Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -YOGYAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja meluncurkan peta jalan atau roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri Dana Pensiun 2024-2028.

Dalam implementasinya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan peta jalan ini diturunkan dalam tiga fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela.

"Fase pertama adalah fase penguatan fondasi pada periode 2024-2025, yang fokus kepada penguatan sumber daya manusia, perluasan akses melalui pemanfaatan teknologi, serta penerapan prinsip-prinsip pengelolaan dana pensiun yang baik," kata Ogi dalam acara peluncuran Roadmap Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7).

Di periode fase pertama ini juga akan memperkuat tiga layer pengawasan industri dana pensiun, percepatan transformasi digital program pensiun dan peningkatan program literasi serta inklusi keuangan terkait dana pensiun.

Kemudian untuk fase kedua, Ogi menjelaskan fase ini akan mengonsolidasikan serta menciptakan momentum pada periode 2026-2027. Dalam tahap ini fokusnya kepada konsolidasi penyelenggaraan program pensiun sukarela, penerapan investasi berdasarkan profil risiko peserta, serta pembangunan sistem terintegrasi mengenai kepesertaan pensiun nasional.

Terakhir, fase ketiga yakni end state di tahun 2028 adalah fase penyesuaian dan pertumbuhan. Fokus periode ini adalah optimalisasi jangkauan kepesertaan pada sektor informal dan individual. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan peran dana pensiun dalam sustainable finance.

"Harapannya telah terbentuk ekosistem sistem pensiun nasional yang lebih baik lagi dengan adanya peningkatan replacement ratio, peningkatan kepesertaan sektor informal, serta tercapainya target tingkat densitas dana pensiun," jelas Ogi.

Sejalan dengan ketiga fase tersebut, Ogi juga menyebut dalam peta jalan terdapat empat poin yang dijadikan sebagai pilar untuk menopang ekosistem dana pensiun.

Keempat pilar ini ialah penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor dana pensiun.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19 yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 lalu.

Sebagaimana diketahui belum lama ini pemerintah mengusulkan kepada regulator dalam hal ini OJK untuk memperpanjang restrukturisasi kredit Covid-19 hingga tahun 2025 mendatang.

Merespons usulan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan keputusan untuk mencabut kebijakan restrukturisasi kredit telah melalui perhitungan yang matang dan pertimbangan mendalam terhadap kondisi perbankan dan perekonomian nasional.

"Saat OJK akan menetapkan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terdampak covid, maka juga dihitung seberapa besar efeknya terhadap kondisi perbankan dan perkembangan perekonomian secara menyeluruh, sehingga dari hal tadi kami sampaikan bahwa perbankan juga telah membentuk pencadangan yang sangat memadai," ungkap Mahendra saat konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK, Senin (8/7).

Mahendra merinci, pencadangan perbankan memadai dengan coverage ratio sebesar 33,84% per Mei 2024. Sehingga OJK menilai hal ini menunjukkan bahwa perbankan secara umum telah menerapkan manajemen risiko dan kehati-hatian yang baik dalam pengelolaan kreditnya.

Pertimbangan lainnya, kata Mahendra OJK juga melihat kinerja yang baik dari perbankan. Hal ini didukung oleh permodalan yang kuat.

"Kami menilai ini (perbankan) mampu, bukan saja hanya mempertahankan kinerja dengan kondisi ke depan, tapi juga target-targetnya," terang Mahendra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, saat ini posisi NPL gross UMKM pada bulan Mei 2024 tercatat stabil yaitu sebesar 4,27%, naik tipis dari bulan April 2024 dari level 4,26%.

Sejalan dengan penurunan loan at risk (LaR) total kredit, LaR kredit UMKM juga mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 13,83% dari sebelumnya April 14,29%, dan dari tahun sebelumnya sebesar 17,63%.

"Sisa kredit restrukturisasi Covid-19 juga terus mengalami penurunan, sampai dengan Mei 2024 tersisa sebesar Rp 192,52 triliun," ungkap Dian.

Sementara dari jumlah debitur yang masih menjalani restruk kredit tersisa sebanyak 702.000, turun drastis 10 kali lipat jika dibandingkan saat puncaknya hampir mendekati 7 juta debitur pada tahun 2022.

Sementara itu para bankir juga mengaku tidak terkendala terkait dengan pemberhentian restrukturisasi kredit yang telah berakhir sejak Maret 2024 lalu.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar mengatakan, tidak ada masalah terkait dengan pencabutan kebijakan restrukturisasi kredit covid-19 oleh OJK.

