Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan mengusulkan RUU tentang Ekonomi Syariah menjadi salah satu Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2025.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menjelaskan, usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ekonomi Syariah muncul dari rapat internal Komisi XI pada Selasa (29/10/2024). Sebelumnya, RUU Ekonomi Syariah tidak masuk usulan Komisi XI periode 2019—2024.

Menurutnya, semua anggota Komisi XI setuju RUU Ekonomi Syariah menjadi satu dari setidaknya tiga rancangan beleid yang diusulkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk menjadi Prolegnas Prioritas 2025.

"Yang kita usulkan untuk Prolegnas Prioritas 2025 berdasarkan tadi masukan-masukan dari anggota [Komisi XI], ada masuk RUU Ekonomi Syariah, ada RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik, ada RUU Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan," jelas Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa usulan Prolegnas Prioritas 2025 dari Komisi XI tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR. Keputusan, sambungnya, ada di Baleg DPR.

Selain Prolegnas Prioritas 2025, Anis menjelaskan Komisi XI juga sudah menyetujui sejumlah RUU lain untuk diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2025-2029. Menurutnya, semua rancangan beleid tersebut diusulkan agar mempermudah pemerintah mengelola keuangan negara dengan lebih baik.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Sementara itu, Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Dalam rapat pleno Baleg DPR pada Senin (28/10/2024), setiap alat kelengkapan dewan DPR periode 2019—2024 mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat, Senin (28/10/204).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
• RUU tentang Statistik
• RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
• RUU tentang Ekonomi Syariah
• RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
• RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
• RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• RUU tentang Keuangan Negara
• RUU tentang Perbendaharaan Negara
• RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

• RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
• RUU tentang Ekonomi Syariah
• RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula 2015-2016 dengan total kerugian yang ditaksir Rp400 miliar.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI Abdul Qohar mengatakan kasus ini terkait dengan penerbitan izin impor gula dalam rangka pemenuhan stok dan stabilitas harga nasional.

"Kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan kurang lebih Rp400 miliar," ujarnya di Kejagung, Selasa (29/10/2024) malam.

Dia menambahkan penerbitan izin oleh eks Mendag Tom Lembong berkaitan dengan impor gula kristal mentah sebanyak 105 ribu ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih.

"Padahal dalam rangka pemenuhan stok dan stabilisasi harga seharusnya diimpor adalah gula impor putih secara langsung dan yang boleh melakukan impor tersebut hanya BUMN," tambahnya.

Selain Tom Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI periode 2015-2016 berinisial DDS. Adapun, untuk kebutuhan penyidikan keduanya ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejari Jaksel dan Rutan Salemba Kejagung.

"Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari ke depan. Untuk tersangka TTL di Rutan Salemba cabang Kejari Jakarta Selatan, dan untuk tersangka CS di Rutan Salemba cabang Kejagung," pungkas Qohar.

Atas perbuatannya, Tom Lembong dan DS terancam dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

“Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

“Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Ekonomi Syariah
5. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
6. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
7. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. RUU tentang Keuangan Negara
9. RUU tentang Perbendaharaan Negara
10. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Ekonomi Syariah
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong UMKM Indonesia ke kancah internasional dengan kembali menyelenggarakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

Acara ini menjadi tahun keenam sejak dilaksanakan pada tahun 2019, dengan program sebelumnya bernama UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Perubahan nama ini merupakan sebuah langkah untuk memperkuat posisi BRI sebagai bank yang konsisten mendukung UMKM dengan memperluas impact terhadap UMKM.

Pada gelaran terebut nantinya BRI juga akan menyelenggarakan BRI MICROFINANCE OUTLOOK secara bersamaan pada event BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

Adapun tema BRI UMKM EXPO(RT) 2025 adalah “Broadening MSME’s Global Outreach” yang bermakna sebagai upaya perseroan untuk mendorong UMKM lebih terlibat dalam pasar internasional, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendapatkan peluang bisnis baru di berbagai belahan dunia.

Program BRI UMKM EXPO(RT) menjadi salah satu langkah konkret BRI sebagai lembaga keuangan yang turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia.

BRI melihat adanya peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Hasil karya anak bangsa dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain.

Dengan spirit mendorong penguatan brand dan bisnis UMKM secara strategis mengikuti perkembangan zaman, BRI berharap pelaku usaha semakin fokus dan terpacu untuk memperluas jaringan ke rantai pasok global.

