Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat untuk mewaspadai banyaknya jasa atau joki unlock IMEI yang banyak beredar di media sosial.

Kepala subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengimbau, agar masyarakat tidak muda tergiur dengan tawaran jasa atau joki unlock IMEI tersebut.

Menurutnya, dengan banyaknya kasus IMEI yang terblokir, menjadi ladang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal negatif, salah satunya dengan jasa unlock IMEI ilegal.

"Lebih aman dengan membeli perangkat telekomunikasi di toko-toko resmi dan terpercaya, karena Bea Cukai hanya melayani pendaftaran IMEI untuk perangkat yang dibawa penumpang atau barang kiriman dari luar negeri," ujar Encep dalam katerangan resminya, Jumat (5/7).

Asal tahu saja, menggunakan handphone dengan keluaran brand ternama kini menjadi idaman setiap orang. Bahkan untuk memenuhinya, tak jarang keputusan membeli dari penjual antah-berantah pun tak tercegah hanya karena tergiur harga yang relatif murah.

Padahal legalitasnya masih dipertanyakan, hingga akhirnya tahu IMEI tak terdaftar dan lansgung mengubungi jasa joki IMEI yang ilegal.

IMEI merupakan identitas internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi agar dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional.

Layanan registrasinya, kini diatur pemerintah melalui Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean.

Terkait hal ini, Encep menjelaskan bahwa pendaftaran IMEI dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir secara elektronik melalui laman https://www.beacukai.go.id/register-imei.html

Selain itu, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui electronic customs declaration (ECD) melalui https://ecd.beacukai.go.id/ bagi penumpang dan awak sarana pengangkut dari luar negeri saat tiba di Indonesia dengan menunjukkan paspor, boarding pass, invoice (jika ada), dan identitas pendukung lainnya.

Namun, jika penumpang telah keluar terminal bandara, pendaftaran tetap dapat dilayani paling lambat 60 hari sejak kedatangan dengan konsekuensi tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk.

“Pendaftaran IMEI tidak dipungut biaya, tetapi ada pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) tetap dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan pembebasan sesuai aturan dalam PMK 203/PMK.04/2017," kata Encep.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai, menurunnya penerimaan negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas, dikhawatirkan akan menambah beban utang.

Ecky menyebut, saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp 8.262 triliun. Bahkan, peningkatan tersebut mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2024.

Dirinya menilai, jika proyek-proyek mercusuar terus berjalan dan penerimaan negara terus merosot karena anjloknya harga komoditas, maka beban utang akan terus bertambah.

"Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah mencapai 15% dari total belanja negara. Saya khawatir bukan hanya soal utang yang terus meningkay, namun juga persoalan crowding out dana publik," ujar Ecky dikutip dari laman resmi dpr.go.id, Minggu (7/7).

Ecky bilang, sentimen suku bunga The Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkay yield Surat Berharga Negara. Hal ini akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong spending better dalam belanja negara. Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang tidak perlu seperti proyek-proyek mercesuar yang bukan menjadi prioritas.

"Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan," katanya.

Menurutnya, prioritas fiskal secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut.

Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian.

Di tengah gejolak harga pangan, bantalan tersebut menjadi penting.

"Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan," kata Ecky.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekspektasi pemangkasan suku bunga Federal Reserve meningkat. Efeknya dinilai positif untuk pergerakan instrumen investasi Indonesia.

Berdasarkan CME Fedwatch, ekspektasi pemangkasan suku bunga the Fed sebesar 25 bps pada September meningkat ke 72% dari sepekan sebelumnya di 57,9%. Lalu peluang pemangkasan 25 bps kembali di Desember juga meningkat menjadi 47,3% dari sepekan sebelumnya di 43,4%.

Perencana Keuangan Finansia Consulting Eko Endarto mengatakan, bunga turun menunjukkan prospek bagus di investasi, khususnya sektor riil. Banyak perusahaan melakukan investasi dan mengembangkan perusahaannya karena bunga rendah sehingga potensi keuntungan menjadi naik.

