IKN di Kalimantan Timur: Berkah Ekonomi dan Stabilitas Keamanan

KONTAN.CO.ID -BALIKPAPAN. Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan sebuah berkah. Dengan kondisi masyarakat yang kondusif, Kaltim berhasil mempertahankan stabilitas keamanan dan kepastian hukum, yang menjadi faktor penting dalam pemilihan lokasi ini.

Selain itu, sejarah panjang Kalimantan Timur, termasuk kerajaan Kutai sebagai kerajaan pertama di Indonesia, menambah nilai historis dan strategis wilayah ini.

Ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap IKN sangat tinggi, terutama setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa upacara kemerdekaan 2024 akan diadakan di IKN. Namun, penting untuk dipahami bahwa pembangunan sebuah ibu kota negara tidak bisa selesai dalam waktu singkat, ada tahapan-tahapannya.

Dampak Ekonomi Penetapan IKN

Muhammad Faisal, Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengatakan, dampak ekonomi dari penetapan Kaltim sebagai IKN sudah terasa sejak awal. Tingkat kedatangan pejabat tinggi, pekerja, dan pembangunan infrastruktur meningkat secara signifikan.

Balikpapan dan Samarinda mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor akomodasi, transportasi, dan perdagangan. Peningkatan jumlah hunian hotel, penyewaan kendaraan, dan konsumsi masyarakat menjadi indikator kuat pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di IKN, Kaltim fokus pada pengembangan SDM melalui beasiswa dan sertifikasi kompetensi. Program Beasiswa Kaltim, yang mungkin terbesar di Indonesia, telah membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal.

"Dengan ini, diharapkan tenaga kerja lokal dapat memenuhi standar yang dibutuhkan di IKN, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja dari luar daerah," ujar Faisal.

Transformasi Ekonomi Kaltim

Transformasi ekonomi Kaltim juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sektor jasa dan perdagangan menjadi fokus utama, dengan upaya untuk mengembangkan industri lokal agar dapat memenuhi kebutuhan IKN.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengubah Kaltim dari sekadar tempat penyimpanan barang menjadi pusat produksi dan distribusi yang efisien.

Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, industri, dan layanan publik, harus terus didorong. Dengan demikian, Kaltim dapat menjadi contoh sukses transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Jakarta. Lebih dari 400 orang daftar seleksi calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2024-2029. Simak jumlah gaji dan tunjangan yang diterima pimpinan KPK.

Pendaftaran seleksi capim dan dewas KPK 2024-2029 ditutup pada Senin 15 Juli 2024. Selanjutnya, Panitia seleksi (Pansel) capim dan dewas KOK 2024-2029 akan melakukan seleksi administrasi pada 16-22 Juli 2024. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 24 Juli 2024.

Diberitakan Kompas.com, jumlah pendaftar seleksi capim dan dewas KPK 2024-2029 sebanyak 468 orang, dengan jumlah registrasi akun sebanyak 844 orang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK Arif Satria Senin (15/7) pukul 20.15 WIB.

Rinciannya, pendaftar capim KPK sebanyak 280 orang dengan komposisi 261 laki-laki dan 19 perempuan. Pendaftar calon dewas KPK sebanyak 188 pendaftar, dengan komposisi 167 laki-laki dan 21 perempuan.

Arief pun menjelaskan, para pendaftar capim dan calon anggota Dewas tersebut berasal dari berbagai latar belakang, antara lain aparatur sipil negara (ASN), akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan juga dari civil Society organization.

Salah satu tokoh terkenal yang daftar KPK adalah mantan Menteri ESDM, Sudirman Said. Sementara itu, Ketua KPK saat ini, Nawawi Pomolango tak lagi daftar seleksi capim KPK 2024.

Berapa gaji dan tunjangan pimpinan KPK?

Gaji dan tunjangan pimpinan KPKS

Mengingatkan saja, KPK berdiri atas amanat Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002. Pendirian KPK diharapkan menjadi solusi untuk pengusutan kasus korupsi yang marak terjadi di Indonesia.

Diberitakan Kompas.com, sebagai lembaga pemberangus prakttik KKN, pimpinan di KPK mendapatkan sejumlah fasilitas gaji dan tunjangan yang besar. Besaran gaji pimpinan KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.

"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan penghasilan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan setiap bulan," bunyi Pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015.

