JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) alias nganggur, atau mengembalikannya.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian wilayah kerja migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu juga jika terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian wilayah kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan," ujar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

"Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," imbuh dia.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.

Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Adapun keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," ucap Ariana.

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas.

Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen.

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

KOMPAS.com - Tas-tas keluaran Dior, anak perusahaan konglomerat Perancis, LVMH dikenal memiliki harga yang sangat mahal, bahkan mencapai Rp 115 juta per buah.

Namun, Dior ternyata hanya membayar setiap tas yang diproduksi pemasok dari China dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar Rp 1 juta.

Tak hanya itu, Dior juga dianggap mengeksploitasi pekerjanya agar menjual tas dengan harga yang jauh lebih murah kepada perusahaan itu dibandingkan harga jual dalam toko Dior.

Di sisi lain, kesejahterahan hidup para pekerja pembuat tas-tas mahal Dior juga mendapatkan sorotan. Pasalnya, mereka bekerja seharian penuh dan bahkan tidur di pabrik agar produksi tetap berjalan.

Tas Dior dihargai murah

Dior merupakan perusahaan di bidang mode yang dipimpin CEO Delphine Arnault. Dia adalah putri dari CEO LVMH Bernard Arnault, orang terkaya ketiga di dunia menurut Bloomberg Billionaires Index.

Merek fesyen mewah Dior terkenal dengan barang dagangan kelas atas, seperti tas tangan, pakaian, perhiasan, dan aksesori lainnya. Produk itu sering dijual dengan harga lebih dari 1.000 dollar AS atau Rp 16 juta.

Namun, penyelidikan baru-baru ini mengungkapkan bahwa tas Dior yang dihargai mahal itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksinya.

LVMH diadukan ke pengadilan Milan, Italia pada Maret 2024 atas dugaan "mensubkontrakkan" pekerjanya kepada perusahaan pemasok tas kulit asal China yang memperlakukan pekerja dengan buruk, diberitakan The Street, Rabu (3/7/2024).

Karena itu, pihak berwenang Italia menyelidiki kondisi kerja di beberapa pabrik perusahaan yang memproduksi tas tangan Dior.

Dari hasil penyelidikan, Dior diduga membayar pemasok tas sebesar 57 dollar AS atau hanya Rp 926.352 untuk membuat tas tangan yang dijual seharga 2.780 dollar AS atau Rp 45,1 juta di tokonya.

Pembayaran itu tidak termasuk biaya pembelian kulit atau bahan baku mentah lainnya. Perusahaan disebut secara terpisah menanggung biaya desain, distribusi, dan pemasaran produk Dior.

Perusahaan fesyen asal Italia, Giorgio Armani dan para kontraktornya juga diselidiki dalam kasus ini, dikutip dari Deccan Herald, Sabtu (6/7/2024).

Armani diketahui membayar kontraktor sebesar 99 dollar AS atau Rp 1,6 juta per kantong untuk produk yang dijual dengan harga lebih dari 1.900 dollar AS atau Rp 30,8 juta. Selain itu, dia juga dituduh tidak mengawasi kontraktornya dengan baik.

Diduga eksploitasi pekerja

Dior Tas Lady Dior

Dilansir dari Business Insider, Rabu, perusahaan kontraktor dari Dior adalah perusahaan asal China.

KOMPAS.com - Tas-tas keluaran Dior, anak perusahaan konglomerat Perancis, LVMH dikenal memiliki harga yang sangat mahal, bahkan mencapai Rp 115 juta per buah.

Namun, Dior ternyata hanya membayar setiap tas yang diproduksi pemasok dari China dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar Rp 1 juta.

Tak hanya itu, Dior juga dianggap mengeksploitasi pekerjanya agar menjual tas dengan harga yang jauh lebih murah kepada perusahaan itu dibandingkan harga jual dalam toko Dior.

Di sisi lain, kesejahterahan hidup para pekerja pembuat tas-tas mahal Dior juga mendapatkan sorotan. Pasalnya, mereka bekerja seharian penuh dan bahkan tidur di pabrik agar produksi tetap berjalan.