"Kelanjutan dari kebijakan restruk relaksasi Cobid, saya rasa ini tetap jalan meski tidak perlu perpanjangan kebijakan. Kalau misalnya masih prospek (debiturnya), pasti diberikan relaksasi mandiri dari banknya," ungkap Royke saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (8/7).

BNI berkomitmen untuk menjaga kualitas portfolio KUR dengan target NPL tidak melebihi 1% di tahun 2024.

Senada, Direktur Keuangan, Treasury dan Global Service Bank Jatim Edi Masrianto mengatakan, posisi NPL KUR segmen mikro per Mei 2024 masih sehat terkendali meskipun ada kenaikan dari tahun lalu, yakni dari 0.56% di tahun 2023 menjadi 0.99% di tahun 2024.

"Hal ini relatif wajar mengingat penyaluran kredit BJTM di segmen mikro juga mengalami pertumbuhan double digit sebesar 71.77% YoY pada bulan Mei," ungkap Edi kepada Kontan.

Meski begitu tidak ada keadaan yang mendesak terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid 19. Namun Edi menyebu perpanjangan restrukturisasi tentunya akan menjadi angin segar bagi industri perbankan, karena akan memberikan waktu kepada Bank dan Debitur untuk memperbaiki kinerjanya.

Tahun ini Edi menyebut pihaknya telah berhasil mencapai target pertumbuhan kredit, sehingga fokus Bank Jatim adalah menjaga kualitas kredit. Namun dengan tetap melakukan antisipasi melalui upaya selektif pada usaha debitur khususnya sektor ekonomi tertentu.

Serta Bank Jatim juga melakukan monitoring dan pendampingan atas usaha debitur yang mengalami hambatan, dan perbaikan kualitas kredit melalui program rescheduling,reconditioning, termasuk hapus buku.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal merilis peraturan OJK (POJK) terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, draft terkait POJK UMKM sudah selesai dan sudah didiskusikan di Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk memastikan konten terkait POJK ini akan seperti apa.

"Karena ini saya kira salah satu yang memang di Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan harus dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). OJK melihat aturan ini adalah kesempatan baik untuk kita bisa meng-address persoalan UMKM secara lebih konsepsional, sistemik, dan lebih solutif untuk menangani persoalan-persoalan terkait UMKM ke depan. Karena fokus utama kita memudahkan akes UMKM terhadap sistem keuangan," ungkap Dian saat RDK OJK bulanan, Senin (8/7).

Selain itu, kata Dian, aturan ini akan memastikan bank memiliki expertise yang cukup bagus untuk memastikan usaha UMKM bisa berjalan sebagaimana seharusnya, bukan hanya pemberian kredit kemudian kreditnya tidak berjalan atau macet. Tapi juga memastikan kredit yang diberikan itu betul-betul bisa membantu peningkatan status UMKM itu sendiri dari waktu ke waktu.

"Dan itu ada sistem sendiri yang harus OJK kembangkan. Tentu OJK akan melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM, tentu perbaikan data dan informasi juga akan lebih di sentralisasi di OJK," tambahnya.

Sehingga, kata Dian, memang di POJK ini akan mengembalikan secara lebih profesional bagaimana mengelola UMKM yang betul-betul bekerja di lapangan, atau dalam artian betul-betul mendorong pertumbuhan UMKM dari waktu ke waktu.

"Sementara itu, kredit macetnya juga bisa di tekan seminimal mungkin karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional," tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan total 127 perkara hingga 30 Juni 2024. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena menyatakan, hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 102 perkara perbankan, lima perkara pasar modal, dan 20 perkara Industri Keuangan Non Bank (IKNB)," ungkapnya dalam keterangan resmi konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Selanjutnya, jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 114 perkara. Adapun dari 114 perkara tersebut, sebanyak 102 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan 12 perkara masih dalam tahap kasasi.

Sophia mengatakan OJK optimistis sistem keuangan dapat terjaga stabil di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Hal itu seiring dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah, Bank Indonesia, LPS, industri keuangan, serta asosiasi pelaku usaha.

