PT Pertamina (Persero) memonitor implementasi injection C02 Lapangan Sukowati, Bojonegoro dengan sistem digital 24 jam bernama Data Acquisition Realtime Analyzer Command Center (DARA CO.CO).

Digitalisasi sistem ini mampu memonitor seluruh aktivitas Injection CO2 beserta Sumber Daya Manusia (SDM) di area operasional Lapangan Migas Sukowati, Bojonegoro, Jawa Timur.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memonitor langsung proses injeksi C02 di ruang kendali digital.

“Sebagai BUMN, amanah untuk melakukan terobosan-terobosan termasuk implementasi teknologi baru, dan sebuah kebanggaan menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan teknologi baru untuk mewujudkan kemandirian energi,”jelas Nicke.

Nicke menjelaskan keberhasilan injeksi C02 menunjukkan komitmen Pertamina dalam penerapan teknologi CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage).

“Jadi ada dua hal yang bisa kita capai, yaitu pertama kita bisa menurunkan emisi karbon dan yang kedua adalah meningkatkan produksi minyak dari Sukowati,” ujar Nicke Widyawati pada acara "Kick Off Field Trial Interwell C02 Injection", di Lapangan Sukowati, Bojonegoro, Senin (14/10/2024).

Nicke menambahkan, penerapan teknologi CCUS juga akan memberikan peluang bisnis baru di masa depan.

“Sebagai gambaran yang kita injeksi C02 hari ini berasal dari beragam sektor, ada dari pabrik pupuk dan dari industri lain. Dan ini tentunya memberikan keyakinan bahwa transisi energi bukan hanya mengurangi emisi di hulu migas tetapi juga menciptakan bisnis baru dengan melakukan CCUS,” imbuh Nicke.

Direktur Asosiasi Ukroliaprom, Stepan Kapshuk, menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap penggunaan minyak sawit di Ukraina. Hal tersebut dia katakan untuk merespon isu mengenai pelarangan minyak kelapa sawit yang kembali menjadi perhatian di Ukraina, khususnya setelah beredarnya laporan media yang keliru menggambarkan undang-undang terbaru terkait produk makanan.

Menurut Kapshuk, fokus utama dari undang-undang tersebut adalah pembatasan lemak trans dalam produk makanan, bukan pelarangan minyak kelapa sawit. Dia pun tidak membantah bahwa perdebatan larangan minyak sawit muncul setiap lima tahun sekali, namun kerap disalahartikan oleh publik.

“Pada kenyataannya, yang dilarang adalah lemak terhidrogenasi, yang merupakan sumber lemak trans,” kata Kapshuk dikutip dari DairyNews.today, Selasa (15/10/2024).

Dalam peraturan sanitasi nasional Ukraina, lemak trans telah terbukti berbahaya bagi kesehatan dan telah dibatasi sesuai undang-undang. Negara tersebut telah menetapkan batas maksimum lemak trans sebesar 2 gram per 100 gram produk sesuai dengan standar global. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebijakan Uni Eropa yang ketat terhadap produk ekspor, khususnya gula-gula. Selain itu, dirinya juga mengklarifikasi bahwa undnag-undang terbaru yang berlaku sejak pembahasan panjang di tahun 2021 tidak menargetkan minyak sawit.

“Undang-undang ini berkaitan dengan regulasi lemak trans dan pelabelan produk makanan, terutama produk susu dan makanan bayi,” jelasnya.

Sehingga, hal ini turut menyoroti pentingnya transparansi dalam pelabelan, yang mana produk yang mengandung minyak nabati harus dibeli label dengan jelas.

Adapun salah satu poin penting yang ditekankan oleh Kapshuk adalah kesalahan informasi yang beredar di media terkait dengan undang-undang tersebut, dia menegaskan bahwa undnag-undang yang meliputi “Tentang Susu dan Produk Susu” serta “Tentang Makanan Bayi” tidak melarang minyak sawit, melainkan hanya menetapkan batasan ketat terhadap lemak trans.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Jawa Barat menggelar "Indonesia Digital Learning for Great Teacher."

Acara ini berlangsung selama 2 hari, 12 dan 13 Oktober 2024, di Gedung Serbaguna Mulia Kabupaten Subang dan melibatkan setidaknya 550 orang guru sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari wilayah Kabupaten Subang dan sekitarnya. Program ini menargetkan para guru yang belum melaksanakan sertifikasi profesi, dan atau yang pernah gagal mengikuti uji sertifikasi guru dari pemerintah.

Telkom berupaya menutup kebutuhan penguasaan teknologi informasi, kurangnya kompetensi pedagogis (ilmu mengajar), serta kesulitan menerapkan konsep kurikulum merdeka dalam proses belajar mengajar bagi para guru.

Acara ini menargetkan peningkatan kualitas Pendidikan di Indonesia dari sisi tenaga pendidik. Program Digital Bootcamp dan Simulasi Uji Kompetensi Guru kali ini, dihadiri oleh sejumlah narasumber, dengan materi-materi menarik sekaligus pembelajaran tips dan trik tes uji kompetensi guru (pretest dan post test).

Para narasumber tersebut antara lain E. Kurniawan, EVP Telkom Regional II, PT. Telkom Indonesia, Dra. Nunung Suryani, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, Dr. Sandi Budi Iriawan, M.Pd sebagai praktisi Pendidikan nasional, Dr. Cepi Riyana, M.Pd sebagai Praktisi Technopedagogi, Prof. Dr. Mubiar Agustin, M.Pd sebagai praktisi Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Si sebagai pengamat kebijakan publik dan pakar pendidikan.

Sementara itu, aplikasi yang digunakan untuk simulasi uji kompetensi guru (UKG) adalah menggunakan Pijar Sekolah dengan 100 soal dengan variasi berbeda, baik untuk pre-test maupun post-test.

Soal-soal tersebut sebelumnya dirancang oleh Tim Pakar Pembuat Soal UKG dari Univesritas Pendidikan Indonesia, sehingga memiliki kemiripan dengan soal yang diujikan secara nasional.

Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tumbuh rata-rata 4 persen setiap tahun, sementara panjang jalan tol dan jalan pendukung lainnya tumbuh 6 persen, serta jumlah penduduk naik rata-rata 1,1 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan probabilitas potensi kecelakaan lalu lintas.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, dalam Seminar Nasional "Arah Kebijakan Transportasi Nasional dan Penguatan Angkutan Umum Perkotaan di Indonesia" yang diselenggarakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, pada Senin (14/10/2024).

Selain mengemukakan data tersebut, Rivan juga menyoroti bahwa beberapa tahun lalu data kendaraan bermotor di Indonesia belum tercatat secara menyeluruh.

Berdasarkan data 2016-2021, dari total 103 juta kendaraan, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak hanya mencapai 39 persen.

"Oleh sebab itu, Jasa Raharja bersama Kementerian Dalam Negeri dan Korlantas Polri sebagai Tim Pembina Samsat Nasional melakukan sinkronisasi data kendaraan bermotor serta berbagai edukasi, sehingga kepatuhan masyarakat naik menjadi 51 persen," ujarnya.

Rivan menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah pembayaran pajak yang hanya dilakukan pada tahun pertama, hal itu karena banyak kendaraan bermotor yang bukan atas nama pemilik sebenarnya. Oleh karena itu, Jasa Raharja mengusulkan penghapusan biaya balik nama (BBN) dan pajak progresif untuk meningkatkan kepatuhan.

Di sisi lain, berdasarkan data santunan Jasa Raharja bahwa terdapat 152 ribu kecelakaan lalu lintas per tahun dengan korban meninggal dunia sebanyak 27 ribu orang. Angka ini menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Untuk mengatasi hal ini, Jasa Raharja bersama mitra kerja terkait melakukan berbagai perubahan layanan.

