Bisnis.com, JAKARTA – Industri tekstil Tanah Air dari hilir ke hulu perlu segera diselamatkan dari agresi barang impor selaku penyebab terjadinya PHK massal dalam beberapa waktu terakhir. Jika tidak, industri ini berpotensi memperbanyak jumlah buruh informal yang lantas memangkas pemasukan negara.

Sebab, barang-barang impor (legal maupun ilegal) menggempur pasar domestik dengan harga super murah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di dalam negeri tidak mampu bersaing dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK karyawan.

Pada medio 2022-2023, produk tekstil asal China dijual di bawah harga pokok produksi (HPP) akibat pasokan meluap. Tahun ini, situasi kian memburuk karena harga produk tekstil jadi dari negara tersebut dijual lebih murah dibandingkan dengan banderol bahan baku.

Informasi ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia (Apsyfi) Redma Wirawasta yang sedang ikut memantau ketat situasi karena dampak perkara di sisi hilir sudah meluas hingga ke hulu.

“Kami sudah mulai mengurangi produksi. Untuk beberapa produk tidak diproduksi lagi. Kapasitas polimerisasi dikurangi 50%. Sekarang sudah jalan di 45%. Kalau hilirnya mati, siapa yang mau beli bahan dari hulu?” kata Redma kepada Bisnis baru-baru ini.

Dia menjelaskan kapasitas produksi normal bahan baku tekstil di sektor hulu mencapai 2,4 juta ton/tahun. Terdiri atas produksi polyester 1,6 juta ton/tahun dan rayon 800.000 ton/tahun, dengan konsumsi bahan baku serat 1,2 juta ton/tahun.

Saat ini, sambungnya, Apsyfi bersama-sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) selaku representasi pemain hilir sedang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan instrumen yang bisa mencegah terjadinya PHK pada masa mendatang.

“Terkait dengan masalah PHK, kami lagi membantu sektor hilir. Sebab, kalau kami cuma memikirkan hulu dengan berbagai proteksi seperti safeguard dan antidumping, tapi kalau di hilirnya terbuka percuma juga,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN memberikan update terkait tiga proyek PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yakni Proyek Bahodopi, Proyek Pomala dan Proyek Sorowako. Ketiga proyek itu merupakan bagian dari upaya hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Vale yang 20% sahamnya dimiliki oleh pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sejauh ini telah melakukan groundbreaking untuk ketiga proyek tersebut. Mengutip data Kementerian BUMN berikut ini update ketiga proyek Vale tersebut.

Proyek Bahodopi

Proyek Bahodopi merupakan proyek pertambangan dan pengolahan nikel rendah karbon terintegrasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Groundbreaking proyek ini telah dilakukan pada 10 Februari 2023 lalu.

Dalam perkembangan terbaru Kementerian BUMN menyebutkan pengembangan proyek untuk pabrik pengolahan sedang dalam kaji ulang untuk mencari strategi yang lebih baik dalam segi ekonomi.

"BOC telah menyetujui untuk melanjutkan rekomendasi SteerCo," tulis Kementerian BUMN pada materi paparan yang diterima Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Untuk kelanjutan Proyek Bahodopi, tulis Kementerian BUMN, ialah dengan pemilihan mitra, studi kelayakan, dan penilaian risiko terhadap teknologi HPAL dan/atau RKSBF yang diusulkan.

Kementerian BUMN menjelaskan INCO akan memiliki 100% tambang yang diperkirakan akan menghasilkan setara dengan 42.000 ton per tahun nikel dalam feronikel. Adapun, dalam proyek ini Vale memiliki 49% plant ownership dengan mitra strategis yakni Tisco dan Xinhai.

Untuk menyegarkan ingatan, pada keterangan resmi ketika groundbreaking Proyek Bahadopi, Vale menjelaskan bahwa smelter yang akan dibangun di Sambalagi akan menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Didukung sumber listrik dari gas alam, akan menjadi pabrik yang andal, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Pembangkit listrik gas alam akan menjadi kontributor utama untuk mengurangi emisi karbon dari keseluruhan operasi proyek ini. Pengurangan emisi karbon telah menjadi bagian dari peta jalan keberlanjutan PT Vale, dengan target pengurangan emisi karbon hingga 33% pada tahun 2030.