Setiap bulannya, Ketua KPK menerima gaji sebesar Rp 5.040.000 (gaji ketua KPK). Sementara gaji masing-masing wakil ketua KPK ditetapkan sebesar Rp 4.620.000.

Selain gaji, pimpinan KPK mendapat tunjangan tiap bulan. Untuk posisi Ketua KPK, rincian tunjangan yang diterima per bulan yakni tunjangan jabatan sebesar Rp 24.818.000, tunjangan kehormatan Rp 2.396.000.

Ketua KPK setiap bulan juga mendapatkan tunjangan perumahan Rp 37.750.000, tunjangan transportasi Rp 29.546.000, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa Rp 16.325.000, dan tunjangan hari tua Rp 8.063.500.

Sementara itu untuk posisi Wakil Ketua KPK, tunjangan bulanannya yakni tunjangan jabatan Rp 20.475.000, tunjangan kehormatan Rp 2.134.000, tunjangan perumahan Rp 34.900.000, tunjangan transportasi Rp 27.330.000. Lalu tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar Rp 16.325.000, dan tunjangan hari tua Rp 6.807.250.

Dengan demikian, total gaji dan tunjangan ketua KPK adalah Rp 123,94 juta per bulan. Sedangkan total gaji dan tunjangan masing-masing wakil ketua KPK sebesar Rp 112,59 juta.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - SUBANG. VinFast Automobile Indonesia dipastikan menjadi salah satu merek yang memperoleh insentif bebas bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) dari pemerintah.

Insentif ini diperoleh VinFast mengingat pabrikan otomotif asal Vietnam tersebut berkomitmen untuk mengembangkan pabrik mobil listrik di Subang, Jawa Barat dengan investasi awal US$ 200 juta. Pabrik berkapasitas 50.000 unit per tahun ini ditargetkan akan beroperasi pada akhir 2025.

Chief Executive Officer (CEO) VinFast Indonesia Temmy Wiradjaja mengatakan, untuk mendapat insentif tersebut, VinFast memberikan dana sebagai garansi bank kepada pemerintah yang akan dikembalikan ketika perusahaan tersebut memulai produksi mobil.

"Jadi, garansi bank ini diberikan ke pemerintah sampai nanti kami berproduksi, di mana jumlah produksi harus sama dengan jumlah unit yang diimpor," ungkap dia dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Insentif tersebut menyasar dua model mobil listrik yang sudah dipasarkan VinFast di Indonesia yaitu VFe34 dan VF5. Kedua mobil ini didatangkan VinFast langsung dari Vietnam dengan skema impor CBU.

Temmy bilang, saat ini pihaknya masih memproses pengapalan model-model yang dijual VinFast di Indonesia. "Produk mobil listrik kami akan mulai didistribusikan ke konsumen bulan Agustus nanti," tandas dia.

Asal tahu saja, VinFast VFe34 dibanderol dengan harga mulai dari Rp 315 juta untuk pembelian unit dengan berlangganan baterai dan Rp 409 juta untuk pembelian unit dengan baterai. Sementara itu, VF5 dihargai Rp 242 juta untuk pembelian dengan berlangganan baterai dan Rp 310 juta untuk pembelian dengan baterai.

Sebagai pengingat, kebijakan insentif impor mobil listrik CBU tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 6 Tahun 2023. Insentif yang berlaku sampai akhir 2025 tersebut hanya diberikan kepada produsen otomotif yang berkomitmen memproduksi mobil listrik di Indonesia. Selain VinFast, ada Citroën dan BYD yang juga menikmati manfaat program insentif tersebut.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan langkah selanjutnya terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta perihal kasus cabut izin usaha Kresna Life.

PTTUN Jakarta telah memutuskan untuk menggugurkan banding yang dilakukan Pembanding I (Tergugat I) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pembanding II (Tergugat II) Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menerangkan, OJK telah melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

"OJK menghargai putusan PTTUN dan tetap memantau proses yang berlangsung. OJK telah menyatakan kasasi atas PTTUN tersebut dan sedang menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan perundangan," ujarnya dalam lembar jawaban resmi RDK OJK, Kamis (11/7).

Saat ini, Ogi bilang Tim Likuidasi Kresna Life masih bekerja untuk bisa melihat dan mencari aset yang ada. Selain itu, dia juga menjelaskan Kresna Life menjual produk berupa PIK dan KLita sebagian besar secara retail kepada nasabah perorangan.

