Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya (PN Surabaya) itu di antaranya Erintuah Damanik, dan Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Direktur Penyidik (Dirdik) Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga hakim itu sebagai tersangka.

Selain itu, Kejagung juga turut menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas ini.

"Pada hari ini 24 Oktober 2024, jaksa penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M dan satu orang pengacara LR sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024) malam.

Adapun, untuk kebutuhan penyidikan, Kejagung juga melakukan penahanan selama 20 hari ke depan untuk keempat tersangka ini baik di Rutan Salemba Kejagung dan di Rutan Kelas I Surabaya.

"Terhadap empat tersangka tersebut dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari kedepan," pungkasnya.

Putusan Bebas Ronald Tannur

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik menyatakan, Ronald yang merupakan putra dari anggota DPR RI Fraksi PKB Edward Tannur dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ujarnya di Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

Sebagai informasi, putusan itu jauh dengan tuntutan JPU yang menuntut terdakwa selama 12 tahun penjara karena dianggap terbukti dalam dakwaan pertama yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan buruh dari berbagai konfederasi dan federasi akan menggelar aksi demo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (24/10/2024) untuk menuntut pemerintah menaikkan upah minimum atau UMP 2025 dan mencabut UU Cipta Kerja.

Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Iwan Kusmawan mengatakan, aksi demo buruh dilakukan serentak di 38 provinsi, mulai 24 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024.

“Aksi ini akan berantai dimulai dari tanggal 24 [Oktober 2024] dan akan dilakukan di 38 provinsi,” kata Iwan kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Dalam aksi kali ini, kalangan buruh meminta agar upah minimum tahun depan naik sebesar 8%-10%, termasuk menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

Menurutnya, upah minimum yang menjadi salah satu tonggak bagi buruh untuk mendapat penghasilan hingga saat ini di kanalisasi oleh regulasi yang ada, dalam hal ini PP No.51/2023. Dalam beleid itu, pemerintah menetapkan alfa sebagai salah satu formulasi dalam penetapan upah minimum. Akibatnya, upah minimum sangat kecil kenaikannya.

Menurut survei yang dilakukan serikat buruh, kenaikan upah seharusnya di atas rata-rata 5%. Hal ini dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan sehari-hari, tidak hanya makanan, tetapi juga kebutuhan lain seperti pendidikan dan kebutuhan anak.

Belum lagi, saat ini sedang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Dengan penghasilan yang rendah, maka buruh akan semakin sulit untuk meningkatkan konsumsi.

“Intinya, urgensi daripada pekerja/buruh menuntut itu karena daya beli buruh kan sudah menurun. Sekarang deflasi sudah lima bulan berturut-turut sementara kebutuhan buruh itu ditentukan oleh penghasilan,” tuturnya.

Selain menuntut kenaikan upah, kalangan buruh mendesak pemerintah baru untuk mencabut Undang-undang Cipta Kerja, utamanya klaster ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, kalangan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa. Aksi akan dilakukan pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Depan Balaikota Jakarta dan Patung Kuda Indosat. Adapun tujuan aksi yaitu Istana Negara Jakarta.

Iwan mengharapkan, aksi buruh kali ini tidak lagi di kanalisasi oleh aparat penegak hukum. “Tujuan kita di istana presiden, maka kita harus di istana presiden. Tidak ada lagi kita diminta untuk di patung kuda dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ericsson, perusahaan penyedia perangkat telekomunikasi, menilai spektrum frekuensi sebagai kendala utama lambatnya penetrasi 5G di Tanah Air. Perusahaan berharap pemerintah merilis spektrum frekuensi baru untuk memacu perkembangan geneasi kelima di Indonesia.

Director Ericsson Indonesia Roni Nurmal Darmayusa mengatakan bahwa Indonesia belum perkembangan 5G di Indonesia belum benar benar masif.

Adapun, melansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menurut data coverage prediction operator seluler, dari total luas wilayah pemukiman di Indonesia sebesar 46.031,49 km², sekitar 98,51% sudah dilayani oleh jaringan 2G, 5,73% oleh jaringan 3G, 97,16% oleh jaringan 4G, dan 2,90% oleh jaringan 5G.