PT Vale dan mitra mengalokasikan total biaya investasi hingga Rp37,5 triliun dengan kapasitas produksi 73.000 ton per tahun.

Proyek Pomala

Kementerian BUMN menjelaskan untuk Proyek Pomala, Vale dan Huayou telah menandatangani FCA2 untuk pengembangkan fasilitas pengolahan HPAL3 dengan kapasitas hingga 120.000 ton per tahun. Ford telah memutuskan untuk bergabung dalam kemitraan ini.

Vale akan memiliki 100% tambang, yang diperkirakan akan menyediakan semua bijih untuk pabrik pengolahan selama kurang lebih 20 tahun pertama.

Pada penandantangan Framework Cooperation Agreement (FCA) pada April 2022 lalu, Vale Indonesia menjelaskan bahwa Huayou akan membangun dan melaksanakan Proyek HPAL Pomalaa, dan Vale akan memiliki hak untuk mengakuisisi hingga 30% saham.

Produk akhir berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan potensi kapasitas produksi hingga mencapai 120.000 metrik ton nikel per tahun.

Kedua perusahaan juga bersepakat meminimalkan jejak karbon proyek dan untuk tidak menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara captive sebagai sumber listrik dalam bentuk apapun di proyek ini. Nilai investasi untuk tambang dan fasilitas HPAL mencapai US$4,5 miliar.

Proyek Sorowako HPAL

Untuk Proyek Sorowako HPAL, Kementerian BUMN menjelaskan Vale dan Huayou telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Definitif untuk mengembangkan fasilitas pengolahan HPAL dengan kapasitas 60 ribu ton per tahun.

"PTVI akan menjual bijih limonit yang sebelumnya akan dibuang dari kegiatan penambangan saat ini di operasi Sorowako," tulis Kementerian BUMN.

Untuk proyek ini nilai investasi yang mencapai US$2 miliar di mana Vale memiliki 30% saham pada plant ownership dan 100% untuk tambang.

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN memberikan update terkait tiga proyek PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yakni Proyek Bahodopi, Proyek Pomala dan Proyek Sorowako. Ketiga proyek itu merupakan bagian dari upaya hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Vale yang 20% sahamnya dimiliki oleh pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sejauh ini telah melakukan groundbreaking untuk ketiga proyek tersebut. Mengutip data Kementerian BUMN berikut ini update ketiga proyek Vale tersebut.

Proyek Bahodopi

Proyek Bahodopi merupakan proyek pertambangan dan pengolahan nikel rendah karbon terintegrasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Groundbreaking proyek ini telah dilakukan pada 10 Februari 2023 lalu.

Dalam perkembangan terbaru Kementerian BUMN menyebutkan pengembangan proyek untuk pabrik pengolahan sedang dalam kaji ulang untuk mencari strategi yang lebih baik dalam segi ekonomi.

"BOC telah menyetujui untuk melanjutkan rekomendasi SteerCo," tulis Kementerian BUMN pada materi paparan yang diterima Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Untuk kelanjutan Proyek Bahodopi, tulis Kementerian BUMN, ialah dengan pemilihan mitra, studi kelayakan, dan penilaian risiko terhadap teknologi HPAL dan/atau RKSBF yang diusulkan.

Kementerian BUMN menjelaskan INCO akan memiliki 100% tambang yang diperkirakan akan menghasilkan setara dengan 42.000 ton per tahun nikel dalam feronikel. Adapun, dalam proyek ini Vale memiliki 49% plant ownership dengan mitra strategis yakni Tisco dan Xinhai.

Untuk menyegarkan ingatan, pada keterangan resmi ketika groundbreaking Proyek Bahadopi, Vale menjelaskan bahwa smelter yang akan dibangun di Sambalagi akan menggunakan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF). Didukung sumber listrik dari gas alam, akan menjadi pabrik yang andal, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Pembangkit listrik gas alam akan menjadi kontributor utama untuk mengurangi emisi karbon dari keseluruhan operasi proyek ini. Pengurangan emisi karbon telah menjadi bagian dari peta jalan keberlanjutan PT Vale, dengan target pengurangan emisi karbon hingga 33% pada tahun 2030.

PT Vale dan mitra mengalokasikan total biaya investasi hingga Rp37,5 triliun dengan kapasitas produksi 73.000 ton per tahun.

