Bisnis.com, JAKARTA --- Asuransi umum, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) berencana mengejar target ekuitas minimum Rp1 triliun per 2028 melalui penyuntikan modal tambahan dari pemegang saham.

Direktur Utama General Eastern Aziz Adam Sattar menerangkan target ekuitas minimum ini bakal dicapai tanpa melalui investor strategis baru.

"Kemungkinan besar pemegang saham GEGI akan menyuntikkan modal tambahan untuk memenuhi persyaratan modal minimum sesuai ketentuan OJK berdasarkan KPPE II untuk 2028," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (29/10/2024).

Adapun, posisi ekuitas GEGI saat ini mencapai Rp550 miliar, yang sudah memenuhi ketentuan minimum modal pada 2026 sesuai dengan POJK 23/2023.

Secara aturan, ekuitas perusahaan asuransi harus mencapai Rp250 miliar pada 2026 dan Rp500 miliar pada 2028 untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) I. Kemudian, ekuitas perusahaan asuransi minimum sebesar Rp1 triliun untuk KPPE II. Sementara, GEGI sudah memenuhi persyaratan ekuitas minimum pada 2028 untuk KPPE I.

“GEGI optimistis bisa masuk KPPE II dengan komitmen kuat dari para pemegang saham dan pertumbuhan premi secara organik. Para pemegang saham GEGI berkomitmen penuh dapat memenuhi persyaratan ekuitas Rp1 triliun agar dapat terus tumbuh untuk menghadirkan solusi perlindungan asuransi yang komprehensif,” ungkapnya.

Lebih jauh, GEGI belum memiliki rencana menggandeng perusahaan lain. Dengan masuk menjadi perusahaan asuransi KPPE II, GEGI dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan menawarkan produk-produk unggulan yang lebih komprehensif. Namun, sektor asuransi individual, ritel, dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) tetap menjadi fokus pertumbuhan utama.

Direktur Marketing GEGI Linggawati Tok menuturkan, berhasil meraih pendapatan premi Rp643 miliar per September 2024, tumbuh 28% YoY. Perolehan premi terbesar disumbang dari bisnis Asuransi Properti (harta benda), Marine Cargo, rekayasa, liability (tanggung gugat) dan afinitas. Great Eastern optimistis dapat mencapai target premi sampai akhir tahun ini sebesar Rp760 miliar.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pertumbuhan premi industri asuransi sebesar 18,4% YoY per kuartal II/2024.

Adapun, GEGI menargetkan target pendapatan premi sekitar Rp930 miliar pada tahun depan. Adapun, perseroan menargetkan usaha menengah dan usaha mikro, serta produk-produk yang mendukung gaya hidup masyarakat pada umumnya misalnya travel insurance (asuransi perjalanan), personal accident insurance (asuransi kecelakaan diri) dan paket produk usaha menengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap peran mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong dalam kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula.

Untuk diketahui, pria yang akrab disapa Tom Lembong itu merupakan satu dari dua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Keduanya juga sudah ditahan per hari ini, Selasa (29/10/2024).

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohari, pihaknya menduga Tom berperan dalam memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

"Padahal yang seharusnya melakukan impor gula untuk kebutuhan dalam negeri dalam rangka stabilitas harga adalah BUMN yang ditunjuk oleh menteri perdagangan. Itu pun seharusnya gula kristal putih, bukan gula kristal mentah," jelas Qohari dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan kronologi perkaranya, Tom diduga memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

Pada sekitar sembilan tahun silam, hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri. Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih" jelasnya.

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Oleh sebab itu, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif tren maraknya akuisisi di sektor multifinance Indonesia.

Langkah akuisisi yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir dinilai dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan pembiayaan, sekaligus meningkatkan daya tarik industri ini bagi para investor asing maupun domestik.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno mengatakan pihaknya menyambut positif aksi akuisisi di industri multifinance. Dengan akuisisi, dia melihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk.

“Artinya, mereka melihat Indonesia sebagai potensi untuk mereka mengembangkan usahanya. Satu, dari sisi marketnya, pasarnya masih besar. Jumlah penduduk kita masih oke,” kata Suwandi saat dihubungi Bisnis, Selasa (29/102/2024).

Suwandi mengatakan bahwa bisnis multifinance sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga potensi jangka panjangnya. Oleh karena itu, banyak raksasa keuangan asing tertarik untuk berinvestasi, termasuk dengan masuk ke perusahaan-perusahaan pembiayaan di Indonesia.