Tas Dior dihargai murah

Dior merupakan perusahaan di bidang mode yang dipimpin CEO Delphine Arnault. Dia adalah putri dari CEO LVMH Bernard Arnault, orang terkaya ketiga di dunia menurut Bloomberg Billionaires Index.

Merek fesyen mewah Dior terkenal dengan barang dagangan kelas atas, seperti tas tangan, pakaian, perhiasan, dan aksesori lainnya. Produk itu sering dijual dengan harga lebih dari 1.000 dollar AS atau Rp 16 juta.

Namun, penyelidikan baru-baru ini mengungkapkan bahwa tas Dior yang dihargai mahal itu tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksinya.

LVMH diadukan ke pengadilan Milan, Italia pada Maret 2024 atas dugaan "mensubkontrakkan" pekerjanya kepada perusahaan pemasok tas kulit asal China yang memperlakukan pekerja dengan buruk, diberitakan The Street, Rabu (3/7/2024).

Karena itu, pihak berwenang Italia menyelidiki kondisi kerja di beberapa pabrik perusahaan yang memproduksi tas tangan Dior.

Dari hasil penyelidikan, Dior diduga membayar pemasok tas sebesar 57 dollar AS atau hanya Rp 926.352 untuk membuat tas tangan yang dijual seharga 2.780 dollar AS atau Rp 45,1 juta di tokonya.

Pembayaran itu tidak termasuk biaya pembelian kulit atau bahan baku mentah lainnya. Perusahaan disebut secara terpisah menanggung biaya desain, distribusi, dan pemasaran produk Dior.

Perusahaan fesyen asal Italia, Giorgio Armani dan para kontraktornya juga diselidiki dalam kasus ini, dikutip dari Deccan Herald, Sabtu (6/7/2024).

Armani diketahui membayar kontraktor sebesar 99 dollar AS atau Rp 1,6 juta per kantong untuk produk yang dijual dengan harga lebih dari 1.900 dollar AS atau Rp 30,8 juta. Selain itu, dia juga dituduh tidak mengawasi kontraktornya dengan baik.

Diduga eksploitasi pekerja

Dior Tas Lady Dior

Dilansir dari Business Insider, Rabu, perusahaan kontraktor dari Dior adalah perusahaan asal China.

Sebagian besar pekerja berasal dari China, dengan dua orang tinggal di negara tersebut secara ilegal dan tujuh lainnya bekerja tanpa dokumen yang diperlukan.

Pihak berwenang mengeklaim, Dior gagal mengambil tindakan untuk memeriksa kondisi kerja di pabrik-pabrik kontraktor yang bekerja sama dengannya.

Dior juga tidak melakukan audit berkala terhadap kemampuan teknis perusahaan kontraktor selama beberapa tahun terakhir.

Para pekerja hidup dengan kondisi menyedihkan untuk memenuhi tenggat waktu produksi. Mereka tidur di pabrik agar perusahaan punya tenaga kerja selama 24 jam sehari.

Mereka bekerja pada hari libur dan malam hari untuk memproduksi tas sepanjang waktu.

Perangkat keselamatan juga ditarik dari mesin produksi sehingga pekerja mengoperasikannya dengan kecepatan lebih cepat.

Ini memungkinkan kontraktor mengendalikan biaya produksi dan mengenakan harga jual lebih rendah atas tas yang dibuat untuk Dior.

LVMH tidak mengomentari temuan ini. Namun, Dior diketahui menyerahkan memo yang menyoroti perbaikan rantai pasokannya.

Sementara, Armani Group mengaku akan bekerja sama dengan pihak berwenang. Armani juga berjanji menerapkan upaya pengendalian dan pencegahan untuk meminimalkan risiko pelanggaran dalam rantai pasokan produknya.

Hakim di Milan memerintahkan kedua perusahaan tersebut ditempatkan di bawah administrasi peradilan selama satu tahun. Namun, mereka diizinkan beroperasi selama periode tersebut.