"Jadi untuk investasi riil atau ke saham saya kira cukup menjanjikan," ujar dia kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Dengan asumsi pemangkasan Fed Rate sebesar 50 bps, Eko menilai emas, saham, dan obligasi bisa menjadi pertimbangan investor. Namun, pilihan tersebut untuk investor dengan timeline jangka panjang atau lebih dari 5 tahun.

"Dengan adanya pemerintahan baru pastinya akan ada terobosan-terobosan baik untuk usaha dan investasi," sambungnya.

Oleh sebab itu, Eko menyarankan investor dengan dengan tipe konservatif bisa mengatur portofolionya dengan komposisi 10% deposito, 40% obligasi, dan 50% saham atau properti. Lalu, investor moderat dapat mengatur komposisinya 50% deposito dan 50% saham atau properti.

"Untuk agresif bisa 20% deposito dan 80% saham," imbuhnya.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca rilis risalah rapat FOMC, pasar memperkirakan penurunan Fed Rate sebesar 50 bps tahun ini. Namun, investor disarankan untuk tetap berhati-hati dalam mengalokasikan dana investasi.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana mengatakan, pasca pengumuman risalah FOMC, memang pasar mengekspektasikan pemangkasan suku bunga the Fed. Terlebih, data tenaga kerja AS berada di level yang lebih rendah dari perkiraan.

Namun begitu, sejauh ini Fikri menilai yang dikatakan the Fed sama seperti yang dikatakan pada tahun lalu. Yakni, selama inflasi 2%, PCE juga mendekati 2%, dan pasar tenaga kerja memburuk maka The Fed akan menurunkan suku bunga.

"Kenyataannya, PCE sudah ke 2,7% tetapi Fed Rate belum turun, jadi saya pikir market harus hati-hati dengan pernyataan tersebut," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Sementara itu, berdasarkan CME Fedwatch, probabilitas pemangkasan suku bunga pada September belum bergerak terlalu signifikan. Sebab, masih berada di level 72%.

Dengan begitu, hingga the Fed memangkas suku bunganya, maka yield US Treasury (UST), yield SUN, dan yield obligasi pemerintah lainnya masih akan berada di level yang sama. Begitu pula halnya dengan dolar AS.

Di sisi lain, indeks dolar (DXY) diperkirakan masih akan ditopang sisi politik dari Uni Eropa dan United Kingdom (UK). Dari Uni Eropa terkait Pemilu di Prancis dan dari UK, meskipun exit poll menunjukkan kemenangan untuk partai buruh, tetapi juga belum diketahui strategi fiskal yang akan diterapkan.

Dengan demikian, Fikri melihat saat ini pergerakan instrumen investasi di Indonesia masih akan landai. "Walaupun sudah ada inflow dari asing, tetapi belum kuat lantaran sejak awla tahun masih negatif," sebutnya.

Memang terdapat jumlah yang signfikan dalam instrumen SRBI, tetapi secara penerbitan sudah mencapai Rp 500 triliun. Sehingga kepemilikan asing mencapai Rp 139,79 triliun hingga pekan pertama Juli terlihat wajar.

Karenanya, saat ini Fikri melihat hanya SRBI yang menarik sebagai instrumen investasi. Sebab untuk 6 bulan-12 bulan rata-rata di 7,5% atau jauh dari instrumen investasi lainnya.

"Sehingga saya pikir masih menarik masuk di SRBI sampai the Fed menurunkan suku bunga, dan untuk ritel, jika ingin ikut bisa membelinya pada 15 dealer utama perbankan," katanya.

Dengan asumsi pemangkasan Fed Rate sebesar 50bps, yield SUN jangka pendek akan turun. Umumnya, kata Fikri, yang sangat terefleksi suku bunga adalah obligasi pemerintah dengan tenor dua tahun.

