JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate bakal turun bertahap ke level 3,5 persen pada 2025.

Adapun saat ini Fed Fund Rate berada di level 4,75 persen-5 persen setelah bank sentral AS (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) atau 0,5 persen pada 19 September lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meski sempat tidak ada kepastian arah kebijakan suku bunga pada negara-negara maju, namun BI melihat pada Kuartal II 2024 sejumlah bank sentral termasuk The Fed telah menurunkan suku bunga acuannya.

"Kita perkirakan juga akan menurun, Fed Fund Rate pada 2023 sebesar 5,5 persen dan tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5 persen dan tahun depan 3,5 persen," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/11/2024).

Menurutnya, tren penurunan suku bunga global itu sebagai respons atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan stagnan di level 3,2 persen pada tahun depan.

Kemudian juga karena adanya inflasi yang tinggi pasca pandemi Covid-19. Meskipun saat ini tingkat inflasi global berangsur turun menjadi 5,3 persen dan diprediksi bakal turun lagi menjadi 4,4 persen.

Perry mengungkapkan, BI juga mewaspadai penurunan Fed Fund Rate terhadap perekonomian nasional. Sebab, tren penurunan suku bunga global akan dibarengi dengan ketegangan geopolitik yang masih sangat tinggi serta konflik Timur Tengah yang masih berlanjut.

BI juga mengkalkulasi dampak hasil Pemilihan Presiden AS 2024 yang berpotensi menyebabkan mata uang rupiah melemah, Fed Fund Rate tetap tinggi, dan perlanjutan perang dagang.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya juga emerging market termasuk Indonesia yaitu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, arus modal, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," ungkapnya.

" Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati," imbuhnya.

Untuk itu, BI akan terus berupaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan bersinergi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate bakal turun bertahap ke level 3,5 persen pada 2025.

Adapun saat ini Fed Fund Rate berada di level 4,75 persen-5 persen setelah bank sentral AS (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) atau 0,5 persen pada 19 September lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meski sempat tidak ada kepastian arah kebijakan suku bunga pada negara-negara maju, namun BI melihat pada Kuartal II 2024 sejumlah bank sentral termasuk The Fed telah menurunkan suku bunga acuannya.

"Kita perkirakan juga akan menurun, Fed Fund Rate pada 2023 sebesar 5,5 persen dan tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5 persen dan tahun depan 3,5 persen," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/11/2024).

Menurutnya, tren penurunan suku bunga global itu sebagai respons atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan stagnan di level 3,2 persen pada tahun depan.

Kemudian juga karena adanya inflasi yang tinggi pasca pandemi Covid-19. Meskipun saat ini tingkat inflasi global berangsur turun menjadi 5,3 persen dan diprediksi bakal turun lagi menjadi 4,4 persen.

Perry mengungkapkan, BI juga mewaspadai penurunan Fed Fund Rate terhadap perekonomian nasional. Sebab, tren penurunan suku bunga global akan dibarengi dengan ketegangan geopolitik yang masih sangat tinggi serta konflik Timur Tengah yang masih berlanjut.

BI juga mengkalkulasi dampak hasil Pemilihan Presiden AS 2024 yang berpotensi menyebabkan mata uang rupiah melemah, Fed Fund Rate tetap tinggi, dan perlanjutan perang dagang.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya juga emerging market termasuk Indonesia yaitu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, arus modal, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," ungkapnya.

" Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati," imbuhnya.

Untuk itu, BI akan terus berupaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan bersinergi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate bakal turun bertahap ke level 3,5 persen pada 2025.

Adapun saat ini Fed Fund Rate berada di level 4,75 persen-5 persen setelah bank sentral AS (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin (bps) atau 0,5 persen pada 19 September lalu.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meski sempat tidak ada kepastian arah kebijakan suku bunga pada negara-negara maju, namun BI melihat pada Kuartal II 2024 sejumlah bank sentral termasuk The Fed telah menurunkan suku bunga acuannya.

"Kita perkirakan juga akan menurun, Fed Fund Rate pada 2023 sebesar 5,5 persen dan tahun ini kami perkirakan turun menjadi 4,5 persen dan tahun depan 3,5 persen," ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/11/2024).