Aturan ketenagakerjaan sering dilanggar

Eksploitasi pekerja termasuk masalah besar dalam industri mode.

Pada Mei 2024, peritel mode asal AS, Shein terungkap meminta para pemasoknya bekerja 75 jam seminggu dengan upah rendah. Hal ini melanggar undang-undang ketenagakerjaan China.

Para pekerja juga ditemukan bekerja di gudang yang rentan terkena kebakaran. Padahal, perusahaan itu telah berjanji untuk mengakhiri praktik tersebut pada 2021.

Jaksa penuntut kasus Dior dan Armani mengatakan, pelanggaran peraturan ketenagakerjaan adalah praktik industri yang umum dilakukan perusahaan-perusahaan barang mewah untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi.

"Ini bukan hal sporadis yang menyangkut satu lot produksi, namun metode manufaktur yang digeneralisasi dan dikonsolidasikan," tulis dokumen pengadilan yang mengusut kasus Dior.

Presiden Pengadilan Milan Fabio Roia menyebutkan, perusahaan barang mewah kerap terlibat masalah terkait penganiayaan pekerja, penerapan undang-undang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan pekerja, serta aturan terkait jam kerja dan gaji.

“Tetapi ada juga masalah besar lainnya, persaingan tidak sehat yang mendorong perusahaan-perusahaan yang taat hukum keluar dari pasar," imbuh dia.

KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang mungkin masih awam terkait skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Banyak yang beranggapan, dengan ikut Tapera, maka bisa memperoleh pembiayaan untuk membeli rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap besaran presentase dan mekanisme tabungan Tapera secara bertahap akan terus dilakukan edukasi.

Menurut Heru, selama ini banyak masyarakat yang salah kaprah memahami skema Tapera. Misalnya saja soal iuran Tapera yang terpotong setiap bulan dan terakumulasi, kemudian dianggap bisa dipakai untuk membeli rumah.

"Masih ada kesalahpahaman oleh sebagian besar masyarakat, tidak sesederhana itu, dan harus diluruskan," ujar Heru dikutip dari laman resmi BP Tapera, Minggu (7/7/2024).

Heru mengilustrasikan pada contoh skema perhitungan iuran tabungan peserta besaran 3 persen dari penghasilan Rp 4.000.000, yaitu senilai Rp 120.000 per bulan.

Ia menegaskan, bahwa untuk mendapatkan rumah, tidak serta merta dihitung secara sederhana dengan mengkalikan nilai Rp 120.000 yang terpotong setiap bulan tersebut dalam satu tahun, kemudian dikalikan tahun berjalan.

Heru bilang, apabila perhitungan sederhana tersebut diterapkan, maka hingga masa kepesertaan Tapera berakhir atau pekerja sudah memasuki masa pensiun, pastinya tidak akan pernah masuk perhitungan untuk mengajukan Rumah Tapera.

"Kalau dengan perhitungan matematika sederhana, nilai tabungan Rp 120.000 per bulan tersebut katakanlah hingga 20 tahun mendatang akumulasi tabungannya jelas lah tidak akan sampai untuk mendapatkan nilai harga rumah," terang Heru.

"Karena hanya senilai Rp 28,8 juta, nilai ini bukan untuk mendapatkan rumah tapi untuk memastikan peserta memperoleh fasilitas pembiayaan rumah jangka panjang," kata dia lagi.

Ia menjelaskan, bahwa tabungan peserta ini menjadi salah satu pemenuhan kelayakan Peserta dalam mengajukan bantuan pembiayaan Rumah Tapera.

Apabila peserta Tapera dinilai eligible (memenuhi syarat) setelah menabung selama 1 tahun secara rutin tiap bulan dalam satu tahun tersebut, maka akan dapat mempermudah persyaratan dan proses pengajuan kepada pihak perbankan karena dianggap mampu untuk menyisihkan penghasilan tiap bulannya.