Informasi terakhir yang disampaikan ke OJK, jumlah polis Kresna Life terdapat 7.000 polis dan hampir seluruhnya merupakan polis nasabah perorangan.

Mengenai upaya hukum, sebelumnya OJK telah melakukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Penggugat, yakni Penggugat I PT Duta Makmur Sejahtera dan Penggugat II Michael Steven, terhadap Tergugat I Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia dan Tergugat II Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK terkait perkara cabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Adapun nomor perkaranya, yakni 475/G/2023/PTUN.JKT.

Berdasarkan data SIPP PTUN Jakarta, putusan banding OJK tersebut dinyatakan gugur dan telah ditetapkan pada 14 Juni 2024. Adapun nomor putusan banding 238/B/2024/PT.TUN.JKT.

Amar putusan menerangkan, majelis hakim PTTUN Jakarta menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II. Selain itu, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 475/G/2023/PTUN.JKT pada 22 Februari 2024 yang dimohon banding, serta menghukum Pembanding I dan Pembanding II untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 250 ribu.

Artinya, putusan PTUN Jakarta terkait pembatalan cabut izin usaha Kresna Life tetap berlaku dan diperkuat. Dengan demikian, OJK dinyatakan kalah banding atas kasus Kresna Life.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendapat tambahan anggaran di pagu tahun anggaran 2024. Tambahan anggaran ini digadang-gadang untuk meningkatkan pelaksanaan program hingga pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (alutsista).

Berdasarkan laporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semester I 2024, anggaran Kemhan diperkirakan mencapai Rp 175,1 triliun, naik 25,7% dari pagu anggaran yang ditetapkan di 2024 sebesar Rp 139,3 triliun.

Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa kenaikan tersebut merupakan tambahan anggaran untuk berbagai kegiatan.

“Kenaikan tersebut adalah prediksi tambahan anggaran untuk pelaksanaan program pelaksanaan pembayaran/disbursement pengadaan Alutsista,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (15/7).

Dahnil mengungkapkan, di tahun 2025 Kemhan dan TNI juga telah merancang anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan, Pembangunan Nasional PPN/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebesar Rp 155,981 triliun.

Menurutnya, besarnya anggaran tersebut bakal dialokasikan ke berbagai program, di antaranya regulasi pertahanan hingga kesejahteraan prajurit.

“Banyak dialokasikan untuk program regulasi pertahanan, modernisasi alutsista, Non Alutsista, saspras pertahanan,pengembangan SDM, Riset, Inhan, pelaksanaan tugas TNI, profesionalisme dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” ungkap dia.

Lebih lanjut, Dahnil menambahkan bahwa di tahun 2025 Kemhan juga bakal melakukan berbagai manuver demi menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan tentunya dengan memperhatikan sisi keamanan.

“Penekanan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kelanjutan, yang memiliki perspektif pertahanan untuk mendorong kemandirian bangsa,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto, Herlina KD, Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar. Surplus ini turun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar US$ 2,94 miliar dan dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$ 3,44 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

Amalia menambahkan, surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 ini ditopang oleh surpus komoditas migas yang tercatat sebesar US$ 4,43 miliar. Namun, surplus ini tereduksi oleh defisit di sektor migas yang mencapai US$ 2,04 miliar.

"Komoditas penyumbang surplus yang utama adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, besi dan baja serta beberapa komoditas lainnya," tutur Amalia dalam konferenis pers Senin (15/7).

Neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 masih surplus karena nilai ekspor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai impor.

Nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US$ 20,84 miliar, atau turun 6,65% secara bulanan. Sedangkan nilai impor Indonesia tercatat sebesar US$ 18,45 miliar, atau turun 4,89% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Bila melihat secara tahunan, nilai ekspor Juni 2024 naik 1,17%, sedangkan nilai impor naik 7,58%.

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, surplus neraca perdagangan Juni 2024 ini memang masih sesuai ekspektasi. Menurutnya, kondisi ekonomi global dan manufaktur, termasuk Indonesia mengalami penurunan pada periode ini.

"Hal ini mempengaruhi permintaan komoditas dari Indonesia, termasuk tambang dan CPO sehingga berdampak pada penurunan ekspor," jelas David, Senin (15/7).

Namun, bila menilik lebih jauh, surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 merupakan yang terendah dalam empat bulan terakhir, atau sejak Maret 2024.