Direktur Commercial, Small, and Medium Business BRI Amam Sukriyanto menyampaikan BRI UMKM EXPO(RT) merupakan langkah nyata yang dilakukan BRI sebagai bentuk komitmen dalam mendukung UMKM untuk siap bersaing di pasar global.

“BRI UMKM EXPO(RT) menjadi momentum strategis bagi UMKM baik yang sekarang sudah bermitra dengan BRI maupun yang baru berminat untuk bergabung untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan mempertemukan mereka dengan potential buyer internasional. BRI terus berkomitmen untuk terus memajukan UMKM, baik dari sisi pemberian pembiayaan, pendampingan bisnis, program pemberdayaan hingga bagaimana mengakses pasar yang lebih luas sampai ke pasar global,” ujar Amam.

Terdapat lima kategori yang dapat berpartisipasi dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yakni Home Decor & Craft, Food & Beverage, Accessories & Beauty, dan Fashion & Wastra, serta Healthcare/Wellness.

Event ini juga dapat dinikmati oleh Pengunjung maupun UMKM karena terdiri dari rangkaian program yang menarik yakni Expo & Showcase UMKM terkurasi, Business Matching, UMKM Award,Entertainment & Art Installation, dan program lainnya.

Sebelumnya, BRI sudah menggelar UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pada tahun 2023 yang sukses menghadirkan 700 UMKM terkurasi terpilih dari 3.132 pendaftar di seluruh Indonesia.

Tahun ini pendaftaran kurasi BRI UMKM EXPO(RT) 2025 telah dibuka dari tanggal 20 September hingga 30 Oktober 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui websitehttps://brilianpreneur.com/

Bagi UMKM yang memenuhi kriteria pendaftaran diantaranya usaha telah berjalan minimal dua tahun, UMKM merupakan produsen bukan reseller produk, memiliki local value dan menggunakan material lokal, memenuhi unsur ESG (Environment, Social, Governance), serta menerapkan gerakan go green dan berorientasi ekspor, dapat mengikuti serangkaian kurasi yang dilaksanakan setelah pendaftaran resmi ditutup.

BRI membuka kesempatan bagi UMKM untuk go global dengan membukakan akses pasar ke luar negeri, serta membukakan akses tersebut dengan mempertemukan UMKM Indonesia dengan potensial buyer dari luar negeri melalui business matching.

Namun sebelumnya dilakukan kurasi terlebih dahulu terhadap produk-produk UMKM yang akan diperkenalkan tersebut. Hal ini menjadi bagian dari quality control dengan melihat aspek kompetitif dan kelayakan di luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta industri kosmetik dalam negeri untuk mematuhi perizinan dan persyaratan berusaha secara legal. Hal ini menyusul temuan produk kosmetik ilegal yang beredar di pasar.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, kosmetik ilegal yang ditemukan berasal dari dalam negeri dan produk impor. Untuk itu, pihaknya akan melakukan pembinaan, khususnya bagi industri kecil dan menengah (IKM).

"Yang harus kita perhatikan adalah produk kosmetik yang lokal dari industri kecil dan menengah [IKM] beredar masih belum memiliki legalitas tapi dibutuhkan masyarakat," kata Faisol dalam agenda Cosmetic Day 2024, Selasa (29/10/2024).

Faisol menegaskan bahwa industri kosmetik harus melalui proses perizinan yang legal melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga sertifikasi dari Kemenperin. Hal ini juga untuk menjamin produk yang beredar aman bagi masyarakat.

"Kalau memang tidak bisa ditangani dengan cara pembinaan, terpaksa dengan penegakkan hukum," ujarnya.

Sementara itu, produk impor kosmetik ilegal baru-baru ini terungkap oleh BPOM yang membongkar gudang toko online produk kosmetik impor ilegal dari akun Kimberlybeauty88.

Adapun, produk yang diamankan sebanyak 152.744 produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai keekonomian mencapai kurang lebih Rp2 miliar.

Faisol menyebut, celah dari produk impor kosmetik ilegal tersebut bisa masuk ke pasar dalam negeri lewat pengawasan di border line dan masih adanya pelabuhan tikus.

"Itu yang kita sesalkan jadi saya kira Pak Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang] nanti akan bekerja sama dengan seluruh instansi terutama yang ada di border line untuk bisa mencegah produk-produk ilegal dari luar karena ini mengancam produk lokal kita," ujarnya.

