REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu bakal calon bupati (bacabup) Jepara, KH Nuruddin Amin alias Gus Nung meluncurkan Warung Kopi Bolone Guse yang tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Launcing tersebut dilakukan di Warung Kopi Bolone Guse-Angkringan Bang Ipin di kawasan Mantingan, Kabupaten Jepara, Selasa (30/7/2024) malam WIB.

"Kegiatan ini diadakan di dekat Makam Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat, juga dekat makam Sunan Jepara Raden Abdul Djalil (Sjech Siti Jenar), untuk tabarrukan dan nyuwun pangestu kepada para pendahulu dan kasepuhan," ujar Aris, pembawa acara dalam kegiatan itu dalam keterangannya kepada redaksi dikutip Kamis (1/8/2024).

Menurut dia, tujuan utama dari pendirian warung kopi adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Gus Nung berharap, melalui warung kopi, masyarakat bisa menyampaikan keluh kesah dan harapan mereka, yang kemudian akan dirumuskan oleh tim menjadi visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Warung Kopi Bolone Guse dibuat di setiap desa atau kelurahan sebanyak lima sampai tujuh lokasi. Sehingga total ada 1.000 lebih Warung Kopi Bolone Guse. "Dengan adanya warung kopi ini, diharapkan aspirasi masyarakat bisa didengar langsung dan ditindaklanjuti dengan baik," ujar Gus Nung.

“Di sini, masyarakat bisa menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Kami akan merumuskan masukan-masukan ini menjadi visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masyarakat Jepara. Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan tanggap," jelasnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai mahasiswa, guru, pengusaha, insan sepakbola, hingga para kiai. Mereka menunjukkan antusiasme dalam mendukung langkah Gus Nung untuk maju pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Jepara 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Militer zionis Israel melakukan pembunuhan terhadap pimpinan Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, pada Rabu (31/7/2024). Syahidnya Ismail Haniyeh menimbulkan duka mendalam di dunia Islam, terlebih bagi para relawan kemanusiaan.

Salah satu pegiat kemanusiaan senior yang berdomisili di kawasan Condet, Jakarta, Prof Dr dr Basuki Supartono SpOt mengaku masih terkenang akan kemuliaan Ismail Haniyeh saat menyambangi jalur Gaza pada 2010 silam. “14 tahun yang lalu kami berjumpa dengan Assyahid. Sampai sekarang kami tak akan melupakan kemuliaannya , kesantunan dan keteduhan dan keteguhan hatinya,”ujar Basuki lewat keterangan tertulis kepada Republika, Rabu (31/7/2024).

Meski berduka, Basuki yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Anggota (MPA) Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) tersebut mengaku bangga dengan jalan hidup Ismail Haniyeh. “Hidup mulia atau mati syahid. Pejuang kemuliaan bangsa Palestina bagi peradaban dunia. Biarlah Allah SWT dan umat kita semua menjadi saksi kemuliaan beliau. Patah tumbuh hilang berganti Esa hilang dua terbilang. Merdekalah Palestina. Amiin YRA. Selamat jalan Assyahiid. Maafkanlah kami yang belum dapat memerdekakan bangsa Palestina,”kata Basuki.

Ismail Haniyeh dikenal sebagai tokoh yang cukup dekat dengan masyarakat Indonesia. Dia mengungkapkan, beberapa kali tokoh nasional bertemu dengan Ismail Haniyeh untuk menyuarakan dukungan bangsa Indonesia atas kemerdekaan bangsa Palestina sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung (JPU Kejagung) membeberkan peran suami artis Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis dan crazy rich Helena Lim dalam kasus timah. Keduanya disebut menerima fulus ratusan miliar lewat agenda tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR).

Hal tersebut diungkap JPU dalam sidang dakwaan dugaan korupsi tata niaga wilayah usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024). Dakwaan itu dibacakan dengan terdakwa eks kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Suranto Wibowo.

Mulanya, JPU menyebut Harvey Moeis dan Helena Lim memperkaya diri hingga Rp 420 juta dalam kasus timah. "Memperkaya Harvey Moeis dan Helena Lim setidak-tidaknya Rp 420.000.000.000," kata JPU dalam sidang itu.

Harvey Moeis dalam perkara tersebut disebut mengkoordinir para perusahaan tambang swasta. Yaitu CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, dan PT Tinindo Initernusa. Kepada pihak perusahaan tersebut, Harvey mengatakan agar diserahkan sebanyak 500-750 dolar AS.

"Dalam pertemuan tersebut Harvey Moeis meminta kepada Tamron alias Aon, Suwito Gunawan Alias Awi, Robert Indarto, Fandi Lingga alias Fandi Lim yaitu uang banyak USD 500 sampai dengan 750 per metrik ton dolar AS," ujar JPU.

