JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif prioritas yang hendak dilanjutkan pada 2025.

Usulan itu dirumuskan usai diselenggarakannya Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian, Minggu (3/11/2024).

Dalam konteks sektor otomotif, kebijakan yang diusulkan adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

View this post on Instagram

A post shared by Airlangga Hartarto (@airlanggahartarto_official)

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan untuk kami lanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga ke Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu (3/11/2024).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan tren global menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya juga akan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri otomotif.

"Kemudian juga PPnBM DTP untuk properti, dan penyelesaian terkait regulasi kredit usaha rakyat," lanjutnya.

YIMM dok. Ilustrasi motor listrik Yamaha E01

Airlangga juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama internasional dalam sektor otomotif. Melalui forum-forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan G20, diharapkan dapat terbuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik.

Diketahui, pemerintah telah menerbitkan tiga kebijakan terkait insentif kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil dan bus yang diatur dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024.

Untuk kendaraan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, PPN DTP ditetapkan sebesar 1 persen, sedangkan bus dengan TKDN 20-40 persen dikenakan pemotongan PPN menjadi 6 persen.

Sementara kendaraan roda dua listrik, subsidi Rp 7 juta akan diberikan per pembelian, sesuai dengan Permenperin Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, subsidi untuk konversi roda dua dinaikkan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta lewat Permen ESDM Nomor 39.K/EK.07/DJE/2023.

Reporter: Dendi Siswanto, Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif pajak prioritas yang dilanjutkan pada tahun 2025.

Adapun insentif tersebut salah satunya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segara dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Diberitakan KONTAN sebelumnya, Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin melihat PPN DTP untuk kendaraan listrik penerapannya sudah tepat tetapi masih perlu ada modifikasi kebijakan. Menurutnya hanya mobil listrik sejuta umat yang mendapatkan keringanan pajak, sementara yang mewah tidak perlu diberikan.

"Menurut saya, dihentikan untuk mobil listrik mewah, tetapi lanjut untuk kendaraan listrik sejuta umat," ujar Wijayanto kepada Kontan, Senin (28/10).

PPN DTP untuk mobil listrik menurut Wijayanto memang penting. Selain untuk mengurangi polusi, juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Saat ini Indonesia adalah net importer besar BBM sementara transportasi mengkonsumsi sekitar 62% BBM.

"Apalagi 10 tahun lagi kita sudah tidak lagi memproduksi minyak bumi, jadi, mobil listrik adalah solusi untuk ketahanan energi kita," ungkapnya.

Di sisi lain, daya beli masyarakat memang sedang melemah maka dampaknya akan sangat terasa untuk big ticket item seperti mobil. Pada saat yang bersamaan hype konsumen terhadap mobil listrik memang semakin menurun. Hal ini tidak saja di Indonesia, tetapi juga di dunia.

"Jadi, PPN DTP untuk mobil listrik pasti ada dampaknya, tetapi dua faktor di atas, membuat jumlah penjualan mobil secara keseluruhan diproyeksikan akan turun," jelasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa pabrikan otomotif mulai memanfaatkan insentif pajak impor mobil listrik secara utuh atau completely built up (CBU). Untuk itu, mereka wajib segera membangun pabrik mobil listrik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik CBU diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 yang merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023.

Salah satu agen pemegang merek (APM), Aion Indonesia disebut berhak memperoleh insentif bebas bea masuk dan PPnBM untuk impor tiga model mobil listriknya yakni Aion Y Plus, Aion ES, dan Hyptec HT ke Tanah Air. Insentif ini didapat lantaran Aion Indonesia akan membangun pabrik mobil listrik di Cikampek, Jawa Barat.

Pabrik yang berkapasitas 50.000 unit per tahun ini ditargetkan dapat beroperasi pada kuartal I-2025 mendatang. Pabrik ini menjadi bagian dari upaya Aion menjadikan Indonesia bersama Thailand sebagai pusat manufaktur mobil listrik terkemuka di ASEAN.

