Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah di pasar spot berbalik menguat pada hari ini. Selasa (9/7), rupiah spot ditutup di level Rp 16.251 per dolar Amerika Serikat (AS).

Ini membuat rupiah menguat 0,04% dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp 16.258 per dolar AS.

Hingga pukul 15.00 WIB, peso Filipina menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,11%. Disusul, won Korea Selatan yang menanjak 0,06%.

Berikutnya, baht Thailand yang terkerek 0,01% dan rupee India yang menguat tipis 0,003% terhadap the greenback.

Sementara itu, dolar Taiwan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,23%.

Diikuti, yuan China yang tertekan 0,05% dan yen Jepang yang koreksi 0,04%. Diikuti, ringgit Malaysia yang tergelincir 0,04%.

Kemudian, dolar Hongkong turun 0,01% dan dolar Singapura yang melemah tipis 0,007% pada perdagangan sore ini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembangan Gelora Bung Karno (GBK) akan diusulkan menjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal ini diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (8/7).

Sekretaris Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Suroto mengatakan, surat usulan PSN GBK telah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada KPPIP minggu kemarin.

"Masih perlu pembahasan terkait usulan ini," ujar Suroto kepada Kontan, Selasa (9/7).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta pemerintah sebaiknya mengembangkan PSN kawasan olahraga dan hiburan terpadu di lokasi lain seperti kawasan Kemayoran (JIExpo Kemayoran) yang sudah sering digunakan untuk kegiatan seni hiburan berskala internasional. Maupun kawasan JIS dan Ancol sebagai satu kesatuan koridor olahraga dan seni terpadu.

"Ini sebagai upaya memecah pusat-pusat kegiatan utama di Jakarta, jika GBK di selatan, maka koridor baru Kemayoran-JIS-Ancol di utara," ujar Nirwono kepada Kontan, Selasa (9/7).

Menurut Nirwono, kawasan Kemayoran-JIS-Ancol perlu ditata ulang dan dikembangkan sistem transportasi massal terpadu seperti MRT, LRT, dan bus Trans Jakarta. Lalu dilakukan pembangunan gedung kesenian dan sarana olahraga kelas dunia serta hotel dan gedung pendukung lainnya.

Sedangkan, kawasan GBK tetap dipertahankan dan diutamakan untuk kegiatan olahraga internasional seperti fungsi awal pembangunan kompleks GBK (untuk Asian Games) yang kelak bisa dirancang sebagai tempat kegiatan Olimpiade.

Sedangkan kegiatan seni lebih sebagai pendukung, bukan yang utama.

"Untuk itu pengelola GBK harus memiliki jadwal kegiatan pertandingan olahraga internasional sepanjang tahun sehingga GBK bisa lebih hidup dan mendatangkan keuntungan besar bagi perekeonomian nasional," ucap Nirwono.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, luas total wilayah GBK mencapai 279 hektare terbilang cukup untuk dijadikan kawasan yang integratif dengan fasilitas amenitas, akomodasi maupun fasilitas olahraga lainnya, dan fasilitas penyelenggaraan event.

"Ini tentunya menarik lebih banyak event-event berkualitas internasional untuk datang mengadakan konser di Indonesia," ucap Sandiaga.

Terkait rencana pengembangan, Sandiaga mengatakan, hal tersebut nantinya akan dikaji oleh pihak pengelola GBK.

"Yang PSN juga mendapat arahan bahwa PSN GBK ini akan diusulkan sebagai sebuah kawasan terpadu yang ditujukan untuk olah raga dan hiburan, dan nanti akan diusulkan investasi-investasi baru di PSN tersebut," ujar Sandiaga.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. DPR resmi membentuk panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji tahun 2024. Pembentukan pansus hak angket haji ini disetujui dalam rapat paripurna DPR, Selasa (9/7).

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menyampaikan sejumlah alasan mengusulkan pansus hak angket haji ini. Pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan dinilai tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kedua, adanya indikasi penyalahgunaan kuota tambahan oleh pemerintah.