OJK terus meningkatkan kolaborasi dan mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan agar dapat memperkuat ekosistem sektor keuangan yang sehat serta memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan tetap menjaga prinsip governansi yang baik, integritas, dan fokus pada aspek keberlanjutan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kinerja industri perbankan Indonesia per Mei 2024 menunjukkan kinerja yang stabil dan berkelanjutan ditopang dengan permodalan alias Capital Adequacy Ratio atau CAR yaitu sebesar 26,22% pada Mei 2024, naik dari April 2024 yang mencapai 25,97%.

Selain itu, profitabilitas perbankan terjaga Return on Asset (ROA) berada di level 2,56% dari sebelumnya 2,51% dan net interest margin 2,56% stabil seperti posisi April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, dari sisi kinerja intermediasi pada Mei 2024, kredit masih tetap tumbuh dobel digit sebesar 12,15% yoy mencapai Rp 7.376 triliun, dari sebelumnya Rp 7.311 triliun pada Mei 2024.

"Penyaluran kredit yang cukup signifikan melanjutkan pertumbuhan kredit sejak periode-periode sebelumnya, searah dengan target pertumbuhan 2024 ini. Tren pertumbuhan kredit yang baik ini menunjukkan kinerja perbankan yang baik dan bukti dukungan perbankan untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dian saat RDK Bulanan Juni 2024, Senin (8/7).

Sejalan dengan itu, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai 8,63% yoy yang mencapai Rp 8.699 triliun dengan giro pertumbuhan terbesar yaitu 15,53% yoy. Likuiditas industri perbankan pada Mei 2024 memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 114,58% dan 25,78% atau jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

“Kondisi likuiditas perbankan nasional tergolong baik di tengah likuiditas global yang cukup ketat seiring kebijakan bank sentral AS yang mempertahankan higher for longer,” ujarnya.

Kemudian, kualitas kredit terjaga dengan NPL gross pada Mei 2024 mencapai 2,34% dibanding April 2,33% dan NPL net mencapai level 0,79% dari sebelumnya 0,81%.

Selanjutnya, loan at risk mengalami penurunan 10,75% pada Mei 2024, dari sebelumnya April 2024 di level 11,04% dan Mei 2023 mencapai 13,38%.

Adapun NPL gross untuk UMKM Mei 2024 tercatat stabil 4,27% dari angka sebelumnya 4,26%, sejalan dengan penurunan LAR UMKM mengalami penurunan 13,83% dari April 2024 sebesar 14,29%.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -YOGYAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi luncurkan peta jalan atau roadmap pengembangan dan penguatan industri dana pensiun Indonesia 2024-2028 pada Senin (8/7).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, penyusunan peta jalan ini merupakan salah satu upaya untuk merespons berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun.

"Peta jalan ini cukup panjang disusun, kita sudah menyiapkan sejak 2023. Untuk itu pada hari ini kami meluncurkan peta jalan untuk pengembangan penguatan dana pensiun," kata Ogi dalam acara peluncuran Roadmap Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028 di Yogyakarta, Senin (8/7).

Ogi menjelaskan saat ini penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Namun demikian dalam 15-20 tahun mendatang akan ada potensi risiko kenaikan dependency ratio saat berakhirnya periode bonus demografi.

Oleh sebab itulah dihadirkan roadmap ini sebagai upaya untuk mendorong penguatan dan pengembangan industri dana pensiun dalam rangka memitigasi potensi risiko tersebut.

Adapun peta jalan pengembangan dan penguatan industri dana pensiun pada peta jalan ini ditopang melalui empat pilar utama.

Yakni terkait penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor dana pensiun, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor dana pensiun.

Kemudian dalam implementasinya, peta jalan ini diturunkan dalam tiga fase dengan sinergi antara dana pensiun wajib dan dana pensiun sukarela.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) dan empat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) di sepanjang 2024.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan sampai dengan Mei 2024, OJK sudah menerbitkan satu POJK dan satu SEOJK.

"Serta (kami tengah menyusun) rancangan SEOJK mengenai penilaian kualitas penagihan subrogasi dan suretyship oleh perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah sehubungan dengan tambahan sebagai pelapor dalam sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan),” kata Ogi saat paparan RDK OJK, Senin (8/7).

Adapun yang terbaru OJK juga sedang menyusun rancangan SEOJK mengenai prodak asuransi dan produk asuransi syariah yang merupakan amanat dan pedoman pelaksanaan dari POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi Dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Mengenai POJK Nomor 8 Tahun 2024, salah satunya akan diatur mengenai penyederhanaan persetujuan atau pencatatan produk asuransi. OJK juga akan mengatur mengenai penggunaan polis asuransi secara elektronik dan tata kelola produk asuransi, baik penghitungan premi dan kehati-hatian dalam mengeluarkan produk, serta sisi tanggung jawab kepada pemegang polis.