“Karena perusahaan pembiayaan sendiri kan masih banyak yang pemegang saham lokal, yang modalnya sendiri, yang kalau mau ekspansi butuh lebih besar. Tentu sebagai pemain besar masuk, nanti bergabung sama pemegang saham lokalnya tentu akan bisa bersinergi,” kata Suwandi.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman mengatakan bahwa akuisisi tersebut diharapkan akan semakin memperkuat industri multifinance, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan produk.

“Serta pelayanan dan perlindungan konsumen, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian,” kata Agusman.

Senada, Praktisi dan Pengamat Industri Pembiayaan dan Otomotif Jodjana Jody mengatakan akuisisi multifinance merupakan fenomena wajar. Terlebih menurutnya, ke depan akan ada kewajiban untuk memperkuat modal dan tata kelola.

“Multifinance yang merasa berat memenuhi beberapa aspek kewajiban modal dan kepatuhan tentu harus mencari partner strategis agar usahanya bisa berjalan,” kata Jodjana.

Baru-baru ini, perusahaan multifinance Tez Capital and Finance resmi diakuisisi oleh perusahaan jasa keuangan asal Jepang, Business Partner Co., Ltd. Chairman dan Founder Tez Capital, Arwin Rasyid, mengonfirmasi bahwa akuisisi tersebut telah selesai, dengan Business Partner Co., Ltd. mengambil alih 85% saham, sementara 15% sisanya tetap dipegang Tez Capital.

Kemudian, raksasa keuangan jepang lainnya, MUFG telah menguasai Adira Finance melalui akuisisi Bank Danamon pada 2018. MUFG juga mencaplok Home Credit Indonesia pada akhir 2023.

Selanjutnya, pada triwulan I/2024 raksasa ini melalui entitas Adira Finance menyelesaikan pembelian Mandala Finance. Lalu, Bank BTPN mengakuisisi leasing Oto Multiartha dan Summit Oto Finance sebanyak Rp6,55 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) akan melaporkan kinerja keuangan pada Rabu (30/10/2024) pagi hari pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan data dari Terminal Bloomberg, konsensus analis memperkirakan laba bersih BBRI diperkirakan menjadi Rp13,67 triliun dalam tiga bulan pada kuartal III/2024.

Apabila diakumulasikan, maka BBRI diperkirakan meraih laba bersih sebesar Rp43,37 triliun pada periode 9 bulan 2024.

Konsensus analis Bloomberg juga masih memandang positif prospek saham BBRI. Dari 35 analis yang memantau, 29 di antaranya merekomendasikan beli, 4 di antaranya merekomendasikan tahan dan dan sisanya memilih rekomendasi jual. Target harga rata-rata saham BBRI adalah Rp5.864.

Berdasarkan RTI Business harga saham BBRI turun 1,26% dalam 24 jam terakhir dan ditutup di level Rp4.700 pada penutupan perdagangan hari ini, Selasa (29/10/2024). Dalam sepekan, harga saham BRIS turun 4,08%. Adapun, dalam sebulan harga saham BBRI turun 7,39%.

Terkait kinerja, berdasarkan laporan keuangan bulanan, BRI sebenarnya telah membukukan laba sebesar Rp36,21 triliun, meningkat 3,96% year-on-year (yoy) pada Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp34,83 triliun pada Agustus 2023. Laba BRI ini menjadi yang terbesar di antara bank jumbo lainnya.

Laba BBRI tersebut terdorong dengan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) bank yang tumbuh 2,9% secara yoy menjadi Rp73,64 triliun dari Rp71,56 triliun pada Agustus 2023.

Menilik laporan keuangan perseroan, salah satu yang menopang laba BBRI itu, yakni pendapatan berbasis komisi dan provisi (fee based income) dibukukan tumbuh double digit sebesar 10,72% yoy ke level Rp14,9 triliun.

Di samping itu, BBRI juga membukukan pendapatan lainnya naik cukup signifikan yakni tembus 47,46% yoy menjadi Rp16,08 triliun dari posisi pada periode yang sama di tahun sebelumnya Rp10,9 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penetapan tersangka Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong tidak terkait politik.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan penetapan eks Co-captain Tim Pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres sebagai tersangka itu murni dari hasil penyelidikan dan alat bukti yang cukup.

"Bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, itu yang perlu digarisbawahi. Tidak terkecuali siapapun pelakunya ketika ditemukan bukti yang cukup, maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Dia menambahkan, penyidikan kasus importasi gula ini dimulai pada Oktober 2023. Terhitung, hingga saat ini terdapat 90 saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Kejagung.

"Dengan jumlah saksi sekitar 90, tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana kita juga menghitung kerugian negara, dengan memerlukan ahli, penyidikannya cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa, bukan perkara yang sederhana," pungkasan.

Sebagai informasi, selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PT PPI) sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan CS terancam dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal pidana seumur hidup.

Bisnis.com, JAKARTA - Tersangka eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp101,4 miliar saat jadi Menteri Perdagangan era Presiden Jokowi.

Tom Lembong menjadi tersangka usai pihak berwajib mendapatkan temuan pidana pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional.

Berdasarkan data LHKPN KPK, Tom Lembong tersebut telah mendaftarkan kekayaannya terakhir pada 30 September 2015.

Tom Lembong tercatat memiliki harta yang bergerak sebesar Rp156.240.000, dengan rincian Rp81.240.000 berasal dari hasilnya sendiri tahun 2007-2015 dan Rp75.000.000 berupa logam mulia yang berasal dari hibah tahun 2011.

Tidak hanya itu, Tom Lembong juga memiliki surat berharga sebesar Rp444.800.000 dan mata uang asing USD10 juta dengan rincian uang tunai USD10 juta berasal dari investasi pribadi tahun 2007-2015 dan investasi surat berharga dari tahun 2005-2015.

Selanjutnya, dari data LHKPN juga tercatat Tom Lembong memiliki giro dan setara kas sebesar Rp370.518.343 dan USD19.188 yang diklaim berasal dari hasil sendiri.

Selanjutnya, Tom Lembong juga memiliki hutang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp30.693.877.

Sehingga, jika ditotal keseluruhan, tersangka Tom Lembong memiliki harta kekayaan sebesar Rp940.864.466 dan USD10.019.188.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum, PT Victoria Insurance Tbk. (VINS) hingga kuartal III/2024 mencatatkan laba bersih sebesar Rp4,71 miliar.

Angka tersebut turun 21,14% year on year (YoY) dibanding laba bersih perusahaan sebesar Rp5,98 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dikutip dari laporan keuangan VINS di keterbukaan informasi, Selasa (29/10/2024), pendapatan underwriting tercatat tumbuh 12,5% yoy menjadi sebesar Rp43,47 miliar.

Dari pendapatan tersebut, tercatat pendapatan premi sebesar Rp44,52 miliar. Angka tersebut naik 7,5% yoy dibanding Rp41,42 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, beban underwriting tercatat sebesar Rp1,62 miliar, atau tumbuh 32,2% yoy dibanding beban under writing periode Januari-September 2023 sebesar Rp1,22 miliar.

Dari beban tercatat, jumlah beban klaim VINS per 30 September 2024 sebesar Rp31,34 miliar. Angka tersebut tumbuh 17,2% yoy dari Rp26,73 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kemudian dari sisi aset yang dimiliki perusahaan per kuartal III/2024, tercatat liabilitas tumbuh 35,6% yoy menjadi sebesar Rp121,15 miliar dibanding Rp89,30 miliar pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, ekuitas tercatat tumbuh tipis 0,25% yoy menjadi Rp154,01 miliar dari Rp153,62 miliar pada periode Januari-September 2023.

Dengan demikian, total aset yang dimiliki VINS dalam sembilan bulan 2024 ini sebesar Rp275,17 miliar, atau tumbuh 13,2% yoy dibanding aset VINS pada Januari-September 2023 sebesar Rp242,93 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap modus dugaan korupsi importasi gula yang menyeret mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) alias Tom Lembong.

Tom Lembong ditengarai memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia sedang mengalami surplus gula.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan, hasil rapat koordinasi antara kementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Akan tetapi, Tom yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama yaitu 2015 Menteri Perdagangan yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih" jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

Bisnis.com, JAKARTA -- Catatan positif ditorehkan dua emiten bioskop Cinema XXI (CNMA) dan Bioskop CGV (BLTZ) pada kuartal III/2024. CNMA berhasil mencetak pertumbuhan laba, sementara BLTZ membalikkan kondisi rugi yang dialami pada September 2023 lalu.

Raihan positif kedua emiten bioskop sedikit banyak memberikan asa di tengah perlambatan daya beli konsumen. Merujuk pada laporan keuangan, PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA) membukukan laba sebesar Rp529,77 miliar pada September 2024, tumbuh 36,57% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

Hal tersebut menjadi penyebab pria yang akrab disapa Tom Lembong itu kini ditetapkan tersangka oleh tim penyidik di Jampidsus Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menduga mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 350.000 ton pada 2015. Padahal, saat itu Indonesia dinyatakan surplus gula.

Hal tersebut menjadi penyebab pria yang akrab disapa Tom Lembong itu kini ditetapkan tersangka oleh tim penyidik di Jampidsus Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar menjelaskan hasil rapat koordinasi antarkementerian pada 12 Mei 2015 silam menyimpulkan Indonesia surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor dari luar negeri.

Namun, Tom Lembong yang saat itu menjabat Mendag pada 2015-2016 atau periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta.

"Akan tetapi pada tahun yang sama 2015 Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTL memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 350.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih," jelas Qohari pada konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

Di sisi lain, peraturan yang ada yakni Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian No.257/2004 mengatur bahwa impor gula kristal hanya boleh diimpor oleh BUMN. Namun, pada izin persetujuan yang dikeluarkan oleh Tom, impor itu dilakukan oleh swasta PT AP.

"Dan impor gula kristal tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan riil gula di dalam negeri," lanjut Qohari.

Selanjutnya, pada 28 Desember 2015. kementerian-kementerian di bawah Kemenko Perekonomian menggelar rapat ihwal Indonesia yang disebut bakal mengalami kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton di 2016. Pemerintah pun menggelar rapat untuk membahas stabilisasi harga gula dan pemenuhan stok gula nasional.

Pada rentang waktu November-Desember 2015, tersangka CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdangan Indonesia (Persero) atau PPI memerintahkan P, selaku Staf Senior Manajer Bahan Pokok PT PPI untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Padahal, timpal Qohari, impor yang boleh dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilasi harga seharusnya gula impor putih, dan hanya boleh dilakukan oleh BUMN.

Tidak hanya itu, izin industri kedelapan perusahaan swasta yang mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih itu sebenarnya adalah produsen gula kristal rafinasi untuk industri makanan, minuman dan farmasi.

Setelah impor dilakukan oleh kedelapan perusahaan, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padahal, Kejagung menduga senyatanya gula itu dijual oleh perusahaan swasta ke pasaran atau masyarakat melalui distributor yang terafiliasi dengannya.

Harga yang dipatok untuk gula itu yakni Rp16.000 per kg, atau lebih tinggi dari HET saat itu Rp13.000 per kg dan tidak dilakukan operasi pasar.

Alhasil, PT PPI berhasil mendapatkan fee sebesar Rp105 per kg dari delapan perusahaan yang melakukan importasi dan pengolahan gula kristal mentah ke gula putih tersebut.

"Bahwa kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih Rp400 miliar," pungkasnya.

Dengan demikian, Kejagung menetapkan dua orang tersangka yaitu TTL selaku Mendag Periode 2015-2016 serta CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI 2015-2016.

Bisnis.com, JAKARTA - China dikabarkan tengah mempertimbangkan penerbitan utang tambahan senilai lebih dari 10 triliun yuan atau US$1,4 triliun pada minggu depan dalam beberapa tahun ke depan untuk menghidupkan kembali perekonomiannya yang rapuh.

Berdasarkan sumber yang dikutip Reuters pada Selasa (29/10/2024), paket fiskal tersebut diperkirakan akan ditambah jika Donald Trump memenangkan pemilu AS.

Badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), sedang berupaya untuk menyetujui paket fiskal baru, termasuk 6 triliun yuan yang sebagian akan dikumpulkan melalui obligasi negara khusus, pada hari terakhir pertemuan yang akan diadakan dari 4-8 November, kata sumber tersebut.

Adapun, sumber yang mengetahui masalah ini menolak disebutkan namanya karena kendala kerahasiaan.

Utang senilai 6 triliun yuan akan dikumpulkan selama tiga tahun termasuk tahun 2024, kata sumber tersebut. Dana tersebut terutama akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi risiko utang yang tidak tercatat.

Jumlah total dana yang akan diperoleh dengan menerbitkan obligasi pemerintah daerah dan negara khusus akan setara dengan lebih dari 8% output perekonomian China yang telah terpukul keras oleh krisis sektor properti yang berkepanjangan dan membengkaknya utang pemerintah daerah.

Reuters untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk menyetujui paket stimulus sebesar 10 triliun yuan, jumlah yang menurut para analis keuangan dalam beberapa pekan terakhir diharapkan akan dipertimbangkan oleh Beijing.

Rencana belanja tersebut menunjukkan bahwa Beijing telah beralih ke perangkat stimulus yang lebih tinggi untuk menopang perekonomian meskipun hal ini masih belum sebesar stimulus pada 2008 yang diinginkan oleh beberapa investor.

Bank sentral China, The People's Bank of China (PBOC), pada akhir September mengumumkan langkah-langkah dukungan moneter paling agresif sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah menindaklanjutinya beberapa minggu kemudian dengan menandai lebih banyak stimulus fiskal tanpa merinci rincian keuangan dari paket tersebut, sehingga memicu spekulasi yang kuat di pasar global mengenai besarnya belanja baru.

Kantor Informasi Dewan Negara dan departemen berita Komite Tetap NPC tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sumber tersebut juga memperingatkan bahwa rencana tersebut belum final dan masih dapat berubah.

Badan legislatif tertinggi China umumnya mengadakan pertemuan setiap dua bulan – pada paruh kedua bulan genap. Sesuai dengan agenda kerja parlemen tahun 2024, yang dirilis pada bulan Mei, sidang komite tetap direncanakan pada bulan Oktober.

Pertemuan yang akan datang awalnya direncanakan pada akhir Oktober sebelum dijadwal ulang menjadi awal November, kata salah satu sumber.

Waktu pertemuan tersebut bertepatan dengan pekan pemilihan presiden AS pada 5 November. Hal tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada Beijing untuk menyesuaikan paket fiskal termasuk jumlah totalnya berdasarkan hasil pemilu, kata sumber tersebut.

Beijing mungkin akan mengumumkan paket fiskal yang lebih kuat jika Trump terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya karena kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan memperparah tantangan ekonomi bagi China, kata kedua sumber tersebut.

Kandidat Partai Republik yang diperoleh Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini menghapus sebagian besar keunggulan awal lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. Trump telah berjanji untuk mengenakan bea masuk sebesar 60% pada impor dari China.

Inisiatif Stimulus

Sebagai bagian dari paket fiskal terbarunya, Komite Tetap NPC juga diperkirakan akan memberi lampu hijau pada seluruh atau sebagian obligasi tujuan khusus senilai hingga 4 triliun yuan untuk pembelian tanah dan properti yang menganggur selama lima tahun ke depan, kata sumber tersebut.

Pemerintah daerah akan diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah tersebut di luar kuota penerbitan tahunan mereka yang biasanya, yang sebagian besar mendanai belanja infrastruktur. Kuotanya mencapai 3,9 triliun yuan pada tahun ini dan 3,8 triliun pada tahun 2023.

Langkah terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pasokan lahan, dan mengurangi tekanan likuiditas dan utang pada pemerintah daerah dan pengembang properti, tambah mereka.

Obligasi bertujuan khusus adalah alat pembiayaan utang di luar anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah China, dan dana yang diperoleh biasanya dialokasikan untuk tujuan kebijakan tertentu, seperti belanja infrastruktur.

Jika Komite Tetap NPC menyetujui penerbitan ini secara penuh dan bukan secara bertahap, hal ini dapat meningkatkan total jumlah stimulus menjadi lebih dari 10 triliun yuan, tambah mereka. Rata-rata 2 triliun yuan utang pemerintah pusat baru setiap tahunnya menggarisbawahi urgensi di Beijing untuk meningkatkan perekonomian.

Pada akhir tahun 2023, China menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan untuk mendukung infrastruktur pencegahan banjir dan memenuhi target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

Beijing memulai tahun ini dengan rencana untuk menerbitkan utang negara khusus sebesar 1 triliun yuan. Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena pertumbuhan telah melenceng dari target dan para ekonom mengatakan perlambatan struktural jangka panjang mungkin akan terjadi.

Meski demikian, belanja fiskal yang direncanakan masih jauh dari jumlah yang dikeluarkan pada tahun 2008, ketika stimulus fiskal Beijing sebesar 4 triliun yuan sebagai respons terhadap krisis keuangan global menyumbang 13% PDB pada saat itu.

Dana tambahan tersebut memicu hiruk-pikuk pasar properti dan menyebabkan pemberian pinjaman tanpa batas kepada lembaga pembiayaan pemerintah daerah, yang digunakan oleh pemerintah kota untuk menghindari pembatasan pinjaman resmi.

Sebagai bagian dari belanja fiskal secara keseluruhan, China juga mempertimbangkan untuk menyetujui inisiatif stimulus lain senilai setidaknya satu triliun yuan, seperti peningkatan konsumsi termasuk perdagangan masuk dan pembaruan barang konsumsi, kata sumber tersebut.

Sementara itu, dana sebesar satu triliun yuan lainnya juga dapat dikumpulkan melalui obligasi negara khusus untuk suntikan modal ke bank-bank besar milik negara, kata salah satu sumber dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.