Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan nilai impor produk perikanan Indonesia mencapai US$0,22 miliar pada semester I/2024, turun sebesar US$0,12 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar US$0,34 miliar.

Penurunan nilai impor ini dipengaruhi oleh turunnya nilai impor seluruh komoditas utama seperti Salmon-Trout, Makarel, Rajungan-Kepiting, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan, Cod, dan Udang.

“Kabar baiknya, semuanya turun, jadi kita sudah mulai banyak substitusi dengan berbagai produk dalam negeri dan saya kira ini cukup menggembirakan di sektor perikanan kita. Importasi kita juga mulai turun,” kata Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siri, dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci, Hendra mengungkapkan bahwa komoditas utama impor produk perikanan Indonesia, Salmon-Trout pada periode Januari-Juni 2024 mencapai US$36,55 juta, turun sebesar 7,2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Penurunan juga terjadi pada komoditas utama lainnya. KKP melaporkan, nilai impor komoditas Rajungan-Kepiting mencapai US$24,58 juta atau turun 21,6% yoy, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan mencapai US$21,83 juta atau turun 29,6% yoy, dan Cod mencapai US$16,42 juta atau turun 10,9% yoy.

Penurunan terdalam terjadi pada komoditas Makarel dan Udang. Nilai impor Makarel mencapai US$30,13 juta atau merosot sebesar 63,8% yoy dibanding semester I/2023. Sementara itu, nilai impor Udang mencapai US$15,25 juta atau merosot 40,2% yoy.

China menjadi negara utama asal impor produk perikanan Indonesia dengan nilai impor sebesar US$35,27 juta, turun sebesar 56,8% yoy dibanding semester I/2023. EFTA menempati posisi kedua dengan nilai impor mencapai US$25,49 juta, diikuti Asean US$24,96 juta, AS US$18,69 juta, Australia dan Selandia Baru US$13,97 juta, dan Uni Eropa sebesar US$13,81 juta pada periode Januari-Juni 2024.

Hendra menjelaskan, alasan pemerintah masih melakukan importasi produk perikanan adalah karena industri pangan Indonesia masih memerlukan sejumlah produk perikanan sebagai bahan baku atau substitusi. Namun, pemerintah tengah berupaya untuk membuat pabrik tepung ikan guna mengatasi kelebihan ikan yang sempat terjadi di Aceh beberapa waktu lalu.

“Kabar baiknya, tentu produk-produk dalam negeri dapat dioptimalkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tiga rumah sakit yang melakukan fraud atas sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan akan dilanjutkan ke ranah pidana.

Sebelumnya, Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN yang terdiri dari KPK, BPKP, Kemenkes, hingga BPJS Kesehatan berhasil membongkar modus kecurangan atau fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tim tersebut melakukan investigasi di tiga rumah sakit, termasuk penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan kecurangan dengan nilai lebih dari Rp35 miliar. "Tiga kasus ini cukup kuat untuk dibawa ke penindakan KPK sesuai dengan putusan pimpinan," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pahala menjelaskan tahapan modus klaim fiktif BPJS Kesehatan. Tahap awal adalah pengumpulan dokumen pasien seperti KTP, KK, dan Kartu BPJS melalui kegiatan Bakti Sosial bekerja sama dengan kepala desa atau kepala dusun setempat. Setelah itu, dikeluarkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit.

Berikutnya, dibuat rekam medis, resume medis, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) yang sudah ditandatangani, serta melampirkan pemeriksaan penunjang. Tahap terakhir adalah penyusunan dokumen tersebut dan pengiriman klaim kepada BPJS Kesehatan.

Data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahap proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit pada November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar saat verifikasi dan Rp397,9 miliar pasca verifikasi. Hal ini menunjukkan adanya penggelembungan sebesar Rp468,9 miliar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan bahwa fraud klaim palsu ini menjadi beban bagi pembiayaan JKN. Jika tidak diatasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit. Timboel menilai fraud klaim palsu terjadi karena kesenjangan pengawasan dan kurangnya komunikasi langsung antara BPJS Kesehatan dengan pasien.