Heru mengutarakan, di sinilah peran pemerintah hadir dengan menekan nilai angsuran bulanan dengan suku bunga flat 5 persen hingga lunas, sekaligus dengan memperoleh manfaat pengembalian pokok tabungan peserta berikut dengan imbal hasil yang diterima.

Dengan adanya iuran Tapera yang dikumpulkan pekerja di seluruh Indonesia, pemerintah bisa mengupayakan pengurangan suku bunga perbankan untuk kredit KPR bagi peserta yang memenuhi syarat.

Melanjutkan ilustrasi di atas, sambung Heru, apabila harga rumah tapak senilai Rp 175.000.000, berikut uang muka 1 persen, maka beban angsuran yang diterima oleh peserta dalam waktu 20 tahun dengan suku bunga flat 5 persen adalah senilai Rp 1.143.373, disertakan dengan tabungan bulanan sebesar Rp 120.000, sehingga menjadi Rp1.263.373.

Perhitungan jauh lebih murah apabila menggunakan skema KPR kormesil, di mana suku bunga di atas 10 persen dan bersifat mengambang (floating).

“Di akhir pelunasan rRumah Tapera pada 20 tahun mendatang nantinya peserta juga akan memperoleh pengembalian tabungan senilai Rp 28.800.000, ditambah imbal hasil dengan estimasi sebesar 4 persen per tahun, maka peserta akan memperoleh tambahan sebesar Rp 12.799.721," ungkap Heru.

"Besaran nilai estimasi 4 persen tersebut di atas bunga tabungan atau setara dengan deposito bank Himbara (counter rate)," imbuh Heru.

Selain itu perlu diingat dana pengelolaan tabungan peserta adalah terpisah dari dana penyaluran manfaat pembiayaan perumahan

"Nominal tabungan para peserta tidak diganggu gugat, justru memperoleh manfaat dari pengembangan tabungannya," pungkas Heru.

KOMPAS.com - Banyak masyarakat yang mungkin masih awam terkait skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Banyak yang beranggapan, dengan ikut Tapera, maka bisa memperoleh pembiayaan untuk membeli rumah.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menilai bahwa pemahaman masyarakat terhadap besaran presentase dan mekanisme tabungan Tapera secara bertahap akan terus dilakukan edukasi.

Menurut Heru, selama ini banyak masyarakat yang salah kaprah memahami skema Tapera. Misalnya saja soal iuran Tapera yang terpotong setiap bulan dan terakumulasi, kemudian dianggap bisa dipakai untuk membeli rumah.

"Masih ada kesalahpahaman oleh sebagian besar masyarakat, tidak sesederhana itu, dan harus diluruskan," ujar Heru dikutip dari laman resmi BP Tapera, Minggu (7/7/2024).

Heru mengilustrasikan pada contoh skema perhitungan iuran tabungan peserta besaran 3 persen dari penghasilan Rp 4.000.000, yaitu senilai Rp 120.000 per bulan.

Ia menegaskan, bahwa untuk mendapatkan rumah, tidak serta merta dihitung secara sederhana dengan mengkalikan nilai Rp 120.000 yang terpotong setiap bulan tersebut dalam satu tahun, kemudian dikalikan tahun berjalan.

Heru bilang, apabila perhitungan sederhana tersebut diterapkan, maka hingga masa kepesertaan Tapera berakhir atau pekerja sudah memasuki masa pensiun, pastinya tidak akan pernah masuk perhitungan untuk mengajukan Rumah Tapera.

"Kalau dengan perhitungan matematika sederhana, nilai tabungan Rp 120.000 per bulan tersebut katakanlah hingga 20 tahun mendatang akumulasi tabungannya jelas lah tidak akan sampai untuk mendapatkan nilai harga rumah," terang Heru.

"Karena hanya senilai Rp 28,8 juta, nilai ini bukan untuk mendapatkan rumah tapi untuk memastikan peserta memperoleh fasilitas pembiayaan rumah jangka panjang," kata dia lagi.

Ia menjelaskan, bahwa tabungan peserta ini menjadi salah satu pemenuhan kelayakan Peserta dalam mengajukan bantuan pembiayaan Rumah Tapera.