Marketing Communication & Public Relations Aion Indonesia Valdo Prahara mengatakan, pihaknya berusaha memaksimalkan kuota impor mobil listrik CBU dengan insentif sebanyak-banyaknya. "

“Kami sudah mulai distribusi unit Aion Y Plus, dan dalam waktu dekat akan kami distribusikan juga Hyptec HT,” ujar dia, Senin (28/10).

Aion Indonesia juga memastikan telah mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, termasuk memberikan bank garansi sebagai jaminan ketika hendak mengikuti program insentif impor mobil listrik.

Selain Aion, ada Citroen Indonesia yang telah memanfaatkan insentif pembebasan bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik model E-C3 yang telah dipasarkan di Tanah Air.

Tan Kim Piauw, CEO PT Indomobil National Distributor (Citroen Indonesia) mengatakan, pihaknya berkomitmen membangun fasilitas produksi mobil listrik di Purwakarta, Jawa Barat agar bisa memperoleh insentif tersebut. Citroen juga mesti menyerahkan dana sebagai bank garansi senilai insentif yang diberikan pemerintah.

Dalam catatan KONTAN, Citroen memperoleh kuota impor mobil listrik sebanyak 4.500 unit dengan bantuan insentif. "Kuota tersebut kini telah terpenuhi untuk menunjang rencana penjualan kami di Indonesia," kata Tan Kim Piauw, pekan lalu.

Dia juga mengonfirmasi, pabrik Citroen di Purwakarta telah beroperasi dengan kapasitas 6.500 unit per tahun. Sudah ada 30 unit mobil listrik yang diproduksi Citroen di pabrik tersebut meski baru dalam tahap uji coba.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Citroën Indonesia menyatakan telah memanfaatkan insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik utuh atau completely built up (CBU) sesuai ketentuan dari pemerintah. Adapun mobil listrik Citroën yang memperoleh insentif tersebut adalah model E-C3.

Tan Kim Piauw, CEO PT Indomobil National Distributor (Citroën Indonesia) mengatakan, untuk memperoleh insentif khusus dari pemerintah, Citroen turut mengikuti ketentuan yang merujuk pada Peraturan Menteri Investasi (Permeninves) No. 6 Tahun 2023 sebagai aturan turunan Peraturan Presiden (Perpres) No. 79 Tahun 2023.

Dalam hal ini, Citroën memiliki komitmen untuk membangun fasilitas manufaktur mobil listrik agar bisa mendapat insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik E-C3. Citroën juga mesti menyerahkan dana sebagai bank garansi senilai insentif yang diberikan kepada pemerintah.

"Apabila tidak memenuhi kewajiban sesuai Permeninves 6/2023, maka uang jaminan tersebut akan hangus," ujar dia, Senin (21/10).

Meski tidak disebut secara gamblang, Tan Kim Piauw bilang bahwa Citroën telah mendapatkan kuota impor sesuai dengan yang telah diajukan ke pemerintah.

"Kuota tersebut kini sudah terpenuhi, untuk menunjang rencana penjualan kami di Indonesia," imbuhnya.

Dalam catatan Kontan, Citroën memperoleh kuota impor sekitar 4.500 unit untuk model E-C3 dengan bantuan insentif. Namun, Citroën sudah berbicara ke pemerintah bahwa mereka belum tentu menyerap seluruh kuota impor yang diperoleh seiring beroperasinya pabrik di Purwakarta, Jawa Barat.

Tan Kim Piauw menyebut, pabrik Citroën di Purwakarta kini mulai beroperasi. Sudah ada 30 unit mobil listrik yang diproduksi meski baru dalam tahap uji coba. Pabrik ini sendiri berada di bawah naungan PT National Assemblers dan memiliki kapasitas 6.000 unit per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun.

Jumlah tersebut mencapai 5,53 persen dari total piutang pembiayaan kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat.

SHUTTERSTOCK/SCHARFSINN Ilustrasi motor listrik, sepeda motor listrik.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pertumbuhan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia.

