Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti upaya pemerintah dalam memberantas impor ilegal di Indonesia.

Menurutnya kunci dari pemberantasan impor ilegal adalah pengetatan impor yang masuk melalui pelabuhan dengan mengubah aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi border atau diawasi dalam kawasan pabean.

"Pengalihan dari post border ke border untuk pelabuhan memang menjadi kunci, namun implementasinya harus diawasi," jelas Nailul pada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Lebih lanjut, Nailul juga mengapresiasi niat Menteri Perdagagan Zulkfli Hasan (Mendag Zulhas) yang bakal membuat satgas khusus pemberantasan impor ilegal.

Hanya saja, menurutnya pembentukan satgas ini lebih tepat jika melalui Kementerian Koordinator Perekonomian. Dengan demikian, bahkan banyak lagi Kementerian/Lembaga yang bisa dilibatkan untuk memaksimalkan kerja kerja satgas itu.

"Satgas ini perlu koordinator dari Kemenko Perekonomian yang nantinya menjadi orkestrasi dari kebijakan impor di bawahnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto masih enggan mengomentari lebih rencana Mendag Zulhas dalam pembuatan satgas pemberantasan impor ilegal ini.

Airlangga menilai pemberantasan impor ilegal sebenarnya cukup ditindak melalui jalur hukum saja sesuai dengan aturan yang ada.

"Ya silahkan dibuat (satgas), tapi kan namanya ilegal tindak saja sesuai dengan aturanya," kata Airlangga pada awak media, Selasa (9/7).

Sementara Zulhas menyebut pembentukan satgas pengendalian impor ilegal ini penting dilakukan.

Pasalnya, ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja unitlink pasar uang mencatatkan kinerja terbaik per Juni 2024. Diperkirakan tren positif ini masih akan berlanjut dalam 6 bulan kedepan.

Data Infovesta secara year to date (ytd) per Juni 2024 menunjukkan kinerja unitlink pasar uang memberikan rata-rata imbal hasil (return) tertinggi dibanding jenis lain, yaitu sebesar 1,53%.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian menjelaskan kinerja jenis unitlink tersebut paling bagus karena karakterisik dari kelas aset pasar uang yang memberikan kinerja relatif stabil dibandingkan dengan kelas aset lainnya, seperti obligasi dan saham yang cenderung volatile.

"Prospeknya, paling tidak dalam 6 bulan ke depan karena tren suku bunga tinggi masih akan berlangsung lama, tentu akan memberikan dorongan bagi kinerja pasar uang untuk tetap tinggi dibandingkan return satu tahun ke belakang," ujarnya kepada Kontan, Rabu (10/7).

Adapun 5 produk unitlink pasar uang yang memberikan return tertinggi, yakni posisi pertama diisi Carlink Pro Safe sebesar 3,01% per Juni 2024. Diikuti BLife Link Pasar Uang Likuid sebesar 2,80%, DPLK Eka Dana Deposito sebesar 2,79%, kemudian Generali Money Market Employee sebesar 2,78%, lalu BPLINK Dana Likuid Syariah IDR sebesar 2,73%.

Kinerja pasar uang, diikuti oleh unitlink pendapatan tetap yang mencetak rata-rata imbal hasil sebesar 0,13% per Juni 2024. Sayangnya, unitlink campuran tercatat terkontraksi 1,24% dan unitlink saham turun 1,97%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BNI Life Insurance atau BNI Life mencatatkan kinerja unitlink pasar uang tertinggi per Juni 2024. Produk Link Pasar Uang Likuid membukukan return sebesar 2,80%

GM Corsec, Legal, dan Corcom BNI Life, Arry Herwindo menyampaikan salah satu faktor yang membuat kinerja Blife Link Pasar Uang Likuid cukup baik karena masih tingginya era suku bunga deposito.

"Selain itu, minimnya volatilitas untuk obligasi pasar uang. Dengan demikian, perusahaan dapat membukukan return yang bagus," katanya kepada Kontan, Rabu (10/7).

Menurut Arry sebenarnya pasar uang merupakan pilihan investasi dengan risiko konservatif sehingga secara return juga tidak akan terlalu tinggi. Namun, di tengah volatilitas di pasar saham dan pasar obligasi, pasar uang akan terus menjadi pilihan nasabah yang ingin dananya tetap aman, stabil, dan memperoleh risiko seminim mungkin.

Data Infovesta secara year to date (ytd) per Juni 2024 menunjukkan kinerja unitlink pasar uang memberikan rata-rata imbal hasil (return) tertinggi dibanding jenis lain, yaitu sebesar 1,53%.