Ketiga, Selly menilai, pelayanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang belum mengalami perubahan signifikan. Hal itu karena over capacity di tenda dan fasilitas MCK, padahal biaya yang diserahkan jemaah terus meningkat.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, usulan pansus hak angket pengawasan haji telah ditandatangani 35 anggota DPR dan lebih dari dua fraksi.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," tanya Muhaimin saat rapat paripurna DPR, Selasa (9/7). "Setuju" jawab peserta rapat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, operasional haji masih berlangsung sampai tanggal 23 Juli 2024. Maka itu, ia belum bisa membicarakan evaluasi pelaksanaan haji kepada publik.

Yaqut mengatakan, pelaksanaan haji tahun ini terbilang lebih baik dari tahun lalu. Jika ada kekurangan, Yaqut menyebut perlunya evaluasi dan perbaikan bersama.

Menghadapi pansus hak angket, Menag mengatakan, semua proses akan dilaporkan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji.

"Ya kita ikuti saja. Itu kan proses yang dijamin oleh konstitusi kan. Itu kita ikuti," ujar Yaqut di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7).

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana mengeluarkan peraturan terkait pemberian label menggunakan warna (color guide) terhadap minuman kemasan berpemanis.

Melihat hal ini, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansya mengatakan, niat pemerintah dengan memberikan label warna, tentunya demi mengedukasi masyarakat mana yang memiliki kadar gula tinggi, menengah dan rendah.

Namun, kata dia, perlu juga dilihat dampak terhadap industri minuman berpemanis dan potensi lainnya yang timbul dari wacana kebijakan tersebut.

“Persoalannya ketika ini dikeluarkan berdampak pada harga ngga, kalau ada label itu nanti nambah harga artinya merugikan konsumen,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (9/7).

Trubus mengungkapkan, perlu pengawasan yang ketat mengenai label tersebut agar sesuai dengan apa yang terkandung di dalam minuman kemasan tersebut. Artinya, jangan sampai terjadi kecurangan.

Selain itu, Trubus menuturkan, adanya label warna pada minuman kemasan itu bakal meningkatkan biaya produksi. Tentunya hal ini juga akan meningkatkan harga jual produk minuman tersebut.

“Dengan adanya label ini bukan hanya membebani produsen juga tapi juga memperlebar banyaknya produk minuman ilegal. Kalau (peraturan) itu bisa menjamin ya nggak masalah,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pemberian label warna pada minuman berpemanis.

“Kita sudah meeting dengan BPOM, BPOM sudah siap aturannya kayak di Singapura merah, kuning, hijau itu (label) gede nulisnya. Cuma memang kita nunggu RPP-nya,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta, Selasa (8/7).

Budi tak menampik, selama ini penulisan kandungan gula yang tertera pada kemasan minuman tampak kecil sehingga sulit dibaca. Selain itu, yang kerap terlewat oleh pemahaman publik bahwa kandungan gula yang dituliskan pada kemasan merupakan takaran per saji (per serving).

Dia mencontohkan, pada minuman kemasan berpemanis berukuran 250 ml, satu takaran saji berarti 50 ml, artinya terdapat lima kali sajian dalam satu botol minuman. Kemudian, setiap satu takaran saji tersebut mengandung gula sebesar 20 mg, artinya untuk lima kali sajian atau satu botol minuman mengandung gula hingga 100 mg.

“Jadi nanti biar nggak susah bacanya nanti kita pasang color guide, dan color guide itu ada ukurannya jadi berapa besar (kandungan gula) dari brand mereka,” tandasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah bakal membentuk satuan tugas (satgas) khusus mengatasi impor ilegal.

Zulkifli menyebut pembentukan satgas ini juga menjadi usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), lantaran mendapatkan banyaknya keluhan dari pelaku industri terkait banjirnya produk impor ilegal.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," jelas Zulhas dijumpai di Kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Zulkifli menyebut impor ilegal ini menjadi isu serius. Pasalnya ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulkifli.

Kadin juga menyatakan siap dilibatkan masuk ke dalam satgas untuk memberantas maraknya impor ilegal.

"Nanti akan kita cek di lapangan, cek HS Code-nya dan kita lihat datanya dan juga melihat safe guard ke depanya akan bagaimana, harus kita dalami," ungkap Arsjad.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja penjualan eceran pada Mei 2024 diindikasikan meningkat bila dibandingkan periode sama tahun lalu.

