JAKARTA, KOMPAS.com – Aset milik Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, senilai Rp 2 triliun masih belum berhasil dijual meskipun sudah dilelang sebanyak tiga kali sejak 2022.

Aset yang disita oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini mengalami kesulitan untuk menemukan pembeli.

Mari kita telusuri mengapa hal ini terjadi dan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah melalui sejumlah pertanyaan kunci berikut ini.

Mengapa Harga Aset Menjadi Masalah?

Salah satu alasan utama mengapa aset-aset ini tidak kunjung laku adalah karena harga yang dianggap terlalu tinggi oleh calon pembeli.

Nilai lelang awal aset ini dimulai dari Rp 2,42 triliun, kemudian turun menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang kedua, dan kembali turun menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga.

Meskipun harga sudah diturunkan, aset-aset tersebut masih dianggap mahal, sehingga menyulitkan proses penjualan.

Mengapa Belum Menemukan Pembeli yang Cocok?

Menurut Joko Prihanto, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sulitnya menemukan pembeli yang cocok juga menjadi salah satu faktor.

Hal ini umum terjadi dalam proses lelang, di mana aset yang disita kadang-kadang tidak langsung menemukan pembeli yang tepat. "Mungkin belum dapat pembeli yang pas saja," ujar Joko, dikutip dari Antara.

Apakah Pemerintah Akan Terus Melakukan Lelang?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada proses lelang saja untuk memaksimalkan aset-aset ini.

Pemerintah berencana menggunakan metode lain selain lelang, yaitu pendayagunaan aset sitaan.

Apa Itu Pendayagunaan Aset Sitaan?

Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pendayagunaan aset akan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Piutang Negara. Pendayagunaan ini memungkinkan aset yang telah disita negara untuk digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, di mana hasil dari penggunaan aset tersebut akan digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Dalam Pasal 26 Ayat 6 PP tersebut disebutkan bahwa barang yang telah disita negara dapat dilakukan pendayagunaan, yang berarti aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil menunggu lelang berikutnya.

Apa Saja Detail Aset yang Disita?

Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah rincian aset Tommy Soeharto yang disita:

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 530.125,526 m² (SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang: Seluas 98.896,700 m² (SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang: Seluas 100.985,15 m² (SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 518.870 m² (SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen).

Dengan total luas tanah yang sangat besar dan harga yang tinggi, pemerintah terus mencari cara untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset ini, baik melalui lelang maupun pendayagunaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Aset milik Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, senilai Rp 2 triliun masih belum berhasil dijual meskipun sudah dilelang sebanyak tiga kali sejak 2022.

Aset yang disita oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini mengalami kesulitan untuk menemukan pembeli.

Mari kita telusuri mengapa hal ini terjadi dan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah melalui sejumlah pertanyaan kunci berikut ini.

Mengapa Harga Aset Menjadi Masalah?

Salah satu alasan utama mengapa aset-aset ini tidak kunjung laku adalah karena harga yang dianggap terlalu tinggi oleh calon pembeli.

Nilai lelang awal aset ini dimulai dari Rp 2,42 triliun, kemudian turun menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang kedua, dan kembali turun menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga.

Meskipun harga sudah diturunkan, aset-aset tersebut masih dianggap mahal, sehingga menyulitkan proses penjualan.

Mengapa Belum Menemukan Pembeli yang Cocok?

Menurut Joko Prihanto, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sulitnya menemukan pembeli yang cocok juga menjadi salah satu faktor.

Hal ini umum terjadi dalam proses lelang, di mana aset yang disita kadang-kadang tidak langsung menemukan pembeli yang tepat. "Mungkin belum dapat pembeli yang pas saja," ujar Joko, dikutip dari Antara.

Apakah Pemerintah Akan Terus Melakukan Lelang?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada proses lelang saja untuk memaksimalkan aset-aset ini.

Pemerintah berencana menggunakan metode lain selain lelang, yaitu pendayagunaan aset sitaan.

Apa Itu Pendayagunaan Aset Sitaan?

Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pendayagunaan aset akan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Piutang Negara. Pendayagunaan ini memungkinkan aset yang telah disita negara untuk digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, di mana hasil dari penggunaan aset tersebut akan digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Dalam Pasal 26 Ayat 6 PP tersebut disebutkan bahwa barang yang telah disita negara dapat dilakukan pendayagunaan, yang berarti aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil menunggu lelang berikutnya.

Apa Saja Detail Aset yang Disita?

Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah rincian aset Tommy Soeharto yang disita:

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 530.125,526 m² (SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang: Seluas 98.896,700 m² (SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang: Seluas 100.985,15 m² (SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 518.870 m² (SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen).

Dengan total luas tanah yang sangat besar dan harga yang tinggi, pemerintah terus mencari cara untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset ini, baik melalui lelang maupun pendayagunaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Aset milik Hutomo Mandala Putra, atau yang lebih dikenal dengan Tommy Soeharto, senilai Rp 2 triliun masih belum berhasil dijual meskipun sudah dilelang sebanyak tiga kali sejak 2022.

Aset yang disita oleh Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini mengalami kesulitan untuk menemukan pembeli.

Mari kita telusuri mengapa hal ini terjadi dan langkah apa yang akan diambil oleh pemerintah melalui sejumlah pertanyaan kunci berikut ini.

Mengapa Harga Aset Menjadi Masalah?

Salah satu alasan utama mengapa aset-aset ini tidak kunjung laku adalah karena harga yang dianggap terlalu tinggi oleh calon pembeli.

Nilai lelang awal aset ini dimulai dari Rp 2,42 triliun, kemudian turun menjadi Rp 2,15 triliun pada lelang kedua, dan kembali turun menjadi Rp 2,064 triliun pada lelang ketiga.

Meskipun harga sudah diturunkan, aset-aset tersebut masih dianggap mahal, sehingga menyulitkan proses penjualan.

Mengapa Belum Menemukan Pembeli yang Cocok?

Menurut Joko Prihanto, Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, sulitnya menemukan pembeli yang cocok juga menjadi salah satu faktor.

Hal ini umum terjadi dalam proses lelang, di mana aset yang disita kadang-kadang tidak langsung menemukan pembeli yang tepat. "Mungkin belum dapat pembeli yang pas saja," ujar Joko, dikutip dari Antara.

Apakah Pemerintah Akan Terus Melakukan Lelang?

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan berhenti pada proses lelang saja untuk memaksimalkan aset-aset ini.

Pemerintah berencana menggunakan metode lain selain lelang, yaitu pendayagunaan aset sitaan.

Apa Itu Pendayagunaan Aset Sitaan?

Rionald Silaban, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa pendayagunaan aset akan diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Piutang Negara. Pendayagunaan ini memungkinkan aset yang telah disita negara untuk digunakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara, di mana hasil dari penggunaan aset tersebut akan digunakan untuk mengurangi utang penanggung utang.

Dalam Pasal 26 Ayat 6 PP tersebut disebutkan bahwa barang yang telah disita negara dapat dilakukan pendayagunaan, yang berarti aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan sementara waktu sambil menunggu lelang berikutnya.

Apa Saja Detail Aset yang Disita?

Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah rincian aset Tommy Soeharto yang disita:

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 530.125,526 m² (SHGB Nomor 4/Kamojing atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kalihurip, Kabupaten Karawang: Seluas 98.896,700 m² (SHGB Nomor 22/Kalihurip atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Cikampek Pusaka, Kabupaten Karawang: Seluas 100.985,15 m² (SHGB Nomor 5/Cikampek Pusaka atas nama PT KIA Timor Motors).

- Tanah di Desa Kamojing, Kabupaten Karawang: Seluas 518.870 m² (SHGB Nomor 3/Kamojing atas nama PT Timor Industri Komponen).

Dengan total luas tanah yang sangat besar dan harga yang tinggi, pemerintah terus mencari cara untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset ini, baik melalui lelang maupun pendayagunaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maskapai AirAsia Indonesia akan melakukan perbaikan pada sistem reservasi dan pengelolaan penumpang selama 10 Juli pukul 18.00 WIB sampai 11 Juli pukul 02.00 WIB mendatang untuk meningkatkan efisiensi pemesanan.

Untuk itu, maskapai asal Malaysia itu mengimbau penumpang untuk melakukan check-in mandiri sebelum keberangkatan dan melakukan perjalanan ke bandara lebih awal.

"Perbaikan sistem secara teratur tentunya harus dilakukan demi kelancaran pelayanan serta memenuhi kebutuhan para penumpang yang terus berkembang," ujar Head of Indonesia Affairs and Policy Indonesia AirAsia Eddy Krismeidi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Eddy mengatakan, semua penumpang yang akan melakukan perjalanan pada 10 dan 11 Juli 2024 disarankan untuk melakukan check-in mandiri melalui aplikasi AirAsia MOVE.

Selain itu, penumpang juga bisa mengunduh e-boarding pass dari aplikasi AirAsia MOVE untuk memudahkan proses boarding tanpa perlu mencetak ulang tiket di bandara.

Para penumpang terutama yang memiliki pemesanan grup, mobilitas terbatas, dan berkebutuhan khusus, diharapkan tiba di bandara setidaknya tiga jam lebih awal dari waktu keberangkatan yang telah dijadwalkan untuk menyelesaikan seluruh perjalanan.

"Layanan check-in di konter dan kios, serta penyerahan bagasi di seluruh bandara tempat AirAsia beroperasi, akan terpengaruh oleh peningkatan sistem ini," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan, sejumlah layanan tidak tersedia selama masa perbaikan sistem ini, yaitu pemesanan penerbangan AirAsia, pengelolaan pemesanan, web check-in, pemesanan penerbangan dan hotel, penerbitan dan penukaran poin AirAsia Rewards, pembayaran untuk pemesanan yang sudah ada, serta pembelian paket tambahan termasuk online duty-free.

"Sementara itu, semua layanan lain di aplikasi AirAsia MOVE (dahulu AirAsia Superapp) dan airasia.com, seperti layanan yang tidak terkait dengan penerbangan AirAsia, tidak akan terpengaruh," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya memiliki jurus jitu dalam menjaga keamanan data nasabah.

Sebelumnya publik dihebohkan oleh serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

Serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDN itu mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

"Pintu-pintu itu di layer - layernya kita sudah kunci. Lebih dari itu, disiplin dan mindset juga harus ada, jangan semua akses orang dibuka," kata Royke di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, pihaknya juga terus mengupgrade secara rutin lewat pintu mana saja data bisa tersebar. Pihaknya melakukan sistem upgrade.

"Pintu-pintunya itu selalu kita lakukan upgrade, jadi investasi yang kita lakukan bukan hanya di sistem aplikasi saja," jelasnya.

"Tapi, investasi yang paling mahal kami lakukan adalah security (keamanan data)," tegas dia.

Mengutip berita sebelumnya, serangan ke PDN tersebut menunjukkan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Upaya tersebut menyebabkan masuknya aktivitas berbahaya (malicious) dan menyebabkan Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumilaar mengatakan, pihaknya memiliki jurus jitu dalam menjaga keamanan data nasabah.

Sebelumnya publik dihebohkan oleh serangan ransomware ke Pusat Data Nasional (PDN) beberapa waktu lalu.

Serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDN itu mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

"Pintu-pintu itu di layer - layernya kita sudah kunci. Lebih dari itu, disiplin dan mindset juga harus ada, jangan semua akses orang dibuka," kata Royke di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Royke menambahkan, pihaknya juga terus mengupgrade secara rutin lewat pintu mana saja data bisa tersebar. Pihaknya melakukan sistem upgrade.

"Pintu-pintunya itu selalu kita lakukan upgrade, jadi investasi yang kita lakukan bukan hanya di sistem aplikasi saja," jelasnya.

"Tapi, investasi yang paling mahal kami lakukan adalah security (keamanan data)," tegas dia.

Mengutip berita sebelumnya, serangan ke PDN tersebut menunjukkan adanya upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.

Upaya tersebut menyebabkan masuknya aktivitas berbahaya (malicious) dan menyebabkan Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP bakal menggunakan laba bersih perseroan yang diperoleh pada tahun 2023 sejumlah Rp 6,3 miliar dalam memperkuat struktur permodalan usaha dan fundamental keuangan.

Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Rabu (3/7/2024).

Dalam RUPST ini, 99,65 persen pemegang saham yang hadir secara luring dan daring menyetujui hal tersebut sejalan dengan program transformasi bisnis WSBP, yaitu memperkuat fundamental keuangan dan struktur modal perusahaan.

Selain itu, dalam rapat ini juga menyetujui rencana perusahaan untuk menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

Hal ini terbukti dengan pencapaian skor GCG 2023 perusahaan sebesar 83,22 yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Maka dari itu, 96,43 persen pemegang saham yang hadir menyetujui usulan pematuhan kewajiban Penghapusbukuan Aktiva Tetap Perseroan.

Sepanjang tahun 2023, WSBP berhasil memperoleh Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp 1,74 triliun.

Angka ini naik 15,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 1,51 triliun. Sebanyak 81 persen dari NKB ini berasal dari pelanggan eksternal.

Menurut Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto, keberhasilan WSBP dalam menyelesaikan berbagai proyek tahun lalu menjadi bukti perseroan mampu menjadi partner tepercaya dalam Industri Beton Terintegrasi, Konstruksi, dan Modular di Indonesia.

"Kami berterima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang terus diberikan," ujar Fandy.

Tahun lalu, pendapatan usaha WSBP disumbang dari tiga lini bisnisnya, yaitu penjualan produk Readymix dan Quarry sebesar Rp 580 miliar, pendapatan dari penjualan Precast sebesar Rp 540 miliar, dan pendapatan atas usaha jasa konstruksi sebesar Rp 367 miliar.

Segmen Readymix dan Quarry memberikan kontribusi usaha terbesar dan meningkat 41 persen dari tahun lalu bernilai Rp 411 miliar.

Hal ini didukung oleh peningkatan permintaan atas produk Readymix, khususnya untuk proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dok. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP RUPST Tahunan Kedua Tahun Buku 2023.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/7/2024), seluruh Direktur perseroan dirombak, kecuali Direktur Utama masih diemban FX Poerbayu Ratsunu.

Mereka yang dirombak adalah Asep Mudzakir, Asep Kurnia, Bambang Dwi Wijayanto, dan Sugiharto.

Lalu, digantikan oleh Itung Prasaja, Fathul Anwar, dan Anak Agung (AA) Gede Sumadi.

"Kami percaya, keberlanjutan adalah kunci keberhasilan jangka panjang. Oleh karena itu,
WSBP akan terus berupaya untuk menerapkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, bertanggung jawab sosial, dan dikelola dengan Tata Kelola yang Baik," kata Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto.

Sedangkan, susunan Dewan Komisaris WSBP tidak mengalami perubahan.

Adapun susunannya sebagai berikut:

Dewan Komisaris (sebelum RUPST 2023):

• Komisaris Utama/Independen: Agus Budiman Manalu
• Komisaris: Asep Arofah
• Komisaris: Purwanto
• Komisaris Independen: Fathur Rokhman
• Komisaris Independen: Abianti Riana

Direksi (sebelum RUPST 2023):

• Direktur Utama: FX Poerbayu Ratsunu
• Direktur: Asep Mudzakir
• Direktur: Asep Kurnia
• Direktur: Bambang Dwi Wijayanto
• Direktur: Sugiharto

Dewan Komisaris (setelah RUPST 2023):

• Komisaris Utama/Independen: Agus Budiman Manalu
• Komisaris: Asep Arofah
• Komisaris: Purwanto
• Komisaris Independen: Fathur Rokhman
• Komisaris Independen: Abianti Riana

Direksi (setelah RUPST 2023):

• Direktur Utama: FX Poerbayu Ratsunu
• Direktur Operasional: Itung Prasaja
• Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Legal: Fathul Anwar
• Direktur Pengembangan Bisnis dan HCM: Anak Agung Gede Sumadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyedia layanan perjalanan terpadu internasional Trip.com memperkuat layanan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk makin mempermudah dan "memanjakan" penggunanya.

Dengan strategi ini, Trip.com yang berpusat di China optimistis dapat "mencuil" kue pasar pariwisata di Indonesia yang sangat besar, terutama pariwisata domestik.

General Manager Indonesia Trip.com Krishna Arya mengatakan, saat ini pihaknya fokus ke pasar pariwisata dari China ke Indonesia, serta pasar pariwisata domestik di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, wisatawan China sangat besar dengan total 2 juta kunjungan sebelum pandemi.

Turis China juga paling royal, bahkan selama 2023 pengeluaran mereka di Indonesia mencapai 196,5 miliar dollar AS. Uniknya, sebanyak 56 persen wisatawan asal China mudah terpengaruh oleh content destinasi di media.

Tak heran jika pemerintah menargetkan 1 juta-1,5 juta kunjungan wisatawan asal China ke Indonesia pada tahun 2024. Di sisi lain, pemerintah pada 2024 juga menargetkan 1,2 miliar-1,5 miliar pergerakan wisatawan nusantara (wisnus).

Untuk 'mencuil" peluang pasar itu, Trip.com melakukan sejumlah terobosan dan investasi di bidang teknologi agar para penggunanya makin nyaman melakukan booking dari platform ini.

"Kami ingin semakin relevan bagi pengguna di Indonesia. Pada 2023 lalu kami perkuat opsi pembayaran dengan sejumlah bank, juga BCA, serta e-wallet seperti OVO, juga kartu debit dan kredit," kata Krishna kepada Kompas.com, awal Juli ini.

"Terobosan lain, kami punya membership deals, sebagai deals eksklusif, untuk member kami. Namanya Trip Plus, yang mana harga booking di mobile apps akan lebih murah dibanding di website kami," tambahnya.

Terobosan lain yakni TripPlus, yakni Hotel Plus X Program, yakni "highlight unique value" sebuah hotel. Jadi saat seseorang mau booking hotel via Trip.com, customer akan segera tahu apa keunggulan dan keunikan layanan hotel yang mau di-booking. Misal, hotel ini punya shuttle dari dan ke airport, atau keunggulan lain.

"Ini jadi pembeda layanan Trip.com dengan kompetitor. Kami punya personalized offer melalui Hotel Plus X ini," lanjut Krishna.

Pelemahan rupiah

Krishna tak menampik saat ini ada pelemahan rupiah yang dikhawatirkan akan memperlambat daya beli masyarakat, terutama buat liburan. Namun, dari data yang ada, perjalanan domestik ternyata selalu naik dari tahun ke tahun.

"Tahun lalu saja data BPS sebut travel domestik itu 600 juta trip (pergerakan), tahun ini belum tutup tahun sudah 1 miliar trip (pergerakan). Kalau kita lihat domestic travel ini punya potensi yang sustain," katanya.

Selain itu, destinasi domestik yang dituju juga masih konsisten, seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, dan Surabaya.

"Walaupun dollar naik, travel domestik kemungkinan akan tetap dilakukan. Concern-nya tiket pesawat mahal, tapi untuk menyiasatinya kami punya kerja sama eksklusif dengan beberapa airline, agar harga tiket lebih murah," lanjut Krishna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Generasi Z memiliki sejumlah preferensi saat menentukan pekerjaan. Generasi yang lahir tahun 1997-2012 ini lebih memilih pekerjaan yang fleksibel dan gaji yang sesuai.

Berdasarkan hasil survei Jakpat dan Jangkara pada 2024 yang melibatkan 1.377 responden, gaji menjadi faktor utama Gen Z saat memilih pekerjaan. Faktor ini dipilih oleh 65 persen responden.

Menurut sebagian besar Gen Z (40 persen), besaran gaji yang ideal itu di kisaran Rp 5-10 juta per bulan.

Namun ada juga 31 persen responden Gen Z berekspektasi mendapatkan gaji di angka Rp 1-5 juta, 15 persen berekspektasi gaji Rp 10-20 juta, dan 14 persen berekspektasi gaji di atas Rp 20 juta.

"33 persen responden menyebut gaji mereka saat ini ada di angka moderat, alias tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah dari ekspektasi gaji yang mereka harapkan," tulis laporan Jakpat dan Jangkara, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Gen Z Pilih Pekerjaan dengan Fleksibilitas Tinggi

Selain gaji, faktor utama lainnya yang menjadi pertimbangan Gen Z saat memilih pekerjaan ialah fleksibilitas waktu kerja.

Dalam laporan yang sama, sebanyak 48 persen Gen Z tertarik dengan pekerjaan freelancer yang memiliki fleksibilitas jam kerja yang tinggi.

Hal ini diperkuat juga dengan hanya 8 persen Gen Z yang memilih pekerjaan dengan skema work from office (WFO) dan 13 persen memilih pekerjaan dengan skema WFO dan work from home (WFH).

"Pekerjaan yang menekankan pola tradisional seperti WFO tidak banyak dipilih oleh responden," kata laporan Jakpat dan Jangkara.

Sebab menurut Gen Z keseimbangan dalam bekerja dan kehidupan pribadi sangat penting. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dinilai akan berdampak positif secara mental dan fisik.

Hal ini terlihat dari hasil survei yang menyebut sebanyak 95 persen responden menjawab work life balance penting bagi kehidupan mereka.

Selain itu, sebanyak 69 persen responden menyebut pentingnya work life balance untuk meningkatkan kemampuan diri, 67 persen responden untuk menjaga kesehatan mental, dan 55 persen responden untuk menjaga Kesehatan fisik.

Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan mengungkapkan cara kerja Family Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang super kaya raya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagramnya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

Luhut mencontohkan, orang kaya tersebut menyimpan dana di Indonesia sekitar 10-30 juta dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, dana tersebut diputar untuk diinvestasikan ke proyek yang ada di Tanah Air.

"Dia taruh duitnya 10-30 juta USD dan investasi dan kemudian dia harus memakai orang Indonesia untuk kerja di Family office tadi," ujarnya.

"Kan banyak proyek di sini, ada hilirisasi, seaweed, dan macam-macam. Jadi Indonesia itu punya peluang yang besar dan harus diambil peluang ini dan tentu harus menguntungkan Indonesia," sambungnya.

Syarat terakhir yang perlu dipenuhi ialah keringangan pajak. Family office biasanya dibentuk di suatu negara yang menawarkan pajak jauh lebih rendah atau biasa disebut tax haven country.

"Jadi PR Indonesia masih sangat banyak. Jadi belum tentu segampang itu sebenarnya untuk menarik familiy office untuk pindah ke Indonesia," ucap Bhima.

Terkait dengan persyaratan pajak yang lebih rendah, Bhima menilai, pemerintah harus berhati-hati. Sebab, hal itu justru berpotensi membuat familly office sebagai tempat pencucian uang orang super kaya.