Di sisi lain, pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) akan selesai akhir 2024. Kebijakan ini pun dipertimbangkan buat berlanjut di tahun depan, alias di masa pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sudah mulai membahas rencana perpanjangn insentif untuk kendaraan listrik.

“Sudah mulai dibahas, wacana-wacana untuk mendorong industri kendaraan listrik itu timbul dan masyarakat gunakan, dan memang sekarang motor diberikan bantuan pembelian,” ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).

PIXABAY/ANDREAS160578 Ilustrasi mobil listrik.

Saat ini terdapat berbagai insentif terkait kendaraan listrik berbasis baterai yang diberikan pemerintah, mencakup bus, roda empat atau mobil, dan roda dua atau motor.

Pada kendaraan mobil dan bus listrik, diberikan insentif pemotongan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.

Insentif ini hanya untuk mobil dan bus dengan TKDN di atas 40 persen. Sementara untuk bus dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen diberikan pemotongan PPN 5 persen, sehingga yang harus dibayar hanya sisa 6 persen.

Sedangkan pembelian motor listrik, diberikan subsidi Rp 7 juta tiap pembelian, serta untuk konversi motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik diberikan insentif Rp 10 juta per motor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun.

Jumlah tersebut mencapai 5,53 persen dari total piutang pembiayaan kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat.

SHUTTERSTOCK/SCHARFSINN Ilustrasi motor listrik, sepeda motor listrik.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pertumbuhan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia.

Di sisi lain, pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) akan selesai akhir 2024. Kebijakan ini pun dipertimbangkan buat berlanjut di tahun depan, alias di masa pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sudah mulai membahas rencana perpanjangn insentif untuk kendaraan listrik.

“Sudah mulai dibahas, wacana-wacana untuk mendorong industri kendaraan listrik itu timbul dan masyarakat gunakan, dan memang sekarang motor diberikan bantuan pembelian,” ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).

PIXABAY/ANDREAS160578 Ilustrasi mobil listrik.

Saat ini terdapat berbagai insentif terkait kendaraan listrik berbasis baterai yang diberikan pemerintah, mencakup bus, roda empat atau mobil, dan roda dua atau motor.

Pada kendaraan mobil dan bus listrik, diberikan insentif pemotongan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen.

Insentif ini hanya untuk mobil dan bus dengan TKDN di atas 40 persen. Sementara untuk bus dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen diberikan pemotongan PPN 5 persen, sehingga yang harus dibayar hanya sisa 6 persen.

Sedangkan pembelian motor listrik, diberikan subsidi Rp 7 juta tiap pembelian, serta untuk konversi motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik diberikan insentif Rp 10 juta per motor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan, penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun.

Jumlah tersebut mencapai 5,53 persen dari total piutang pembiayaan kendaraan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, jumlah tersebut diproyeksikan akan terus meningkat.

SHUTTERSTOCK/SCHARFSINN Ilustrasi motor listrik, sepeda motor listrik.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat," kata dia dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Ia menambahkan, pertumbuhan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia.

Di sisi lain, pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) akan selesai akhir 2024. Kebijakan ini pun dipertimbangkan buat berlanjut di tahun depan, alias di masa pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sudah mulai membahas rencana perpanjangn insentif untuk kendaraan listrik.

“Sudah mulai dibahas, wacana-wacana untuk mendorong industri kendaraan listrik itu timbul dan masyarakat gunakan, dan memang sekarang motor diberikan bantuan pembelian,” ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) akan selesai akhir 2024.

Kebijakan ini pun dipertimbangkan buat berlanjut di tahun depan, alias di masa pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Plt Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika mengatakan, pemerintah sudah mulai membahas rencana perpanjangn insentif untuk kendaraan listrik.

PIXABAY/ANDREAS160578 Ilustrasi mobil listrik.

“Sudah mulai dibahas, wacana-wacana untuk mendorong industri kendaraan listrik itu timbul dan masyarakat gunakan, dan memang sekarang motor diberikan bantuan pembelian,” ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (4/10/2024).