Padahal, industri kosmetik nasional saat ini mengalami pertumbuhan pesat. Dalam kurun waktu 2024-2029, angka pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia diprediksi mencapai 4,86% per tahun. Selain itu, pendapatan sektor industri kosmetik Indonesia pada 2024 yang sebesar Rp30 triliun.

Berdasarkan data BPOM dan Perkosmi, jumlah perusahaan kosmetik di Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 1.039 pelaku usaha, dengan 89,2% di antaranya merupakan industri kecil dan menengah.

"Melalui kegiatan Cosmetic Day ini diharapkan dapat semakin memperkenalkan masyarakat terhadap produk-produk kosmetik lokal berkualitas agar merajai pasar kosmetik Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2024 untuk memperkuat industri perbankan antara lain dengan meningkatkan integritas pelaporan keuangan bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae berharap penerbitan POJK ini menjadi salah satu upaya OJK dalam meningkatkan integritas, tata kelola, dan resiliensi sistem perbankan Indonesia.

“Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang bersumber dari faktor internal bank dan faktor eksternal seperti aktivitas keuangan yang dapat membahayakan integritas sistem perbankan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurutnya, POJK 15/2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank diterbitkan mengingat peran informasi keuangan dan laporan keuangan bank berperan penting dalam pengambilan keputusan baik oleh regulator dan segenap pemangku kepentingan yang membutuhan ketepatan dan keakuratan proses penyusunan informasi keuangan dan laporan keuangan yang berintegritas.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, OJK selaku regulator dan pengawas industri perbankan bertugas mengolah informasi keuangan dan laporan keuangan yang disampaikan oleh bank untuk kepentingan pengawasan.

“Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan OJK secara menyeluruh, termasuk melakukan deteksi dini terhadap permasalahan bank,” katanya.

Sementara itu, dari sisi pemangku kepentingan seperti investor, deposan, dan masyarakat, informasi keuangan dan laporan keuangan ini diperlukan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sehingga diharuskan merepresentasikan kondisi bank secara tepat.

Berdasarkan pengawasan OJK, terdapat fakta fraud dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu penyebab bank bermasalah hingga dicabut izin usahanya.

Selain itu, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) dalam publikasi pada April 2024 menemukan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Global Systematically Important Bank (G-SIB) dalam memanipulasi laporan keuangan agar bank tersebut terlihat lebih aman.

Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pemegang Saham Pengendali, dan Pejabat Eksekutif Bank wajib menghindari tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan informasi keuangan dan laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, baik melalui manipulasi maupun pencatatan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POJK ini memang diterbitkan untuk memperkuat penerapan tata kelola dan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank melalui penerapan internal control over financial reporting (ICFR) yang diharapkan dapat menjadi landasan untuk menjaga keandalan, keakuratan, dan konsistensi informasi keuangan dan laporan keuangan bank serta sekaligus mengurangi risiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan dalam proses pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, Dian mengatakan bahwa akurasi substansi dan ketepatan waktu pelaporan dapat digunakan oleh pihaknya sebagai alat untuk mendeteksi dini (early warning system) terhadap masalah dan potensi masalah yang terjadi pada bank tertentu, dan melakukan koreksi dengan cepat.

POJK mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank mengatur mengenai:

a. Penyusunan informasi dan laporan keuangan mencakup kewajiban bank untuk memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas dan memiliki kebijakan/prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, serta larangan bagi direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pejabat eksekutif terhadap praktik window dressing;

b. Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan, termasuk pemantauan dan evaluasi oleh komite audit;

c. Dukungan pemegang saham pengendali dalam proses pelaporan keuangan yang berkualitas dan andal;

d. Kewajiban pihak terafiliasi untuk menghindari tindakan intervensi kepada bank dalam proses pelaporan keuangan;

e. Sanksi bagi bank, direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pihak terafiliasi, dan pejabat eksekutif bank, yang melanggar POJK berupa sanksi administratif berupa denda maupun non-denda yang signifikan;

f. Bank menyusun, menetapkan, dan memastikan penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan; serta

g. Bank membentuk unit kerja khusus atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

POJK Integritas Pelaporan Keuangan Bank mulai berlaku sejak diundangkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Jakarta nomor urut satu Suswono menargetkan agar perolehan suara bisa melebihi 60% pada saat pencoblosan Pilkada Jakarta 2024.