Menurutnya, tren penurunan suku bunga global itu sebagai respons atas perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan stagnan di level 3,2 persen pada tahun depan.

Kemudian juga karena adanya inflasi yang tinggi pasca pandemi Covid-19. Meskipun saat ini tingkat inflasi global berangsur turun menjadi 5,3 persen dan diprediksi bakal turun lagi menjadi 4,4 persen.

Perry mengungkapkan, BI juga mewaspadai penurunan Fed Fund Rate terhadap perekonomian nasional. Sebab, tren penurunan suku bunga global akan dibarengi dengan ketegangan geopolitik yang masih sangat tinggi serta konflik Timur Tengah yang masih berlanjut.

BI juga mengkalkulasi dampak hasil Pemilihan Presiden AS 2024 yang berpotensi menyebabkan mata uang rupiah melemah, Fed Fund Rate tetap tinggi, dan perlanjutan perang dagang.

"Dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara khususnya juga emerging market termasuk Indonesia yaitu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, arus modal, bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan," ungkapnya.

" Ini yang kemudian harus kita respons secara hati-hati," imbuhnya.

Untuk itu, BI akan terus berupaya menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan bersinergi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memberikan respons soal kemenangan Presiden Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Rosan berharap nantinya hubungan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan AS semakin meningkat.

"Tentunya diharapkan dengan terpilihnya presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

Rosan juga mengungkapkan, ia akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke AS.

Kunjungan ke AS tersebut masuk dalam rangkaian lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara yang rencananya dimulai pada 8 November 2024.

Dengan kunjungan ke AS, Rosan berharap hubungan antara Indonesia dan negeri Paman Sam itu bisa terjalin semakin erat.

"Saya bersama-sama dengan Pak Presiden juga akan ke sana (AS) dan kita juga akan terus mempererat hubungan antara AS dan Indonesia juga," katanya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengucapkan selamat atas keunggulan Donald Trump dalam Pemilu AS.

Ucapan Prabowo disampaikan lewat akun resmi media sosial X- nya @prabowo pada Rabu malam.

Dalam unggahannya, Prabowo menyinggung soal kemitraan strategis antara Indonesia dengan AS.

Prabowo berharap kemitraan strategis tersebut bisa terus ditingkatkan. Salah satunya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump resmi memenangi Pemilu Amerika 2024 setelah meraih lebih 270 suara elektoral.

Hingga pukul 19.00 WIB pada Rabu,Trump meraup 277 suara elektoral, unggul jauh dari pesaingnya yang Kamala Harris memperoleh 224 suara elektoral.

Sebagai informasi, untuk bisa menjadi presiden, kandidat harus meraih minimal 270 suara elektoral.

Hasil ini mengantarkan Trump kembali menduduki kursi Presiden AS untuk kedua kalinya.

Trump diketahui pernah menjadi Presiden AS pada 2016 usai mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton pada Pemilu AS 2016

Kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2016, Trump harus menelan kekalahan dari Joe Biden yang diusung Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2024, Donald Trump menggandeng JD Vance untuk berkontestasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memberikan respons soal kemenangan Presiden Donald Trump dalam pemilu Amerika Serikat (AS).

Rosan berharap nantinya hubungan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan AS semakin meningkat.

"Tentunya diharapkan dengan terpilihnya presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, terutama di dalam perdagangan dan investasi," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024) sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV.

Rosan juga mengungkapkan, ia akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke AS.

Kunjungan ke AS tersebut masuk dalam rangkaian lawatan luar negeri Prabowo ke sejumlah negara yang rencananya dimulai pada 8 November 2024.

Dengan kunjungan ke AS, Rosan berharap hubungan antara Indonesia dan negeri Paman Sam itu bisa terjalin semakin erat.

"Saya bersama-sama dengan Pak Presiden juga akan ke sana (AS) dan kita juga akan terus mempererat hubungan antara AS dan Indonesia juga," katanya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah mengucapkan selamat atas keunggulan Donald Trump dalam Pemilu AS.

Ucapan Prabowo disampaikan lewat akun resmi media sosial X- nya @prabowo pada Rabu malam.