Selain unitlink pasar uang, per Juni 2024, unitlink pendapatan tetap juga mencetak rata-rata imbal hasil positif per Juni 2024 sebesar 0,13%. Namun, unitlink campuran tercatat terkontraksi 1,24% dan unitlink saham turun 1,97%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad buka suara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Tauhid menyebut, pembatasan tersebut terjadi lantaran penyaluran yang selama ini tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembenahan penyaluran agar BBM subsidi dinikmati oleh kalangan yang berhak saja.

"Ketidaktepatan sasaran penyaluran cukup tinggi, sehingga pembatasan menurut saya untuk mencari orang yang layak disubsidi atau tidak," ujar Tauhid kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Tauhid bilang, selama ini jenis BBM yang masuk dalam kategori subsidi adalah pertalite dan biosolar. Nah, apabila jenis BBM tersebut disalurkan ke masyarakat mikisn, maka harus ada acuan yang jelas kategori penerima subsidinya.

"Misalnya orang layak subsidi, kalau memang dari masyarakat miskin, apakah dibuktikan melalui kartu identitas atau sebagainya," katanya.

Sementara untuk masyarakat yang menggunakan mobil, maka disarankan untuk tidak lagi menggunakan BBM bersubsidi. Kendati begitu, pembatasan pembelian BBM bersubsidi harus dilakukan secara bertahap.

"Motor mungkin masih bisa, tapi kendaraan roda empat sudah gak layak, menurut saya itu yang paling mungkin dilakukan penghematan," kata Tauhid.

Asal tahu saja, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024 ini dilontarkan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya.

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi juga mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan BBM subsidi sampai akhir tahun nanti. Menurutnya, apabila pemerintah tetap melakukannya maka bisa memicu terjadinya inflasi sehingga harga-harga bahan pokok juga mengalami kenaikan.

"Ini berpotensi membahayakan juga bagi ekonomi Indonesia karena dalam waktu bersamaan kurs Rupiah lemah ditambah inflasi akibat kenaikan harga BBM subsidi," kata Fahmy.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) menyebut salah satu penyebab kerugian mereka di tahun 2023 ditimbulkan oleh proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Di tahun 2023, WIKA mencatatkan rugi hingga Rp 7,12 triliun. Kerugian bersih itu membengkak 11.860% dari kerugian Rp 59,59 miliar di tahun 2022.
Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan, ada dua faktor yang mempengaruhi kerugian pada 2023, yakni, tingginya beban
bunga dan beban lain-lain.
#wika #ptwika #whoosh #kertacepat

MOMSMONEY.ID - Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil mempertahankan keperkasaannya pada akhir perdagangan Rabu (10/7).

IHSG menguat sekitar 0,24% atau naik 17 poin dibandingkan kemarin. IHSG tercatat pada level 7.287.

Dalam riset Indo Premier Sekuritas, yang menjadi penyokong IHSG adalah sektor industri yang naik 0,52%. Akan tetapi, sektor teknologi justru paling melemah yaitu turun 0,71%.

Volume perdagangan mencapai 226,74 juta lot saham yang berpindah tangan. Sementara itu, total nilai transaksi naik sebesar Rp 9 triliun.

Pasar saham Asia justru ditutup bervariasi pada perdagangan hari ini, walaupun indeks acuan Wall Street naik menyusul komentar dovish semalam dari Ketua Federal Reserve AS, Jerome Powell.

Catatan saja, Powell mengisyaratkan hati-hati dalam mempertahankan suku bunga pada level yang terlalu tinggi.

KONTAN.CO.ID - Jakarta, 10 Juli 2024. Bank Mandiri terus mempertegas komitmennya dalam mendukung industri kesehatan melalui penyediaan solusi perbankan yang komprehensif bagi nasabah Rumah Sakit. Konsistensi ini diwujudkan Bank Mandiri lewat penandatanganan kerja sama terkait pemberian dan pemanfaatan Jasa Layanan dan Fasilitas Perbankan kepada Rumah Sakit, dokter, dan karyawan Rumah Sakit anggota ARSSI.

Adapun penandatanganan untuk kerjasama tersebut dilakukan dalam kegiatan Seminar Nasional XI dan Healthcare Expo IX yang diselenggarakan oleh ARSSI di Jakarta, Rabu (10/7).

Berlangsung hingga 12 Juli 2024, seminar mengusung tema "Strategi Penguatan Digitalisasi dan Green Hospital dengan Berbasis Kearifan Lokal" serta dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, Pejabat Eksekutif Commercial Banking Bank Mandiri Totok Priyambodo, Ketua Umum ARSSI Iing Ichsan Hanafi, dan berbagai pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Menurut Totok Priyambodo, penandatanganan untuk kerja sama tersebut sejalan dengan visi perseroan untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah melalui layanan digital yang handal dan reliable.

“Dengan hadirnya solusi perbankan yang kami tawarkan, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas operasional Rumah Sakit,” ujarnya.

Totok menjelaskan, Bank Mandiri menawarkan berbagai solusi transaksi, mulai dari penerimaan pasien melalui Mandiri EDC, pemanfaatan Mandiri Virtual Account, hingga pembayaran Rumah Sakit kepada mitranya melalui Kopra by Mandiri. Salah satunya lewat layanan khusus, Kopra Hospital Solution yang dilengkapi dengan fitur pelaporan dan dashboard yang memudahkan manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan pengambilan keputusan.

Selain itu, Bank Mandiri juga menyediakan solusi pembiayaan dan layanan perbankan lainnya untuk Rumah Sakit, dokter, petugas medis hingga karyawan.

Bank Mandiri hadir melalui berbagai solusi transaksi keuangan untuk mempermudah proses bisnis melalui KOPRA by Mandiri. Sebagai pelengkap Sistem Informasi Rumah Sakit, Bank Mandiri menyediakan Kopra Hospital Solution dengan fitur reporting dan dashboard yang dapat mempermudah manajemen Rumah Sakit dalam melakukan rekonsiliasi dan mengambil keputusan. Bank Mandiri turut hadir memberikan solusi pembiayaan dan solusi perbankan lainnya bagi Rumah Sakit, Dokter, petugas medis dan karyawan Rumah Sakit.

Dalam mendukung tema Seminar Nasional ARSSI 2024, Bank Mandiri melalui Kopra turut memberikan solusi dengan berbagai fitur dan layanan transaksi digital untuk segmen wholesale yang membantu kegiatan transaksi Rumah Sakit. Adapun saat ini, lebih dari 2.000 Rumah Sakit telah menggunakan solusi Bank Mandiri untuk berbagai kebutuhan transaksi dengan layanan digital untuk perusahaan melalui Kopra by Mandiri.

"Dengan adanya solusi inovatif yang ditawarkan Bank Mandiri, kami berharap Rumah Sakit di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI, dapat memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," imbuh Totok.

Sementara itu, Ketua ARSSI Iing Ichsan Hanafi dengan berbagai solusi inovatif yang disediakan Bank Mandiri diharapkan dapat membantu Rumah Sakit di Indonesia termasuk Rumah Sakit Swasta yang tergabung dalam ARSSI dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Ke depan pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi bersama dengan Bank Mandiri untuk dapat membangun sinergi dan memberikan solusi sesuai kebutuhan rumah sakit.

“Semua tantangan dan harapan menunjukkan pentingnya peran rumah sakit dalam menghadapi perubahan dan menjalankan tugas sebagai bagian dari sektor kesehatan. Mari kita jadikan momentum ini untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit,” ujar Iing Ichsan.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penyesuaian tarif tersebut akan menambah beban masyarakat. "Kalau menurut saya wajib lah ditunda," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Faisal menilai, kenaikan tarif PPN memang akan menambah kantong kas negara. Hanya saja, itu bukan satu-satunya jalan pintas untuk mengerek penerimaan. Pasalnya, pemerintah masih bisa mengoptimalkan penerimaan dari jenis pajak lainnya, seperti pajak penghasilan (PPh Badan).

"Karena PPN paling gampang, kalau PPh masih suka nilep-nilep," katanya.

Di sisi lain, Faisal bilang, insentif fiskal yang selama ini diberikan pemerintah lebih banyak kepada sektor-sektor non produktif. Hal ini dilakukan hanya untuk mengundang investor agar menanamkan modalnya di Indonesia.

"Tax holiday, tax deduction, super tax deduction segala macam gitu-gitu kan malah disubsidi. Mobil listrik, mobil listrik kan Rp 40 juta per mobil (insentif yang diberikan)," kata Faisal.

Sementara PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan. "Rasa keadilannya dimana? Demi investasi semua itu makin gelap mata," tegasnya.

Sebagai informasi, meski telah diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah masih bisa menunda kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan pertimbangan tertentu. Merujuk pada Pasal 7 ayat (3), tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%.

"Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) aturan tersebut.

