Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krom Bank Indonesia Tbk (BBSI) telah melakukan transaksi afiliasi dengan pemegang saham pengendalinya, PT FinAccel Teknologi Indonesia (FTI). Di mana, Krom Bank membeli aset-aset inventori kantor FTI senilai Ro 842,2 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi (23/10), perjanjian kerja sama yang ditandatangani Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan menyebutkan bahwa pembelian inventori tersebut dalam rangka pemindahan kantor pusat Krom Bank dari Bandung ke Jakarta.

Adapun, Krom Bank akan menempati area kantor yang bertempat Gedung Dipo, Jl Gatot Subroto, yang sebelumnya digunakan oleh FTI. Mengingat ada biaya-biaya yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh FTI dalam rangka pembelian atas aset-aset yang terdapat pada area kantor tersebut, Krom Bank pun sepakat membeli seluruh aset-aset yang terdapat pada Area Kantor tersebut.

“Para pihak selanjutnya sepakat bahwa itu dilakukan dalam rangka memenuhi kewajaran transaksi pengalihan sewa Area Kantor,” tulis surat perjanjian tersebut.

Krom Bank pun wajib membayar secara penuh Biaya pembelian yang tertera pada tagihan (invoice) yang dikirimkan oleh FTI kepada Krom paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan tagihan oleh Krom Bank.

Sebagai informasi, Krom Bank baru resmi meluncur sebagai bank digital pada awal tahun ini setelah Kredivo Group mengakuisisi Bank Bisnis. Beberapa pencapaian pun telah dicatatkan oleh Kredivo setidaknya hingga Agustus 2024.

Ambil contoh, Dana Pihak Ketiga (DPK) Krom Bank tercatat telah naik sekitar 348% per Agustus 2024 dibandingkan posisi awal tahun ini mencapai Rp 2,2 triliun. Pada periode yang sama, Krom Bank berhasil mencatatkan laba sebesar Rp 93,22 miliar

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Head of Business Development Division PT Henan Putihrai Asset Management (HPAM) Reza Fahmi mengomentari fenomena keluarnya sejumlah perusahaan manajer investasi (MI) asing dari pasar Indonesia.

Menurut Reza, salah satu alasan utama keluarnya perusahaan asing adalah regulasi yang semakin ketat di sektor keuangan, termasuk manajemen aset.

"Beberapa kebijakan yang dianggap membatasi fleksibilitas perusahaan asing mungkin menjadi salah satu alasan mereka keluar dari pasar," ungkap Reza pada Selasa (22/10).

Selain faktor regulasi, Reza juga menyebutkan bahwa persaingan lokal yang semakin ketat menjadi faktor lain.

Perusahaan lokal dinilai mampu menawarkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar domestik, sehingga mempengaruhi keputusan perusahaan asing untuk keluar.

Tidak hanya itu, kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian juga berperan dalam keputusan perusahaan asing untuk mengurangi eksposur mereka di pasar yang dianggap lebih berisiko.

Namun, Reza menegaskan bahwa regulasi yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan melindungi kepentingan investor.

Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, Reza optimistis terhadap prospek industri manajemen aset di Indonesia. Ia melihat potensi besar terutama dalam mengajak kelas menengah untuk mencari produk investasi yang lebih terdiversifikasi.

"Industri ini masih memiliki prospek yang baik jika mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan kondisi pasar," tambahnya.

HPAM mencatat pertumbuhan dana kelolaan pada September 2024 mencapai Rp 1,2 triliun dengan total nasabah lebih dari 62 ribu.

Reza juga menekankan komitmen perusahaan untuk terus mendorong kolaborasi dan diskusi di industri, dengan tujuan memberikan masukan yang konstruktif bagi sektor manajer investasi.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pembiayaan (multifinance), PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) atau Adira Finance menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp 27,8 triliun pada September 2024.

Chief of Financial Officer Adira Finance, Sylvanus Gani mengatakan bahwa 76% dari pembiayaan baru tersebut merupakan pembiayaan otomotif dan sisanya adalah pembiayaan non-otomotif.

Namun, Gani mengatakan bahwa kinerja industri otomotif akan sedikit menurun atau flat ke depannya. Prospek ini mempertimbangkan kondisi industri otomotif yang masih belum membaik serta kondisi ekonomi yang juga masih menantang.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa Adira Finance akan terus menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk mendorong kinerja bisnis di tengah tantangan persaingan yang semakin ketat. Terlebih, adanya pelemahan kinerja di industri otomotif serta faktor makro ekonomi yang masih bergejolak.

