Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengoperasikan secara penuh Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Muara Enim – Gumawang 275 kilovolt (kV) dan dua Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET).

Kehadiran infrastruktur dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai lebih dari 90% ini akan mengoptimalkan Tol Listrik Sumatera dan memperkuat jaringan listrik wilayah Sumatera Selatan dan Lampung.

Pengoperasian ditandai dengan pemberian tegangan (energize) line kedua yang menghubungkan antara Muara Enim – Gumawang oleh PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (UIP SBS) pada Sabtu (2/11), setelah sebelumnya _line_ pertama berhasil dioperasikan pada 7 Mei 2024.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus mendorong pembangunan infrastruktur kelistrikan strategis, termasuk Tol Listrik Sumatera yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat menopang keandalan listrik dan memacu perekonomian masyarakat.

“PLN akan terus berinovasi dan berjuang di garis terdepan untuk menghadirkan energi listrik yang berkualitas, andal dan berwawasan lingkungan. Sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat, kami ingin listrik turut mendorong geliat ekonomi di masyarakat dan para pelaku industri dalam negeri,” ujar Darmawan dalam siaran pers, Rabu (6/11).

Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, beroperasinya SUTET Muara Enim – Gumawang 275 kV akan semakin memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Sumatra, khususnya wilayah Sumatera Selatan dan Lampung. Dengan ini pihaknya yakin kapasitas yang ada akan mampu memenuhi setiap kebutuhan masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur ini menjadi bukti PLN bersama Pemerintah terus berupaya memberikan suplai listrik yang andal dan cukup untuk seluruh masyarakat, khususnya di Pulau Sumatra," ucap Wiluyo.

Adapun, pembangunan SUTET 275 kV Muara Enim – Gumawang yang terdiri atas 325 tower dan terbentang sepanjang 117,1 kilometer ini terhubung secara sistem ke Tol Listrik 275 kV Sumatera yang melintasi Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

SUTET ini akan dioperasikan sebagai jalur backbone kelistrikan di Provinsi Sumatera Selatan yang didukung oleh GITET 275 kV Muara Enim dan GITET 275 kV Gumawang 3x250 megavolt ampere (MVA) untuk menopang subsistem Sumatera Bagian Selatan yang saat ini memiliki beban puncak sebesar 2.512 megawatt (MW).

Selain itu, pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional ini berhasil diselesaikan dengan kandungan TKDN yang tinggi, yakni mencapai 90,92% untuk SUTET Muara Enim – Gumawang 275 kV dan 70% untuk GITET 275 kV Muara Enim dan GITET 275 kV Gumawang.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melanda sejumlah sektor industri pada tahun ini.

Kebijakan pemerintah yang kurang tepat jadi salah satu faktor pelemahan daya beli masyarakat yang berimbas pada laju usaha industri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and LawStudies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, masyarakat mengalami penurunan daya beli akibat deflasi yang terjadi dalam lima hingga enam bulan terakhir.

"Kondisi deflasi saat ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik. Banyak disebabkan oleh pelemahan daya beli akibat kebijakan pemerintah yang kurang tepat," ujar Huda kepada Kontan, Rabu (6/11).

Huda menjelaskan, kebijakan pemerintah antara lain keputusan menaikan harga jual Pertalite pada 2022 menggerus daya beli. Sementara itu, pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah disebabkan faktor pelemahan industri dan investasi yang seret.

Kondisi ini berimbas pada PHK yang signifikan. Lebih jauh, daya beli masyarakat diproyeksikan akan semakin tertekan dan memberikan dampak lanjutan.

Hudi menambahkan, kemampuan masyarakat dalam membeli barang yang sesuai dengan permintaan dan penawaran mengalami penurunan. Sementara itu, kemampuan untuk menabung juga ikut terimbas. Alhasil, dana yang seharusnya dialokasikan untuk menabung akhirnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

"Pemerintah harus pintar membuat kebijakan yang cenderung mempunyai dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga," sambung Huda.

Huda melanjutkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana menaikkan tarif PPN pada tahun depan. Kemudian, upaya pengetatan subsidi BBM juga harus dilakukan secara matang.

Menurutnya, dampak kebijakan terhadap situasi ekonomi merupakan bentuk inkompentesi pemerintah. Kondisi ini pun berujung pada minat investasi dimasa mendatang.