Apabila peserta Tapera dinilai eligible (memenuhi syarat) setelah menabung selama 1 tahun secara rutin tiap bulan dalam satu tahun tersebut, maka akan dapat mempermudah persyaratan dan proses pengajuan kepada pihak perbankan karena dianggap mampu untuk menyisihkan penghasilan tiap bulannya.

Heru mengutarakan, di sinilah peran pemerintah hadir dengan menekan nilai angsuran bulanan dengan suku bunga flat 5 persen hingga lunas, sekaligus dengan memperoleh manfaat pengembalian pokok tabungan peserta berikut dengan imbal hasil yang diterima.

Dengan adanya iuran Tapera yang dikumpulkan pekerja di seluruh Indonesia, pemerintah bisa mengupayakan pengurangan suku bunga perbankan untuk kredit KPR bagi peserta yang memenuhi syarat.

Melanjutkan ilustrasi di atas, sambung Heru, apabila harga rumah tapak senilai Rp 175.000.000, berikut uang muka 1 persen, maka beban angsuran yang diterima oleh peserta dalam waktu 20 tahun dengan suku bunga flat 5 persen adalah senilai Rp 1.143.373, disertakan dengan tabungan bulanan sebesar Rp 120.000, sehingga menjadi Rp1.263.373.

Perhitungan jauh lebih murah apabila menggunakan skema KPR kormesil, di mana suku bunga di atas 10 persen dan bersifat mengambang (floating).

“Di akhir pelunasan rRumah Tapera pada 20 tahun mendatang nantinya peserta juga akan memperoleh pengembalian tabungan senilai Rp 28.800.000, ditambah imbal hasil dengan estimasi sebesar 4 persen per tahun, maka peserta akan memperoleh tambahan sebesar Rp 12.799.721," ungkap Heru.

"Besaran nilai estimasi 4 persen tersebut di atas bunga tabungan atau setara dengan deposito bank Himbara (counter rate)," imbuh Heru.

Selain itu perlu diingat dana pengelolaan tabungan peserta adalah terpisah dari dana penyaluran manfaat pembiayaan perumahan

"Nominal tabungan para peserta tidak diganggu gugat, justru memperoleh manfaat dari pengembangan tabungannya," pungkas Heru.

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal penyebab beberapa perusahaan milik negara keuangannya terindikasi sekarat dan terus merugi sehingga disebut BUMN sakit.

Kata Sri Mulyani, ada dua penyebab utama kenapa beberapa BUMN kinerja keuangannya terus merugi. Faktor pertama adalah karena tata kelola manajemennya yang kurang baik.

Faktor kedua yakni karena beberapa bisnis yang dijalankan sebagian perusahaan BUMN sudah tidak strategis. Di sisi lain, manajemen malah terlambat melakukan transformasi bisnisnya.

"Mungkin karena mismanagement-nya sudah lama, dan sebetulnya sektor tersebut tidak lagi menjadi sektor yang stategis atau penting, terang Sri Mulyani dikutip pada Minggu (17/7/2024).

Perusahaan-perusahaan pelat merah yang kondisi keuangannya sudah sakit parah, bisa dibilang sudah sulit diselamatkan. Bila tetap dipertahankan, justru membebani APBN, terlebih kontribusinya juga minim untuk mendukung pembangunan ekonomi.

"Maka, dalam hal ini tidak harus dimiliki pemerintah, atau bahkan seharusnya bisa ditutup dan likuidasi," beber Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut, pemerintah sudah lama melakukan klasterisasi pengelolaan BUMN sesuai dengan kinerja dan kepentingan dalam menjalankan penugasan atau mandat pembangunan.

Klasterisasi yang telah disusun bersama Kementerian BUMN ini mencakup empat kuadran. Terdiri dari kuadran 2, yakni strategic value and welfare creator alias BUMN yang menjalankan mandat pemerintah dan memiliki kinerja keuangan yang baik.