“Adapun strategi tersebut yakni, dengan terus melakukan ekspansi bisnis secara selektif ke daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi,” kata Gani kepada Kontan.co.id, Selasa (22/10)

Gani menambahkan, Adira Finance juga terus mengembangkan bisnis non-otomotif seperti produk multiguna. ADMF juga akan memperkuat kolaborasi dengan grup untuk meningkatkan customer base, terus meningkatkan customer retention melalui penawaran yang lebih baik, serta perbaikan proses, seiring dengan inisiatif untuk memperbaiki struktur biaya agar lebih bersaing dengan melakukan proses digitalisasi.

Sebagai informasi, OJK mencatat pembiayaan yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan terhadap sektor usaha menengah mengalami penguatan secara tahunan, yakni per Agustus 2024 sebesar Rp 67,01 triliun atau naik 36,04% year-on-year (YoY).

Sementara itu, untuk pembiayaan ke kategori usaha mikro dan kategori kecil kompak turun dibandingkan dengan Agustus 2023.

Gani menilai, penurunan pembiayaan ke segmen usaha mikro dan kecil berkaitan dengan penurunan jumlah kelas menengah yang tengah terjadi saat ini. Pasalnya, segmen usaha mikro dan kecil umumnya menyasar kepada konsumen kelas menengah ke bawah.

Meskipun demikian, dia menuturkan bahwa pihaknya percaya akan adanya peluang dan potensi untuk pembiayaan usaha di berbagai segmen, mulai dari mikro, kecil, menengah, hingga kelas atas masih terbuka di masa mendatang.

“Maka dari itu, dalam memenuhi kebutuhan setiap segmen tersebut, kami menerapkan strategi segmentasi yang lebih terstruktur, serta menawarkan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelas usaha," tandasnya.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melaporkan bahwa penetrasi industri asuransi jiwa pada semester I-2024 mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan jangkauan, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia baru mencapai 6,6% dari total populasi.

Menanggapi data tersebut, BNI Life menyatakan bahwa penguatan kanal digital berpotensi meningkatkan penetrasi asuransi jiwa, meskipun kontribusi dari kanal digital masih lebih rendah dibandingkan dengan kanal lain seperti bancassurance, telemarketing, dan agency.

Direktur Keuangan BNI Life, Eben Eser Nainggolan, mengungkapkan bahwa premi dari kanal digital terus tumbuh seiring dengan penerapan strategi pemasaran digital, pengembangan produk, serta perluasan jumlah kanal distribusi.

“Maka ke depannya, harapan kami kanal digital bisa berkolaborasi dengan kanal lainnya sehingga dapat meningkatkan potensi bisnis,” kata Eben kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Eben menjelaskan, BNI Life saat ini memasarkan produk asuransi digital melalui dua platform, yaitu BNI Mobile Banking dan Microsite Plan BLife. Kedua platform ini digunakan sebagai kanal distribusi bagi produk BNI Life Digi Micro Protection dan Asuransi Mikro BNI Life Pandai+.

Produk asuransi yang dipasarkan secara online, menurut Eben, adalah produk dengan persyaratan sederhana dan proses cepat, seperti asuransi mikro dan asuransi kecelakaan diri. Selain itu, terdapat juga produk customized yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta target pasar.

Eben menekankan bahwa kunci sukses dalam pemasaran produk asuransi digital adalah kemampuan untuk menganalisis data dan memahami target pasar.

"Sementara itu, terkait mitigasi risiko, kami melakukan pemilihan produk, pembatasan ketentuan asuransi, serta penerapan proses KYC yang lebih ketat pada saat pembelian asuransi," tutupnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah)menggandengPT Henan Putihrai Sekuritas (Henan Sekuritas)terkaitsimplifikasi pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara kedua perusahaan pada Selasa (22/10).

Seremoni penandatanganan kerja sama ini dilakukan oleh Direktur BCA Syariah Lukman Hadiwijaya dan Director Transaction Desk Division Henan Sekuritas Jurgantara Usman di Kantor Pusat BCA Syariah, Jakarta (22/10/24). Proses seremoni tersebut turut disaksikan oleh Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum dan Kepala Unit Pengembangan Bisnis Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia Doddy Prasetya Ardhana.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengatakan, minat masyarakat terhadap transaksi saham syariah terlihat semakin meningkat, untuk itu dibutuhkan sinergi antara pelaku industri.