Uang tersebut lalu disamarkan menjadi CSR dengan nilai 500 dolar AS per metrik ton yang dikalkulasi berdasarkan hasil peleburan timah dengan PT Timah. Uang tersebut ada yang langsung diserahkan kepada Harvey Moeis. Tapi ada juga yang diserahkan lewat Helena Lim memakai rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange.

"Dana pengamanan yang seolah-seolah biaya corporate social responsibility tersebut ada yang diserahkan secara langsung kepada Harvey Moeis dan ada yang ditransfer melalui rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange dan money changer lainnya," ujar JPU.

Setelah uang itu mengisi rekening money changer PT Quantum Skyline Exchange, setelahnya dilakukan penarikan oleh Helena Lim. "Yang kemudian uang tersebut diserahkan dan dikelola oleh Harvey Moeis," ucap JPU.

JPU mendakwa Suranto melakukan tindak pidana korupsi bersama eks Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Babel Amir Syahbana dan mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rusbani.

Aksi mereka disebut membuat negara buntung hingga Rp 300 triliun. Penghitungan ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hingga saat ini, Helena Lim dan Harvey sudah ditahan tapi masih belum disidang.

Atas tindakan Suranto Wibowo, Amir Syahbana, dan Rusbadi, ketiganya didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supreme Court of Mauritius/ Pengadilan Mauritius mengabulkan tuntutan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mantan pimpinan LPS yaitu Kartiko Wirjoatmojo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari perkara kasus Bank Century.

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangannya, dikutip Kamis (1/8/2024).

Diketahui, pada 2017 LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para Penggugat, antara lain oleh First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI) dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL).

Substansi dari gugatan tersebut yakni berkaitan dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century (sekarang Bank Jtrust Indonesia). Para Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, para Penggugat haruslah menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, Para Penggugat mengajukan tuntutan sebesar 408 juta dolar AS (Rp 6,65 triliun). Para Penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik Para Tergugat senilai 400 juta dolar AS.

Purbaya menjelaskan, sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan, antara lain pengajuan surat keberatan yang memuat antara lain mengenai penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

“Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit), antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muhzar.

Keduanya menyatakan, berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara karena kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya khususnya terkait dengan penanganan resolusi bank yang telah dilakukan adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara professional.

“Dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan Para Penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar

Dalam proses penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Tim LPS dan Kemenkumham RI melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini yang notabene juga merupakan kepentingan hukum Pemerintah Indonesia.

Seiring dengan upaya penanganan perkara, LPS berharap dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh para penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division) yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa.

Kemudian, terkait dengan upaya penyitaan dan pengembalian asset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus PT Bank Century (saat ini Bank JTrust Indonesia) yang telah terbukti bersalah, LPS akan terus mendukung Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mengejar dan mengupayakan pengejaran dan pengembalian aset dimaksud baik yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain yang prosesnya dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Putri Indonesia tahun 2022 asal Maluku Utara (Malut) Gusti Chairunnysa Kusumayuda. Ia pun mengakui menerima uang Rp200 juta dari terdakwa mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba (AGK).

"Saya menerima uang dari terdakwa AGK sebanyak 10 kali dikirimkan AGK melalui ajudan Ramadhan Ibrahim untuk biaya pendidikan untuk ikut ajang putri Indonesia tahun 2022 sebesar Rp200 juta," kata Gusti Chairunnysa Kusumayuda saat menyampaikan kesaksian di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ternate, Rabu (31/7/2024).

Di hadapan Majelis Hakim PN Ternate dipimpin ketua Majelis Hakim Rommel Franciskus Tampubolon didampingi empat hakim anggota masing-masing, Haryanta, Kadar Nooh, Moh. Yakob Widodo dan Samhadi itu, saksi Gusti mengaku, uang diberikan waktu proses pemilihan putri Indonesia mewakili Provinsi Malut dan mengenal AGK, kemudian saat audensi dan memberi nomor rekening ke AGK untuk mendukungnya di ajang pemilihan putri Indonesia.

Perempuan asal Kabupaten Halmahera Utara ini bersaksi untuk terdakwa AGK secara virtual dari gedung KPK dan mengaku dari 10 kali menerima uang itu dengan total di atas Rp200 juta. Dikirim melalui ajudannya Ramadhan Ibrahim.

Menurutnya, uang yang dikirim AGK itu untuk membantu biaya kuliah dan saksi mulai mengenal AGK saat mengikuti ajang Putri Indonesia mewakili Malut. Majelis hakim juta pertanyakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dari penyidik KPK, di mana menurut pengakuan Gusti jika ditotalkan uang yang diterimanya dari AGK mencapai Rp200 juta, namun bersangkutan membantah pertanyaan itu.

Gusti Chairunnysa Kusumayuda saat memberikan kesaksiannya tetap membantah menerima uang sebesar Rp200 juta dan bantahan tersebut, majelis hakim menyatakan akan membuka bukti transaksi elektonik. Menurut dia, setiap kali AGK mengirimkan uang, AGK selalu menelepon saksi untuk memberitahukan jika uang telah ditransfer ajudannya.