Butir penyempurnaan yang tertuang dalam POJK Nomor 8 Tahun 2024 juga sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dia berharap POJK No 4/2024 dapat mendukung dan menciptakan ekosistem industri perasuransian yang sehat dan memiliki daya saing yang kuat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 16,21 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan nilai tersebut terkontraksi sebesar 11,96% secara tahunan atau Year on Year (YoY).

"Adapun pembiayaan modal ventura pada April 2024 terkontraksi 12,61%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,32 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Kondisi yang sama ternyata juga terjadi pada Maret 2024, Agusman menerangkan pembiayaan modal ventura terkontraksi 10,18%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,79 triliun.

Adapun nilai aset modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 25,93 triliun. Nilai itu terkontraksi 6,22%, jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 27,65 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhasil menyalurkan pinjaman pada April 2024 sebesar Rp 1,02 triliun.

Adapun nilai itu meningkat 4,08%, jika dibandingkan posisi pada April 2023 yang sebesar Rp 0,98 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pembiayaan fintech peer to peer (P2P) lending pada Mei 2024 mencapai Rp 64,56 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan outstanding pembiayaan fintech P2P lending terus tumbuh.

"Pencapaian pada Mei 2024 tumbuh sebesar 25,44% Year on Year (YoY), sedangkan April 2024 tumbuh sebesar 24,16% YoY," ujarnya dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 fintech P2P lending pada Mei 2024 tercatat dalam kondisi terjaga.

Agusman menyampaikan TWP90 pada Mei 2024 sebesar 2,91%. Adapun TWP90 pada Mei 2024 tercatat menurun dari posisi Mei 2023 yang sebesar 3,36%. Namun, nilai Mei 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi April 2024 yang sebesar 2,79%.

Capaian TWP90 pada Mei 2024 tersebut masih berada di batas aman ketentuan OJK, yakni tidak melebihi 5%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada tujuh perusahaan pembiayaan dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp 100 miliar hingga akhir Mei 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait progress action plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari tujuh perusahaan pembiayaan tersebut.

"Baik berupa injeksi modal dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan injeksi modal dari new strategic investor baik lokal maupun asing yang kredibel, serta opsi pengembalian izin usaha," kata Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 490,69 triliun pada Mei 2024. Nilai piutang pembiayaan pada Mei 2024 tumbuh 11,21% Year on Year (YoY). Pertumbuhan Mei 2024 terbilang menguat jika dibandingkan pencapaian April 2024.

"Adapun pada April 2024 tumbuh 10,82% YoY dengan nilai Rp 486,35 triliun," ucap Agusman.

Agusman menerangkan profil risiko pembiayaan yang tetap terjaga, yang mana Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,84% pada Mei 2024. Adapun nilai tersebut menurun tipis dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,89%.

Agusman menambahkan Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada Mei 2024 sebesar 2,77%. Angka itu menurun jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,82%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Praktik judi online masih marak terjadi di Indonesia dan berpotensi menyasar ke berbagai lini, tak terkecuali platform dompet digital. Mengenai hal itu, platform dompet digital DANA menerangkan sebagai bagian dari industri teknologi finansial, ikut mendukung pemerintah dan regulator dalam menjalankan tugasnya memberantas aktivitas judi online.

CEO & Co-Founder DANA Indonesia Vince Iswara mengatakan upaya tersebut merupakan bentuk komitmen DANA sebagai dompet digital dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Vince mengatakan dalam memberantas judi online, DANA telah menerapkan sejumlah upaya. Salah satunya, yakni senantiasa bekerja sama dengan berbagai otoritas lintas sektor, termasuk Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) guna memastikan unsur-unsur kepatuhan terlaksana.