Dalam unggahannya, Prabowo menyinggung soal kemitraan strategis antara Indonesia dengan AS.

Prabowo berharap kemitraan strategis tersebut bisa terus ditingkatkan. Salah satunya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian global.

Diberitakan sebelumnya, Donald Trump resmi memenangi Pemilu Amerika 2024 setelah meraih lebih 270 suara elektoral.

Hingga pukul 19.00 WIB pada Rabu,Trump meraup 277 suara elektoral, unggul jauh dari pesaingnya yang Kamala Harris memperoleh 224 suara elektoral.

Sebagai informasi, untuk bisa menjadi presiden, kandidat harus meraih minimal 270 suara elektoral.

Hasil ini mengantarkan Trump kembali menduduki kursi Presiden AS untuk kedua kalinya.

Trump diketahui pernah menjadi Presiden AS pada 2016 usai mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat Hillary Clinton pada Pemilu AS 2016

Kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2016, Trump harus menelan kekalahan dari Joe Biden yang diusung Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2024, Donald Trump menggandeng JD Vance untuk berkontestasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Suzuki belum lama ini mengungkapkan versi produksi dari eVX yang diberi nama dengan e Vitara. Mobil ini sekaligus menjadi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) pertama dari merek Jepang berlambang S tersebut.

e Vitara kabarnya akan dijual di India mulai bulan Maret 2025, usai debutnya di Bharat Mobility Show, Januari 2025.

Jika diluncurkan, mobil ini bisa menjadi penantang dari BYD Atto 3. BYD Atto 3 sendiri sudah di jual di beberapa negara, di antaranya di India dan Indonesia.

Untuk itu, mari kita bandingkan spesifikasi e Vitara dan BYD Atto 3.

Secara dimensi, e Vitara memiliki panjang 4.275 mm, lebar 1.800mm dan tinggi 1.635 mm, dengan jarak sumbu roda 2.700 mm dan ground clearance 180 mm. Sementara BYD Atto 3 memiliki dimensi panjang 4.455 mm, lebar 1.875 mm dan tinggi 1.615 mm, dengan jarak sumbu roda 2.720 mm dan ground clearance 175 mm.

Artinya, secara dimensi, BYD Atto 3 sedikit lebih besar dari e Vitara. Namun, e Vitara memiliki ground clearance yang lebih tinggi ketimbang BYD Atto 3.

Kompas.com/Adityo BYD Atto 3

Bicara soal desain, e Vitara tampak begitu kekar dengan bumper yang tebal serta beberapa bagian body yang mengotak. Mobil ini mirip dengan versi konsep eVX, terlihat dari lampu LED daytime running tri-slash di bagian depan. Selain itu, port pengisian daya masih diletakan di bagian depan, dekat dengan over fender yang menonjol.

Pada bagian kaki-kaki, e Vitara dibekali pelek berukuran 19 inci dengan profil ban 225/50 untuk versi All Wheel Drive (AWD). Sementara untuk trim yang lebih rendah akan mendapat pelek berukuran 18 inci.

Untuk BYD Atto 3 memiliki desain eksterior yang cenderung aman alias mirip dengan mobil konvensional. Bagian depan masih menggunakan bahasa desain Dragon-face 3.0.

Gril dibuat minimalis dengan logo BYD warna senada yaitu perak yang terkesan simpel. Tampilan depan dipermanis dengan lampu depan crystal LED yang menyipit dengan sein di bagian atas. Sedikit ke bagian bawah, air scoop besar juga tampak mendominasi, membuat tampilan mobil ini jadi lebih sporty.

Berlanjut ke bagian samping, gaya crossover dapat dilihat dari bagian atap yang lebih landai di bagian belakang. Pada bagian kaki-kaki disematkan pelek berukuran 17 inci dibalut ban profil 215/70.

autocarindia Suzuki e Vitara

Masuk ke bagian kabin, e Vitara tampak modern dan futuristis. Tampak layar ganda dengan model floating, yang terdiri dari panel instrument dan head unit. Konsol tengah juga dibuat dengan model mengambang berwarna hitam mengkilap.