Instrumen investasi lainnya yang akan bergerak positif adalah saham. Khususnya, emiten yang selama ini memiliki biaya dana cukup tinggi karena peningkatan biaya dana seperti perbankan, tower, dan emiten padat modal.

"Kemungkinan lain yang sangat prospektif consumer, tetapi dampaknya agak sedikit lambat dibandingkan perbankan dan tower," imbuhnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1446 H kepada seluruh umat Islam di Indonesia.

Menag mengajak untuk menjadikan semangat tahun baru ini sebagai inspirasi melakukan evaluasi dan perbaikan diri.

Tahun Baru Hijriyah didasarkan pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Menurut Menag, hijrah bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan dan pengorbanan dalam mencari ridha Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, namun dengan kesabaran dan keikhlasan, beliau berhasil membangun masyarakat yang adil dan sejahtera di Madinah.

“Pada momen berharga ini, mari kita meningkatkan rasa syukur atas segala nikmat Allah SWT. Mari kita jadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama,” kata Yaqut dikutip KONTAN, Minggu (7/7/2024).

Menurut Menag, perjuangan Nabi Muhammad SAW telah menginspirasi para ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan dan memajukan bangsa.

Para ulama seperti KH Hasyim Asy'ari, KH Ahmad Dahlan, dan banyak lainnya telah berjuang keras dalam menyemai ajaran Islam dan membangun bangsa Indonesia.

“Mereka menghadapi berbagai tantangan, namun dengan tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, mereka berhasil membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Untuk itu, Tahun Baru 1446 Hijriyah semoga membawa keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua.

"Mari kita songsong tahun baru ini dengan semangat baru, harapan baru, dan tekad yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” tandas Yaqut.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) berupaya untuk mendukung efisiensi biaya kesehatan yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Kementerian Kesehatan tengah berupaya untuk menurunkan harga obat dan alat kesehatan. Hal itu lantaran Presiden Joko Widodo meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan dapat ditekan turun agar setara dengan negara-negara lain.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan KLBF berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi biaya kesehatan Indonesia. Hal itu juga termasuk upaya alam menekan harga obat dan alkes.

"Kami berupaya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah, kami juga sudah melakukan berbagai inisiatif," kata Kartika kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Kartika menyebutkan KLBF telah secara proaktif melakukan berbagai inisiatif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Di antaranya, mendukung pengadaan obat generik untuk BPJS, meningkatkan TKDN, mengembangkan RnD local serta mendorong kerja sama transfer teknologi.

"Harapannya bisa membuat harga obat dan alkes menjadi semakin terjangkau di masa depan," ujarnya.

Kartika juga mengatakan meski sedang dalam tekanan kurs rupiah mengingat sebagian besar bahan baku masih impor, KLBF tetap mendorong penyediaan obat generik dengan harga yang terjangkau untuk program JKN. Baru-baru ini KLBF juga memulai investasi pada fasilitas radiofarmaka untuk meningkatkan akses deteksi dini kanker agar lebih luas dan terjangkau.

KLBF juga sedang merintis produksi TB Kits secara lokal untuk membantu pengendalian penyakit TB. Berbagai kerja sama sedang dijajaki untuk melakukan alih teknologi alat kesehatan agar dapat diproduksi lokal dan ke depannya lebih efisien.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan daya saing dan resiliensi industri kesehatan Indonesia melalui berbagai investasi dan inisiatif yang terus dijalankan," ucapnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Polemik judi online seolah tidak ada hentinya menjangkiti Tanah Air, upaya demi upaya pun terus dilakukan demi memberangus peredaran perjudian ini. Di tengah upaya itu, pemerintah diduga malah membuka keran investasi untuk judi online ini.

Hal tersebut terlihat dari tersedianya fasilitas investasi judi di website sistem perizinan berusaha oss.go.id. Di situs tersebut, tampak aktivitas perjudian dan pertaruhan masuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Menanggapi hal ini, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot menjelaskan bahwa bidang usaha perjudian merupakan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal.

Selain itu, kata dia, bidang usaha perjudian ini tertutup bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Artinya, aktivitas judi online merupakan bidang usaha yang ilegal.

“Ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 yang sudah diubah dengan Perpres nomor 49 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Yuliot mengungkapkan, pengaturan yang tercanang dalam KBLI merupakan tanggung jawab Badan Pusat Statistik (BPS), pasalnya bidang usaha tertutup termasuk perjudian pada sistem OSS tidak diberikan akses alias diblok.

“Layanan bidang usaha perjudian pada sistem OSS diblok dan tidak ada izin perjudian yang diterbitkan melalui OSS,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda mengatakan bahwa KBLI memang tidak membedakan aktivitas legal dan ilegal. Di mana, semua aktivitas bisa didaftarkan di sistem OSS.

“Keputusan KBLI ini biasanya diatur oleh Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk legalitas aktivitas diatur oleh peraturan yang lebih tinggi,” kata Huda kepada Kontan.co.id.

Huda menuturkan, perjudian merupakan aktivitas ilegal sesuai dengan Undang-Undang yang ketentuannya lebih tinggi dibandingkan peraturan BPS. Menurutnya, yang perlu dikritisi ialah peraturan BPS di mana telah memasukkan perjudian sebagai aktivitas yang dicatat, sedangkan aktivitas ilegal lainnya tidak, contohnya prostitusi yang keduanya dilarang oleh UU.

“Secara legalitas kadang dibungkus oleh kategori “hiburan malam” namun perjudian ada subkategori khusus. Kemudian, ketika UU lebih tinggi sudah melegalkan aktivitas perjudian, secara de jure harusnya Kementerian Investasi juga harus melihat UU lainnya yang mengatur sektoral, bukan hanya peraturan BPS tentang KBLI,” tutur dia.

Lebih lanjut, Huda menambahkan, ketika hal ini disajikan dalam sistem OSS maka akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa boleh berinvestasi di perjudian.

“Jadi yang di dalam OSS bukan berasal dari semua kategori KBLI, tapi juga memasukkan unsur legalitas aktivitas tersebut. Jika ilegal, saya rasa tidak perlu ditampilkan,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan diperpanjang hingga era kepemimpinan Prabowo Subianto yakni 2025 mendatang.

Ini karena hingga semester I-2024, Satgas BLBI beru mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun.

Angka ini baru setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memperpanjang masa tugas Satgas BLBI hingga 2025 mendatang agar seluruh sisa piutang negara bisa dipulihkan.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," ujar Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto.

Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa perpanjangan masa tugas Satgas BLBI merupakan langkah yang baik, mengingat capaian tugas dari Satgas BLBI yang belum terselesaikan.

"Apalagi kita tahu, bahwa selama ini masalah dari BLBI tidak pernah tuntas terselesaikan. Dengan adanya momentum ini, setidaknya memberikan harapan terkait penyelesaian kasus yang sudah lama tidak terselesaikan," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Sejalan dengan perpanjangan masa tugas tersebut, Yusuf menyebut, koordinasi antar instansi pemerintah ketika melakukan penyidikan kasus tersebut perlu dilakukan.

"Upaya investigasi juga perlu memperhatikan peluang aset yang telah diubah bentuknya misalnya ke dalam berbagai instrumen pasar keuangan," katanya.

Menurutnya, hal tersebut untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan telah memastikan potensi penggunaan instrumen di pasar keuangan dalam menyembunyikan aset.

Selain itu, upaya memastikan aset yang dilelang aman dan tidak akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari juga perlu dilakukan.

"Artinya, jangan sampai ada keraguan dari para peserta lelang bahwa aset yang akan mereka beli punya potensi bermasalah sehingga bermuara terhadap keengganan untuk membeli aset tersebut," imbuh Yusuf.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pasca risalah FOMC, Pasar memperkirakan penurunan Fed Rate sebesar 50bps tahun ini. Meski begitu, sentimen risk off masih akan membayangi ekonomi global.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, hingga 4 Juli 2024 investor asing membukukan net outflow sekitar US$ 300 juta dari pasar saham, sementara kepemilikan investor asing pada Surat Berharga Negara (SBN) turun sekitar US$ 1,9 miliar. Meskipun demikian, hingga akhir Juni 2024 kepemilikan investor asing pada SRBI meningkat sekitar Rp 123,21 triliun.

Sentimen risk-off yang mempengaruhi pasar keuangan global memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagian besar sentimen risk-off tersebut datang dari global seperti ketidakpastian geopolitik Timur Tengah, arah suku bunga Fed, ketidakpastian politik di Eropa, pelemahan Yen Jepang dan devaluasi Yuan.

Sementara dari domestik, investor asing sempat khawatir dengan keberlanjutan fiskal. "Namun sudah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa defisit fiskal dalam jangka pendek ini akan tetap prudent," kata Josua, Jumat (5/7).

Rupiah tercatat melemah 5,4% sejak awal tahun dan saat ini berada di kisaran Rp 16.278 per dolar AS. Ke depannya, nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil karena secara fundamental ekonomi Indonesia tetap solid terindikasi dari prospek pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, dan posisi cadangan devisa yang juga memadai.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada bulan Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar, meningkat dari US$ 139 miliar pada bulan sebelumnya. Cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 cukup untuk membiayai 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, jauh melebihi standar kecukupan cadangan devisa internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara CDS 5 tahun Indonesia sepanjang tahun 2024 ini berkisar di rentang 67,85-80,48. Level terendah tercatat pada pertengahan Maret 2024 dan menyentuh level tertinggi pada pertengahan April yang lalu pasca meningkatnya tensi geopolitik Timur Tengah.

Dalam dua hari terakhir, CDS cenderung mengalami penurunan di tengah ekspektasi pasar bahwa Fed berpotensi menurunkan suku bunga FFR sebesar 50bps pada bulan September dan Desember 2024.

Meskipun demikian, Josua menyebut investor perlu tetap waspada terhadap potensi berlanjutnya kenaikan suku bunga acuan oleh the Fed dan dampak dari risiko global yang muncul terkait situasi politik di AS dan Uni Eropa. "Risiko yang berasal dari ketidakpastian global akan tetap menjadi perhatian utama pada paruh kedua tahun 2024," terangnya.

Hal tersebut terutama disebabkan oleh sentimen risk-off yang didorong oleh suku bunga kebijakan higher for longer dari Fed dan risiko politik di AS dan Uni Eropa, terutama di Prancis.

Faktor-faktor tersebut dinilai dapat membatasi aliran masuk modal asing ke Indonesia, karena pihaknya masih mengantisipasi penurunan pertama Federal Funds Rate (FFR) yang akan terjadi pada kuartal IV 2024. Meskipun terdapat potensi penurunan suku bunga FFR pada tahun ini, namun ruang penurunan suku bunga BI diperkirakan akan lebih terbuka di awal tahun 2025 mendatang.

Dengan kondisi tersebut, beberapa instrumen investasi yang menarik dalam kondisi penurunan suku bunga Fed antara lain obligasi pemerintah. Ini mengingat penurunan suku bunga Fed akan berimplikasi pada penurunan yield US Treasury (UST) yang pada akhirnya berpotensi mendorong aliran modal asing ke pasar obligasi domestik.

Sementara itu, dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan BI pada awal tahun 2025 mendatang, maka saham, khususnya sektor ekonomi yang cenderung sensitif terhadap penurunan suku bunga juga cukup potensial karena penurunan suku bunga akan mengurangi biaya pinjaman dan meningkatkan margin keuntungan.

Selain itu, harga dari sebagian besar instrumen keuangan akan berpotensi meningkat ketika penurunan suku bunga domestik terjadi.