Proyek Pomala

Kementerian BUMN menjelaskan untuk Proyek Pomala, Vale dan Huayou telah menandatangani FCA2 untuk pengembangkan fasilitas pengolahan HPAL3 dengan kapasitas hingga 120.000 ton per tahun. Ford telah memutuskan untuk bergabung dalam kemitraan ini.

Vale akan memiliki 100% tambang, yang diperkirakan akan menyediakan semua bijih untuk pabrik pengolahan selama kurang lebih 20 tahun pertama.

Pada penandantangan Framework Cooperation Agreement (FCA) pada April 2022 lalu, Vale Indonesia menjelaskan bahwa Huayou akan membangun dan melaksanakan Proyek HPAL Pomalaa, dan Vale akan memiliki hak untuk mengakuisisi hingga 30% saham.

Produk akhir berupa Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan potensi kapasitas produksi hingga mencapai 120.000 metrik ton nikel per tahun.

Kedua perusahaan juga bersepakat meminimalkan jejak karbon proyek dan untuk tidak menggunakan pembangkit listrik tenaga batubara captive sebagai sumber listrik dalam bentuk apapun di proyek ini. Nilai investasi untuk tambang dan fasilitas HPAL mencapai US$4,5 miliar.

Proyek Sorowako HPAL

Untuk Proyek Sorowako HPAL, Kementerian BUMN menjelaskan Vale dan Huayou telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Definitif untuk mengembangkan fasilitas pengolahan HPAL dengan kapasitas 60 ribu ton per tahun.

"PTVI akan menjual bijih limonit yang sebelumnya akan dibuang dari kegiatan penambangan saat ini di operasi Sorowako," tulis Kementerian BUMN.

Untuk proyek ini nilai investasi yang mencapai US$2 miliar di mana Vale memiliki 30% saham pada plant ownership dan 100% untuk tambang.

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto memimpin Rakor Perkembangan Penyelesaian dan Penanganan PSN Rempang Eco-City pada Kamis (12/7/2024) di Balairungsari BP Batam.

Dalam sambutannya, Airlangga Hartarto memberikan arahan kepada BP Batam untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi dengan pihak terkait agar PSN ini dapat segera terealisasi.

"Saya minta agar BP Batam bersama Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam serta Kementerian/Lembaga terkait dapat terus berkoordinasi agar kendala yang ada di lapangan dapat segera diselesaikan sehingga investasi ini bisa segera terealisasi," terang Airlangga.

Airlangga Hartarto menilai saat ini Indonesia memiliki daya tarik tersendiri untuk investasi di mata dunia, oleh karena itu ia berharap masyarakat dapat mendukung hal tersebut agar perekonomian Indonesia dapat terus bertumbuh.

"Momentum investasi ini harus kita pandang sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi Indonesia karena hari ini kita banyak diminati oleh investor dari berbagai belahan dunia. Untuk mewujudkan ini, kami butuh dukungan dari seluruh pihak yang terkait," lanjut Airlangga.

Dalam kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi beserta jajaran turut menjelaskan progress terbaru dari proyek yang akan menghadirkan investasi sebesar 381 triliun rupiah dan menyerap hingga 306 ribu tenaga kerja ini.

"Lewat rakor hari ini, kami telah memaparkan perkembangan PSN Rempang Eco-City kepada Bapak Menko Perekonomian RI," ujar Muhammad Rudi.

"Arahan Bapak Menko Perekonomian akan segera kami tindaklanjuti dan kami berkomitmen untuk mewujudkan Proyek Strategis Nasional ini agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Batam dapat meningkat," pungkas Muhammad Rudi.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam serta Forkopimda Provinsi Kepri dan Kota Batam. (MI)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian BUMN memberikan kisi-kiri restrukturisasi sejumlah BUMN pada 2024. Ada tiga BUMN yang sedang dilakukan restrukturisasi pada tahun ini yakni Biofarma Grup, Waskita(WSKT) dan Krakatau Steel (KRAS).

Merujuk pada data Kementerian BUMN dikutip Jumat (12/7/2024), restrukturisasi BUMN Farmasi, Waskita (WSKT) dan Krakatau Steel (KRAS) ditargetkan rampung pada kuartal III/2024.