Fitur lain yang disematkan e Vitara meliputi rem parkir elektronik, wireless charging, Apple CarPlay dan Android Auto, serta mode berkendara ‘Trail’ untuk versi AWD. SUV listrik dari Suzuki ini kabarnya juga sudah mendapatkan ADAS seperti Adaptive Cruise Control dan Lane Keep Assist.

Sedangkan Atto 3 memberikan nuansa kabin sporty. Area dasbor dilengkapi 5 inci Instrument Digital Panel untuk mengakses informasi berkendara, serta konsol tengah ramping dan kokoh dengan layar sentuh 15,6 inci berkemampuan rotasi secara vertikal maupun horizontal.

Bagian kabin tampak mewah dan lapang berkat adanya panoramic sunroof. Serta terdapat enam speaker di sudut depan dan bagian dalam pintu belakang, yang memaksimalkan kualitas audio.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tujuan dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut adalah pembersihan sedimentasi.

Hal itu disampaikan Trenggono saat ditanya anggota Komisi IV DPR RI soal kebijakan ekspor pasir laut yang mendapat sorotan publik.

Sebagaimana diketahui, ekspor pasir laut diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2023.

"Tujuan PP 26 adalah pengambilan sedimentasi, pembersihan sedimentasi untuk rehabilitasi wilayah-wilayah yang seperti itu. Termasuk wilayah-wilayah yang akan digunakan untuk reklamasi," ujar Trenggono dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana dilansir siaran YouTube TV Parlemen pada Rabu (6/11/2024).

Trenggono kemudian menjelaskan bahwa penyusunan PP Nomor 26 sudah melibatkan para ahli. Salah satunya untuk memastikan definisi sedimentasi laut.

Selain itu juga untuk merumuskan seperti apa teknis pengelolaan sedimentasi.

"Di dalam PP 26 jelas sekali aturan-aturan. Sebelum itu diambil, ada tim kajian yang melibatkan ada perguruan tinggi, ada ahli yang menyatakan bahwa ini adalah sedimentasi," ungkap Trenggono.

"Sedimentasi itu isinya lumpur, pasir, dan material lainnya. Material yang berharga jika ada dan jumlahnya besar tidak boleh, harus dipisahkan. Itu di dalam PP," lanjut mantan Wakil Menteri Pertahanan itu.

Lebih lanjut, Trenggono juga menegaskan bahwa dari sisi ekologi, pengelolaan sedimentasi laut memang diperlukan.

Pasalnya, banyak sedimentasi yang menutupi terumbu karang, zona penangkapan ikan (fishing ground) hingga padang lamun di laut.

Di sisi lain, pengelolaan sedimentasi bisa dimanfaatkan untuk penerimaan negara.

"Dari sisi ekologi, saya berani bertanggung jawab di situ. Karena saya berani berdiskusi dengan ahli-ahli lingkungan. Ayo kita bicara. Dia nutupin terumbu karang. Dia nutupin wilayah fishing ground. Padang lamun juga ditutupin dan lain sebagainya. Bagaimana kalau enggak saya ambil? Saya ambil digunakan untuk penerimaan," jelas Trenggono.

"Sama lah misalnya reklamasi di sebelah. Eh kamu ambil pasirnya dari mana? Dari sini lah. Ya enggak? Karena itu karena anugerah dari Tuhan juga, karena digunakan untuk itu ya kamu bagi juga untuk negara. Jadi penerimaan negara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah resmi membuka keran ekspor pasir laut setelah selama 20 tahun aktivitas tersebut dianggap ilegal.

Kemendag menyatakan, ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut hanya dapat dilakukan jika kebutuhan dalam negeri telah terpenuhi.

"Ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat ditetapkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim dalam keterangannya pada September 2024.

Aturan ekspor pasir laut ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Ini merupakan tindak lanjut dari usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merevisi dua Peraturan Menteri Perdagangan di bidang ekspor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Peleburan INA

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, aset yang dikelola Danantara akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Oleh karena itu, INA bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA) Iya, ke depan semua dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara. Sementara pakai PP," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut, konsolidasi ini bakal berlandaskan peraturan pemerintah (PP) untuk sementara waktu.

Namun, payung hukum konsolidasi tersebut masih disiapkan.