Dus, investor disarankan mempertimbangkan melakukan diversifikasi yaitu dengan tetap menjaga portofolio di berbagai kelas aset (saham, obligasi, komoditas) dan sektor-sektor ekonomi untuk mengurangi risiko. Selanjutnya, investor juga perlu fokus pada aset keuangan yang berkualitas baik, termasuk saham perusahaan dengan fundamental kuat dan obligasi dengan peringkat kredit yang baik.

Selain itu, dengan ekspektasi penurunan suku bunga, investor dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan durasi portofolio obligasi untuk mendapatkan capital gain keuntungan dari kenaikan harga obligasi. Selanjutnya berupaya dalam mengelola likuiditas yang cukup dalam portofolio untuk mengambil keputusan yang tepat dari peluang investasi yang muncul dan mengatasi volatilitas pasar.

"Terakhir adalah berupaya untuk menghindari penggunaan leverage berlebihan dalam lingkungan suku bunga yang berfluktuasi untuk mengurangi risiko keuangan," imbuhnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski masa kerjanya diperpanjang, capaian kinerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) masih jauh dari target.

Pasalnya, hingga semester I-2024, Satgas BLBI mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter per segi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun. Angka ini baru setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun.

Artinya, sejak dibentuk pada tahun 2021, perolehan Satgas BLBI belum mencapai 50% dari kewajiban.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pencapaian Satgas BLBI tersebut masih jauh dari harapan.

"Hal tersebut memang cukup mengecewakan. Pertama karena waktunya sudah lama. Kedua karena angka yang dihasilkan masih jauh dari harapan," ujar Ronny kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Menurutnya, kedua hal tersebut membuktikan bahwa masalah BLBI memang cukup kompleks, yakni perpaduan antara moral hazard para pihak yang terlibat dan menarik kepentingan ekonomi politik yang cukup kuat di dalam kasus tersebut.

Ronny mengatakan, jika pemerintah Indonesia serius mengurus masalah tersebut, maka Satgas BLBI harus dirombak ulang. Misalnya diisi oleh pihak yang bebas dari kepentingan ekonomi politik para pihak yang terlibat di dalam kasus BLBI dan lebih kompeten dalam mengatasi kasus tersebut.

Tidak hanya itu, Satgas BLBI juga harus merumuskan strategi baru yang dipaparkan kepada publik sekaligus dengan rencana capaian, baik angka maupun jangka waktu. Hal ini bertujuan agar publik bisa meminta pertanggungjawaban Satgas BLBI di kemudian hari dan menilai kinerjanya.

"Terakhir, komitmen dan political will dari para pemimpin nasional untuk menyelesaikan masalah BLBI ini, mulai dari presiden, para menteri terkait dan dukungan parlemen," katanya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengakui bahwa target sebesar Rp 110,45 triliun sebenar cukup sulit untuk dicapai oleh Satgas BLBI. Hal ini bukan tanpa alasan, Huda melihat obligor/debitur BLBI bukanlah orang sembarangan.

"Dari targetnya saja sebenarnya cukup berat bagi satgas untuk mengembalikan piutang negara dari obligor BLBI. Lawannya bukan kaleng-kaleng juga kan, yang pada akhirnya pembayaran berdasarkan negosiasi," katanya.

Oleh karena itu, Huda bilang, penguatan kelembagaan Satgas BLBI diperlukan. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah moratorium pembayaran bunga obligor yang jumlahnya puluhan triliun.

"Ini yang akhirnya semakin memberatkan APBN. Pemerintah perlu negosiasi ke obligor-obligor ini untuk memoratoriumkan hal ini," terang Huda.

Sebelumnya, Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa masa kerja Satgas BLBI akan kembali diperpanjang hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," kata Hadi.

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayoritas harga aset kripto mulai kembali bergerak naik setelah sempat ambles pada Jumat (5/7). Misalnya, Bitcoin (BTC) yang turun ke bawah US$ 55.000 pada Jumat (5/7).

