Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kredit menganggur atau undisbursed loan di perbankan masih saja menumpuk. Padahal, kredit perbankan tumbuh 13,09% year on year (yoy) per Mei 2024.

Bedasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total undisbursed loan di bank umum mencapai Rp 2.130,37 triliun per Mei 2024, atau naik 10,59% yoy dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp 1.926,26 triliun.

Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah mengatakan, penumpukan kredit menganggur akibat penundaan pencairan oleh debitur karena belum ada kebutuhan pendanaan yang mendesak.

"Misalnya dalam hal kredit investasi yang jangka waktunya panjang dan bisa juga karena masih terdapat persyaratan atau dokumen tambahan yang belum dipenuhi sebelum kredit bisa dicairkan," kata Efdinal kepada Kontan, Kamis (4/7).

Lebih lanjut, Efindal mengatakan, sebagaian besar kredit menganggur berasal dari segmen kredit investasi. Biasanya proyek yang besar memerlukan waktu lebih lama untuk memenuhi persyaratan pencairan kredot. Atau proyek yang dibiayai memiliki timeline panjang sehingga tidak ada kebutuhan untuk menarik dana segera.

Adapun jika dilihat dari laporan keuangan Bank Oke Indonesia, kredit menganggur tercatat naik 11,85% yoy dengan nilai kredit Rp 1,17 triliun per Mei 2024.

Padahal total kredit Bank Oke naik 10,29% yoy pada Mei 2024 menjadi Rp 8,83 triliun per Mei 2024, dibandingkan Rp 8 triliun pada Mei 2023 lalu.

Soal proyeksi kredit menganggur ke depannya, Efdinal mengatakan, hal tersebut tergantung beberapa faktor.

Bank Central Asia (BCA) juga mencatatkan kenaikan kredit menganggur. Jika melihat laporan keuangan secara bank only, total kredit menganggur BCA mencapai Rp 399,97 triliun per Mei 2024, naik 14% yoy dibandingkan Rp 350,84 triliun per Mei 2023.

Padahal total kredit BCA juga tumbuh tinggi, yakni 15,91% yoy dengan nilai kredit yang disalurkan Rp 824,73 triliun per Mei 2024.

"Pagu kredit yang masih tersedia mencapai Rp 399,97 triliun. Hal ini untuk mengantisipasi permintaan kredit yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi, sekaligus siklus bisnis nasabah," kata Hera F Haryn, VP Corporate Communication and Social Responsibility BCA.

Lebih lanjut Hera menyebut, pertumbuhan total kredit BCA didorong seluruh segmen, baik kredit korporasi, UMKM, hingga kredit konsumsi. Adapun kontributor terbesar dari pertumbuhan total kredit BCA per Mei 2024 adalah sektor jasa keuangan, pertambangan non migas, hingga transportasi dan logistik.

Seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, BCA yakin permintaan fasilitas kredit sepanjang 2024 akan terjaga.

"Faktor inflasi yang terkendali, serta likuiditas BCA yang memadai juga menambah optimisme kami agar dapat menjaga pertumbuhan kredit berkualitas secara berkelanjutan," ungkap Hera.

Sementara, Bank CIMB Niaga mencatatkan undisbursed loan Rp 110,078 triliun per Mei 2024, atau naik 4% yoy dari Rp 104,59 triliun pada Mei 2023.

Padahal total kredit dan pembiayaan CIMB Niaga mencapai Rp 203.184 triliun per Mei 2024, atau naik 3,77% yoy dari Rp 195,79 triliun pada Mei 2023.

Meski kredit menganggur naik, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, kenaikan undisbursed loan secara absolut naik sejalan dengan tumbuhnya portfolio kredit CIMB Niaga juga.

Lani menilai tidak ada perubahan berarti di segmen undisbursed loan pada saat ini. Namun memang ada kecenderungan pelaku usaha menunggu sampai biaya bunga bisa lebih menarik untuk penggunaan fasilitas kredir.

"Yang menurut saya wajar. Karena dari sisi bisnis ada hitungan untung rugi, margin dan lainnya," kata Lani.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya mengambil sikap terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta perihal kasus Kresna Life.