"Dalam menanggulangi perjudian online, DANA secara berkala menginformasikan pandangannya selaku pelaku industri atas berbagai inisiatif yang dijalankan dalam memerangi judi online. Secara berkala, DANA juga terlibat dalam diskusi bersama dengan regulator dan para pelaku industri lainnya, untuk berbagi pandangan pola modus operandi judi online dan langkah-langkah mitigasi ke depannya," ucapnya dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Vince menyampaikan pihaknya juga melakukan pelaporan berkala kepada kementerian terkait situs web yang terindikasi melakukan tindakan ilegal serta menggunakan merek dagang DANA sebagai salah satu opsi pembayaran yang digunakan. Pelaporan itu juga dilakukan untuk meminimalisir kemunculan praktik judi online.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan demi terus menjaga kuatnya tata kelola yang baik, Vince menerangkan secara internal DANA menciptakan satuan kerja anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Dia bilang satuan kerja lintas sektor itu menjalankan fungsi kepatuhan perihal proses identifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang terindikasi judi online dan berkonsultasi kepada otoritas terkait dalam melihat tren terbaru dari praktik judi online.

"Informasi-informasi penting lainnya senantiasa diberikan kepada otoritas terkait, guna memudahkan analisis keuangan terkait judi online," tuturnya.

Secara operasional dan pengembangan inovasi, Vince mengatakan DANA telah menerapkan prosedur proses mengenal nasabah dalam proses pembukaan akun untuk pengguna dan mitra merchant guna memastikan keabsahan identitas serta profil pengguna teridentifikasi dan terverifikasi secara benar. Dalam hal itu, dia menyebut DANA bekerja sama dengan instansi pemerintah terkait yang menatausahakan data dan informasi kependudukan.

"Dengan mendorong keabsahan identitas kepada seluruh pengguna maupun mitra, DANA dapat mengantisipasi akun-akun fiktif yang diduga digunakan untuk aktivitas judi online. Dalam fitur inovasi selanjutnya, DANA akan terus memberikan edukasi dan panduan kepada penggunanya agar terhindar dari praktik judi online," ujarnya.

Sementara itu, Vince mengatakan DANA juga telah meluncurkan kampanye di media sosial bertajuk ‘Monitor, Konfirmasi, dan Lapor’ yang telah berjalan sejak awal Juli 2024 hingga akhir tahun ini. Dia bilang kampanye media sosial itu menyoroti berbagai jenis modus kejahatan digital, hingga cara melaporkannya kepada Customer Care DANA.

Vince menerangkan pesan yang sama juga akan disebarluaskan dalam aplikasi, laman website, maupun kanal komunikasi lainnya. Dia menjelaskan edukasi luring juga menjadi agenda DANA berikutnya dengan melibatkan komunitas, lintas industri, hingga pihak berwenang, untuk memastikan dampak yang lebih luas lagi.

Vince berpendapat fenomena judi online yang marak beredar di tengah masyarakat membutuhkan penanganan khusus dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dia meyakini kolaborasi antara pelaku industri sektor pembayaran dengan pemerintah dan edukasi pengguna adalah satu-satunya cara untuk memberantas bentuk tindakan ilegal secara online. Dengan demikian, visi Indonesia mengakselerasi inklusi keuangan bisa tercapai dan ekosistem ekonomi digital dapat tumbuh sehat berkelanjutan.

Sebagai informasi, PPATK mencatat total transaksi judi online di Indonesia mencapai Rp 101 trilun pada kuartal I-2024. Adapun total transaksi judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Tabungan Negra Tbk (BTN) memastikan proses akuisisi PT Bank Muamalat Indonesia BTN batal dilakukan.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7) menyampaikan bahwa, BTN sudah berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN, juga sudah menyampaikan ke OJK bahwa BTN tidak akan meneruskan proses akuisisi Bank Muamalat.

"Pada dasarnya kami memang tetap harus menjaga kesepakatan bersama Bank Muamalat, tapi secara umum dapat kami sampaikan dan kami juga sadah konsultasi ke pemegang saham dalam hal ini pak Menteri BUMN dan Pak Wamen dan kami juga sudah sampaikan ke OJK. Cuma kami belum lakukan keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian," kata Nixon.

Lebih lanjut Nixon menyebut, BTN telah melakukan due diligence dengan Bank Muamalat sejak awal tahun 2024 ini, namun seiring dengan berjalannya proses duediligence BTN akhirnya mengambil keputusan untuk tidak meneruskan proses akuisisi.

Sebelumnya, BTN menargetkan due diligence terhadap Bank Muamalat rampung pada April 2024 lalu. Namun, hal tersebut tak kunjung rampung, sehingga memunculkan rumor batalnya aksi akuisisi tersebut. Aksi korporasi ini sebagai bagian dari upaya pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) mereka yakni BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS).