"Misalnya ada phantom billing, di mana tidak ada pasien tetapi bisa diklaim. Kalau BPJS bisa berkomunikasi dengan pasien, kejadian ini tidak mungkin terjadi," kata Timboel.

Selain berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan, fraud tersebut juga merugikan pasien. Timboel mencontohkan bahwa pernah ada pasien yang meninggal dunia karena dugaan fraud. "Pernah ada berita di koran, ada pasien yang disuruh pulang meski belum layak, dan dia meninggal di rumah. Itu dampak kepada peserta," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tiga rumah sakit yang melakukan fraud atas sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan akan dilanjutkan ke ranah pidana.

Sebelumnya, Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN yang terdiri dari KPK, BPKP, Kemenkes, hingga BPJS Kesehatan berhasil membongkar modus kecurangan atau fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tim tersebut melakukan investigasi di tiga rumah sakit, termasuk penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan kecurangan dengan nilai lebih dari Rp35 miliar. "Tiga kasus ini cukup kuat untuk dibawa ke penindakan KPK sesuai dengan putusan pimpinan," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pahala menjelaskan tahapan modus klaim fiktif BPJS Kesehatan. Tahap awal adalah pengumpulan dokumen pasien seperti KTP, KK, dan Kartu BPJS melalui kegiatan Bakti Sosial bekerja sama dengan kepala desa atau kepala dusun setempat. Setelah itu, dikeluarkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit.

Berikutnya, dibuat rekam medis, resume medis, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) yang sudah ditandatangani, serta melampirkan pemeriksaan penunjang. Tahap terakhir adalah penyusunan dokumen tersebut dan pengiriman klaim kepada BPJS Kesehatan.

Data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahap proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit pada November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar saat verifikasi dan Rp397,9 miliar pasca verifikasi. Hal ini menunjukkan adanya penggelembungan sebesar Rp468,9 miliar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan bahwa fraud klaim palsu ini menjadi beban bagi pembiayaan JKN. Jika tidak diatasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit. Timboel menilai fraud klaim palsu terjadi karena kesenjangan pengawasan dan kurangnya komunikasi langsung antara BPJS Kesehatan dengan pasien.

"Misalnya ada phantom billing, di mana tidak ada pasien tetapi bisa diklaim. Kalau BPJS bisa berkomunikasi dengan pasien, kejadian ini tidak mungkin terjadi," kata Timboel.

Selain berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan, fraud tersebut juga merugikan pasien. Timboel mencontohkan bahwa pernah ada pasien yang meninggal dunia karena dugaan fraud. "Pernah ada berita di koran, ada pasien yang disuruh pulang meski belum layak, dan dia meninggal di rumah. Itu dampak kepada peserta," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tiga rumah sakit yang melakukan fraud atas sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan akan dilanjutkan ke ranah pidana.

Sebelumnya, Tim Bersama Penanganan Kecurangan JKN yang terdiri dari KPK, BPKP, Kemenkes, hingga BPJS Kesehatan berhasil membongkar modus kecurangan atau fraud dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tim tersebut melakukan investigasi di tiga rumah sakit, termasuk penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan kecurangan dengan nilai lebih dari Rp35 miliar. "Tiga kasus ini cukup kuat untuk dibawa ke penindakan KPK sesuai dengan putusan pimpinan," kata Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pahala menjelaskan tahapan modus klaim fiktif BPJS Kesehatan. Tahap awal adalah pengumpulan dokumen pasien seperti KTP, KK, dan Kartu BPJS melalui kegiatan Bakti Sosial bekerja sama dengan kepala desa atau kepala dusun setempat. Setelah itu, dikeluarkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dengan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) yang sebenarnya sudah tidak lagi bekerja di rumah sakit.

Berikutnya, dibuat rekam medis, resume medis, dan Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) yang sudah ditandatangani, serta melampirkan pemeriksaan penunjang. Tahap terakhir adalah penyusunan dokumen tersebut dan pengiriman klaim kepada BPJS Kesehatan.

Data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahap proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit pada November 2023, terdapat biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN sebesar Rp866,8 miliar saat verifikasi dan Rp397,9 miliar pasca verifikasi. Hal ini menunjukkan adanya penggelembungan sebesar Rp468,9 miliar.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyatakan bahwa fraud klaim palsu ini menjadi beban bagi pembiayaan JKN. Jika tidak diatasi, BPJS Kesehatan bisa mengalami defisit. Timboel menilai fraud klaim palsu terjadi karena kesenjangan pengawasan dan kurangnya komunikasi langsung antara BPJS Kesehatan dengan pasien.

"Misalnya ada phantom billing, di mana tidak ada pasien tetapi bisa diklaim. Kalau BPJS bisa berkomunikasi dengan pasien, kejadian ini tidak mungkin terjadi," kata Timboel.

Selain berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan, fraud tersebut juga merugikan pasien. Timboel mencontohkan bahwa pernah ada pasien yang meninggal dunia karena dugaan fraud. "Pernah ada berita di koran, ada pasien yang disuruh pulang meski belum layak, dan dia meninggal di rumah. Itu dampak kepada peserta," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re menyatakan siap menjawab arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan peran reasuransi domestik dalam pertumbuhan sektor industri asuransi nasional. OJK sendiri meminta perusahaan reasuransi nasional menyerap risiko lebih besar karenamenjadi penyebab defisit yang meningkat dari 2022 ke 2023.

Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menyatakan sepakat dengan OJK bahwa kontribusi reasuransi domestik perlu didorong lebih kuat. "Reasuransi adalah tulang punggung dari industri keuangan, sehingga harus didukung. Ini tidak hanya untuk mencari profit, tetapi juga mendukung ekonomi Indonesia secara umum," ujar Benny di The Westin Jakarta, Rabu (24/07).

OJK mencatat bahwa defisit neraca pembayaran sektor asuransi melebar dari Rp7,95 triliun pada 2022 menjadi Rp10,20 triliun pada 2023. Sementara proporsi premi reasuransi ke luar negeri terhadap total premi reasuransi meningkat dari 34,8% pada 2022 menjadi 38% pada 2023.

Menurut survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, 93% pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik dalam 5 tahun ke depan. Namun, 33% pelaku industri menilai pertumbuhan industri asuransi di Indonesia tidak sebaik pertumbuhan di luar negeri.

OJK juga mencatat dua tantangan utama dalam meningkatkan pertumbuhan industri perasuransian: rendahnya literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan dari reasuransi dalam negeri. Literasi masyarakat yang rendah menjadi tantangan bagi pelaku industri perasuransian dan OJK.

Benny menekankan bahwa reasuransi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. "Reasuransi bukan hanya mencari profit, tetapi juga menguatkan ekonomi Indonesia. Dukungan dari regulator, OJK, pemerintah, dan seluruh pemain industri sangat diperlukan," tegasnya.

OJK memandang perasuransian memiliki dua peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional: sebagai sarana perlindungan atas risiko bagi individu dan badan usaha, serta sebagai sumber dana untuk investasi. Pandangan ini juga diakui oleh Indonesia Re.

Indonesia Re dan OJK berharap bahwa dengan regulasi dan enforcement yang tepat, industri reasuransi domestik dapat mencapai ekspektasi pertumbuhan yang lebih baik dalam lima tahun mendatang.

Bisnis.com, SEMARANG - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menggelar rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dimulai dengan Business Talk pada Rabu (24/7/2024) di Kota Semarang.

Kegiatan temu wicara tersebut mengangkat tema "Meningkatkan Daya Saing Investasi Menghadapi Persaingan Global dengan Mengoptimalkan Peran Kawasan Industri". Lima orang narasumber hadir dan memberikan paparan dalam acara tersebut.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Nurul Ichwan, menjelaskan bahwa kawasan industri tengah menghadapi berbagai tantangan. Mulai persaingan internasional yang kian ketat, peningkatan infrastruktur dan teknologi di era industri 4.0, isu sumber daya manusia (SDM), juga implementasi kebijakan yang mendukung iklim investasi.

"Di balik tantangan tersebut, terdapat pula berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan seperti potensi pasar yang besar di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara," jelas Ichwan dalam paparannya.

Peluang tersebut juga diperkuat dengan peningkatan kerja sama regional yang tertuang dalam berbagai perjanjian perdagangan besar. Lebih lanjut, Ichwan menjelaskan masih ada potensi lain dari pemanfaatan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri.

Dukungan pemerintah, lewat berbagai insentif dan kemudahan berusaha, juga menjadi salah satu faktor yang ikut meningkatkan daya saing kawasan industri di Indonesia.

Ketua Umum HKI Indonesia, Sanny Iskandar, menyebut sejumlah peluang tersebut mesti dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karenanya, kolaborasi antar pemangku kepentingan mulai pelaku usaha maupun pemerintah, perlu dilakukan.

"HKI berkomitmen utnuk terus menjadi jembatan antara berbagai pihak dalam menciptakan ekosistem industri yang kompetitif dan berkelanjutan," jelas Sanny.

Sanny menjelaskan bahwa lewat kolaborasi dan strategi yang tepat, kawasan industri di Indonesia dapat terus meningkatkan perannya dalam memacu arus investasi ke dalam negeri. "Dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak segan memutus kerja sama dengan rumah sakit (RS) yang terindikasi melakukan kecurangan (fraud) dalam klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga kini, BPJS Kesehatan telah memutus kerja sama dengan lebih dari lima rumah sakit terkait kasus fraud atau klaim fiktif.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menyatakan bahwa total biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp158 triliun pada tahun 2023. "Sudah beberapa RS diputus kerja sama dengan BPJS Kesehatan, angka persisnya lupa, tetapi yang jelas lebih dari lima RS," kata Ghufron kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Ghufron menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan berusaha amanat dalam mengelola dana peserta JKN dan berupaya membayar tepat waktu. Namun, dia mengakui bahwa perlu ada peningkatan dalam pencegahan, deteksi, dan penanganan fraud.

Hasil audit Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK-JKN), yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menemukan indikasi kecurangan di enam rumah sakit di tiga provinsi. Tiga rumah sakit di Jawa Tengah dan Sumatera Utara terindikasi melakukan fraud atas klaim JKN.

Modus yang digunakan di antaranya adalah phantom billing, yaitu rekayasa seluruh dokumen pendukung klaim JKN. Satu rumah sakit di Jawa Tengah terindikasi memiliki klaim fiktif senilai Rp20–30 miliar, sementara dua rumah sakit di Sumatera Utara terindikasi melakukan fraud senilai Rp1–3 miliar dan Rp4–10 miliar.

Tim gabungan mencatat delapan modus yang digunakan oknum untuk melakukan praktik fraud atas pembayaran klaim JKN, dengan dua modus terbesar adalah phantom billing dan manipulation diagnosis. Phantom billing merujuk pada klaim atas layanan yang tidak pernah diberikan, sedangkan manipulation diagnosis dilakukan dengan memberikan diagnosis yang berbeda dari hasil pemeriksaan untuk mendapatkan klaim yang lebih tinggi. Enam modus lainnya termasuk self-referrals, upcoding, repeat billing, fragmentation, serta suap/gratifikasi.

Bisnis.com, DENPASAR—Sudamala Resorts menggaet Chef Dorin Schuster yang berpengalaman di berbagai hotel mewah serta restoran peraih bintang Michelin.

COO Sudamala Resort Ricky Putra menegaskan kehadiran juru masak asal Jerman tersebut diharapkan mampu meningkatkan level kualitas sajian kuliner di hotel yang memiliki jaringan di Bali, Lombok dan Flores tersebut. Menurutnya, pengalaman Dorin sebagai juru masak di berbagai hotel dan sangraloka di Bali serta dunia dapat membantu menciptakan sajian terbaik bagi wisatawan.

“Dengan pengalaman, skill dan kepemimpinan beliau, kami tidak meragukan lagi Sudamala akan mampu menyuguhkan sajian kuliner yang dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung,” tuturnya dikutip dari keteragan tertulis, Senin (22/7/2024).