Saat ini terdapat berbagai insentif terkait kendaraan listrik berbasis baterai yang diberikan pemerintah, mencakup bus, roda empat atau mobil, dan roda dua atau motor.

Pada kendaraan mobil dan bus listrik, diberikan insentif pemotongan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen. Insentif ini hanya untuk mobil dan bus dengan TKDN di atas 40 persen.

Sementara untuk bus dengan TKDN 20 persen sampai 40 persen diberikan pemotongan PPN 5 persen, sehingga yang harus dibayar hanya sisa 6 persen.

Sedangkan pembelian motor listrik, diberikan subsidi Rp 7 juta tiap pembelian, serta untuk konversi motor berbasis bahan bakar minyak (BBM) ke motor listrik diberikan insentif Rp 10 juta per motor.

Putu bilang, untuk skema pemberian insentif kendaraan listrik ke depannya masih belum ditetapkan, seiring masih dalam diskusi mengenai perpanjangan insentif di tahun depan.

“Mungkin skemanya masih dicari, insentifnya luas sekali. Banyak hal yang bisa kita lakukan utk arah terjadi migrasi dari ICE (mobil konvensional) ke EV,” kata dia.

Ia menambahkan, kepastian kebijakan mengenai perpanjangan insentif kendaraan listrik ini di juga menunggu keputusan dari Prabowo.

“Iya, di antaranya itu,” ucapnya saat ditanyai kebijakan isentif menunggu putusan Prabowo.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Neta Auto Indonesia resmi mengumumkan harga salah satu line up terbaru untuk kelas Medium SUV yaitu Neta X melalui acara The Grand Launch of Neta X - Xperience Tech With EV.

Bertempat di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Neta mengumumkan harga Neta X yaitu Rp 428 juta untuk Neta X 500 Elite dan Rp 448 juta untuk Neta X 500 Supreme berlaku on the road (OTR) Jakarta. Tidak hanya membuka tabir harga, NETA juga mengumumkan telah memulai pengiriman kepada 500 konsumen pertama Neta X yang telah melakukan SPK selama masa pre-book.

Mengusung konsep Xperience Tech With EV, Neta X membawa beragam fitur dan teknologi terdepan yang tidak hanya untuk kenyamanan serta keamanan berkendara, melainkan juga menjawab kebutuhan keluarga muda yang dinamis lewat tampilan futuristik dan kokpit cerdas. Neta X siap mengawal petualangan yang tidak terlupakan dengan semua keistimewaan yang dimiliki.

Alan Zhou, Vice President of Neta Auto mengatakan, setelah resmi diperkenalkan ke hadapan publik Indonesia pada ajang GIIAS 2024 lalu, kini waktu yang tepat bagi Neta untuk mengumumkan harga resmi Neta X. Melalui Neta X, pihak Neta menghadirkan Intelligent Electric SUV dengan teknologi pintar nan inovatif yang ditargetkan untuk keluarga muda.

"Peluncuran Neta X tentunya akan memberikan motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan kendaraan listrik dengan teknologi dan inovasi terbarukan sebagai solusi mobilitas terdepan bagi masyarakat Indonesia," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (27/9).

Neta X tersedia dalam dua varian, yaitu 500 Supreme dan 500 Elite yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan konsumen. Keduanya sama-sama tampil dengan dimensi yang tergolong besar di kelas SUV Medium, yaitu panjang 4.619 mm, lebar 1.860 mm, dan tinggi 1.628 mm yang dipadukan dengan wheelbase 2.770 mm.

Hal itu lantas berdampak terhadap ruang kabin yang lapang untuk 5 penumpang dengan One-piece Affinity Seat, yakni fitur pengaturan jok elektrik di sisi pengemudi maupun penumpang baris depan dengan ketebalan yang dirancang untuk memberikan dukungan optimal pada punggung dan bahu.