Sebelumnya, sejumlah sumber di kalangan ekonom dan pelaku pasar menyebutkan kabar tersebut hampir mendekati kenyataan. Keduanya dikabarkan sulit mencapai kata sepakat sehingga memilih melanjutkan agendanya masing-masing.

Bank BTN kembali fokus menyapih unit usaha syariah (UUS) sebagaimana perintah Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) terhadap UUS yang asetnya sudah melampaui 50% dari nilai aset induk untuk berdiri sendiri atau menjadi Bank Umum Syariah.

Sementara Bank Muamalat melanjutkan agenda konsolidasi dan mencari mitra strategis antara lain melalui IPO.

“Meski masih terdengar sayup sayup, tampaknya rumor tersebut (BTN batal akuisisi) memang benar adanya. Saat melakukan due diligence, kedua pihak mungkin merasa tidak memiliki visi yang sama dan akhirnya memilih strategi berbeda,” kata Sutan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Visi yang dimaksud terkait dengan strategi pengembangan bank syariah hasil merger. BTN mungkin akan membawa bisnis model yang sangat fokus pada ekosistem perumahan, sementara banyak pihak berharap Bank Muamalat melanjutkan strategi yang sudah dirintis oleh para pendirinya.

Selain itu, ia melihat kemungkinan ada sejumlah kendala teknis yang proses penyelesaiannya membutuhkan waktu cukup lama, seperti masalah akad kredit nasabah eksisting atau struktur pemegang saham Muamalat itu sendiri.

“Kalau hambatannya terlalu banyak, mungkin berpisah adalah pilihan terbaik. Karena, jika terus dipaksakan, malah hasilnya bisa tidak bagus untuk semuanya,” katanya.

Emir mencium gelagat batalnya akuisisi ketika Muhammadiyah menyuarakan pentingnya Bank Muamalat untuk berdiri sendiri, bukan menjadi bagian dari keluarga BUMN. Masukan tersebut mungkin membuat para pihak menjadi gamang untuk melangkah lebih jauh.

Menurutnya, hal ini merupakan hal yang wajar. Ia bilang tidak semua due diligence harus berakhir dengan merger dan akuisisi.

“Apapun keputusannya, kami tentu mengapresiasi selama keputusan tersebut didasari pertimbangan yang sangat matang. Yang penting semangatnya tetap sama yakni demi kemajuan industri keuangan syariah negeri ini,” katanya.

Sementara Direktur Eksekutif Segara Research & Institute, Piter Abdullah menduga manajemen BTN dan pemegang saham pengendali Bank Muamalat yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak mencapai kesepakatan valuasi, sehingga apabila prosesnya dilanjutkan justru akan merugikan semua pihak, termasuk BTN dan BPKH.

“Mungkin kedua pihak terbentur situasi yang sulit tapi keputusan harus tetap diambil. Saya kira, apabila BTN batal beli Muamalat setelah due diligence, menunjukkan komitmen BTN dalam melakukan aksi korporasi yang kredibel dan akuntabel,” katanya.

Kesepakatan harga mungkin tidak tercapai karena posisi BPKH sebagai pengelola dana haji. Sesuai aturan, investasi BPKH tidak boleh menghasilkan return negatif (rugi). Valuasi Muamalat saat ini, mungkin sudah dibawah nilai investasi awal BPKH. Sehingga, apabila Muamalat dijual di harga wajarnya saat ini, dapat menciptakan kerugian bagi BPKH yang bisa menimbulkan persoalan baru (masalah hukum) di kemudian hari.

Sementara itu, di sisi lain, BTN juga tidak mungkin membeli Muamalat sesuai nilai investasi BPKH, karena dianggap mengabaikan rekomendasi tim appraisal dari hasil due diligence.

“Patut diingat, saham yang akan dibeli BTN ini adalah milik BPKH yang pengelolaan dana nya diatur secara ketat oleh undang undang. Ini seperti simalakama; BTN tidak mungkin membeli aset pada harga yang lebih tinggi dari nilai wajarnya. Sementara BPKH tidak mungkin menjual aset atau kepemilikan saham di bawah nilai investasinya,” kata Piter.

Piter menambahkan hasil due diligence yang tidak sesuai harapan, bukan isu besar buat keduanya. BTN bisa fokus mencari strategi lain untuk spin off. Sementara bagi Muamalat ini menjadi momen yang bagus untuk melanjutkan transformasi sehingga bisa menjadi bank yang lebih sehat, kuat dan siap melanjutkan ke perjalanan berikutnya.