Menurutnya, Chef Dorin akan bertanggung jawab terhadap pengembangan menu, management dapur, pelatihan spegawai hingga memastikan standar dari makanan dan layanan yang disajikan. Ricky menuturkan kelebihan chef Dorin adalah memiliki inovasi, dan kemampuan mengkombinasikan antara teknik kontemporer dan rasa tradisional dalam menciptakan kuliner.

Dorin menuturkan sudah tidak sabar untuk berkontribusi bagi Sudamala Resort. Sebelum bergabung di Sudamala, Dorin pernah bekeja Iggy’s di Singapura yang pernah dinobatkan sebagai Best New Restaurant tahun 2006 versi World Gourmet Summit. Dia juga pernah menyabet penghargaan di San Pellegrino sebagai Chef of The Year pada 2007 silam. Restauran ini dinobatkan sebagai peringkat 4 terbaik di Asia 2006 dan 60 di dunia oleh UK Restaurant Magazine.

“Saya sangat terhormat bisa bergabung di Sudamala Resort dan menjadi kepala tim kulinernya,” ujarnya.

Dorin menyatakan akan berkomitmen untuk memastikan cita rasa murni dari sajian yang dibuat dengan tetap mengkombinasikan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Tujuannya memberikan ikatan dengan pengunjung lebih kuat melalui pengalaman menikmati sajian yang tidak terlupakan. Komitmen tersebut dikarenakan, makanan merupakan salah satu cara menikmati budaya setempat.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% secara year-on-year (yoy) pada semester I/2024, mencapai Rp154,46 miliar.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pendapatan ini diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun."Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% dari realisasi tahun 2023," ujar Wahyudi kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Jasindo Syariah fokus pada empat lini bisnis utama: asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. "Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan tahun ini," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Jasindo Syariah akan menerapkan beberapa strategi utama pada semester II/2024. Salah satu strategi adalah optimalisasi penjualan produk yang sudah ada dengan fokus pada produk-produk yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Perusahaan juga akan melakukan kampanye pemasaran dan promosi secara optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah berencana memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.

Strategi lainnya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi automasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

"Perusahaan juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah," tambah Wahyudi.

Sampai semester I/2024, Jasindo Syariah mencatat Risk Based Capital (RBC) sebesar 892,59%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang minimal di level 120%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) melaporkan pertumbuhan pendapatan kontribusi sebesar 49,18% secara year-on-year (yoy) pada semester I/2024, mencapai Rp154,46 miliar.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah, Wahyudi, mengungkapkan bahwa pendapatan ini diharapkan terus meningkat hingga akhir tahun."Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% dari realisasi tahun 2023," ujar Wahyudi kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Pertumbuhan ini didorong oleh kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang menyumbang lebih dari setengah total pendapatan pada semester I/2024.

Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Jasindo Syariah fokus pada empat lini bisnis utama: asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi aneka, dan asuransi marine cargo. "Dengan blueprint bisnis yang dicanangkan pada 2024, Jasindo Syariah optimis mencapai target perusahaan tahun ini," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut, Jasindo Syariah akan menerapkan beberapa strategi utama pada semester II/2024. Salah satu strategi adalah optimalisasi penjualan produk yang sudah ada dengan fokus pada produk-produk yang terbukti memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan. Perusahaan juga akan melakukan kampanye pemasaran dan promosi secara optimal.

Selain itu, Jasindo Syariah berencana memperluas jaringan distribusi dengan menjalin kerja sama baru. Perusahaan akan mencari mitra distribusi baru, seperti bank, e-commerce, dan platform fintech untuk menjual produk asuransi syariah.

Strategi lainnya mencakup peningkatan efisiensi operasional dan kualitas layanan dengan mempercepat proses digitalisasi layanan asuransi dan mengadopsi teknologi automasi untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan.

"Perusahaan juga akan melaksanakan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi syariah," tambah Wahyudi.