“Tentunya kami mengapresiasi kegiatan seminar di bidang transportasi yang diselenggarakan oleh MTI ini. MTI dapat memberikan peranan besar melalui usulan-usulan dan inovasi di bidang transportasi, khususnya terkait hal-hal yang mendukung Indonesia untuk lebih aware terhadap penggunaan transportasi publik. Hal ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas serta membangun budaya berkendara yang berkeselamatan,” ungkap Rivan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam kesempatan yang sama, menyerukan penguatan transportasi publik di wilayah metropolitan Bandung Raya, yang mencakup Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat. Bey memaparkan data dari Urban Mobility Plan yang menunjukkan bahwa pergerakan orang di Bandung Raya mencapai 16.727.436 perjalanan per hari dengan menggunakan kendaraan, dengan volume lalu lintas meningkat 10-15 persen per tahun. "Oleh karena itu, perlu penguatan transportasi umum perkotaan khususnya di wilayah metropolitan Bandung Raya," ujarnya.

Pertumbuhan penduduk yang pesat di kawasan aglomerasi Bandung Raya membawa implikasi besar terhadap kebutuhan transportasi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Pemerintah daerah terus berupaya mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dengan menyediakan layanan transportasi yang terintegrasi seperti BRT, LRT, dan cable car. "Pergerakan yang masif di Bandung Raya perlu didukung layanan transportasi umum yang terintegrasi," tambah Bey.

Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, yang juga hadir dalam seminar nasional tersebut menyambut baik diskusi yang digagas oleh MTI itu. Terlebih, pemerintah pusat juga memiliki agenda penting dalam membangun konektivitas mewujudkan Indonesia-sentris.

“Hari ini saya senang, bangga karena masyarakat transportasi bekerja sama dengan institusi pendidikan ITB dan Pemda, berkolaborasi bagaimana transportasi ini dipikirkan, dicarikan jalan keluar dan selalu didiskusikan. Bagaimana menghubungkan seluruh Indonesia dan tidak hanya di Jawa, khususnya berkaitan angkutan masal perkotaan," ucap Menhub.

Seminar tersebut turut dihadiri, antara lain Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro, Sekjen MTI Haris Muhammadun, Guru Besar ITB sekaligus sebagai moderator Prof. Ir. Harun Al-Rasyid Lubis M.Sc., Ph.D,. Sedangkan narasumber lainnya, yakni Dewan Pakar Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Laode Kamaludin, serta Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada dan Ketua Dewan Penasehat MTI.

Muhammad Risma, mahasiswa aktif President University Prodi Teknologi Informasi (IT) angkatan tahun 2021 berhasil meraih pendanaan sebesar USD 10.000 atau sekitar Rp140 juta dari Google dan Dikti.

Risma, anak muda yang berasal dari daerah terluar, perbatasan, dan tertinggal (3T) dari Kabupaten Kapuas Hulu, sebuah kabupaten terpencil di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, berhasil mengembangkan SkinCheck.AI, sebuah aplikasi mobile yang menggunakan AI dan validasi ahli untuk menganalisa masalah kulit dan merekomendasikan solusi perawatan kulit yang sesuai.

Inovasi ini mengantarkan Risma dan timnya mendapatkan dana inkubasi dari Google dan Dikti.

"Saya merasa sangat bangga dan bersyukur bisa menjadi bagian dari tim yang berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 140 juta Rupiah dari Google dan DIKTI. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan kemampuan teknis dan inovasi yang kami ciptakan, tetapi juga menjadi sebuah pencapaian besar bagi kami sebagai mahasiswa," kata Risma melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Risma pemiliki IPK sempurna 3.90 ini mengemukakan bahwa dengan tekad dan ketertarikan yang kuat terhadap teknologi mampu merubah ide-idenya menjadi kenyataan.

"Doa dan dukungan dari orang tua menjadi kekuatan besar yang terus memotivasi saya untuk tidak menyerah dan berusaha memberikan yang terbaik. Tidak bisa dipungkiri, keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, kerjasama tim, kerja keras, dan semangat untuk terus belajar," ungkapnya.

Dijelaskan Risma lebih lanjut bahwa pendidikan di President University sangat berperan dan menjadi bekal utama dalam kesuksesan ini.