Adapun PTTUN Jakarta memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa menyebut pihaknya menghormati keputusan tersebut.

"Selanjutnya, akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Sementara itu, Aman menerangkan bahwa langkah pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat.

Keputusan itu juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang makin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Dia menyampaikan pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, Aman mengatakan OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya. OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Selain itu, dia bilang OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun Pemegang Saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan.

Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," tuturnya.

Aman menyebut upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dia mengatakan hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun, permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

"Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah. Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman. Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan," kata Aman.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, Aman mengatakan OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, yang mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sedangkan pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Aman menerangkan pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut.

Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai upaya hukum, sebelumnya OJK telah melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding OJK tersebut dinyatakan gugur dan telah ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Amar putusan menerangkan, majelis hakim PTTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II. Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Syamsul Azhar

JAKARTA. KONTAN.CO.ID - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, agar melakukan pengawasan dan memberikan alternatif terkait pembiayaan pendidikan.

Anggota KPPU Rhido Jusmadi menegaskan pentingnya peran pemerintah agar pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, termasuk melalui penyedia jasa pinjaman online (pinjol).

"Kami berharap tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, dalam hal ini penyedia jasa pinjol. Sebab, dari beberapa regulasi, KPPU melihat masih ada peran dan tanggung jawab pemerintah dalam hal dana pendidikan di perguruan tinggi," ucapnya saat konferensi pers KPPU, Rabu (3/7).

Dengan demikian, Rhido menyebut tidak terjadi proses liberalisasi yang sangat terbuka dalam pengadaan pinjaman.

Rhido juga menyampaikan bahwa KPPU mendorong program yang diinisiasi oleh pemerintah, seperti student loan. Dia menganggap program itu dapat memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada stakeholder dalam dunia pendidikan, khususnya mahasiswa dan orang tua.

Sebelumnya, KPPU sempat menyebut adanya dugaan pelanggaran berkaitan dengan pinjaman pendidikan melalui Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech peer to peer (P2P) lending.

Pada Maret 2024, Ketua KPPU Fanshurullah Asa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian atau penelitian berkaitan dengan pinjaman pendidikan melalui fintech lending. Dalam proses kajian, KPPU mendapatkan berbagai informasi maupun data dari berbagai pihak, seperti regulator pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha yang bergerak di industri pinjaman baik perbankan maupun fintech lending.

"Berdasarkan kajian, KPPU menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan memutuskan untuk menindaklanjutinya dengan penegakan hukum, khususnya melalui tindakan penyelidikan awal perkara inisiatif," ucapnya dalam keterangan resmi.

Sejak Februari 2024, Fanshurullah mengatakan bahwa KPPU telah melakukan berbagai pendalaman atas persoalan fintech lending pendidikan dan telah menghadirkan berbagai pihak terkait. Dari proses tersebut, hasil kajian KPPU menunjukkan bahwa pelaku usaha telah menetapkan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi atau jauh lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman perbankan, baik pinjaman produktif maupun konsumtif.

Selanjutnya, Fanshurullah menyampaikan bahwa KPPU juga melakukan perbandingan suku bunga pinjaman pendidikan di berbagai negara. Dia menyatakan bahwa pinjaman pendidikan melalui fintech lending di Indonesia sangat jauh lebih tinggi dibandingkan produk pinjaman pendidikan di luar negeri.

"Dengan menerapkan suku bunga yang tinggi, KPPU menduga bahwa pelaku usaha telah melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar tersebut," ungkapnya.

Oleh karena itu, pada 20 Maret 2024, Fanshurullah menyatakan bahwa KPPU memutuskan untuk melanjutkan kajian atau penelitian tersebut dengan melakukan penyelidikan awal guna mencari alat bukti pelanggaran berikut kejelasan atas dugaan pasal pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kabar terakhir, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur mengatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap penyelidikan guna mendalami pelanggaran tersebut. "Lidiknya masih bergulir," ungkapnya kepada Kontan bulan lalu.

Deswin menerangkan bahwa KPPU masih dalam tahap pemanggilan pihak terkait, karena banyak jadwal panggilan yang berubah-ubah oleh para pihak.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan Dana Pensiun (Dapen) BCA menerapkan sejumlah strategi sebagai bentuk upaya mempertahankan keberlanjutan perusahaan di industri.