Dia mengaku akan memaksimalkan sisa waktu 3 minggu jelang puncak Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

“Ya, jadi kami akan memaksimalkan sisa waktu yang tinggal 3 pekan lagi untuk kampanye. Agar pertama, tentu meningkatkan [kampanye], karena kami targetnya mudah-mudahan bisa di 60% itu minimal. Syukur-syukur bisa di atas itu,” tutur Suswono ketika ditemui di daerah Cakung, Jakarta Timur, Selasa (29/10/2024).

Untuk itu, ia mengatakan bahwa RIDO terus membangun komunikasi dan terus menjalankan kampanye bersama Cagub Nomor Urut 01Ridwan Kamil.

“Akan terus mengunjungi tempat-tempat agar kami tahu persis lah permasalahan dari warga Jakarta,” tutur Suswono.

Adapun, Suswono juga mengakui bahwa Jakarta, setiap tempatnya memiliki permasalahan yang berbeda. Pihaknya terus melakukan upaya “belanja masalah” dan nantinya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi.

Soal Elektabilitas

Suswono menuturkan dari seluruh masukan survei-survei, pihaknya mempelajari, mengambil hikmah atau manfaatnya.

“Kalau kita masih unggul, alhamdulillah. Tentu jangan juga bersenang-senang, tapi artinya kita harus meningkatkan untuk menjaga keunggulan itu, bahkan meningkatkan. Yang kedua, kalau di dalam survei ini kami malah justru misalnya rendah, ya tentu kami justru disitulah kami memacu kekurangan-kekurangannya apa. Dan dimana saja kita harus mulai meningkatkan elektabilitas itu,” tutur Suswono.

Sebab demikian, dikatakan bahwa RIDO tidak terbebani dengan survei-survei tersebut dan malah dijadikan sebagai pelajaran.

“Yang penting harapan kami surveyor itu objektif. Jadi objektif dalam melakukan survei dengan metodologi yang kan ada mekanismenya, ada aturan-aturannya, itu patuhi aja,” ungkap Suswono.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Poltracking Indonesia memiliki kesimpulan berbeda mengenai hasil survei elektabilitas calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Hasil survei LSI, misalnya, mengungkap bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, mengalahkan elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang sebesar 37,4%.

Survei tersebut dilakukan LSI terhadap 1.200 warga DKI Jakarta pada 10-17 Oktober 2024, dengan margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sementara itu, survei Poltracking, pasangan RK-Suswono memperoleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono - Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

Adapun, hasil dari Poltracking terungkap lewat survei tatap muka pada 10-16 Oktober 2024 yang melibatkan 2.000 responden, dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,2% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Dalam catatan Bisnis, perbedaan hasil survei itu biasa terjadi karena setiap lembaga survei memiliki metode dan pemetaan terhadap calon responden yang akan disurvei terkait Pilkada Jakarta.

Soal jumlah responden misalnya, kesimpulan LSI diperoleh setelah mereka mengumpulkan survei dari sebanyak 1.200 responden. Sementara itu, Poltracking sebanyak 2.000 responden.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten komponen otomotif Grup Astra, PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO) telah meraup laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1,52 triliun per kuartal III/2024, naik 16,51% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp1,31 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, AUTO telah mencatatkan pendapatan bersih yang naik tipis 0,58% yoy menjadi Rp14,16 triliun dalam sembilan bulan tahun ini.

Dilihat dari segmen usahanya, pendapatan AUTO ditopang oleh bisnis manufaktur komponen otomotif sebesar Rp8,23 triliun. Kemudian, segmen perdagangan menyumbang pendapatan Rp7,07 triliun.

Adapun, penjualan pihak ketiga lokal dari Astra Otoparts naik 6,05% yoy menjadi Rp8,58 triliun per kuartal III/2024. Lalu, penjualan ekspor naik 7,12% yoy menjadi Rp1,22 triliun.

AUTO telah mencatatkan beban pokok pendapatan sebesar Rp11,93 triliun per kuartal III/2024, naik tipis 0,99% yoy.

Sementara itu, laba bruto AUTO sebenarnya susut 1,57% yoy menjadi Rp2,23 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp2,72 triliun.

Akan tetapi, setelah pengurangan beban penjualan, beban umum dan administrasi, serta beban lainnya, kemudian ditambah bagian atas laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama hingga penghasilan keuangan, maka laba sebelum pajak penghasilan AUTO naik 10,79% yoy menjadi Rp1,84 triliun.

