TEMPO.CO, Jakarta - Informasi mengenai pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 72 masih belum diumumkan. Kendati demikian, masyarakat yang berminat untuk mendaftar dapat mempersiapkan diri mulai dari sekarang, termasuk memahami syarat dan tata cara membuat akun Prakerja.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso berharap pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Rakabuming Raka dapat melanjutkan program Prakerja yang telah dilaksanakan di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, karena dinilai dapat memberikan dampak positif.

“Secara program, kami mendorong program Kartu Prakerja berlanjut. Semua sangat relevan dan mestinya sangat positif untuk dilanjutkan,” kata Susi saatmedia briefingdi Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Syarat Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Untuk diketahui,Kartu Prakerjamerupakan program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program tersebut ditujukan untuk sejumlah kalangan, dengan ketentuan:

-Pencari kerja, pekerja/buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, pekerja yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah (PBPU), atau pelaku usaha mikro dan kecil.

-Berstatus sebagai warga negara Indonesia (WNI).

-Berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 64 tahun.

-Tidak sedang mengikuti pendidikan formal, seperti sekolah atau kuliah.

-Pejabat negara; pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); aparatur sipil negara (ASN); prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI); anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); kepala desa dan perangkat desa; serta direksi, komisaris, dan dewan pengawas di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak bisa mendaftar.

-Dalam satu kartu keluarga (KK) hanya diperbolehkan maksimal dua nomor induk kependudukan (NIK) yang menjadi penerima manfaat Kartu Prakerja.

Cara Membuat Akun Prakerja Gelombang 72

Adapun langkah-langkah untuk mendaftar akunPrakerjasebagai berikut:

-Akses laman prakerja.go.id.

-Tekan ikon tiga garis horizontal atauburger linedi sudut kanan atas.

-Pilih opsi Daftar Sekarang.

-Masukkan alamat surel (email) dan buat kata sandi.

-Masukkan angka kode captcha yang muncul di layar.

-Centang bagian persetujuan syarat dan ketentuan.

-Tekan tombol Daftar.

-Lakukan verifikasi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan KK dengan mengisi NIK, nomor KK, dan tanggal lahir, lalu klik Lanjut.

-Isi data diri meliputi nama lengkap, jenis kelamin, nama lengkap, status pernikahan, jumlah tanggungan, alamat sesuai e-KTP, dan alamat domisili.

-Centang bagian persetujuan, lalu ketuk tombol Lanjut.

-Unggah foto e-KTP.

-Lakukan verifikasi wajah sesuai dengan instruksi.

-Pilih alasan mengikuti Prakerja, status pekerjaan, jenjang pendidikan, serta minat dan keterampilan.

-Verifikasi nomor ponsel.

-Masukkan enam digit kode OTP, lalu tekan tombol Verifikasi.

-Isi tes kemampuan dasar (TKD) atau soal kemampuan belajar (SKB).

-Pilih gelombang Prakerja yang tersedia dengan menekan tombol Gabung Gelombang.

-Kemudian, sistem akan menampilkan persetujuan untuk lanjut ke tahap berikutnya.

-Setelah pendaftaran berhasil, tunggu pengumuman kelolosan seleksi gelombang Kartu Prakerja yang dikirimkan ke SMS danemail.

TEMPO.CO, Jakarta - Total insentif yang disalurkan dalam Program Kartu Prakerja kepada seluruh peserta sejak 2020 hingga 30 September 2024 mencapai Rp 41,59 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Operasi Prakerja Hengki Mardongan Sihombing dalam acara Financial Inclusion Week 2024 secara virtual, di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Ia menyebutkan, penyaluran insentif tunai lewat skema government to person (G2P) diarahkan sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan ketrampilan tenaga kerja melalui banyak opsi pelatihan.

“Kita sudah punya penerima manfaat sebanyak 18,98 juta orang, dan juga karena kita membangun kolaborasi G2P dengan mitra kita dari bank dan juga e-wallet, kita sudah berhasil mentransfer insentif tunai ke dompet mereka tanpa kontak fisik dengan peserta. Kita sudah mencairkan sekitar Rp 41,59 triliun atau setara dengan US$ 2,66 miliar,” ucapnya, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kesempatan itu, Hengki juga menegaskan Program Kartu Prakerja tidak hanya menawarkan bantuan finansial, tapi juga membangun ekosistem yang terintegrasi dengan berbagai mitra, termasuk portal pekerjaan, platform digital, serta lembaga pelatihan.