Bangku baris belakang memiliki ketebalan 92 mm yang sudah dilengkapi lumbar support, semakin memanjakan setiap perjalanan dan pengalaman duduk yang tak terlupakan. Kapasitas bagasi Neta X mencapai 508 liter dan bisa diperluas menjadi 1.388 liter sehingga sangat mumpuni untuk menampung barang setiap anggota keluarga.

Tidak hanya menawarkan ruang kabin yang luas, Neta X memiliki desain interior cerdas yang berpadu karakter premium berkat sentuhan bahan soft leather dan alcantara yang memberikan kenyaman tingkat atas bagi penumpang maupun pengemudi. Bahkan, area yang memiliki frekuensi tinggi untuk tersentuh sudah secara cermat dilapisi dengan 100% bahan kulit lembut guna meningkatkan level kenyamanan berkendara.

Seluruh varian Neta X tersemat Panoramic Sunroof sebagai standar guna memberikan pemandangan yang luas dan meningkatkan pencahayaan alami sehingga memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan.

Untuk mencerminkan teknologi cerdas dalam berbagai fitur keselamatan yang dirangkum dalam konsep 'High Technology Vibes', Neta X varian 500 Supreme sudah dipersenjatai fitur Advanced Driving Assistance System (ADAS) Level 2 yang didukung oleh 11 High Precision Sensor di sekeliling mobil.

Ini menghasilkan 15 fitur canggih ADAS yang di antaranya Full Speed Adaptive Cruise Control (ACC), Automatic Emergency Braking (AEB) dan Lane Keep Assist (LKA) yang dapat memberikan proteksi maksimal saat berkendara.

Beragam fitur unggulan lantas menjadikan Neta X semakin istimewa di kelasnya. Pada bagian depan kabin sudah dilengkapi dengan Wireless Phone Charging, Intelligent Central Control Screen berukuran 15,6 inch yang terkoneksi dengan NETA Auto App dan tampilannya dapat diatur menjadi Split-screen Design, serta Floating D-shaped Steering Wheel.

Neta X juga sudah tersemat fitur V2L atau vehicle-to-load dan Cockpit Cerdas Terhubung untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih memuaskan, sesuai dengan kebutuhan keluarga muda yang dinamis.

Beralih ke bagian eksterior, Neta X menampilkan fascia yang terinspirasi dari gambar-gambar robot atau yang disebut 'Mecha-Design'. Dipadukan dengan Avant-garde design seperti L-Shape LED DRL, Camera 360 di bagian depan, samping dan belakang yang membuat berkendara terasa lebih aman. Ada pula penggunaan Full LED Headlights dengan Intelligent High Beam yang membantu pencahayaan jalan menjadi terang dan berkendara lebih nyaman, namun tidak mengganggu pandangan dari pengendara yang berada di arah berlawanan.

Untuk bagian belakang, Neta X sudah dilengkapi Continuous Tail-light serta Electric Power Tailgate yang dapat membuka dan menutup pintu bagasi secara otomatis sehingga lebih praktis.

Neta X menawarkan pengalaman berkendara yang lebih premium dengan struktur bodi monocoque yang menggunakan 75% high strength steel untuk memberikan perlindungan maksimal. Fitur keamanan seperti Anti-Collision Beam pada rangka depan, atas, dan samping, serta Door Side Crash Beam akan memastikan keamanan terbaik dalam setiap perjalanan.

Sasis Neta X pun dituning oleh MIRA, yang membuatnya lebih kokoh, stabil dan aman. Secara performa, Neta X memiliki output daya maksimum 120 kW (175 hp) dengan torsi 210 Nm, dan sanggup menempuh jarak hingga 480 km dalam sekali pengisian daya penuh.

Sumber tenaga yang dihasilkan motor listrik tersebut berasal dari baterai Lithium Ferro Phosphate (LFP) berkapasitas 63,56 kWh yang sudah dilengkapi Liquid Cooling HEPT 4.0 dan bersertifikat IP68+ Waterproof dan Dustproof sehingga aman melintasi genangan air serta jalanan berdebu.