Berdasarkan survei penjualan eceran Bank Indonesia (BI), penjualan eceran meningkat tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Mei 2024 tercatat sebesar 228,1 atau secara tahunan tumbuh 2,1% year on year (yoy), meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Asisten Gubernur Bank Indonesia Bidang Komunikasi Erwin Haryono menyampaikan, peningkatan tersebut didorong oleh Subkelompok Sandang, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tumbuh 2,6 yoy, serta Suku Cadang dan Aksesori 11% yoy.

“Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 3,5% month to month (mtm) sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca hari besar keagamaan nasional (HBKN) Idul Fitri,” tutur Erwin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/7).

Kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori secara bulanan sebesar 5,3% mtm serta bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 3%.

Adapun secara spasial, penjualan eceran meningkat dan keluar dari fase kontraksi di beberapa kota, yakni Bandung sebesar 11,5% yoy dan Makassar sebesar 8,3% yoy.

Kota lainnya yang juga tercatat meningkat yakni Manado sebesar 5,7% yoy, Jakarta 26,6% yoy, dan Denpasar 10,2% yoy.

Sementara itu, secara bulanan, mayoritas kota berada pada fase kontraksi, dengan penurunan terdalam terjadi di Kota Medan sebesar 8,0% mtm, Bandung 7,1% mtm, dan Manado 5,1% mtm.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah telah melaksanakan Penetapan Hasil Penjualan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR013 dengan total pemesanan pembelian mencapai Rp 19,45 triliun.

Tenor dua tahun (SBR013T2) mencatat penjualan yang terdiri atas seri SBR013T2 sebesar Rp 14,49 triliun. Tenor empat tahun (SBR013T4) sebesar Rp 4,96 triliun.

"Dana hasil penjualan SBR013T2 dan SBR013T4 tersebut akan dipergunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2024 dan perubahannya," dikutip Selasa, (9/7).

Masyarakat yang berinvestasi pada SBR013 mencapai 60.508 investor. Untuk SBR013T2 mencapai 48.125 investor, sebanyak 14.966 (31,1% dari jumlah total investor) merupakan investor baru. Untuk SBR013T4 sebanyak 16.412 investor, dengan 3.631 (22,1% dari jumlah total investor) merupakan investor baru.

Penawaran SBR013 mulai pada tanggal 10 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 4 Juli 2024. Dengan mempertimbangkan yield Surat Berharga Negara di pasar sekunder serta likuiditas di pasar keuangan yang cukup ketat, SBR013T2 dan SBR013T4 ditawarkan dengan kupon kompetitif yaitu masing-masing sebesar 6,45% dan 6,60% per tahun.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SYDNEY. Badan keamanan siber pemerintah Australia pada hari Selasa (9/7) menuduh, kelompok peretas yang didukung China mencuri kata sandi dan nama pengguna dari dua jaringan Australia yang tidak disebutkan namanya pada tahun 2022.

Badan tersebut menambahkan bahwa kelompok tersebut masih menjadi ancaman.

Laporan bersama yang dipimpin oleh Pusat Keamanan Siber Australia mengatakan bahwa para peretas, yang diberi nama APT40, telah melakukan operasi siber jahat untuk Kementerian Keamanan Negara China, badan utama yang mengawasi intelijen asing.

"Kegiatan dan teknik ini tumpang tindih dengan kelompok yang dilacak sebagai Ancaman Persisten Tingkat Lanjut (APT) 40," kata laporan tersebut, yang melibatkan masukan dari badan keamanan siber utama dari Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Kedutaan Besar China di Australia belum segera menanggapi permintaan komentar.

Pejabat AS dan Inggris pada bulan Maret menuduh Beijing melakukan spionase siber yang diduga melibatkan jutaan orang termasuk anggota parlemen, akademisi, dan jurnalis, serta perusahaan termasuk kontraktor pertahanan.

Mereka mengatakan, APT31 yang didukung China bertanggung jawab atas penyusupan jaringan tersebut.

China pada saat itu mengatakan tuduhan peretasan oleh AS dan Inggris adalah 'manuver politik'.