Maka dari itu, Ronni menuturkan bahwa pemerintah harus bergerak cepat untuk merilis spektrum guna mempercepat perkembangan 5G di tanah air.

“Kalau kita belum ada spektrumnya, belum dirilis, ya kita gak bisa masifnya deploy (menyebarkan) 5G,” kata Ronni dalam acara Konferensi Pers Hackathon 2024 di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Diketahui, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menggelar tiga lelang spektrum frekuensi sekaligus pada 2025. Pita frekuensi yang dilelang antara lain 700 MHz, 2,6 GH dan 26 GHz.

Adapun 5G membutuhkan bandwidth frekuensi 100 MHz untuk dapat berjalan optimal, di mana tidak ada satupun operator seluler di Tanah Air yang memiliki bandwidth sebesar itu dalam satu pita frekuensi.

Ronni menyebut bahwa jaringan 5G sudah diadopsi oleh seluruh dunia dan ekosistem 5G saat ini juga sudah lebih siap dibandingkan beberapa tahun kebelakang.

Maka dari itu, Ronni mendorong pemerintah untuk merilis spektrum agar jaringan 5G di tanah air dapat berkembangan dengan pesat.

“Kita harus bergerak, kita harapkan dari Komdigi semoga bisa merilis spektrum secepat mungkin, supaya perkembangan 5G di Indonesia bisa diakselerasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, Ronni menuturkan, saat ini sudah banyak juga telepon seluler yang mendukung jaringan 5G dan dibanderol dengan harga yang murah.

Namun, karena belum adanya dukungan jaringan untuk 5G, masyarakat cenderung masih menggunakan layanan 4G untuk mengakses internet.

“Dan saat ini yang kita lihat adalah, sudah semakin banyak handset (handphone) yang support 5G, tapi karena 5G networknya belum ada, mereka masih memakai layanan 4G saat ini,” ucap Ronni.

Laporan Ericsson mengungkapkan bahwa sektor manufaktur merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam agenda transformasi digital Indonesia. Namun, transisi menuju Industri 4.0 akan bergantung pada keberhasilan adopsi berbagai teknologi baru. 5G menawarkan konektivitas yang andal tanpa pemasangan kabel yang rumit dan mahal, sehingga memungkinkan pengaturan pabrik dengan komunikasi dua arah antara mesin dan pekerja dalam pengaturan yang modular dan fleksibel.

Implementasi 5G secara penuh di Indonesia akan menjadi penggerak transformasi digital dan Industri 4.0, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang signifikan bagi negara.

Menurut studi Ericsson 5G for Business, digitalisasi dengan teknologi 5G akan menawarkan potensi pendapatan sebesar US$8,49 Miliar untuk operator di Indonesia, dengan sektor manufaktur yang menunjukkan potensi maksimal.

Dengan menjawab tantangan manufaktur Indonesia dan membuka peluang baru untuk optimalisasi dan inovasi, Ericsson Hackathon 2024 akan memainkan peran penting dalam membangun masa depan manufaktur Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran warung madura makin marak di tengah amblasnya daya beli kelas menengah. Kondisi ini memperketat persaingan warung berskala mikro itu dengan ritel modern.

Berdasarkan riset terbaru dari Inventure terhadap 450 responden dari kalangan Kelas Menengah dan Gen Z, 49% kelas menengah mengalami penurunan daya beli. Ada 3 faktor utama yakni kenaikan harga kebutuhan pokok, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan dan pendapatan yang stagnan.

Ketua Paguyuban Pedagang Sembako Madura, Abdul Hamied, mengatakan pelaku usaha warung maupun grosiran saat ini bergerilya mencari agen pemasok paling murah agar harga jual yang ditawarkan ke konsumen dapat lebih terjangkau. Hal ini untuk mempertahankan margin keuntungan yang menipis.

“Kalau di Warung saya itu mungkin kisaran sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta sehari [omzet], ritel ini margin sangat tipis. Kita itu 10% margin karena kita jualnya sangat rendah,” kata Hamied dalam agenda Indonesia Industry Outlook 2025 Conference, Rabu (23/10/2024).