Adapun hasil dari survei yang dilakukan tim Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menunjukkan bahwa program ini sudah memberikan dampak signifikan bagi para penerima manfaat.

Salah satu temuan kuncinya adalah sekitar 26 persen peserta berhasil memperoleh pekerjaan dalam waktu dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan. Tak hanya itu, juga terdapat peningkatan pendapatan tahunan rata-rata per orang sebesar Rp 980 ribu.

Lebih jauh, Hengki menjelaskan sekitar 5 persen peserta yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai pelaku UMKM, akhirnya berhasil mendaftarkan usahanya setelah mengikuti pelatihan kewirausahaan di Program Kartu Prakerja.

Berikutnya, sekitar 2 persen peserta yang sebelumnya bekerja di sektor informal kini telah beralih status menjadi pekerja formal. “Itulah alasan Presiden Jokowi menggagas Kartu Prakerja mulai dari tahun 2020. Kartu Prakerja berusaha meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, kemampuan wirausaha kepada angkatan kerja Indonesia,” katanya.

Atas dasar itu, Hengki mengklaim, program ini memberikan solusi bagi permasalahan yang sudah lama dihadapi tenaga kerja Indonesia, ketidakmauan masyarakat untuk mengikuti kursus karena adanya keterbatasan dana, waktu, serta informasi.

Lewat Program Kartu Prakerja, menurut Hengki, peserta dapat memperoleh insentif tunai dari kredit pelatihan, mengikuti pelatihan singkat secara fleksibel, serta mendapatkan akses informasi kursus secara daring.

“Prakerja mencoba menciptakan marketplace, sehingga mereka dapat menyediakan informasi pasar tenaga kerja," ucap Hengki. Dengan begitu, para pencari kerja atau pekerja dapat menemukan kursus apa pun di ekosistem Prakerja.

Ekonom yang juga Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono sebelumnya mengkritik program Kartu Prakerja yang digagas Presiden Jokowi. Salah satu kritiknya adalah karena sebagian besar peserta kartu Prakerja adalah orang yang sudah bekerja.

"Sehingga tujuan utama program kartu Prakerja yang seharusnya ditujukan bagi pengangguran dan korban PHK menjadi tidak tercapai,” ujarnya dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 14 Desember 2023.

Yusuf juga mengungkit hanya sedikit peserta program Prakerja yang mengikuti pelatihan hingga selesai. “Sehingga tujuan peningkatan kompetensi sulit tercapai."

Selain itu, menurut Yusuf, mekanisme pendaftaran peserta program Kartu Prakerja didasarkan pada pendaftaran mandiri secara digital. Walhasil, hal ini justru menjadi bias karena terkesan lebih mengarah ke kelompok menengah dan atas. "Jadi coverage program Kartu Prakerja ini untuk kelompok miskin sangat rendah," ujarnya.

Berikutnya adalah jenis pelatihan yang ditawarkan dalam program Kartu Prakerja berdurasi singkat. Peserta hanya diwajibkan minimal mengikuti selama 6 jam. Pelatihan yang dilakukan pun sepenuhnya Daring tanpa tatap muka interaktif atau on the job training. Dengan desain pelatihan seperti ini, program Kartu Prakerja susah mencapai tujuan untuk skilling angkatan kerja baru, re-skilling untuk pekerja korban PHK, dan up-skilling untuk pekerja aktif.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga menyarankan agar pemerintah berikutnya mempertimbangkan lagi rencana melanjutkan program Kartu Prakerja .

“Pemerintahan Prabowo-Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia mengkritik pelaksanaan program Kartu Prakerja yang tidak tepat sasaran, berisiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi. Achmad menyarakan sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Yohanes Maharso dan Raihan Muzzaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Program kartu Prakerja merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini adalah beasiswa pelatihan yang bisa dipakai untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Hal yang melatarbelakangi munculnya program ini adalah oleh keinginan pemerintah untuk mendorong masyarakat agar terus belajar.

Benefit dari program ini juga tak sedikit. Pemegang kartu Prakerja akan mendapat pelatihan hardskill dan softskill untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing para pekerja. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kewirausahaan.

