Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank guna memperkuat industri perbankan.

Pasalnya banyak ditemukan fraud dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan resiliensi sistem perbankan Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat membahayakan integritas sistem perbankan.

“Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, termasuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan bank,” ungkap Dian dalam siaran pers, Selasa (29/10).

Kasus yang sering terjadi di perbankan selain fraud, adalah merekayasa laporan keuangan. Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systematically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik yang dilakukan melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POJK ini memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui penerapan internal control over financial reporting (ICFR) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank serta sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

Dian mengatakan bahwa akurasi substansi dan ketepatan waktu pelaporan dapat digunakan oleh OJK sebagai alat untuk mendeteksi dini (early warning system) terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada bank tertentu, dan melakukan koreksi dengan cepat.

POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank mengatur mengenai penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik window dressing.

Selain itu POJK ini juga mengatur tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit, serta dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal.

Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan. Serta pemberian sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan.

Untuk itu Bank diharuskan menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

Kemudian Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama enam bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi memberikan izin usaha kepada Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI).

Pemberian izin usaha itu berdasarkan KEP452/PL.02/2024 per 18 Oktober 2024. Adapun pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Dewan Komisioner dimaksud.

Dalam pemberian izin usaha itu juga sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2021 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Sesuai dengan ketentuan, Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro PPUMI (LKM PPUMI) diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 4 bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Selanjutnya, OJK mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku lembaga keuangan yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. IFG Progress memproyeksikan akan terjadi banyak aksi merger dan akuisisi akibat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 yang mengatur tentang peningkatan modal minimum industri perasuransian.

Berdasarkan kajian yang dilakukan IFG Progress terhadap POJK Nomor 23, Senior Research Associate IFG Progress Ibrahim Rohman mengatakan dampak dari peraturan tersebut akan membuat banyak perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum tidak lolos untuk KPPE 1 dan KPPE 2.

"Artinya, akan ada banyak kemungkinan merger dan akuisisi," katanya dalam konferensi pers di Mid Plaza, Jakarta Selatan, Selasa (15/10).

Menurut Ibrahim, banyaknya perusahaan asuransi yang tidak lolos aturan permodalan, tentu akan menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap industri. Positifnya, diharapkan perusahaan asuransi yang ada di pasar adalah perusahaan-perusahaan yang masuk kualifikasi atau berkualitas.

"Di sisi lain, melihat sifat alami perekonomian, kalau player-nya tersegmentasi di kelas tertentu, akan ada struktur pasar oligopoli. Oligopoli sendiri konsentrasinya adalah pricing," ungkapnya.

Tonton:Asuransi Umum Paling Terdampak Penurunan Daya Beli Kelas Menengah

Jadi, Ibrahim bilang semua dampaknya harus dianalisis secara bersama-sama baik dari masyarakat, perusahaan asuransi, hingga regulator.

Dengan demikian, harapannya industri asuransi di Indonesia bisa terus tumbuh dengan sehat dan berkelanjutan, sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai mitigator risiko yang ada di masyarakat.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara permodalan Rp 250 miliar, terdapat 15 perusahaan asuransi jiwa dan 23 asuransi umum yang belum memenuhi per Agustus 2024.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan asuransi jiwa, PT PFI Mega Life Insurance menyampaikan rencananya untuk melakukan pemisahan unit usaha syariah atau spin offdengan mendirikan perusahaan asuransi syariah baru.

Manajemen mengungkap bahwa PFI Mega Life Insurance telah mendapatkan persetujuan atas Rencana Kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 4 Oktober 2024 lalu.

"Maka melalui persetujuan ini, PT PFI Mega Life akan melaksanakan semua tahapan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui OJK sesuai ketentuan yang berlaku," tulis PFI Mega Life Insurance dalam keterangan resmi, pada Rabu (16/10).

PFI Mega Life Insurance juga menjamin tiap-tiap nasabah akan tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis. Hal ini lantaran tidak ada perubahan pada aspek-aspek terkait polis asuransi syariah PFI Mega Life Insurance, termasuk manfaat, hak dan kewajiban, layanan, serta prosedur klaim.