Lalu, kuadran 1 yakni strategic value alias BUMN yang menjalankan mandat pemerintah, tetapi kinerja keuangannya kurang bagus.

Kemudian, kuadran 4 yakni surplus creator alias BUMN dengan sedikit mandat dari pemerintah, tetapi memiliki kinerja keuangan yang baik.

Serta terakhir, kuadran 3 yakni non-core, alias BUMN dengan mandat dan kinerja keuangan yang rendah. Secara khusus, Sri Mulyani bilang, BUMN di klaster non-core seharusnya ditutup atau dilikuidasi.

"Yang non-core, ini teoretis seharusnya pemerintah tidak harus memiliki, karena ini sebetulnya dari sisi mandat pembangunannya kecil sekali dan performance-nya tidak bagus," ujarnya.

Rencana pemerintah

Sementara itu mengutip Harian Kompas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara berencana melanjutkan pembubaran perusahaan sebagai upaya restrukturisasi. Upaya ini bisa menjadi salah satu sentimen positif yang meningkatkan valuasi saham BUMN yang masih terpuruk.

Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Direktur Utama PT Danareksa Persero Yadi Jaya Ruchandi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR, di Jakarta, Senin (24/6/2024).

"BUMN yang masih membutuhkan restrukturisasi lebih lanjut dan adanya masalah governance, hukum, ataupun restrukturisasi berat yang harus dilakukan. Ada enam BUMN yang berpotensi minimum operasi,” paparnya.

BUMN tersebut adalah PT Indah Karya, PT Dok Dan Perkapalan Surabaya, PT Amarta Karya, PT Barata Indonesia, PT Varuna Tirta Prakasya, dan PT Semen Kupang.

Ia mengatakan, Danareksa dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang menangani 21 perusahaan dan satu anak usaha BUMN titip kelola sejak 2020 berfokus pada penanganan utang masa lalu dari keenam perusahaan tersebut sampai tahun 2027.

Selain mereka yang berpotensi dibubarkan, Danareksa dan PPA juga tengah memproses pembubaran delapan perusahaan lainnya, lalu fokus menangani empat perusahaan lainnya dan menyehatkan setidaknya empat perusahaan.

KOMPAS.com - Pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 70 akan ditutup pada besok, Senin 8 Juli 2024 pukul 23.59 WIB.

Penutupan pendaftaran Prakerja gelombang 70 disampaikan langsung oleh Manajemen Prakerja melalui akun resmi Instagram Kartu Prakerja, @prakerja.go.id.

Seperti diketahui, program Kartu Prakerja tahun 2024 berjalan dengan skema normal, tidak lagi semi bantuan sosial (bansos) dan terbuka untuk masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Untuk diketahui, pelaksanaan Kartu Prakerja 2024 terbuka bagi masyarakat yang menerima bansos seperti Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), diperbolehkan mendaftar sebagai peserta Prakerja.

Lantas, bagaimana cara daftar program Kartu Prakerja gelombang 70?

View this post on Instagram

A post shared by Kartu Prakerja (@prakerja.go.id)

Cara daftar Kartu Prakerja gelombang 70

Sebelum melakukan pendaftaran gelombang Prakerja yang dibuka, peserta harus membuat akun terlebih dahulu dengan alamat e-mail aktif dan password.

Lebih lanjut, tata cara daftar Kartu Prakerja gelombang 70 sebagai berikut:

• Akes laman https://www.prakerja.go.id/, lalu izinkan akses lokasi, isikan NIK, nomor kartu verifikasi, tanggal lahir, alamat, hingga nama ibu kandung
• Unggah foto KTP dan swafoto wajah
• Setelah sistem melakukan pengecekan wajah, tunggu ke tahap berikutnya untuk verifikasi nomor handphone
• Masukkan kode OTP yang sudah dikirimkan ke nomor handphone
• Isi pernyataan pendaftar sesuai kondisi sebenarnya
• Ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar
• Setelah itu, gabung dengan gelombang sesuai alamat KTP, klik Gabung Gelombang
• Akan muncul konfirmasi pilihan gelombang, klik Gabung
• Selanjutnya muncul Persetujuan Prakerja berisi sejumlah pernyataan, klik pada kolom Saya Menyetujui untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya.