"Kepercayaan publik pada data juga akan berkurang. Jangan mentang-mentang kepuasan (terhadap pemerintahan) Jokowi tinggi bisa seenaknya, tingkat kepuasan itu juga permainan statistik," tegas Huda.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat BUMN sekaligusSekretaris Jenderal Transparansi Internasional IndonesiaDanang Widoyoko mengatakan bahwa penyebab meruginya sejumlah BUMN dalam jangka waktu lama disebabkan oleh adanya penugasan pemerintah yang tidak sesuai dengankapasitas fiskal masing-masing perusahaan.
"Masalah utama sebetulnya bukan pada BUMN, tetapi pada kebijakan pemerintah yang mendorong dan menugaskan direksi BUMN untuk melakukan tugas-tugas pemerintah yang melampaui kapasitas fiskal perusahaan," ungkap Danang kepada Kontan, Rabu (06/11).
Sebelumnya, dalamRapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada, Senin (04/11)Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkap ada 7 BUMN dengan kondisi keuangan buruk atau yang dia sebut BUMN sakit.
Ke tujuhnya adalahPT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Terkait langkah atau skema terbaik untuk menyelamatkan BUMN-BUMN sakit ini, menurut Danang harus kembali lagi pada pertimbangan pemerintah untuk memerintahkan kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing BUMN.
"Kalau langkah dan skema yang cocok untuk menyelamatkan BUMN ya akhirnya kembali tugas pemerintah yang telah memberikan tugas kepada BUMN di luar kemampuannya," ungkapnya.
"Pada akhirnya pemerintah hanya menyediakan dana untuk bailout atau suntikan modal. Tetapi itu juga tidak cukup. Pemerintah harus memastikan BUMN yang sakit membenahi tata kelola terlebih dahulu," tutupnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri BUMN, Erick Thohir, baru-baru ini mengungkapkan kondisi terkini soal tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan keuangan atau yang dia sebut dalam posisi sakit.

Tujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

"Dari 47 BUMN, 40 BUMN itu sehat, jadi 85 persen (yang sehat). Ada 7 yang memang kita harus kerja keras dalam beberapa tahun kedepan," ungkap Erick dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR pada, Senin (04/11).

Untuk para BUMN tersebut, Erick menyiapkan stimulus berbeda untuk menyelamatkan ke-7 BUMN tersebut.

Penyelamatan untuk PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

Dalam kesempatan yang sama Erick bilang bahwa pihaknya melihat salah satu penyebab kerugian adalah karena KRAS mengalami insiden kebakaran pada 5 Mei 2023 lalu.

Berdasarkan keterbukaan informasi di BEI, salah satu bagian di Pabrik di Hot Strip Mill 1 (HSM1) Krakatau Steel di Cilegon mengalami korsleting listrik.

"Salah satunya (yang sakit) adalah Krakatau Steel. Sebenarnya sudah terjadi restrukturisasi tahun 2019 cuma kemarin ada kebakaran, ini tentu menganggu operasional secara menyeluruh," ungkap Erick.

Erick mengatakan salah satu opsi penyelamatan KRAS adalah bekerjasama dengan Krakatau Posco agar bisa menghasilkan pendapatan yang lebih positif kedapannya.

"Kita akan mencari jalan setelah kita bekerjasama dengan Posco dengan menghasilkan EBITDA yang positif apakah perlu dikerjasamakan juga, ini kita sedang coba mencari jalan," tambahnya.

Sebagai salah satu BUMN yang terdaftar sebagai perusahaan terbuka, performa KRAS hingga kuartal 3 tahun ini mengalami penurunan. Terlihat dari rugi periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk KRAS yang membengkak menjadi US$ 185,2 juta. Artinya, rugi tersebut naik 201,6% dari periode yang sama tahun 2023 yang sebesar US$ 61,4 juta.

Penyelamatan untuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

Adapun, untuk dua emiten plat merah di sektor konstruksi, yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan diselesaikan melalui jalan restrukturisasi.

Sementara, WSKT saat ini tercatat telah melakukan penandatangan restrukturisasi utang sebesar Rp 26 triliun.

"Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kita bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini," kata Erick dalam kesempatan yang sama.