Sementara itu, beban pajak penghasilan susut 6,19% yoy menjadi Rp216,77 miliar per kuartal III/2024. Alhasil, laba bersih AUTO pun mampu naik 16,51% yoy.

AUTO telah mencatatkan aset sebesar Rp21,1 triliun pada periode yang berakhir 30 September 2024, naik dibandingkan sepanjang tahun lalu Rp19,61 triliun.

Lalu, liabilitas AUTO juga naik menjadi Rp5,71 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan Rp5,07 triliun sepanjang 2023.

Ekuitas AUTO juga naik menjadi Rp15,39 triliun per kuartal III/2024, dibandingkan Rp14,53 triliun sepanjang 2023.

Adapun, AUTO membukukan kas dan setara kas pada akhir periode sebesar Rp3,72 triliun per kuartal III/2024, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp3,3 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan laba, pada perdagangan hari ini, Selasa (29/10/2024), harga saham AUTO naik 1,18% ke level Rp2.580 per lembar. Harga saham AUTO juga naik 7,95% dalam sepekan perdagangan dan naik 14,16% dalam sebulan perdagangan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) di kasus dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

Selain itu, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

Dalam catatan Bisnis, Kejagung juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Kemendag dan PT PPI dalam kasus dugaan korupsi importasi gula pada Senin (3/9/2024).

Di kantor Kemendag, Kejagung melakukan penggeledahan di tiga ruangan yaitu Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian.

Sementara di Kantor PPI, Tim Penyidik melakukan penggeledahan di ruang arsip serta ruang divisi akuntansi dan keuangan PT PPI.

Hasilnya, Kejagung telah menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebagai informasi, kasus ini terkait dengan temuan pidana pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (TTL) di kasus dugaan korupsi di Kementerian Perdagangan (Kemendag) periode 2015-2016.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan pihaknya telah memiliki dua alat yang cukup untuk menetapkan Thomas menjadi tersangka.

Selain itu, DS selaku direktur pengembangan bisnis pada PT PPI 2015-2016 menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti. Kedua tersangka tersebut adalah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," ujar Abdul Qohar di Kejagung, Selasa (29/10/2024).

Untuk kebutuhan penyidikan, Qohar mengatakan bahwa keduanya akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Kejagung dan di Kejari Jaksel.

Dalam catatan Bisnis, Kejagung juga sempat melakukan penggeledahan di kantor Kemendag dan PT PPI dalam kasus dugaan korupsi importasi gula pada Senin (3/9/2024).

Di kantor Kemendag, Kejagung melakukan penggeledahan di tiga ruangan yaitu Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian.

Sementara di Kantor PPI, Tim Penyidik melakukan penggeledahan di ruang arsip serta ruang divisi akuntansi dan keuangan PT PPI.

Hasilnya, Kejagung telah menyita sejumlah dokumen hingga barang bukti elektronik yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Sebagai informasi, kasus ini terkait dengan temuan pidana pada penerbitan persetujuan impor gula kristal mentah menjadi gula kristal putih dalam rangka pemenuhan stok gula nasional kepada pihak yang tidak berwenang.

Bisnis.com, BANDUNG—Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung tentang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan tahun 2023 lalu masih membutuhkan optimalisasi.

Anggota DPRD Kota Bandung Yoel Yosaphat mengatakan sebagai ketua panitia khusus Perda Pemajuan Kebudayaan pihaknya mendapatkan informasi jika masih banyak organisasi-organisasi kebudayaan yang belum mendapatkan manfaat dari perda tersebut.

"Tujuan membuat Perda Kemajuan Kebudayaan itu untuk menjamin para pelaku seni dan budayawan hidup lebih baik, tapi ternyata masih ada yang belum mendapat bantuan," ujarnya, Selasa (29/10/2024).

Yoel mengatakan bantuan untuk pelaku seni budaya masih terbatas, bahkan belum ada bantuan untuk keluar negeri dalam mempromosikan kebudayaan. Padahal Perda itu memiliki dua hal penting, pertama orangnya atau pelaku seni dan budaya, kedua esensi kebudayaan.

“Untuk orangnya jelas bagaimana pelaku seni dan kebudayaan bisa hidup lebih baik, mendapat pekerjaan lebih baik. Dan untuk kebudayan-nya sendiri bagaimana budaya di Kota Bandung itu diaplikasikan sehingga terintegrasi dengan kebijakan,” katanya.

Yoel mengatakan, sanggar seni kebudayaan di kota kembang tercatat ada ratusan tetapi yang aktif hanya beberapa. Namun mereka yang aktif pun tidak semuanya bisa berjalan baik. “Dan yang aktivasi dari sanggar tersebut ada yang pas-pas an, ada yang bagus dan, ada juga yang susah,” katanya.

“Seharusnya dinas plus stakeholder bergabung, baik itu dengan perusahaan, pariwisata, hotel dan sebagainya, sayang ini belum maksimal sehingga masih banyak sanggar, pekerja seni, pelaku budaya kesusahan mendapat bantuan dari dinas pemerintah,” ujarnya.

Yoel berharap, dengan Perda ini kondisi ekonomi bisa diperbaiki dan ini menjadi PR makanya anggaran harus cukup. Lalu bagaimana aktivasi kebudayaan seni, event agar berjalan, sektor pariwisata dan lainnya. “Karena bagaimana mau bikin karya seni bagus kalau makan saja mereka susah,” ungkapnya.

Ia juga menyarankan event budaya dilakukan tidak hanya 1 atau 2 kali saja agar semua pelaku budaya bisa memanfaatkan event secara bergantian.

“Agar bisa aktif maka kerja sama dengan stake holder atau perusahaan setempat harus dilakukan. Selain itu dinas pun harus memiliki database yang benar, sehingga penyaluran talent bisa dilakukan dan tepat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI membukukan pertumbuhan laba 21,6% (yoy) pada kuartal III/2024, mencapai Rp5,11 triliun dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp4,20 triliun.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan pertumbuhan laba yang positif ini didorong dari pembiayaan yang sehat dan sustain yakni di segmen konsumer dan ritel dengan komposisi 72,17% serta funding fokus pada pertumbuhan dana murah (CASA) dengan komposisi 61,69% dari total DPK. Selain itu, BSI mengoptimalkan customer base yang saat ini mencapai 21 juta nasabah.

"Kami tetap tumbuh dobel digit sampai triwulan III/2024 di tengah makro ekonomi yang cukup menantang dengan tingginya reference rate. Namun, BI mulai menurukan suku bunga acuannya,’’ katanya dalam Konferensi Pers, Selasa (29/10/2024).

Lebih lanjut, Hery menyebutkan perseroan akan terus menumbuhkan segmen bisnis yang potensial dengan kualitas terjaga sembari terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah terutama dari sisi digital.

Di tengah ketatnya kompetisi likuiditas bank, BSI menumbuhkan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 14,92% menjadi Rp301,22 triliun per posisi kuartal III/2024.

Adapun, komposisi DPK didominasi produk tabungan yang pada periode yang sama tumbuh 13,40% (yoy) menjadi Rp130,18 triliun. Sementara itu, rasio dana murah (CASA) berada pada posisi 61,69%.

Kenaikan tabungan sejalan dengan peningkatan customer base yang sejak merger rata-rata bertambah 2,5 juta nasabah pertahun.

Selanjutnya, untuk meningkatkan layanan, BSI terus memperbaiki layanan termasuk mempersiapkan SuperApps yang segera di-launching, selain menambah jumlah ATM, EDC, layanan QRIS, serta akses BSI Agen.

Di sisi lain, DPK dari Tabungan Bisnis BSI sendiri per September 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 34,83% (yoy). Tabungan Bisnis BSI merupakan produk perbankan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan finansial bisnis, baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah.

Untuk Tabungan Wadiah juga tumbuh 19,04%, BSI juga menawarkan nasabah produk yang khas syariah seperti Tabungan Haji BSI. Pada Triwulan kuartal III/2024,Tabungan Haji melonjak hingga 16,47% dengan penetrasi sebanyak 5,39 juta rekening.

Sementara itu, total pembiayaan BSI mencapai Rp267,06 triliun tumbuh 15,28%, tumbuh diatas rata-rata industri yakni 11,30% per Agustus 2024.

Semua segmen tumbuh positif dobel digit di mana segmen Wholesale tumbuh 12,17%, Retail 17,30% dan Consumer tumbuh 16,27%. Pertumbuhan pembiayaan yang positif diiringi dengan kualitas yang sehat dengan NPF Gross sebesar 1,97%.