Baterai yang tersemat di Neta X juga sudah memiliki fitur Ultra Fast Charging hingga 105 kW untuk mengisi daya dari 30% ke 80% bisa dituntaskan dalam 30 menit. Poin menarik lainnya adalah Neta X sudah mengadopsi port charging model Combined Charging System 2 (CCS2), salah satu port charging yang paling umum dan paling mudah ditemui pada SPKLU di Indonesia untuk pengisian reguler maupun fast charging.

Sebagai pengingat, perjalanan Neta X di Indonesia dimulai sejak perhelatan GIIAS 2024 lalu dengan keran pemesanan dibuka melalui skema pre-book eksklusif. Neta X berhasil memikat perhatian masyarakat dalam waktu yang tergolong singkat yang dibuktikan lewat capaian SPK sebanyak lebih dari 500 unit selama masa pre-book.

Kini, babak baru Neta X di Tanah Air telah dimulai lewat pengiriman perdana sebagai komitmen Neta menjadikan kepuasan konsumen sebagai prioritas utama. Neta Indonesia pun secara simbolis menyerahkan Neta X kepada perwakilan 8 konsumen sekaligus menjadi bukti keseriusan perusahaan dalam berkontribusi di industri otomotif Indonesia.

Keputusan untuk merakit lokal Neta X secara Completely Knock-Down (CKD) juga merupakan bukti nyata bahwa Indonesia adalah pasar yang sangat strategis bagi Neta. Seluruh unit Neta X yang dikirimkan kepada konsumen merupakan produksi dalam negeri di pabrik PT Handal Indonesia Motor (HIM), Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat.

Neta X sudah memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 44% dan akan terus ditingkatkan lewat kerja sama dengan para mitra lokal, salah satunya menghasilkan buah kerja sama strategis dengan PT Gotion Green Energy Solutions Indonesia untuk penyediaan baterai mobil listrik Neta.

Neta X hadir dengan empat pilihan warna eksterior menarik yaitu Glacier Blue, Jet Black, Sky Grey, dan Pearl White, serta dua pilihan warna interior yang memikat yakni Black dan Brown. Setiap pembelian NetaX dilengkapi dengan berbagai keuntungan, termasuk OCPP Wall Charger beserta instalasi, Emergency Portable Charger, Kaca Film Premium, Asuransi 1 Tahun, Pengisian 1.000 kWh dan 24 HRoadside Assistance 5 tahun.

Alan Zhou menyatakan, capaian 500 SPK selama masa pre-book serta dimulainya pengiriman unit Neta X kepada konsumen membuktikan popularitasnya di pasar otomotif Indonesia sekaligus menandai tonggak sejarah baru bagi Neta dalam menghadirkan kendaraan listrik terbaik dengan teknologi inovatif ke pasar Tanah Air.

Ini juga menjadi pembuktian bahwa kerja sama antara NETA dan para mitra lokal dalam merakit Neta X secara CKD dapat menghasilkan mobil listrik berkualitas terbaik dengan komponen lokal yang memenuhi regulasi pemerintah.

"Tentu saja kami tidak akan berhenti di sini, karena kami berkomitmen untuk terus menghadirkan mobil listrik berkualitas serta layanan purna jual yang premium untuk semua kalangan di Indonesia," pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto mengungkapkan saat ini pemerintah belum memutuskan keberlanjutan pemberian insentif untuk kendaraan listrik di dalam negeri, termasuk perluasannya ke mobil hybrid.

Pasalnya seluruh kebijakan yang akan habis pada tahun fiskal tahun ini akan dievaluasi dan diputuskan kembali oleh pemerintahan baru yang akan resmi dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

Demikian disampaikannya saat ditemui di sela-sela gelaran Green Initiative Conference 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (26/9/2024).

SHUTTERSTOCK/GUTEKSK7 Ilustrasi kendaraan listrik, mobil listrik.

"Subsidi motor listrik (dan mobil listrik) nanti akan dibahas lagi dalam kebijakan pemerintah mendatang," kata Airlangga.