Mengenai perusahaan yang masuk daftar merah, Corporate Secretary WIKA, Mahendra Vijaya mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan fokus pada transformasi dan implementasi 8 stream penyehatan dengan memperkuat fundamental perseroan dr sisi keuangan, tata kelola dan manajemen risiko.

"Dengan langkah tersebut beberapa progres perbaikan berhasil dilakukan seperti peningkatan gross profit margin, reduksi utang jangka pendek, dan perbaikan cashflow, diharapkan progres ini tetap berlanjut sesuai roadmap dan mencapai target." ungkap Mahendra saat dihubungi Kontan, Rabu (06/11).

Penyelamatan untuk PT Bio Farma (Persero)

Menurut Erick, menurunnya kinerja Bio Farma disebabkan karena tekanan di masa Covid-19 lalu. Dimana Bio Farma harus melakukan impairment vaksin COVID-19 Vaksin Gotong Royong (VGR).

"Karena waktu itu memang kita ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan bila ada gelombang covid berikutnya saat itu," ungkap Erick.

Sebelumnya, Bio Farma juga dibebani oleh utang anak usahanya yang juga sudah terdaftar sebagai perusahaan terbuka yaitu PT Indofarma Tbk (INAF). Adapun, Indofarma terlilit utang pinjol hingga Rp 69,7 miliar. Dan hingga kuartal-2 tahun ini INAF mencatatkan rugi bersih senilai Rp 101,93 miliar.

"Kita akan maksimalkan penyelamatan Indofarma, kita akan cari partner bahan baku untuk kemudian di olah di Indofarma sehingga kita masuk ke global suplay chain health care dunia," ungkap Erick.

Penyelamatan untuk PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menurut Erick saat ini tengah menunggu proses likuidasi dimana 99,9% berhasil direstrukturisasi dan prosesnya sudah cukup baik.

"Saya rasa prosesnya baik, tingga tunggu proses likuidasi," ungkap Erick.

Penyelamatan untuk Perumnas

Lalu, Perum Perumnas telah melakukan kajian di internal Kementerian BUMN untuk mengarahkan bisnis Perumnas ke program hunian vertikal.

"Kemarin rencananya di dalamnya kita sudah duduk dimana bisnis model Perumnas ke depannya tidak lagi landed house (rumah tapak) tapi juga mesti bertingkat," kata Erick.

Dari komposisi lahan di Indonesia, Erick mengungkap bahwa 70% bagian wilayah Indonesia adalah laut, sedangkan hanya 30% wilayah yang terdiri dari daratan atau tanah.

"Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta tidak mungkin tambah landed house. Apalagi ada industrial, perkebunan, kehutanan dan tidak ada lagi penugasan dari pemerintah daerah tanpa komitmen dari pemda itu. Seperti tidak adanya akses jalan, listrik dan air," ungkapnya.

Penyelamatan untuk Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)

Sementara untuk PNRI, Erick mengakui bahwa BUMN yang satu ini sudah kalah saing ditengah berkembangnya teknologi.

"Ini sebenarnya percetakan, karena dulu kan semua harus cetak disini, sekarang dengan terbukanya market ini kalah bersaing. Ini salah satu yang akan kita restruriksasi kedepannya mengenai PNRI," jelasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Sucofindo mendukung program pemerintah dalam percepatan transisi energi melalui Energy Transition Mechanism (ETM). ETM adalah sebuah program peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) dengan prinsip adil dan terjangkau.

Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon secara signifikan dengan menghentikan atau mengurangi penggunaan pembangkit listrik tenaga batu bara dan menggantinya dengan sumber energi bersih.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Adi Budiarso menyatakan bahwa inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mencapai target emisi nol bersih pada 2060, serta memperkuat daya saing investasi di sektor energi berkelanjutan.

“Indonesia memerlukan langkah konkret yang tidak hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga memastikan semua pihak yang terlibat dalam industri dapat beralih ke alternatif yang lebih bersih dan efisien,” kata Adi Budiarso dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11).

Sejalan dengan hal tersebut, PT Sucofindo menyelenggarakan Seminar “Transitioning Towards a Sustainable Future of Indonesia” yang bertujuan untuk mengidentifikasi langkah strategis dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan percepatan transisi menuju energi bersih di Indonesia.