Mendengar kesaksian saksi Gusti Chairunnysa Kusumayuda, terdakwa AGK menyatakan tidak masalah memberikan uang untuk saksi yang saat itu mewakili Malut di ajang Putri Indonesia, karena sebagai warga Halmahera Utara, bersangkutan wajar diberikan uang untuk membantu biaya kuliah karena telah mewakili Malut di ajang tersebut.

Seperti diketahui, selain saksi Gusti Chairunnysa Kusumayuda, JPU juga hadirkan sejumlah pihak rekanan diantaranya Budi Liem, Reni Laos, Said Banyo, Sukardi Marsaoly, Jerfis, Hamrin Mustari, Imelda, Simon Suyanto, Kamarudin, Muhammad Assagaf, Indra Grafika, Hairuddin

Untuk saksi lain Imelda misalnya dihubungi AGK untuk kegiatan bansos dan diminta uang 220 juta diserahkan secara tunai lewat karyawannya. Meskipun diberikan uang tidak diberi proyek Beri uang 300 juta ke Daud Ismail uang proyek Rp11 miliar selesai bulan Oktober tahun 2023

Begitu pula, Silvana Bachmid mengatakan, saat mengajukan izin tambang dengan perusahan PT Feni Perkasa dan mendapat rekomendasi dari Gubernur AGK dan selama 3 tahun pengurusan tidak pernah keluarkan uang karena tidak mendapat IUP Berikan uang Rp200 juta ke hotel Bidakara, tetapi uang sebesar Rp200 juta belum dikembalikan oleh AGK.

Kesaksian lainnya, Reni Laos mengakui mendapat proyek jalan hotmix di Matutin Kabupaten Halmahera Selatan mulai tahun 2021, 2022 dan 2023 berikan uang lewat Kristian Wuisan Rp50 juta untuk membantu biaya pengobatan ke gubernur AGK. Sedangkan, kontraktor lainnya, Silvester Andreas di hadapan Majelis Hakim mengakui, dapat proyek tahun 2023 untuk infrastruktur jalan di Capalulu Kabupaten Kepulauan Sula dengan nilai Rp15 miliar dan berikan uang Rp205 juta ke Daud Ismail mantan Kadis PUPR Malut untuk uang biaya perjalanan ke Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat mulai tercerahkan menghindari transaksi dan konsumsi produk-produk terafiliasi Israel sejak terbitnya Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Namun, masyarakat masih membutuhkan tuntunan tentang kriteria dan indikator suatu produk atau lembaga yang terafiliasi Israel.

Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Fahira Idris mengungkapkan, untuk mengidentifikasi produk yang terafiliasi dengan Israel, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan multi-dimensional, meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Menurut dia, beberapa ciri-ciri yang dapat digunakan sebagai indikator produk yang memiliki keterkaitan dengan Israel mulai dari asal-usul perusahaan, sumber bahan baku, kepemilikan saham, teknologi dan lisensi, rantai pasokan dan distribusi, kemitraan dan aliansi strategis hingga reputasi dan branding.

"Asal-usul perusahaan misalnya, produk yang terafiliasi dengan Israel tentunya diproduksi oleh perusahaan yang berbasis di Israel atau memiliki kantor pusat di Israel,” ujar Fahira Idris di sela-sela Forum Ukhuwah Islamiyah dengan tema “Ukhuwah Islamiyah dalam Polemik Afiliasi Israel” yang diselenggarakan MUI di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Indikator lain keterkaitan sebuah produk dengan Israel juga dapat dilihat dari sumber bahan baku yaitu produk yang bahan bakunya diimpor dari Israel, terutama jika bahan tersebut merupakan komponen utama. Kepemilikan saham, yaitu jika perusahaan yang produknya memiliki saham signifikan yang dimiliki oleh entitas Israel atau warga negara Israel.

Demikian juga dengan teknologi dan lisensi di mana produk menggunakan teknologi, paten, atau lisensi dari perusahaan Israel. Sedangkan rantai pasokan dan distribusi yaitu perusahaan yang terlibat dalam distribusi produk Israel, baik sebagai distributor utama atau sekunder.

“Produk yang diproduksi melalui kemitraan atau aliansi dengan perusahaan Israel, termasuk usaha patungan dan produk yang dipromosikan atau dikenal secara luas memiliki keterkaitan dengan Israel, misalnya melalui kampanye pemasaran atau branding yang menonjolkan hubungan dengan Israel, juga bisa menjadi indikator penting untuk melihat keterkaitannya dengan Israel,” ungkap Fahira Idris.

Senada dengan produk, untuk mengidentifikasi lembaga yang mungkin terafiliasi dengan Israel, perlu juga digunakan pendekatan yang komprehensif mencakup analisis kebijakan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

Untuk kebijakan politik, menurut Fahira, parameternya adalah dengan mengidentifikasi lembaga yang memiliki hubungan resmi atau kerja sama dengan entitas pemerintah Israel misalnya MoU atau partisipasi dalam forum internasional yang disponsori oleh Israel.