Sejumlah warung juga mengadopsi strategi baru dengan mengubah dari eceran menjadi grosiran. Pasalnya, perputaran transaksi di toko grosiran bisa lebih besar yakni dikisaran Rp30 juta sampai Rp50 juta. Namun, toko grosir tidak dapat menjangkau konsumen secara individu yang seringkali mencari produk eceran.

Di sisi lain, dia melihat penurunan daya beli kelas menengah tidak membuat persaingan dengan ritel modern mengetat. Justru, ritel modern dapat menjadi mitra warung madura ketika barang diskon diobral murah.

“Bisa juga jadi mitra, mereka [toko ritel modern] suka pasang promo, diskon, kita juga ambil buat barang stok di warung,” tuturnya.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri, dalam riset Inventure ditunjukkan bahwa 4 dari 5 kelas menengah memilih warung madura lantaran secara lokasi, harga dan jam operasional (24 jam) lebih unggul.

Kemasan eceran juga menjadi incaran kelas menengah, produk kebutuhan dasar seperti minuman botol, sembako, snack, dan produk mandi paling banyak dibeli di warung madura.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Partner at Trade Marketing Indonesia, FM Siddharta menyampaikan terdapat segmentasi berbeda antar ritel modern dan warung madura.

Artinya, bertambahnya warung madura tak menjadi faktor utama persaingan ritel semakin ketat. Terlebih, dia menilai terdapat perubahan cara konsumsi masyarakat yang menyebabkankemasan eceran lebih diincar.

“Peningkatan pembelian kemasan saset memang bisa merefleksikan bahwa ada penurunan daya beli. Tapi sebenarnya bisa refleksi juga perubahan cara mengkonsumsi,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI untuk perangkat telekomunikasi, umumnya ponsel pintar atau smartphone, menjadi hal yang wajib dilakukan.

IMEI adalah identitas internasional untuk mengidentifikasi sebuah perangkat telekomunikasi agar dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional. Ponsel yang belum didaftarkan IMEI, tidak akan dapat digunakan jaringannya untuk melakukan panggilan maupun mengirim pesan.

Pemerintah pun telah gencar melakukan pemblokiran sejak 2020 terhadap ponsel tanpa izin atau tanpa IMEI.

Atas aturan tersebut, para pengguna ponsel diharuskan mengecek IMEI ponselnya dan mendaftarkan IMEI ponsel yang baru dibelinya. Registrasi IMEI dapat dilakukan melalui Bea Cukai, operator seluler, dan IMEI yang terdaftar di Kemenperin.

Seperti halnya isu yang beredar saat ini terkait penjualan produk iPhone 16, yang disebut masih ilegal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pihaknya belum menerbitkan izin IMEI untuk iPhone 16. Artinya, produk iPhone 16 yang beroperasi saat ini merupakan produk ilegal.

"IMEI hanya ada tiga tempat yang bisa keluarkan IMEI, kita [Kemenperin], bea cukai dan Kominfo," ujarnya, Selasa (22/10/2024).

Dia menerangkan IMEI yang dikeluarkan Kominfo hanya untuk layanan untuk kepentingan diplomat. Selain dari tiga lembaga tersebut, maka operasional produk tersebut dipertanyakan.

Lantas, apa perbedaan IMEI yang dikeluarkan dari tiga kementerian tersebut?

Melansir dari laman resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, registrasi IMEI yang dilayani Bea Cukai adalah atas handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) impor, dengan ketentuan paling banyak dua unit bagi tiap penumpang atau awak sarana pengangkut.

Setiap penumpang diberikan pembebasan sebesar USD$500 dan atas kelebihannya akan dikenakan pungutan bea masuk dan PDRI yang terdiri dari bea masuk sebesar 10%, PPN 11%, dan PPh 10% bagi yang memiliki NPWP atau 20% bagi yang tidak memiliki NPWP.

Artinya, pendaftaran IMEI di Bea Cukai hanya diperuntukkan bagi penumpang yang membawa ponsel dari luar daerah pabean ke dalam negeri.

Sementara itu, registrasi IMEI melalui operator seluler direkomendasikan untuk warga negara asing (WNA) yang nomor ponselnya hanya digunakan untuk sementara waktu di Indonesia, seperti untuk wisata, kunjungan kerja, atau kunjungan sementara ke Indonesia. Registrasi IMEI ini hanya berlaku sembilan puluh hari.