Sasaran kartu Prakerja adalah orang-orang yang sedang mencari pekerjaan, pekerja atau buruh yang ingin meningkatkan skill, dan pelaku usaha mikro dan kecil dengan rentang usia 18-64 tahun.

Mengutip dari laman resmi Prakerja, program ini telah menyasar 514 Kabupaten/Kota di Indonesia dengan jumlah penerima mencapai 18,9 juta orang. Direktur Eksekutif PMO Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan bahwa rata-rata penerima program ini adalah generasi Z dan Millennial.

"Dari peserta Prakerja, mayoritas berusia 18-35 tahun atau Gen-Z dan Milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class, dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan," ujar Denni dikutip dari Prakerja, Jumat (11/10/2024).

Program ini juga memperhatikan para penyandang disabilitas di Indonesia. Menurut informasi yang dipaparkan oleh Prakerja, 3% dari keseluruhan penerima program ini adalah penyandang disabilitas.

Selama 4 tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Dengan pelatihan yang disediakan di Prakerja, penyandang disabilitas dapat mengembangkan skill mereka di rumah saja.

Kilas Balik

Mengutip dari CNBC Indonesia, Program kartu Prakerja ini pertama kali diluncurkan pada 11 April 2020. Program ini muncul sesaat setelah pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat adanya pandemi COVID-19.

Tidak seperti sekarang, saat pertama kali program ini diluncurkan pemerintah menggabungkan pelatihan dengan program bantuan sosial. Tujuannya adalah untuk membantu masyarakat yang saat itu ekonominya terganggu karena pandemi.

Mengacu pada laman resmi Prakerja, program ini efektif dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 yang terjadi. Berdasar pada survei Presisis pada tahun 2021, program ini ternyata meningkatkan skill penerimanya dan berhasil mengubah status kebekerjaan penerimanya. Tak hanya itu, program ini juga berhasil meningkatkan upah pekerja sebesar 31,6%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut bahwa program ini telah mengatasi scaring effect akibat COVID-19.

"Terkait dengan itu, Program Kartu Prakerja merupakan salah satu program penting yang berfungsi mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Kartu Prakerja terbukti meningkatkan kompetensi, produktivitas, daya saing, dan keterampilan kewirausahaan sehingga peserta dapat meningkatkan pendapatan atau kesempatan memperoleh pekerjaan baru, sekaligus mengatasi 'scarring effect' akibat pandemi," jelas Febrio.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, memberikan tanggapannya ihwal rencana kelanjutan program Kartu Prakerja dan penyaluran bantuan sosial (bansos) beras pada era kepemimpinan yang baru.

“Pemerintahan Prabowo - Gibran sebaiknya mempertimbangkan penghentian program Kartu Prakerja dan bansos beras, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya ketika dihubungi melalui pesan tertulis, Jumat malam, 4 Oktober 2024.

Ia kemudian membeberkan sejumlah alasan yang mendasari usulannya tersebut. Beberapa alasan yang mendorong usulan tidak dilanjutkannya program bansos beras dan Kartu Prakerja adalah ketidaktepatan sasaran program, risiko menimbulkan ketergantungan, dan biaya operasionalnya yang tinggi.

Lebih lanjut, Achmad menyarakann sejumlah program pengganti yang lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi.

Alternatif yang pertama adalah dengan menciptakan pelatihan kerja berbasis industri. Achmad berpendapat bahwa pemerintah dapat melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang akan secara langsung melatih tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sistem pelatihan ini, kata Achmad, tidak berbasis online sebagaimana pelaksanaan program Kartu Prakerja. Pelatihan itu juga harus lebih relevan dan dapat diaplikasikan langsung di dunia kerja nyata.

Selain itu, alih-alih bansos berupa beras, Achmad menyarankan alternatif kebijakan untuk memperluas bansos tunai. Selain lebih fleksibel dan mudah dikelola, jenis bantuan seperti ini memiliki transparansi yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir adanya penyelewengan dalam praktiknya.

Dengan begitu, kata Achmad, kebijakan ini juga dapat menjangkau kelompok kelas menengah rentan yang sering terabaikan kesejahteraannya.

Achmad pun menyarankan agar diterapkannya pemberdayaan UMKM dengan dukungan database yang terintegrasi dengan sistem kependudukan dan data ekonomi yang akurat. Menurut dia, menyejahterakan UMKM sama dengan mendorong kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Menurut pandangan Achmad, program-program alternatif tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kebijakan itu bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi kesejahteraan masyarakat."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengajak warga Kampung Baru, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan usulan agar program pemberian bansos beras bisa dilanjutkan di pemerintahan berikutnya.