Selain itu, perlu juga analisis pernyataan publik dan posisi resmi lembaga tersebut terkait isu-isu yang berhubungan dengan Israel, seperti dukungan terhadap kebijakan luar negeri Israel atau posisi terhadap konflik Israel-Palestina termasuk melakukan analisis lembaga yang anggotanya terlibat atau memiliki afiliasi dengan organisasi yang dikenal mendukung kepentingan Israel di kancah internasional.

Sementara dari sisi kebijakan ekonomi, yang perlu dianalisis dari sebuah lembaga adalah apakah menerima investasi atau memiliki hubungan kepemilikan dengan entitas Israel, kontrak bisnis atau proyek bersama dan apakah lembaga tersebut menjadi agen eksklusif bagi perusahaan Israel.

“Sementara untuk kebijakan sosial-budaya, perlu menganalisis apakah lembaga tersebut mensponsori program pendidikan, budaya, atau penelitian yang memiliki bias pro-Israel. Atau lembaga yang memiliki agenda mendukung kepentingan sosial-budaya Israel serta lembaga yang mempromosikan media atau konten informasi yang menyuarakan narasi pro-Israel,” jelas Senator Jakarta ini.

Dalam forum yang sama, Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis juga menjelaskan bahwa salah satu indikator produk yang terafiliasi dengan Israel adalah saham perusahannya milik Israel. "Ya indikator yang produk Israel tentu adalah secara politik memang afiliasi kepada Israel. Yang kedua, saham-sahamnya memang punya Israel atau usahanya punya Israel. Yang ketiga adalah hasil-hasilnya itu disumbangkan untuk Israel," kata Kiai Cholil.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Israel merupakan tersangka utama pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, yang terbunuh di Teheran pada Rabu (31/7/2024). Menurut Hamas, pembunuhan tersebut merupakan akibat dari serangan Zionis ke kediaman Haniyeh.

Sebuah sumber yang dekat dengan pejabat di kepresidenan Iran mengatakan kepada Middle East Eye bahwa Haniyeh sedang tinggal di dekat istana Saadabad di Teheran, yang kerapa dimanfaatkan oleh kantor kepresidenan ketika dia dibunuh.

Israel tidak segera mengomentari kematian Haniyeh. Namun Israel biasanya tidak membenarkan atau menyangkal upaya pembunuhan di luar negeri.

Kematian Haniyeh adalah salah satu dari beberapa pembunuhan di Iran yang disalahkan pada Israel, termasuk perwira militer Iran. Termasuk pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran.

Berikut sembilan daftar mereka yang diduga dibunuh Israel di Iran seperti dilansir laman Middle East Eye. .

1. Masoud Alimohammadi

Pada Januari 2010, Masoud Alimohammadi, seorang profesor yang berspesialisasi dalam fisika partikel di Universitas Teheran, terbunuh oleh bom yang dikendalikan dari jarak jauh yang dipasang pada sepeda motor di dekat rumahnya.

Dia adalah pendukung gerakan oposisi Iran. Beberapa orang menuduh pemerintah Teheran melakukan pembunuhan tersebut.

Namun, kepala jaksa penuntut Teheran menyalahkan CIA dan Mossad, dengan menyatakan bahwa Alimohammadi adalah seorang ilmuwan nuklir, dan AS serta sekutunya berupaya mengekang program nuklir Iran.

Departemen Luar Negeri AS menggambarkan tuduhan tersebut sebagai hal yang “tidak masuk akal”.

Pihak berwenang Iran menangkap beberapa tersangka pembunuhannya, menuduh mereka bekerja untuk badan intelijen Israel.

2. Majid Shahriari

Sepuluh bulan setelah pembunuhan Alimohammadi, ilmuwan nuklir lainnya, Majid Shahriari, terbunuh dalam keadaan serupa. Shahriari dilaporkan adalah anggota departemen teknik nuklir Universitas Shahid Beheshti di Teheran.

Seorang pengendara sepeda motor berhenti di depan mobil Shahriari dan memasang bom, menewaskannya dalam ledakan tersebut. Istri dan sopirnya terluka tetapi selamat.

Presiden saat itu Mahmoud Ahmadinejad mengatakan serangan itu tidak diragukan lagi adalah tangan rezim Zionis” dan sekutu baratnya. Shahriari adalah rekan Alimohammadi. Demikian seperti dilaporkan Aljazirah saat itu.

3. Darioush Rezaeinejad

Pada Juli 2011, ilmuwan berikutnya yang dibunuh di Iran adalah Darioush Rezaeinejad. Dua pria yang mengendarai sepeda motor menembak mati Rezaeinejad dan melukai istrinya. Sebuah laporan yang belum dikonfirmasi dalam publikasi intelijen Israel mengatakan bahwa Rezaeinejad sedang mengerjakan detonator nuklir.