Di sisi lain, IMEI yang terdaftar di Kemenperin adalah khusus untuk perangkat HKT yang dijual secara resmi di dalam negeri. Dengan kata lain, berlaku bagi perusahaan alias produsen maupun distributor.

Bisnis.com, BANDUNG — Mengacu pada Surat Kelayakan Operasional Nomor S.619/PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 maka kini resmi BUMD PT Jasa Medivest bisa mengelola 55 kode limbah B3 (Medis dan Industri).

Direktur PT Jasa Medivest Beni Cahyadi mengatakan surat kelayakan operasional ini seiring komitmen berkelanjutan pihaknya dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mengelola limbah B3 yang tepat regulasi, aman bagi Kesehatan manusia, ekosistem dan lingkungan hidup di Indonesia.

“Kami (manajemen) tentunya memiliki rencana strategis mengenai optimalisasi value bisnis Jasa Medivest. Ini baru permulaan, alhamdulillah kini mesin insinerator ke-1 Plant Dawuan telah mampu mengolah hingga 55 kode limbah B3 (medis dan industri), tentu ada standar mekanisme pengelolaan dan proporsi limbah yang perlu dilakukan,’’katanya, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya upaya PT Jasa Medivest dalam pengelolaan limbah B3 medis telah berlangsung lebih dari 18 tahun, momentum terbaru ini diharapkan bisa membuat PT Jasa Medivest dapat mencapai nilai produktivitas yang berkesinambungan.

“Mampu meraih cakupan pasar yang lebih luas sehingga dapat hadir sebagai solusi pengelolaan limbah B3 dan tentunya mengembangkan nilai kebermanfaatan secara ekonomi selaku entitas BUMD Jawa Barat,” katanya.

Adanya penyesuaian teknis operasional terkait pengumpanan limbah B3 dapat dijabarkan seperti berikut: sebelum limbah B3 diterima, PT Jasa Medivest melakukan pengecekan limbah B3 terlebih dahulu berdasarkan perizinan kode limbah PT Jasa Medivest.

Kemudian sampel limbah B3 akan dicek di laboratorium PT Jasa Medivest, untuk ditentukan penanganan yang tepat terhadap limbah B3 tersebut, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan dan keselamatan yang bertanggung jawab atas penanganan, transportasi, pengolahan limbah B3 dan pembuangan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat limbah B3 diterima di plant dawuan, petugas kami melakukan pengecekan dari daftar catatan limbah TPS agar sesuai dengan kategorinya (pengecekan sifat fisik limbah berupa heating value, densitas dan viskositas yang akan diolah mesin insinerator.

“Setelah itu dilakukan perhitungan agar mendapat rasio limbah berdasar heating value campuran limbah. Adanya persiapan limbah dengan sifat fisik encer dan padat/sludge untuk dicampur pada mixing tank. Limbah B3 cair akan diumpankan ke dalam mixing tank menggunakan pompa,” katanya.

Selanjutnya, limbah B3 sludge dan padat diangkat menggunakan forklift keatas platform dan dituangkan manual oleh operator. Setelah itu, dilakukan pencampuran pada mesin mixing tank, agar diperoleh limbah dengan sifat fisik seperti sludge sesuai rasio yang diizinkan, kemudian di re-packaging dan ditempatkan kedalam wheeled bin yang akan digunakan untuk pengumpanan limbah.

Tidak berhenti sampai di situ, PT Jasa Medivest pun tengah mengajukan persetujuan teknis terkait optimalisasi mesin insinerator ke-2 di plant Dawuan, sehingga teknologinya pun akan semakin optimal dan memiliki nilai kebaruan bagi pertumbuhan value PT Jasa Medivest. Nantinya, dua mesin insinerator di plant Dawuan akan mampu mengolah hingga 200 kode limbah B3 (medis dan industri) dan kapasitas maksimal pengolahan menjadi 30 ton per harinya.

“Implementasi spirit 3C (Comply-Competitive-Care), Jasa Medivest akan semakin siap menjadi andalan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengelola limbah B3 (medis dan industri) secara tepat, aman dan berkualitas. Tidaklain, hal ini jadi wujud komitmen kami dalam mengoptimalkan bisnis untuk tumbuh berkelanjutan, sehingga akan menambah kebermanfaatan nyata bagi Negeri,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN tidak akan berdampak pada kinerja perusahaan.