Selain restrukturisasi ketiga BUMN itu, Kementerian BUMN menargetkan integrasi BUMN dapat dilakukan pada kuartal III/2024 khususnya untuk klaster 1 yakni Hutama Karya (Persero) dan Waskita Karya (WSKT).

Adapun, Waskita Karya telah masuk dalam program restrukturisasi BUMN sejak 2021 lalu. Proses itu masih berlangsung hingga tahun ini.

Pada akhir 2023 lalu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko menyampaikan saat ini pihaknya masih mendorong langkah penyehatan terhadap Waskita melalui skema restrukturisasi. Namun, upaya ini masih terganjal oleh persetujuan para pemegang obligasi.

Tiko menyatakan jika proses restrukturisasi Waskita Karya rampung, Kementerian BUMN akan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk menjadikan Waskita Karya sebagai anak usaha Hutama Karya.

“Jadi, begitu restrukturisasi selesai maka Waskita akan menjadi anak Hutama Karya,” ujar Tiko saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta pada Jumat (29/12/2023).

Dalam perkembangan terbaru, Menteri BUMN, Erick Thohir menyebut rencana peleburan 7 BUMN ke dalam Holding BUMN Karya tengah dilakukan pengecekan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

“Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki dan sudah di-review oleh Menteri Keuangan [Sri Mulyani]. Kami menunggu saja prosesnya dari Kementerian PUPR,” kata Erick saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Sebagai informasi, tujuh BUMN Karya yang akan dilebur adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Adapun, komposisi dari pembentukan holding tersebut dipastikan tidak mengalami perubahan. Artinya, Adhi Karya masih akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya, sementara Waskita akan bergabung ke Hutama Karya. Adapun, PTPP akan dipasangkan dengan Wijaya Karya.

Perbesar

Bisnis mencatat PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) mencatatkan rugi US$130,21 juta atau setara Rp2,01 triliun pada akhir 2023 lalu. Padahal pada tahun 2022, KRAS masih membukukan laba US$19,47 juta atau setara Rp300,65 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2023, emiten pelat merah ini tercatat membukukan pendapatan US$1,45 miliar atau setara Rp22,44 triliun (kurs Jisdor Rp15.439 per dolar AS). Pendapatan ini turun 35,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar US$2,23 miliar.

Pendapatan Krakatau Steel ditopang oleh penjualan lokal yang sebesar US$1,19 miliar, turun 30,57% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 sebesar US$1,72 miliar. Sementara itu, penjualan luar negeri emiten berkode saham KRAS ini mencapai US$54,38 juta, terkoreksi 82,32% dari US$307,54 juta secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Secara segmen, penjualan produk baja masih mendominasi penjualan KRAS. Hingga 31 Desember 2023, KRAS tercatat mampu mencetak pendapatan neto dari segmen produk baja sebesar US$1,24 miliar.

Segmen lain yang menyumbang pendapatan neto KRAS adalah segmen sarana infrastruktur sebesar US$182,79 juta, segmen rekayasa dan konstruksi sebesar US$7,07 juta, dan jasa pengiriman barang US$5,95 juta.

Menurunnya pendapatan ini juga membuat laba operasi Krakatau Steel sepanjang 2023 minus US$8,04 juta dari positif US$34,30 juta pada 2022.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Tardi mengakui kinerja keuangan sepanjang tahun 2023 tidak akan lebih baik dari 2022.

Musababnya, perseroan masih mengalami sejumlah tekanan, mulai dari pasar baja internasional yang melemah hingga turunnya permintaan.

Pada saat bersamaan, kinerja perseroan juga terpukul karena fasilitas pabrik Hot Strip Mill 1 (HSM 1) masih mengalami kendala.

Sebagaimana diketahui, HSM1 mengalami kerusakan pada switch house finishing akibatnya fasilitas perusahaan ini berhenti beroperasi.

Kendati demikian, dia menyatakan bahwa perseroan telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengurangi tekanan tersebut. Contoh, mengoptimalkan subholding yang ada di Krakatau Steel sampai dengan mengoptimalkan proyek di IKN Nusantara.

“Serta memanfaatkan potensi-potensi seperti projek di IKN yang memberikan kontribusi signifikan” ujarnya dalam paparan publik beberapa waktu lalu.

Tak cuma itu, Tardi menjelaskan bahwa perseroan juga akan mengoptimalkan kinerja dari subholding seperti PT Krakatau Sarana Infrastruktur.