Sampai semester I/2024, Jasindo Syariah mencatat Risk Based Capital (RBC) sebesar 892,59%, jauh di atas ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang minimal di level 120%.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan bakal pasangan calon jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak lolos verifikasi faktual kesatu Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat KPU DKI, Astri Megatari usai rapat pleno hasil verifikasi faktual berjenjang yang digelar pada Rabu (24/7/2024) malam.

“Jumlah dukungan dari bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi tersebut masih kurang dari syarat minimal yaitu sebanyak 618.968 dukungan yang minimal tersebar di empat kabupaten/kota,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Dia menjelaskan, dari 721.221 data dukungan yang diserahkan pasangan Dharma-Kun, hanya 183.043 di antaranya yang dinyatakan memenuhi syarat (MS).

Sementara itu, pihaknya menyatakan 538.178 data lainnya tidak memenuhi syarat atau TMS.

Dengan demikian, KPU DKI memberikan kesempatan bagi pasangan Dharma-Kun untuk melakukan perbaikan syarat tersebut hingga beberapa hari ke depan, sebelum beranjak pada tahap berikutnya.

“Kami sudah sampaikan kepada bakal pasangan calon untuk mengirimkan kembali datanya dari hari Kamis sampai hari Sabtu [27 Juli, atau sampai 3 hari ke depan,” jelas Astri.

Diberitakan sebelumnya, KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dengan mendatangi langsung rumah 721.221 warga.

Ketua Divisi Teknis KPU DKI, Dody Wijaya mengatakan bahwa jumlah itu diperoleh dari dokumen warga yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dari tahapan verifikasi administrasi perbaikan. Tahapan tersebut dilakukan pada 11 Juli hingga 21 Juli.

“Kami akan mendatangi dari rumah ke rumah sejumlah 721.221 warga pendukung yang lolos verifikasi administrasi untuk kami lakukan verifikasi faktual,” katanya di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat defisit neraca pembayaran sektor asuransi melebar dari 2022 ke 2023, yakni sebesar -Rp7,95 triliun menjadi -Rp10,20 triliun.

Lonjakan defisit itu seiring pembelian premi reasuransi yang naik dari 34,8% pada 2022 menjadi 38% pada akhir 2023 lalu.

Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan guna meringankan beban neraca pembayaran di Tanah Air, perlu dilakukan upaya mendorong industri reasuransi nasioanal.

"OJK menilai bahwa peran reasuransi domestik perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri asuransi nasional," kata Ogi di konferensi internasional yang diselenggarakan Indonesia Re di The Westin Jakarta, Rabu (24/07/2024).

OJK mencatat secara agretat aset industri perasuransian pada Mei 2025 mencapai Rp1.120,57 triliun. Angka tersebut terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi umum konvensional Rp583,94 triliun, asuransi jiwa dan asuransi umum syariah Rp33,19 triliun.

Kemudian kontribusi dari reasuransi konvensional sebesar Rp271,74 triliun dan reasuransi syariah Rp12,12 triliun.

Selanjutnya kontribusi dari asuransi non komersial BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen dan Asabri sebesar Rp219,58 triliun.

Berikutnya di sisi premi dan klaim per Mei 2024 juga mengalami pertumbuhan poaitif. Ojk mencatat pertumbuhan premi sebesar 7,93 persen yot yaitu mencapai 210,44 T pada sisi klaim tercatat pertumbuhan 9,95 yoy yaitu mencapai 166,11 T

OJK mencatat per Mei 2025 total premi tumbuh 7,93% mencapai Rp210,44 triliun. Sementara klaim tumbuh 9,95% mencapai Rp116,11 triliun.

Saat ini terdapat 149 total perusahaan perasuransian yang terdaftar di OJK. Terdiri dari 49 asuransi jiwa konvensional, 72 asuransi umum konvensional, dan 8 reasuransi konvensional.

Sementara unit syariah terdiri dari 9 asuransi jiwa syariah, 6 asuransi umum syariah, dan 1 reasuransi syariah.

"Rangkaian data statistik tersebut merupakan indikasi bahwa struktur industri reasuransi yang sehat saat ini oleh pelaku lokal masih perlu dikembangkan secara optimal dan berkelanjutan," tandas Ogi.