Direktur Utama Dana Pensiun BCA Budi Sutrisno menerangkan, salah satu strateginya, yakni dana pensiun perlu menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif.

"Selain itu, mengedepankan kriteria Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat untuk mengelola dana pensiun. Kualitas pengurus dapat memengaruhi manfaat yang akan diterima oleh peserta," ucapnya kepada Kontan, Jumat (5/7).

Budi juga mengatakan dana pensiun dapat terlibat dalam penerapan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Dengan melibatkan strategi investasi yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan sosial positif, dia beranggapan industri dana pensiun dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan.

Budi meyakini industri dana pensiun dapat bertumbuh seiring dengan makin banyaknya awareness masyarakat atas pentingnya mempersiapkan pensiun di masa tuanya.

Meskipun demikian, Budi tak memungkiri ada sejumlah tantangan yang akan dihadapi industri, yakni mencapai pertumbuhan aset. Dia menyebut diperlukan strategi investasi yang efektif dan inovatif untuk memaksimalkan hasil investasi dan mencapai target pertumbuhan aset yang berkelanjutan.

Selain itu, berubahnya demografi juga dinilai bisa menjadi tantangan. Dengan populasi yang menua, Budi menerangkan dana pensiun harus mempersiapkan diri menghadapi peningkatan jumlah peserta yang memasuki masa pensiun. Selain itu, dalam menghadapi perubahan regulasi, industri dana pensiun juga harus siap mengikuti peraturan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan keberlanjutan.

"Dana pensiun juga harus memanfaatkan teknologi untuk manajemen portofolio, analisis risiko, dan layanan peserta. Namun, perlu dilakukan peningkatan keamanan siber untuk melindungi data dan aset peserta dari ancaman siber," tuturnya.

Budi menyebut terdapat juga tantangan dalam investasi, yang mana fluktuasi pasar keuangan dan risiko investasi perlu dikelola dengan baik. Industri dana pensiun dinilai perlu gesit dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan mempertimbangkan faktor-faktor, seperti inflasi, suku bunga, dan geopolitik dalam strategi investasinya.

Sebagai upaya mengedepankan keberlanjutan dalam hal investasi, Budi mengatakan strategi pengelolaan investasi Dapen BCA tidak banyak berubah untuk tahun ini.

Salah satunya, yaitu matching antara kebutuhan dana dengan investasi (liability driven), yang mana strategi pertama secara jangka pendek kurang dari 1 tahun untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dengan peningkatan pada investasi pasar uang (Deposito, DOC, SBI, dan Sertifikat Deposito).

Hal itu sesuai dengan komitmen Dapen BCA untuk menjaga level likuiditas pembayaran manfaat pensiun yang makin besar.

Dia bilang Dapen BCA juga melakukan perubahan strategi secara jangka pendek, yaitu memperbanyak instrumen SRBI yang saat ini memberikan return lebih besar dari deposito.

"Adapun strategi jangka menengah dengan durasi 1 tahun hingga 5 tahun masuk pada investasi Obligasi Korporasi dan SBN dengan durasi 5 tahun, serta reksadana pendapatan tetap. Strategi Jangka Panjang untuk mencari value yang tinggi masuk pada investasi SBN lebih dari 5 tahun, saham, penyertaan langsung, dan tanah bangunan," ujarnya.

Sementara itu, Budi menerangkan dana kelolaan perusahaan berupa aset sampai dengan Mei 2024 tercatat sebesar Rp 5,82 triliun. Nilai itu meningkat 6,28%, jika dibandingkan per Mei 2023 yang sebesar Rp 5,48 triliun.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID- JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) resmi meluncurkan superapps bernama Wondr by BNI. Kemunculan superapps ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dana murah atau CASA BNI, terutama di tengah era suku bunga tinggi saat ini.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, "Ini game changer-nya. Bank tidak hanya harus memiliki kredit yang sehat, tapi juga CASA yang memadai untuk survive di kondisi ekonomi seperti ini."

Wondr by BNI ditargetkan dapat menggantikan mobile banking BNI sebelumnya dalam waktu enam bulan. Diharapkan, superapps ini dapat meningkatkan CASA BNI dari 70% menjadi 80%, serta menggandakan jumlah nasabah tabungan BNI yang saat ini mencapai 16 juta pengguna.

Menurut Royke, untuk mencapai target tersebut, BNI akan fokus pada peningkatan jumlah transaksi mobile banking yang pada Mei 2024 telah mengalami peningkatan 51% secara tahunan (YoY) dan volume transaksi 31% YoY.

BNI tak hanya fokus pada pengembangan fitur, namun juga memastikan keamanan data nasabah. Hal ini terlihat dari belanja modal BNI tahun ini yang mencapai Rp 1,9 triliun, di mana 10% hingga 15% dialokasikan untuk sistem keamanan.

"Itu belanja modal memang meningkat karena BNI sedang melakukan transformasi besar," ujar Direktur Technology and Operations BNI Toto Prasetio.

Persaingan Superapps

Kemunculan Wondr by BNI menambah daftar superapps yang diluncurkan bank-bank besar di Indonesia. Sebelumnya, BCA telah meluncurkan BCA Mobile dan MyBCA, sedangkan Bank Mandiri memiliki Livin' by Mandiri.

Persaingan diprediksi akan semakin ketat, dengan masing-masing bank menawarkan fitur dan layanan yang inovatif untuk menarik nasabah.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin menilai kehadiran superapps dapat meningkatkan peran ekosistem bank dan meningkatkan pendapatan dari fee based income.

Amin juga meyakinkan nasabah bahwa bank-bank besar yang meluncurkan superapps ini telah menerapkan sistem keamanan yang berlapis untuk melindungi data nasabah.

Peluncuran Wondr by BNI menandakan langkah BNI dalam beradaptasi dengan era digital dan meningkatkan CASA. Persaingan superapps diprediksi akan semakin ketat, dengan fokus pada pengembangan fitur, layanan, dan keamanan data nasabah.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank J Trust Indonesia Tbk (J Trust Bank) terus mendorong kontribusinya dalam mendukung perkembangan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu strateginya dengan menyasar masyarakat nelayan pesisir.

Terbaru, Bank J Trust menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) kerja sama dengan Blue Institute untuk bisa memberikan pembiayaan mikro kepada koperasi masyarakat perikanan pesisir.

“Kami sangat bersemangat menggarap kerja sama kredit mikro untuk pelaku usaha pada ekosistem kelautan khususnya pada kelompok nelayan,” kata Direktur Bisnis J Trust Bank, Widjaja Hendra dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Selain memberikan dukungan lewat kredit, Bank J Trust juga menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada para nelayan bekerja sama dengan PT Sinar Purefoods Internasional dan PT Samudra Ulam Nusantara.

Widjaja mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan pertumbuhan portfolio pembiayaan berkelanjutan.

Per Desember 2023, Bank J Trust mencatatkan kredit UMKM sebesar Rp 4,3 triliun, meningkat 56% secara tahunan. Sedangkan pada kredit Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sudah disalurkan sebesar Rp 5,7 triliun, setara 24% dari total outstanding kredit perseroan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank J Trust juga akan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi biru. Salah satunya dibuktikan dengan menghadiri forum bertajuk Blue Natural Capital yang digelar oleh Coral Triangle Initiatives (CTI) dan Blue Institute pada 7 – 9 Juni 2024 lalu.

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut.

Ekonomi biru tentunya sangat bergantung pada kondisi kehidupan segitiga terumbu karang sebagai episentrum keanekaragaman hayati laut dunia yang meliputi lautan enam negara di kawasan Asia Pasifik, yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste.

Domain maritim merupakan mesin pertumbuhan utama bagi perekonomian ASEAN. Sektor perikanan, transportasi laut, dan pariwisata serta kegiatan ekonomi berbasis laut lainnya menyumbang 15,5% dari produk domestik bruto (PDB) di kawasan ini dan mendukung 18,2% lapangan kerja.

“J Trust Bank siap berperan aktif dalam mendukung ekosistem ekonomi biru di Indonesia. Kami meyakini pentingnya membangun kekuatan ekonomi yang berkelanjutan di sektor kelautan dimana laut adalah penopang kehidupan untuk bumi dan seluruh makhluk hidup di dalamnya,” pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Credit Bureau Indonesia (CBI) meraih sertifikat ISO 27701 untuk Privacy Information Management System. CBI diklaim menjadi lembaga pengelola informasi perkreditan (biro kredit) pertama di Indonesia yang mendapatkan ISO 27701.

ISO 27701 merupakan standar internasional yang memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem manajemen keamanan informasi yang saat ini telah tersertifikasi dengan ISO 27001, menjadi sistem manajemen informasi privasi (PIMS).

Dengan meraih sertifikasi ini, CBI dinilai telah menerapkan langkah-langkah perlindungan data privasi yang ketat dan sesuai dengan standar global.

Direktur Teknologi Informasi CBI, Ivan Irawan, menyatakan, dengan segera diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), CBI sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan terhadap informasi perkreditan perlu berada di garis depan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut.

"Sertifikasi ISO 27701 tidak hanya mempersiapkan kami untuk memenuhi tata kelola berdasarkan UU PDP, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dari para anggota dan pemangku kepentingan bahwa data mereka dikelola dengan standar keamanan tertinggi," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (5/7).

Sertifikasi ISO 27701 ini memperkuat dua sertifikasi ISO lainnya yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu ISO 27001 dan ISO 20000-1. ISO 27001 merupakan standar internasional untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau Information Security ManagementSystem (ISMS).

ISMS menggunakan pendekatan sistematis untuk mengelola informasi sensitif perusahaan, termasuk informasi orang, proses, dan sistem teknologi informasi, dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ketat.

Presiden Direktur CBI, Agus Subekti, menambahkan bahwa melalui ketiga sertifikasi ini, semakin memperkuat posisi CBI sebagai biro kredit dalam mengutamakan kebutuhan dan kepentingan pihak stakeholder yang di antaranya adalah soal privasi data.

"Sertifikasi ISO 27701 membuat kami menjadi lebih siap dalam menghadapi pemberlakuan regulasi PDP dan memastikan CBI telah melakukan perlindungan data privasi secara optimal,” ucapnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mekar Investama Teknologi (Mekar) menggandeng Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk memperluas penyaluran pendanaan pada segmen karyawan. Langkah ini dilakukan fintech yang fokus membiayai UMKM yang masih unbankable ini untuk memberantas jaringan pinjaman online illegal.

Strategi tersebut diawali dengan menjalin kerja sama dengan SPN PT Long Rich Indonesia. Mekar Investama memberikan pendangen kepada karyawan perusahaan manufaktur tersebut sekaligus edukasi dan literasi keuangan.

Direktur Utama PT Mekar Investama Teknologi, Pandu Aditya K, mengatakan kerjasama dengan SPN Long Rich Indonesia merupakan langkah awal Perusahaan dalam melakukan ekspansi pendanaan. PT Long Rich Indonesia merupakan perusahaan manufaktur sejumlah merek sepatu terkenal yang di dalamnya memiliki 22.000 karyawan.

Ia bilang, maraknya masyarakat terjerat pinjol ilegal karena kurangnya literasi keuangan. Oleh karena itu, Mekar berupaya untuk akut membantu masyarakat dengan memperkuat edukasi dan literasi sebelum memberikan pembiayaan.

“Layanan terbaru kami hadir dengan harapan masyarakat khususnya pekerja yang membutukan pendanaan tambahan dapat menemukan solusi yang tepat dan aman,” kata dia dalamketerangan resminya, Jumat (5/6).

Pandu menyebut tujuan pendanaan kepada karyawan tentunya akan tetap berfokus pada pemenuhan kebutuhan dana darurat ataupun kebutuhan lain yang produktif. Pendanaan diberikan Mekar melalui kerja sama dengan perusahaan dan serikat pekerja.

Ia mengklaim bahwa tingkat biaya yang ditawarkan terjangkau dengan tenor pinjaman yang lebih panjang untuk memastikan pekerja tidak terbebani dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Pandu mengatakan, kerja sama dengan perusahaan dan serikat pekerja diperlukan untuk memastikan literasi dan edukasi keuangan kepada calon peminjam dapat dilakukan dengan efektif sehingga pekerja dapat memanfaatkan layanan ini dengan bertanggung-jawab.

Sementara itu, Direktur utama PT Long Rich Indonesia Mr James mengatakan mendukung penuh kolaborasi antara SPN perusahaan dengan M ekar. Menurutnya, kerja sama ini akan membantu karyawan memenuhi kebutuhan mereka yang pada akhirnya akan membuat karyawan lebih fokus dan produktif.

“Kami berharap dengan kolaborasi ini akan menghindarkan pekerja kami dari jeratan pinjol illegal dan menjadikan para pekerja lebih teredukasi terkait keuangan,” kata James.

Seperti diketahui, Mekar sudah memberikan pembiayaan kepada lebih dari dari 100.000 pelaku usaha mikro dan kecil yang mayoritas merupakan perempuan sejak tujuh tahun lalu. Pembiayaan selama ini dilakukan melalui kerja sama dengan koperasi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Lidean Pialang Asuransi yang bergerak di bidang pialang asuransi. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut ditetapkan melalui surat Nomor S-68/PD.1/2024 per 26 Juni 2024 dengan jangka waktu 3 bulan.

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila mengatakan pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut karena PT Lidean Pialang Asuransi tidak memenuhi sejumlah ketentuan.

Iwan menyebut salah satunya, yakni tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 68 Tahun 2016), yaitu anggota Direksi tidak memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah satu tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perasuransian.

"Selain itu, tak memenuhi Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 28 Tahun 2022), yaitu ekuitas perusahaan kurang dari Rp 2 miliar," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Iwan menyebut PT Lidean Pialang Asuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha.

Meski demikian, dia bilang PT Lidean Pialang Asuransi wajib tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membubarkan 6 dana pensiun (dapen) Sepanjang semester I 2024. Hal ini dilakukan karena keenam dapen tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Adapun 6 dapen tersebut adalah Dana Pensiun LEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila menerangkan secara umum dana pensiun tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan.

"Tak dapat terpenuhinya tingkat kesehatan keuangan disebabkan karena ketidakdisiplinan pendiri dalam membayarkan iuran berkala dan iuran tambahan yang dibutuhkan. Sebab, kewajiban yang meningkat sejalan dengan perubahan skala gaji dan asumsi aktuaria," kata Iwan kepada Kontan, Jumat (5/7).

Iwan menjelaskan kondisi itu menjadi lebih sulit karena investasi tidak dilakukan secara disiplin pada instrumen investasi yang berkualitas, memenuhi aspek durasi kewajiban, dan aspek likuiditas.

Menurutnya OJK terus mendorong pengurus dan pendiri dana pensiun untuk memahami dengan baik kesesuaian kewajiban dan aset dana pensiun yang ada. Khususnya, dari sisi proyeksi kewajiban ke depan dan dari sisi kualitas aset yang sesuai dengan durasi kewajiban serta dapat mendukung likuiditas dana pensiun untuk dapat membayarkan semua kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sinarmas Asset Management (Sinarmas AM) menjadi manajer investasi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan perusahaan artificial intelligence (AI) dari Kanada.

Chief Investment Officer Sinarmas AM Genta Wira Anjalu mengatakan, dari hasil kolaborasi ini, Reksa Dana Danamas Saham (salah satu reksadana saham yang dikolaborasikan dengan AI) mampu memberikan tingkat return aktual sebesar 20,40% pada Mei 2024 secara tahunan atau year on year (YoY).

Capian itu mengungguli indeks LQ45 yang -8,24% dan IDX30 -12,61%.

Jika dilakukan backtesting yang lebih panjang, ia menyebutkan bahwaa performa return yang dihasilkan dari tanggal 31 Desember 2012 hingga tanggal 21 Juni 2024 sebesar 997,6%, jauh mengalahkan Indeks LQ45 yang hanya sebesar 17,9%.

Jika disetahunkan (annualized), return dari model AI ini mencapai 23%, sedangkan return LQ45 yang disetahunkan hanya 1,4%.

"Dari 1.335 prediksi yang dilakukan oleh AI dalam model ini, sebanyak 687 prediksi terbukti akurat. Dengan rasio akurasi prediksi sebesar 51,4%, model AI ini mampu menghasilkan return yang optimal," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Genta menyatakan bahwa Sinarmas AM sedang mendaftarkan teknik penggunaan AI dan 'secret sauce' miliknya terkait pengelolaan investasi, yang disebut sebagai Simas Quantamental (kolaborasi manusia dan mesin).

"Kami sedang dalam proses pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk teknik-teknik investasi yang ketika diproses oleh teknologi AI, telah terbukti menghasilkan return yang baik dengan tingkat resiko yang terukur," jelasnya.

Ia berharap dalam waktu dekat hal ini akan segera selesai dilaksanakan (pendaftaran HAKI). Selain itu, pihaknya juga melihat potensi penggunaan AI dalam pengelolaan reksa dana lainnya seperti reksa dana pendapatan tetap untuk mencetak return maksimal.

Langkah investasi Sinarmas AM dengan perusahaan pencipta AI diharapkan menjadi terobosan menarik bagi industri secara keseluruhan, serta menciptakan catatan kinerja yang baik. "Meskipun biaya investasi teknologi AI cukup tinggi, kami meyakini hasilnya sangat sebanding," tambah Genta.

Di sejumlah negara maju, sebagian besar manajer investasi pun telah mengadopsi penggunaan AI. Sementara itu di dalam negeri, lanjut Genta, penggunaan AI pada produk investasi khususnya reksa dana masih belum familiar mengingat mahalnya investasi pada teknologi AI.

Tapi Genta meyakini bahwa Quantamental Fund Manager menjadi era baru dan masa depan investasi di Indonesia.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT KB Finansia Multi Finance (KreditPlus) menandatangani perjanjian pinjaman dengan International Finance Corporation (IFC) pada 28 Maret 2024.

"Hal ini benar adanya. KB Finansia dan IFC telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan jumlah setara dengan US$100 juta," kata Direktur KreditPlus Peter Halim saat dikonfirmasi KONTAN, Jumat (5/7).

Dari nilai tersebut, Peter mengatakan, sebanyak US$ 75 juta dijamin dengan corporate guarantee dari KB Kookmin Card Co (KBC). Kemudian sebesar US$ 25 juta dijamin dengan piutang pembiayaan perusahaan yang diikat secara fidusia.

Adapun dari seluruh pendanaan yang diberikan IFC, KB Finansia akan menyalurkannya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

"Pendanaan yang didapat dari IFC ini tentu saja sangat berdampak positif kepada reputasi KB Finansia. IFC yang merupakan salah satu anggota dari World Bank memiliki kepercayaan yang tinggi dengan terus memberikan support pendanaan kepada KB Finansia," lanjutnya.

Selain pendanaan, Peter mengatakan, dengan adanya bantuan ini menandai dukungan IFC dalam memperkuat kerangka kerja keuangan yang bertanggung jawab. Termasuk menyelaraskan operasi KBFMF dengan praktik-praktik internasional terbaik dan peraturan pelindungan konsumen nasional.

Sebagai informasi pada bulan Desember 2020 lalu, IFC juga pernah memberikan dukungan pendanaan kepada KB Finansia dengan jumlah US$ 50juta untuk dapat disalurkan kepada UMKM selama pandemi Covid-19.

KB Finansia melaporkan di semester pertama tahun 2024, total realisasi pembiayaan mencapai Rp 4,1 triliun. Adapun untuk akhir tahun 2024 KB Finansia membidik angka Rp9 triliun dalam realisasi pembiayaan.

Sejumlah upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut yakni dengan mengoptimalkan kinerja jaringan kantor. Sejalan dengan itu tetap memanfaatkan proses automatisasi dan digitalisasi untuk menciptakan efisiensi.

Selain itu dalam penyalurannya, KB Finansia akan fleksibel terhadap komposisi produk pembiayaan dalam menyalurkan new booking sesuai dengan kondisi pasar yang ada dengan meningkatkan proporsi produk yang memiliki profit lebih besar sambil mengembangkan sistem manajemen risiko.