Setelah pendaftaran untuk mengikuti gelombang Prakerja selesai dilakukan, peserta bisa menunggu hasil pengumuman seleksi.

Nantinya pengumuman kelolosan akan disampaikan melalui SMS maupun dashboard masing-masing peserta.

Setelah dinyatakan lolos, penerima Kartu Prakerja bisa mengikuti tahapan selanjutnya seperti membeli pelatihan, pengisian survei, hingga pencairan insentif.

Untuk diketahui, peserta lolos Prakerja 2024 akan mendapatkan total nilai manfaat Rp 4,2 juta dengan rincian berikut:

• Beasiswa pelatihan Rp 3,5 juta
• Biaya pengganti transportasi dan internet Rp 600.000
• Pengisian survei evaluasi Rp 100.000.

Itulah ulasan mengenai penutupan program Kartu Prakerja gelombang 70 dan panduan cara daftarnya.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).

Pasalnya, Satgas BLBI akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sementara masih terdapat hak negara dari obligor alias debitur yang belum diselesaikan.

"Aset itu kan tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdata, penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap," kata Hadi di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Minggu (7/7/2024).

"Itulan sebabnya, kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia lagi.

Hadi menjelaskan, sejak Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI telah mencapai Rp 38,2 triliun.

Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

"Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak lagi menduduki aset tersebut," kata dia.

Mantan Menteri ATR/BPN ini mengatakan, untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai K/L untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur.

"Saya tadi juga meminta Satgas BLBI mengkaji ketentuan Pasal 26 ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2022, yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," beber Hadi.

"Oleh karena itu, perlu dipikirkan terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor/debitur," sambungnya.

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pemerintah akan memperpanjang masa tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI).

Pasalnya, Satgas BLBI akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sementara masih terdapat hak negara dari obligor alias debitur yang belum diselesaikan.

"Aset itu kan tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdata, penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap," kata Hadi di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kemenko Polhukam, Minggu (7/7/2024).

"Itulan sebabnya, kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia lagi.

Hadi menjelaskan, sejak Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021 hingga saat ini, perolehan Satgas BLBI telah mencapai Rp 38,2 triliun.

Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) saat ini nilainya mencapai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 meter persegi.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti.

"Aset ini harus segera digunakan oleh kementerian/lembaga agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak lagi menduduki aset tersebut," kata dia.

Mantan Menteri ATR/BPN ini mengatakan, untuk melanjutkan hasil kerja Satgas BLBI, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai K/L untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur.

"Saya tadi juga meminta Satgas BLBI mengkaji ketentuan Pasal 26 ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2022, yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," beber Hadi.

"Oleh karena itu, perlu dipikirkan terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor/debitur," sambungnya.

KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan soal penyebab mahalnya harga obat-obatan di Indonesia. Sebab musababnya yakni banyaknya inefisiensi distribusi.

Bahkan menurut Budi, bila dibandingkan dengan Malaysia, harga obat di Indonesia lebih mahal tiga hingga lima kali lipat. Kondisi ini yang menyebabkan biaya pengobatan untuk sejumlah penanganan penyakit di Negeri Jiran tersebut cukup terjangkau.

"Bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," kata Budi di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (7/7/2024).

Budi mengakui, pajak juga berkontribusi pada harga produk farmasi, namun sebenarnya persentase tidak sesignifikan tata niaganya. Faktor terbesar tetaplah pada inefisiensi perdagangan.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen, nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," ujar Budi.

Mantan Dirut Bank Mandiri itu menyebut, masalah mahalnya harga obat-obatan di Tanah Air bisa diatasi dengan transparansi dalam distribusinya maupun pengadaannya.

Selain harga obat-obatan, masyarakat di Indonesia juga harus membayar lebih mahal untuk alat-alat kesehatan.

Sementara itu mengutip Harian Kompas, pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya-biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor.