“Kerja sama dengan Henan Sekuritas merupakan bagian dari pengembangan layanan berbasis digital yang aman dan terpercaya bagi para investor syariah,” ungkap Yuli dikuti dari siaran pers, Selasa (22/10).

Dalam kesempatan yang sama, Director Transaction Desk Division Henan Sekuritas Jurgantara Usman mengatakan, kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam pencapaian target keuangan syariah, meningkatkan daya saing di tingkat regional, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

"Suatu prinsip yang bukan hanya berlaku bagi umat muslim, tapi juga bisa diterapkan nilai-nilainya bagi seluruh anggota masyarakat," ungkapnya.

Untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah, BCA Syariah menyediakan layanan RDN yang dapat diakses melaluinew mobile BankingBSya dan internet banking BCA Syariah. Dengan fasilitasmobiledaninternet bankingtersebut, nasabah dapat mengakses rekening RDN seperti informasi saldo dan mutasi rekening RDN.

Adapun saat ini, Yuli menyebut komposisi nasabah RDN didominasi oleh generasi muda, yakni milenial sebanyak 65,02% dan generasi Z sebesar 19,60%.

“Alhamdulillah, kemudahan akses dan layanan RDN turut mendorong peningkatan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berinvestasi pada saham syariah,” ungkapnya.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, jumlah investor pasar modal per Juni 2024 mencapai lebih dari 14 juta. Berdasarkan data BEI yang dihimpun dari Anggota Bursa penyedia layanan Sharia Online Trading System (AB-SOTS), dalam lima tahun terakhir jumlah investor syariah telah meningkat lebih dari 240% dari 44.536 investor di tahun 2018, menjadi 151.560 investor per Juli 2024 dengan tingkat keaktifan mencapai 14,1%. Proses simplifikasi pembukaan rekening RDN diharapkan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi syariah.

Sebagai rangkaian dari kegiatan tersebut, turut dilaksanakan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan pasar modal syariah kepada karyawan BCA Syariah yang disampaikan oleh perwakilan Bursa Efek Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengenalan dasar pasar modal dan utilisasi transaksi di HPX,platform online tradingmilik Henan Sekuritas. Diharapkan kegiatan edukasi dan inklusi keuangan ini dapat meningkatkan pemahaman para peserta tentang manfaat berinvestasi sehingga dapat menggeliatkan pasar saham syariah Indonesia.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menilai bahwa penguatan kanal digital bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi penurunan penetrasi di industri asuransi jiwa.

Direktur Eksekutif AAJI, Togar Pasaribu mengatakan, kanal digital mempermudah akses bagi pemegang polis, memungkinkan mereka untuk mencari informasi dan membeli produk asuransi kapan saja dan di mana saja. Terlebih, penguatan melalui digital dianggap akan efektif, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pendapatan premi dari kanal distribusi e-commerce.

“Selama lima tahun terakhir, pendapatan premi darie-commercerata-rata bertumbuh sekitar 100% per tahun,” kata Togar kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Selain itu, menurut dia, digital marketing memungkinkan perusahaan asuransi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode pemasaran tradisional. Sehingga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan produk asuransi di kalangan masyarakat.

Namun, meski banyak keuntungan pada kanal digital, Togar bilang, perlu diingat bahwa tidak semua jenis produk asuransi cocok untuk dipasarkan melalui kanal digital. Apalagi produk asuransi sering kali kompleks dan memerlukan penjelasan langsung dari tenaga pemasaran untuk memastikan pemahaman yang tepat oleh konsumen.

“Tetapi dengan meningkatnya literasi asuransi di masyarakat, kami optimis bahwa semua kanal distribusi, termasuk digital, akan semakin berkembang ke depan,” kata dia.

Tak hanya itu, Togar mengatakan edukasi yang lebih baik dan pemahaman yang lebih mendalam tentang produk asuransi dapat mendorong lebih banyak orang untuk memanfaatkan layanan digital, sehingga mengurangi penurunan penetrasi asuransi yang telah terjadi.

Penjualan Asuransi Jiwa Lewat Kanal Digital Tumbuh Positif

Sementara itu, Togar mengungkapkan bahwa kinerja penjualan asuransi jiwa melalui kanal digital dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang melaporkan peningkatan penjualan asuransi jiwa secara online, terutama setelah pandemi COVID-19, ketika banyak konsumen beralih ke solusi digital.

“Lebih jauh lagi, saat ini masyarakat terutama generasi milenial dan Gen Z, semakin nyaman bertransaksi secara digital, yang mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan kanal online,” tandanya.

Sebelumnya, AAJI mencatat bahwa per semester I-2024 penetrasi industri asuransi jiwa mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara berdasarkan jangkauannya, penetrasi asuransi jiwa baru mencapai 6,6% dari populasi.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Laju pertumbuhan kredit perbankan di sektor UMKM mulai menunjukkan tanda perbaikan. Sebab, laju pertumbuhan kredit UMKM mulai naik setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami tren perlambatan.

Mengutip Data Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada Selasa (22/10), per September 2024, pertumbuhan kredit UMKM mencapai 5% secara tahunan (YoY) atau senilai Rp 1.399,3 triliun. Ini membaik dari bulan sebelumnya hanya tumbuh 4,3% YoY dan menjadi yang terlambat sepanjang 2024.

Secara rinci, laju pertumbuhan yang membaik terjadi untuk kredit usaha di sektor usaha kecil. Di mana, pada skala usaha tersebut, pertumbuhan kreditnya naik 6,6% YoY, dari bulan sebelumnya hanya tumbuh 4% YoY.

Sementara itu, kredit untuk usaha skala menengah juga mengalami sedikit perbaikan. Per September 2024, kredit usaha skala menengah tumbuh sekitar 2,4% YoY dari bulan sebelumnya hanya tumbuh 2,3% YoY, dengan nilainya kini sebesar Rp 309,6 triliun.

Di sisi lain, kredit usaha skala kecil masih mengalami tren perlambatan dengan hanya tumbuh 5,1% YoY atau senilai Rp 637,3 triliun. Pada bulan sebelumnya, kredit usaha kecil masih bisa tumbuh 5,6% YoY dengan nilai sebesar Rp 635,9 triliun.

Sebagai informasi, tren pertumbuhan kredit yang menyasar UMKM ini memang menunjukkan tren penurunan sejak Februari 2024. Periode tersebut sekaligus menjadi pertumbuhan kredit UMKM paling tinggi sepanjang 2024 yang mencapai 9,4% YoY.

Sayangnya pada bulan-bulan berikutnya, pertumbuhan kredit UMKM terus menyusut. Pada Juni mulai masuk di level kisaran 5,1%, lalu pada Agustus turun menjadi hanya 4,3% YoY.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat portfolio BSI Griya mencapai Rp 55 triliun per Agustus 2024. Pangsa pasar BSI di sektor ini telah mencapai 7,19%, tumbuh positif sebesar 8,86% year on year.

Selain itu, BSI juga telah menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp 2,75 triliun terhadap pengembangan 18.428 unit rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sejalan dengan itu, BSI juga terus mendukung pemerintah untuk mempermudah akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Hal tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis BSI dengan Real Estate Indonesia (REI).

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, Melalui kerja sama ini, BSI siap memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah idaman dengan berbagai skema pembiayaan, baik komersial maupun subsidi.

Lebih lanjut Hery mengungkapkan, kerja sama ini akan memperkuat sinergi Perseroan dengan lebih dari 723 anggota REI yang mengembangkan lebih dari 1.600 proyek perumahan, di mana BSI telah aktif terlibat dalam pembiayaan perumahan. Tidak hanya di sektor komersial, kolaborasi ini juga memperkuat penyaluran KPR Subsidi.

“Kami berharap melalui kolaborasi dengan REI, penyaluran KPR BSI Griya dari anggota REI dapat meningkat hingga 30%. Ini adalah langkah nyata untuk mempermudah masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, dalam mendapatkan akses ke rumah layak dan terjangkau,” ungkap Hery dalam rilis resminya, Selasa (22/10).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk membangun 3 juta unit rumah selama masa pemerintahannya. Sebanyak 2 juta unit di antaranya akan dibangun di perdesaan, sementara 1 juta unit lainnya di perkotaan.

Pada tahun 2023, angka backlog perumahan di Indonesia mencapai 12,7 juta. Angka ini naik 1,7 juta dari tahun sebelumnya.

Data Kementerian PUPR pada tahun 2022 menunjukkan dengan angka backlog perumahan sebesar 11 juta yang sebanyak 93% berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, sebanyak 60% dari angka tersebut didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal. Hal ini menunjukkan urgensi dalam penyediaan rumah layak bagi masyarakat.

Hery menambahkan, sinergi ini merupakan bagian dari upaya BSI dan REI dalam mendukung program pemerintah terkait pengadaan perumahan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kolaborasi dengan REI bukan hanya sebatas angka, tetapi ini adalah tugas mulia untuk menyediakan perumahan yang layak, dan memperluas akses bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan rumah,” kata Hery.

Dengan rencana REI untuk menyelenggarakan 50 kegiatan hingga tahun 2025, BSI juga akan turut serta secara eksklusif dalam kegiatan tersebut. Melalui berbagai kegiatan ini, REI dan BSI berupaya memperkuat hubungan dengan para pengembang dan mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia.

Tidak hanya itu, Hery juga menambahkan bahwa kemitraan dengan REI dan para pengembang adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Saat ini, BSI menempati posisi sebagai bank terbesar keenam dalam hal penyaluran pembiayaan Griya.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dengan lebih dari 21 juta nasabah, BSI bekerja sama dengan REI dan asosiasi pengembang untuk menyediakan perumahan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat.

“Kami optimistis kolaborasi ini akan memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan sektor perumahan di Indonesia. BSI siap menyediakan dukungan pembiayaan, sementara para pengembang di bawah naungan REI akan menyediakan hunian yang berkualitas dan layak. Kami merasa tidak ada kendala untuk mendukung pembiayaan," imbuhnya.

Pihaknya berharap, ke depan BSI akan terus berperan aktif dalam membantu mengatasi permasalahan backlog perumahan di Indonesia.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Perusahaan manajer investasi, PT Schroder Investment Management Indonesia buka suara terkait kabarpenjualan perusahaan oleh induknya yang sudah menyebarkan undangan penawaran.

Kabarnya, salah satu yang sedang menjajaki untuk membeli perusahaan tersebut adalah BNI Asset Management (BNI AM). Selain itu, dikabarkan bahwa Schroder mengincar nilai transaksi penjualan sebesar US$ 100 juta, sekitar 20 kali-25 kali EBITDA.

Chief Executive OfficerSchroder Investment Management, Michael Tjoajadimemilih untuktidak memberikan penjelasan yang jelasapakah benarperusahaan akan dijual dalam waktu dekat ini.

Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya secara terus-menerus berdiskusi dengan mitra-mitra potensial untuk memastikan, Schroder Investment Management Indonesia tetap memberikan layanan dan nilai yang unggul bagi nasabah mereka.

“Maka dari itu, sebagai sebuah lembaga keuangan yang teregulasi, kebijakan kami adalah tidak memberikan komentar mengenai spekulasi pasar atau rumor tertentu,” kata Michael kepada KONTAN, Senin (21/10).

Sementara itu, Sekretaris Korporasi BNI-AM Akbar Muslim juga memberikan tanggapan terkait rumor bahwa BNI AM akan membeli Schroder Investment Management Indonesia.

Dia menegaskan, sampai dengan saat ini belum mendapatkan informasi apapun, terkait rencana penawaran dari Schroder Investment Management Indonesia, serta bukan ruang lingkup kewenangan Direksi BNI AM untuk memutuskan hal-hal terkait dengan Status Korporat lain diluar BNI AM.

“Maka kami tidak bisa memberikan tanggapan lebih lanjut saat ini, karena bukan ruang lingkup kewenangan Direksi BNI AM untuk memutuskan hal-hal terkait dengan Status Korporat lain diluar BNI AM,” kata dia kepada KONTAN, Senin (21/10).

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Tanah Air bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun, diperlukan dukungan dan peran semua pihak di industri kasa keuangan, terutama perbankan.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan tahun 2024 mencapai 65,43%. Meski masih rendah tapi angka tersebut sudah naik dari 49,68% pada tahun 2022. Sementara, indeks inklusi keuangan 2024 tercatat sebesar 75,02%.

Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat literasi antara kelompok usia dan pendidikan. Kelompok usia produktif (26-35 tahun) memiliki tingkat literasi tertinggi (74,82%), sedangkan kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun menunjukkan tingkat literasi yang lebih rendah, masing-masing sebesar sekitar 52%.

Selain itu, hasil SNLIK juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik tingkat literasi dan inklusi keuangan seseorang. Kelompok dengan pendidikan tinggi mencatatkan indeks literasi hingga 86,19%, sementara mereka dengan pendidikan dasar memiliki indeks di bawah 40%.

Bank DKI, salah satu bank yang berkomitmen untok mendukung OJK meningkatkan literasi keuangan. Terbaru, bank ini berpartisipasi salami Pesta Rakyat, yang diselenggarakan di sepanjang ruas jalan Sudirman - Thamrin Jakarta, pada Minggu (20/10).

Di Ajang tersebut, Bank DKI mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan dengan mengenalkan produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki oleh Bank DKI, seperti JakOne Mobile.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo menjelaskan bahwa pemahaman tentang produk dan layanan perbankan sangat penting. “Hal ini merupakan upaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang produk dan layanan perbankan. Literasi dan Inklusi keuangan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia dalaï keterangan resminya, Senin (21/10).

Acara Panggung Rakyat selain menghadirkan booth untuk memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti penampilan musik yang diisi oleh bintang tamu ternama, yaitu Wali, Pagi Boeta, hingga Yeni Inka, dan Dara Ayu.

Acara ini mendapat sambutan antusias dari masyarakat, dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi area Panggung Pesta Rakyat Bank DKI dan aktif berinteraksi dengan petugas Bank DKI. Diharapkan, melalui inisiatif ini, pengetahuan dan akses masyarakat terhadap produk perbankan semakin meningkat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha sang pioneer fintech peer to peer (P2P) lending PT Investree Radika Jaya (Investree). Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi menerangkan keputusan itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

"Mencabut izin usaha Investree yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (21/10).

Ismail menerangkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending, serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Dia bilang pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," tuturnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Ismail menyampaikan OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Ismail bilang pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain hal tersebut, sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan IJK yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan perlindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang, dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Adapun langkah tersebut antara lain, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di lembaga jasa keuangan. Hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Selain itu, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ditambah melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

Ismail juga mengatakan OJK akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, dengan dicabutnya izin usaha tersebut, Ismail menyebut Investree diwajibkan untuk menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan.

OJK juga melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, Investree wajib menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, serta menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Ditambah wajib memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Investree juga wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree, serta menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.

Terkait hal itu, Ismail menyampaikan nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id, dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930. Investree juga wajib melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka menciptakan industri LPBBTI yang sehat, berintegritas, inklusif, tangguh dan resiliens, Ismail menyebut OJK telah dan akan terus melakukan langkah-langkah penguatan pengawasan (supervisory enhancement) terhadap industri penyelenggara LPBBTI.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-BANGKOK. Kasikorn Bank (KBank) pemilik saham mayoritas PT Bank Maspion Tbk (BMAS) mengungkapkan rencana rebranding Bank Maspion.

Executive Vice President of KBank yang juga menjabat President Commissioner of Bank Maspion, Chat Luangarpra menjelaskan, hal ini sangat penting dan diharapkan dapat membantu Bank Maspion membangun identitas yang lebih kuat sebagai salah satu pemain utama di industri perbankan nasional.

“Langkah ini sudah ada dalam rencana, sementara ini Maspion adalah nama keluarga yang dikenal di Indonesia. Selain itu banyak orang mengacu Maspion dengan alat elektronik tetapi tujuan rebranding menciptakan kepercayaan dan keyakinan,” kata Luangarpra di kantor pusat KBank Thailand, beberapa waktu lalu.

Ia mengakui bahwa rebranding adalah bagian penting dari strategi jangka panjang KBank untuk menjadikan Bank Maspion sebagai salah satu dari 15 bank terbesar di Indonesia pada tahun 2027.

“Saat ini, kami sedang menyusun rencana final untuk rebranding Bank Maspion. Kami ingin memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan hati-hati dan strategis agar dapat membangun brand yang lebih kuat dan dikenal luas,” ujar Luangarpra.

Menurutnya, rebranding Bank Maspion bukan sekadar perubahan nama atau logo, melainkan bagian dari transformasi besar yang melibatkan peningkatan layanan digital, investasi dalam infrastruktur teknologi, dan perluasan layanan perbankan.

"Proses ini membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Jadi belum ada timeline yang jelas terkait langkah rebranding, tetapi sudah masuk dalam rencana," imbuhnya.