Berdasarkan coinmarketcap, harga BTC kembali naik ke US$ 57.600 atau menguat 1,72% dalam 24 jam terakhir pada Minggu (7/7) pukul 14.47 WIB. Namun, dalam sepekan harganya masih turun 6,51%.

Trader Tokocrypto Fyqieh Fachrur mengatakan, ketidakpastian ekonomi Amerika Serikat (AS) dan ketidakpastian investor seputar inflasi dan suku bunga AS membebani harga kripto. Selain itu, arus keluar dari ETF Bitcoin spot memicu aksi jual saat ini.

"Sentimen positif terhadap kripto telah mencapai titik terendah sejak Januari 2023, dengan Crypto Fear & Greed Index turun ke zona 'Fear' dengan skor 29 dari 100 pada tanggal 5 Juli," jelasnya kepada Kontan.co.id, Sabtu (6/7).

CEO Triv Gabriel Rey melanjutkan, terdapat 47.228 BTC yang mulai dibayarkan kembali ke kreditur Mt.Gox. Exchanger yang bangkrut itu mulai melakukan pembayaran ke kreditur dan memunculkan ketakutan di pasar, sehingga harga BTC ambles.

Untuk saat ini, dia menilai belum ada sentimen positif untuk aset kripto. Ditambah, pemerintah Jerman juga mulai menjual Bitcoin.

"Saat ini belum ada sentimen positif, dan satu-satunya sentimen positif dari ETF Ethereum, tetapi pasar masih menunggu ETH ETF disetujui," sebutnya.

Sebelumnya, perdagangan perdana ETF Ethereum ditunda dari 2 Juli 2024. Penundaan disebabkan SEC telah mengajukan gugatan terhadap ConsenSys, penyedia perangkat lunak Ethereum, menuduh layanan dompet MetaMask bertindak sebagai broker tidak terdaftar dengan memfasilitasi penjualan sekuritas. Selain itu, SEC menargetkan layanan staking Ethereum Lido dan Rocket Pool, dengan menuduh token mereka stETH dan rETH adalah sekuritas yang tidak terdaftar.

Di sisi lain, pasca risalah FOMC, dolar AS melemah karena data ekonomi yang lebih lemah dari perkiraan. Pasar kini memperkirakan penurunan suku bunga Federal Reserve sebesar hampir 50 basis poin pada tahun 2024.

Namun, Fyqieh menilai sentimen tersebut dibayangi oleh kekhawatiran teknis dan struktural yang lebih dalam. Volume perdagangan yang rendah selama akhir pekan juga berdampak signifikan. Pada periode ini, bahkan aktivitas pembelian kecil dinilai dapat memicu stop order, yang mengarah pada likuidasi di pasar derivatif dan memperkuat pergerakan harga.

"Fenomena ini terlihat dalam lonjakan harga akhir pekan lalu, yang dengan cepat berubah menjadi koreksi ketika risiko kenaikan dari short covering berkurang dan tekanan penurunan mulai terjadi," jelasnya.

Untuk jangka pendek, harga aset kripto diperkirakan masih akan dalam tekanan. Menurut Fyqieh, pertemuan FOMC bulan September dan Desember, serta penerimaan penuh ETF Ethereum dari SEC yang dapat mendongkrak harganya.

Secara teknikal, Tokocrypto memperkirakan dengan kembalinya harga Bitcoin ke atas US$ 55.000, maka harganya berpotensi kembali ke US$ 60.000. Ethereum juga sudah kembali ke US$ 3.000, maka diperkirakan harganya masih berpotensi ke US$ 3.300 dan US$ 3.500. Sementara untuk Solana telah kembali ke US$ 138,69, sehingga diperkirakan mampu kembali ke US$ 150.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO) beranjak naik. Hal ini pun mulai memberikan sentimen positif ke kinerja emiten CPO.

Melansir Trading Economics, harga CPO naik 1,99% dalam sebulan ke level RM 4.040 per ton. Dalam seminggu, harga CPO naik 3,17%.