"Itu lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa," tutur Budi.

Ia berujar, mahalnya biaya layanan kesehatan juga secara tidak langsung ikut membebani keuangan negara. Pasalnya, nyaris semua layanan kesehatan di Tanah Air saat ini terlayani BPJS Kesehatan.

"Kalau layanan kesehatan ini sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, balik lagi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yan semurah mungkin," kata Budi.

KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin blak-blakan soal penyebab mahalnya harga obat-obatan di Indonesia. Sebab musababnya yakni banyaknya inefisiensi distribusi.

Bahkan menurut Budi, bila dibandingkan dengan Malaysia, harga obat di Indonesia lebih mahal tiga hingga lima kali lipat. Kondisi ini yang menyebabkan biaya pengobatan untuk sejumlah penanganan penyakit di Negeri Jiran tersebut cukup terjangkau.

"Bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," kata Budi di Jakarta dikutip dari Antara, Minggu (7/7/2024).

Budi mengakui, pajak juga berkontribusi pada harga produk farmasi, namun sebenarnya persentase tidak sesignifikan tata niaganya. Faktor terbesar tetaplah pada inefisiensi perdagangan.

"Pajak kan gampangnya paling berapa, pajak kan 20 persen, 30 persen, nggak mungkin, bagaimana menjelaskan bedanya 300 persen, 500 persen. Sesudah kita lihat ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya," ujar Budi.

Mantan Dirut Bank Mandiri itu menyebut, masalah mahalnya harga obat-obatan di Tanah Air bisa diatasi dengan transparansi dalam distribusinya maupun pengadaannya.

Selain harga obat-obatan, masyarakat di Indonesia juga harus membayar lebih mahal untuk alat-alat kesehatan.

Sementara itu mengutip Harian Kompas, pengenaan bea untuk komponen alat kesehatan ataupun biaya-biaya tak terduga membuat industri kesehatan Indonesia sulit bersaing dengan produk impor.

"Itu lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa," tutur Budi.

Ia berujar, mahalnya biaya layanan kesehatan juga secara tidak langsung ikut membebani keuangan negara. Pasalnya, nyaris semua layanan kesehatan di Tanah Air saat ini terlayani BPJS Kesehatan.

"Kalau layanan kesehatan ini sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi, balik lagi, kalau (biaya layanan kesehatan) mahal, nanti pemerintah yang akan bayar (mengeluarkan biaya). Itu sebabnya kita harus mencari kombinasi yan semurah mungkin," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga pertengahan tahun 2024, tidak ada proyek apartemen baru yang diluncurkan di pasar properti Surabaya.

Salah satu alasannya karena para pengembang atau developer sangat berhati-hati dengan kondisi pasar pada semester I tahun berjalan.

“Berdasarkan penilaian dari developer, pada semester pertama itu ada pemilu juga memasuki masa liburan. Jadi ini dianggap kurang ideal bagi mereka untuk meluncurkan proyek baru,” ungkap Head Of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto dalam Property Report Kuartal II 2024.

Menurut Ferry, dalam waktu beberapa bulan ke depan, mungkin akan ada peluncuran proyek apartemen baru di Surabaya.

Sementara itu, diperkirakan 5.009 unit apartemen akan rampung sampai akhir tahun 2025, 42 persen unit berlokasi di Surabaya Selatan.

Dari sisi penjualan, Ferry mengatakan konsumen lebih menyukai membeli apartemen yang sudah rampung.

“Dalam beberapa kuartal ini, kita lihat proyek-proyek yang sudah selesai itu angka penjualannya lebih kencang dibandingkan proyek-proyek yang masih under construction ataupun yang baru dalam tahap launching,” papar Ferry.

Hal ini tak lepas dari persepsi orang Indonesia yang lebih memilih sesuatu yang sudah kelihatan di depan mata.

“Pemilihan ini untuk memitigasi risiko-risiko proyek. Misalnya keterlambatan handover project atau masalah lainnya ketika harus membeli apartemen yang masih under construction,” tandas Ferry.