Restrukturisasi BioFarma dan PMN Rp2,21 Triliun

Terkait restrukturisasi BioFarma, Kementerian BUMN dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengungkap dugaan korupsi di anak perusahaan Indofarma, yakni PT Indofarma Global Medika (IGM).

"Bersama BPK kami sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Kasus fraud adalah fraud, korupsi harus ditangkap. Namun, bagaimana Indofarma sendiri harus bisa keluar dengan baik, ya kami harus lakukan penyelamatan," ujar Erick Thohir pada Jumat (5/7/2024).

Erick yang juga Ketua Umum PSSI ini menuturkan bahwa pihaknya akan segera menyelesaikan permasalahan Indofarma, termasuk masalah utang kepada vendor. Erick mengungkapkan bahwa Kementerian BUMN memiliki berbagai strategi untuk menyelamatkan Indofarma.

Selain itu, Erick berencana untuk bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu langkah untuk mengurai permasalahan yang terjadi di emiten BUMN farmasi tersebut. "Memang saya belum ketemu KPK lagi. Nanti saya

Dalam perkembangan terbaru, PT Bio Farma (Persero) mengajukan kebutuhan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,21 triliun sebagai modal untuk membangun fasilitas produksi baru.

Penambahan fasilitas baru tersebut akan menambah produksi 1 miliar dosis vaksin. Adapun, saat ini Biofarma memiliki kapasitas produksi sebanyak 3,5 miliar dosis vaksin per tahun yang terdiri dari bahan baku dan produk jadi, mencakup 16 produk vaksin.

Direktur Utama Bio Farma Shadiq Akasya mengatakan ada banyak mesin-mesin produksi eksisting saat ini yang berumur lebih dari 20 tahun dan perlu untuk diremajakan, sekaligus mengembangkan produk baru.

"Tahun 2023, hasil dari WHO terdapat temuan terkait dengan legacy facility. Artian, ini warning buat kami untuk segera melakukan improvisasi dan peremajaan terhadap sarana dan prasarana produksi," kata Shadiq saat RDP di Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Shadiq menuturkan, pendanaan PMN cukup penting untuk memperkuat industri strategis dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional melalui program imunisasi dan pemenuhan suplai vaksin global.

Terlebih, kondisi fasilitas produksi yang relatif tua dan perlu upaya peremajaan guna memenuhi standar dari Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta standar WHO.

"Dari PMN ini kami akan membangun sarana produksi berupa bangunaan, alat mesin, sebesar Rp2,21 triliun dgn yg akan memproduksi beberapa jenis vaksin dengan output sekitar 1 miliar dosis, terdiri dari 700 juta drug substance atau bahan baku dan 300 juta drug product atau finished product," terangnya.

----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pinjaman online (pinjol) atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin Otoritas Jasa Keuangan tersisa 98 per Juli 2024. Penurunan jumlah penyelenggara pinjol ini setelah otoritas mengumumkan menerima pengembalian izin dua penyelenggara yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

"OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pencabutan izin pinjol Jembatan Emas dan Dhanapala berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

Dengan persetujuan ini, maka perusahaan pinjol yang mencapai 100 entitas per Mei 2024, turun menjadi 98 perusahaan pada Juli 2024. Berikut detailnya.

Update Daftar 98 Pinjol Legal Berizin OJK Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pinjaman online (pinjol) atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin Otoritas Jasa Keuangan tersisa 98 per Juli 2024. Penurunan jumlah penyelenggara pinjol ini setelah otoritas mengumumkan menerima pengembalian izin dua penyelenggara yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

"OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pencabutan izin pinjol Jembatan Emas dan Dhanapala berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

Dengan persetujuan ini, maka perusahaan pinjol yang mencapai 100 entitas per Mei 2024, turun menjadi 98 perusahaan pada Juli 2024. Berikut detailnya.

Update Daftar 98 Pinjol Legal Berizin OJK Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pinjaman online (pinjol) atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin Otoritas Jasa Keuangan tersisa 98 per Juli 2024. Penurunan jumlah penyelenggara pinjol ini setelah otoritas mengumumkan menerima pengembalian izin dua penyelenggara yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

"OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pencabutan izin pinjol Jembatan Emas dan Dhanapala berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

Dengan persetujuan ini, maka perusahaan pinjol yang mencapai 100 entitas per Mei 2024, turun menjadi 98 perusahaan pada Juli 2024. Berikut detailnya.