Jika memang masyarakat ingin program itu dilanjutkan, Jokowi menyatakan bakal membisiki Prabowo Subianto untuk meneruskan program tersebut. "Tapi usulannya dari Bapak/Ibu semuanya lho ya,” kata Jokowi, Rabu, 2 Oktober 2024.

Pada kesempatan yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya tengah mengupayakan agar program Kartu Prakerja dapat diteruskan pada masa pemerintahan Prabowo.

“Hampir seluruh program itu nanti akan dibahas kemudian, karena memang di dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut. Jadi masih perlu semua dibicarakan,” ujarnya usai konferensi pers “Temu Alumni Prakerja” di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis, 3 Oktober 2024.

Daniel A. Fajri dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Ahmad Febrian, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Sejak diluncurkan pada tahun 2020, Program Prakerja menjadi salah satu katalisator dalam memperkuat kompetensi tenaga kerja Indonesia. Caranya melalui skilling, reskilling dan upskilling di 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Program ini memberikan akses pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan sampai saat ini telah menjangkau lebih dari 18,9 juta penerima di seluruh provinsi.

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Cipta Kerja memaparkan, Indonesia akan mempunyai bonus demografi dengan hampir 90 juta orang di kelas menengah. Tentu salah satu tantangan ke depan adalah the future of work, berubahnya demand, dan pasar kerja.

"Sehingga anak muda harus punya fleksibilitas untuk menata karier baru, job switching, dan pekerjaan yang akan ada di depan. Hal ini membutuhkan informasi yang ada dari Prakerja, on-demand job dan on-demand requirement sangat diperlukan, dan Prakerja adalah satu-satunya program yang bisa tailor-made sesuai dengan kebutuhan peserta,” jelas Airlangga, dalam rilis yang diterma Kontan.co.id, Kamis (3/10).

Dalam kurun waktu empat tahun, Prakerja telah menyediakan lebih dari 6.000 pelatihan. Mulai dari digital skills, green skills, bahasa asing, hospitality, teknik dan berbagai bidang lain.

Denni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif PMO Prakerja menjelaskan, mayoritas peserta berusia 18-35 tahun atau Gen Z dan milenial, dengan kelas ekonomi mencakup desil 1 aspiring middle class hingga middle class. "Dengan mayoritas berasal dari daerah pedesaan.” kata Denni. .

Data internal Prakerja menunjukan bahwa hingga September 2024, 52% peserta Prakerja adalah perempuan. Dan 3% dari keseluruhan penerima merupakan penyandang disabilitas.

Selain dihadiri perwakilan alumni dari ujung-ujung Indonesia termasuk Sabang sampai Merauke, Talaud dan Kabupaten Rote, turut hadir perwakilan Komite Cipta Kerja dan tamu undangan antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara Narendra Jatna, Staf Ahli Kementerian Pertahanan Bidang Ekonomi Mayor Jenderal TNI Steverly Christmas Parengkuan, serta perwakilan Kementerian/Lembaga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memamerkan prestasi yang sudah dicapai dari program Kartu Prakerja. Ketua Komite Cipta Kerja tersebut mengatakan program tersebut bahkan ditiru negara lain.

“Negara mereplikasikan sistemnya, yaitu Kamboja. Sekarang Thailand, Maroko, dan Negara Bagian Serawak juga sedang mempelajari program ini,” katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Program Prakerja juga diapresiasi oleh sejumlah lembaga, seperti Bank Pembangunan Baru (NDB Bank), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau UNDP, dan Bank Dunia. "Nah, saya mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh UNESCO," ujar Airlangga.

Di berbagai negara sudah ada berbagai kementerian langsung yang menangani pelatihan reskilling (menambah kemampuan baru) dan upskilling (meningkatkan kemampuan).

“Jadi, ini adalah sebuah prasarana yang diperlukan untuk mengurangi gap antara mereka yang baru lulus pendidikan dengan demand side pekerjaan,” kata Airlangga.

Mayoritas Peserta Kartu Prakerja Generasi Muda

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan mayoritas peserta program merupakan generasi muda. Mayoritas peserta berusia 18-35 tahun atau generasi Z dan milenial dengan kelas ekonomi mencakup aspiring middle class atau menuju kelas menengah hingga kelas menengah.