Risma mengambil spesialisasi di Artificial Intelligence, dalam konsentrasi ini, dirinya mendapatkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang AI melalui kelas-kelas yang komprehensif dan bimbingan dari dosen-dosen pembimbing yang berpengalaman, terutama dalam mempermudah proses konversi SKS serta memberikan saran dan bimbingan yang relevan.

"Semua ini menjadi modal penting bagi saya untuk mengembangkan Skincheck.AI dan menjadikannya solusi teknologi yang lebih matang dan berdampak nyata," jelas Risma.

Adapun terkait project besutannya Skincheck.AI, Risma berharap agar aplikasi ini dapat bisa terus berkembang dan membawa dampak positif yang lebih luas di masyarakat khususnya dibidang kesehatan kulit.

Dirinya optimistis proyek ini tidak hanya berhenti di tahap inovasi, tetapi juga bisa diterapkan secara nyata dan membantu lebih banyak orang dalam mendeteksi masalah kulit lebih dini.

"Saya juga berharap semakin banyak mahasiswa di President University yang berani bermimpi besar, mengembangkan passion mereka, dan mendapatkan kesempatan yang sama seperti yang saya dan tim rasakan. Saya ingin melihat lebih banyak generasi muda Indonesia yang mampu mengubah ide-ide mereka menjadi inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat," tutup Risma.

Sebagai informasi, Risma, anak bungsu dari tiga bersaudara yang tumbuh di tengah keterbatasan wilayah 3T di Kalimantan memiliki hasrat yang besar terhadap teknologi dan ilmu data di luar pengembangan web.

Pada tahun 2023, Risma bergabung dengan Bangkit Academy untuk mengasah keterampilan dan pengalaman serta mendapatkan sertifikasi TensorFlow Developer (TFD).

Risma berfokus pada pembelajaran mesin (Machine Learning). Di Bangkit Academy selain aplikasi SkinCheck.AI. Risma juga berhasil menciptakan dua model AI yang mengesankan: satu untuk mendeteksi penyakit mata dan satu lagi untuk menentukan tingkat keparahan katarak.

Tujuannya adalah untuk membantu mereka yang menghadapi keterbatasan finansial atau keterbatasan lainnya untuk mendapatkan diagnosis masalah mata hanya dengan sebuah aplikasi.

Sebagai Ilmuwan Data muda, ia juga mengembangkan chatbot yang dipersonalisasi menggunakan model bahasa besar (LLM) untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menyederhanakan akses informasi.

Chatbot ini dirancang untuk digunakan di WhatsApp, dengan mempertimbangkan penggunaan dan aksesibilitas platform ini secara luas. Jadi, pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot untuk mengajukan pertanyaan, melacak kemajuan dokumen, dan menerima tanggapan yang dipersonalisasi.

Saat ini Risma bekerja di Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu) di bawah program magang dari President University dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud).

Wakil Rektor Akademik, Riset, dan Inovasi President University, Dr. Adhi Setyo Santoso, S.T., MBA., menyampaikan apresiasi kepada Risma yang telah berhasil memenangi kompetisi dan mengatasi seluruh tantangan yang ada.

"Kami bangga atas pencapaian Risma. Ia merupakan sosok mahasiswa yang cerdas yang fokus pada bidang tekonologi dan AI," imbuh Dr. Adhi.

Koordinator Sub Bidang Informatif Gas Rumah Kaca Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), Albert Christian Nahas, megungkapkan bahwa pihaknya selain dikenal sebagai sumber utama prediksi cuaca dan iklim, juga menyediakan informasi terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Emisi GRK disebut merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perubahan suhu udara dan penurunan kualitas udara di berbagai wilayah. Kualitas udara, kata dia, bervariasi di setiap lokasi tergantung pada tingkat emisi GRK.

“Suhu udara dapat berubah akibat adanya emisi gas rumah kaca,” terang Albert dalam acara Workshop Jurnalis di Kantor BMKG, Senin (14/10/2024).

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit sedikit banyak berimbas besar pada peningkatan emisi GRK. Bisnis perkebunan sawit melibatkan berbagai tahap mulai dari pembukaan lahan, penanaman, hingga pengolahan hasil panen yang berpotensi menghasilkan polusi dan meningkatkan emisi GRK.

“Ekosistem bisnis perkebunan kelapa sawit inilah yang bisa menyebabkan polusi dan menghasilkan emisi GRK,” ucapnya.

Oleh sebab itu, dalam upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan tersebut, Albert menyarankan agar para pelaku bisnis sawit menerapkan praktik berkelanjutan yang bertujuan utnuk menyeimbangkan emisi GRK yang dihasilkan.

Adapun salah satu contoh yang disarankan yakni pemanfaatan limbah sawit untuk menghasilkan energi terbarukan. Harapannya, minyak sawit yang dihasilkan bisa menjadi lebih ramah lingkungan.

Untuk diketahui, bisnis kelapa sawit kerap dituding sebagai salah satu penyumbang terbesar emisi GRK. Emisi GRK tersebut berkontribusi terhadpa kerusakan iklim di Indonesia. Akan tetapi, dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti pengelolaan limbah sawit menjadi energi terbarukan, harapannya produktivitas minyak sawit tetapi tinggi sembari mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Lebih lanjut, upaya ini kemudian mencerminkan pentingnya kolaborasi antara industri dan institusi seperti BMKG dalam menangani berbagai isu perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem untuk masa depan yang lebih hijau.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, menilai bahwa penundaan implementasi Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) merupakan bentuk ‘sor sendiri’ dan hal tersebut bukanlah solusi tepat apabila tidak dibarengi dengan bantuan langsung terhadap para petani sawit.

Pasalnya, petani sawit merupakan pihak yang paling terdampak apabila EUDR ini diterapkan. Hal ini dikarenakan sebanyak 41% sawit atau sekitar 6,87 juta hektare kebun sawit Indonesia dikelola secara swadaya oleh petani.

Dengan kondisi tersebut, Uni Eropa diminta agar turun langsung ke lapangan guna melakukan pembinaan terhadap petani agar bisa memenuhi (comply) aturan EUDR. Maka dari itu, dia menegaskan agar Uni Eropa tidak hanya membuat aturan sendiri tanpa melihat kenyataan langsung di lapangan.

Di sisi lain, pihaknya juga bersyukur dengan penundaan regulasi dari EUDR. Namun, Gulat menilai bahwa penundaan tersebut bukanlah resolusi yang tepat. Uni Eropa menurutnya harus turun gunung secara langsung untuk membantu petani sawit agar bisa memenuhi aturan dari EUDR.

“Itu baru fair and fine namanya. Karena paling terdampak adalah petani sawit. Kami juga sudah mengirim surat ke EU bahwa kami memahami maksud mereka tapi tidak dengan cara seperti ini karena petani sawit juga berhak dilindungi sebagaimana EU melindungi petaninya,” ujar Gulat dalam Market Review ICDX, Senin (14/10/2024).

Petani sawit, tegas Gulat, berhak dilindungi dunia dengan cara mendampingi agar petani bisa mendekati seperti yang disyarakatkan oleh EUDR tersebut. Hal ini juga ditambah dengan kondisi sawit saat ini khususnya di bagian hulu yang dinilai tertinggal jauh dibandingkan dengan sektor hilir.

“Kalau data dari GAPKI produktivitas sawit kita itu stagnan, khususnya dari kebun petani sawit. Sumbangan penurunan tersebut 80 persen berasal dari petani sawit. ini menjadi tantangan besar ketika serapan nasional dan dunia meningkat tajam. Ini harus jadi pemikiran kita ke depan,” ungkapnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024-2029 sekaligus pendiri dan Presiden Komisaris PT VKTR Teknologi Mobilitas atau Vektor, Anindya Bakrie, meraih penghargaan dari “Repnas (Relawan Pengusaha Muda Nasional) Sustainability Energy Awards” dalam penghargaan perorangan “Innovative Leadership In Electric Transformation Award” di Auditorium Menara Bank Mega, Lantai 3, Jakarta, Senin (14/10/2024) malam.

“Kebetulan perusahaan kami mendapatkan dua penghargaan, satu Vektor dan kedua PT Bumi Resources Tbk (melalui kategori perusahaan: Outstanding Leadership in the Green Energy Implementation). Saya apresiasi bagus sekali acaranya Repnas dan mudah-mudahan dapat memberikan semangat, kalau bisa (berperan aktif demi) mencapai angka-angka tinggi 8 % pertumbuhan ke depan, (dengan) tanpa melupakan biodiversitas yang Indonesia punya,” Anindya.

Acara Sustainability Energy Awards merupakan bagian dari &Repnas National Conference & Awarding Night’ dengan tema utama ‘Kolaborasi Pengusaha Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%’. Selain Sustainability Energy Awards, juga dilangsungkan sesi acara pembukaan dan Futurepreneur Talks.

Anindya menyampaikan, penghargaan itu bukan hanya miliknya pribadi, melainkan milik seluruh tim Vektor yang telah bekerja keras dan berdedikasi untuk mewujudkan visi perusahaan dalam menciptakan solusi transportasi listrik yang inovatif dan berkelanjutan.

“Isu sustainability atau keberlanjutan adalah isu sentral yang harus dikedepankan. Karena isu ini bukan saja untuk perbaikan lingkungan tapi juga merupakan bagian dari penggerak ekonomi. Apalagi misalnya ada hubungan dengan hilirisasi yg erat dengan nilai tambah,” terang Anindya.

Sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah (public private partnership) dalam mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

“Kadin sebagai mitra strategis pemerintah tentu ingin sekali mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran yang dalam beberapa hari lagi akan dimulai (20 Oktober 2024). Kita gunakan waktu yang ada agar dunia usaha dan pemerintah dapat berjalan sejajar dan ujungnya untuk keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat luas. Terima kasih atas penghargaannya Repnas dan maju terus, Indonesiaku!,” ujar Anindya.

Turut hadir dalam acara penghargaan tersebut di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Repnas Anggawira, Presiden Direktur PT Bumi Resources Tbk Adika Nuraga Bakrie, serta beberapa anggota DPD dan para pengusaha muda.

Anindya menjelaskan, untuk Indonesia, berdasarkan data International Energy Agency (IEA), sektor transportasi menyumbang sekitar 23 persen dari total emisi CO2 nasional atau sebesar 147 juta ton CO2. Oleh karena itu, Vektor berkomitmen untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi emisi karbon serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi transportasi listrik, khususnya membenahi bus listrik.

“Pembelajaran mengenai kendaraan listrik agar semakin 'publik'. Tentu manfaat bagi penggunanya jelas tidak berbunyi, tidak berbau, dan manfaat bagi operatornya juga lebih murah operasionalnya, serta manfaat bagi Indonesia-nya besar karena subsidi bahan bakar menjadi turun dan tentu banyak yang tidak tahu bahwa penyakit-penyakit respiratory (infeksi saluran pernapasan) akibat emisi karbon sangat tinggi sampai menyentuh jumlah satu miliyar dollar AS setahun dari penggunaan BPJS kesehatan,” ujarnya.

Anindya menambahkan, Vektor adalah perusahaan pertama di Indonesia yang melakukan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sudah lebih dari 40 %. Pabrik Vektor direncanakan dalam waktu dekat akan menjadi pabrik bus listrik dan truk listrik pertama di Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tampak mencetak rapor hijau pada sesi siang perdagangan Selasa, 15 Oktober 2024. Berdasarkan data RTI Business, indeks Indonesia itu menanjak 44,20 poin atau 0,58% sehingga posisinya kini berada di level 7.603,86.

Pergerakan saham pada jeda sesi pertama ini juga terus didominasi oleh tren positif. Merujuk dari sumber yang sama, ada 282 saham bergerak naik, 239 saham bergerak turun, dan 268 saham tidak bergerak.

Perlu diketahui bahwa pada perdagangan pagi tadi, IHSG sempat berada di titik yang lebih tinggi dibandingkan sekarang yakni tepatnya pada level 7.625,58. Sementara titik terendahnya berada di level 7.573,45.

Sampai pertengahan hari ini, IHSG tercatat telah membukukan nilai transaksi mencapai Rp5,50 triliun. Hal itu diperoleh dari adanya perdagangan 14,12 miliar lembar saham dengan frekuensi sebanyak 753.962 kali.

Sebagai info tambahan, jika ditinjau dari segi turnover, saham PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) berada di posisi puncak sebagai saham terlaris dengan nilai transaksi sebesar Rp608,44 miliar. Disusul oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan jumlah transaksi Rp415,73 miliar dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan transaksi senilai Rp323,35 miliar.

Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai agen pembangunan serta penciptaan nilai dengan menjalin kerjasama strategis bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Kerjasama ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia melalui penyediaan layanan perbankan yang menyeluruh mulai dari pengelolaan dana, jasa perbankan atau pembiayaan, hingga pemanfaatan layanan keuangan Mandiri Group.

Adapun, kerjasama ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekretaris Jendral Kementerian Kelautan dan Perikanan Rudi Heriyanto Adi Nugroho dan Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar serta disaksikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengungkapkan, kolaborasi ini menjadi langkah konkret Bank Mandiri dalam memberikan solusi finansial yang lebih luas untuk berbagai sektor ekonomi di Indonesia. Terutama, sektor kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional.

“Kami menyadari bahwa sektor perikanan, baik skala kecil maupun besar, memerlukan akses yang lebih mudah terhadap pemanfaatan layanan jasa keuangan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Melalui sinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami berharap dapat memberikan solusi perbankan yang tidak hanya memperkuat sektor ini dari sisi finansial, tetapi juga mendorong adopsi teknologi dan praktek berkelanjutan di lapangan,” terang Alexandra dalam sambutannya.

Lebih lanjut, bank berlogo pita emas ini juga tidak hanya berhenti pada aspek finansial, namun mencakup edukasi dan literasi keuangan bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pelatihan dan inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Bank Mandiri berkomitmen untuk ikut terlibat dalam pemberdayaan nelayan, pembudidaya iklan, dan UMKM di sektor kelautan.

“Kami menyadari pentingnya investasi dalam infrastruktur dan teknologi perikanan untuk mendukung pengembangan sektor ini. Oleh karena itu, Bank Mandiri siap mendukung inovasi teknologi kelautan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan pasar bagi produk-produk perikanan lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional,” ungkapnya.

Alexandra menilai, dengan adanya kolaborasi ini, ke depan akan muncul lebih banyak inisiatif dan peluang untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor perikanan dan ekonomi biru di Indonesia.

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) buka suara terkait dengan tantangan optimalisasi sumber daya alam berupa panas bumi di Indonesia. Pihaknya mengatakan bahwa teknologi dan investasi menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penggunaan energi terbarukan itu.

Direktur Utama PGEO) Julfi Hadi, mengungkapkan bahwa pihaknya mendapati kendala dalam hal risiko pengeboran (drilling) dan risiko biaya. Dua hal ini membuat energi panas bumi cukup sulit untuk menjadi sumber daya utama pembangkit listrik berkelanjutan.

"Risiko drilling, ini bisa dikurangi dengan memulai proyek kecil di antara lahan yang lebih besar, sehingga kemungkinan sukses dalam pengeboran dapat meningkat," jelasnya dilansir Selasa (15/10).

Selain itu, Julfi mencatat kemajuan teknologi yang memungkinkan sumur-sumur yang sebelumnya tidak berfungsi untuk kembali beroperasi menggunakan pompa khusus.

Risiko biaya juga menjadi tantangan serius dalam pengembangan energi panas bumi. Julfi menegaskan bahwa pengurangan biaya bukan hanya terkait pengurangan belanja modal (capex), tetapi juga melibatkan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien untuk meningkatkan produksi dari sumur dan pembangkit listrik.

"Kita terus menekan biaya dengan mengembangkan teknologi dan meningkatkan efisiensi produksi, baik di sumur maupun pembangkit listrik," tambahnya.

Kolaborasi dengan asosiasi energi geotermal juga menjadi salah satu solusi penting untuk menekan biaya, terutama dengan penggunaan rig khusus geotermal yang diharapkan dapat menurunkan biaya pengeboran dalam lima tahun ke depan.

PGEO sendiri menargetkan penambahan 1.000 Mega Watt (MW) atau 1 Giga Watt (GW) pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dalam 2-3 tahun mendatang sebagai bagian dari komitmennya untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia.

PT Pertamina International Shipping (PIS) semakin memantapkan komitmen mencapai nol emisi lebih cepat, dengan menargetkan pengurangan emisi hingga 978 kiloton CO2 pada tahun 2030.

Salah satu langkah kunci dalam pencapaian ini adalah dengan menambah armada baru yang berteknologi dual-fuel dan penggunaan bahan bakar hijau yang ramah lingkungan. Target tersebut disampaikan oleh Direktur Perencanaan Bisnis PIS Eka Suhendra dalam forum Gastech 2024 yang berlangsung di Texas, Amerika Serikat.

Target dekarbonisasi jangka panjang tersebut sesuai dengan rencana mencapai nol emisi pada tahun 2050. Langkah ini sejalan dengan rencana besar yang ditetapkan oleh International Maritime Organization (IMO) dan Paris Agreement terkait perubahan iklim. Target nol emisi ini menjadikan perusahaan 10 tahun lebih awal dari target yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2060.

“Kami menyadari bahwa industri shipping berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global, terutama dari pembakaran bahan bakar kapal. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan mengimplementasikan berbagai inovasi dan teknologi terbaru, termasuk mengadopsi bahan bakar hijau seperti LPG, LNG, dan amonia,” ujar Eka yang dikutip di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Lebih dari 50% kapal yang dioperasikan oleh PIS kini mampu menggunakan biofuel atau bahan bakar hijau. PIS juga menjadi pelopor dalam penggunaan kapal dual-fuel, dengan 6 kapal di armada PIS telah memanfaatkan LPG dan LNG sebagai alternatif bahan bakar hijau.

Sebanyak 40 kapal di armada PIS telah dilengkapi dengan perangkat hemat energi (energy-saving devices) yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar kapal antara 3-20%. Selain itu, PIS juga telah menerapkan pembatasan daya mesin secara menyeluruh dan manajemen pelayaran untuk mengurangi emisi.

Eka menambahkan, armada PIS telah mengantongi sertifikasi internasional sebagai bukti kualitas dan standar tinggi yang diterapkan PIS dalam mengimplementasikan kebijakan sustainability, baik dari segi bisnis maupun operasional.

“Lebih dari 30% armada kami juga telah memperoleh sertifikat EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index) dan CII (Carbon Intensity Indicator) sesuai dengan regulasi dan standar IMO. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen PIS untuk berkontribusi pada keberlanjutan dan pengurangan dampak lingkungan dalam industri pelayaran,” ucap Eka.

Global Head of LNG Fearnleys Per Christian Fett mengatakan pentingnya regulasi yang memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mendorong inovasi dalam penggunaan bahan bakar hijau. "Banyak teknologi baru memerlukan investasi awal yang signifikan serta penelitian dan pengembangan (R&D) yang mendalam. Dukungan berupa hibah atau bantuan pemerintah sangat penting, supaya perusahaan akan lebih mudah beralih ke solusi yang lebih ramah lingkungan dan efisien,” ungkap Christian.

Salah satu sumber energi yang bisa dipertimbangkan untuk masa transisi dan pengurangan emisi, Christian juga mendukung penggunaan LNG. “LNG kini tidak hanya menawarkan manfaat lingkungan, tetapi juga menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Penggunaan LNG dapat memberikan pengurangan signifikan dalam emisi CO2 serta partikel pencemar lainnya. Fokus tidak hanya pada CO2, tetapi juga pada keseluruhan rantai emisi," tutupnya.