“PT SUCOFINDO sebagai perusahaan TIC (di bidang jasa pengujian, inspeksi, dan sertifikasi) berkomitmen membantu pelaku usaha memastikan kredibilitas dan transparansi klaim energi bersih, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta mendukung perdagangan karbon di Indonesia,” kata Adi Budiarso.

Seminar yang berlangsung di Gedung IDX Jakarta ini menghadirkan narasumber serta peserta workshop mulai dari investor dalam dan luar negeri, pelaku industri di sektor energi, hingga Non-Governmental Organization (NGO). CEO dan Co-founder Sustainability Economics, Kasu Venkata Reddy, yang menjadi salah satu narasumber, mengenalkan skema Clean Energy Mechanism (CLEM).

Mekanisme ini bertujuan untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan menyediakan pembiayaan, teknologi, dan dukungan kebijakan yang diperlukan.

“Mekanisme ini akan mendukung pencapaian target pengurangan emisi sambil menarik investasi hijau, serta membuka peluang bagi sektor energi terbarukan di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme energi transisi ini bukan sesuatu yang menakutkan jika dilakukan dengan hati-hati dan perhitungan yang baik akan memberikan benefit bahkan profitability bagi perusahaan” ujar Kasu Venkata Reddy.

Hal ini juga menegaskan bahwa CLEM membuat transisi energi tidak hanya praktis, tetapi juga memungkinkan adanya proses transisi yang menguntungkan yang mampu menjamin perekonomian dapat terus tumbuh dengan energi yang lebih bersih.

Dalam seminar tersebut, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, Edwin Hartanto, juga menyampaikan bahwa pentingnya mengembangkan mekanisme Carbon Trading sebagai salah satu mekanisme untuk mencapai target NDC Indonesia.

Bursa Efek Indonesia melalui IDX Carbon berkomitmen untuk mengembangkan carbon trading di Indonesia yang transparan, tertib, dan mengacu pada best practice global.

Kepala Bagian PMU Climate Solution and Sustainable Energy, Strategic Business Unit Sertifikasi dan Eco Framework PT Sucofindo, Dikman Purnama mengatakan pihkanya siap mendukung implementasi ETM dengan berbagai layanan yang dimiliki.

Dimulai dari jasa kajian kesiapan transisi energi, penilaian teknis terhadap potensi penurunan emisi untuk early retirement PLTU, hingga konsultansi rencana strategi pengelolaan aset.

Selain itu, Sucofindo juga dapat bekerjasama dalam membuat kajian potensi alternatif fuel switching dan retrofit, studi kelayakan pembangkit dan infrastruktur berkelanjutan, serta inspeksi teknis dan commissioning fasilitas operasional guna memastikan bahwa sumber energi bersih yang digunakan memenuhi standar keberlanjutan global dan nasional.

“Kami siap memberikan layanan optimal dalam mendukung ETM dan meningkatkan daya tarik investasi energi bersih di Indonesia. Kami juga memiliki jasa validasi dan verifikasi emisi gas rumah kaca termasuk untuk transition credit yang sedang mulai berkembang, pengujian teknologi energi terbarukan, dan konsultasi pengelolaan lingkungan. Layanan ini memungkinkan para investor untuk memperoleh jaminan kualitas dan keamanan dari proyek energi yang dijalankan," kata Dikman Purnama.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan pabrik pipa seamless terbesar di Asia Tenggara (ASEAN), yang dibangun oleh kerja sama operasional (KSO) PT Artas Energi Petrogas dan Inerco Global International (KSO AEP-IGI) telah diresmikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada hari ini (6/11).

CEO PT Artas Energi Petrogas, Jose Antonio Reyes mengatakan kerjasama pembangunan pabrik ini akan menghasilkanhard rolling milldengan kapasitas 200 ribu ton per tahun danheat treatment linesebanyak 100 ribu ton per tahun. Dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun.

"Kalau nilai investasinya sendiri cukup besar. Terus terang mungkin pabrik ini 2,5 triliun lah investasinya. Kita pun juga sudah mulai memikirkan untuk bukan hanya hilirisasinya saja tetapi sampai kehulunya," jelas Jose dalam acara1st Indonesia Seamless Tube Summit, yang dilaksanakan di Jakarta, Rabu (6/11).

Nantinya, pabrik ini akan mulai beroperasi secara resmi antara 2027 hingga 2028 mendatang. Adapun, persentase penyerapan penggunaan pipa seamless ini tambah Jose, mayoritas akan masih berasal dari sektor minyak dan gas (migas).

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten Farmasi, Kalbe Farma (KLBF) berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian produksi vaksin di dalam negeri dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Melalui anak usahanya yakni, PT Kalventis Sinergi Farma, manajemen berharap bisa membawa industri vaksin ke tahap yang lebih maju dan memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Direktur Kalbe Farma (KLBF), Mulia Lie mengharapkan bahwa vaksin yang diproduksi lokal nantinya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menciptakan peluang ekspor ke pasar internasional.

"Harapan kita 5 tahun ke depan (bisa produksi vaksin lokal). Secepatnya lah," kata Mulia Lie saat dijumpai Kontan di kawasan Kuningan, Jakarta (6/11).

Kendati begitu, Mulia belum bisa membeberkan berapa jumlah nilai capital expenditure (capex) atau belanja modal untuk bisnis vaksin milik perusahaan. Yang terang, KLBF tetap menyediakan kebutuhan vaksin mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

"Kita belum bisa declare (capex). Namun, yang perlu ditekankan ialah edukasi ke masyarakat terkait pentingnya vaksin," ujarnya.

Pada hari ini, Rabu (6/11), PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya, PT Kalventis Sinergi Farma memperkenalkan vaksin baru yakni vaksin HFMD EV71. Adapun vaksin tersebut hasil kerja sama dengan perusahaan asal China yakni Sinovac Biotech.

"Kalbe melalui Kalventis melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemerintah menekan angka kejadian HFMD (Hand, Foot, and Mouth Disease) di Indonesia. Mulai dari edukasi kesehatan hingga menyediakan vaksin HFMD EV71,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dokter Spesialis Anak, dr. Kanya Ayu Paramastri, menerangkan kasus HMFD terbanyak pada awal 2024 terjadi di pulai Jawa, terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

Penularan HFMD juga terjadi di Jakarta, Kalimantan, dan Bali. Mobilitas tinggi, dalam hal ini pergerakan manusia selama mudik Lebaran dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan turut meningkatkan risiko penularan HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita.

"Usia yang paling sering terkena HFMD ialah anak-anak di bawah 10 tahun, dan insiden tertinggi terjadi pada anak di bawah usia 3 tahun. Orang dewasa bisa terkena HFMD, namun kasus ini jarang terjadi dibandingkan pada anak-anak," terang Kanya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menyatakan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), seperti bendungan dan jaringan irigasi demi mendukung program swasembada pangan.

Asal tahu saja, program swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Waskita mendukung program tersebut melalui pembangunan Bandungan Tiga Dihaji yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan pengerjaan Bendungan Tiga Dihaji akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan Indeks Pertanaman (IP).

Pengerjaan bendungan tersebut terdiri atas empat paket. Waskita Karya bersama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) dan PT SAC Nusantara mengerjakan paket dua senilai Rp 1,34 triliun.

Perseroan mengungkapkan, progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji paket II kini telah mencapai 36,58%. WSKT menargetkan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) itu selesai pada 2026 mendatang.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengatakan, perseroan berkomitmen segera menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, agar produktivitas petani di wilayah tersebut juga bisa cepat meningkat.

“Sebagai BUMN Konstruksi, Waskita bertekad turut menyukseskan program swasembada pangan yang tengah menjadi fokus pemerintah saat ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (6/11).

Ia menambahkan, lingkup pekerjaan Waskita Karya pada proyek ini meliputi pengerjaan timbunan tubuh bendungan atau main dam. Bendungan Tiga Dihaji, sambungnya, dapat menampung air hingga 140 juta meter kubik. Ermy menjelaskan, nantinya bendungan terbesar pertama di Sumsel itu akan mengaliri air pada Daerah Irigasi (DI) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 hektare (ha) dari total kebutuhannya 124 ribu ha.

“Keberadaan Bendungan Tiga Dihaji dapat meningkatkan Indeks Pertanaman atau rata-rata masa tanam dan panen pada lahan yang sama dalam satu tahun, dari 1,78 menjadi sekitar 3,8. Indeks ini menjadi salah satu indikator peningkatan produktivitas lahan pertanian,” ujarnya.

Bendungan ini dapat pula dimanfaatkan sebagai konservasi sumber daya air. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan air baku sebesar satu meter kubik per detik, sekaligus dapat mereduksi banjir hingga 39,5%.

“Jadi tujuan utama pembangunan Bendungan Tiga Dihaji untuk menjaga kestabilan pasokan air pada Daerah Irigasi Komering di musim kemarau. Selama ini, pasokan air tersebut hanya mengandalkan dari Sungai Komering,” jelas Ermy.

Dirinya melanjutkan, Bendungan Tiga Dihaji berpotensi pula menjadi pembangkit listrik sebesar 40 Megawatt (Mw). Masyarakat pun bisa memanfaatkannya untuk pariwisata dan olahraga air, sehingga keberadaan bendungan ini diharapkan bisa memberikan efek ganda bagi masyarakat sekaligus memacu kehadiran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Waskita Karya sendiri sudah membangun 24 bendungan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sebanyak 15 di antaranya sudah selesai, sementara sembilan proyek lainnya seperti Bendungan Jragung, Rukoh, Mbay, dan Bener masih dalam proses dibangun.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), pemegang hak waralaba Kentucky Fried Chicken (KFC), membukukan kerugian periode berjalan atau kerugian bersihsenilai Rp 558,75 miliar per kuartal III 2024. Kerugian ini meningkat 266,58% dibandingkan rugi periode sama tahun lalu senilai Rp 152,42 miliar.

Dari sisi pendapatan juga menyusut 22% menjadi Rp 3,6 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 4,62 triliun.

Dari sisi aset, hingga akhir September 2024 FAST mencatatkan penurunan 2% menjadi Rp 3,83 trilun jika dibandingkan akhir Desember tahun lalu senilai Rp 3,91 triliun.

Mengenai hal ini, manajemen FAST mengakui adanya penurunan kinerja selama beberapa tahun terakhir.

"Selama beberapa tahun terakhir, Grup telahmelaporkan kerugian berulang dan untuk periodesembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30September 2024, rugi periode berjalan mencapaiRp558.752.084," ungkap dalam laporan keuangan yang diunggah di keterbukaan informasi, 31 Oktober 2024 lalu.

Selain penurunan kinerja keuangan, FAST juga melakukan efesiensi dengan mengurangi gerai restoran dan penurunan karyawan.

"Per tanggal 30 September 2024, perusahaan mengoperasikan 715 gerai restoran, sedangkan per 31 Desember 2023 jumlahnya 762 gerai restoran," ungkap manajemen FAST.

Sementara itu, jumlah karyawan KFC Indonesia dan anak usaha tercatat berkurang 2.274 orang dalam sembilan bulan terakhir.

"Saat ini Grup KFC mempunyai 13.715 karyawan, turun signifikan dari periode 31 Desember 2023 sejumlah 15.989 karyawan," ungkap manajemen.

Terkait alasan penutupan gerai dan pengurangan karyawan, FAST menyebut kondisi ini merupakan dampak berkepanjangandari pemulihan grup dari pandemi Covid-19, dimana penjualan belum mencapai tingkat yangdiharapkan oleh manajemen, dan situasi pasarmemburuk akibat dampak dari krisis TimurTengah.

"Dua masalah ini telah berdampak negatifterhadap hasil grup untuk periode sembilan bulanyang berakhir pada 30 September 2024," kata manajemen.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Bulog direncanakan akan melakukan transformasi kelembagaan. Nantinya Bulog akan bertanggung jawab langsung pada Presiden atau tak lagi menjadi bagian dari Kementerian BUMN.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono usai Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (5/11).

"Nanti Bulog jadi lembaga pemerintahan lainnya, di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN lagi) dong," katanya di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).

Wahyu juga tegas membantah bahwa instansi yang dipimpinnya akan berpindah di bawah naungan Kementerian Pertanian.

Dirinya mengatakan transformasi yang dimaksud nantinya Bulog akan setara dengan lembaga pemerintahan lain yang bertanggung jawab langsung pada Kepala Negara.

Mantan Bos Asabi itu menyebut hal ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dirinya mengatakan, saat ini pun payung hukum dari transformasi ini sedang disiapkan.

"Saya tidak ada perintah (di bawah Kementan). Saya diminta Pak Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan," katanya.

Merujuk Peraturan Pemerintah No. 13/2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog, Perum Bulog yang selanjutnya disebut perusahaan merupakan badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN.

Jauh sebelum menjadi Badan Usaha, Bulog pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/U/KEP/5/1967 tanggal 10 Mei 1967 dengan nama Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) BULOG dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dan stabilisasi harga dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru.

Setelah melakukan sejumlah perubahan tugas, pemerintah pada 2000 mendorong Bulog menuju suatu bentuk badan usaha mulai terlihat dengan terbitnya Keputusan Presiden No.29/2000.

Kemudian, melalui Keputusan Presiden No.103 tanggal 13 September 2001, sebagai LPDN Bulog berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Pada 20 Januari 2003, LPND Bulog berubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Bulog (selanjutnya disebut Perum Bulog) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7/2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog dan Peraturan Pemerintah No.61/2003 tentang Perubahan atas PP No.7/2003 pasal 70 dan 71.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI. Perusahaan energi raksasa asal Uni Emirat Arab (UEA), Mubadala Energy, terbuka untuk berinvestasi di Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya proyek yang sedang mereka garap di South Andaman.

Untuk diketahui, Mubadala Energy tengah menyusun rencana pengembangan atau plan of development (PoD) Blok South Andaman yang ditargetkan bakal rampung pada awal 2025.

"Kami sangat terbuka untuk berinvestasi di Indonesia secara keseluruhan, tidak hanya di Andaman. Jadi jika ada peluang, kami akan dengan senang hati melihatnya dan jika potensial kemudian melanjutkannya," kata President Director of Mubadala Energy Indonesia, Abdulla Bu Ali di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2024 di Abu Dhabi, Selasa (5/11).

Abdulla menuturkan, Mubadala Energy telah memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia dan berharap masih akan menerima dukungan dari pemerintahan yang baru untuk prospek investasi hulu migas di Indonesia.

"Kami memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Indonesia dan saya rasa lingkungan di Indonesia sangat menarik dan sangat atraktif untuk berinvestasi dan kami akan tetap berada di sana," ungkap Abdulla.

Saat ini, Mubadala Energy tengah mempersiapkan rencana pengembangan (PoD) yang diharapkan bisa dilakukan percepatan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Indonesia dan juga Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mempercepat pengembangan dalam rangka mendukung kedaulatan energi bagi Indonesia dalam waktu dekat.

"Tapi semoga dalam waktu yang sangat dekat [POD]. Mungkin pada awal 2025. Ini adalah timeline yang disesuaikan pada kemajuan studi dan juga kesesuaian serta persetujuan dari Pemerintah" kata Abdullah.

Menurut Abdulla, melalui proyek South Andaman ini, Mubadala Energy ingin berkontribusi terhadap kedaulatan energi Indonesia dan pihaknya akan berusaha untuk mempercepat pengembangan South Andaman dalam upaya mendukung Pemerintah untuk mencapai target swasembada energi.

"Kita semua harus bekerja sama. Kami telah membentuk task force bersama dengan SKK Migas untuk akselerasi dan mempercepat pengajuan POD. Saya tidak bisa memberikan timeline, tapi saya bisa katakan bahwa ini [POD] akan terjadi secepat mungkin," ungkap Abdulla.

Lebih lanjut, Abdulla menerangkan bahwa pengembangan sumur-sumur laut dalam South Andaman yang berlokasi di offshore atau lepas pantai memiliki tantangannya sendiri sehingga pihaknya membutuhkan dukungan dari regulator dan Pemerintah.

"Kita semua satu tujuan untuk menyelesaikan proyek ini. Jika ada salah satu pilar (proyek) yang runtuh, maka proyek ini tidak akan berjalan. Jadi ini adalah tantangan terbesar," jelas Abdulla.

Namun, kata Abdulla, kabar baiknya adalah Mubadala Energy Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, Pemerintah Uni Emirat Arab, SKK Migas, dan kantor pusat Mubadala Energy.

Untuk diketahui, SKK Migas dan Mubadala Energy sebagai operator KKS Gross Split South Andaman, belum lama ini mengumumkan penemuan gas besar lainnya dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1, yang dibor di Blok South Andaman berlokasi sekitar 65 kilometer (km) lepas pantai bagian utara Pulau Sumatra, Indonesia.

Mubadala Energy telah berhasil menemukan Sumur Layaran-1 dengan potensi gas mencapai 6 triliun kaki kubik atau trillion cubic feet (TCF) gas in-place dan Sumur Tangkulo-1 dengan potensi gas sebesar 2 TCF gas in-place.

Temuan gas ini menjadi temuan kedua yang bersumber dari sumur laut dalam yang dioperasikan oleh Mubadala Energy. Sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebelum musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi menyampaikan bahwa saat ini pembahasan rencana penurunan harga tiket pesawat tengah berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami menunggu hasil dari Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang diharapkan sudah ada sebelum Nataru,” ujarnya kepada media, Rabu (30/10).

Di sisi lain, Maskapai penerbangan juga memberikan respons positif terhadap target ini. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa Garuda siap menyambut target penurunan harga tiket ini.

Namun, dengan catatan bahwa kebijakan penurunan harga perlu mempertimbangkan beberapa komponen utama biaya, seperti pajak, biaya bandara, dan harga avtur. Irfan menegaskan bahwa penurunan harga tiket harus disertai dengan evaluasi komponen-komponen ini agar tidak berdampak negatif pada kinerja maskapai.

"Siap aja (Menyambut target pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum Nataru). Namun (Apakah penurunan ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja Garuda Indonesia) Tergantung harga tiketnya menurunkan komponen yang mana," ungkap Irfan kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut bahwa tingginya harga tiket domestik dibandingkan rute internasional disebabkan oleh sejumlah faktor regulasi dan pajak yang membebani penerbangan dalam negeri.

Ia menyoroti bahwa tiket pesawat domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, yang akan naik menjadi 12 persen pada Januari 2025, sementara tiket penerbangan internasional bebas dari PPN. Selain itu, harga avtur domestik juga dikenakan PPN, berbeda dengan avtur untuk penerbangan internasional.

“Penurunan harga tiket sebenarnya cukup sederhana jika pemerintah serius. Hapus PPN pada tiket domestik, avtur domestik, serta bea masuk dan PPN untuk komponen dan suku cadang pesawat. Evaluasi juga efisiensi pengelolaan bandara untuk menekan biaya retribusi. Jika langkah-langkah ini dilakukan, harga tiket domestik bisa turun sedikitnya 15 persen,” jelas Alvin kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Alvin juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap upaya penekanan harga tiket yang terlalu berat pada maskapai. Ia menegaskan bahwa harga tiket saat ini sudah sesuai standar sejak 2019 dan tidak mengalami kenaikan, meskipun biaya operasional seperti retribusi bandara, sewa fasilitas, dan gaji pegawai mengalami kenaikan.

"Maskapai sudah tidak bisa ditekan lagi; pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan regulasi yang membebani biaya penerbangan,” kata Alvin.

Pemerintah saat ini mengkaji kebijakan seperti penghapusan bea masuk dan pajak impor untuk komponen pesawat, penurunan harga avtur, dan penghapusan PPN pada tiket domestik.

Diharapkan hasil kerja Satgas Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat ini dapat memberikan dampak positif bagi penurunan harga tiket, sehingga akses transportasi udara lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama menjelang masa libur Nataru.

"Mudah-mudahan ini bisa turun dan membuat tentunya perjalanan antara domestik ini lebih giat lagi, lebih banyak lagi. Karena banyak potensi daerah tentunya yang bisa, saya ingin juga berkunjung ke NTT dan lain sebagainya, tapi harga tiketnya liatnya wah luar biasa," ujar dia.

Alvin menambahkan, "Benar, dan ini satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Tiket pesawat itu satu-satunya biaya angkut transportasi publik yang dipungut PPN. Naik bus nggak dipungut, naik kapal nggak dipungut, naik kereta nggak dipungut. Tapi kalau naik pesawat dipungut PPN. Dan itu hanya domestik. Kalau kita keluar negeri malah nggak dipungut PPN," pungkasnya.