Update Daftar 98 Pinjol Legal Berizin OJK Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan pinjaman online (pinjol) atau Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berizin Otoritas Jasa Keuangan tersisa 98 per Juli 2024. Penurunan jumlah penyelenggara pinjol ini setelah otoritas mengumumkan menerima pengembalian izin dua penyelenggara yakni PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala).

"OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya," ungkap Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pencabutan izin pinjol Jembatan Emas dan Dhanapala berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akur Dana Abadi dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong.

Dengan persetujuan ini, maka perusahaan pinjol yang mencapai 100 entitas per Mei 2024, turun menjadi 98 perusahaan pada Juli 2024. Berikut detailnya.

Update Daftar 98 Pinjol Legal Berizin OJK Juli 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT Astra International Tbk. (ASII) secara historis mencatatkan kenaikan menjelang ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kenaikan tertinggi tercatat menjelang GIIAS 2021 hingga dua digit.

Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi memprediksi sentimen GIIAS 2024 pada 18 Juli hingga 28 Juli mendatang masih akan direspons positif oleh pasar. Meskipun demikian, tahun ini akan cenderung moderat dan sulit mengulang tren 2021.

"Tahun ini dengan 2021 cukup berbeda dalam kondisi ekonomi makronya, tantangannya cukup berat meski kami tetap meyakini sentimen GIIAS akan mendorong spekulasi pasar," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (12/7/2024).

Sebagai pengingat, penjualan mobil Astra tercatat sebesar 489.209 unit sepanjang 2021, naik 81,14% dibandingkan dengan 270.076 unit pada penjualan 2020 lalu.

Penyebab moncernya penjualan mobil ASII pada 2021 terutama karena insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 100% dari pemerintah yang diperpanjang hingga akhir tahun.

Sementara itu, sepanjang 2024 penjualan mobil ASII tertekan, terutama karena suku bunga yang masih tinggi. Bank Sentral AS Federal Reserve masih menahan suku bunga di kisaran 5,25%-5,5%, sedangkan Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga di level 6,25%.

Mengacu data Gaikindo, total penjualan mobil Grup Astra pada Juni 2024 tembus 43.908 unit. Adapun, angka penjualan mobil ASII pada Juni 2024 mengalami penurunan 5,22% secara year-on-year (YoY) dibandingkan dengan penjualan pada Juni 2023 sebesar 46.328 unit.

Jika diakumulasikan, sepanjang semester I/2024, ASII menorehkan penjualan sebanyak 231.792 unit mobil. Capaian itu juga turun 16,59% secara YoY dibandingkan periode sama 2023 sebanyak 277.924 unit.

"Tingginya suku bunga kami perkirakan masih akan menjadi penekan kenaikan harga saham ASII, bahkan jika berkaca pada tahun 2018 yang kondisinya hampir sama seperti saat ini, event GIIAS tidak berdampak pada harga sahamnya. Selain itu, kami juga melihat persaingan otomotif kian kompetitif, terlebih dalam segmen EV," lanjutnya.

Kendati demikian, Audi memperkirakan penjualan ASII pada Juli 2024 dampak dari GIIAS memiliki potensi kenaikan sebesar 6,6% secara year-on-year (YoY) atau lebih rendah dibandingkan penjualan ajang GIIAS 2023 yang naik sebesar 8,75% YoY.

Menurutnya, penjualan merek Toyota dan Lexus diprediksi masih akan yang menopang ASII dengan persentase pada Juni 2024 mencapai 58% terhadap total penjualan. Sementara itu untuk penjualan LCGC diperkirakan masih akan stagnan dengan unit sebanyak 11.000 pada Juli 2024.

"Kami merekomendasikan buy untuk saham ASII dengan target harga Rp5.400 dengan potensi risiko perlambatan penjualan berlanjut seiring dengan ketidakpastian kebijakan moneter dan persaingan kompetitor China," jelasnya.

Tren Harga Saham ASII Jelang GIIAS 5 Tahun Terakhir

Harga saham Astra (ASII) tercatat mengalami kenaikan menjelang gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Setidaknya, aksi borong investor terekam sejak dua bulan sebelum tanggal pelaksanaan GIIAS, hal itu tecermin dari harga saham ASII yang mengalami kenaikan.