Pihak berwenang Iran menolak klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa dia hanyalah seorang akademisi.

Sumber intelijen Israel mengatakan kepada media Jerman Der Spiegel bahwa Mossad berada di balik serangan itu. Pejabat Israel tidak berkomentar.

7. Mohsen Fakhrizadeh

Ilmuwan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh ditembak mati di Teheran pada November 2020. Fakhrizadeh terkenal sebagai arsitek program nuklir militer Iran.

Ia menjadi tokoh ambisi nuklir Iran. Namanya disebutkan dalam "penilaian akhir" Badan Energi Atom Internasional pada 2015 atas pertanyaan terbuka tentang program nuklir Iran dan apakah program itu bertujuan untuk mengembangkan bom nuklir.

Menurut New York Times, tim Mossad membunuh Fakhrizadeh dengan senapan mesin terkomputerisasi yang tidak memerlukan operasi di lokasi.

Perangkat tersebut berbobot sekitar satu ton dan diselundupkan ke Iran dalam jumlah yang lebih kecil dan kemudian dipasang kembali.

8. Hassan Sayyad Khodaei

Pada Mei 2022, orang-orang bersenjata yang mengendarai sepeda motor melepaskan tembakan ke sebuah kendaraan di Teheran, menewaskan perwira senior Garda Republik Hassan Sayyad Khodaei.

Khodaei terbunuh oleh lima tembakan, menurut media pemerintah Iran.

Dia adalah anggota Pasukan Quds, yang bertanggung jawab atas operasi luar negeri Garda Republik. Khodaei dilaporkan bertugas di Suriah.

Teheran menyalahkan Israel atas pembunuhan itu dan bersumpah akan membalas dendam.

Mengutip penjelasan pejabat intelijen mengenai masalah ini, New York Times melaporkan bahwa Israel telah memberi tahu para pejabat Amerika bahwa mereka berada di balik pembunuhan tersebut.

9. Ismail Haniyeh

Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyah gugur dibunuh oleh Israel. Media Iran melaporkan bahwa pemimpin Hamas itu terbunuh oleh 'proyektil berpemandu udara' yang menghantam kediaman tempat ia menginap di utara ibu kota, Teheran.

Menurut laporan, serangan itu terjadi sekitar pukul 2 pagi waktu setempat (22:30 GMT pada hari Selasa) di kediaman khusus veteran militer di utara kota. Terbunuhnya Ismail Haniyah memicu tanda tanya, mengapa Iran tidak bisa menjaga tamu yang juga pejuang Palestina?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di dalam pasal 102 beleid tersebut, pemerintah secara eksplisit menghapus praktik sunat perempuan. Baca juga

Pembahasan mengenai sunat perempuan sudah pernah diulas oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam fatwa bernomor 9A Tahun 2008 tentang Hukum Pelarangan Khitan terhadap Perempuan yang ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2008, MUI menetapkan khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam. Khitan terhadap perempuan adalah makrumah, pelaksanaannya sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.

Menurut MUI, hukum pelarangan khitan terhadap perempuan bertentangan dengan ketentuan syari'ah karena khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk fitrah (aturan) dan syiar Islam.

MUI menyandarkan fatwa tersebut pada dalil Alquran, hadis dan ijma ulama. Beberapa ayat Alquran yang menjadi landasan fatwa tersebut yakni firman Allah SWT. : “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”. (QS. an-Nahl[16] : 123)

“Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus ? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya”. (QS. An-Nisaa[4] : 125).

Selain ayat Alquran, MUI melansir hadits-hadits berkaitan dengan khitan perempuan. Diantaranya yakni: ”Bahwa Nabi saw bersabda: Khitan merupakan sunnah (ketetapan rasul) bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan (HR. Ahmad) Dari Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Wahai wanita-wanita Anshor warnailah kuku kalian (dengan pacar dan sejenisnya) dan berkhifadhlah (berkhitanlah) kalian, tetapi janganlah berlebihan”. (al-Syaukani dalam Nail al-Author)

Hadits lainnya adalah: “Apabila bertemu dua khitan maka wajiblah mandi, aku dan Rasulullah telah melakukannya, lalu kami mandi”. (HR at-Turmudzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari ‘Aisyah r.a.)

Kesepakatan para ulama (Ijma)..

Hanya saja, para fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib. 2. Fuqaha madzhab berbeda pendapat dalam menentukan hukum khitan terhadap perempuan; madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah menyatakan sunnah, sedang Syafi'iyyah menyatakan wajib, yang antara lain tercantum dalam

1. Ibnu Qudamah dalam al-Mughni : “Khitan itu wajib bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan adalah suatu kemuliaan/kebaikan, tidak wajib bagi mereka” (Ibnu Qudamah, al-Mughni, [Kairo : Maktabah al-Qohiroh, TT], h. 64)

2. Aun al-Ma'bud, Juz 14, hal. 125: ”Berdasarkan zhahir hadits, Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa hukum khitan hádala sunnah secara mutlak (baik laki-laki maupun perempuan), Imam Ahmad berpendapat wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan, sedang Imam Syafi'i berpendapat wajib atas keduanya".

3. Nail al-Authar, Juz 1, hal. 138 ”Ada perbedaan tentang kewajiban khitan. Imam Yahya, Imam al-Syafi'i dan kebanyakan Ulama menyatakan bahwa khitan wajib bagi lelaki dan perempuan. Demikian juga menurut Malik dan Abi Hanifah. Imam Nawawi memandang khitan hukumnya sunnah bagi lelaki dan perempuan. Imam alNashir dan Imam Yahya menyatakan bahwa khitan wajib bagi laki-laki, tidak bagi perempuan".

4. I’anah at-Thalibin, Juz IV, hal. 198 "Yang diwajibkan dalam mengkhitan perempuan adalah memotong bagian yang harus dikhitan. Diutamakan dalam mengkhitan perempuan untuk menggores sedikit saja dari bagian yang harus dikhitan, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan lainnya: bahwa rasulullah SAW berkata pada tukang khitan perempuan: khitanlah dengan sedikit dan jangan berlebih-lebihan. Khitan bagi perempuan lebih membahagiakan perempuan dan lebih disenangi bagi suami; dalam pengertian menambah kenikmatan hubungan badan. Dalam suatu riwayat "lebih menceriakan wajah, yakni lebih banyak aura dengan aliran air muka dan darah".

5. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu “Khitan pada perempuan ialah memotong sedikit mungkin dari kulit yang terletak pada bagian atas farj. Dianjurkan agar tidak berlebihan, artinya tidak boleh memotong jengger yang terletak pada bagian paling atas dari farj, demi tercapainya kesempurnaan kenikmatan waktu bersenggama”. (Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus : Daar al-Fikr al-Islami] Jilid I, h. 356)

6. Syaikh Jad al-Haq Syaikh al-Azhar, Buhust wa Fatawa Islamiyah fi Qhadhaya Mu'ashirah. Fatwa tentang Hukum Pelarangan Khitan Terhadap Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Ukhuwah, KH Arif Fahrudin dalam forum mengungkapkan sejumlah data terkait aksi boikot terhadap produk-produk afiliasi Israel dalam Forum Ukhuwah Islamiyah yang digelar Komisi Ukhuwah MUI di Jakarta Barat, Rabu (31/7/2024). Menurut dia, aksi boikot yang telah dilakukan masyarakat Indonesia efektif.

“Berdasarkan data, kita bisa melihat boikot yang dilakukan masyarakat jelas efektif, terbukti dengan tergerusnya penjualan sejumlah perusahaan yang diyakini terafiliasi dengan Israel,” ujar Kiai Arif.

Hasi survei lembaga riset pemasaran Compas.co.id sepanjang periode 19 Mei-15 Juni 2024 menyebutkan bahwa sales value 156 dari 206 brand yang diyakini terafiliasi Israel menurun, sebaliknya manufaktur dalam negeri justru meningkat.

Total jumlah produk terjual (sales quantity) dari 206 merek terafiliasi Israel di Indonesia merosot tiga persen dibanding dua pekan sebelumnya, dan dari 6.884.802 jumlah produk terjual, turun ke angka 6.673.745 produk.

MUI sendiri telah mengeluarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 83 Tahun 2023, yang kemudian disusul dengab Fatwa No. 14/Ijtima'ulama/VIII/2023. Dalam fatwa ini, MUI mengimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan memboikot produk Israel.

Menurut Kiai Arif, fatwa MUI terbaru tersebut telah berhasil menggerakkan konsumen untuk beralih mengkonsumsi produk yang tidak terafiliasi Israel dan efeknya mendongkrak penjualan produk-produk dalam negeri.

Berlanjutnya boikot produk terafiliasi Israel diharapkan akan menghasilkan efek yang lebih besar, apabila diiringi dengan penguatan produk nasional, yang bisa dilihat dengan peningkatan penjualan.

Menurut dia, penguatan produk nasional akan memiliki banyak efek positif, karena meningkatnya konsumsi produk lokal akan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perekonomian dalam negeri, seiring juga dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

“Ini artinya, konsumen dapat berkontribusi langsung pada pertumbuhan ekonomi,” kata Kiai Arif.

Dengan memprioritaskan produk lokal yang bebas dari afiliasi Israel, tambah dia, maka keuntungan mayoritasnya akan beredar di Indonesia, di mana para pengendali serta pemegang posisi-posisi kunci pada perusahaan adalah WNI, bukan orang asing.