Pemerintah diketahui berencana mengerek PPN menjadi 12% pada awal Januari 2025. Rencana kenaikan tarif ini tercantum dalam Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP pasal 7 ayat 1.

Menyikapi rencana tersebut, Direktur Keuangan Unilever Indonesia Vivek Agarwal meyakini kenaikan PPN tidak akan mempengaruhi kinerja perseroan. Sebab, UNVR telah mampu melewati situasi serupa ketika tarif pajak naik ke 11% pada 2022.

“Karena Unilever telah berhasil mengatasi sebelumnya dan kami optimistis bahwa ini tidak akan menjadi tantangan yang terlalu besar,” ujarnya dalam konferensi pers terkait kinerja kuartal III/2024 secara daring, Rabu (23/10/2024).

Selama periode Januari – September 2024, Unilever Indonesia telah membukukan laba sebesar Rp3 triliun atau turun 28,15% secara tahunan. Ebitda juga mengalami penurunan sebesar 25,70% menjadi Rp4,58 triliun hingga akhir September.

Penurunan laba sejalan dengan kinerja penjualan bersih yang mengalami koreksi sebesar 10,12% year on year (YoY) atau dari Rp30,5 triliun menjadi Rp27,41 triliun.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memandang rencana kenaikan PPN menjadi 12% belum final, meski sudah diamanatkan UU HPP.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menjelaskan, nantinya keputusan final ihwal PPN naik atau tidak akan ditentukan oleh pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Penyesuaian tarif PPN menjadi 12% merupakan amanat UU HPP. Namun demikian, penyesuaian tarif PPN tersebut akan mengikuti kebijakan pemerintah baru,” tutur Dwi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Sementara itu, kubu Prabowo Subianto menyatakan terdapat peluang untuk membatalkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal tahun depan. Hanya saja, wacana tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira, menjelaskan Pasal 7 ayat (1) UU HPP sudah mengamanatkan agar PPN naik 1% dari 11% menjadi 12% pada tahun depan.

Oleh sebab itu, dia menyatakan bahwa pembatalan kenaikan PPN hanya bisa dilakukan melalui revisi UU HPP dengan persetujuan pemerintah dan DPR.

“Pemerintah ke depan harus bicara bersama DPR, bukan hanya kehendak dari pemerintah karena ini keputusan politik ya kalau namanya UU,” ucap Anggawira saat ditemui di acara Repnas National Conference, baru-baru ini.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mengajak pelaku UMKM untuk tidak menjadikan pinjol sebagai cara utama untuk menambah modal usaha.

Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Padang Siska Meilaini mengatakan meski dari segi syarat pinjol tidak serumit mengurus ke perbankan, namun pinjol memiliki bunga pinjaman yang terbilang cukup tinggi.

"Kalau bunga pinjaman tinggi, maka akan sulit bagi UMKM untuk meraup untung. Tujuannya untuk modal usaha, nanti hasilnya malah habis untuk bayar pinjol nya. Jadi jangan jadikan pinjol cara utama untuk mendapatkan dana pinjaman modal usaha," katanya, Rabu (23/10/2024).

Dia menyarankan sebaiknya pelaku UMKM bisa gabung ke koperasi, karena di koperasi itu akan jauh lebih mudah untuk mendapat pinjaman modal usaha. Hebatnya lagi, bunga pinjaman lebih rendah dari pinjol.

Menurutnya konsep dari koperasi sudah jelas bahwa berjalannya koperasi dari anggota untuk anggota. Dalam artian, tidak mungkinlah koperasi malah membuat anggotanya rugi.

Dia menjelaskan berdasarkan data, jumlah penduduk Indonesia 97 juta namun hanya 25% yang tergabung dalam koperasi. Hal itu menunjukan bahwa koperasi dapat memberi manfaat, dan buktinya banyak diminta masyarakat.