Harga CPO di dalam negeri juga mengalami peningkatan. Harga referensi produk minyak sawit atau crude palm oil (CPO) untuk periode Juli 2024 meningkat dibandingkan dengan periode bulan lalu.

Melansir laman Kementerian Perdagangan, harga referensi produk CPO untuk bulan ini ditetapkan sebesar US$ 800,75 per ton. Nilai ini lebih tinggi 2,82% atau US$ 21,93 per ton dari periode Juni 2024 yang tercatat sebesar US$ 778,82 per ton.

Penetapan harga referensi itu memperhitungkan rata-rata harga minyak sawit mentah di tiga bursa CPO utama yakni Indonesia, Malaysia, dan pasar lelang CPO di Rotterdam.

Tercatat sepanjang 25 Mei-24 Juni 2024 harga rata-rata CPO di Indonesia sebesar US$ 761,56 per ton. Lalu, di bursa CPO Malaysia sebesar US$ 839,93 per ton dan harga rata-rata di pasar lelang CPO Rotterdam senilai US$ 957,77 per ton.

PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) melihat, kinerja harga CPO pada tahun 2024 masih berada pada level yang cukup tinggi. Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng mengatakan, kondisi suplai minyak nabati global yang belum meningkat signifikan, khususnya minyak kedelai.

Di sisi lain, harga minyak mentah masih cukup tinggi akibat kondisi geopolitik. Sentimen tersebut pun menjaga harga CPO di semester I 2024.

“Hingga Mei 2024, harga rerata alias average selling price (ASP) TAPG untuk perusahaan anak masih berada pada Rp 12.000 per kilogram,” kata dia kepada Kontan.co.id, Selasa (2/7).

PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) mencatatkan harga ASP CPO sebesar Rp 11,856 per kilogram pada kuartal I 2024.

“Proyeksi harga jual rata-rata CPO Sampoerna Agro pada tahun ini sangat tergantung kepada mekanisme pasar (supply dan demand) serta juga fluktuatif harga dunia,” kata Investor Relations Sampoerna Agro Stefanus Darmagiri, kepada Kontan.co.id, pada 14 Juni lalu.

Analis Phillip Sekuritas Marvin Lievincent melihat, belum ada sentimen yang signifikan mengangkat kinerja emiten CPO hingga hari ini, meskipun harga CPO tercatat tengah mengalami kenaikan.

“Untuk saat ini belum ada sentimen baru terkait CPO, tetapi kenaikan harga CPO tentu membawa dampak positif terhadap industri,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Marvin pun mengingatkan bahwa peningkatan harga CPO harus diimbangi dengan upaya untuk menjaga biaya operasional tidak ikut naik. Kenaikan harga ini perlu diimbangi dengan peningkatan biaya operasional yang lebih sedikit agar laba para emiten sawit bisa lebih baik.

Untuk semester II 2024, Marvin melihat tren produksi CPO akan mengalami peningkatan. Hal ini terkait dengan kondisi iklim yang lebih kondusif.

“Harapannya bisa, karena melihat perubahan cuaca sekarang ada kemungkinan produksi CPO bisa meningkat,” ungkapnya.

Marvin merekomendasikan beli untuk DSNG dengan target harga Rp 780 per saham.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, kenaikan harga sawit memang berpotensi menaikkan ASP para emiten CPO.

“Namun, kenaikan ini tidak begitu signifikan memberikan dampak ke kinerja emiten,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Produksi CPO di kuartal II 2024 juga dilihat Azis masih cenderung sama dengan kuartal I. Namun, prediksi terjadinya La Nina pada semester II 2024 bisa jadi menurunkan produksi CPO.

“Secara kinerja, kinerja emiten CPO masih cenderung tumbuh terbatas, mengingat secara permintaan juga masih stabil,” paparnya.

Azis merekomendasikan trading buy untuk LSIP dengan target harga Rp 865 per saham–Rp 895 per saham.