“Boikot harus tetap berlanjut, tidak boleh kendor,” katanya tegas, sambil mengingatkan bahwa konsumen Muslim harus mewaspadai manuver perusahaan asing terafiliasi Israel yang masih berusaha kuat membelokkan persepsi publik dengan berbagai cara, termasuk melakukan kampanye hitam atas produk lokal untuk mematahkan efektivitas gerakan boikot.

Tidak hanya memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, menurut Kiai Arif, masyarakat Indonesia hendaknya juga memboikot produk atau perusahaan multinasional asal Prancis. Pasalnya, Prancis telah mengabaikan hak asasi manusia, termasuk hak umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan benar.

Seperti diketahui, pada September tahun lalu, Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea-Castera, mengonfirmasi hijab dilarang untuk semua tim Prancis di Olimpiade yang sedang berlangsung sekarang, di bawah prinsip-prinsip sekularisme Prancis, yakni laicite. Kebijakan tersebut dikritik oleh Kantor HAM PBB dan Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Sebelumnya, pada 2012, atlet sepakbola wanita Prancis juga dilarang memakai jilbab saat bertanding, perempuan juga dilarang memakai jilbab di sekolah sejak 2004. Tapi, masih membolehkan untuk umat lain pemakaian kalung salib, bintang David, dan tangan Fatima dan larangan niqab di tempat umum pada 2010.

Prancis pun dikenal dengan sikapnya yang keras bahkan cenderung Islamofobia terhadap warga Muslim, seperti membiarkan penghinaan dengan karikatur yang mengejek Nabi Muhammad dengan dalih “kebebasan berekspresi”.

Dikaitkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim, menurut Kiai Arif, maka boikot juga bisa ditujukan ke perusahaan multinasional Prancis yang beroperasi dan meraup profit besar dari sekitar 270 juta rakyat Indonesia.

"Pelarangan-pelarangan hak asasi seperti itu kan mengurangi hak asasi manusia yang sangat mendasar. Dan itu tidak boleh dilakukan. Maka dari itu, kalau sampai ada perusahaan yang jelas-jelas berasal dari kawasan atau negara manapun yang terlihat jelas melakukan pelanggaran HAM, apalagi pelanggaran hak dasar beragama, ya kita harus bersikap," kata Kiai Arif.

Artinya, kata dia, masyarakat Indonesia masih bisa menggunakan produk-produk lain yang bukan berasal dari negara yang Islamofobia. "Kenapa kita harus menjadi makmum kepada perusahaan yang berasal di negara yang Islamopobia? PBB sendiri sudah jelas, tegas, untuk melarang Islamopobia kan?" ucap dia.

Saat ditanya soal perusahaan multinasional asal Perancis yang saat ini beroperasi di Indonesia, Kiai Arif tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya menyebutkan inisial perusahaannya.

"Ya, yang sudah sangat jelas itu nanti bisa kita lihat lagi perusahaan-perusahaan yang dari sana. Oh iya, inisialnya DN. Ini perusahaan ya. Pokoknya itu salah satunya ya," kata Kiai Arif.

Jika perusahaan tersebut juga terafiliasi dengan Israel, kata dia, maka sudah jelas umat Islam harus menolaknya. "Tolak, jelas itu. Sudah sangat jelas pandangan MUI dengan fatwa nomor 83 tahun 2023 itu dan juga fatwa keputusan Ijtima Ulama tahun nomor 14 bahwa menolak segala yang terafiliasi dengan Israel," jelas dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- McDonald's mengumumkan anjloknya penjualan di seluruh dunia lebih dari tiga tahun. Penurunan ini disebabkan konsumen yang lelah dengan inflasi sehingga mencari menu makanan harga diskon dan menghindari menu mahal seperti Big Mac. Banyak pula konsumen yang mengurangi intensitas makan di luar rumah.

Dalam keterangan resminya pada Senin (27/7/2024), disebutkan penjualan McDonald's di seluruh dunia turun 1 persen dalam periode April-Juni. Ini merupakan penurunan pertama sejak kuartal terakhir pada 2020 saat pandemi Covid-19 masih melanda seluruh dunia. Saat itu, sebagian besar pemerintah di seluruh dunia menerapkan kebijakan pembatasan yang memaksa segala bisnis tutup dan jutaan orang harus tetap di rumah.

Dikutip dari Reuters, Analis Edward Jones, Brian Yarbrough mengatakan, pukulan terbesar bagi McDonald's adalah konsumen berpendapatan rendah benar-benar mengurangi kunjungannya ke waralaba tersebut. Hal tersebut lebih dari sekadar mengimbangi penurunan penjualan yang biasanya dialami McD di masa ekonomi sulit.

Tahun ini, saham McDonald's juga dilaporkan turun 15 persen. Untuk menarik kembali konsumen, akhirnya McDonald's membuat strategi penjualan dengan menawarkan paket menu murah seharga 5 dolar AS yang diluncurkan pada akhir Juni lalu.