“Mayoritas peserta berasal dari daerah pedesaan.” kata Denni.

Menurut Denni, data tersebut mencerminkan peran penting Prakerja dalam membantu generasi muda mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja. Hal itu sekaligus mendorong mereka menuju peningkatan keterampilan yang membuat mereka naik kelas ke tingkat ekonomi yang lebih baik.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Presisi Indonesia, penerima program Prakerja juga meningkat pendapatannya sekitar Rp 255 ribu hingga Rp 315 ribu atau meningkat 17- 21% per bulan setelah memiliki keterampilan dan sertifikat dari Prakerja.

Data internal Prakerja menunjukan hingga September 2024, sebanyak 52% peserta Prakerja adalah perempuan. Lalu, 3% dari keseluruhan penerima merupakan penyandang difabel.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 3 Oktober 2024 dimulai dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Susiwijono Moegiarso mengatakan deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli.

Disusul, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengatakan kelanjutan program Kartu Prakerja menjadi keputusan pemerintah berikutnya di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Program itu disebut penting dan memberi dampak positif.

Selanjutnya, Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Krakatau Steel mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi yang diterbitkan pada hari yang sama, Rabu, 2 Oktober 2024

Berikutnya, belakangan ini sebuah aplikasi belanja online asal China, Temu, menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Platform yang menawarkan berbagai produk dengan harga sangat murah ini dinilai mengancam keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Apa itu aplikasi Temu?

Terakhir, ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kursi Menteri di bidang ekonomi pada era pemerintahan Prabowo Subianto harus diisi oleh sosok yang inovatif dan visioner. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Bikin Apindo Cemas tapi....

<!--more-->

1. Deflasi 5 Bulan Berturut-turut Bikin Apindo Cemas tapi Pemerintah Tenang, Apa Bedanya dengan Inflasi?

Deflasi yang sudah berlangsung selama lima bulan berturut-turut tidak berkaitan dengan pelemahan daya beli, kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Sebab, deflasi terjadi pada komponen harga bergejolak (volatile food). Sementara pelemahan daya beli seharusnya terefleksi pada komponen inflasi inti (core inflation), yang hingga September 2024 masih mencatatkan inflasi.

“Inflasi inti itu yang mengindikasikan daya beli, bukan harga berjolak atau harga diatur pemerintah (administered price),” kata Susiwijono saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengatakan kelanjutan program Kartu Prakerja menjadi keputusan pemerintah berikutnya di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Program itu disebut penting dan memberi dampak positif.

“Kita tetap mendorong kelanjutan dari program prakerja ini,” kata Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat konferensi pers di gedung Kemenko Perekonomian pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Susiwijono berkata, dengan capaian-capaian yang telah ada, program Kartu Prakerja akan semakin penting untuk dilaksanakan. Apalagi jika terkait isu pembukaan lapangan kerja dan kelas menengah. “Semuanya sangat relevan. Dan mestinya sangat positif untuk kita lanjutkan,” ucap Susiwijono.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Dirut Krakatau Steel Meninggal Dunia, Manajemen Pastikan....

<!--more-->

3. Dirut Krakatau Steel Meninggal Dunia, Manajemen Pastikan Operasional Perusahaan Tetap Berjalan Normal

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Purwono Widodo meninggal dunia pada Rabu, 2 Oktober 2024. Krakatau Steel mengonfirmasi kabar duka tersebut melalui pernyataan resmi yang diterbitkan pada hari yang sama, Rabu, 2 Oktober 2024

“Kami mengonfirmasi bahwa benar adanya berita duka atas meninggalnya Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Bapak Ir. Purwono Widodo, M.M. pada 2 Oktober 2024 pukul 20.37 WIB di RS Medistra,” tulis Krakatau Steel.

Meski demikian, manajemen Krakatau Steel memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. "Manajemen perseroan memastikan operasional perusahaan tetap berjalan secara normal," tulis perseroan.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Dianggap akan Mengancam UMKM Indonesia, Apa Itu Aplikasi Belanja Online Temu?

Belakangan ini sebuah aplikasi belanja online asal China, Temu, menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Platform yang menawarkan berbagai produk dengan harga sangat murah ini dinilai mengancam keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Apa itu aplikasi Temu?