Namun, khusus mobil hybrid, meskipun terbukti mampu mengurangi emisi dirinya masih memberikan gestur untuk tidak memberi keistimewaan yang sama seperti kendaraan listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV).

Alasannya, kendaraan ramah lingkungan tersebut sudah mampu berjalan sendiri yang tergambar dari pertumbuhan penjualan.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selama semester I/2024, terdapat 25.791 unit mobil hybrid baru yang telah didistribusi (wholesales).

Jumlah tersebut meningkat 49 persen bila dibandingkan periode sama di tahun sebelumnya yang mencapai 17.305 unit. Berkat capaian itu kendaraan hybrid menguasai 68 persen pasar mobil listrik nasional (37.731 unit).

"Selama ini tanpa insentif juga penjualannya (mobil hybrid) cukup baik," ucap Airlangga.

CUTENK Perjalanan test drive jajaran mobil hybrid dan PHEV Toyota, dari Banyuwangi-Bali, 9-11 Oktober 2019.

Pernyataan itu menegaskan kembali posisi pemerintah atas keberpihakan pada kendaraan nol emisi sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2019 tentang program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan.

Sebelumnya, Airlangga juga memastikan tidak akan ada perubahan ataupun penambahan kebijakan baru pada sektor otomotif di Indonesia pada tahun ini.

"Maka untuk otomotif, kebijakannya sudah dikeluarkan. Tidak ada perubahan kebijakan dan tambahan lain," ucap Airlangga dalam konferensi Pertumbuhan Ekonomi Q2 2024, Senin (5/8/2024).

"Kalau kita lihat, penjualan dari mobil hybrid hampir dua kali penjualan BEV. Jadi sebenarnya product hub hybrid itu sudah berjalan dengan mekanisme yang ada sekarang," lanjutnya.

Pemerintah terus menggeber penerapan kendaraan berbasis listrik dalam negeri. Namun Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai implementasi kendaraan listrik dalam negeri masih menghadapi tantangan.

Airlangga mengatakan pemerintah telah memberikan insentif atau bantuan untuk pembelian kendaraan listrik. Misalnya, insentif untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit per KTP. Pemberian insentif tersebut, Airlangga mengklaim dapat meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan, penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mencapai 133.225 unit per April 2024. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 116.438 unit.

"Kemudian untuk kendaraan pribadi juga berbagai insentif, termasuk PPN ditanggung pemerintah dan juga untuk motor ditanggung pemerintah sebesar Rp 7 juta yang ternyata mendorong kendaraan listrik, baik mobil maupun motor," kata Airlangga dalam acara 'Solutions to Indonesia's Environmental Challenge' di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Meski meningkat jumlah penggunaan, Airlangga menyebut ada tantangan yang masih dihadapi Indonesia, yakni secondary market atau pasar untuk barang bekas. Menurutnya, saat ini pasar barang bekas untuk kendaraan listrik tidak ada. Berbeda dengan kendaraan Internal Combustion Engine (ICE) atau pembakaran internal yang masih diminati masyarakat.

"Memang tantangannya adalah secondary market untuk kendaraan berbasis listrik. Secondary marketnya tidak ada dibandingkan dengan (kendaraan) ICE. Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri," jelasnya.

Dia pun optimistis jumlah penggunaan kendaraan berbasis listrik meningkat tahun 2035. Sebab, pemerintah terus mendorong percepatan infrastruktur kendaraan listrik dalam pembangunan transportasi.

"Diperkirakan jumlahnya di tahun 2035 jumlahnya bisa meningkat. Pemerintah juga mendorong dan mempercepat infrastruktur kendaraan bermotor listrik dan dalam kegiatan pembangunan transportasi, digitalisasi, dan juga penerapan transportasi hijau menjadi penting, terutama transportasi publik," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan industri farmasi dan alat kesehatan menjadi industri prioritas. Terlebih dalam hal pemberian insentif berupa pemotongan pajak atau subsidi lainnya.

Ketua Umum AB3O, FX Sudirman mengatakan dia menyontohkan insentif pajak seperti PPN DTP untuk mobil listrik yang memenuhi kriteria TKDN tertentu.