Menilik data historis Investing, dua bulan sebelum pelaksanaan GIIAS 2019, saham ASII parkir di level Rp6.700 per saham pada 17 Mei 2019, lalu naik 6,71% ke posisi Rp7.150 pada 18 Juli 2019. Kala itu, GIIAS 2019 digelar pada periode 18-28 Juli 2019.

Kemudian, pada GIIAS 2020 awalnya direncanakan dihelat pada 22 Oktober hingga 1 November 2020, namun sayangnya pameran akbar itu terpaksa harus dibatalkan karena merebaknya pandemi Covid-19.

Berlanjut ke ajang GIIAS 2021, saham emiten berkode ASII mengalami kenaikan dalam dua bulan menjelang pameran tersebut. Pada 10 September 2021, saham ASII parkir di level Rp5.425 per saham, namun pada 11 November 2021 saham ASII naik 13,82% ke level Rp6.175. Sebagai pengingat, GIIAS 2021 digelar pada 11 – 21 November 2021.

Berikutnya, pada GIIAS 2022 harga saham ASII mengalami kenaikan tipis 0,36% dalam dua bulan, sejak 10 Juni 2022 di harga Rp6.925 ke posisi Rp6.950 pada 11 Agustus 2022. Gelaran GIIAS 2022 dihelat pada 11-21 Agustus 2022.

Terakhir, pada GIIAS 2023, saham ASII menguat 1,10% dua bulan menjelang pameran otomotif tersebut, dari 9 Juni 2023 di harga Rp6.800 ke level Rp6.875 pada 9 Agustus 2023. GIIAS 2023 digelar pada 10-20 Agustus 2023.

Berdasarkan data RTI Business pada perdagangan Jumat (12/7/2024) pukul 13.55 WIB, pergerakan saham ASII di Bursa Efek Indonesia terpantau naik 0,89% atau 40 poin ke level Rp4.550 per saham. Sementara itu, secara year-to-date (YtD) saham ASII ambles 19,47%.

Kendati saham ASII masih melemah sepanjang tahun berjalan, namun dalam sebulan terakhir menjelang GIIAS 2024 saham ASII justru mengalami penguatan sebesar 4,36%.

Ditinjau secara valuasinya, saham Astra (ASII) memiliki price to earning ratio (PER) sebesar 6,17 kali, sedangkan price to book value ratio (PBVR) sebesar 0,89 kali. Kapitalisasi pasar ASII tercatat Rp184,20 triliun.

Posisi PER ASII tersebut di bawah rata-rata 5 tahun terakhir di angka 7,77 kali, sedangkan PBV juga di bawah rerata 5 tahun terakhir sebesar 1,23 kali.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pengembalian izin usaha PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) alias pinjaman online (pinjol). Persetujuan penjabutan izin ini ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk Jembatan Emas dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk Dhanapala.

Jembatan Emas, yang beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi.

Sementara itu, Dhanapala, yang beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa, menyatakan bahwa dengan pencabutan izin usaha ini, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Kewajiban tersebut meliputi menghentikan kegiatan usaha pada industri pinjaman online.

Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Serta, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

Selanjutnya, pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pengembalian izin usaha PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas) dan PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala) sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) alias pinjaman online (pinjol). Persetujuan penjabutan izin ini ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-33/D.06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk Jembatan Emas dan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-35/D.06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk Dhanapala.

Jembatan Emas, yang beralamat di Gedung Senayan Business Center, Jl. Senayan No. 39, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah Direksi.

Sementara itu, Dhanapala, yang beralamat di Ciputra World 2, Lantai 15, Jl. Prof. DR. Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBBTI pada satu entitas, karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki dua entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Aman Santosa, menyatakan bahwa dengan pencabutan izin usaha ini, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban Jembatan Emas dan Dhanapala. Kewajiban tersebut meliputi menghentikan kegiatan usaha pada industri pinjaman online.

Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi, paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Serta, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga.

Selanjutnya, pemegang saham, pengurus, dan/atau pegawai Jembatan Emas dan Dhanapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset Jembatan Emas dan Dhanapala.

Dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk pelindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Dhanapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan Konsumen dan Masyarakat.