APT adalah istilah umum untuk aktor atau kelompok siber, seringkali didukung negara, yang terlibat dalam aktivitas siber jahat.

Selandia Baru pada bulan Maret mengatakan APT40 menargetkan layanan parlemen dan kantor penasihat parlemen pada tahun 2021 dan telah mendapatkan akses ke informasi penting.

"(Pemerintah Australia) berkomitmen untuk membela organisasi dan individu Australia di ranah siber, itulah sebabnya untuk pertama kalinya kami memimpin jenis atribusi siber ini," kata Menteri Pertahanan Richard Marles dalam sebuah pernyataan yang dirilis kepada media.

Laporan ini muncul saat Australia dan China sedang membangun kembali hubungan setelah periode ketegangan.

Hubungan mencapai titik terendah pada tahun 2020 setelah Canberra menyerukan penyelidikan independen tentang asal-usul COVID-19.

Beijing merespons dengan memberlakukan tarif pada beberapa komoditas Australia, yang sebagian besar telah dicabut.

MOMSMONEY.ID. Judi online alias judol telah menarik banyak perhatian orang. Tanpa terkecuali dari industri perbankan yang ikut memberantas pergerakan judol yang meresahkan masyarakat, PT Bank Mandiri Tbk salah satunya turut konsistensi perseroan dalam menjaga integritas dan keamanan sistem keuangan nasional.

Sekretaris Korporasi Bank Mandiri, Teuku Ali Usman menyatakan, pihaknya telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memastikan layanan Bank Mandiri tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Bank Mandiri telah mengintegrasikan tiga langkah utama dalam mengidentifikasi rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk judi online. Pertama, secara aktif melakukan pencarian situs judi online yang menggunakan rekening Bank Mandiri (web crawling).

"Dengan langkah ini, Bank Mandiri dapat mendeteksi situs yang terindikasi menyalahgunakan rekening Bank Mandiri sebagai penampungan dana hasil judi online,” tegas Ali dalam keterangan persnya, Selasa (9/7).

Ketiga, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi analisa algoritma tingkat lanjut atau external cyber threat intelligence pada data keamanan siber dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi website judi online yang secara ilegal menyalahgunakan identitas Bank Mandiri.

Selain upaya internal, Bank Mandiri juga aktif bekerja sama dengan lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online.

Menurutnya, lewat kolaborasi antar Kementerian dan Lembaga tersebut, tindakan lebih lanjut dapat dilakukan secara efektif untuk memblokir rekening-rekening yang terbukti digunakan untuk kegiatan ilegal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Bank Mandiri juga melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap pemilik rekening yang diblokir tersebut, untuk proses verifikasi dan pengkinian data nasabah. Selain itu, data pemilik rekening tersebut juga dimasukkan ke dalam daftar hitam agar tidak bisa membuka rekening baru di Bank Mandiri di masa datang.

“Untuk memperkuat upaya pemberantasan judi online, Bank Mandiri juga menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) secara ketat saat pembukaan rekening baru,” imbuhnya.

Melalui penerapan prinsip ini, Bank Mandiri memastikan bahwa setiap calon nasabah telah diperiksa dengan cermat untuk mencegah dan meminimalisir penyalahgunaan rekening oleh pelaku judi online. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas layanan perbankan dan melindungi nasabah dari potensi risiko akibat aktivitas ilegal.

Selanjutnya, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang mencurigakan. Kami memastikan layanan perbankan kami tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Bank Mandiri juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online kepada pihak berwenang atau langsung ke Bank Mandiri.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan isi pembicaraan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Senin (8/7/2024).

Ia mengatakan, PKS meminta agar PSI mau mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

“Mas Kaesang datang ke DPP (PKS), kami tentu sambut. Namanya komunikasi politik dan ini pertemuan awal, jadi lebih banyak kepada silaturahim awal,” ujar Mardani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

“Tapi, kita menawarkan pada Mas Kaesang agar PSI bisa mendukung Anies Baswedan dan Sohibul Iman,” sambung dia.

Dengan demikian, Kaesang yang semula tertarik maju di Pilkada DKI itu diminta untuk mengurungkan niatnya berkontestasi di Jakarta.

Meski begitu, Mardani menyebutkan bahwa Kaesang belum memberikan tanggapan positif terkait permintaan PKS.