Ke depan, David melihat belum ada momentum dari global yang bisa mendongkrak kinerja perdagangan internasional.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang membenarkan bahwa kinerja ekspor Indonesia ke depan masih penuh tantangan.

“Ekspor kita masih akan penuh tantangan selama suku bunga di global masih tinggi dan jika ekonomi China juga masih belum pulih,” tutur Ana sapaan akrab Hosianna kepada Kontan, Senin (15/7).

Alasannya, suku bunga global yang masih tinggi dan melemahnya perekonomian China akan berpengaruh pada konsumsi dan permintaan hasil ekspor Indonesia.

Disamping itu, saat suku bunga tinggi, masyarakat biasanya cenderung mengurangi konsumsi dan lebih memilih menyimpan uangnya. Jika beban bunga cicilan naik, juga akan menyebabkan konsumsi menurun.

Ia memperkirakan, harga komoditas ke depan masih akan bergerak stagnan. Namun jika The Fed menurunkan suku bunganya antara September atau Desember mendatang, kemungkinan ruang meningkatnya harga komoditas akan mulai meningkat.

“Ini karena saat pelonggaran akan mendorong likuiditas dan permintaan,” ungkap Ana.

Dengan kondisi kinerja perdagangan internasional yang masih belum membaik, David memperkirakan, dalam jangka pendek yakni sekitar Juli-Agustus, neraca perdagangan diperkirakan masih akan surplus, namun dengan kecenderungan turun dan terus mengecil.

Waspadai Risiko Pelebaran Defisit Transaksi Berjalan

Menyempitnya surplus neraca perdagangan ini membawa risiko, pelebaran defisit neraca transaksi berjalan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan defisit transaksi berjalan akan melebar dari -0,14% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 menjadi -0,94% dari PDB di tahun 2024.

"Proyeksi ini didasarkan pada beberapa faktor, termasuk laju normalisasi harga komoditas yang moderat dan potensi dampak peningkatan ketidakpastian global terhadap permintaan dari mitra dagang utama Indonesia," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Senin (15/7).

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi diharapkan dapat mengurangi ketergantungan transaksi berjalan Indonesia terhadap harga komoditas sampai batas tertentu, sehingga membatasi defisit.

Menurutnya, defisit transaksi berjalan yang melebar diperkirakan akan berpotensi memberikan tekanan pada rupiah dan cadangan devisa, terutama di tengah ketidakpastian pasar global yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan politik.

"Dalam jangka pendek, hal ini dapat menimbulkan risiko pelemahan nilai tukar rupiah," katanya.

Namun, ia memperkirakan risiko tersebut akan moderat pada akhir kuartal III-2024 lantaran ada proyeksi penurunan suku bunga kebijakan dari The Fed.

Penurunan suku bunga AS tentu akan mendorong sentimen risk on pada investor, sehingga arus modal masuk berpotensi mengalir ke Indonesia dan mampu menyokong otot rupiah.

Pada akhir tahun 2024, Josua memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berkisar antara Rp 15.900 hingga Rp 16.200 per dolar AS.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut berdasarkan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJB Bumiputera), penyelesaian klaim jatuh tempo rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, berdasarkan revisi RPK AJB Bumiputera, jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera telah dilakukan penurunan nilai manfaat.

"Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJB Bumiputera untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027," kata Ogi, Kamis (11/7).

Ogi menyatakan, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK pada 1 Juli 2024. Melalui revisi RPK tersebut, AJB Bumiputera masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama.

Dia menerangkan bahwa revisi RPK tersebut memuat empat program utama, yaitu konversi aset tetap menjadi aset likuid, efisiensi operasional melalui restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia, penyelesaian outstanding klaim kepada pemegang polis, dan perolehan premi asuransi.

Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) merupakan usulan manajemen AJB Bumiputera yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa, termasuk mengenai rencana perubahan badan hukum dari usaha bersama (demutualisasi).

"Perubahan badan hukum itu juga telah diatur dalam Anggaran Dasar AJB Bumiputera. Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual)," tuturnya.

Ogi menjelaskan salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis. Selanjutnya, dia menyebut dalam revisi RPK yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid, serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan.