Selanjutnya, PFI Mega Life Insurance meminta nasabah yang memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi layanan nasabah perusahaan di nomor 02129545555 atau melalui email cs@pfimegalife.co.id.

Sebagai informasi, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2023, perusahaan asuransi yang akan melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, yang nantinya hasil pemisahan UUS diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha. Dalam melakukan pemisahan UUS, perusahaan asuransi maupun reasuransi harus memenuhi persyaratan.

Di mana, syarat tersebut antara lain yaitu, dana tabaru dan dana investasi peserta UUS telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabaru dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya.

Kemudian, ekuitas minimum UUS telah mencapai paling sedikit sebesar Rp 100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi. Sementara itu, untuk unit syariah perusahaan reasuransi ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp 200 miliar.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons langkah sejumlah bank asing yang hengkang dari pasar Indonesia.

Seperti aksi merger yang terjadi antara Bank Commonwealth Indonesia dengan OCBC NISP per 1 September 2024 lalu. Sebagaimana diketahui Bank Commonwealth berasal dari negara Australia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada prinsipnya, OJK akan senantiasa mendukung industri keuangan yang semakin berdaya saing dengan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Adapun langkah aktif industri dengan cara akuisisi, penggabungan ataupun aksi korporasi lainnya, Kami selaku otoritas akan senantiasa mengawal proses tersebut dengan tetap mengedepankan proses yang berlaku umum di industri dan sesuai dengan ketentuan," kata Dian dalam jawaban tertulisnya, dikutip Senin (16/9).

Adapun prospek kinerja bank asing di Indonesia disebut Dian tentunya masih sesuai dengan harapan dengan porsi terhadap industri yang tetap terjaga dengan baik.

"Dukungan kami terhadap peningkatan daya saing perbankan nasional tidak hanya diberikan kepada bank “asli Indonesia” namun tentunya juga bank asing yang beroperasi di Indonesia. Adapun keputusan untuk tetap bertahan di Indonesia atau tidak merupakan salah satu strategi besaran dari headquarter bank dimaksud yang tentunya tidak hanya diaplikasikan pada pasar Indonesia namun juga pasar lain," jelasnya.

Namun demikian, pada prinsipnya OJK akan senantiasa mendukung rencana strategis terbaik yang diambil dari masing-masing bank dengan tetap memastikan stabilitas sistem keuangan sebagai dampak keputusan-keputusan strategis dimaksud.

Iklim investasi di Indonesia yang semakin membaik pasca COVID-19 pun disebut Dian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor baik lokal maupun asing.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pelaksanaan Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan PP tersebut akan berfungsi sebagai payung hukum pelaksanaan asuransi wajib, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Ogi menerangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (18/7).

Ogi melanjutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Asuransi Wajib tersebut akan diatur dengan PP setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Dalam UU P2SK, dinyatakan bahwa setiap amanat UU P2SK diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang penetapannya paling lama 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

Dia menjelaskan setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap Program Asuransi Wajib tersebut.

"Adapun program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat. Sebab, akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," tuturnya.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, Ogi menilai masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 16,21 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan nilai tersebut terkontraksi sebesar 11,96% secara tahunan atau Year on Year (YoY).

"Adapun pembiayaan modal ventura pada April 2024 terkontraksi 12,61%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,32 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Kondisi yang sama ternyata juga terjadi pada Maret 2024, Agusman menerangkan pembiayaan modal ventura terkontraksi 10,18%, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 16,79 triliun.

Adapun nilai aset modal ventura pada Mei 2024 sebesar Rp 25,93 triliun. Nilai itu terkontraksi 6,22%, jika dibandingkan pencapaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 27,65 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhasil menyalurkan pinjaman pada April 2024 sebesar Rp 1,02 triliun.

Adapun nilai itu meningkat 4,08%, jika dibandingkan posisi pada April 2023 yang sebesar Rp 0,98 triliun.