangat signifikan,” ujar Fabianus Bernadi dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id.

Dari 57 perusahaan yang tersebar di 26 kota, diperkirakan akan terdampak oleh regulasi ini. Bahkan, industri yang 75 persen mengandalkan iklan dari produk rokok, diprediksi sebanyak 25 persen perusahaannya akan mengalami kebangkrutan.

“Contohnya di Bali, sudah ada laporan tentang festival musik yang batal dilaksanakan karena tidak mendapatkan sponsor dari industri rokok. Pengiklan tidak berani memasang iklan karena khawatir melanggar PP 28,” jelasnya.

Fabianus juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam proses pembuatan regulasi tersebut.

Padahal, sejak peraturan ini masih berupa rancangan (RPP), industri media luar ruang sudah merasakan dampaknya, terutama karena kontribusi sponsor rokok yang cukup besar.

“Ini bukan hanya soal 500 meter dari satuan pendidikan, tetapi juga karena iklan tidak dapat ditempatkan di jalan-jalan utama. Menurut saya, aturan ini harus dihapus karena reklame seharusnya ditempatkan di lokasi yang ramai,” tegasnya.

Fabianus berharap agar penerapan PP ini ditunda dan selama masa penundaan, pihak pengusaha dilibatkan untuk memberikan masukan.

“Kami meminta agar peraturan ini direvisi, paling tidak kembali ke Peraturan 109,” tambahnya.

Ketua Badan Musyawarah Regulasi Dewan Periklanan Indonesia (DPI), Hery Margono, juga berharap agar penerapan regulasi ini ditunda.

“Sebuah regulasi seharusnya memenuhi dua kriteria: pertama, mempertimbangkan keadilan; kedua, mengedepankan efisiensi. Keduanya tidak mudah dicapai, dan seharusnya melibatkan pihak-pihak terkait agar regulasi ini menjadi efisien dan adil. Dalam PP ini, ada yang merasa tidak diperlakukan adil,” kata Hery.

Hery juga menyampaikan bahwa sebelum aturan ini disahkan, DPI telah mencoba menyampaikan aspirasi kepada Kementerian Kesehatan, tetapi tidak mendapat tanggapan.

Sikap abai Kementerian Kesehatan ini disayangkan, karena aturan tersebut berdampak langsung pada pelaku usaha media luar ruang serta sektor-sektor pendukungnya, seperti desainer dan percetakan.

“Industri kreatif yang berpotensi menyerap tenaga kerja baru terancam akibat kebijakan ini,” ujarnya.

Mengutip data Nielsen tahun 2019, rokok adalah kategori produk yang paling banyak diiklankan di media luar ruang, dengan lebih dari 1.000 titik iklan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

“Jika dijalankan, larangan iklan ini berpotensi menekan pendapatan media luar ruang yang bergantung pada promosi produk rokok. Kerugian besar tidak hanya timbul dari biaya langsung industri, tetapi juga dari biaya tidak langsung seperti pembuatan materi dan iklan promosi,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, juga menyarankan agar regulasi ini direvisi.

“Jika tidak bisa dibatalkan, setidaknya pelaksanaannya ditunda. Kami berharap pemerintah mau mendengar masukan kami,” kata Sutrisno.

Sebagai asosiasi multisektor, APINDO telah menerima banyak masukan tentang PP 28/2024. Selain dari sektor periklanan, keluhan juga datang dari sektor tembakau, makanan dan minuman, serta perdagangan.

“Pembatasan iklan ini, yang sebagian besar terkait dengan tembakau, seharusnya tidak datang secara tiba-tiba. Pemerintah kurang mendengarkan aspirasi masyarakat, sehingga menimbulkan gejolak yang luar biasa. Ini menandakan belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujar Sutrisno.

Ia menambahkan bahwa APINDO saat ini telah mengumpulkan daftar masalah, bukan hanya dari sektor periklanan tetapi juga dari seluruh sektor lainnya. Setelah semuanya terkumpul, APINDO berencana melakukan audiensi dengan pemerintah.

“Isu ini harus ditangani secara komprehensif, namun tidak bisa APINDO lakukan sendirian. Harus didukung oleh asosiasi sektoral dan harus ada pergerakan bersama,” tutupnya.