Maka, kedua partai politik (parpol) bakal terus melakukan komunikasi untuk melihat kemungkinan kerja sama.

“Ya karena baru (berkomunikasi), Mas Kaesang selalu hati-hati, kita akan terus komunikasi,” ucapnya.

Terakhir, ia menekankan PKS tak menutup pintu untuk bisa menjajaki kerja sama dengan PSI di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Bahkan, PSI bisa jadi menjadi parpol yang akan diajak PKS untuk membangun koalisi.

“Bahwa dari situ kita bisa melihat kerja sama lain, bagus,” imbuh dia.

Diketahui dalam pertemuan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan harap semoga Kaesang bisa mengikuti pilkada, baik di Jawa Tengah atau pun di DKI Jakarta.

Namun, Kaesang meminta semua pihak bersabar karena ia belum mengambil keputusan.

Sementara, berdasarkan hasil survei berbagai lembaga, Kaesang memiliki elektabilitas tertinggi jika maju di Pilkada Jateng.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Presiden PKS, Kaesang Diminta Tak Maju Pilkada Jakarta dan Dukung Anies-Sohibul"

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebagai upaya stabilisasi moneter, Bank Indonesia (BI) membeli surat berharga negara (SBN) yang dilepas asing.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan, sejak awal tahun 2024 hingga saat ini BI sudah membeli SBN sebesar Rp 137,1 triliun. Ini terdiri dari pembelian SBN di pasar sekunder sebesar Rp 81,7 triliun dan pembelian di pasar perdana yakni SBN Syariah sebesar Rp 55,4 triliun.

“Jadi kami terus berkoordinasi dengan pemerintah agar suku bunga SBN di pasar tetap terjaga,” tutur Perry saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (8/7).

Untuk diketahui, untuk menutup pembiayaan anggaran tahun ini Pemerintah akan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun dengan menerbitkan SBN yang lebih rendah yakni sebesar Rp 214,6 triliun.

Merespon hal tersebut Perry menyampaikan bahwa penerbitan SBN Rp 214,6 triliun tersebut masih akan tetap dilirik oleh pasar, meski bersaing dengan penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Karena kami sepakat agar SBN lebih banyak untuk jangka panjang, sehingga untuk SRBI hanya 6, 9 hingga 12 bulan. Karena kalau jangka pendek suku bunganya lebih tinggi,” ungkapnya.

Di samping itu, Ia juga memastikan, jika imbal hasil SBN mengalami peningkatan, maka BI akan membeli SBN baik dari pasar sekunder dan pasar perdana.

Adapun Ia mencatat, secara keseluruhan tahun ini terjadi inflow khususnya dari SRBI sebesar Rp 130,35 triliun, dari saham Rp 340 miliar, meski pada pertengahan tahun Surat Berharga Negara (SBN) terjadi outflow Rp 33,96 triliun.

Perry menambahkan, sejalan dengan adanya koordinasi dengan Kementerian Keuangan, sejak Juni 2024 SBN mulai kembali inflow, dan diharapkan tetap terjaga.

“Secara keseluruhan, portofolio inflow tahun ini adalah Rp 91,5 triliun, dan ini yang terus kami lakukan,” jelasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut bahwa pihaknya akan menambah anggaran sebesar Rp 11 triliun untuk memenuhi program bantuan sosial (bansos) beras serta daging ayam dan telur pada semester II-2024.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

"Alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. Untuk pembayarannya ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa distribusi bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan akan berlanjut hingga Desember 2024.

"Januari sudah dapat? Februari sudah? Maret sudah? April sudah? Mei sudah? Yang diterima ini Juni? Setelah Juni nanti Agustus, Oktober, Desember. Sampai Desember diteruskan ya," kata Jokowi, Kamis (27/6).

Jokowi menjelaskan bahwa program bantuan pangan ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menekankan pentingnya penghitungan cermat untuk memastikan kecukupan dana.

"Itu sudah kita hitung-hitung di APBN diteruskan atau enggak. APBN cukup enggak. Karena ini duit triliunan, gede banget. 10 kg per bulan untuk 22 juta masyarakat kita," jelasnya.