Nah, perubahan tarif PPN tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT RHB Sekuritas Indonesia masih menguasai pangsa pasar waran terstruktur di dalam negeri. Tak heran, RHB Sekuritas merupakan penerbit pertama dari produk derivatif ini.

Head of Sales Equity Derivatives RHB Sekuritas Steinly Atmanagara menyampaikan berdasarkan data year to date, pihaknya masih menguasai nilai transaksi sekitar 85%–90%.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (10/7), nilai transaksi waran terstruktur mencapai Rp 622,62 juta. Jika ditarik dari awal tahun, nilai transaksinya telah menembus Rp 269,96 miliar.

“Ini mungkin saja terjadi karena investor melihat waran milik RHB Sekuritas sebagai pelopor penerbit waran terstruktur di Indonesia,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Faktor lainnya, lanjut Steinly, mungkin dipengaruhi oleh akses gratis yang disediakan kepada investor untuk menggunakan tools trading waran terstruktur secara gratis.

Seperti diketahui, RHB Sekuritas Indonesia adalah anggota bursa (ab) pertama yang menerbitkan produk waran terstruktur di pasar modal Indonesia pada 19 September 2023.

Pada saat itu, RHB Sekuritas menerbitkan tiga waran terstruktur dengan underlying saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) dan PT Adaro Energy Tbk (ADRO).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara terkait rencana pemerintah yang akan membangun Family Office di Indonesia.

Faisal menilai, rencana pembentukan Family Office berpeluang menjadi sarang praktik pencucian yang dari bisnis-bisnis ilegal.

"Takutnya saya jangan-jangan orang super kaya di Indonesia ingin kekebalan, ingin leluasa untuk mencuci uangnya dari hasil bisnis ilegal. Wah fantastis cara berpikirnya, makin susah dimengerti," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Dirinya heran, orang super kaya di Indonesia saja membangun Family Office di luar negeri. Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan konsep dari pemerintah untuk menarik kalangan crazy rich dari luar negeri untuk membangunan Family Office di Indonesia.

"Orang Indonesia saja punya Family Office di luar negeri karena ngak percaya sama di Indonesia. Bagaimana mengharapkan orang luar mau masuk ke Indonesia?," katanya.

"Sudah korslet. Orang super kaya di Indonesia memang punya Family Office di sini? Gak ada, di Singapura Semua, di Hongkong," imbuh Faisal.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa tampaknya kurang setuju dengan rencana pembentukan family office tersebut.

Family office didirikan untuk memfasilitasi orang-orang super kaya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dikenakan pajak.

Suharso menilai, Menteri Keuangan diminta untuk mengerek penerimaan sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain Menteri Keuangan juga harus memberikan banyak insentif pajak. Karena dengan memberikan insentif pajak, maka secara otomatis potensi penerimaan akan berkurang.

“Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” tutur Suharso.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan belanja untuk pembayaran bunga utang pada tahun ini akan membengkak. Hal ini imbas nilai tukar rupiah yang terus melemah.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pembayaran bunga utang meningkat sekitar Rp 1,5 triliun, yakni dari sebesar Rp 497,31 triliun menjadi sekitar Rp 498 triliun lantaran depresiasi rupiah.

"Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya di antaranya kan kurs, enggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto di Gedung DPR RI, Selasa (9/7).

Kendati membengkak, Suminto bilang, biaya pembayaran bunga utang tersebut masih sesuai dengan prediksi pemerintah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mengurangi porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) pada tahun ini sebesar Rp 241,6 triliun.

"Jadi masih on track, makanya outlook kita hanya deviasi Rp 1,5 triliun dari Rp 497 triliun ke Rp 498 triliun koma sekian, dan itu karena kurs tadi karena kan penerbitan juga berkurang," katanya.

Mengutip Buku II Nota Keuangan APBN 2024, Pembayaran bunga utang mengalami tren peningkatan seiring dengan penambahan outstanding utang pemerintah, dimana dari alokasi pembayaran bunga utang tahun 2019 sebesar Rp 275,9 triliun meningkat menjadi Rp 441,4 triliun pada tahun 2023.

Pembayaran bunga utang didominasi oleh bunga utang dalam negeri mengingat porsi instrumen SBN yang dominan dalam portofolio utang.

Pemerintah telah berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja sama pembiayaan yang telah dilakukan antara Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang berhasil ditekan agar tidak membebani APBN dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Daily Data Journalism Kompas menemukan jumlah lowongan pekerjaan formal di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Dari tahun 2009 hingga 2024, ketersediaan lowongan kerja di sektor formal turun dari 15,6 juta menjadi hanya dua juta pekerjaan.