Tak disangka, penjualan paket murah di waralaba tersebut menyebabkan saham McDonald's naik 4,5 persen pada Senin (29/7/2024) pagi. Para investor tampaknya yakin dengan rencana jaringan makanan cepat saji tersebut untuk mempertahankan keuntungannya.

Para eksekutif mengatakan penawaran makanan seharga 5 dolar AS yang diluncurkan pada bulan Juni telah terjual lebih cepat dari perkiraan, promosi tersebut pun akan diperpanjang di sebagian besar gerai AS setelah bulan Agustus.

“Kami bertekad untuk menghidupkan kembali pertumbuhan saham di semua pasar utama kami terlepas dari kondisi pasar yang berlaku. Ini tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi akan terjadi,” tegas CEO Chris Kempczinski dikutip Kamis (1/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Rabu (31/7/2024). Pasalnya, masih ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, MK dilaporkan telah menerima permohonan PHPU yang baru dari partai politik pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Karena itu, KPU tak bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih.

"Rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum bisa kami lanjutkan," kata Idham di kantor KPU, RI, Jakarta Pusat Rabu.

Meski demikian, ia menilai, MK telah mengetahui tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024. Dalam hal ini, paslon yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan perolehan kursi partai hasil Pemilu 2024.

Karena itu, Idham meyakini, MK akan memiliki pertimbangan khusus dalam memutuskan PHPU yang masih berproses. Pasalnya, hasil Pemilu 2024 diperlukan untuk syarat pendaftaran paslon kepala daerah.

"Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK, tapi tentunya karena ini merupakan kewenangan penuh MK, kita ikuti prosesnya," ujar Idham.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. KPU akan mengikuti proses yang ada di MK.

"Kami ikuti dulu proses di MK, kami menghormati. Sebagaimana yang tadi disampaikan soal waktu dan lain-lain, tentu MK punya pertimbangan-pertimbangan dan kami akan hormati semuanya," ujar Afifudin.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- The New York Times, mengutip tiga sumber pejabat Iran, melaporkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memberikan perintah kepada militernya untuk menyiapkan strategi serangan dan pertahanan sebagai respons atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, Menurut sumber itu, Khamenei membuat perintah itu dalam pertemuan darurat Dewan Keamanan Tertinggi Nasional.

Iran dilaporkan menimbang serangan balasan jarak jauh, termasuk dengan drone dan serangan misil menuju target dengan Tel Aviv dan Haifa. Terjadi pula diskusi tentang koordinasi serangan melibatkan Iran, Yaman, Suriah, dan Irak untuk memaksimalkan dampak serangan.

Di Amerika Serikat (AS), ABC dan Axios melaporkan kekhawatiran di antara para pejabat usai pembunuhan Haniyeh yang dinilai bisa merusak upaya negosiasi gencatan senjata dan memicu eskalasi ketegangan di kawasan. Pemerintah Biden juga khawatir, peristiwa terbunuhnya Haniyeh bisa memprovokasi Iran dan Hizbullah untuk membalas dengan keras.

Sementara di Israel, otoritas mereka mengantisipasi respons dari Iran dalam beberapa hari ke depan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengonfirmasi bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap Haniyeh dan komandan Hizbullah, Fouad Shukr, sambil menyatakan bahwa beberapa hari ke depan akan menantang.

Pejabat perwakilan Iran di PBB pada Rabu mengatakan, bahwa respons Iran atas pembunuhan Ismail Haniyeh akan menjadi 'operasi spesial. "Respons atas pembunuhan akan tentunya menjadi operasi spesial, lebih keras dan bertujuan untuk menanamkan rasa penyesalan mendalam pada para pelaku pembunuhan," demikian pernyataan tertulis di X dikutip Anadolu.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei pada hari yang sama juga mengutuk pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dia mengatakan, adalah kewajiban Iran untuk, "membayar darah tamu terhormatnya".

Pernyataan Khamenei keluar beberapa jam setelah Haniyeh terbunuh di kediamannya di Teheran pada Rabu (31/7/2024) pagi, usai menghadiri pelantikan Presiden Masoud Pezeskhian. Khamenei menegaskan, bahwa "rezim kriminal dan teroris" telah menyiapkan dasar bagi "hukuman berat bagi dirinya sendiri".

Khamenei menyanjung Haniyeh sebagai "seorang pemimpin yang berani dan pejuang Palestina yang khas," sambil menambahkan, bahwa front pejuang saat ini tengah berduka.

"Rezim kriminal dan teroris Zionis memartirkan tamu terhormat kita di rumah kita dan membuat kita berduka, tapi juga memberikan dasar untuk hukuman berat untuk mereka," demikian pernyataan Khamenei.

Haniyeh bersama pemimpin Jihad Islam Ziad Nakhaleh sempat bertemu langsung dengan Khamenei saat menyaksikan pengucapan sumpah Pezeshkian sebagai Presiden Iran pada Selasa (30/7/2024).