Dilansir dari USAToday, Temu adalah sebuah platform e-commerce yang diluncurkan pada Agustus 2022 dan berbasis di Boston, Amerika Serikat. Meski didirikan di Amerika Serikat, Temu sebenarnya adalah bagian dari PDD Holdings Inc., yang juga merupakan induk perusahaan Pinduoduo, platform belanja terkenal dari China.

Temu menawarkan berbagai produk dengan harga yang sangat murah karena menggunakan model bisnis Factory to Consumer (F2C), di mana produk dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen tanpa perantara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Beberkan Kriteria Menteri Keuangan....

<!--more-->

5. Ekonom Beberkan Kriteria Menteri Keuangan di Era Pemerintahan Prabowo Subianto

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kursi Menteri di bidang ekonomi pada era pemerintahan Prabowo Subianto harus diisi oleh sosok yang inovatif dan visioner. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Menurut Achmad, salah satu posisi krusial untuk menghadapi tantangan target tersebut adalah Menteri Keuangan. Terlebih, target prabowo lebih tinggi dari proyeksi moderat yang diberikan oleh lembaga internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) yang hanya memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di sekitar 5 persen.

Belum lagi defisit APBN di tahun pertama pemerintahan Prabowo yang mencapai hampir 3 persen dan juga kondisi deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, membuat posisi Menteri Keuangan harus mampu memecahkan masalah struktural yang menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan insentif program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Kenaikan disebut akan disesuaikan dengan insentif program Kartu Prakerja.

“Kita minta insentif pelatihan JKP disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang, kan, Prakerja sekitar Rp3,5 juta, sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari itu. Jadi, JKP akan dinaikkan,” kata Airlangga di acara “Temu Alumni Prakerja” yang diadakan di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan, disingkat JKP, adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Jaminan yang dimaksud berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Sedangkan, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan. Program yang diluncurkan pada 2020 itu tidak hanya ditujukan untuk pencari kerja, tetapi juga pekerja yang ingin menambah kompetensi, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pelaku usaha mikro dan kecil.

Peserta Kartu Prakerja mendapatkan beasiswa sebesar Rp3,5 juta ditambah insentif Rp600 ribu. Jumlah itu ditambah lagi dengan insentif dua kali survei, masing-masing sebesar Rp50 ribu. Total uang yang didapat seorang peserta menjadi Rp4,2 juta.

Sementara itu, uang tunai yang diberikan kepada peserta JKP dihitung dengan rumus (45 persen x upah x 3 bulan) + (25 persen x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta, menurut aturan di situs web BPJS Ketenagakerjaan.

Manfaat berupa uang tunai diterima oleh peserta JKP setiap bulan selama maksimal 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP.

Airlangga mengungkap pemerintah telah menyiapkan dana lebih dari Rp1 triliun untuk tambahan insentif JKP. Menurut dia, pemanfaatan insentif saat ini masih sangat kecil dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat.

“Insentif JKP akan disiapkan dari dana sekitar Rp1,2 triliun. Pemanfaatannya masih sangat kecil, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat. Karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan di masyarakat,” tuturnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menyampaikan hingga saat ini jumlah penerima program Kartu Prakerja mencapai 18,9 juta orang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menjelaskan, pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA keatas, gender 51% perempuan, dan asal mayoritas daerah pedesaan.

"Usia dari peserta program Kartu Prakerja mayoritas 18-35 tahun atau bisa dibilang itu adalah gen Z dan milenial," ungkap Denni dalam acara Temu Alumni Prakerja, Kamis (3/10).

Adapun, pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6.000 lebih program pelatihan. Baik online maupun offline, yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi serta relevan.

Tercatat, lembaga pelatihan atau lembaga kursus yang ada di Prakerja hingga saat ini mencapai 540 lembaga/perguruan tinggi. Seperti sekolah vokasi UI, IPB, UGM, politeknik, yayasan, lembaga kursus dan pelatihan (LKP), lembaga pelatihan kerja (LPK), balai latihan kerja (BLK) komunitas dan lainnya.

Hasil yang lain dari Program Kartu Prakerja adalah industri pelatihan tumbuh.

"Karena lewat prakerja, industri pelatihan mendapatkan injeksi kurang lebih sekedar Rp 13 triliun," ungkap Denni.