Studi ini menemukan bahwa dari 5,8 juta lulusan baru pada tahun 2016, 21,9% di antaranya mendapatkan pekerjaan di sektor formal, namun pada tahun 2021, hanya 13,6% dari 7,1 juta lulusan yang mendapatkan pekerjaan serupa. Tren ini menyoroti betapa sulitnya lulusan baru, khususnya Gen Z, untuk mendapatkan pekerjaan formal dibandingkan dengan Generasi sebelumnya.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 dan 2022 mengungkapkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Penyerapan pencari kerja baru menurun, dan lulusan baru dari semua tingkat pendidikan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Gen Z sering kali dikenal karena keterampilan digitalnya, termasuk penggunaan teknologi AI. Berdasarkan studi Tech in Asia dan YouGov, sekitar 64% responden Gen Z di Indonesia telah menggunakan AI generatif, angka ini lebih banyak dibandingkan generasi milenial, Gen X, dan baby boomer.

Grace Bunardi, Commercial Lead Indonesia, Deel mengatakan, keterampilan digital kini sangat berharga karena peran terkait AI saat ini banyak diminati di berbagai industri di Indonesia. "Keunggulan tersebut menjadi sebuah nilai yang jika dimaksimalkan dapat menjawab tantangan-tantangan di atas," katanya dalam publikasinya dikutif KONTAN, Rabu (10/7/2024).

Terlepas dari tantangan pasar kerja lokal, data dari Deel menemukan bahwa talenta Indonesia masih banyak dicari oleh perusahaan internasional. Deel menemukan bahwa hampir 60% pelamar kerja di Indonesia berusia 25-34 tahun, yang direkrut melalui platform Deel adalah yang paling sering dipekerjakan oleh perusahaan internasional, diikuti oleh kelompok usia 18-24 tahun, yang menyumbang hampir 18% dari total perekrutan.

Adapun negara-negara teratas yang merekrut talenta Indonesia antara lain Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, dan Singapura.

Menurut Grace, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Gen Z kesulitan mendapatkan pekerjaan secara lokal, masih ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan baru menggunakan Global Hiring atau perekrutan global. "Banyak perusahaan internasional kini mempekerjakan pekerja dari seluruh dunia, seringkali karena kurangnya talenta di pasar lokal," ungkapnya.

Diketahui, sejumlah negara, misalnya Hong Kong, Singapura, Australia, dan Selandia Baru, kini mengalami kekurangan talenta yang kronis dan memanfaatkan perekrutan global untuk mencari kandidat terbaik yang berbasis di luar negeri.

Deel melihat, talenta-talenta Indonesia, yang kesulitan mendapatkan pekerjaan secara lokal, kini dapat bekerja secara remote di perusahaan internasional. Kesempatan ini membuka peluang bagi pekerja untuk meningkatkan keterampilan dan pengalaman mereka tanpa harus berpindah negara.

Grace bilang, perekrutan global membuka peluang bagi pekerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan internasional, mungkinkan negara untuk mengurangi tingkat pengangguran, serta peningkatan pendapatan pajak negara. Di saat yang sama, peluang ini juga mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dengan transfer ilmu yang mereka peroleh dari bekerja di perusahaan yang berbasis di luar negeri.

Sementara itu tren SDM pada tahun 2024 menekankan pentingnya soft skill dan hard skill, khususnya di bidang seperti manajemen perubahan, literasi teknologi, dan komunikasi efektif. Pergeseran ini mendorong pekerja untuk mengembangkan beragam keahlian untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga meningkatkan kemampuan kerja mereka baik di pasar kerja lokal maupun global.

Data-data di atas menunjukkan situasi yang kompleks di pasar tenaga kerja Indonesia. Meskipun penciptaan lapangan kerja formal telah menurun tajam, sehingga semakin sulit bagi lulusan baru untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa nilai positif yang bisa dipetik dari hal ini. Bakat Indonesia, khususnya Gen Z, banyak diminati di kancah global.

Terdapat permintaan internasional yang besar terhadap para profesional muda Indonesia yang mahir secara digital, yang menawarkan mereka kesempatan untuk memperluas keterampilan dan pengalaman mereka dengan bekerja di perusahaan yang berbasis di luar negeri, sehingga memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal dan negara.

Dengan mengalihkan fokus dari kualifikasi tradisional ke perekrutan berbasis keterampilan, baik perusahaan maupun pencari kerja dapat menavigasi pasar kerja yang terus berkembang dengan lebih baik, sehingga memastikan angkatan kerja yang lebih terampil dan cakap di masa depan.