"Saat ini pemerintah pusat berkomitmen untuk menguatkan koperasi dan UMKM. Hindari pinjol dan bergabung ke koperasi. Koperasi sangat penting dan banyak keuntungan jika bergabung koperasi," tegasnya

Siska menyebutkan koperasi di Padang tidak hanya berfokus pada simpan pinjam namun juga difokuskan pada pemasaran untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, koperasi seharusnya menjadi pilihan yang utama bagi pelaku UMKM.

Kemudian dalam rangka membantu pelaku UMKM Pemko Padang juga telah menyalurkan subsidi margin, program pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tergabung dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Penyalur.

"Program itu telah terbukti bermanfaat bagi pengembangan usaha pelaku usaha," ujarnya.

Kepala Bidang Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Simpan Pinjam Eva Mustika Rosa menambahkan sangat penting untuk mensosialisasi kepada pelaku UMKM untuk tidak terlalu menggantungkan mendapatkan modal usaha ke pinjol.

"Peningkatan pengetahuan dan wawasan pelaku UMKM terkait manfaat perkoperasian perlu dilakukan di era sekarang," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap adanya kepastian hukum dari sisi investasi di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Dewan Usaha Kadin 2024–2029 Chairul Tanjung alias CT mengatakan bahwa investasi dengan porsi besar hanya bisa dilaksanakan oleh dunia usaha, baik dari dunia usaha swasta, pelat merah alis BUMN, maupun pengusaha asing dari dunia internasional.

“Tentu kalau kita berharap adanya investasi, yang kita harapkan adalah pasti kepastian hukum,” ujar CT di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Untuk itu, CT berharap adanya implementasi dari kepastian hukum agar investasi dunia usaha Indonesia meraup untung. Dia juga menilai perlu adanya kestabilan politik dan keamanan yang bisa menghasilkan investasi yang jumbo.

Terlebih, pemilik CT Corp itu juga menyebut bahwa aliran investasi diharapkan mampu meraup keuntungan. Namun, keuntungan ini hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar lebih produktif sehingga Indonesia mempunyai daya saing yang besar.

“Ini semua membuat dunia usaha baik swasta, BUMN, asing akan melakukan investasi yang besar-besaran [di Indonesia],” katanya.

Lebih lanjut, CT juga menyampaikan bahwa porsi investasi yang besar ini tidak hanya dinikmati dari kalangan pengusaha pusat, melainkan juga pengusaha daerah. Untuk itu, menurutnya, perlu dibuat pemerataan ekonomi.

“Oleh karenanya, saya berharap bisa muncul pusat ekonomi baru di daerah karena itu akan menyerap banyak tenaga kerja dan lebih menyejahterakan,” tuturnya.

Kendati demikian, dia juga tak memungkiri bahwa Indonesia tengah menghadapi sederet tantangan, mulai dari penurunan daya beli hingga turun kasta kelas menengah.

“Jadi ini nggak mudah, ini perlu koordinasi yang luar bisa antara pemerintah pusat dan daerah dan dunia usaha,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) terkait hilirisasi usai tanggung jawab tersebut dilimpahkan ke Kementerian Investasi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memperluas nomenklatur Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Dengan begitu, tanggung jawab terkait hilirisasi termasuk hilirisasi minerba kini di bawah kementerian yang dipimpin Rosan Roeslani itu.
Nailul menilai hilirisasi tampaknya menjadi fokus 'titipan' pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Maklum, hilirisasi selama ini identik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Adapun, hilirisasi saat ini masih menyasar pada material tambang seperti nikel dan bauksit. Menurut Nailul, hal ini masih memiliki PR, khususnya terkait aspek lingkungan.
"Namun memang sayangnya hilirisasi sektor tambang ini masih banyak PR terutama dalam hal aspek lingkungan. Pertambangan yang ugal-ugalan menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat masif," tutur Nailul kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).
Dia pun berharap kerusakan lingkungan imbas hilirisasi tak terjadi lagi. Nailul juga mengatakan potensi kerusakan lingkungan tak hanya muncul karena hilirisasi tambang.
Dia berpendapat hilirisasi produk pertanian dan perikanan yang didorong Presiden Prabowo Subianto juga bisa menjadi ancaman kerusakan alam.
"Harus diingat, pengerukan raw material termasuk perikanan akan menyebabkan kerusakan ekosistem ke depan. Jadi harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan nilai tambah ke depan," ucap Nailul.
Dia menambahkan bahwa di bawah kementerian apapun nantinya, hilirisasi ini harus dilakukan pendekatan baru. Nailul menekankan bahwa aspek lingkungan dan sosial perlu diperhatikan.
"Mudah-mudahan Kementerian Investasi dan Hilirisasi mampu menjawab hal tersebut, tentu dengan koordinasi dengan Kementerian ESDM," katanya.
Ucapan Nailul itu mamang bukan tanpa bukti. Lihat saja, dampak buruk hilirisasi nikel terhadap lingkungan juga diamini oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Hal tersebut Bahlil sampaikan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024). Dia mengatakan, hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara membuat masyarakat terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
"Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini. Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali [mencapai] 54% itu kena semua," ucap Bahlil.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali. Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.

Hilirisasi diperluas ke komoditas lain

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan, pihaknya bakal terus mengutamakan hilirisasi sebagai target jangka pendek kelembagaan.
Dia menjelaskan, Prabowo memang menekankan pentingnya penambahan nilai komoditas-komoditas tujuan hilirisasi. Oleh sebab itu, kementeriannya akan utamakan hilirisasi terlebih dahulu.
"Kami akan lihat dalam hilirisasi ini added value [penambahan nilai], apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu, baik dalam pertambangan, pertunjukan, perikanan dan juga yang lain-lain," ungkap Rosan di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).
Dia menjelaskan, selama ini fokus hilirisasi masih ke komoditas-komoditas pertambangan seperti nikel. Kendati demikian, sambungnya, Prabowo ingin hilirisasi diperluas sesuai visi misinya.
Rosan mencontohkan, banyak komoditas unggulan dalam negeri yang sangat mungkin dilakukan hilirisasi seperti rumput laut maupun perikanan.
"Pesan Pak Prabowo sudah jelas, swasembada pangan. Itu menjadi prioritas kita juga ke depannya," katanya.

Bisnis.com, MEDAN – Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatra Utara (Disbunak Sumut) menanggapi pertanyaan sekelompok petani di Deli Serdang terkait bantuan cuka untuk membekukan getah karet yang hingga saat ini belum juga diterima petani.

Kepala Bidang Perkebunan Disbunak Sumut Banua Pane mengatakan, pihaknya belum menerima informasi apapun dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjenbun Kementan) terkait bantuan cuka untuk petani karet.

“Saya sudah menanyakan ke kepala bidang yang langsung menangani bantuan itu (Bidang Pembinaan Usaha), sampai hari ini memang belum ada informasi lagi dari Jakarta (Dirjenbun),” kata Banua saat dihubungi Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Banua juga menjelaskan perihal pengumpulan data para kelompok tani karet seperti yang disampaikan Ketua Kelompok Petani Karet di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir Deli Serdang, Sungkunen Tarigan.

Menurutnya, hal itu dilakukan oleh instansi setempat setelah ada informasi dari pusat terkait bantuan bagi petani karet ke Bidang Pembinaan Usaha Disbunak Sumut.

“Awalnya mereka (Bidang Pembinaan Usaha) mendapat info dari Dirjen Jakarta (Dirjenbun) soal itu. Lalu dimintalah untuk mengumpulkan data-data kelompok petani. Ternyata, anggarannya tidak tertampung oleh APBN. Makanya tidak ditindaklanjuti,” jelas Banua.

Banua mengatakan tak tahu alasan pasti tidak berlanjutnya rencana pemberian bantuan dari Dirjenbun untuk petani karet khususnya di Sumatra Utara ini. Dia menyatakan bahwa pihaknya sulit mengeksekusi suatu program tanpa adanya sokongan anggaran.

Lebih jauh dia menjelaskan, minimnya penganggaran bantuan untuk petani tahun ini tak hanya menimpa petani karet. Bahkan, lanjutnya, hampir seluruh instansi di Sumut mengalami refocusing anggaran untuk sejumlah agenda besar tahun 2024 seperti PON dan Pilkada.

Sebelumnya, Kelompok Tani Karet Mbuah Page (Poktan Karmage) di Desa Kuta Jurung Kecamatan STM Hilir Deli Serdang mempertanyakan kelanjutan bantuan cuka pembeku getah karet yang sempat ditawarkan oleh dinas perkebunan setempat.

Ketua Poktan Poktan Karmage Sungkunen Tarigan mengatakan, penggunaan cuka juga akan berdampak pada kualitas bahan olah karet atau bokar yang mereka hasilkan, sehingga diharapkan dapat mengerek harga bokar yang anjlok beberapa tahun belakangan.

Namun, setahun lebih berselang, bantuan cuka tersebut tak kunjung datang meski para petani telah mengumpulkan data diri dan sejumlah persyaratan lain yang diminta.

“Padahal kami sudah sangat butuh cuka ini. Ini, kan, untuk memenuhi permintaan pemerintah juga agar harga bokar kita bisa terus naik harganya sehingga kualitasnya juga harus baik,” kata Sungkunen beberapa waktu lalu. (K68)

Bisnis.com, BAKAUHENI - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah Bakauheni, Provinsi Lampung semakin berkembang berkat dukungan dari BRI. Salah satu contohnya yakni Riki Junaidi pemilik usaha keripik pisang "Njik Njik" yang memulai usahanya pada 15 November 2015, dan kini sudah merasakan usahanya kian berkembang setelah memperoleh pemberdayaan dari BRI

Salah satu keunikan usaha Riki adalah memanfaatkan banyaknya pisang yang melimpah di sekitar Bakauheni. Keripik pisang, sebagai oleh-oleh khas Lampung, menjadi favorit di kalangan wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. "Setiap wisatawan pasti bertanya, di mana bisa mendapatkan keripik pisang,” ujar Riki.

Namun, perjalanan usaha Riki tidak semudah membalik telapak tangan. Pada awal membuka usaha, ia mengalami tantangan untuk memasarkan produknya. Untuk memperkenalkan produknya, Riki memberikan tester kepada masyarakat sekitar selama tiga bulan. "Kami ingin memastikan produk kami layak jual sebelum diluncurkan secara resmi," tambahnya.

Riki juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), tetapi ia mengatasinya dengan merekrut dan melatih tetangga. Penjualan produknya dilakukan dengan sistem titip di warung-warung setempat, memudahkan akses bagi konsumen.

Salah satu yang membuat "Njik Njik" berbeda dari kompetitornya adalah proses penggorengan yang dilakukan sebanyak tiga kali, memberikan cita rasa khas yang sulit ditandingi. Saat ini, omzet penjualan keripik pisang “Njik Njik” mencapai puluhan juta rupiah per bulan.

Riki mengapresiasi peran BRI yang telah memberikan berbagai dukungan, termasuk pelatihan, bazar, serta aspek pembiayaan. "Kami berharap bisa terus terlibat dalam pelatihan dan pameran yang diadakan BRI untuk mendukung kemajuan UMKM kami," ungkapnya.

Berbagai insiatif dilakukan BRI dalam memberikan pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya melalui penyelenggaraan Bazaar UMKM BRILiaN yang bertujuan memperluas penjualan dan jangkauan pemasaran produk UMKM. BRI kembali mengadakan kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN yang berlangsung di Area Taman BRI, Jakarta pada Jumat (18/10/2024).

Senior Executive Vice President (SEVP) Ultra Mikro BRI Muhammad Candra Utama, menyatakan bahwa Bazaar UMKM BRILiaN bertujuan untuk mendorong penjualan dan memperluas pasar produk UMKM. Kegiatan bazaar ini menjadi platform yang efektif untuk mempromosikan produk-produk usaha, sehingga dapat dikenal di berbagai wilayah dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha.

“Kegiatan Bazaar UMKM BRILiaN telah menjadi program rutin kami sejak 2021. Kali ini, para pelaku usaha menghadirkan produk unggulan yang mencerminkan potensi terbaik dari daerah mereka, seperti buah-buahan segar, keripik pisang, talas, dan banyak lagi. Kami berkomitmen untuk terus mendukung produk-produk unggulan ini agar penjualan dan jangkauan pasarnya semakin meluas,” ungkapnya.

Dengan dukungan yang terus mengalir dari BRI, Riki Junaidi dan UMKM lainnya di Bakauheni berharap dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal mereka di pasar yang lebih luas.