Bisnis.com, JAKARTA — Manajemen Pelaksana Program (PMO) Kartu Prakerja melaporkan bahwa dalam lima tahun perjalanan program itu, sebanyak 18,9 juta masyarakat Indonesia telah menerima manfaat Kartu Prakerja.

Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan Kartu Prakerja telah inklusif bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga mencakup 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Secara usia, didominasi oleh usia 18 hingga 35 tahun.

"Usia dari peserta mayoritas 18 sampai 35 tahun atau itu Gen Z dan Milenial," ungkapnya dalam Temu Alumni Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (3/10/2024).

Sementara berdasarkan kelas ekonomi, Program Kartu Prakerja diikuti dari desil 1, aspiring middle class hingga middle class.

Denni menjelaskan secara komposisi, jumlah penerima yang pada saat mendaftar program tersebut dengan status bekerja sebanyak 39%. Dalam survei yang dilakukan usai dua bulan pelatihan, jumlah peserta yang bekerja naik menjadi 55%.

Dari 55% yang bekerja, 13% diantaranya menjadi pekerja dan 13% lainnya menjadi wirausaha atau membuka usahanya sendiri usai mengikuti pelatihan.

Pendidikan peserta Kartu Prakerja mayoritas adalah SMA ke atas, gender 51% perempuan, asal mayoritas daerah perdesaan.

Sementara pelatihan di ekosistem prakerja sejak awal hingga saat ini secara kumulatif mencapai 6.000 lebih program pelatihan baik online maupun offline, yang semuanya terkurasi dan telah diverifikasi serta relevan.

Kemudian hasil dari evaluasi, penerimaa manfaat Prakerja merasa sangat meningkatkan kebekerjaan, kewirausahaan, pendapatan, inklusi keuangan, dan literasi digital dari para peserta.

Ke depan, Denni mengatakan pihaknya akan melakukan tracer study bagi para Alumni Kartu Prakerja pada November 2024 mendatang.

Untuk diketahui, program Kartu Prakerja adalah program beasiswa pelatihan untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Program ini ditujukan bukan hanya untuk pencari kerja, tapi juga mereka yang sudah bekerja maupun buruh yang ingin mendapatkan peningkatan skill atau kompetensi, juga pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah belum dapat memastikan kelanjutan program Kartu Prakerja pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasannya masih dilakukan.

“Masih perlu dibicarakan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko Ekonomi, Jakarta, Kamis (3/10).

Pemerintah mengupayakan agar program terus dapat terus berjalan. Manfaat Prakerja sudah dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak muda, keluarga miskin, pensiunan TNI, penyandang difabel, maupun yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.

“Hampir seluruh program itu akan dibahas kemudian karena memang dalam APBN 2025 disediakan porsi untuk hal tersebut,” ujar Airlangga.

Kartu Prakerja Dinikmati 18,9 Juta Penerima

Airlangga mengatakan program Prakerja saat ini sudah dinikmati oleh 18,9 juta penerima di 514 kabupaten dan kota. Tidak ada institusi pendidikan manapun yang bisa melakukan pelatihan kepada belasan juta orang dalam waktu empat tahun.

“Prakerja pada saat diberikan penugasan tidak ada definisinya. Sesudah perjalanan empat tahun, nah ini sekarang ada definisinya,” kata Airlangga.

Direktur Eksekutif Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menuturkan sebelumnya 39% peserta Kartu Prakerja merupakan pekerja dan sisanya % merupakan pengangguran. Setelah melakukan pelatihan, porsi peserta Kartu Prakerja berubah.

“Dua bulan setelah menyelesaikan pelatihan, persentase yang bekerja naik dari 39% menjadi 55%,” ujar Denni.

Penerima Perempuan Prakerja Naik

Berdasarkan Riset Presisi Indonesia 2021, peserta perempuan program Prakerja mengalami peningkatan pendapatan 33% lebih tinggi dibanding non-penerima perempuan. Sedangkan Studi Svara Institute 2023 menunjukkan peningkatan pendapatan penerima Prakerja bisa mencapai 17,6% lebih tinggi dibanding non-penerima.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan program tersebut juga sangat positif jika dilanjutkan karena saat ini terdapat sejumlah isu yang terjadi. Beberapa di antaranya terkait masalah pembukaan lapangan kerja dan penurunan kelas menengah.

"Keputusan akan ada di pemerintahan baru. Kami berharap ada keberlanjutan,” kata Susiwijono.