"Saya berangan-angan seperti motor listrik, ada subsidinya kan. Kemudian mobil listrik subsidi PPN cuma 1%. Obat 11%, masa kalah sama ini. Demikian saya berharap dalam seminar ini kita bisa mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah," kata Sudirman, Selasa (10/9/2024).

Untuk mendorong kemandirian farmasi nasional, dia meminta pemerintahan mendatang yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprioritaskan industri farmasi dan menjadikannya sebagai komoditas strategis.

Dalam hal ini, dia memberikan contoh 2 negara produsen bahan baku obat terbesar di dunia yaitu India dan China. Keduanya dapat lebih maju lantaran adanya dukungan pemerintah berupa kebijakan yang kondusif, subsidi, insentif, pajak, dan sebagainya.

"Indonesia sejak dikeluarkannya Inpres nomor 6 tahun 2016, banyak sekali insentif untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Tapi gak banyak yang bisa menikmati. Misalnya tax holiday, super-tax deductibles, kemudian insentif-insentif fiskalanya. Gak banyak yang bisa memanfaatkan. Kenapa? Karena terlalu umit. Mungkin dibuat dengan itikad baik, tapi mungkin tidak implementables," tuturnya.

Sudirman menjelaskan 3 hal yang dapat menjadi pelajaran dari China saat ini. Pertama, China merupakan penguasa pasar Active Pharmaceutical Ingredients (API) dan produsen terbesar API di dunia, memasok lebih dari 40% dari produksi global.

Keberhasilan negeri Tirai Bambu itu didorong oleh investasi besar-besaran dalam kapasitas produksi, infrastruktur dan teknologi manufaktur yang canggih.

Kedua, banyak perusahaan farmasi China memiliki integrasi vertical, yang memungkinkan mereka untuk memproduksi bahan baku, antara, hingga produk jadi secara efisien dan dengan kontrol biaya yang ketat.

Ketiga, China menginisiasi 'Made in China 2025', pemerintah China berfokus untuk mengembangkan industri biofarmasi dan bahan baku obat sebagal salah satu sektor prioritas.

"Ini mencakup investasi besar dalam inovasi teknologi dan pengembangan kapasitas produk, terutama produk bioteknologi seperti vaksin, terapi gen, obat kanker dan produk biologis lainnya," terangnya.

Di sisi lain, 4 hal yang dapat dipelajari dari India sebagai produsen API terbesar yang menguasai 20% dari pasokan global. India mengekspor produk farmasi ke lebih dari 200 negara, termasuk negera-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dan berambisi menjadi Apotek Dunia.

India juga telah membangun infrastruktur regulasi yang kuat, dimana banyak fasilitas produksi farmasi dillndia mendapatkan sertifikasi dari otoritas internasional seperti FDA (Amenika Serikat), EMA (Uni Eropa) dan Pre-Qualification WHO.

"Ini meningkatkan kepercayaan global terhadap kualitas produk farmasi India," imbuhnya.

Terlebih, India sangat agresif berinvestasi dalam riset dan pengembangan, terutama untuk obat generik dan biosimilar yang memperkuat posisi India sebagai pemimpin dalam industri farmasi global.

Untuk itu, Sudirman menekankan kedua negara tersebut memiliki keunggulan dalam tenaga kerja murah dan infrastruktur yang berkembang pesat, sehingga mampu memproduksi bahan baku obat dan produk farmasi dengan harga yang kompetitif.

Di sisi lain dia juga meminta pemerintah untuk membuat komitmen jangka panjang. Sudirman menyontohkan proyek pembuatan vaksin TBC yang diamanahkan kepada holding BUMN farmasi, PT Biofarma (Persero).

"Ini commitment pemerintah di Indonesia sudah sangat baik. Tapi ada satu yang kurang adalah advance purchase agreement. Jadi pemerintah kalau punya kebutuhan dibeli di depan, kontrak di depan," pungkasnya.