"Skema penyehatan tersebut akan dimonitor oleh OJK. Apabila pada batas waktu yang ditentukan dinilai tidak mampu menjalankannya, AJB Bumiputera yang telah diberikan waktu panjang untuk menyehatkan dalam bentuk mutual, harus menentukan opsi lain yang diatur dalam peraturan perundangan, termasuk anggaran dasarnya," katanya.

Ogi juga menyampaikan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan atau setara pemegang saham, tetapi opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja ekspor non minyak dan gas (migas) Indonesia tercatat turun secara bulanan ke seluruh negara atau kawasan tujuan utama.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tiga besar negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China, Amerika Serikat (AS), dan India tercatat mengalami penurunan.

“Nilai share ekspor ke tiga negara tersebut mencapai 43,12% dari total ekspor non migas Indonesia pada Juni 2024,” tutur Amalia dalam konferensi pers, Senin (15/7).

Ia mencatat, nilai ekspor non migas ke China pada Juni 2024 mencapai US$ 4,65 miliar, atau turun 1,72% dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 4,78 miliar.

Kemudian, ekspor non migas ke AS mencapai US$ 1,97 miliar, atau turun 9,99% dibandingkan Mei 2024 yang sebesar US$ 2,18 miliar.

Nilai ekspor non migas ke India tercatat sebesar US$ 1,84 miliar atau turun 5,28% dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 1,95 miliar.

“Meski begitu, bila dilihat secara tahunan, nilai ekspor non migas ke China, AS, dan India tercatat mengalami peningkatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ekspor non migas ke negara kawasan Asean tercatat sebesar US$ 3,62 miliar atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 3,79 miliar.

Kemudian, ke Kawasan Uni Eropa tercatat sebesar US$ 1,21 miliar, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 1,61 miliar.

Terakhir, ke negara lainnya tercatat sebesar US$ 6,32 miliar, atau turun dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar US 6,64 miliar.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada hari Senin mengatakan bahwa ia tidak berencana meninggalkan posisinya sebagai kepala bank sentral AS sebelum masa jabatannya berakhir, membantah klaim dari beberapa pendukung setia Donald Trump bahwa Powell akan segera kehilangan pekerjaannya jika mantan presiden tersebut kembali ke Gedung Putih.

Ketika ditanya dalam sebuah acara pada hari Senin apakah ia berniat menyelesaikan masa jabatannya sebagai ketua, yang berakhir pada tahun 2026, Powell menjawab: "Ya."

Pernyataan tersebut berpotensi memicu ketegangan baru antara Powell dan Trump jika calon dari Partai Republik tersebut mengalahkan Presiden Joe Biden dalam pemilihan 5 November mendatang.

Hubungan tegang antara Trump, yang selamat dari percobaan pembunuhan pada hari Sabtu, dan Powell menjadi sorotan tajam jika Trump kembali ke Gedung Putih atau terlihat berpeluang untuk menang mendekati Hari Pemilihan.

Powell pertama kali diangkat menjadi anggota Dewan Gubernur Fed oleh mantan Presiden Barack Obama, tetapi Trump yang memilihnya untuk memimpin bank sentral, posisi yang Powell emban pada awal 2018.

Trump segera berbalik melawan Powell, mengkritik kenaikan suku bunga yang dilakukan Fed selama tahun pertama Powell menjabat.

Trump bahkan sempat membahas pemecatan ketua Fed tersebut, meskipun para pembantu kemudian mengatakan Trump menyadari bahwa kemungkinan besar dia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya.

Namun hal tersebut tidak menghentikan Trump untuk terus mengancam Powell sepanjang masa kepresidenannya, sebuah praktik yang dihindari Biden selama masa jabatannya.

Presiden selanjutnya akan memiliki kesempatan untuk memilih ketua Fed yang baru.

Ketika ditanya pada hari Senin apakah ia akan tetap menjabat sebagai ketua jika diangkat kembali oleh presiden berikutnya, Powell menjawab: "Saya tidak punya jawaban untuk itu hari ini."

Trump, di pihaknya, telah mengatakan bahwa ia tidak akan mengangkat kembali Powell, dan beberapa pendukung setia Trump memprediksi Powell akan segera meninggalkan jabatannya setelah Trump memulai masa jabatan keduanya.

Steve Bannon, mantan kepala strategi Trump yang saat ini menjalani hukuman penjara karena menolak panggilan pengadilan dari komite yang menyelidiki serangan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021, baru-baru ini mengatakan kepada seorang kolumnis New York Times bahwa dia yakin "segera setelah The Associated Press mengumumkan hasil pemilihan, Jerome Powell akan mengajukan pengunduran dirinya."

Peter Navarro, mantan penasihat perdagangan Trump yang juga dipenjara karena menolak bekerja sama dalam penyelidikan kongres atas serangan 6 Januari, mengatakan dia memperkirakan Powell "akan pergi dalam seratus hari" dari masa jabatan Trump yang baru, menurut sebuah wawancara dengan Semafor.

Komentar Powell pada hari Senin membantah klaim tersebut, tetapi para sekutu Trump dilaporkan sedang menyusun proposal yang akan mencoba mengurangi independensi Fed jika Trump menang.

Pada bulan April, Wall Street Journal melaporkan, mengutip orang-orang yang akrab dengan masalah ini, bahwa sekelompok kecil sekutu Trump telah menyusun dokumen hampir 10 halaman yang menguraikan visi kebijakan untuk bank sentral.

Laporan tersebut mengatakan kelompok itu berpendapat bahwa Trump harus diajak berkonsultasi mengenai keputusan suku bunga dan akan memiliki wewenang untuk memecat Powell sebelum masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada 2026.

Sementara masa jabatannya sebagai ketua berakhir pada awal 2026, posisinya sebagai gubernur Fed berlanjut hingga 31 Januari 2028, meskipun tidak lazim bagi mantan ketua untuk mempertahankan kursi dewan setelah meninggalkan posisi kepemimpinan.

Kelompok lain yang diorganisir oleh Heritage Foundation yang condong ke konservatif juga telah membuat daftar inisiatif untuk membatasi jangkauan Fed dalam pemerintahan Trump yang kedua.

Trump sendiri, bagaimanapun, telah menjauhkan diri dari inisiatif Project 2025.

Trump juga mengatakan bahwa ia percaya Powell akan menurunkan suku bunga untuk membantu prospek pemilihan kembali Presiden Joe Biden pada bulan November.

Memang, dengan inflasi yang mendingin, pasar keuangan sekarang memprediksi bahwa Fed kemungkinan akan menurunkan suku bunga pada pertemuan 17-18 September, hanya sekitar tujuh minggu sebelum pemilihan presiden 5 November.

Powell telah berulang kali ditanya selama minggu lalu apakah pemilihan akan mempengaruhi keputusan Fed untuk menurunkan suku bunga, dan Powell kembali mengatakan pada hari Senin bahwa dia dan pembuat kebijakan bank sentral lainnya tidak memperhitungkan politik dalam pengambilan keputusan mereka.

Powell, yang memulai penampilannya pada hari Senin dengan menyebut percobaan pembunuhan terhadap Trump pada hari Sabtu sebagai "hari yang menyedihkan bagi negara kita" dan mendoakan Trump agar cepat sembuh, mengatakan: "Kami tidak memperhitungkan pertimbangan politik. Kami tidak menerapkan filter politik pada keputusan kami."

Oleh Howard Schneider

(Reporting by Howard Schneider; Writing by Dan Burns and Howard Schneider; Editing by Andrea Ricci)

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepastian aksi merger antara PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) kian menggantung. Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan keduanya tetap bakal menjalankan rencana tersebut meski tak mudah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai saat ini belum ada informasi mengenai pembatalan rencana merger dimaksud. Ia menyebutkan keduanya sedang berproses untuk melancarkan aksi korporasi tersebut.

Dian menjelaskan bahwa untuk menyatukan dua bank yang memiliki karakteristik bisnis dan budaya perusahaan yang berbeda perlu dilakukan secara berhati-hati dan tidak tergesa-gesa agar nantinya menghasilkan bank yang sehat dan mampu berkembang secara berkelanjutan pasca merger.

“Apalagi secara individual kondisi dan kinerja kedua bank saat ini masih relatif baik dengan permodalan yang sudah di atas ketentuan minimum,” ujar Dian.

Lebih lanjut, Dian bilang komitmen kedua belah pihak untuk melanjutkan proses tersebut tercermin dari telah dilakukannya transaksi cross ownership antara kedua grup usaha kedua bank masing-masing sebesar 10% beberapa waktu yang lalu sebagai upaya memuluskan jalan menuju merger kedua bank.

Sebagai informasi, berdasarkan data KSEI per 8 Mei 2024, entitas usaha MNC Grup PT MNC Land Tbk. (KPIG) tercatat melepas sebanyak 4,44 miliar saham BABP atau sebesar 6,82%.

Saham yang dilepas itu berpindah ke entitas usaha Grup Lippo, PT Prima Cakrawala Sentosa, menjadi kepemilikan saham BABP perdananya.

Sementara itu, Prima Cakrawala Sentosa melepas 747,84 juta NOBU atau sebesar 10%. Saham yang dilepas itu berpindah ke KPIG.

“OJK belum/tidak menetapkan batas waktu tertentu yang rigid tetapi tentunya akan mendiskusikan kerangka waktunya dengan manajemen dan PSP kedua bank,” tandasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Pasar saham Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan Senin (15/7) waktu setempat, didorong oleh optimisme bahwa Federal Reserve (The Fed) akan segera menurunkan suku bunga.

Sentimen positif juga didukung oleh keyakinan bahwa ekonomi AS dapat menghindari resesi. Hal ini ditegaskan oleh Ketua The Fed Jerome Powell dalam pidatonya di Economic Club of Washington.

Para analis memprediksi pemangkasan suku bunga bisa terjadi pada September mendatang, bahkan hingga tiga kali pemangkasan sampai akhir tahun.

"Pemangkasan (suku bunga) di bulan September hampir pasti terjadi," kata Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird.

Prospek pemangkasan tersebut memicu kenaikan indeks utama Wall Street. Indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,53%, S&P 500 naik 0,28%, dan Nasdaq Composite naik 0.40%.

Selain itu, laporan keuangan positif dari Goldman Sachs turut mendorong kenaikan indeks. Saham raksasa keuangan tersebut melonjak 2,6%.

Di sisi lain, kabar batalnya akuisisi Macy's Inc membuat saham perusahaan tersebut anjlok 11,7%.

Menariknya, prospek terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden AS memicu kenaikan saham-saham tertentu. Saham Trump Media & Technology Group melonjak 31,4%.

Kenaikan juga terjadi pada saham perusahaan energi, produsen senjata, dan operator penjara yang diperkirakan akan diuntungkan oleh kebijakan Trump.

Sebaliknya, saham-saham perusahaan energi terbarukan seperti Sunrun dan SolarEdge Technologies anjlok karena kekhawatiran berkurangnya subsidi di era Trump.

Perusahaan-perusahaan asal Tiongkok yang terdaftar di AS juga mengalami penurunan saham akibat kekhawatiran pengetatan perdagangan di bawah pemerintahan Trump selanjutnya.

Secara keseluruhan, sentimen positif mendominasi perdagangan hari ini. Volume perdagangan tercatat sedikit di bawah rata-rata harian dalam 20 hari terakhir.

Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON, 15 Juli (Reuters). Presiden Joe Biden berada di ambang kegagalan untuk memenangkan dukungan penting dari buruh.

Para pemimpin serikat buruh 1,3 juta anggota, Teamsters, mempertimbangkan untuk tidak mendukung kandidat apapun dalam pemilu presiden AS, menurut dua orang yang mengetahui masalah tersebut.

Keputusan dari International Brotherhood of Teamsters diperkirakan akan ditetapkan dalam beberapa minggu mendatang.

Tidak mendukung Biden, yang mereka dukung pada tahun 2020, akan memperparah kerusakan politik pada upaya pencalonan kembali Presiden Demokrat.

Sumber-sumber mengatakan bahwa pengalihan dukungan Teamsters kepada kandidat Republik, Donald Trump, tampaknya tidak mungkin.

Tetapi perpecahan dalam diri serikat buruh tersebut berarti mereka mungkin tidak mendukung kandidat manapun sama sekali. Ini akan menjadi pertama kalinya sejak 1996, berdasarkan laporan berita.

Sejak penampilan Biden dalam debat presiden pada 27 Juni lalu, sejumlah anggota legislatif dan donatur memintanya mundur. Mereka khawatir tentang kemampuannya terpilih kembali dan melayani periode empat tahun lagi.

Tim Biden sebelumnya melihat dukungan dari Teamsters sebagai sesuatu yang tak terelakkan, dan masih memiliki sejumlah pemimpin senior di sana sebagai pendukung.

Tetapi hubungan yang memburuk selama beberapa bulan dan meningkatnya kekhawatiran tentang ketahanan politik Biden telah merusak sentimen beberapa pemimpin di serikat ini, yang mewakili pekerja di berbagai bidang mulai dari truk hingga manufaktur dan pekerjaan kantor.

"Tidak ada keputusan akhir yang dibuat," kata Kara Deniz, juru bicara untuk Teamsters, menambahkan bahwa laporan apa pun yang menyebutkan keputusan mereka adalah spekulatif.

Pekan lalu, Presiden United Auto Workers Shawn Fain bertemu dengan dewan eksekutif serikat tersebut untuk membahas kekhawatirannya atas kemampuan Biden untuk mengalahkan Trump.

Presiden Teamsters, Sean O'Brien, akan berbicara di Konvensi Nasional Republik di Milwaukee pada Senin malam, tetapi belum dijadwalkan untuk berbicara di konvensi Demokrat pada Agustus.

O'Brien secara bersamaan menghubungi komite nasional Demokrat dan Republik untuk berbicara di konvensi mereka tetapi hanya mendengar balasan dari Republik, Deniz mengatakan kepada Reuters.

Seorang yang mengetahui perencanaan konvensi Demokrat mengatakan belum ada kepastian tentang konvensi tersebut.

BIDEN, CLINTON, OBAMA

Teamsters, yang didirikan pada tahun 1903, mendukung Biden pada tahun 2020, serta Demokrat Hillary Clinton pada tahun 2016 dan Barack Obama pada tahun 2008 dan 2012, meskipun mereka kadang-kadang memilih Republik dalam pemilihan sebelumnya.

Frustrasi kelompok ini terhadap tim Biden telah bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Pada salah satu prioritas utama, menyelamatkan raksasa pengiriman Yellow Corp dan 30.000 pekerja serikatnya dari bangkrut, O'Brien mencari dan ditolak untuk bertemu di Gedung Putih untuk membahas masalah ini dengan Biden, menurut salah satu orang yang mengetahui masalah tersebut.

Gedung Putih tidak merespons permintaan untuk komentar.

Frustrasi itu semakin memburuk saat beberapa anggota legislatif Demokrat dan donatur telah meminta Biden untuk menarik pencalonan kembali dan membuka pintu untuk kandidat lain, kata orang yang mengetahui pertimbangan serikat.

Kelompok buruh membantu memenangkan kemenangan pemilihan Biden pada tahun 2020 di negara bagian yang diperebutkan seperti Michigan, Pennsylvania, dan Nevada.

Grup serikat mendorong anggotanya untuk memilih, menjadi sukarelawan, dan mendonasikan ke kampanye, dan mereka membentuk sumber tenaga dan dana yang sangat penting untuk kampanye presiden Demokrat.

Sebagai gantinya, mereka mengharapkan kebijakan yang meningkatkan pekerjaan serikat, upah, dan memudahkan negosiasi kontrak kolektif dengan pengusaha.

Gestur Biden telah mencakup pembailout sebesar $36 miliar dari dana pensiun serikat yang mencegah pemotongan pendapatan lebih dari 350.000 pekerja dan pensiunan serikat Teamsters.

Di banyak serikat, pekerja peringkat dan file lebih terbagi tentang Demokrat daripada kepemimpinan mereka, dan Trump secara aktif mencari dukungan pekerja.

Teamsters mengadakan diskusi keliling dengan Trump dan Biden tahun ini dan menyelenggarakan sekitar 300 acara lokal dengan pekerja untuk mengukur pendapat mereka tentang perlombaan.

Charles Lutvak, juru bicara kampanye Biden, mengatakan kampanye telah mendapatkan dukungan besar dari serikat buruh, mencerminkan "rekam jejak Biden dalam memberikan hasil untuk keluarga pekerja sementara Donald Trump memberikan hasil untuk pendukung kaya dan dirinya sendiri."

Dia mengatakan Biden adalah "juara bagi orang-orang pekerja dibandingkan dengan korporasi serakah – entah mereka memilih dia atau tidak."

O'Brien telah mengatakan bahwa serikat akan melakukan polling dan kemungkinan akan membuat keputusan tentang dukungan setelah konvensi partai telah berakhir bulan depan.

Oleh Trevor Hunnicutt dan Jarrett Renshaw

(Laporan oleh Trevor Hunnicutt dan Jarrett Renshaw; pelaporan tambahan oleh Nandita Bose; Diedit oleh Heather Timmons dan Deepa Babington)