"PP dulu, lagi disiapkan. Ya nanti lah," katanya

Mirip Temasek

Danantara bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), layaknya Temasek, sebuah badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

"Artinya yang pertama nanti ada konsolidasi dulu, sekarang berdiri dulu, dibuat UU-nya dulu, baru nanti ada end state-nya. Jadi nanti akan diskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana nanti lembaga ini harus diwujudkan," ungkap Muliaman, Selasa (22/10/2024).

Mantan Bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Nantinya, seluruh aset-aset pemerintah yang terpencar bakal dikelola oleh BP Investasi Danantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan, peluncuran Danantara bakal diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan luar negeri.

Dengan begitu, peresmiannya batal dilakukan pada Kamis (7/11/2024) hari ini.

Kepala Negara bakal berkunjung ke sejumlah negara selama 16 hari sepanjang November 2024.

"Belum jadi (diresmikan) besok. Iya tunggu Presiden kembali, ya," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Pihaknya bakal melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum peluncuran badan tersebut dilakukan.

Peluncuran Danantara pun ditunda karena menunggu revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) selesai terlebih dahulu.

"Iya, persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya ada perubahan PP dan perpres," ucap dia.

Persiapan ini juga menjadi arahan Presiden Prabowo. Kepala Negara meminta dirinya untuk menyiapkan secara rapi sebelum diluncurkan.

"Disiapkan agar semua rapi baru kemudian Beliau launching," katanya.

Danantara bakal seperti Temasek, badan investasi global yang berkantor pusat di Singapura.

Muliaman mengatakan, badan ini bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sesuai namanya badan pengelola investasi. Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. End state-nya iya (seperti Temasek), mirip-mirip seperti itu," kata Muliaman Hadad di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menyampaikan, badan ini akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Begitu pun akan lebih besar dari Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Namun begitu, wewenang tersebut harus ditetapkan dalam undang-undang (UU).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan aturan penghapus bukuan kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta lainnya.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Lewat aturan tersebut, catatan kredit macet pelaku UMKM di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dihapusbukukan.

Sebagai salah satu bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memastikan untuk mendukung penuh langkah pemerintah tersebut.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar dia, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Ali bilang,kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba perseroan karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

"Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri," tuturnya.

Kebijakan itu pun diharapkan dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar dengan dibuka kembalinya akses pembiayaan perbankan.

"Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis," ucap Ali.

Sebagai tambahan informasi, utang dan piutang merupakan dua istilah yang kerap digunakan dalam dunia keuangan. Meskipun sekilas terlihat mirip namun terdapat perbedaan mendasar antar keduanya.

Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang berutang (debitur) kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit (kreditur). Sedangkan piutang adalah hak atau klaim yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) terhadap pihak yang berutang (debitur).

Dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, yang akan dihapus pemerintah ialah kredit macet pelaku UMKM di sektor yang telah disebutkan. Itu artinya, para UMKM dihapus kreditnya tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto telah resmi menerbitkan aturan penghapus bukuan kredit macet pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta lainnya.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

Lewat aturan tersebut, catatan kredit macet pelaku UMKM di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dihapusbukukan.

Sebagai salah satu bank pelat merah, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) memastikan untuk mendukung penuh langkah pemerintah tersebut.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan komitmen perseroan untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar dia, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut Ali bilang,kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba perseroan karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

"Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri," tuturnya.

Kebijakan itu pun diharapkan dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar dengan dibuka kembalinya akses pembiayaan perbankan.

"Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis," ucap Ali.

Sebagai tambahan informasi, utang dan piutang merupakan dua istilah yang kerap digunakan dalam dunia keuangan. Meskipun sekilas terlihat mirip namun terdapat perbedaan mendasar antar keduanya.

Utang adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pihak yang berutang (debitur) kepada pihak yang memberikan pinjaman atau kredit (kreditur). Sedangkan piutang adalah hak atau klaim yang dimiliki oleh pihak yang memberikan pinjaman (kreditur) terhadap pihak yang berutang (debitur).

Dalam PP Nomor 47 Tahun 2024, yang akan dihapus pemerintah ialah kredit macet pelaku UMKM di sektor yang telah disebutkan. Itu artinya, para UMKM dihapus kreditnya tidak memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya.